Kategori: Uncategorized

  • PFII sebagai Momentum Indonesia Memperdalam Pasar Keuangan dan Menjaga Rupiah

    Oleh: Dhita Karuniawati )*

    Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi sektor keuangan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, tingginya suku bunga internasional, serta volatilitas arus modal, Indonesia membutuhkan instrumen kebijakan yang mampu memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan ketahanan sistem keuangan. Kehadiran PFII bukan sekadar menghadirkan kawasan keuangan bertaraf internasional, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat fondasi nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

    Selama ini, kedalaman pasar keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada sektor perbankan, sementara pasar modal, pasar uang, dan berbagai instrumen pembiayaan lainnya belum berkembang secara optimal. Akibatnya, ketika terjadi gejolak eksternal, tekanan terhadap arus modal dan nilai tukar rupiah relatif lebih besar karena struktur pasar yang belum cukup dalam untuk menyerap guncangan.

    Pemerintah memandang PFII sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang mampu menarik investasi global, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan. Menurutnya, PFII tidak dibangun untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang sudah ada, tetapi melengkapinya melalui ekosistem jasa keuangan berstandar internasional yang lebih kompetitif, inovatif, dan terintegrasi.

    Sebagai daya tarik utama, pemerintah menawarkan berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan PFII, termasuk fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 0 persen dengan jangka waktu tertentu yang dapat mencapai 50 tahun sesuai kriteria yang ditetapkan. Kebijakan tersebut sempat memunculkan kekhawatiran mengenai potensi hilangnya penerimaan negara. Namun, Purbaya menegaskan bahwa insentif tersebut bukan merupakan potential loss karena sasaran utamanya adalah menarik investasi baru yang selama ini belum masuk ke Indonesia. Dengan kata lain, negara tidak kehilangan penerimaan yang sudah ada, melainkan menciptakan basis ekonomi baru yang diharapkan menghasilkan aktivitas bisnis, lapangan kerja, transfer teknologi, dan penerimaan negara yang lebih besar di masa depan.

    Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan strategi untuk meningkatkan kedalaman pasar keuangan nasional. Masuknya lembaga keuangan global, investor institusi, perusahaan jasa keuangan, serta berbagai instrumen investasi baru akan memperbesar likuiditas pasar domestik. Semakin dalam pasar keuangan, semakin besar pula kemampuan ekonomi nasional dalam menyediakan pembiayaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur, sektor riil, pembiayaan hijau, hingga transformasi digital tanpa terlalu bergantung pada pembiayaan luar negeri yang bersifat jangka pendek.

    Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Arus modal yang lebih stabil akan memperkuat permintaan terhadap aset berdenominasi rupiah sehingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar. Rupiah yang stabil menjadi salah satu prasyarat penting bagi dunia usaha karena mampu menekan risiko nilai tukar, mengurangi biaya lindung nilai (hedging), serta memberikan kepastian dalam aktivitas investasi dan perdagangan internasional.

    Meski demikian, keberhasilan PFII tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif perpajakan. Dunia usaha menilai kepastian hukum justru menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan fasilitas fiskal semata. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa keberadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, penyelesaian sengketa yang cepat, serta konsistensi kebijakan akan menjadi pertimbangan utama investor internasional ketika memilih lokasi investasi. Menurut Apindo, insentif pajak hanya akan efektif apabila didukung oleh iklim usaha yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha.

    Pandangan tersebut sejalan dengan praktik berbagai pusat keuangan dunia. Investor global tidak hanya mempertimbangkan tarif pajak yang rendah, tetapi juga memperhatikan kualitas institusi, kepastian regulasi, perlindungan hukum, efisiensi birokrasi, serta stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan PFII akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam membangun ekosistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memenuhi standar internasional.

    Di sisi lain, pemerintah juga memastikan bahwa insentif perpajakan tidak diberikan secara serampangan. Fasilitas tersebut hanya ditujukan bagi kegiatan usaha tertentu yang benar-benar mampu menghadirkan investasi baru, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor jasa keuangan nasional. Perusahaan multinasional yang telah masuk dalam skema pajak minimum global pun tetap akan mengikuti ketentuan perpajakan internasional sehingga kebijakan PFII tetap selaras dengan komitmen global Indonesia.

