Oleh: Indah Prameswari)*

Momentum Ramadan selalu menjadi periode penting yang membutuhkan suasana aman, tertib, dan penuh ketenteraman di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi antara TNI dan Polri menjadi faktor strategis untuk memastikan stabilitas keamanan tetap terjaga di berbagai wilayah.

Kolaborasi aparat keamanan tidak hanya berfokus pada pengamanan ibadah, tetapi juga pada pengendalian potensi gangguan kamtibmas seperti lonjakan aktivitas masyarakat, arus mudik, hingga dinamika sosial di ruang publik. Pendekatan preventif dan humanis dinilai mampu menciptakan rasa aman sekaligus menjaga kekhusyukan masyarakat selama menjalankan ibadah Ramadan.

Lebih dari sekadar tugas pengamanan rutin, kerja sama TNI–Polri mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui koordinasi lintas sektor dan keterlibatan elemen masyarakat, ketenteraman Ramadan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan dan inklusif.

Demi mewujudkan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui jajaran kabinetnya memastikan TNI dan Polri tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan negara, khususnya keamanan hingga kelancaran aktivitas masyarakat jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pesan itu Presiden Prabowo sampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Dalam Rapim tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran TNI dan Polri sebagai institusi yang kuat, profesional, serta memiliki kedekatan dengan rakyat. Presiden juga menegaskan jati diri aparat negara sebagai Tentara Rakyat dan Polisi Rakyat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa TNI dan Polri tetap menjadi tulang punggung pengamanan nasional, termasuk dalam menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Idul Fitri. Ia menerangkan, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terus dilakukan secara intensif.

Menurutnya, pengamanan Ramadan dan Lebaran tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga pelayanan publik.  Selain itu, aparat keamanan akan disiagakan untuk pengamanan arus mudik, pengaturan lalu lintas, serta stabilitas wilayah.

Dengan koordinasi yang terus diperkuat, pemerintah memastikan TNI-Polri tetap menjalankan peran sentral sebagai penopang utama pengamanan nasional. Kehadiran TNI-Polri di tengah-tengah masyarakat pada momen penting juga diyakini mampu memelihara kondusifitas dan keamanan sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan nyaman dan lancar.

Upaya menjaga ketenteraman Ramadan juga menuntut kesiapsiagaan aparat dalam membaca dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sinergi TNI–Polri terus diperkuat melalui koordinasi intensif dan pendekatan yang humanis.

Selain itu, kesiapan di tingkat wilayah menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan pengamanan berjalan efektif hingga ke lapangan. Penguatan koordinasi antar satuan TNI–Polri di daerah diharapkan mampu merespons cepat setiap potensi gangguan kamtibmas sekaligus menjaga situasi tetap kondusif selama Ramadan.

Di Provinsi Bengkulu persiapan pengamanan menjelang Ramadan telah dilakukan oleh TNI-Polri. Sebagai contoh, Polda Bengkulu memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri dengan melaksanakan Coffee Morning.

Kegiatan dihadiri oleh Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin, S.H., Dandenpom Lanal Bengkulu Kapten Laut (PM) Ahmad Jayadi, serta personel Bidpropam Polda Bengkulu. Kehadiran para pejabat lintas institusi tersebut membuktikan adanya komitmen nyata dalam menjaga kekompakan dan komunikasi yang harmonis antar instansi.

Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Sugeng Pujihartono mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan sarana meningkatkan soliditas, sinergi, dan komunikasi. Hubungan kerja yang harmonis menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bengkulu.

Sementara itu, Dandenpom II/1 Bengkulu Letkol Cpm Walimin menilai kegiatan semacam ini sangat efektif untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antar aparat dalam pelaksanaan tugas. Sinergitas TNI–Polri merupakan kunci utama dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Komunikasi yang baik, menurutnya, akan menciptakan kebersamaan serta meningkatkan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama saat momen pengamanan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Penguatan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama bulan suci. Kehadiran aparat yang responsif diharapkan mampu memberi rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Selain pengamanan fisik, TNI–Polri juga mendorong pendekatan dialogis dengan masyarakat untuk mencegah potensi konflik sejak dini. Langkah preventif tersebut sejalan dengan arahan pemerintah agar stabilitas nasional tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan warga dalam beribadah.

