Oleh: Bagas Nurahman)*

Sekolah Rakyat hadir sebagai model pendidikan sosial yang dirancang untuk membentuk manusia secara utuh, tidak hanya unggul dalam aspek kecerdasan akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan kepedulian sosial yang kuat. Melalui pendekatan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Konsep pendidikan yang dikembangkan dalam Sekolah Rakyat menempatkan peserta didik sebagai individu yang harus tumbuh secara seimbang antara kemampuan intelektual dan pembentukan karakter. Karena itu, selain memperoleh materi pembelajaran akademik, para siswa juga dibekali nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas dan keberlanjutan program tersebut terus dilakukan melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga pendidikan. Salah satu langkah strategis yang tengah dikembangkan adalah kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor dalam memperluas akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan mengenai sinergi tersebut berlangsung dalam audiensi yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan yang mampu memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, mengatakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan yang mampu melahirkan generasi unggul dan berkarakter. Melalui berbagai program pemberdayaan sosial, pemerintah terus memperluas akses pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.

Dalam kerangka tersebut, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang memiliki peran strategis. Selain memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan semangat untuk terus berkembang. Pendekatan pendidikan yang diterapkan diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Keberadaan Sekolah Rakyat sekaligus menjadi wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan setiap warga negara memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan dukungan berbagai pihak, program ini terus berkembang sebagai sarana untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Penguatan akses pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus penting dalam kerja sama dengan perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang yang lebih besar bagi para lulusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, meningkatkan kompetensi, dan memperluas kesempatan kerja di masa mendatang.

Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Melalui pengembangan kurikulum, pelatihan keterampilan, hingga program pemberdayaan masyarakat, kampus dapat menjadi mitra penting dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki daya saing tinggi sekaligus berkarakter kuat.

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Digital (LP2MD) Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Tino Rahardian, mengatakan komitmen institusinya untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui pendidikan berbasis desa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari tingkat akar rumput agar manfaat pendidikan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Sebagai kampus yang terus berkembang, Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor tengah menyiapkan program satu sarjana untuk satu desa di Kabupaten Bogor. Program tersebut dirancang untuk menjangkau ratusan desa dan menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi muda yang terdidik, produktif, serta mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Inisiatif tersebut sejalan dengan semangat Sekolah Rakyat yang menempatkan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial. Melalui akses pendidikan yang lebih luas, masyarakat desa diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat kapasitas pembangunan daerah.

Kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor juga menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan generasi unggul.

Lebih dari sekadar meningkatkan kemampuan akademik, pendidikan masa depan harus mampu membentuk karakter yang kuat. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, generasi muda membutuhkan bekal berupa integritas, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya.

Dengan dukungan berbagai kolaborasi strategis, termasuk bersama Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor, Sekolah Rakyat diharapkan terus berkembang menjadi wadah pembinaan generasi bangsa yang unggul. Melalui perpaduan antara kecerdasan dan karakter, program ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan sosial..

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Pendidikan sering kali dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Padahal, hakikat pendidikan jauh lebih luas karena mencakup pembentukan karakter, mental, dan nilai-nilai moral yang akan menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompetitif, kemampuan akademik memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjawab berbagai tantangan masa depan. Bangsa yang kuat membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketangguhan mental, disiplin, empati, dan budi pekerti yang baik.

Oleh karena itu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas makna pendidikan. Program ini tidak hanya memberikan akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter yang kuat sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menanamkan mental tangguh kepada para siswa Sekolah Rakyat. Menurutnya, anak-anak Indonesia harus memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup dan tidak mudah menyerah meskipun berasal dari latar belakang yang penuh keterbatasan.

Ia memandang bahwa pendidikan harus mampu membangun rasa percaya diri dan optimisme peserta didik. Dengan mental yang kuat, seorang anak akan lebih siap menghadapi berbagai hambatan serta memiliki keyakinan bahwa masa depan dapat diubah melalui usaha dan kerja keras.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian akademik semata. Sekolah harus menjadi ruang yang membantu peserta didik mengenali potensi dirinya sekaligus mengembangkan karakter yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan nyata.

Pembentukan mental tangguh menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi generasi muda saat ini. Tekanan lingkungan, ketimpangan sosial, hingga derasnya arus informasi di era digital menuntut kemampuan adaptasi yang semakin tinggi.

