Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027.

Salah satu sasaran utama yang ditetapkan adalah mengakselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Strategi tersebut dirancang dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal agar ekspansi investasi berlangsung sehat dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menegaskan bahwa investasi produktif menjadi instrumen penting untuk memperluas kapasitas ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan peningkatan investasi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027 dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen. Target ini akan dicapai melalui kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Danantara,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara sehingga seluruh instrumen ekonomi dapat bekerja secara optimal dan saling memperkuat.

Dalam kerangka tersebut, APBN tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator investasi. Pemerintah akan menciptakan ruang bagi sektor swasta untuk memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan, sementara Danantara didorong mempercepat investasi produktif pada sektor strategis.

“APBN difokuskan untuk memenuhi kebutuhan publik dan berperan sebagai katalis untuk membangkitkan peran swasta dalam akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan,” jelas Purbaya.

Pendekatan ini menempatkan pemerintah sebagai pengarah dan katalisator, dengan sektor swasta sebagai motor utama ekspansi ekonomi.

Investasi Danantara juga diarahkan pada sektor strategis dan hilirisasi yang menghasilkan nilai tambah tinggi.

Dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, kebijakan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peningkatan arus modal, tetapi mampu mempercepat transformasi struktur ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan optimismenya terhadap prospek perekonomian tahun depan.

“Sementara di 2027, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dalam kisaran 5,2 persen hingga 6 persen. Didukung keyakinan pelaku ekonomi yang meningkat serta kenaikan investasi khusus yang berasal dari Danantara,” kata Destry.

Sinergitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan akselerasi investasi berlangsung kredibel, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus membawa Indonesia semakin dekat pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

Oleh : Rahmat Hidayat )*

Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada 2027 layak dibaca sebagai sinyal optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tidak memilih pendekatan defensif, tetapi justru menyiapkan akselerasi investasi sebagai salah satu mesin utama untuk membawa pertumbuhan ekonomi menuju level 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 1 September 2026 menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan investasi hingga 7 persen menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investasi ditempatkan bukan sekadar sebagai indikator ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan daya saing nasional. Akselerasi investasi juga dinilai dapat menciptakan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur.

Optimisme tersebut memiliki pijakan yang cukup kuat. Pada semester I 2026, realisasi investasi Indonesia telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaian tersebut juga menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Artinya, investasi telah memperlihatkan kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, sekaligus memberikan modal penting bagi pemerintah untuk memasang target yang lebih tinggi pada 2027.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan perkembangan investasi memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pihaknya menjelaskan bahwa investasi telah memberikan kontribusi sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan investasi mencapai 6,87 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada pada level 5,06 persen.

Rosan juga menekankan bahwa investasi tidak semata-mata perlu dilihat dari besarnya angka realisasi, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pandangan tersebut menegaskan pentingnya mengarahkan investasi pada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri, serta memperkuat keterhubungan antara industri besar dengan pelaku usaha domestik.

Untuk 2027, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Target tersebut menjadi bagian dari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang diproyeksikan mencapai Rp13.032 triliun. Besarnya target menunjukkan bahwa pemerintah melihat investasi sebagai fondasi penting dalam memperluas kapasitas ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.

Tantangannya adalah memastikan target tersebut tidak berhenti pada angka perencanaan. Karena itu, pembenahan iklim investasi menjadi pekerjaan penting. Pemerintah perlu memastikan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kepastian penyelesaian berbagai hambatan yang dapat mengganggu realisasi proyek. Integrasi sistem perizinan juga perlu terus diperkuat agar investor memperoleh kepastian dan kecepatan dalam merealisasikan komitmen investasinya.

Di sisi lain, strategi untuk mencapai pertumbuhan investasi 7 persen juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi nasional. APBN dapat diarahkan sebagai katalisator untuk mendorong keterlibatan swasta, sementara investasi pada sektor strategis dan hilirisasi diharapkan mampu memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin besar sementara ruang fiskal pemerintah tetap perlu dikelola secara prudent.

Optimisme terhadap prospek pertumbuhan juga terlihat dari pandangan Bank Indonesia. Gubernur BI terpilih Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia pada 2027 memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan sekitar 6 persen. Peningkatan investasi domestik dan percepatan proyek infrastruktur strategis menjadi salah satu faktor yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut. Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,2–6 persen.

