Oleh : Radjiman Arif*)

Hilirisasi bukan lagi sekadar agenda pembangunan industri, melainkan strategi besar untuk menentukan arah ekonomi Indonesia menuju 2045. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, bangsa yang hanya menjual bahan mentah akan sulit memperoleh manfaat maksimal dari kekayaan alamnya. Karena itu, pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi jalan penting untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat industri.

Indonesia memiliki modal besar berupa mineral, energi, perkebunan, kelautan, dan sumber daya lainnya. Tantangannya adalah memastikan setiap tahap produksi terhubung dari hulu hingga hilir. Hilirisasi yang terintegrasi menjadi penting karena pembangunan industri tidak cukup hanya menghasilkan produk olahan, tetapi juga harus memperkuat rantai pasok, teknologi, investasi, dan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan hilirisasi sebagai salah satu kunci kebangkitan dan kemakmuran bangsa. Menurut Presiden, Indonesia harus memiliki keberanian untuk menguasai serta mengolah sumber daya alamnya sendiri. Kekayaan yang melimpah tidak akan otomatis membawa kemakmuran apabila nilai tambah terbesar justru dihasilkan negara lain setelah bahan mentah Indonesia diekspor.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa hilirisasi memiliki makna lebih luas daripada pembangunan pabrik. Hilirisasi berkaitan dengan kemampuan bangsa membangun kedaulatan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.

Komitmen tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin agenda hilirisasi berhenti pada perencanaan. Berbagai proyek strategis terus didorong memasuki tahap implementasi. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hilirisasi bergerak dari gagasan menuju pelaksanaan yang diharapkan memberikan dampak langsung bagi pembangunan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kemudian menegaskan bahwa tidak ada negara maju tanpa industrialisasi dan hilirisasi. Negara yang kaya sumber daya tetap dapat tertinggal apabila hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Oleh sebab itu, Indonesia harus mengubah kekuatan sumber daya menjadi produk industri bernilai ekonomi tinggi.

Bahlil juga menekankan pentingnya hilirisasi yang memberikan manfaat lebih luas. Kebijakan tersebut harus membuka kesempatan bagi pengusaha nasional, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Hilirisasi tidak boleh hanya menjadi proyek investasi besar, melainkan instrumen untuk memperluas manfaat kekayaan alam kepada masyarakat Indonesia.

Keberhasilan hilirisasi mineral memberikan pelajaran penting bagi arah kebijakan tersebut. Pengolahan komoditas di dalam negeri telah mendorong tumbuhnya industri turunan dan menarik investasi. Namun, Indonesia tidak boleh berhenti pada pengolahan awal.

Di sinilah pentingnya pendekatan hilirisasi yang terintegrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan perlunya memperkuat kapabilitas industri dalam negeri untuk mempercepat hilirisasi dan mendukung swasembada energi. Penguatan industri domestik diperlukan agar Indonesia memiliki kemampuan lebih besar dalam memproduksi teknologi dan komponen sektor strategis.

Airlangga melihat hilirisasi tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekosistem industri nasional. Investasi harus terhubung dengan kapasitas manufaktur, pengembangan teknologi, ketersediaan tenaga kerja terampil, serta penguatan rantai pasok dalam negeri. Dengan pola tersebut, nilai ekonomi yang tercipta tidak hanya dinikmati satu sektor, tetapi dapat menyebar ke berbagai kegiatan produksi.

Penguatan hilirisasi juga relevan dengan agenda swasembada energi. Indonesia membutuhkan industri yang mampu mendukung pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk dan teknologi luar negeri. Hilirisasi energi dan mineral yang didukung industri nasional dapat memperkuat ketahanan ekonomi.

