Kategori: Uncategorized

  • Pemerintah Komitmen Cegah PHK Dengan Berbagai Program Nyata

    Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berkomitmen mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menyiapkan sejumlah pencegahan melalui satgas PHK. Pencegahan terhadap ancaman PHK menjadi penting karena pemerintah ingin masyarakat dapat tetap menjaga kestabilannya.

    Hal tersbut diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat ditemu awak media di Jakarta.

    Menurut Yaserli, pemerintah sudah menyiapkan pencegahannya melalui Satgas PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Satga PHK sendiri memiliki sistem peringatan dini terhadap ancaman PHK. Beberapa kasus PHK juga menjadi perhatian satgas tersebut.

    “Jangan terlalu jauh dulu, artinya kan sudah ada satgas PHK. Di situlah satu, bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi PHK. Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus mana yang perlu,” ujarnya.

    Guru Besar Institut Tekonologi Bandung (ITB) itu menambahkan, tahapan menuju PHK sebenarnya harus melalui proses panjang. Beberapa kasus masih sekadar berita namun ada juga yang sampai harus dimediasi.

    “Kan tahapan PHK itu panjang. Ada yang baru berita, ada berita yang harus kita verifikasi, ada yang kita dorong bipartit untuk menyelesaikan terlebih dahulu, ada yang harus kita mediasi dan seterusnya,” tuturnya.

    Di beberapa kasus, Satgas PHK turun langsung menangani masalah. Yassierli mencontohkan peran satgas PHK menangani ancaman PHK 55 ribu karyawan imbas mahalnya harga gas industri.

    “Di beberapa kasus, upaya Satgas PHK bagaimana ketika ada isu, contoh kemarin kelangkaan gas, mahalnya gas, Satgas PHK langsung turun tangan,” jelasnya.

    Saat dikonfirmasi soal upaya pencegahan PHK, Yassierli menyebut bahwa pemerintah menyiapkan beberapa program seperti magang, vokasi, hingga sertifikasi. Program tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

    “Kan kita punya program magang, vokasi, kita ada sertifikasi, kami melihat program-program ini kita bisa optimalkan untuk menyiapkan kompetensi SDM kita,” pungkasnya.

    Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edy Wuryanto, menilai Satuan Tugas (Satgas) PHK dapat menjadi instrument untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

    “Saya mengapresiasi dengan adanya Satgas PHK yang dapat bekerja secara konkret,” katanya.

    Ia menilai terdapat dua tugas utama yang harus dijalankan Satgas PHK. Pertama, melakukan identifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berisiko melakukan PHK sehingga pemerintah dapat melakukan intervensi sejak dini.

    “Perusahaan yang memiliki risiko harus dipetakan lebih awal. Setelah itu pemerintah melakukan intervensi agar perusahaan tidak sampai tutup dan akhirnya melakukan PHK, selain melakukan pencegahan, Satgas PHK juga harus dapat memastikan perlindungan bagi pekerja yang telah terdampak pemutusan hubungan kerja,” jelasnya.

    Edy berharap keberadaan Satgas PHK mampu menghasilkan langkah-langkah strategis untuk menekan angka PHK sekaligus memberikan kepastian perlindungan kepada para pekerja yang terdampak.

  • Pemerintah Pastikan Guru Honorer Aman dari PHK Massal

    JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi keberlangsungan tugas guru honorer di seluruh Indonesia melalui kebijakan penataan tenaga pendidik yang mengedepankan keadilan, kepastian, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Di tengah proses penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap guru honorer.

    Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani. Menurutnya, pemerintah terus berupaya memastikan para guru honorer tetap dapat menjalankan tugas mengajar sembari menunggu proses penataan dan seleksi yang sedang disusun bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

    “Menpan menyampaikan, tidak akan ada PHK massal,” kata Nunuk Suryani.

    Pernyataan tersebut menjadi kabar baik bagi ratusan ribu guru honorer yang selama ini berperan penting dalam mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah. Pemerintah menilai keberadaan guru honorer merupakan bagian strategis dalam menjaga kualitas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan nasional.

    Nunuk menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang mekanisme pemenuhan kebutuhan guru yang berpihak kepada tenaga pendidik non-ASN melalui proses seleksi yang transparan dan berkeadilan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi guru honorer untuk memperoleh kepastian status dan karier di masa depan.

    “Beliau menyampaikan bahwa para guru non-ASN nanti akan dibuka seleksi yang adil, adil yang berpihak pada guru-guru,” ujarnya.