    Pembentukan PFII seharusnya tidak dipandang semata sebagai kebijakan pemberian insentif pajak. Lebih dari itu, PFII merupakan strategi jangka panjang untuk memperdalam pasar keuangan nasional, memperluas sumber pembiayaan pembangunan, meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan, sekaligus memperkuat stabilitas rupiah melalui peningkatan kepercayaan investor dan masuknya modal berkualitas. Apabila diimplementasikan secara konsisten dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum yang kuat, serta pengawasan yang kredibel, PFII berpotensi menjadi salah satu reformasi ekonomi paling strategis dalam memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan di kawasan Asia.

    *) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

  • Program Listrik Desa Diperluas, Targetkan Jangkau Ratusan Ribu Pelanggan Baru

    Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan jaringan kelistrikan untuk menjangkau ratusan ribu pelanggan baru, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif di daerah.

    “Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses listrik yang andal dan berkeadilan. Program Listrik Desa akan terus dipercepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan secara optimal,” ujar Bahlil.

    Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus memperkuat pembangunan jaringan distribusi, gardu listrik, penyambungan pelanggan baru, serta pemanfaatan pembangkit berbasis energi baru terbarukan di daerah yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan utama. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM, mendukung layanan publik, serta membuka peluang investasi di berbagai daerah.

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa perluasan akses listrik merupakan bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin merata dan berkualitas.

    “PLN akan terus mendukung agenda pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat. Kehadiran listrik yang andal akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan Program Listrik Desa memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, pemerataan akses energi akan memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.

    “Semakin luas akses listrik, semakin besar peluang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah,” katanya.

    Pemerintah optimistis perluasan Program Listrik Desa pada 2026 akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan berbagai pemangku kepentingan, akses listrik diharapkan semakin merata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Pemerintah Tekankan Validasi Data Agar Program Listrik Desa Tepat Sasaran

    Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Listrik Desa melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dibarengi dengan penekanan pada validasi data agar pembangunan jaringan listrik benar-benar menjangkau wilayah yang masih membutuhkan layanan kelistrikan.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan validasi data menjadi fondasi utama agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, data yang akurat memastikan seluruh wilayah yang belum menikmati akses listrik dapat teridentifikasi dengan baik.

    “Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik,” ujar Tri.

    Komitmen itu ditegaskan dalam Alignment Forum Program Listrik Desa yang mempertemukan pemerintah, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PT PLN (Persero). Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa secara terintegrasi.

    Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Pelaksanaan program juga dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan guna memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pemerataan akses listrik merupakan amanat pembangunan yang harus diwujudkan melalui langkah konkret. Karena itu, PLN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh mitra kerja agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

    “Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Darmawan.

    Menurutnya, Program Listrik Desa tidak hanya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat yang belum terlayani, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan dukungan validasi data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah berharap pemerataan listrik dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

    Untuk diketahui, Kementerian ESDM bersama PLN saat ini tengah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah. (*)

  • Pemerataan Listrik Desa, Meningkatkan Kualitas Hidup Rakyat

    *) Oleh : Alva Adista

    Pemerataan listrik desa tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan tiang, kabel, gardu, dan sambungan baru ke rumah warga. Program ini menyangkut kebutuhan dasar yang memengaruhi pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi penduduk perkotaan, listrik sering dianggap sebagai fasilitas yang selalu tersedia. Namun, bagi warga di wilayah terpencil, hadirnya listrik dapat mengubah kehidupan sehari-hari. Rumah menjadi lebih terang, anak dapat belajar pada malam hari, pelayanan publik berjalan lebih baik, dan masyarakat memperoleh peluang meningkatkan pendapatan. Karena itu, listrik desa menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pembangunan yang lebih merata.