Pemerintah menilai sinergitas antar aparat sebagai modal utama dalam menjaga persatuan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri. Koordinasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat respons terhadap berbagai situasi darurat maupun gangguan kamtibmas.

Dengan kerja sama yang solid antara TNI, Polri, dan unsur masyarakat, suasana Ramadan yang aman dan tertib dapat terus diwujudkan. Kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen negara dalam menghadirkan rasa tenteram bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Pemerhati Isu Keamanan

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan program Sekolah Rakyat benar-benar menyasar masyarakat paling membutuhkan dengan memprioritaskan peserta dari kelompok desil 1 dan 2, yakni lapisan masyarakat paling miskin dan rentan secara ekonomi. Penetapan sasaran tersebut dilakukan secara ketat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga proses seleksi peserta didik berjalan objektif, terukur, dan berbasis data.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa DTSEN menjadi instrumen utama yang dimanfaatkan Kementerian Sosial dalam menentukan calon peserta Sekolah Rakyat. Penggunaan satu basis data nasional yang terintegrasi membuat proses penargetan program sosial semakin akurat sekaligus meminimalkan risiko salah sasaran.

“Karena salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Kemensos adalah untuk memilih dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat dan ini dipastikan bahwa Sekolah Rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” ujar Amalia saat rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR RI.

Dijelaskannya bahwa data dalam DTSEN telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh sebab itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara BPS pusat, BPS daerah, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Kolaborasi lintas sektor juga penting untuk memastikan data yang digunakan selalu relevan dengan kondisi terkini masyarakat. Kualitas data menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program perlindungan sosial, termasuk di sektor pendidikan.,” tambahnya.

BPS juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial dalam melakukan pengecekan lapangan (ground check) untuk mendukung program-program berbasis DTSEN, termasuk Sekolah Rakyat. Pendamping program sosial turut dilibatkan dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta.

“Melalui metode ini, petugas melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menjaga kredibilitas DTSEN sebagai rujukan utama program sosial nasional,” jelasnya.

Di tempat lain, Bupati Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah, Delis Julkarson berkomitmen mendukung penuh dan menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut. Morut tidak hanya mengikuti kebijakan pusat, tetapi ikut berperan aktif sebagai bagian dari solusi nasional.

“Morut siap mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Sekolah Rakyat dan DTSEN yang sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini,” kata Delis.

Delis menilai keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam menyediakan data akurat, lahan pendukung, serta kolaborasi lintas sektor.

“Morowali Utara ingin menjadi aktor aktif, bukan sekadar penerima kebijakan,” tegasnya.

Pemanfaatan DTSEN dalam penentuan peserta Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan kebijakan yang semakin berbasis bukti. Dengan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk memastikan intervensi pendidikan menjangkau kelompok paling membutuhkan. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang secara khusus untuk menjangkau masyarakat pada kelompok desil terbawah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Penajaman sasaran ini dilakukan agar intervensi negara benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. “Seluruh mekanisme seleksi peserta didik disusun berbasis data terpadu kesejahteraan sosial agar benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah juga memastikan kesiapan sarana, tenaga pendidik, serta dukungan pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. “Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Sekolah Rakyat berjalan efektif dan berdaya guna,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa penguatan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat menjadi prioritas utama. “Kurikulum dan metode pengajaran dirancang adaptif dengan kebutuhan peserta didik dari kelompok rentan agar mampu meningkatkan kompetensi dasar sekaligus membangun karakter,” tegasnya.

Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pendekatan pembelajaran yang inklusif dan kontekstual akan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai potensinya. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan yang berkeadilan,” katanya.