    Pemerintah melalui Kemendikdasmen memastikan keberlanjutan penugasan guru honorer sesuai mekanisme yang berlaku, sembari menyiapkan proses seleksi yang transparan dan berkeadilan guna menjaga kesinambungan layanan pendidikan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

    Saat ini pemerintah masih melakukan perhitungan kebutuhan formasi guru secara nasional. Sambil menunggu proses tersebut, guru honorer diminta tetap menjalankan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Kebijakan ini diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan guru honorer dan menjamin kelangsungan pembayaran gaji mereka.

    Dengan jumlah 237.196 guru non-ASN yang masih aktif mengajar hingga tahun 2026, langkah pemerintah tersebut menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas dunia pendidikan. Kebijakan yang mengedepankan perlindungan tenaga pendidik sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan dinilai menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan pendidikan Indonesia.

  • Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja melalui Mitigasi Dini dan Pencegahan PHK

    Pemerintah mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memastikan Satgas PHK terus bekerja memitigasi potensi PHK di berbagai sektor.

    Yassierli menegaskan salah satu langkah yang dilakukan adalah memantau sektor-sektor yang berpotensi melakukan PHK melalui sistem peringatan dini (early warning).

    “Sudah ada Satgas PHK, jadi di situlah, satu, bagaimana ada early warning terhadap sektor-sektor yang berpotensi (melakukan) PHK,” katanya.

    Satgas PHK juga membahas berbagai kasus yang berpotensi berujung pada pemutusan hubungan kerja untuk menentukan langkah intervensi yang diperlukan.

    “Kemudian di Satgas PHK juga dibahas kasus-kasus yang kemudian mana yang perlu (diintervensi),” ujar Yassierli.

    Ia menjelaskan proses menuju PHK tidak berlangsung secara instan. Karena itu, Satgas PHK memiliki ruang untuk melakukan mitigasi, verifikasi, hingga mediasi sebelum pemutusan hubungan kerja benar-benar terjadi.

    “Tahapan PHK itu, kan, panjang. Ada yang baru berita, ada yang berita kemudian harus kita verifikasi, ada yang kemudian kita dorong bipartit untuk menyelesaikan terlebih dahulu, kemudian ada yang kemudian harus kita mediasi dan seterusnya,” jelas Yassierli.

    Pemerintah memperkuat upaya perlindungan tenaga kerja melalui optimalisasi Satgas PHK yang mengedepankan sistem early warning, verifikasi, mediasi, dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

    Pendekatan ini menegaskan komitmen pemerintah agar setiap potensi PHK dapat diidentifikasi sejak dini sehingga solusi dapat ditempuh sebelum berdampak pada pekerja.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja apabila gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi.

    Charles mengatakan Komisi IX DPR RI telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah antisipatif agar pekerja yang terdampak PHK dapat memperoleh seluruh haknya secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.

    “Kami sudah meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa apabila memang terjadi badai PHK di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan ini, para pekerja yang terdampak harus bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan tanpa bertele-tele, harus bisa mendapatkannya dengan cepat,” ujar Charles.

    ia juga mengapresiasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK yang diinisiasi pemerintah bersama DPR RI. Menurutnya, satgas tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih dini perusahaan yang berpotensi melakukan PHK serta memfasilitasi berbagai solusi agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.

    “Kami mengapresiasi yang dilakukan oleh Pemerintah mendirikan Satgas PHK yang tentunya akan datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah berniat untuk melakukan PHK dan mencari jalan keluar sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan PHK terhadap para pekerjanya,” katanya.

  • Ambil Langkah Taktis, Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK Guna Cegah dan Stop Gelombang PHK Massal

    Jakarta, Pemerintah bersama DPR RI resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah taktis ini diambil dengan tujuan konkret untuk menyetop dan mencegah gelombang PHK massal yang saat ini tengah mengintai para pekerja di berbagai perusahaan di Tanah Air. Hal ini menunjukkan keseriusan berbagai elemen bangsa dalam melindungi nasib kaum buruh.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Satgas PHK, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah melakukan penyelamatan dini. Pemerintah langsung menyisir perusahaan mana saja yang masuk radar rawan serta membedah akar persoalan yang dihadapi agar badai pengurangan karyawan bisa dihindari.

    “Kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Satgas akan memantau potensi PHK di berbagai daerah, memperkuat pertukaran informasi antarinstansi, sekaligus mencarikan solusi atas persoalan yang dihadapi perusahaan agar PHK dapat dicegah.