Karena itu, pendidikan karakter perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Ketika siswa memiliki ketahanan mental yang baik, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Selain membangun ketangguhan, pendidikan juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Karakter disiplin menjadi fondasi yang akan menentukan keberhasilan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia mengungkapkan, ribuan siswa yang mengikuti program tersebut mengalami perubahan positif, terutama dalam aspek kedisiplinan dan kepercayaan diri.

Ia melihat bahwa lingkungan pendidikan yang terarah mampu membantu peserta didik membangun kebiasaan yang lebih baik. Tidak hanya dari sisi akademik, perubahan tersebut juga terlihat dalam cara mereka berinteraksi, menghargai aturan, dan memandang masa depan.

Menurut Gus Ipul, meningkatnya rasa percaya diri menjadi salah satu capaian penting dari program ini. Anak-anak yang sebelumnya merasa minder karena kondisi sosial ekonomi keluarga mulai berani menunjukkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki.

Lebih jauh, pendidikan karakter juga memiliki peran dalam memperkuat kohesi sosial. Nilai-nilai seperti kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bekal penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Manfaat tersebut sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan atau termarjinalkan. Bagi mereka, pendidikan tidak hanya membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun kembali harga diri dan harapan hidup.

Pengalaman tersebut tercermin dalam pandangan Eri Suwiryo, warga Samarinda yang menyaksikan secara langsung dampak sosial dari Sekolah Rakyat terhadap cucu satu-satunya yang yatim piatu, Nur Asyifa. Ia menilai, Sekolah Rakyat mampu membangkitkan mental kaum marginal yang selama ini sering merasa terpinggirkan dari berbagai kesempatan.

Ia melihat bahwa kehadiran Sekolah Rakyat memberikan semangat baru bagi cucunya yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Program ini tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membangun keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk berkembang.

Sekolah Rakyat pada akhirnya berperan sebagai ruang pemberdayaan yang membantu membangun karakter, memperkuat mental, dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang penting bagi masa depan peserta didik.

Di tengah upaya mempersiapkan generasi Indonesia yang unggul, pembentukan mental dan budi pekerti harus menjadi prioritas yang sejajar dengan peningkatan kualitas akademik. Keduanya merupakan fondasi yang saling melengkapi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Keberhasilan pendidikan yang sejati terletak pada kemampuan melahirkan generasi yang berkarakter, bermental tangguh, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Karena itu, Sekolah Rakyat layak dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

Dengan menempatkan pembentukan mental dan budi pekerti sebagai bagian utama dari proses pendidikan, program ini berpotensi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan ketahanan menghadapi tantangan masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah akan mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi anak sekolah mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi nasional sekaligus memaksimalkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa selama tahun 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak usia sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan program imunisasi dan CKG yang berjalan secara terpisah sehingga menyebabkan benturan jadwal dan penggunaan sumber daya yang kurang optimal.

“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujar Menkes.

Ia mengatakan penggabungan kedua program tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan di sekolah dapat berlangsung lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru.

Selain integrasi program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 dengan fokus meningkatkan cakupan imunisasi difteri dan tetanus.

“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” kata Menkes.

Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk memperluas cakupan imunisasi. Pada Pekan Imunisasi Dunia April 2026, sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah menerima layanan imunisasi.

“Yang pertama sudah kita lakukan di bulan April yaitu Pekan Imunisasi Dunia, 130 ribu anak dan 17 ribu dewasa itu terlayani,” ujarnya.

Selanjutnya, pada Hari Anak Nasional, pemerintah menargetkan tambahan imunisasi bagi 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Hari Kesehatan Nasional.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly mendukung penguatan program imunisasi, termasuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang meminta sertifikat imunisasi dalam proses SPMB 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.

“Imunisasi merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak siswa karena status imunisasi yang belum lengkap.

“Hak memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Pendekatan yang harus dikedepankan adalah edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, bukan pembatasan akses pendidikan,” tegasnya.

Amure berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan anak dan pemenuhan hak pendidikan sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena persoalan administrasi kesehatan.****

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengintegrasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi anak sekolah pada tahun 2026 guna memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan angka imunisasi nasional. Kebijakan ini diambil setelah pelaksanaan kedua program secara terpisah pada tahun sebelumnya menimbulkan kendala dalam pemanfaatan sumber daya manusia di lapangan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pelaksanaan CKG dan imunisasi secara bersamaan pada tahun 2025 menyebabkan benturan jadwal dan tenaga kesehatan di sekolah-sekolah.