Selain mengejar peningkatan nilai investasi, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan tersebut memiliki kualitas dan persebaran yang semakin baik. Investasi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mampu membuka peluang baru di berbagai daerah. Penyebaran investasi akan memperkuat aktivitas ekonomi regional, meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan demikian, pertumbuhan investasi dapat memberikan dampak yang lebih merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sektor hilirisasi juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan investasi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam dapat mendorong Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi semakin kuat sebagai basis produksi dan manufaktur. Penguatan rantai pasok domestik, peningkatan kapasitas teknologi, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem industri menjadi faktor penting agar manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas.

Pada saat yang sama, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Konsistensi regulasi, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah memberikan kepastian terhadap proyek yang telah memiliki komitmen investasi akan menjadi penentu keberhasilan target 2027. Kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi struktural ekonomi Indonesia.

)* Pemerhati Masalah Ekonomi

Oleh: Rivka Mayangsari*)

Pemerintah terus menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mendorong Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satu tumpuan utama yang menjadi perhatian adalah investasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi dapat mencapai 7 persen pada akhir 2026 dan mempertahankan momentum tersebut pada 2027 sebagai bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akselerasi investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pemerintah akan mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada akhir 2026 dan mengupayakan agar tren tersebut berlanjut pada 2027. Strategi tersebut diharapkan mampu memperluas aktivitas ekonomi sekaligus membuka semakin banyak kesempatan bagi masyarakat.

Target tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak semata-mata dipandang sebagai angka dalam indikator ekonomi. Investasi diharapkan menjadi penggerak kegiatan produksi, memperluas kapasitas industri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional. Dengan investasi yang tumbuh secara sehat, berbagai sektor usaha memiliki ruang lebih besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan melibatkan sektor swasta serta memperkuat peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan tanpa hanya mengandalkan anggaran negara. Peran swasta diperlukan untuk mempercepat realisasi proyek produktif, sementara Danantara diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mengoptimalkan investasi nasional.

Purbaya menegaskan bahwa akselerasi investasi akan didukung melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara. Koordinasi antarinstrumen tersebut diperlukan agar kebijakan ekonomi dapat berjalan secara selaras dan saling memperkuat. Dengan ekosistem kebijakan yang terintegrasi, pemerintah berupaya menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi dunia usaha dan investor.

Penguatan investasi juga berkaitan erat dengan fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Purbaya, APBN tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik, tetapi juga dapat berfungsi sebagai katalis yang mendorong peningkatan peran sektor swasta. Dengan pendekatan tersebut, belanja negara diharapkan mampu menciptakan efek pengganda bagi kegiatan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Arsitektur Rancangan APBN (RAPBN) 2027 turut menunjukkan arah kebijakan fiskal pemerintah. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kerangka tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan kesehatan fiskal.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6,0 persen, inflasi dijaga pada level 2,5 persen, nilai tukar diproyeksikan sekitar Rp17.500 per dolar AS, sementara suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada 6,9 persen.

Target pertumbuhan investasi sebesar 7 persen menjadi semakin penting dalam mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. Investasi yang meningkat dapat memperkuat kapasitas produksi nasional, terutama apabila diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Perluasan industri, pengembangan infrastruktur, peningkatan produktivitas, serta penguatan rantai pasok domestik menjadi bagian dari proses transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, peningkatan investasi perlu dibarengi dengan kepastian kebijakan dan iklim usaha yang mendukung. Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan proses investasi berjalan efisien, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian agar keputusan penanaman modal dapat dilakukan dengan perhitungan jangka panjang. Sinergi pemerintah, swasta, sektor keuangan, dan Danantara menjadi penting untuk menjembatani kebutuhan tersebut.

Akselerasi investasi juga diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada aktivitas modal tanpa menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tidak akan memberikan dampak optimal. Karena itu, pemerintah mengarahkan pertumbuhan agar dapat memperluas manfaat ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya saing nasional.