    “Ada juga yang berpotensi terjadi PHK, dan kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah,” jelasnya.

    Pemerintah dan DPR RI juga menyoroti kendala krusial yang dihadapi dunia usaha, salah satunya menyangkut tersumbatnya pasokan gas bagi sektor industri. Persoalan energi ini dinilai menjadi kartu mati yang harus segera diselesaikan agar mesin-mesin pabrik tidak berhenti beroperasi dan memicu pemecatan buruh.

    Menurutnya, koordinasi lintas sektor terkait macetnya suplai gas sudah berjalan. Pemerintah berjanji bakal segera menelurkan keputusan cepat dalam hitungan hari, sesuai dengan instruksi langsung dari Kepala Negara, demi menjaga stabilitas dan kenyamanan berproduksi di sektor industri nasional.

    “Sesuai petunjuk Bapak Presiden, kita segera mencari jalan keluar yang mungkin dalam satu-dua hari ini akan diambil keputusan untuk memastikan kegiatan di sektor industri yang membutuhkan gas, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” ujar Prasetyo.

    Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa Satgas Mitigasi PHK ini tidak akan menjadi badan yang bekerja musiman. Kolaborasi antara pemerintah dan parlemen dipastikan bakal menggelar pertemuan secara berkala dan rutin guna mengawal setiap kebijakan pencegahan secara ketat.

    “Koordinasi akan diagendakan melalui pertemuan rutin guna membahas masalah tersebut,” ucapnya.

    Selain itu, dalam rangka memperkuat taji pengawasan dari sisi legislatif, koordinasi internal dari unsur parlemen akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

    “Satgas Mitigasi PHK pihak pemerintah dan DPR akan berkoordinasi. Dari DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun,” jelas Dasco. [*]

  • Pemerintah Perkuat Kepastian Status PPPK Terlindungi dari PHK

    Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus memperkuat perlindungan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna memastikan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian, menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah.

    Komitmen tersebut mengemuka menyusul kekhawatiran sejumlah daerah terhadap kemampuan membayar gaji PPPK akibat tekanan anggaran. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk merumahkan ataupun memberhentikan PPPK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Iryawan menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati perlindungan terhadap status kepegawaian PPPK.

    “Yang kami sepakati bersama pemerintah adalah tidak ada pemberhentian terhadap aparatur sipil negara kita, khususnya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kecuali memang mau berhenti sendiri atau telah memasuki masa usia pensiun dan ketentuan lainnya,” tegas Ahmad Iryawan.

    Ia menjelaskan, PPPK tetap memiliki kepastian menjalankan masa kerja sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang telah diatur dalam regulasi, seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, berakhirnya masa perjanjian kerja, atau melakukan pelanggaran disiplin berat dan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat terus mengawal kemampuan fiskal daerah agar pembayaran gaji PPPK tetap terjamin. Pemerintah meminta daerah terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja sebelum mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat.

    “Prinsip dasarnya tidak boleh ada merumahkan PPPK supaya tidak menambah pengangguran,” tegas Tito.

    Menurut Tito, Kemendagri akan menurunkan tim untuk memverifikasi langsung kondisi keuangan daerah yang mengaku kesulitan membayar gaji PPPK. Efisiensi akan diarahkan pada belanja-belanja nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, konsumsi, maupun pengadaan barang, sebelum pemerintah pusat memberikan dukungan tambahan.

    Apabila setelah efisiensi kapasitas fiskal daerah masih belum mencukupi, pemerintah akan mempercepat penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah yang masih memiliki hak penerimaan sehingga pembayaran gaji PPPK tetap dapat dipenuhi.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah juga mendorong percepatan penyaluran dana tersebut agar daerah memiliki ruang fiskal yang memadai.

    “Pemerintah sudah berkomitmen bagi daerah yang kesulitan fiskal, pemerintah akan turun tangan,” ujarnya.

    Dengan adanya jaminan tidak adanya PHK sepihak serta dukungan fiskal bagi daerah yang mengalami tekanan anggaran, para PPPK diharapkan dapat bekerja lebih tenang, profesional, dan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

  • OJK Pastikan Pekerja Industri Perbankan Aman dari Risiko PHK Massal

    Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan pekerja di industri perbankan nasional tetap aman dari risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kondisi perbankan nasional dinilai stabil dan belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan tenaga kerja secara luas.