Arah pembangunan tersebut menuntut koordinasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi. Hilirisasi terintegrasi membutuhkan kebijakan yang konsisten karena membangun industri tidak dapat diselesaikan secara instan. Kepastian regulasi, kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar investasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan pembangunan industri tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar. Kemajuan ekonomi melalui hilirisasi harus berjalan seiring dengan tata kelola sumber daya yang bertanggung jawab. Indonesia tidak hanya perlu mengejar pertumbuhan, tetapi juga membangun kualitas pembangunan yang dapat bertahan dalam jangka panjang.

Menuju Indonesia Emas 2045, hilirisasi terintegrasi menjadi fondasi untuk keluar dari ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Kebijakan ini membuka kesempatan untuk menghubungkan kekayaan alam dengan industri, teknologi, investasi, dan tenaga kerja nasional dalam satu ekosistem pembangunan.

Dengan kepemimpinan yang menempatkan hilirisasi sebagai agenda strategis, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisi ekonominya. Kekayaan alam tidak cukup hanya dimiliki. Kekayaan tersebut harus dikelola, diolah, dan dikembangkan agar menciptakan kemakmuran yang lebih luas bagi rakyat.

Pada akhirnya, hilirisasi terintegrasi merupakan jalan untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata. Ketika sumber daya, industri, teknologi, investasi, dan tenaga kerja bergerak dalam satu arah, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing. Konsistensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat hilirisasi menjadi modal penting agar cita-cita Indonesia sebagai negara maju pada 2045 memiliki fondasi yang kuat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

JAKARTA — Kementerian Sosial memperkuat tata kelola informasi Program Sekolah Rakyat melalui LENSA SR (Layanan Informasi Sekolah Rakyat). Penguatan ini ditujukan agar informasi dapat dihimpun, diverifikasi, dan disebarluaskan secara cepat, terintegrasi, akurat, serta tetap memperhatikan prinsip data-safe dan child-safe.

Selama ini, respons terhadap isu masih cenderung dilakukan berdasarkan kasus per kasus dan bergantung pada koordinasi informal. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan respons lambat, narasi antarkanal yang tidak seragam, klarifikasi berulang, hoaks, salah tafsir, hingga publikasi yang belum sepenuhnya aman bagi anak dan keluarga rentan.

“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujar Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik

Melalui LENSA SR, informasi dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra/Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga informasi lapangan. Informasi kemudian dikonfirmasi kepada PIC atau unit pemilik substansi sebelum diolah menjadi narasi dan rekomendasi respons.

Mekanisme tersebut mencakup enam tahapan, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, olah isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi.

Penguatan tata kelola ini telah memasuki tahap implementasi melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 3240/1/HM.01.03/8/2026 tentang Rekomendasi Isu dan Respons Komunikasi Sekolah Rakyat pada 27 Agustus 2026.

LENSA SR juga dilengkapi Living FAQ, bank narasi, talking points, template klarifikasi dan bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Isu ditangani berdasarkan tingkat risiko, sementara isu berat terkait keselamatan anak, kekerasan, kebocoran data, integritas anggaran, atau dugaan pelanggaran hukum segera dieskalasikan sesuai kewenangan.

Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico berharap LENSA SR dapat menjadi rujukan layanan informasi terintegrasi, tidak hanya untuk Sekolah Rakyat, tetapi juga program Kemensos lainnya.

“Semoga ke depan LENSA SR menjadi rujukan sebagai program layanan informasi terintegrasi, tidak hanya dalam lingkup Sekolah Rakyat tapi juga program lain seperti PKH, Sembako atau layanan lain di Kemensos,” pungaknyas.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat tata kelola informasi publik mengenai Sekolah Rakyat untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid, cepat, dan terhindar dari hoaks.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi Sekolah Rakyat dari tingkat pusat hingga daerah sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan LENSA SR dilatarbelakangi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai Sekolah Rakyat. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan melalui media sosial, terutama terkait lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman Taufik mengatakan LENSA SR dibangun agar seluruh informasi mengenai Sekolah Rakyat dapat dikelola secara terintegrasi dari pusat hingga daerah.