Dalam kerangka tersebut, investasi menjadi salah satu jalan untuk membawa perekonomian Indonesia naik kelas. Ketika modal produktif masuk ke sektor strategis, kapasitas industri dapat berkembang, lapangan kerja bertambah, dan kemampuan Indonesia menghasilkan produk bernilai tambah semakin kuat. Kondisi tersebut pada gilirannya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Purbaya menegaskan bahwa akselerasi investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk memperbesar aktivitas ekonomi. Sasaran yang lebih luas adalah memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Melalui target investasi 7 persen, sinergi kebijakan ekonomi, pelibatan sektor swasta, serta optimalisasi peran Danantara, pemerintah berupaya membangun mesin pertumbuhan yang lebih kuat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menuju target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 sekaligus memperkuat fondasi Indonesia agar mampu berkembang sebagai negara dengan ekonomi yang produktif, kompetitif, dan semakin berdaya saing.

*) Pemerhati ekonomi

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia, pada Selasa malam, 1 September 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Rusia, termasuk melalui pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan, Presiden Prabowo akan mendorong terwujudnya kerja sama bilateral yang konkret dan saling menguntungkan, terutama di sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lainnya.

“Politik luar negeri Indonesia tetap bebas aktif. Bapak Presiden Prabowo membangun hubungan baik dengan semua negara, memperluas persahabatan, sekaligus memastikan diplomasi Indonesia menghasilkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” ujar Teddy.

Menurut Teddy, Rusia menilai Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, bagian dari Global South, serta negara dengan peran penting di dunia Muslim turut memperkuat nilai strategis hubungan kedua negara.

“Indonesia dipandang Rusia sebagai salah satu mitra utama dan strategis di Asia-Pasifik, anggota ASEAN yang dihormati, serta salah satu negara penting yang merepresentasikan Global South dan dunia Muslim. Ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan global,” ucap Teddy.

Kunjungan Prabowo juga dilakukan untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, sebagai tamu kehormatan utama atas undangan Presiden Putin.

Teddy menyebut kehadiran tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan kedua negara sekaligus meningkatnya posisi strategis Indonesia.

“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” kata Teddy.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan bilateral Prabowo dan Putin di sela-sela EEF dijadwalkan berlangsung pada 3 September.

Ia berharap kedua pemimpin membahas langkah konkret untuk merealisasikan berbagai kesepakatan penguatan kerja sama bilateral.

“Kalau tidak salah, pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan kelima mereka dalam dua tahun terakhir,” kata Tolchenov.

Sementara itu, penasihat kebijakan luar negeri, Kremlin Yury Ushakov, mengonfirmasi Prabowo akan menjadi tamu utama EEF ke-11. Kedua pemimpin juga dijadwalkan menjadi pembicara kunci dalam forum ekonomi tersebut.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia.

Kehadiran Presiden dalam forum ekonomi tahunan itu menjadi momentum untuk memperkuat hubungan ekonomi sekaligus membuka peluang perluasan investasi Rusia di Indonesia.

Penasihat Kebijakan Luar Negeri, Kremlin Yury Ushakov, menyampaikan Prabowo akan hadir bersama sejumlah pemimpin dan pejabat negara dalam sesi pleno EEF.

Di antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang.

“Presiden Indonesia, Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang akan menghadiri sesi pleno EEF,” kata Ushakov.

Ushakov juga menegaskan posisi khusus Prabowo dalam penyelenggaraan EEF tahun ini. Presiden Indonesia diundang langsung oleh Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai tamu kehormatan utama.

“Pada kesempatan kali ini, Presiden Indonesia Bapak Subianto akan menjadi tamu utama dalam Eastern Economic Forum ke-11,” ujar Ushakov.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan undangan Putin mencerminkan eratnya hubungan Indonesia dan Rusia yang terus diperkuat melalui diplomasi langsung kedua pemimpin.

Menurutnya, kehadiran Prabowo juga menunjukkan semakin strategisnya posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan dunia.

“Ini kali kedua Presiden Prabowo dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam forum ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Rusia, setelah sebelumnya pada tahun lalu hadir dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” kata Teddy.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan Prabowo juga berpeluang melakukan pertemuan bilateral dengan Putin pada 3 September. Pertemuan itu diharapkan dapat membahas implementasi berbagai kesepakatan kerja sama agar menghasilkan manfaat nyata bagi kedua negara.