    Percepatan program tersebut membutuhkan data yang akurat agar pembangunan tidak salah sasaran. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tri Winarno, menegaskan bahwa validasi data penting untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,3 triliun pada tahap pertama 2026 untuk mendukung pemerataan listrik desa. Pelaksanaannya akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kejaksaan. Pengawasan diperlukan karena program berskala besar harus berjalan transparan, tepat guna, dan menjangkau masyarakat yang belum menikmati listrik secara layak.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target di atas kertas. Menurutnya, Program Listrik Desa harus diwujudkan melalui tindakan nyata karena listrik dapat membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Hingga April 2026, penyediaan listrik melalui pendanaan APBN telah terealisasi di 1.403 lokasi dan melayani 40.724 rumah tangga. Pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi hingga akhir 2026 dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan. Data tersebut menunjukkan bahwa pemerataan listrik membutuhkan kerja yang terencana dan berkelanjutan.

    Dampak listrik desa paling mudah terlihat dalam bidang pendidikan. Anak-anak dapat membaca dan mengerjakan tugas pada malam hari dengan penerangan yang aman. Sekolah dapat mengoperasikan komputer, printer, proyektor, dan internet untuk mendukung pembelajaran. Guru juga lebih mudah menyiapkan bahan ajar serta mencari sumber pengetahuan dari luar daerah. Di tengah perkembangan pendidikan digital, akses listrik menjadi syarat utama agar sekolah desa tidak semakin tertinggal. Pemerataan energi ikut menentukan pemerataan kesempatan belajar. Anak yang tinggal jauh dari kota tetap berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan dirinya.

    Dalam bidang kesehatan, listrik membantu puskesmas, pos kesehatan desa, dan rumah bersalin memberikan pelayanan yang lebih aman. Tenaga kesehatan membutuhkan energi untuk penerangan, penyimpanan vaksin dan obat tertentu, pengoperasian peralatan medis, serta komunikasi saat terjadi keadaan darurat. Tanpa pasokan listrik yang andal, pelayanan pada malam hari menjadi lebih sulit dan risiko keterlambatan penanganan dapat meningkat. Listrik juga membantu warga memperoleh informasi kesehatan melalui telepon seluler dan internet. Dengan demikian, pembangunan listrik desa bukan hanya urusan energi, tetapi juga bagian dari upaya melindungi kesehatan ibu, anak, lanjut usia, dan kelompok masyarakat rentan.

    Manfaat lain terlihat pada kegiatan ekonomi rumah tangga dan usaha kecil. Petani dapat menggunakan pompa air, mesin penggiling, atau alat pengolahan hasil panen. Nelayan dapat menjaga kualitas hasil tangkapan dengan mesin pendingin. Penjahit, pedagang makanan, bengkel kecil, dan pelaku industri rumahan dapat meningkatkan produksi dengan peralatan listrik. Akses internet memungkinkan produk desa dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Saat listrik tersedia secara stabil, masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi dapat mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Perubahan ini dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

    Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa peta jalan Program Listrik Desa telah dipadukan dengan Bantuan Pasang Baru Listrik. Bantuan itu ditujukan kepada masyarakat tidak mampu yang rumahnya berada dekat jaringan, tetapi belum mampu membayar biaya sambungan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, pada 2 Juli 2026 juga menjelaskan tiga strategi pemerintah, yaitu memperluas jaringan PLN, membangun jaringan listrik mandiri berbasis potensi energi setempat, serta menyediakan pembangkit listrik tenaga surya individual dengan baterai bagi permukiman tersebar. Pendekatan berbeda dibutuhkan karena kondisi geografis setiap wilayah tidak sama.

    Pada akhirnya, pemerataan listrik desa harus diukur dari manfaat yang dirasakan warga, bukan hanya dari jumlah jaringan yang dibangun atau desa yang tercatat telah berlistrik. Pasokan harus andal, biaya harus terjangkau, dan masyarakat perlu mendapat edukasi mengenai penggunaan listrik yang aman serta produktif. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, aparat pengawasan, dan masyarakat harus menjaga kerja sama agar pembangunan berjalan tepat sasaran. Setiap rumah yang memperoleh listrik menghadirkan kesempatan bagi anak untuk belajar, tenaga kesehatan untuk melayani, dan pelaku usaha untuk berkembang. Dari akses energi yang merata, kualitas hidup rakyat dapat meningkat secara nyata dan berkelanjutan.