“Dengan adanya LENSA SR, segala informasi yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi yang valid, cepat dan terhindar dari narasi hoax di media sosial,” ujar Fatkhurohman.

Melalui LENSA SR, informasi yang masuk tidak langsung dijadikan bahan publikasi. Informasi terlebih dahulu dihimpun dari berbagai sumber, seperti media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, hingga informasi lapangan.

Informasi tersebut kemudian dikonfirmasi kepada unit yang bertanggung jawab terhadap substansi terkait. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan informasi akurat, terbaru, terkonfirmasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum disampaikan kepada masyarakat.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan penguatan informasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memahami tujuan dan pelaksanaan Sekolah Rakyat secara tepat. Menurutnya, program tersebut telah menunjukkan perkembangan positif setelah berjalan selama satu tahun dan diarahkan untuk membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar memberikan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan,” ujar Agus.

LENSA SR bekerja melalui enam tahapan, mulai dari menangkap dan mengklasifikasikan isu, memvalidasi substansi, mengolah isu dan narasi, menyusun rekomendasi respons, melakukan diseminasi, hingga monitoring dan pembelajaran organisasi.

Pemerintah juga menekankan prinsip data-safe dan child-safe dalam penyampaian informasi. Dengan mekanisme tersebut, LENSA SR diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi Sekolah Rakyat sekaligus mempersempit ruang penyebaran hoaks dan salah tafsir di media sosial.

Oleh: Rania Zafirah)*

Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten.

Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait.

Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan.

Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas.

LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan.

Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program.

Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama.

Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi.

Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR.

Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar.

Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik.

Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan.

Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata kelola informasi Sekolah Rakyat. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah menghimpun informasi dari berbagai sumber, melakukan validasi, mengolahnya menjadi narasi, menyampaikannya kepada masyarakat, serta memantau perkembangan isu secara berkelanjutan. Perpaduan antara transparansi, akurasi, integrasi, dan perlindungan diharapkan dapat mendukung pengelolaan Sekolah Rakyat yang semakin terbuka sekaligus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan keluarga penerima manfaat.

*) Penulis adalah Content Writer di GREEN Indonesia

Oleh Firly Ismail )*

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi. Di tengah arus informasi yang bergerak begitu cepat, persoalan utama bukan lagi sekadar ketersediaan informasi, melainkan bagaimana memastikan informasi tersebut benar, terverifikasi, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menjadi semakin penting ketika informasi menyangkut program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat. Kehadiran Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif atau LENSA SR yang diluncurkan Kementerian Sosial menjadi langkah strategis untuk membangun benteng informasi sekaligus memperkuat tata kelola komunikasi publik di tengah ancaman hoaks digital.

Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurohman Taufik menilai LENSA SR dapat menjadi instrumen untuk mengintegrasikan seluruh informasi mengenai Sekolah Rakyat dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan cepat sekaligus memiliki perlindungan dari narasi hoaks yang beredar di media sosial. Dengan adanya sistem komunikasi yang terkoordinasi, potensi munculnya perbedaan informasi antarlembaga atau antarwilayah dapat ditekan. Publik pun memiliki rujukan yang lebih jelas ketika menemukan informasi yang meragukan.

Kekuatan LENSA SR terletak pada pendekatan yang tidak berhenti pada aktivitas publikasi. Kanal tersebut dirancang untuk mengelola informasi sekaligus menghimpun berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Laporan dari Command Center 171, portal SP4N-LAPOR!, pemberitaan media massa, maupun percakapan di ruang digital dapat menjadi sumber untuk membaca isu secara lebih komprehensif. Aduan dan informasi tersebut kemudian melalui enam tahapan kurasi internal di tingkat pusat. Proses tersebut mencakup validasi data kepada unit teknis, penyusunan rekomendasi respons, hingga penyampaian jawaban resmi kepada publik.