Secara keseluruhan, penajaman sasaran Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui kebijakan yang terarah dan berbasis data, negara memastikan bahwa kelompok desil terbawah menjadi prioritas utama dalam pembangunan manusia, sekaligus memperkuat fondasi kemajuan bangsa.****

Oleh : Gavin Asadit )*

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menempatkan pendidikan sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem. Melalui program Sekolah Rakyat, negara secara terarah menyasar anak-anak dari keluarga pada desil terbawah agar memperoleh akses pendidikan yang layak, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dukungan sosial lainnya.

Kebijakan ini lahir dari evaluasi berkelanjutan atas berbagai program perlindungan sosial yang selama ini telah dijalankan pemerintah. Bantuan tunai, subsidi, serta dukungan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga daya tahan keluarga miskin. Untuk memperkuat dampak jangka panjang dari upaya tersebut, pemerintah melengkapi intervensi melalui jalur pendidikan yang lebih sistematis. Karena itu, model sekolah berasrama dihadirkan tidak hanya untuk memberikan pengajaran akademik, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar siswa, mulai dari gizi, tempat tinggal, hingga pendampingan karakter, terpenuhi secara terpadu.

Pada awal 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ratusan Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai provinsi. Peluncuran tersebut menjadi tonggak awal perluasan program secara nasional. Pemerintah menargetkan jumlah sekolah dan penerima manfaat terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan, sehingga semakin banyak anak dari keluarga sangat miskin yang dapat dijangkau.

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis negara untuk mengubah masa depan anak-anak dari keluarga paling rentan. Ia memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak instan, namun akan menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak lahir dari keluarga miskin kemudian terjebak dalam kemiskinan yang sama sepanjang hidupnya.

Pendekatan Sekolah Rakyat dirancang komprehensif. Setiap siswa memperoleh fasilitas pendidikan gratis, tempat tinggal di asrama, makan bergizi, seragam, serta pembinaan karakter. Dengan skema ini, pemerintah memastikan bahwa hambatan biaya, jarak, maupun kondisi rumah tangga tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah.

Penetapan sasaran dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan basis data kemiskinan nasional yang dihimpun Badan Pusat Statistik dan kementerian teknis. Data tersebut menjadi rujukan untuk memprioritaskan keluarga pada desil 1 dan 2. Pemerintah menilai ketepatan sasaran sebagai fondasi utama keberhasilan program, sebab Sekolah Rakyat memang diperuntukkan bagi kelompok yang paling membutuhkan intervensi negara.

Dari sisi pelaksanaan, Kementerian Sosial RI memimpin koordinasi lintas sektor. Menteri Saifullah Yusuf menekankan bahwa proses seleksi siswa harus berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi. Ia menilai akuntabilitas penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan tidak ada kursi yang terisi oleh peserta yang tidak berhak.

Dalam berbagai rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, ia juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Karena itu, dukungan kepala daerah, dinas sosial, dan dinas pendidikan dinilai krusial agar proses verifikasi data dan pendampingan keluarga berjalan efektif.

Secara teknis, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pembelajaran yang adaptif. Pemerintah menyadari bahwa banyak calon siswa datang dengan ketertinggalan literasi dan numerasi. Oleh sebab itu, kurikulum disesuaikan agar mampu mengejar ketertinggalan dasar sebelum masuk ke materi yang lebih tinggi. Pendekatan ini memungkinkan setiap anak berkembang sesuai kecepatannya.

Selain pendidikan formal, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup menjadi bagian penting. Dengan pola asrama, guru dan pendamping dapat memantau perkembangan siswa secara menyeluruh, termasuk kesehatan dan kebiasaan harian. Pemerintah menilai lingkungan belajar yang stabil akan membantu anak lebih fokus dan percaya diri.

Sinergi lintas kementerian turut diperkuat. Layanan kesehatan, pemenuhan gizi, hingga bantuan sosial bagi keluarga siswa dikolaborasikan agar dampaknya berlapis. Pemerintah berpandangan bahwa perbaikan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, sehingga anak memiliki dukungan penuh baik di sekolah maupun di rumah.