    *) Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis

  • Kolaborasi Lintas Sektor Mempercepat Listrik Desa

    Oleh : Antonius Utomo

    Di era peradaban modern saat ini, ketersediaan energi listrik telah melampaui fungsinya sebagai sekadar sumber penerangan semata. Khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), listrik merupakan infrastruktur dasar sekaligus prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan akselerasi transformasi digital. Oleh karena itu, perluasan akses kelistrikan hingga ke pelosok desa bukan sekadar program pembangunan biasa, melainkan agenda strategis nasional yang mendesak diselesaikan demi memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam arus kemajuan zaman.

    Capaian pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) patut diapresiasi secara memadai. Berdasarkan data terbaru, rasio elektrifikasi di Indonesia berhasil menyentuh angka 99,83 persen pada triwulan pertama tahun 2026. Meski secara statistik makro pencapaian tersebut menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan, sisa persentase sebesar 0,17 persen sama sekali tidak boleh diabaikan. Angka tersebut pada hakikatnya merepresentasikan masyarakat di wilayah geografis yang penuh tantangan, mulai pegunungan terpencil hingga pulau terluar, yang masih menantikan kelistrikan. Hal ini menuntut kehadiran negara secara utuh untuk memastikan pemerataan pembangunan, menembus batas isolasi yang menghambat perbaikan tingkat kesejahteraan mereka.

    Langkah proaktif untuk menjangkau wilayah-wilayah tersulit tersebut terefleksikan dengan sangat jelas dalam penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa pada bulan Juli 2026. Forum strategis yang diinisiasi oleh PT PLN (Persero) ini menegaskan kembali urgensi sinergi lintas sektor. Pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah dengan tantangan topografi yang sangat kompleks dipastikan tidak dapat direalisasikan secara optimal jika hanya mengandalkan satu institusi tunggal. Sangat diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, hingga kalangan akademisi untuk merumuskan berbagai solusi teknis dan non-teknis yang paling relevan.

    Komitmen kuat pemerintah terhadap percepatan ini juga diwujudkan melalui intervensi fiskal yang teramat nyata, yakni alokasi anggaran mencapai Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, alokasi dana masif ini mensyaratkan tingkat akurasi data yang tinggi agar target implementasinya berjalan secara tepat sasaran. Pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta lembaga Kejaksaan dalam mengawal tata kelola program ini merupakan sebuah langkah presisi guna menjamin tingkat akuntabilitas. Pengawasan ketat ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran terkonversi sepenuhnya menjadi infrastruktur yang bermanfaat besar.

    Kebijakan strategis lainnya yang diyakini berdampak sistemik adalah integrasi Program Listrik Desa dengan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengemukakan bahwa pemerintah bersama PLN telah menyusun sebuah roadmap terintegrasi sebagai instrumen langkah yang jauh lebih komprehensif. Pembangunan infrastruktur jaringan distribusi kelistrikan tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat prasejahtera di desa tersebut sama sekali tidak memiliki kapasitas finansial untuk membiayai proses penyambungan. Melalui integrasi BPBL, negara sungguh-sungguh memastikan infrastruktur tiang dan kabel yang terbangun tidak menjadi pajangan semata, melainkan senantiasa memberikan nilai guna langsung bagi rumah tangga sasaran.

    Dampak transformatif dari terobosan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang begitu positif di berbagai daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai satu contoh nyata, perluasan akses energi ke puluhan desa yang sebelumnya sama sekali tidak terjangkau oleh jaringan kelistrikan PLN kini telah sukses membuka dimensi baru pergerakan roda perekonomian. Kehadiran listrik terbukti mampu memperpanjang jam produktif bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta turut memperluas akses perolehan informasi bagi pendidikan generasi muda. Lebih jauh lagi, berbagai fasilitas kesehatan dasar di perdesaan kini mampu beroperasi secara lebih memadai dan optimal, termasuk dalam memelihara ketersediaan suplai obat-obatan dan vaksin krusial yang sangat membutuhkan keberadaan rantai pendingin (cold chain).