Di tengah kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, tantangan informasi menjadi semakin kompleks. Masyarakat kini dapat menemukan teks, gambar, suara, hingga video yang tampak meyakinkan, tetapi belum tentu memiliki dasar informasi yang benar. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulawesi Selatan Sultan Rakib mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi AI. Verifikasi mandiri tetap diperlukan karena AI bekerja dengan mengolah data yang tersedia di internet, termasuk data yang mungkin mengandung bias ataupun hoaks yang telah beredar sebelumnya.

Peringatan tersebut relevan dengan pengelolaan informasi Sekolah Rakyat. Teknologi dapat membantu mempercepat produksi dan distribusi informasi, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab manusia dalam memastikan kebenaran sebuah informasi. Kecepatan tanpa verifikasi justru dapat memperbesar dampak kesalahan. Karena itu, penggunaan teknologi dalam komunikasi publik harus selalu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico juga memandang LENSA SR perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari tata kelola komunikasi publik Sekolah Rakyat. Pengembangannya dapat mencakup pelembagaan Forum Isu Mingguan, konsolidasi berbagai isu, aduan, pemberitaan, media sosial, serta informasi lapangan dalam bentuk matriks atau dashboard. Pembaruan FAQ dan bank narasi berdasarkan hasil pengolahan isu juga menjadi bagian penting agar pemerintah memiliki kesiapan dalam menjawab persoalan yang berulang maupun isu baru yang berkembang cepat.

LENSA SR memiliki peluang untuk menjadi model tata kelola informasi bagi berbagai program Kementerian Sosial. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak harus mencari informasi dari banyak sumber yang belum tentu memiliki tingkat akurasi yang sama. Pemerintah dapat menghadirkan satu ekosistem informasi yang mudah diakses, responsif, dan memiliki mekanisme verifikasi yang jelas.

Namun, keberhasilan LENSA SR tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sistem internal pemerintah. Literasi digital masyarakat tetap menjadi faktor penting. Publik perlu membangun kebiasaan memeriksa sumber, membandingkan informasi, membaca konteks secara utuh, serta tidak terburu-buru membagikan konten yang belum terverifikasi. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan ruang digital yang sehat.

Untuk Sekolah Rakyat, kebutuhan terhadap informasi yang akurat memiliki konsekuensi yang lebih besar karena program ini berkaitan dengan anak dan keluarga rentan. Kesalahan informasi bukan hanya dapat menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap penerima manfaat. Oleh karena itu, komunikasi publik harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga keamanan data, serta menghormati martabat anak dan keluarga yang dilayani.

LENSA SR dengan demikian bukan sekadar kanal komunikasi baru. Jika dikelola secara konsisten, sistem ini dapat menjadi benteng informasi yang mempertemukan kecepatan, verifikasi, koordinasi, dan kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem. Di tengah derasnya arus hoaks dan perkembangan AI, kekuatan utama pemerintah bukan sekadar kemampuan berbicara lebih cepat, melainkan kemampuan memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekolah Rakyat membutuhkan ekosistem informasi seperti itu agar kepercayaan publik tumbuh seiring dengan pelaksanaan program. Sebab perang melawan hoaks bukan hanya perang teknologi, tetapi juga perang melawan ketidakpedulian terhadap kebenaran. LENSA SR dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk memenangkan pertarungan tersebut.

)* Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Teknologi Informasi

Jakarta – Kebijakan insentif likuiditas yang diperkuat Bank Indonesia (BI) mulai September 2026 diarahkan untuk mendorong perbankan meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor produktif, investasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat intermediasi perbankan sekaligus mendorong ekspansi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), BI meningkatkan besaran maksimum insentif yang dapat diterima perbankan dari sebelumnya 5,5 persen menjadi paling tinggi 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Insentif tersebut diberikan antara lain berdasarkan penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas serta kepemilikan surat berharga pada tingkat yang ditetapkan BI.