Dalam kerangka evaluasi, pemerintah menyiapkan sejumlah indikator keberhasilan. Tidak hanya jumlah sekolah atau peserta didik, tetapi juga capaian literasi, angka putus sekolah, kondisi kesehatan, serta perubahan taraf hidup keluarga penerima manfaat. Evaluasi berkala akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan.

Melalui pendekatan terintegrasi tersebut, pemerintah meyakini Sekolah Rakyat berada di jalur yang tepat. Program ini diposisikan sebagai wujud konkret kehadiran negara dalam menjangkau kelompok paling bawah, sekaligus sebagai investasi sosial jangka panjang. Dengan tata kelola yang disiplin, data yang presisi, dan dukungan semua pihak, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka peluang baru bagi generasi muda dari desil terbawah untuk meraih masa depan yang lebih baik.

keberhasilan program ini bukan semata capaian administratif, melainkan ukuran sejauh mana negara dapat memastikan setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan bermimpi lebih tinggi.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh Marlinda Kusuma )*

Penajaman sasaran Program Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin hak pendidikan bagi kelompok masyarakat paling miskin dan rentan. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai instrumen afirmatif negara untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak bangsa dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermartabat.

Pendekatan desil yang digunakan dalam program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memastikan ketepatan sasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan bahwa seluruh peserta Sekolah Rakyat berasal dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Penetapan ini menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak bersifat umum, melainkan secara khusus dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini paling berisiko tertinggal dalam akses pendidikan.

Penentuan peserta Sekolah Rakyat dilakukan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional  (DTSEN) yang dikelola oleh BPS dan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN digunakan untuk menyeleksi dan menemukan calon peserta didik Sekolah Rakyat secara lebih akurat. Data ini telah melalui proses penunggalan individu dan keluarga, sehingga setiap penerima manfaat dapat dipastikan tidak mengalami duplikasi. Langkah ini menjadi jawaban atas persoalan program sosial yang sering kali terkendala oleh tumpang tindih data dan ketidaktepatan sasaran.

Keunggulan DTSEN tidak hanya terletak pada integrasi data lintas sektor, tetapi juga pada mekanisme pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan. BPS bersama pemerintah daerah serta kementerian terkait secara rutin melakukan pembaruan data agar tetap relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis. Salah satu instrumen penting dalam pemutakhiran tersebut adalah ground check atau pengecekan lapangan, yang bertujuan memastikan kesesuaian antara data administratif dan kondisi nyata masyarakat. Pada Sekolah Rakyat, proses ini diperkuat melalui kolaborasi antara BPS dan Kementerian Sosial, serta melibatkan pendamping program sosial dalam verifikasi dan validasi calon peserta.

Pendekatan berbasis data yang dilengkapi dengan verifikasi lapangan ini mencerminkan transformasi tata kelola kebijakan sosial yang semakin presisi dan akuntabel. Pemanfaatan DTSEN menjadikan penargetan program sosial lebih objektif, transparan, dan berkeadilan. Sekolah Rakyat pun tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pendidikan, tetapi sebagai kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan kelompok paling rentan agar tidak semakin tertinggal akibat keterbatasan ekonomi.

Dari sisi implementasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar 30.000 siswa untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat pada tahun ini. Saat ini, pemerintah masih berada dalam tahap seleksi peserta didik, seiring dengan proses penyelesaian pembangunan gedung sekolah permanen yang dikoordinasikan bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Setiap gedung Sekolah Rakyat direncanakan mampu menampung sekitar 300 siswa, sehingga kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam memastikan target daya tampung dapat terealisasi secara optimal.

Namun, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik bangunan. Kementerian Sosial juga mempersiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari ketersediaan guru, tenaga kependidikan, hingga tim seleksi siswa. Saifullah Yusuf menekankan pentingnya konsistensi dan integritas petugas di lapangan agar proses seleksi benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, serta BPS di daerah menjadi kunci untuk menjaga ketepatan sasaran program ini.