    Dalam proses implementasi konkret di tingkat tapak, peran dan fungsi Pemerintah Daerah senantiasa menempati posisi yang amat sentral serta sama sekali tak dapat digantikan. Tingkat dukungan pemda terkait upaya penyediaan basis data kependudukan yang benar-benar valid, kelancaran tahapan penyelesaian administrasi, percepatan perizinan lahan, hingga pelaksanaan komunikasi persuasif dengan warga perdesaan terbukti sangat menentukan akselerasi pembangunan. Sinergi harmonis antara pemerintah pusat, daerah, dan PLN mampu mengatasi hambatan lapangan.

    Di samping elemen birokrasi, partisipasi yang aktif dari pihak sektor swasta turut menyumbangkan kontribusi yang luar biasa krusial. Sebagaimana yang telah ditekankan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, perwujudan Program Listrik Desa berfungsi selaku katalisator perekonomian. Hadirnya arus listrik sukses menciptakan beragam ceruk peluang ekonomi kerakyatan baru, seraya mengokohkan benteng ketahanan energi kita. Swasta dapat memaksimalkan rantai pasok.

    Seluruh akselerasi dari Program Listrik Desa ini senantiasa berjalan beriringan dengan nafas dan visi luhur pembangunan nasional kita. Ketersediaan pasokan energi kelistrikan yang andal di seluruh pelosok negeri adalah wujud manifestasi paling nyata dari komitmen serta kehadiran negara. Melalui kolaborasi lintas sektor yang tangguh, pencapaian elektrifikasi akan terus mengilhami tegaknya nilai keadilan, kemajuan peradaban, serta peningkatan derajat kesejahteraan rakyat Indonesia.

    )* Pengamat Kebijakan Publik

  • Penerima MBG Akan Disinkronkan dengan Dapodik untuk Cegah Data Ganda

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang tepat, mencegah terjadinya data ganda, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran negara.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Dapodik merupakan basis data pendidikan nasional yang terus diperbarui sehingga dapat menjadi fondasi kuat dalam mendukung ketepatan sasaran program pemerintah.

    “Sinkronisasi penerima MBG dengan Dapodik merupakan langkah strategis agar setiap peserta didik yang berhak memperoleh layanan gizi dapat terdata secara valid dan menerima manfaat secara adil,” ujar Abdul Mu’ti.

    Ia menambahkan, integrasi data akan menjadi fondasi penting bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat, terukur, dan berbasis bukti, sekaligus memperkuat tata kelola serta akuntabilitas penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat.

    “Pemanfaatan data yang terintegrasi akan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik di bidang pendidikan,” lanjut Abdul Mu’ti.

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa penyelarasan data dilakukan melalui pendekatan by name by address sehingga potensi data ganda maupun penerima yang tidak sesuai dapat diminimalkan.

    “Integrasi data dengan Dapodik merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi peserta didik yang menjadi prioritas,” kata Agustina.

    Ia juga menegaskan, pihaknya terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas, akurasi, dan validitas data penerima secara berkelanjutan.

    “Kami terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar kualitas data penerima semakin baik dari waktu ke waktu,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Agustina menyampaikan, transparansi serta validitas data merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG.

    “Transparansi dan validitas data menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul,” ujar Agustina.

    Melalui integrasi data penerima dengan Dapodik, pemerintah optimistis penyaluran Program MBG akan semakin tepat sasaran, efisien, serta mampu mendukung peningkatan kualitas gizi peserta didik sebagai bagian dari investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

  • Pemerintah Kaji Ulang, Pastikan Penerima MBG Lebih Tepat Sasaran dan Transparan

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan manfaat program diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan melalui penyisiran ulang data lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta evaluasi distribusi layanan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengatakan pemerintah saat ini tengah memverifikasi kembali titik-titik SPPG agar operasional dapur MBG disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.