Sektor yang menjadi sasaran KLM mencakup pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, serta UMKM, koperasi, inklusi, dan sektor berkelanjutan. Untuk kelompok UMKM, koperasi, inklusi dan berkelanjutan, insentif dapat mencapai 1 persen sesuai dengan kinerja pertumbuhan kredit dan ketentuan yang ditetapkan.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan optimalisasi likuiditas harus diikuti dengan penguatan intermediasi agar dana yang tersedia benar-benar masuk ke kegiatan ekonomi produktif.

“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry

Menurut Destry, penguatan intermediasi juga masih memiliki ruang yang besar. Hingga awal Agustus 2026, total insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau sekitar 5,02 persen dari DPK. BI juga mencatat masih terdapat fasilitas kredit yang belum ditarik sehingga perlu didorong agar dapat mendukung aktivitas ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. OJK bersama BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat koordinasi kebijakan agar kondisi sektor keuangan tetap resilien dan mampu mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

“Sinergi antarlembaga sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. OJK bersama BI dan LPS terus memperkuat koordinasi kebijakan agar sektor keuangan tetap resilien dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi.”ujarnya.

BI menegaskan kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan terus diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas sekaligus memperkuat transmisi kebijakan kepada sektor riil. Dengan koordinasi antara otoritas keuangan, pemerintah dan dunia usaha, insentif likuiditas diharapkan mampu menjadi pengungkit investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah bersama otoritas moneter terus mendorong agar likuiditas perbankan tidak berhenti sebagai dana yang tersedia di sistem keuangan, tetapi benar-benar mengalir menjadi pembiayaan bagi sektor riil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya tersebut diperkuat melalui penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang mulai berlaku September 2026. Kebijakan ini diarahkan agar insentif perbankan semakin tepat sasaran dan mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga agar ketersediaan likuiditas memberikan dampak nyata terhadap kegiatan usaha. Menurutnya, pembiayaan harus mampu mendorong ekspansi bisnis, meningkatkan produktivitas, dan membuka lapangan kerja. “Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia.

Destry menjelaskan, hingga awal Agustus 2026 total insentif KLM yang telah diperoleh perbankan mencapai sekitar Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Mulai September, besaran insentif KLM ditingkatkan dari maksimal 5,5 persen menjadi 6 persen. Peningkatan tersebut diharapkan semakin memperkuat transmisi kebijakan sehingga dana perbankan lebih efektif masuk ke sektor yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis menyampaikan bahwa penyempurnaan KLM diarahkan kepada sejumlah sektor produktif, antara lain pertanian, industri dan industrialisasi, konstruksi, real estat dan perumahan, serta sektor jasa termasuk ekonomi kreatif. UMKM juga menjadi sasaran penting karena kelompok usaha tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan untuk memperluas kegiatan dan meningkatkan kapasitas usaha. “KLM tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pasokan kredit, tetapi juga memastikan pembiayaan dapat menjangkau sektor dan pelaku usaha yang membutuhkan,” katanya.

Alexander menambahkan, desain baru KLM tidak semata-mata memberikan tambahan likuiditas kepada bank, tetapi mendorong perbankan menyalurkannya kepada sektor yang mampu menciptakan aktivitas ekonomi. Pendekatan tersebut diharapkan membuat manfaat kebijakan moneter lebih terasa hingga pelaku usaha di tingkat bawah, termasuk UMKM yang menjadi salah satu penopang perekonomian nasional.