“Kenapa itu terjadi? Karena tahun lalu kita juga melaksanakan Cek Kesehatan Gratis di anak sekolah. Sehingga terjadi sumber daya manusia dan kegiatannya jadi bentrok. Karena merupakan dua kegiatan yang berbeda, sehingga resourcesnya atau sumber dayanya tidak termanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi program akan membuat layanan kesehatan di sekolah lebih efektif, terutama pada awal tahun ajaran baru. Pemerintah juga akan menggelar Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada November 2026 untuk meningkatkan cakupan vaksin difteri dan tetanus.

“Kita akan mengejar untuk difteri dan tetanus,” ujar Budi.

Selain itu, pemerintah memanfaatkan sejumlah momentum nasional seperti Pekan Imunisasi Dunia, Hari Anak Nasional, HUT Kemerdekaan RI, dan Hari Kesehatan Nasional untuk memperluas layanan imunisasi. Program imunisasi nasional saat ini telah mencakup 14 antigen dengan tambahan vaksin PCV, HPV, dan rotavirus.

“Sejak kami masuk ada tiga jenis vaksin baru atau antigen yang kita berikan, yaitu PCV, HPV, dan Rotavirus,” kata Budi.

Data hingga Mei 2026 menunjukkan cakupan imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi sampai bulan Mei ya. Kita berhasil meningkatkan 5,8 persen dibandingkan pencapaian imunisasi tahun 2025 untuk periode yang sama,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah masih menemukan rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah daerah seperti Aceh, Papua, Sumatera Barat, dan Jawa Timur, khususnya pada kelompok bayi dan ibu hamil.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat meluncurkan Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

“Keberadaan Posyandu harus terus kita dukung. Kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata bahwa kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Ia menegaskan bahwa Posyandu kini bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat, mulai dari bayi hingga lansia.****

Oleh : Arif Nugroho )*

Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan imunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampu memperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu layanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunan cakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan dua program yang dilakukan secara terpisah.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbeda menyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsung hampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlah daerah.

Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut dengan menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasi kepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.

Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkan aspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperoleh perlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap.

Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteri dan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasi mengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjaga kekebalan kelompok di masyarakat.

Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktor penting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasi maupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia.

Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupan imunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akses layanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif.

Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan 80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang.

Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksin dalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuk tiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuat optimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan Cek Kesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusan ribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakan tersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hak memperoleh pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak.

Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak boleh dikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan.

Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan imunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengan koordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhan hak pendidikan tanpa harus saling bertentangan.

Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkah penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukungan masyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.

)* Penulis adalah  kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Aditya Akbar )*

Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasi yang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saat tahun ajaran baru dimulai.

Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompok anak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalan bersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenaga kesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah.

Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan dan imunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah.

Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkan mampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.

Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagai momentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi.

Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagi ratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hingga kelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahun terakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadap berbagai penyakit menular.

Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasi pada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai langkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif.

Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicu kembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan.

Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera Barat masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat imunisasi yang belum optimal. Pengalaman terjadinya wabah campak dan polio di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa imunisasi memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran penyakit berbahaya.

Sementara itu, pada kelompok anak sekolah pemerintah masih menunggu dimulainya tahun ajaran baru untuk memperoleh data cakupan imunisasi 2026. Meski demikian, integrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis diyakini dapat meningkatkan capaian dibandingkan tahun sebelumnya serta memperkuat pemantauan kesehatan peserta didik.

Perhatian pemerintah juga diberikan kepada kelompok dewasa, khususnya ibu hamil. Pada 2026, cakupan imunisasi ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Jawa Timur masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat imunisasi ibu hamil yang relatif rendah sehingga memerlukan perhatian dan tindak lanjut lebih lanjut.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat layanan kesehatan dasar juga terlihat dari peluncuran Gerakan Ayo ke Posyandu dan Ayo Imunisasi di Papua Barat. Program tersebut bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi anak sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat hingga ke wilayah kampung.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, dan kelompok rentan lainnya. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dominggus Mandacan juga menegaskan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang tidak hanya melayani penimbangan balita dan imunisasi, tetapi juga mendukung berbagai bidang pelayanan dasar lainnya. Transformasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Pada akhirnya, integrasi Cek Kesehatan Gratis dan imunisasi menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Keberhasilan peningkatan cakupan imunisasi selama setahun terakhir menjadi modal penting menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan mengikuti imunisasi secara lengkap menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan nasional.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Oleh: Yohanes Kogoya*

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan bangsa. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Papua menempati posisi yang semakin strategis, bukan hanya sebagai wilayah terdepan Indonesia di kawasan Pasifik, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa Papua kini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Indonesia yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan.

Komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan Papua mendapat penegasan langsung dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming. Menurutnya, paradigma pembangunan nasional saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya berorientasi pada Pulau Jawa menjadi pembangunan yang berpusat pada seluruh wilayah Indonesia. Papua pun ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, rumah sakit, Sekolah Rakyat, pasar, program Makan Bergizi Gratis, hingga pengembangan kawasan ekonomi dan konektivitas melalui Trans Papua. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pelayanan dasar, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.

Langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di Papua terlihat melalui program percepatan cetak sawah di Papua Pegunungan. Kementerian Pertanian menargetkan pembangunan lahan sawah seluas 2.000 hektare pada tahun 2026 sebagai bagian dari visi besar mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia. Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya biaya distribusi dan inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pengembangan sawah di Papua merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan kemandirian pangan di setiap pulau. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sentra produksi pangan baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sekaligus menopang kebutuhan nasional. Keberhasilan pengembangan sawah sebelumnya menjadi fondasi penting dalam memperluas areal pertanian yang lebih produktif.

Yang patut diapresiasi, seluruh proses pengembangan pertanian di Papua dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak-hak ulayat. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menegaskan bahwa tidak terdapat pengambilalihan hak masyarakat adat dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemerintah, tokoh adat, masyarakat adat, dan kelompok tani. Pendekatan semacam ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Papua karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Selain pengembangan pertanian modern, penguatan ketahanan pangan Papua juga perlu bertumpu pada sistem pangan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbagai komoditas seperti sagu, ubi, ubi jalar, pisang, sukun, ikan, dan hasil hutan lainnya selama ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Pangan lokal bukan sekadar sumber konsumsi, melainkan juga simbol identitas budaya sekaligus mekanisme adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan.

Komitmen tersebut tercermin dalam langkah Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang terus memperkuat sistem pangan lokal melalui kolaborasi bersama organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga adat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyatakan bahwa penguatan pangan lokal merupakan momentum untuk membangun sistem pangan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berakar pada sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat Papua Selatan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Papua Selatan, dengan kawasan rawa, gambut, dan hamparan hutan sagunya, memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem nasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem pangan berbasis masyarakat adat diyakini mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, konservasi lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.

Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga adat menjadi contoh nyata tata kelola pembangunan yang inklusif. Pendekatan partisipatif tersebut memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan dalam jangka panjang.

Keberhasilan membangun ketahanan pangan di Papua tentu membutuhkan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama agar seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terus menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan kedamaian agar berbagai program pembangunan, termasuk di sektor pangan, dapat berlangsung tanpa hambatan.

Pada akhirnya, ketahanan pangan di Papua bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, melainkan juga tentang membangun masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Dengan dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat adat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai lumbung pangan baru Indonesia. Keberhasilan tersebut akan menjadi bukti bahwa pembangunan yang merata dan berbasis kearifan lokal mampu menghadirkan kesejahteraan sekaligus memperkuat persatuan bangsa.

*Penulis merupakan Pemerhati Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Papua

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Pemerintah terus mempercepat pembangunan di Papua melalui kebijakan hilirisasi dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.. Langkah yang dijalankan pemerintah tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah di dalam daerah. Dengan dukungan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pemberdayaan masyarakat adat, Papua semakin menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Barat dan Papua Selatan pada Juni 2026. Kunjungan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap percepatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, mulai dari pengembangan industri kakao di Manokwari Selatan hingga hilirisasi sagu di Kabupaten Asmat. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan Papua terus dikawal agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua.

Salah satu fondasi penting dalam mendorong transformasi ekonomi Papua adalah pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang semakin diarahkan pada sektor-sektor produktif. Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menjelaskan bahwa keberhasilan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi terutama dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, bertambahnya lapangan kerja, serta tumbuhnya kegiatan ekonomi yang dikelola langsung oleh masyarakat Papua. Menurutnya, pengembangan kakao dari hulu hingga hilir menjadi contoh nyata bagaimana Dana Otonomi Khusus mampu menghadirkan nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat peran Orang Asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan.

Pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu keberhasilan yang patut diapresiasi. Pemerintah tidak hanya membangun sektor budidaya, tetapi juga mendorong pengolahan hasil panen sehingga komoditas tersebut memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memberikan peluang yang lebih luas bagi petani, pelaku UMKM, koperasi, hingga industri pengolahan untuk berkembang secara bersama-sama. Rantai ekonomi yang semakin panjang tersebut akan menciptakan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing Papua di tingkat nasional.

Selain kakao, pemerintah juga mengembangkan hilirisasi komoditas sagu sebagai identitas sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat Papua. Melalui Sekolah Lapang Sagu di Kabupaten Asmat, pemerintah mendorong pengembangan produk turunan sagu dengan tetap mempertahankan nilai budaya masyarakat adat. Program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut memperoleh apresiasi dari Penanggung Jawab Sekolah Lapang Sagu Keuskupan Agats, Anton, yang menilai pengembangan hilirisasi sagu berbasis komunitas menjadi model yang sesuai dengan karakter masyarakat Papua. Menurutnya, pengembangan industri sagu tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperkuat aspek budaya, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta membuka peluang lahirnya berbagai produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dapat tumbuh bersama masyarakat dengan tetap menjaga identitas lokal.

Keseriusan pemerintah dalam membangun Papua juga tercermin dari besarnya dukungan anggaran bagi sektor pertanian dan perkebunan rakyat. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa pemerintah terus meningkatkan investasi untuk mempercepat pengembangan komoditas unggulan di Papua melalui rehabilitasi perkebunan, penyediaan bibit unggul, pendampingan petani, serta penguatan industri pengolahan. Dukungan anggaran yang mencapai lebih dari Rp5,5 triliun dalam dua tahun terakhir menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi Papua melalui sektor pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi faktor penting yang memperkuat keberhasilan hilirisasi. Pembangunan infrastruktur, kawasan produksi, jaringan distribusi, serta fasilitas penunjang lainnya akan mempercepat arus barang dan jasa sehingga hasil produksi masyarakat dapat dipasarkan secara lebih luas. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan daya saing Papua.

Dukungan terhadap percepatan pembangunan tersebut juga disampaikan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua, Max Abner F. Ohee, yang memandang bahwa Proyek Strategis Nasional merupakan peluang besar untuk mempercepat kemajuan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif sebagai modal utama dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Di tengah berbagai agenda pembangunan tersebut, penting bagi seluruh masyarakat untuk melihat perkembangan Papua secara objektif berdasarkan fakta di lapangan. Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, menilai bahwa masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dalam menerima berbagai informasi mengenai pembangunan di Papua serta mengutamakan proses verifikasi agar memperoleh gambaran yang utuh. Menurutnya, pembangunan yang sedang berlangsung harus dipahami secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara positif dalam mengawal kemajuan daerah.

Dengan komitmen pemerintah yang konsisten dan dukungan seluruh elemen masyarakat, Papua memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Hilirisasi dan PSN pada akhirnya menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang semakin berkembang, mandiri, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Samuel Rumbiak )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua semakin menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran program ini tidak hanya memastikan anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi yang lebih baik, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Di berbagai kabupaten, pelaksanaan MBG mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi lahirnya generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Komitmen pemerintah untuk memastikan manfaat MBG dirasakan hingga ke seluruh wilayah Papua terus diperkuat melalui berbagai langkah konkret. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Asmat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemerintah terus memperjuangkan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pelaksanaan MBG di Asmat, menurutnya, dapat diperkuat melalui kolaborasi dengan gereja-gereja setempat dan kantin sekolah agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Pendekatan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah menghadirkan kebijakan yang adaptif sekaligus melibatkan berbagai elemen lokal agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak penerima.

Komitmen tersebut mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah. Bupati Asmat Thomas E. Safanpo menilai masyarakat merasakan manfaat besar dari pelaksanaan MBG, terutama bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peningkatan kehadiran siswa di sekolah setelah program berjalan menjadi indikator bahwa MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendorong semangat belajar peserta didik. Sementara itu, pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil dan ibu menyusui diyakini akan memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sehingga kualitas kesehatan generasi masa depan Papua semakin baik.