“Pak Prabowo akan menjadi tamu utama, jadi tentu saja kami berharap akan ada pembicaraan bilateral. Pertemuan antara para pemimpin kita juga sudah menjadi agenda rutin, jika saya tidak keliru ini akan menjadi pertemuan kelima dalam kurun waktu dua tahun,” ujar Tolchenov.

Tolchenov turut berharap keterlibatan dunia usaha Indonesia dalam EEF dapat memperluas peluang kerja sama bisnis. Kadin Indonesia disebut akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti pertemuan dan diskusi business-to-business.

Presiden Putin sebelumnya menyampaikan harapan agar EEF menghasilkan solusi efektif yang mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh: Mario Dewangga )*

Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Vladivostok, Rusia. Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah diplomasi Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia, termasuk melalui pembahasan kerja sama di sektor energi.

Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi salah satu agenda penting dalam kunjungan Prabowo. Kedua pemimpin dijadwalkan bertemu di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang berlangsung di Vladivostok pada 1–4 September 2026.

Penguatan ketahanan energi menjadi salah satu bidang yang memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia. Kerja sama dengan Rusia sebelumnya telah diarahkan pada pengembangan sektor energi dan sumber daya mineral dalam jangka panjang, termasuk aspek ketahanan energi minyak dan gas serta hilirisasi. (Kementerian Sekretariat Negara)

Pemerintah juga telah membuka peluang bagi Rusia untuk mengambil bagian dalam investasi infrastruktur energi di Indonesia. Pembahasan sebelumnya mencakup pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan energi yang dinilai penting untuk memperkuat cadangan serta ketahanan energi nasional. (Kementerian Sekretariat Negara)

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. menjelaskan bahwa Presiden Prabowo membawa agenda untuk mendorong kerja sama bilateral yang lebih konkret dan memberikan keuntungan bagi kedua negara. Sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lainnya menjadi bagian dari ruang kerja sama yang akan diperkuat.

Arah diplomasi itu ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Teddy menilai hubungan baik dengan berbagai negara perlu diarahkan pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rusia memandang Indonesia sebagai salah satu mitra penting dan strategis di kawasan Asia-Pasifik. Posisi Indonesia sebagai anggota ASEAN, bagian dari Global South, serta negara yang memiliki peran penting di dunia Muslim turut memperkuat nilai strategis hubungan kedua negara.

Kerja sama energi juga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasokan. Pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, pemanfaatan sumber daya, serta hilirisasi menjadi bagian penting untuk membangun fondasi energi yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Pertemuan Prabowo dan Putin karena itu memiliki arti penting dalam memastikan kesepakatan yang telah dibahas dapat bergerak menuju implementasi. Kedua negara memiliki ruang untuk memperluas pembicaraan dari kesepakatan strategis menuju kerja sama yang menghasilkan manfaat ekonomi secara langsung.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa pertemuan bilateral Prabowo dan Putin kembali dijadwalkan berlangsung di sela-sela EEF. Pertemuan pada 3 September itu diharapkan menjadi ruang bagi kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor.

Tolchenov juga menilai intensitas pertemuan antara Prabowo dan Putin menunjukkan eratnya hubungan Indonesia-Rusia. Dalam dua tahun terakhir, kedua pemimpin disebut telah beberapa kali melakukan pertemuan, yang memperlihatkan komunikasi tingkat tinggi berjalan secara berkelanjutan.

Bagi Indonesia, kesinambungan komunikasi tersebut dapat menjadi modal diplomatik untuk mendorong kerja sama strategis, termasuk sektor energi. Hubungan antarpemimpin yang intensif membuka ruang bagi penyelesaian berbagai pembahasan teknis melalui dukungan politik di tingkat tertinggi.

Tolchenov berharap pertemuan Prabowo dan Putin dapat menghasilkan langkah nyata dari berbagai kesepakatan penguatan hubungan bilateral. Harapan itu sejalan dengan agenda pemerintah Indonesia yang menempatkan manfaat konkret bagi kepentingan nasional sebagai arah diplomasi luar negeri.