Dukungan terhadap penajaman sasaran Sekolah Rakyat juga datang dari DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memandang Sekolah Rakyat sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting di bidang pendidikan. Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar strategis negara untuk memastikan tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Atalia menilai bahwa ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi Sekolah Rakyat dengan layanan perlindungan sosial lainnya menjadi faktor krusial bagi keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang.

Selain itu, Atalia juga menyoroti pentingnya aspek kewilayahan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pemilihan lokasi sekolah harus dilakukan secara selektif, tidak hanya berfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan, daerah tertinggal, serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di seluruh pelosok tanah air.

Penajaman sasaran Sekolah Rakyat melalui pendekatan desil menunjukkan arah baru kebijakan pendidikan dan perlindungan sosial yang semakin berbasis data, kolaboratif, dan berpihak pada kelompok paling rentan. Dengan DTSEN sebagai rujukan utama, diperkuat oleh verifikasi lapangan dan sinergi lintas lembaga, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk menjadi model praktik baik dalam kebijakan afirmatif nasional.  Sekolah Rakyat tidak hanya akan membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan sosial

Jakarta – Proyek biorefinery dan bioethanol yang dikembangkan oleh Pertamina bersama Danantara Indonesia menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya terbarukan dan ekonomi sirkular.

Pengoperasian proyek ini tidak hanya berorientasi pada transisi energi, tetapi juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, memperkuat bauran energi nasional, serta mendorong pencapaian target net zero emission.

Biorefininery yang mengolah bahan baku nabati dan limbah, termasuk minyak jelantah, menjadi bahan bakar ramah lingkungan, diproyeksikan mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi berbasis sumber daya domestik.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa proyek hijau ini merupakan wujud komitmen nyata dunia usaha nasional dalam mendukung agenda transisi energi pemerintah.

“Kami melihat proyek-proyek energi ramah lingkungan ini bukan hanya sebagai investasi bisnis, tetapi sebagai investasi masa depan bangsa. Biorefininery dan bioethanol adalah langkah konkret membangun ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi hijau global,” ujar Rosan.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa proyek biorefinery dan bioethanol merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pertamina dalam melakukan transformasi bisnis menuju perusahaan energi berkelanjutan.

“Proyek ini adalah simbol perubahan paradigma energi nasional, dari yang berbasis fosil menuju energi bersih dan terbarukan. Pertamina berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transisi energi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Simon.

Sementara itu, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, menekankan bahwa pemanfaatan minyak jelantah dan bahan baku alternatif lainnya merupakan bentuk nyata penerapan ekonomi sirkular.

“Pengolahan jelantah untuk energi hijau bukan hanya soal energi, tetapi juga soal lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah solusi yang menyentuh banyak aspek sekaligus,” jelas Emma.

Kehadiran proyek ini dinilai relevan dengan situasi global saat ini yang diwarnai oleh fluktuasi harga energi, ketegangan geopolitik, serta meningkatnya tuntutan dunia terhadap energi rendah karbon. Indonesia melalui langkah ini menunjukkan posisi strategis sebagai negara yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan global, tetapi juga proaktif membangun ketahanan energi nasional berbasis sumber daya sendiri.***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen menjadikan Papua sebagai salah satu sentra energi nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Papua memiliki potensi sumber daya energi yang besar dan strategis, baik dari sektor energi terbarukan maupun minyak dan gas bumi, yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya kira Papua punya sumber energi yang sangat baik dan Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menekankan pembangunan energi di Papua tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, sebagai solusi berkelanjutan terutama bagi wilayah terpencil yang selama ini masih bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan biaya tinggi.

“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” tegasnya.

Presiden menyebut kemandirian energi akan memperkuat ketahanan fiskal negara, mengingat nilai impor BBM yang masih mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah saja, ratusan triliun itu bisa dialihkan untuk pembangunan daerah, termasuk di Papua,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager Operations RH Petrogas Companies in Indonesia Alfian Telaumbanua menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produksi energi nasional.