Dengan penguatan insentif, sinergi pemerintah dan otoritas keuangan, serta penyaluran kredit yang lebih tertarget, kebijakan likuiditas diharapkan menjadi penggerak ekonomi riil. UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih kuat, dunia usaha memiliki ruang ekspansi, dan pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perekonomian nasional membutuhkan lebih dari sekadar ketersediaan likuiditas. Dana yang berlimpah di dalam sistem keuangan baru akan memberikan dampak nyata apabila mampu mengalir ke sektor produktif, mendorong ekspansi usaha, meningkatkan investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks tersebut, langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan insentif likuiditas perbankan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi kebijakan penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama melalui penguatan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mulai September 2026, BI meningkatkan besaran maksimum Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dari sebelumnya 5,5 persen menjadi 6 persen. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi intermediasi perbankan agar likuiditas tidak berhenti sebagai dana yang tersimpan dalam sistem keuangan, tetapi ditransmisikan menjadi pembiayaan bagi sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian. Selain mendorong kredit ke sektor prioritas, BI juga menambahkan kanal KLM untuk pendalaman pasar uang hingga maksimum 2 persen dari DPK.

Besarnya ruang likuiditas yang telah tersedia menunjukkan bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan semata-mata bagaimana menambah pasokan dana perbankan, melainkan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Hingga awal Agustus 2026, insentif KLM yang telah diperoleh industri perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari DPK. Angka ini memperlihatkan skala dukungan likuiditas yang sangat besar.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan bahwa penguatan intermediasi tidak dapat hanya mengandalkan sisi penawaran kredit. Menurutnya, masih terdapat ruang pertumbuhan yang tercermin dari besarnya undisbursed loan atau fasilitas kredit yang telah tersedia tetapi belum ditarik debitur. Karena itu, Destry menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha agar likuiditas yang tersedia benar-benar diterjemahkan menjadi ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.

Pesan tersebut penting karena persoalan kredit tidak selalu selesai dengan menyediakan dana murah. Perbankan tetap membutuhkan debitur yang layak, memiliki prospek usaha, serta mampu memenuhi persyaratan pembiayaan. Di sisi lain, pelaku UMKM membutuhkan kepastian pasar, pendampingan, peningkatan kapasitas produksi, serta akses terhadap informasi dan teknologi agar berani meningkatkan skala usaha.

Di sinilah efektivitas kebijakan KLM akan diuji. Insentif kepada bank harus menghasilkan perubahan perilaku dalam penyaluran kredit, bukan sekadar memperbaiki posisi likuiditas lembaga keuangan. Regulasi BI sendiri mengarahkan KLM secara lebih tertarget berdasarkan sektor dan kinerja penyaluran pembiayaan. Untuk kelompok UMKM, koperasi, inklusi, dan kegiatan berkelanjutan, skema KLM memberikan insentif yang semakin besar seiring meningkatnya pertumbuhan kredit pada sektor tersebut.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi juga menempatkan kualitas transmisi likuiditas sebagai tantangan berikutnya. Ia menilai pertumbuhan kredit yang terjadi di kelompok bank Himbara maupun bank swasta perlu diarahkan semakin kuat kepada sektor produktif dan UMKM sehingga manfaatnya lebih inklusif dan menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian. Penguatan pembiayaan UMKM, menurut Friderica, membutuhkan kerja bersama antara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih sehat, ditopang oleh permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, dan pertumbuhan DPK. LPS juga menjaga disiplin pasar melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang mengikuti perkembangan suku bunga pasar. Stabilitas biaya dana menjadi penting karena biaya penghimpunan dana yang terkendali akan membantu bank mempertahankan ruang untuk menyalurkan kredit secara kompetitif.

Dengan demikian, kebijakan likuiditas BI perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih besar. Pemerintah harus memperkuat sisi permintaan melalui program yang meningkatkan kapasitas UMKM, membuka akses pasar, memperbaiki iklim investasi, dan menciptakan kepastian usaha. Perbankan perlu memperluas pendekatan pembiayaan berbasis prospek usaha dan rekam jejak, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Sementara itu, OJK dan LPS memiliki peran penting dalam memastikan ekspansi pembiayaan berlangsung sehat dan tidak menciptakan risiko baru bagi stabilitas sistem keuangan.