Selain pertemuan tingkat kepala negara, keterlibatan pelaku usaha Indonesia juga menjadi bagian dari rangkaian EEF. Kamar Dagang dan Industri Indonesia disebut akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti pertemuan serta diskusi bisnis dalam forum itu.

Keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat dimensi ekonomi dari hubungan Indonesia-Rusia. Peluang investasi dan kerja sama energi pada akhirnya membutuhkan keterlibatan dunia usaha agar kesepakatan antarpemerintah dapat diterjemahkan menjadi proyek yang memiliki nilai ekonomi.

Perwakilan Provinsi Aceh juga dikonfirmasi akan berpartisipasi sebagai pembicara dalam sesi mengenai pembangunan kawasan di negara-negara Asia-Pasifik. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi dalam EEF tidak hanya berlangsung pada tingkat pemerintahan pusat.

Penasihat kebijakan luar negeri, Kremlin Yury Ushakov, sebelumnya mengonfirmasi bahwa Prabowo akan menjadi tamu utama EEF ke-11. Ia juga menyampaikan rencana pertemuan bilateral antara Putin dan Prabowo di sela-sela forum pada 3 September.

Prabowo dan Putin juga dijadwalkan menjadi pembicara kunci dalam forum ekonomi tersebut. Posisi itu memberikan ruang bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan strategisnya sekaligus memperkuat komunikasi ekonomi dengan Rusia. (Antara News)

Rangkaian agenda di Vladivostok pada akhirnya menempatkan ketahanan energi sebagai salah satu ruang penting dalam penguatan hubungan Indonesia-Rusia. Dengan dukungan diplomasi tingkat tinggi, kerja sama yang sebelumnya telah dibahas dapat diarahkan menuju implementasi yang lebih konkret.

Bagi Indonesia, hubungan dengan Rusia bukan hanya mengenai perluasan perdagangan dan investasi, tetapi juga membuka peluang memperkuat fondasi energi nasional. Pertemuan Prabowo dan Putin menjadi momentum untuk menjaga kesinambungan pembahasan tersebut sekaligus memastikan kerja sama bilateral memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

*) Pengamat Hubungan Internasional dan Geopolitik

Oleh: Rani Wulandari )*

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara melalui peningkatan kerja sama perdagangan, investasi, energi, dan pengembangan industri.

Kehadiran Presiden Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Rusia. Penasihat Kebijakan Luar Negeri, Kremlin Yury Ushakov, menyampaikan bahwa Prabowo akan hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum ekonomi tahunan tersebut.

Ushakov menjelaskan, Prabowo akan mengikuti sesi pleno EEF bersama sejumlah pemimpin dan pejabat tinggi dari negara lain. Di antaranya Perdana Menteri Mongolia Nyam-Osoryn Uchral, Wakil Presiden Myanmar Nyo Saw, serta Wakil Perdana Menteri Tiongkok Ding Xuexiang.

Posisi Prabowo sebagai tamu utama menjadi cerminan meningkatnya hubungan Indonesia dan Rusia. Undangan khusus dari Putin juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap peran Indonesia dalam dinamika ekonomi kawasan Asia-Pasifik.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia terus dibangun melalui komunikasi langsung antarpemimpin. Menurutnya, kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama EEF menunjukkan hubungan kedua negara yang semakin erat sekaligus posisi Indonesia yang kian diperhitungkan.

Kunjungan ke Rusia juga bukan kali pertama Prabowo mendapat posisi khusus dalam forum ekonomi yang diselenggarakan negara itu. Teddy menyampaikan bahwa Prabowo sebelumnya telah dipercaya menjadi tamu kehormatan dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF).

Pemerintah Indonesia membawa kepentingan untuk meningkatkan kerja sama bilateral yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Teddy menyebut sektor ekonomi, perdagangan, investasi, energi, serta bidang strategis lain menjadi bagian dari ruang kerja sama yang akan terus didorong.

Perdagangan menjadi salah satu aspek penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Penguatan hubungan politik dan komunikasi tingkat tinggi antara Prabowo dan Putin dapat menjadi landasan untuk memperluas peluang pertukaran barang dan jasa sekaligus membuka akses pasar yang lebih besar.