    “Dulu pendirian SPPG hanya memastikan ada sekolah di sekitarnya tanpa melihat apakah daerah tersebut merupakan wilayah stunting atau benar-benar membutuhkan. Bahkan di beberapa tempat jumlah SPPG terlalu banyak hingga saling berebut sasaran. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya,” ujar Agustina.

    Selain melakukan evaluasi lokasi dapur, BGN juga memvalidasi sekitar 62,7 juta data calon penerima manfaat MBG. Data tersebut sedang dikonfirmasi dan dikelompokkan berdasarkan tingkat kebutuhan sehingga penyaluran program dapat diprioritaskan kepada kelompok rentan, termasuk masyarakat pada desil bawah serta daerah dengan tingkat stunting yang masih tinggi.

    Agustina menegaskan bahwa proses evaluasi merupakan bagian dari upaya pemerintah menyempurnakan tata kelola MBG agar semakin akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal. Pemerintah juga membuka ruang terhadap berbagai masukan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

    Sebelumnya, Agustina menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran BGN untuk mengkaji ulang sasaran penerima manfaat MBG. Presiden meminta agar penerima manfaat diprioritaskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan dan masuk dalam kategori rentan, termasuk masyarakat desil bawah serta wilayah dengan angka stunting tinggi. Seluruh masukan terkait pelaksanaan program juga diminta dikaji secara komprehensif sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lebih lanjut.

    “Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam,” kata Agustina usai menghadiri rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Melalui pemutakhiran data dan evaluasi menyeluruh tersebut, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG akan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Perbaikan tata kelola diharapkan mampu memperkuat efektivitas program sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.

  • MBG Kian Diprioritaskan bagi Kelompok yang Paling Membutuhkan Intervensi Gizi

    Oleh : Muhammad Afif

    Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah memasuki tahap implementasi yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, perhatian pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan ketepatan sasaran. Langkah tersebut menjadi penting mengingat tantangan pemenuhan gizi di Indonesia masih ditandai oleh tingginya angka stunting di sejumlah wilayah, kesenjangan akses pangan bergizi, serta adanya kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi secara lebih mendesak.

    Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan peninjauan ulang terhadap titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan infrastruktur, tetapi juga berdasarkan tingkat kebutuhan gizi masyarakat. Pendekatan baru ini mencerminkan perubahan paradigma dalam pelaksanaan program, yakni dari sekadar memperluas jangkauan menjadi memastikan bahwa intervensi benar-benar hadir di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, daerah yang sulit dijangkau, serta komunitas yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

    Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar seluruh pelaksanaan MBG dievaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan. Presiden menginginkan agar kelompok masyarakat yang berada pada desil ekonomi terbawah, ibu hamil, balita, anak usia sekolah, serta masyarakat yang tinggal di daerah rawan stunting menjadi prioritas utama penerima manfaat. Arahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar mengejar capaian kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat, tetapi juga mengedepankan kualitas intervensi sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang memiliki risiko gizi paling tinggi.

    Langkah penataan ulang SPPG juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem setelah muncul berbagai persoalan tata kelola pada periode sebelumnya. Evaluasi terhadap lokasi layanan, verifikasi ulang data penerima manfaat, hingga pembenahan mekanisme distribusi menjadi bagian dari reformasi yang bertujuan memperkuat akuntabilitas program. Pembenahan tersebut penting untuk memastikan bahwa MBG tetap menjadi instrumen strategis dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyisir kembali data penerima manfaat dan lokasi SPPG agar lebih sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Menurutnya, proses verifikasi terhadap puluhan juta calon penerima manfaat dilakukan untuk memastikan program lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan kondisi sosial ekonomi yang memerlukan perhatian khusus. Ia juga menegaskan bahwa seluruh masukan terkait pelaksanaan MBG dipelajari secara menyeluruh sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