BI menyebut penguatan tersebut sebagai bagian dari Sinergi Merah Putih, yakni penyelarasan langkah antarlembaga agar kebijakan likuiditas menghasilkan dampak konkret bagi pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Ukuran keberhasilan kebijakan bukanlah seberapa besar insentif yang diberikan kepada perbankan, melainkan seberapa jauh manfaatnya dirasakan pelaku usaha. Jika Rp446,5 triliun likuiditas yang telah tersedia mampu berubah menjadi modal kerja, investasi, peningkatan produksi, dan perluasan usaha, maka kebijakan tersebut akan memiliki daya ungkit yang jauh lebih besar bagi ekonomi nasional.

Momentum pertumbuhan tidak boleh terhenti di ruang perbankan. Likuiditas harus bergerak dari neraca bank menuju kegiatan produksi, dari ruang pembiayaan menuju usaha rakyat, dan dari sektor keuangan menuju penciptaan nilai tambah. Di titik inilah insentif likuiditas BI menemukan makna strategisnya bagi penguatan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat, yang bukan sekadar memberi ruang bagi bank, tetapi memastikan ruang tersebut digunakan untuk menggerakkan ekonomi Indonesia secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Aisha Gita )*

 Pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, meningkatkan investasi, dan memperluas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan likuiditas perbankan agar dapat tersalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor produktif.

Ketersediaan likuiditas yang memadai menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Ketika likuiditas dapat disalurkan secara tepat sasaran, dunia usaha memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh pembiayaan, meningkatkan kapasitas produksi, melakukan ekspansi, dan menciptakan lapangan kerja. Bank Indonesia terus mendorong penguatan sinergi antar-lembaga untuk memastikan likuiditas perbankan dapat tersalurkan secara lebih optimal menjadi pembiayaan bagi UMKM dan sektor-sektor prioritas. Upaya ini diharapkan mampu mendorong ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Penguatan tersebut dilakukan melalui kebijakan yang lebih terarah, salah satunya dengan menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi setiap bank dan difokuskan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor keuangan tidak hanya ditujukan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan fungsi intermediasi perbankan memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi. Pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif dapat menjadi penggerak investasi sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk berkembang.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan bahwa insentif KLM dinaikkan dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diterima perbankan tercatat mencapai Rp446,5 triliun atau setara 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Peningkatan insentif tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong perbankan memperkuat penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor prioritas. Dengan kebijakan yang lebih terarah, perbankan memiliki ruang untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus membantu dunia usaha memperoleh akses pendanaan.

Bagi UMKM, penguatan akses pembiayaan memiliki arti strategis. UMKM menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari perdagangan, kuliner, industri rumahan, jasa, hingga usaha berbasis potensi lokal. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha dalam meningkatkan skala bisnis.

Destry menambahkan, penguatan fungsi intermediasi juga harus diimbangi dengan peningkatan permintaan kredit. Pasalnya, masih terdapat nilai undisbursed loan yang cukup besar sehingga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan likuiditas harus berjalan beriringan dengan kebutuhan riil dunia usaha. Ketersediaan pembiayaan perlu diikuti permintaan kredit yang sehat dan produktif. Karena itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif menjadi penting agar pelaku usaha semakin percaya diri melakukan ekspansi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa likuiditas perbankan yang memadai harus terus disalurkan secara optimal menjadi pembiayaan bagi sektor riil. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan dorongan lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Friderica juga menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit saat ini berlangsung baik di kalangan bank-bank Himbara maupun perbankan swasta. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pembiayaan bagi dunia usaha sekaligus memperkuat peran sektor keuangan sebagai penggerak ekonomi.