Investasi juga memiliki posisi penting dalam agenda hubungan bilateral. Indonesia membutuhkan investasi yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, sementara hubungan yang semakin dekat dengan Rusia membuka ruang bagi pelaku usaha kedua negara untuk menjajaki proyek baru.

Pengembangan industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peluang tersebut. Kerja sama ekonomi yang diarahkan pada aktivitas produksi dan pengolahan dapat memberikan dampak yang lebih luas dibandingkan hubungan perdagangan yang hanya berorientasi pada transaksi.

Kehadiran delegasi bisnis Indonesia dalam EEF turut memperkuat peluang itu. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, menyampaikan bahwa Kamar Dagang dan Industri Indonesia akan mengirimkan delegasi besar untuk mengikuti forum di Vladivostok.

Tolchenov berharap keterlibatan pelaku usaha Indonesia dapat menghasilkan lebih banyak pertemuan bisnis dan pembahasan pada tingkat business-to-business. Menurutnya, EEF perlu dimanfaatkan untuk membicarakan langkah praktis dalam menjalankan berbagai keputusan yang telah disepakati.

Keterlibatan dunia usaha memberikan dimensi baru dalam hubungan Indonesia-Rusia. Kesepakatan yang dibangun pemerintah akan memiliki dampak ekonomi lebih besar apabila dapat diteruskan melalui kerja sama perusahaan, investasi, serta proyek industri.

Menurut Tolchenov, intensitas pertemuan antara Prabowo dan Putin memperlihatkan hubungan yang semakin erat. Ia memperkirakan pertemuan di Vladivostok akan menjadi pertemuan kelima kedua pemimpin dalam kurun waktu dua tahun.

Komunikasi rutin pada tingkat kepala negara dapat menjadi modal untuk mempercepat pembahasan kerja sama ekonomi. Isu perdagangan, investasi, energi, dan industri membutuhkan koordinasi lintas sektor sehingga dukungan politik dari kedua pemimpin menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan kerja sama.

EEF menjadi salah satu ruang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika tersebut. Forum ini diarahkan untuk mendorong pembangunan ekonomi kawasan Timur Jauh Rusia serta memperluas hubungan dengan negara-negara Asia-Pasifik.

Tahun ini EEF mengusung tema “Timur Jauh: Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Presiden Putin berharap forum tersebut dapat menghasilkan gagasan yang mampu menciptakan peluang baru bagi dunia usaha sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Indonesia, forum itu memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan ekonomi dengan Rusia dan negara-negara lain yang hadir. Kehadiran Prabowo sebagai tamu kehormatan utama juga memperkuat ruang diplomasi Indonesia untuk mendorong kerja sama yang lebih berorientasi pada hasil.

Pertemuan Prabowo dan Putin nantinya menjadi salah satu titik penting dalam rangkaian hubungan bilateral kedua negara. Pembahasan di tingkat pemimpin diharapkan mampu memberikan arah bagi penguatan kerja sama yang kemudian dapat diterjemahkan oleh pemerintah dan pelaku usaha.

Dengan meningkatnya komunikasi politik serta keterlibatan dunia bisnis, peluang memperluas perdagangan dan investasi Indonesia-Rusia semakin terbuka. EEF 2026 menjadi momentum bagi kedua negara untuk mengubah kedekatan hubungan diplomatik menjadi kemitraan ekonomi yang lebih konkret.

Penguatan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri pada akhirnya dapat menjadi fondasi bagi hubungan Indonesia-Rusia dalam jangka panjang. Kunjungan Prabowo ke Vladivostok memberikan ruang bagi Indonesia untuk memastikan kemitraan strategis dengan Rusia terus berkembang dan menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan ekonomi nasional.

*)

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan dan investasi berkelas dunia melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Berbeda dengan pusat keuangan di negara lain, PFII dirancang dengan konsep financial hub plus yang tidak hanya menjadi tempat berputarnya modal, tetapi juga terhubung langsung dengan potensi ekonomi riil, sumber daya alam, dan agenda hilirisasi nasional.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengatakan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun pusat keuangan internasional. Menurutnya, kekuatan PFII tidak hanya bertumpu pada pengembangan instrumen keuangan, tetapi juga didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi basis pengembangan investasi jangka panjang.