“Ini merupakan bagian dari kerja sama berkelanjutan guna memastikan kelancaran operasi migas serta mendukung ketahanan energi, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Di sektor energi terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan pengembangan bioetanol dari Papua sebagai sumber energi masa depan. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyatakan Papua diproyeksikan menjadi salah satu kontributor penting produksi bioetanol nasional.

“Target yang disampaikan ke kami, Papua diarahkan mampu memproduksi hingga 300 ribu kiloliter per tahun,” ujarnya.

Dengan perencanaan matang dan kolaborasi pusat-daerah, Papua diharapkan tumbuh sebagai pusat energi yang modern, ramah lingkungan, serta mampu mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

Langkah strategis ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di sektor energi.

Oleh: Ahmad Rizal Wardhana )*

Papua selama ini kerap diposisikan sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pengelolaan sumber daya tersebut. Paradigma lama yang menempatkan Papua sekadar sebagai lumbung bahan mentah kini mulai bergeser. Pemerintah mendorong arah baru kebijakan yang menempatkan Papua sebagai episentrum swasembada energi berkeadilan. Di tengah tekanan global terhadap ketahanan energi dan fluktuasi harga minyak dunia, langkah ini bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan keputusan strategis jangka panjang. Papua tidak lagi dipandang sebagai pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur kedaulatan energi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan pengembangan energi terbarukan di Papua sebagai bagian dari upaya besar pemerintah mencapai swasembada energi. Penegasan tersebut menandai komitmen bahwa transformasi energi tidak boleh timpang secara geografis. Papua dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan bioenergi berbasis komoditas lokal seperti kelapa sawit, tebu, dan singkong. Potensi ini bukan sekadar wacana, melainkan peluang konkret untuk menghasilkan bahan bakar minyak nabati dan etanol. Dengan pendekatan yang tepat, Papua dapat menjadi simpul produksi energi bersih yang menopang kebutuhan nasional.

Menurut Presiden, pemanfaatan komoditas tersebut mampu mendorong kemandirian daerah dalam jangka menengah. Artinya, energi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar wilayah atau bahkan impor. Ketika bahan baku tersedia di tanah sendiri dan dikelola oleh putra-putri daerah, rantai nilai ekonomi menjadi lebih inklusif. Kemandirian energi pada level daerah akan memperkuat fondasi ketahanan energi nasional secara keseluruhan. Di sinilah konsep swasembada energi menemukan makna yang lebih substantif, bukan hanya slogan, tetapi strategi pembangunan yang terukur.

Presiden telah memerintahkan penyusunan strategi komprehensif untuk mengurangi ketergantungan impor BBM. Langkah ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan secara sporadis, melainkan berbasis perencanaan yang matang. Fokus Presiden pada empat pilar utama: kedaulatan energi, ketahanan energi, penguatan kemandirian energi, dan swasembada energi. Keempatnya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa kedaulatan, ketahanan menjadi rapuh; tanpa kemandirian, swasembada hanya ilusi.

Optimalisasi komoditas lokal yang didukung energi surya dan tenaga air akan menghasilkan efisiensi luar biasa. Menurutnya, apabila bisa menanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, maka negara bisa menghemat ratusan triliun tiap tahun. Pernyataan ini menegaskan bahwa swasembada energi bukan hanya soal kebanggaan nasional, tetapi juga rasionalitas fiskal. Penghematan impor BBM akan memperluas ruang fiskal pemerintah untuk belanja produktif lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan kata lain, kebijakan energi di Papua memiliki implikasi ekonomi makro yang signifikan.

Pendekatan terintegrasi antara pengembangan komoditas dan energi terbarukan juga mencerminkan strategi hilirisasi yang lebih matang. Papua tidak hanya didorong menanam, tetapi juga mengolah dan memproduksi energi di wilayahnya sendiri. Skema ini membuka peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Jika dikelola secara transparan dan akuntabel, dampaknya akan terasa langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal. Transformasi energi pun berjalan seiring dengan transformasi ekonomi daerah.