    Pendekatan berbasis kebutuhan tersebut menjadi langkah yang sangat relevan dalam konteks pembangunan kesehatan nasional. Selama ini, persoalan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas asupan gizi, sanitasi, pendidikan keluarga, dan akses terhadap layanan kesehatan. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang didistribusikan, melainkan dari kemampuannya memperbaiki status gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta menciptakan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Pandangan tersebut juga memperoleh dukungan dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Sri Yunanto, menilai bahwa MBG tetap merupakan program yang sangat relevan bagi pembangunan manusia Indonesia. Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, dan melakukan penajaman sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Ia berpandangan bahwa masyarakat miskin, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, balita, serta kelompok rentan lainnya perlu menjadi fokus utama penerima manfaat agar efektivitas program tetap terjaga sekaligus menyesuaikan kondisi fiskal negara.

    Sri Yunanto juga menekankan pentingnya evaluasi yang dilakukan secara objektif dan transparan dengan melibatkan lembaga independen, akademisi, ahli gizi, ekonom, serta berbagai pihak terkait. Menurutnya, keberhasilan MBG harus dapat dibuktikan melalui indikator yang terukur, seperti peningkatan status gizi masyarakat, penurunan angka stunting, pertumbuhan lapangan kerja, hingga penguatan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok program. Evaluasi yang terbuka diyakini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat legitimasi program sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa.

    Pada akhirnya, penajaman sasaran MBG bukan merupakan bentuk pengurangan komitmen pemerintah, melainkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program. Dengan menempatkan kelompok yang paling membutuhkan sebagai prioritas utama, pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan. Perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, transparansi evaluasi, serta pemanfaatan data yang lebih akurat akan menjadi fondasi penting agar Program Makan Bergizi Gratis mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

    *Penulis adalah Pengamat Sosial

  • Integrasi Dapodik dan Data MBG Fondasi Transparansi Program Gizi

    Oleh: Alexander Royce*)

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah cakupan penerima manfaat terus diperluas di berbagai daerah, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan makanan bergizi tersalurkan, melainkan memastikan seluruh proses berlangsung tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) merupakan kebijakan strategis yang layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa penguatan program tidak hanya dilakukan dari sisi anggaran dan distribusi, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola berbasis data.

    Program sebesar MBG tentu memerlukan basis data yang akurat. Ketika jutaan peserta didik menjadi sasaran penerima manfaat, kesalahan pendataan berpotensi menimbulkan tumpang tindih penerima, ketidaktepatan distribusi, maupun pemborosan anggaran. Oleh sebab itu, penggunaan Dapodik sebagai referensi utama menjadi pilihan logis mengingat sistem tersebut selama ini menjadi basis data resmi pendidikan nasional yang terus diperbarui oleh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Integrasi kedua sistem akan memperkuat validitas data sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program. Langkah ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintahan yang menempatkan interoperabilitas data sebagai fondasi pelayanan publik yang lebih efektif.

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa integrasi Dapodik dilakukan sebagai respons atas evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan. BGN menemukan adanya ketidaksinkronan data, termasuk kasus satu sekolah yang dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya, tetapi juga oleh kualitas sistem informasi yang mendukungnya. Dengan data yang semakin terintegrasi, pemerintah dapat memastikan jumlah penerima manfaat, lokasi sekolah, hingga distribusi layanan menjadi lebih akurat dan mudah diverifikasi.

    Agustina juga menekankan bahwa pembenahan kelembagaan BGN terus dilakukan agar mampu mengimbangi semakin luasnya cakupan MBG. Kehadiran pejabat tinggi baru, penguatan tata kelola organisasi, serta evaluasi berkala terhadap operasional SPPG merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Sebelumnya, BGN juga memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan penataan operasional, penyempurnaan distribusi, dan evaluasi menyeluruh sehingga ketika program kembali berjalan, kualitas layanan dapat semakin baik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memilih melakukan perbaikan secara berkelanjutan daripada mempertahankan sistem yang belum optimal.