“Singapura murni hanya pusat keuangan. Tapi, kalau Indonesia itu adalah pusat keuangan plus. Karena di situ kita selain memberikan suatu ekosistem yang dapat mengembangkan instrumen keuangan baru, tapi itu juga disokong oleh SDA yang ada di Indonesia dengan konsep hilirisasi,” jelas Herman.

Herman juga menyebut PFII menawarkan sejumlah keunggulan lain, termasuk lokasi strategis, daya tarik bagi high net worth individuals, serta berbagai insentif yang tengah disiapkan pemerintah. Pengelolaan PFII nantinya dirancang dengan standar internasional dan pengaturan yang independen guna memberikan kepastian serta kemudahan bagi investor asing.

“Dengan PFII ini, mereka akan punya aturan sendiri yang berdasarkan perspektif internasional, sehingga mereka akan mendapat beberapa kemudahan untuk dapat berinvestasi di Indonesia,” ujar Herman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan PFII di Jakarta dan Bali. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi wajah baru pusat keuangan Indonesia yang mencakup investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

PFII juga akan mengembangkan berbagai sektor, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, hingga manajemen investasi.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Melalui konsep financial hub plus, PFII diharapkan tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan global, tetapi juga memastikan arus investasi internasional memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional.

Jakarta – Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disiapkan menjadi mesin baru untuk menggerakkan investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan pusat keuangan berstandar global, pemerintah menargetkan PFII mampu menarik modal produktif, memperluas pembiayaan sektor riil, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pembangunan PFII merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam arus investasi dan keuangan global.

PFII akan beroperasi sementara di Jakarta sebelum dikembangkan secara penuh di Bali sebagai pusat keuangan, investasi, dan teknologi finansial bertaraf internasional.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia dapat semakin banyak diselesaikan di Indonesia,” kata Prabowo.

PFII akan menjadi wadah berbagai aktivitas keuangan, mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, hingga manajemen investasi. Ekosistem tersebut diharapkan memperkuat Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, mengatakan PFII berpeluang besar menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dengan menarik modal jangka panjang yang produktif.

Menurutnya, penguatan kepastian hukum, pengawasan, kedalaman pasar, dan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan kepercayaan investor global.

“Apabila kontrak dapat ditegakkan dengan cepat, keputusan regulator konsisten, dan kepastian penyelesaian sengketa terjaga, PFII akan membangun reputasi yang kuat sebagai pusat keuangan,” ujar Josua.

Sementara itu, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan PFII memiliki keunggulan komparatif melalui lokasi strategis di Bali yang telah dikenal luas secara global.

Selain itu, PFII dirancang sebagai Financial Hub Plus yang mendukung pengembangan instrumen keuangan berbasis potensi sumber daya alam dan hilirisasi Indonesia.

“Kita memiliki keunggulan komparatif berupa lokasi strategis dan kekuatan sumber daya alam. Instrumen yang dibangun juga akan berbasis proyek-proyek dalam negeri sehingga pembiayaannya dapat memberikan dampak langsung bagi sektor riil,” jelas Herman.

PFII pun diproyeksikan tidak sekadar menjadi pusat transaksi keuangan, melainkan mesin baru yang menghubungkan modal global dengan potensi ekonomi domestik, memperkuat investasi produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

*) Oleh: Ahmad Zulfikar

Persaingan memperebutkan modal global semakin ketat di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung cepat. Investor internasional tidak lagi hanya mempertimbangkan besarnya pasar dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas, kemudahan investasi, serta kualitas ekosistem keuangan. Kondisi tersebut mendorong Indonesia membutuhkan instrumen baru yang mampu mempertemukan kekuatan ekonomi domestik dengan sumber pembiayaan global secara lebih efektif. Dalam konteks inilah pemerintah menyiapkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai hub keuangan berstandar global sekaligus strategi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi dunia.

Kebutuhan tersebut berangkat dari besarnya potensi ekonomi Indonesia yang masih dapat dikembangkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan pusat keuangan internasional karena Indonesia dinilai masih memiliki ruang perkembangan yang cukup besar sehingga membutuhkan perangkat yang mampu mendukung masuknya investasi dari berbagai negara. PFII diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan finansial internasional. Dengan adanya pusat finansial yang dirancang secara khusus, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengoptimalkan arus modal global bagi kepentingan pembangunan nasional.