Keberhasilan MBG di Papua juga terlihat dari kemampuannya menghubungkan program peningkatan gizi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selama ini, petani, peternak, dan nelayan membutuhkan kepastian pasar agar hasil produksinya dapat terserap secara berkelanjutan. Kehadiran MBG memberikan ruang yang sangat besar bagi produk pangan lokal untuk menjadi bagian dari kebutuhan dapur-dapur penyedia makanan bergizi. Model seperti ini memperlihatkan bahwa belanja pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri yang mengarahkan agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dipenuhi melalui hasil produksi masyarakat Papua. Menurutnya, petani di setiap kabupaten harus menjadi pemasok utama sehingga perputaran ekonomi tetap berada di daerah. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis karena memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian lokal sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan. Ketika kebutuhan sekolah dipenuhi dari hasil panen masyarakat sendiri, manfaat program akan dirasakan lebih luas oleh keluarga petani dan pelaku usaha pangan di Papua.

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar program pemenuhan gizi. Pemerintah berhasil mengintegrasikan kebijakan kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan. Dengan semakin besarnya kebutuhan bahan baku lokal, berbagai sektor usaha di Papua memperoleh peluang untuk berkembang secara berkelanjutan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas gizi generasi muda.

Potensi besar Papua di sektor perikanan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menilai pemanfaatan ikan sebagai menu utama makanan bergizi merupakan langkah yang tepat karena sejalan dengan karakteristik masyarakat Papua yang memiliki sumber daya perikanan melimpah. Pemanfaatan ikan lokal tidak hanya meningkatkan kualitas asupan protein bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dorongan untuk membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak dini sekaligus memperkuat upaya membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

Kebijakan tersebut membuktikan bahwa MBG mampu menjadi penghubung antara potensi daerah dengan kebutuhan masyarakat. Ketika hasil tangkapan nelayan terserap oleh program pemerintah, manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh keluarga nelayan, sementara anak-anak memperoleh makanan bergizi dengan kandungan protein yang tinggi. Pola ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak positif MBG semakin nyata terlihat di Kabupaten Nabire. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Nabire Marsel Asyerem menjelaskan bahwa operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah menyerap 658 tenaga kerja, termasuk 180 Orang Asli Papua. Kehadiran program tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi miliaran rupiah setiap bulan melalui pembayaran upah kepada para pekerja. Seluruh tenaga kerja yang terlibat juga memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga memberikan kepastian dan rasa aman dalam bekerja.

Keberhasilan awal yang telah ditunjukkan di Asmat, Keerom, Nabire, dan berbagai wilayah lainnya menjadi bukti bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan investasi pemerintah untuk membangun Papua dari manusia, ekonomi, dan kesejahteraannya secara bersamaan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, MBG akan semakin memperkuat lahirnya generasi Papua yang sehat, unggul, dan produktif sekaligus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Bumi Cenderawasih.

)* penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Papua – Tokoh Pemuda Papua Pegunungan, Charles Kossay, mengajak masyarakat tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memicu demonstrasi berujung konflik.

Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi syarat penting agar pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Charles menilai penyebaran isu-isu provokatif sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu stabilitas daerah sekaligus memperlambat berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah.

“Saya meminta kepada semua pihak agar bisa bersama-sama mendukung pemerintah dalam membangun Tanah Papua, jangan terpecah belah karena isu yang sengaja dilempar untuk membuat kita saling marah bahkan bisa saling serang sehingga pada akhirnya kita yang dirugikan,” kata Charles.

Ia juga mengajak generasi muda mengambil peran sebagai penggerak pembangunan dengan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan keterampilan. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Papua merupakan modal sosial yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan daerah.

“Harapan saya kepada teman-teman pemuda di Tanah Papua agar bisa mengisi pembangunan ini, jangan jadi penonton. Tapi mari kita berkarya, ikut berkontribusi dalam kemajuan bersama untuk kita,” tuturnya.

Ajakan serupa disampaikan Kepala Suku di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Derinus Tabuni, saat menggelar sosialisasi penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirangkaikan dengan pembagian ratusan paket sembako kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, warga memperoleh penjelasan mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperluas akses pelayanan dasar, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan pedalaman Papua.

“Pembangunan merupakan kebutuhan bersama yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” kata Derinus Tabuni.

Sementara di tempat terpisah, Kepala Suku Dani Distrik Tingginambut, Papua Tengah, Tenius Kogoya menegaskan pembangunan yang merata akan memperkuat kesejahteraan sekaligus menjaga persatuan masyarakat Papua.

“Pembangunan yang merata akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan, serta memperkokoh integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Tenius Kogoya.***