    Isu pengurangan tenaga kerja yang terjadi di salah satu bank belakangan ini tidak mencerminkan kondisi industri perbankan secara keseluruhan. Aktivitas operasional dan bisnis perbankan nasional tetap berjalan normal dengan prospek pertumbuhan yang terjaga.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan hingga saat ini tidak terdapat indikasi bank-bank lain akan melakukan PHK massal.

    “Kalau bank lain, apakah ada tanda-tanda PHK? Tidak ada. Itu spesifik di KB Bank,” ujarnya.

    Optimisme terhadap kondisi industri juga tercermin dari hasil evaluasi OJK terhadap rencana bisnis bank. Dari 105 bank yang dievaluasi, secara umum pelaku industri masih memproyeksikan pertumbuhan usaha dan penguatan kinerja ke depan.

    “Dari 105 bank itu kita evaluasi. Kalau melihat kemarin itu masih optimistis. Mudah-mudahan sih rata-rata naik ya, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya, masih belum,” jelas Dian.

    Prospek usaha yang tetap positif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan lapangan kerja di sektor perbankan. Penguatan layanan, penyaluran kredit, serta pemanfaatan teknologi juga terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi industri.

    OJK terus mengawasi kondisi setiap bank, termasuk kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Setiap penyesuaian harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tetap menjamin pemenuhan hak pekerja.

    “Yang penting itu undang-undang tenaga kerja tidak dilanggar dan lain sebagainya. Itu yang paling penting,” tambahnya.

    Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan dinamika yang terjadi pada satu perusahaan tidak berkembang menjadi risiko terhadap industri perbankan secara keseluruhan. OJK juga memastikan langkah transformasi dan efisiensi di masing-masing bank tetap berjalan dalam koridor regulasi.

    Dengan kondisi industri yang stabil, rencana bisnis yang tetap optimistis, serta tidak adanya indikasi PHK massal, pekerja perbankan nasional tetap berada dalam situasi kerja yang aman dan kondusif.

  • Pemerintah dan Serikat Buruh Perkuat Mitigasi PHK untuk Menjaga Stabilitas Ketenagakerjaan

    Jakarts – Pemerintah bersama serikat buruh memperkuat langkah mitigasi sebagai upaya antisipatif untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

    Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, menegaskan bahwa dialog tripartit yang solid menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.

    “Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” kata Said.

    Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bergerak cepat dengan melakukan pemetaan potensi risiko di berbagai perusahaan yang rentan terdampak dinamika ekonomi.

    “Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” tuturnya.

    Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) serta membangun komunikasi yang intensif dengan serikat pekerja dan kalangan pengusaha guna mencari solusi terbaik sebelum PHK terjadi.

    Menurutnya, intervensi dini dan keterbukaan antarpihak dapat meminimalisasi dampak buruk dari gejolak ekonomi global terhadap pasar kerja domestik.

    “Pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha,” ujar Said.

    Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, serikat buruh, dan dunia usaha, pemerintah optimistis dapat merumuskan berbagai kebijakan bantalan (mitigasi).

    Dengan stabilitas ketenagakerjaan yang terjaga, diharapkan daya beli masyarakat tetap stabil dan roda perekonomian nasional dapat terus berputar positif di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. [-RWA]

  • Pemerintah Perkuat Sinergi Lindungi Lapangan Kerja dan Cegah PHK di Sektor Swasta

    Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kolaborasi dengan Danantara Indonesia guna mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta, khususnya pada perusahaan yang masih memiliki prospek usaha namun menghadapi kendala permodalan.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan pemerintah mendorong Danantara Indonesia untuk mengambil peran strategis dalam membantu perusahaan-perusahaan swasta yang sehat, tetapi mengalami keterbatasan modal kerja sehingga berpotensi melakukan PHK.

    “Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah,” ujar Said Iqbal usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, di Jakarta.

    Menurutnya, perusahaan yang dimaksud bukanlah perusahaan yang tidak layak beroperasi, melainkan perusahaan yang secara fundamental masih sehat dan memiliki peluang berkembang apabila memperoleh dukungan pembiayaan.

    Said Iqbal menegaskan, upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mengedepankan langkah-langkah penyelamatan lapangan kerja sebelum terjadi PHK.

    “Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” kata Said Iqbal.

    Ia menjelaskan, salah satu tindak lanjut yang telah disepakati adalah komitmen Danantara untuk mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan dukungan modal kerja kepada PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin). Apabila proses tersebut berjalan sesuai rencana, sekitar 2.700 tenaga kerja diproyeksikan dapat kembali direkrut sehingga aktivitas produksi perusahaan dapat pulih.