Pembiayaan yang tersedia dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk kebutuhan produktif, seperti pembelian peralatan, peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk, digitalisasi, perluasan pemasaran, hingga penambahan tenaga kerja. Jika dikelola dengan baik, pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat daya saing.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menilai kondisi perbankan nasional masih terjaga dengan baik. Hal tersebut didukung oleh permodalan yang kuat, tingkat risiko kredit yang rendah, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Menurut Anggito, kondisi tersebut perlu dipertahankan dengan memperkuat disiplin pasar agar persaingan dalam penghimpunan dana berlangsung secara sehat dan tidak menyebabkan peningkatan biaya dana perbankan.

Kondisi perbankan yang sehat menjadi prasyarat agar fungsi intermediasi berjalan berkelanjutan. Stabilitas perbankan memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk menempatkan dana sekaligus memberikan ruang bagi lembaga keuangan menyalurkan pembiayaan kepada sektor produktif. Sinergi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, perbankan, pemerintah, dan dunia usaha menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan likuiditas memberikan dampak maksimal. Kebijakan yang terarah perlu diikuti penyaluran kredit yang sehat, peningkatan permintaan pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha mengelola modal secara produktif.

Bagi UMKM, momentum tersebut dapat menjadi peluang untuk naik kelas. Akses pembiayaan yang lebih baik dapat digunakan untuk memperbesar kapasitas, memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan lapangan kerja baru. Pada saat yang sama, investasi yang tumbuh akan memberikan efek berganda melalui peningkatan aktivitas produksi dan ekonomi masyarakat.

Dengan likuiditas perbankan yang terjaga, kebijakan insentif yang semakin terarah, serta sinergi antar-otoritas yang semakin kuat, peluang memperbesar pembiayaan sektor produktif semakin terbuka. Jika dimanfaatkan secara optimal, UMKM dapat semakin berdaya saing, investasi berkembang, dan roda perekonomian nasional bergerak lebih kuat.

 *) Penulis adalah Content Writer di Clash of Politics Strategy

JAKARTA – Pemerintah secara konsisten terus menunjukkan komitmen penuh dalam memperkuat fundamental ekonomi perdesaan melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Langkah strategis ini tidak hanya dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi rakyat, tetapi juga dibarengi dengan prinsip akuntabilitas pembiayaan yang sangat ketat, guna memastikan postur fiskal negara tetap sehat dan optimal di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Inisiatif Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi perdesaan yang masif. Untuk menopang visi besar tersebut, pemerintah telah menyusun skema pembiayaan yang matang dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa.

Strategi brilian ini diimplementasikan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor riil dan usaha mikro di tingkat desa tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, saat memberikan keterangan di salah satu stasiun televisi swasta nasional, menegaskan bahwa pemerintah telah mengkalkulasi seluruh skema pembiayaan ini dengan sangat cermat.

Ia menjamin bahwa defisit anggaran negara tetap terjaga dan berada dalam batas aman, meskipun ada investasi besar-besaran yang dialirkan langsung ke sektor perdesaan.

“Kami memastikan bahwa penggunaan Dana Desa hingga Rp 240 triliun untuk mendukung dan membayar cicilan pembiayaan Kopdes Merah Putih telah melalui kalkulasi yang presisi. Defisit APBN dipastikan sangat aman dan terkendali,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan ini juga diiringi dengan strategi pencadangan dana yang sistematis dan terukur. Pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan menyisihkan anggaran secara spesifik dari alokasi Dana Desa agar roda perputaran ekonomi koperasi tetap berjalan lancar tanpa hambatan likuiditas di lapangan.

“Langkah menyisihkan Rp 40 triliun dari Dana Desa untuk membayar cicilan Kopdes ini adalah wujud nyata akuntabilitas dan mitigasi risiko kita. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga menjamin kesehatan struktur keuangan program ini dalam jangka panjang,” tambahnya.

Melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan pro-rakyat ini, pemerintah membuktikan kehadiran nyata negara dalam memberdayakan ekonomi masyarakat bawah. Program Kopdes Merah Putih menjadi wujud keberhasilan visi kepemimpinan saat ini dalam membangun Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera mulai dari pinggiran.***