Arah kebijakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam. Perspektif ini penting, sebab pembangunan yang berkeadilan tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat setempat. Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi hal utama yang diperhatikan Pemerintah Pusat. Penegasan tersebut memberi pesan bahwa agenda swasembada energi tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan agenda keadilan sosial.

Sudah saatnya masyarakat Papua “naik kelas” dalam struktur ekonomi nasional. Naik kelas berarti tidak lagi menjadi penonton, tetapi pelaku utama dalam rantai produksi dan distribusi energi. Pengembangan komoditas lokal yang terintegrasi dengan hilirisasi nasional diyakini mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, swasembada energi di Papua tidak hanya menyasar aspek suplai energi, tetapi juga mobilitas sosial dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Inilah dimensi berkeadilan yang menjadi roh kebijakan tersebut.

Tentu, tantangan implementasi tidak bisa diabaikan begitu saja. Infrastruktur dasar, kepastian lahan, tata kelola investasi, serta pengawasan lingkungan harus dirancang dengan standar tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi komoditas tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis Papua yang sangat sensitif. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Kebijakan besar memerlukan eksekusi yang presisi dan pengawasan publik yang konstruktif.

Namun demikian, arah kebijakan ini patut diapresiasi sebagai lompatan strategis. Di tengah dinamika geopolitik dan volatilitas harga energi global, Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam ketergantungan impor. Papua menawarkan kombinasi potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang jarang dimiliki wilayah lain. Dengan desain kebijakan yang tepat, Papua dapat menjadi model pengembangan energi berkeadilan bagi daerah-daerah lain.

)*I Pengamat Ekonomi Energi.

Oleh : Ricky Rinaldi*

Ketahanan energi nasional kini semakin ditopang oleh kemampuan Indonesia membangun sistem energi bersih, berkelanjutan, dan kompetitif. Pemerintah secara strategis menempatkan pengembangan biorefinery dan bioetanol sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional, sekaligus fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi hijau jangka panjang.

Energi terbarukan dipandang sebagai pilar utama pembangunan energi masa depan. Pengembangan biorefinery dan bioetanol menjadi langkah konkret untuk memperkuat kemandirian energi berbasis sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan industri, serta mendorong pengurangan emisi karbon secara progresif. Kebijakan ini mencerminkan visi pemerintah dalam membangun sistem energi nasional yang modern, ramah lingkungan, dan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa transisi energi harus menjadi agenda nasional yang berorientasi pada kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan energi bersih tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi hari ini, tetapi juga menjaga hak generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan sumber daya yang lestari.

Pengembangan biorefinery dan bioethanol membuka ruang transformasi struktural dalam sektor energi. Biorefinery memungkinkan pengolahan bahan baku hayati menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari bahan bakar nabati, bahan kimia hijau, hingga produk turunan industri lainnya. Sementara itu, bioethanol berperan sebagai substitusi bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memperluas portofolio energi nasional berbasis sumber daya terbarukan.

Peran strategis Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi penguat arah kebijakan negara dalam mempercepat pengembangan energi hijau. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas biorefinery dan peningkatan kapasitas produksi bioethanol sebagai bagian dari upaya sistematis untuk membangun kemandirian energi nasional. Pendekatan ini memastikan bahwa transisi energi tidak bersifat simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan terukur.

Pengembangan biorefinery dan bioethanol juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sektor ini membuka peluang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat basis industri nasional. Pemerintah memandang bahwa transformasi energi hijau harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi domestik, sehingga manfaat transisi energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di daerah-daerah penghasil bahan baku hayati.

Selain itu, kebijakan ini memperkuat peran petani dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok energi nasional. Bahan baku bioethanol dan biorefinery yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan memberikan nilai tambah bagi sektor primer, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. Negara memastikan bahwa transisi energi hijau tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu, tetapi justru menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam konteks global, pengembangan biorefinery dan bioethanol memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah memandang bahwa kemandirian energi berbasis sumber daya terbarukan akan meningkatkan daya tawar Indonesia di forum internasional, sekaligus memperkuat reputasi negara sebagai mitra strategis dalam upaya global menurunkan emisi karbon.