    Integrasi data tersebut kemudian diperkuat melalui pendekatan pengawasan digital. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Mariman Darto, menjelaskan bahwa sistem MBG ke depan akan dihubungkan dengan Dapodik sehingga seluruh proses dapat dipantau secara real time. Dengan sistem yang saling terhubung, pemerintah akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, distribusi SPPG, hingga berbagai potensi penyimpangan yang dapat segera diidentifikasi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

    Menurut Mariman, pemanfaatan teknologi digital bukan semata-mata untuk mempercepat administrasi, melainkan menjadi instrumen utama dalam membangun transparansi. Sistem pemantauan secara langsung memungkinkan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mempercepat koreksi apabila terjadi ketidaksesuaian, serta meningkatkan akuntabilitas seluruh pelaksana program. Di saat yang sama, masyarakat juga memperoleh keyakinan bahwa setiap anggaran negara benar-benar diarahkan kepada penerima yang berhak. Pendekatan seperti ini menjadi praktik tata kelola modern yang semakin dibutuhkan dalam pengelolaan program berskala nasional.

    Namun demikian, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh akurasi data maupun kecanggihan teknologi. Aspek perubahan perilaku masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. Dalam perspektif tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar program penyediaan makanan gratis, melainkan bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai literasi gizi bagi orang tua perlu diperkuat agar manfaat program tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi juga membentuk pola konsumsi sehat di dalam keluarga.

    Cellica berpandangan bahwa pemahaman mengenai komposisi gizi seimbang akan membuat orang tua mampu melanjutkan kebiasaan makan sehat yang diperoleh anak-anak melalui MBG. Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa pemenuhan kebutuhan nutrisi harian, tetapi juga menciptakan perubahan budaya yang mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda. Pendekatan edukatif tersebut memperlihatkan bahwa MBG memiliki dimensi pembangunan manusia yang jauh lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan di sekolah.

    Kolaborasi antara penguatan data, pengawasan digital, serta peningkatan literasi gizi menunjukkan bahwa pemerintah tengah membangun ekosistem MBG yang semakin matang. Integrasi Dapodik menjadi fondasi validasi data, sistem pemantauan real time memperkuat pengawasan, sementara edukasi gizi memastikan manfaat program dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk tata kelola yang lebih transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

    Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya diukur dari banyaknya penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Langkah pemerintah mengintegrasikan Dapodik dengan sistem MBG menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola yang semakin modern dan berbasis data. Dengan evaluasi yang terus dilakukan, dukungan lintas lembaga, serta komitmen memperkuat transparansi, Program Makan Bergizi Gratis berpeluang menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah.

    *) Penulis merupakan Pengamat Sosial

  • Ekonomi Biru Diperkuat Lewat Pembentukan Institut Kelautan Indonesia

    Jakarta- Komitmen Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi biru terus mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain melalui penyempurnaan regulasi yang berpihak pada daerah kepulauan, penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi langkah strategis yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Institut Kelautan Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diyakini mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kelautan yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim nasional.

    Dukungan terhadap penguatan ekonomi biru juga tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menegaskan bahwa substansi RUU harus mengakomodasi konsep ekonomi biru serta skema pendanaan afirmatif agar pembangunan wilayah kepulauan dapat berlangsung lebih optimal. Menurutnya, karakteristik daerah kepulauan memerlukan kebijakan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan karena memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

    “Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru ini,” ujar Hendry Munief.

    Hendry juga menilai perlunya sinkronisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah kepulauan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat pengelolaan potensi maritim. Ia berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan sebagai landasan hukum yang mampu memperkuat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan secara terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.

    Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memperkuat implementasi ekonomi biru melalui kerja sama internasional. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut kunjungan Duta Besar Seychelles, Nico Barito, dalam rangka pengembangan program Konservasi Ekonomi Biru. Zainal menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

    “Kehadiran Bapak Dubes di Kalimantan Utara merupakan anugerah bagi masyarakat Kaltara, karena membuka peluang kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat,” kata Zainal.

    Sinergi antara penguatan regulasi, kerja sama internasional, serta gagasan pembentukan Institut Kelautan Indonesia menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi sektor kelautan nasional. Melalui integrasi kebijakan, riset, pendidikan, dan inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi maritim sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dunia.