    Senada dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui kolaborasi lintas sektor agar stabilitas pasar kerja tetap terjaga.

    “Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.

    Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan pekerja menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing industri nasional sekaligus memastikan keberlangsungan kesempatan kerja di tengah tantangan global.

    Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengedepankan pendekatan preventif dalam menangani potensi PHK. Melalui penguatan koordinasi, dukungan pembiayaan bagi perusahaan yang masih produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah optimistis stabilitas sektor ketenagakerjaan dapat terus terjaga dan memberikan kepastian bagi dunia usaha maupun para pekerja.

  • Sekolah Rakyat Papua Perluas Akses Pendidikan Berkualitas

    Jayapura – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di Tanah Papua melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan membuka kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup dan daya saing di masa depan.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan tiga kawasan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Biak Numfor dengan nilai proyek mencapai Rp1,07 triliun. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk bersama mitra kerja melalui skema kerja sama operasi (KSO), dengan target penyelesaian sekitar 5,5 bulan sehingga fasilitas pendidikan tersebut dapat mulai dimanfaatkan pada Januari 2027.

    Sekolah Rakyat dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi gedung untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, kantin, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran fasilitas yang lengkap menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung pembentukan karakter generasi muda Papua.

    Corporate Secretary PT Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan pihaknya siap menyelesaikan proyek sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami akan menjawab kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui pelaksanaan konstruksi yang berkualitas, penerapan inovasi, serta kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

    Selain meningkatkan akses pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Jayapura memastikan seluruh persiapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Wakil Bupati Jayapura Haris Yocku mengatakan seluruh aspek administrasi dan legalitas lahan terus diselesaikan agar pembangunan dapat segera dimulai.

    “Tim dari pusat akan mengecek langsung lokasi pembangunan untuk memastikan seluruh administrasi sudah selesai,” kata Haris Yocku.

    Pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan Papua. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, program ini diharapkan melahirkan generasi Papua yang lebih cerdas, terampil, dan berdaya saing. Kehadiran Sekolah Rakyat sekaligus mempertegas bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia sebagai kunci utama menuju Papua yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

  • Pemerintah Perluas Akses Pendidikan Berkualitas di Papua

    Timika – Pendidikan dinilai menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi muda Papua yang unggul, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah. Melalui sinergi pemerintah, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diperkuat agar anak-anak Papua memiliki kesempatan yang semakin luas untuk meraih masa depan yang lebih baik.

    Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang mampu membentuk karakter sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena itu, personel Satgas TNI terus membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya para orang tua dan mama-mama Papua, guna mendorong anak-anak tetap bersekolah dan mengembangkan potensinya melalui jalur pendidikan.

    “Yang kami dorong adalah bagaimana anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan menjadi bekal untuk membentuk karakter, membuka masa depan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Lucky.

    Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat dan didukung berbagai program pemerintah, seperti Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta peningkatan akses pendidikan di berbagai wilayah Papua. Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun Papua melalui penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama kemajuan daerah.

    Lucky juga mengungkapkan bahwa semakin banyak putra-putri asli Papua yang mampu menunjukkan prestasi di tingkat nasional. Salah satu buktinya adalah keberhasilan 25 putra-putri Papua yang lolos seleksi menjadi Taruna Akademi Militer. Capaian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda Papua memiliki kemampuan, daya saing, dan peluang yang sama untuk meraih prestasi serta mengabdi kepada bangsa dan negara.

    Komitmen membangun manusia Papua juga ditegaskan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu saat menghadiri Temu Raya Persekutuan Anak Muda (PAM) ke-V GKI se-Tanah Papua di Kabupaten Sorong. Ia menekankan bahwa kemajuan Papua harus dimulai dari pembangunan manusianya melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan karakter.

    “Kita ingin Papua maju. Karena itu, prioritas utama kita adalah membangun manusianya agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif,” kata Elisa Kambu.

    Menurutnya, pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, serta pengiriman putra-putri asli Papua untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Selain itu, generasi muda juga didorong menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan agar mampu mengelola potensi daerah secara mandiri.

    Sinergi antara pemerintah, TNI, lembaga keagamaan, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mencetak generasi Papua yang berkualitas. Dengan dukungan pendidikan yang semakin merata dan berbagai program pengembangan sumber daya manusia, Papua diharapkan terus melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan produktif sebagai penggerak pembangunan menuju Papua yang semakin maju, aman, dan sejahtera.