Pemerintah juga menempatkan aspek keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip utama dalam pengembangan energi hijau. Pengelolaan bahan baku dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, menghindari deforestasi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, pembangunan biorefinery dan bioethanol tidak hanya menghasilkan energi bersih, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan pengembangan energi hijau nasional. Pemerintah memperkuat regulasi, insentif, serta kerangka pembiayaan untuk mendorong percepatan investasi di sektor biorefinery dan bioethanol. Pola kolaboratif ini memastikan bahwa transisi energi berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.

Kebijakan pengembangan biorefinery dan bioethanol juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi volatilitas pasar energi global. Dengan memperbesar porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pemerintah mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga minyak dunia dan gangguan pasokan energi internasional. Langkah ini mempertegas bahwa kedaulatan energi merupakan bagian integral dari kedaulatan nasional.

Secara keseluruhan, pengembangan biorefinery dan bioethanol bukan sekadar proyek sektoral, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam membangun ketahanan energi hijau yang berkelanjutan. Negara hadir sebagai pengarah, penggerak, dan penjamin transisi energi yang adil, inklusif, dan berorientasi masa depan.

Melalui kebijakan yang terstruktur, progresif, dan berkelanjutan, pemerintah menegaskan bahwa pengembangan biorefinery dan bioethanol merupakan pilar utama dalam menopang ketahanan energi hijau nasional. Dengan arah kebijakan ini, negara memastikan bahwa energi bersih menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan masa depan Indonesia yang berdaulat serta berkelanjutan.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah membuka peluang penyesuaian penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren selama Ramadan 1447 Hijriah, termasuk kemungkinan distribusi untuk sahur, guna memastikan program tetap berjalan tanpa mengganggu ibadah puasa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan penyesuaian teknis tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas untuk memperkuat implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.

“Pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan tetap berjalan,” ujar Zulkifli Hasan. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian mekanisme dilakukan agar layanan tetap tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa.

Penyesuaian lebih spesifik diterapkan di lingkungan pesantren. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan empat mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat.

“Untuk Ramadan, Makan Bergizi akan tetap berlanjut. Jadi ada empat mekanisme yang akan kita kembangkan,” kata Dadan

Ia menjelaskan, mekanisme pertama diterapkan di sekolah di daerah yang mayoritas siswanya berpuasa, di mana makanan tetap dikirim ke sekolah namun dalam bentuk yang lebih tahan lama.

“Untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas puasa, makanannya akan seperti biasa dikirim ke sekolah dalam bentuk makanan yang tahan dan bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka,” ujarnya.

Mekanisme kedua diterapkan di sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa.

“Kemudian, untuk anak sekolah di daerah yang mayoritas tidak puasa, pelayanan tetap normal,” kata Dadan.

Sementara itu, mekanisme ketiga memastikan layanan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tetap berjalan seperti biasa.

“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, juga normal,” tambahnya.

Adapun mekanisme keempat diterapkan khusus di pesantren. Menurut Dadan, karena penerima manfaat dan dapur layanan gizi berada di dalam kawasan pesantren, waktu konsumsi MBG dapat digeser menyesuaikan aktivitas santri selama Ramadan.

“Untuk pesantren, karena penerima manfaatnya ada di dalam pesantren dan SPPG-nya ada di dalam pesantren, maka pelayanannya akan digeser ke saat buka. Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka,” tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah membuka ruang fleksibilitas pengaturan waktu konsumsi MBG di pesantren, termasuk peluang penyaluran untuk sahur, sepanjang tetap memenuhi standar kecukupan gizi dan efektivitas layanan. Penyesuaian ini dinilai relevan dengan pola kegiatan santri yang lebih intensif pada malam hingga dini hari selama Ramadan.***