Selanjutnya, peluang tersebut menjadi semakin relevan jika melihat besarnya dana global yang sedang mencari pusat finansial baru. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan pembentukan PFII bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat finansial internasional yang mampu menarik dana global untuk membiayai berbagai investasi strategis di dalam negeri. Menurut Hekal, dunia memiliki sekitar 3,2 triliun dolar AS dana keluarga kaya atau family office, dan sekitar 65 persen di antaranya disebut sedang mencari pusat finansial baru. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh transaksi di PFII akan menggunakan valuta asing sehingga keberadaannya tidak diarahkan untuk bersaing langsung dengan perbankan nasional dalam menghimpun dana masyarakat. Hekal menambahkan bahwa negara-negara yang berhasil membangun pusat finansial internasional mampu memperoleh tambahan pertumbuhan ekonomi hingga sekitar 0,5 persen terhadap PDB, sehingga PFII diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai instrumen pembiayaan investasi sekaligus penggerak pertumbuhan nasional.

Besarnya peluang tersebut tentu harus diikuti dengan tata kelola yang kredibel. Pusat finansial internasional tidak akan mampu bertahan hanya dengan menawarkan insentif investasi apabila tidak disertai kepastian regulasi dan sistem pengawasan yang kuat. Dalam hal ini, Direktur Eksekutif DEN Pantro Pander Silitonga menilai tingginya minat masyarakat terhadap teknologi blockchain dan aset kripto perlu diwadahi melalui komunikasi yang solid antara pelaku industri, regulator, dan parlemen. Pantro menjelaskan bahwa aset digital nantinya masuk dalam cakupan pengawasan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII yang memiliki kewenangan dalam perizinan, pemeriksaan, penegakan hukum administratif, hingga perlindungan konsumen terhadap berbagai instrumen finansial, derivatif, bursa, dan transaksi over-the-counter (OTC). Ia juga menilai kemudahan fiskal yang kompetitif dapat menjadi salah satu daya tarik PFII bagi investor global, tetapi pusat finansial tersebut harus diarahkan bukan sekadar sebagai tempat transit kapital, melainkan sebagai pintu masuk pembiayaan bagi sektor riil nasional.

Dengan demikian, keberhasilan PFII tidak semestinya diukur hanya berdasarkan jumlah modal asing yang berhasil dihimpun. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan mengubah kapital global menjadi investasi produktif yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Dana yang masuk perlu diarahkan untuk memperkuat industri, infrastruktur, teknologi, energi, ekonomi digital, serta sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Orientasi tersebut penting agar manfaat PFII tidak berhenti di pusat-pusat finansial, tetapi mengalir ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara lebih luas.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa daya tarik investasi berjalan beriringan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudahan fiskal dan transaksi internasional memang diperlukan agar PFII kompetitif dibandingkan pusat finansial di negara lain, tetapi insentif tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum, perlindungan konsumen, pengawasan transaksi, serta mekanisme penegakan hukum harus menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor.

Tantangannya bukan sekadar menghadirkan fasilitas finansial, tetapi membangun kepercayaan bahwa Indonesia mampu menyediakan kepastian hukum, tata kelola yang kredibel, pengawasan yang kuat, serta peluang investasi yang produktif. Apabila seluruh fondasi tersebut dapat berjalan secara konsisten, modal global tidak hanya akan masuk ke Indonesia, tetapi dapat dikonversikan menjadi investasi, lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia tidak hanya menawarkan tempat untuk menempatkan modal, tetapi juga menawarkan ekosistem finansial yang aman dan memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

Lebih jauh, PFII dapat menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi Indonesia menuju struktur ekonomi yang semakin modern dan terintegrasi dengan rantai nilai global. Kehadiran pusat finansial internasional dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor-sektor produktif sekaligus memperkuat konektivitas Indonesia dengan investor dan institusi keuangan dunia. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperdalam pasar keuangan serta memperkuat kapasitas institusi dalam mengelola arus modal internasional. Dengan demikian, PFII menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

*) Pakar Ekonomi Makro