Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan beberapa kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi.

Pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, tersebut memaparkan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan untuk mendorong industrialisasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa pemerintah tengah mengevaluasi berbagai proyek hilirisasi yang mencakup sektor mineral, batu bara, serta produk pertanian dan kelautan.

Menurutnya, penilaian terhadap proyek-proyek ini tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pengurangan impor.

“Kami dari Satgas Hilirisasi dan juga semua kementerian terkait, termasuk Pak Menteri KKP, baru saja melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi. Kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan tentunya dari pendanaannya,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa pemerintah menargetkan agar proyek hilirisasi yang dipilih tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada industrialisasi yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, berbagai tahapan evaluasi akan dilakukan untuk memastikan investasi yang dilakukan memberikan hasil yang optimal.

“Dalam panel ini nanti, semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu sehingga bisa menjadi feasible karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable karena ini akan banyak diberikan pendanaan, misalnya oleh Danantara,” jelas Rosan.

Selain aspek ekonomi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya dampak proyek hilirisasi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

Jakarta – Hilirisasi industri yang berkelanjutan dan berkualitas merupakan langkah penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, menciptakan lapangan kerja, serta mewujudkan visi dan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.

Melalui kebijakan hilirisasi yang berbasis pada inovasi dan kualitas, Indonesia diharapkan dapat memperkuat daya saing global dan mendorong keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu, menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto mengenai program hilirisasi yang harus berkualitas dengan sasaran dapat membuka banyak lapangan kerja, meningkatkan ekonomi yang inklusif di wilayah setempat, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty.

Hilirisasi yang berkualitas akan memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja yang luas sekaligus mendukung pencapaian asta cita Presiden Prabowo Subianto.

Asta Cita, yang menjadi pedoman dalam arah kebijakan Presiden Prabowo, menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui penciptaan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Menurut Christiany Eugenia Tetty Paruntu, kualitas dan fokus hilirisasi akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan hilirisasi yang tepat, Indonesia dapat mengoptimalkan sumber daya alam, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing global, yang pada akhirnya akan mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih maju dan mandiri.

“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial dan juga berkelanjutan,” lanjut Tetty.

Sama halnya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan selain memperkuat ketahanan energi dan industri nasional, hilirisasi ini juga diproyeksikan akan membuka peluang besar dalam menciptakan berbagai lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah tanah air.

“Hilirisasi pasti akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cukup banyak angka-angkanya nanti kita akan umumkan pada kesempatan yang lain, tetapi yang jelas kita blending antara padat karya dan padat teknologi,” kata Bahlil.

Dengan hilirisasi yang berkualitas, Indonesia tidak hanya akan menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga menjamin pemerataan kesempatan bagi masyarakat, sesuai dengan tujuan asta cita Presiden Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri, makmur, dan sejahtera.

Jakarta – Pemerintah semakin fokus untuk mempercepat hilirisasi nikel sebagai bagian dari upayanya untuk mendukung pengembangan industri hijau dan ekonomi berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia yang tidak hanya mengandalkan bahan baku, namun juga mampu mengolah sumber daya alam secara lebih bernilai.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Indonesia bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) memperkuat kerja sama dalam mengembangkan industri hijau dan hilirisasi mineral kritis, khususnya nikel. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui pendekatan berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy menyambut baik UNIDO dalam penguatan standar kawasan industri ramah lingkungan.

“Kami menyambut baik inisiatif UNIDO dalam penguatan standardisasi kawasan industri berbasis lingkungan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenperin yang tengah menyusun regulasi terkait kawasan industri berwawasan lingkungan,” Tri Supondy.

Managing Director UNIDO, Ciyong Zou, mengapresiasi langkah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem industri hijau dan hilirisasi mineral. Menurut Zou, inisiatif Indonesia untuk memanfaatkan potensi sumber daya mineral secara berkelanjutan menunjukkan komitmen kuat negara ini terhadap pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan industri yang lebih inklusif.

“Indonesia memiliki potensi besar dalam industri manufaktur dan sumber daya mineral. UNIDO siap mendukung penguatan infrastruktur industri yang berkelanjutan, termasuk melalui transfer teknologi dan pendampingan teknis,” ungkap Zou.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Setia Diarta menekankan pentingnya penguatan rantai pasok industri nikel di Indonesia. Penguatan ini diperlukan untuk mendukung hilirisasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa hilirisasi nikel tidak hanya berhenti pada produksi bahan baku, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi daur ulang baterai. Dengan begitu, industri kendaraan listrik nasional bisa lebih mandiri dan kompetitif di pasar global,” ujar Setia Diarta.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi di sektor industri hijau, serta menyediakan insentif bagi perusahaan yang berfokus pada inovasi dan teknologi bersih. Hal ini diharapkan akan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat ketahanan industri nasional, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Jakarta – Dengan semangat asta cita yang mengedepankan kerja keras dan ketangguhan, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan proyek kilang minyak baru untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

Proyek ini merupakan langkah nyata percepatan hirilisasi di sektor energi, guna mewujudkan ketahanan energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah telah mengumumkan rencana pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas satu juta barel per hari sebagai bagian dari upaya percepatan hilirisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

“Akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil.

Selain kilang minyak, pemerintah juga berencana membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang sama, yaitu 1 juta barel per hari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kestabilan pasokan energi domestik yang lebih terjamin.

“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita” lanjut Bahlil.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong investasi dalam proyek-proyek hilirisasi yang telah siap dijalankan. Ia juga menekankan bahwa pemerintah terbuka bagi investor asing dan dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek hilirisasi ini.

“Pada intinya kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Rosan.

Dengan adanya hirilisasi, pengelolaan kilang akan dilakukan dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, memungkinkan pemantauan real-time terhadap kinerja kilang, pemanfaatan energi yang lebih efisien, serta pengurangan risiko kebocoran atau kerusakan.

Jakarta – Industri tembaga Indonesia saat ini sedang memasuki era transformasi yang lebih maju, di mana hilirisasi memainkan peran sentral untuk meningkatkan nilai tambah dan menarik investasi strategis.

Proses hilirisasi ini juga beriringan dengan upaya untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih berdaya saing tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip asta cita yang diusung oleh pemerintah dan sektor industri dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ahmad Heri Firdaus, Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai bahwa hilirisasi tembaga memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan energi dan industri nasional.

Namun, menurutnya, daya saing produk hasil hilirisasi akan semakin kuat jika ditopang oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang kondusif, serta ketersediaan energi yang stabil.

“Langkah yang telah diambil pelaku industri, termasuk MIND ID, sudah cukup strategis dalam mendukung hilirisasi. Namun, agar daya saing produk hilirisasi bisa optimal di pasar global, dibutuhkan dukungan dari berbagai sektor. Misalnya, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, juga menyoroti tantangan utama dalam hilirisasi, yaitu membangun industri hilir yang mampu menghasilkan produk akhir (end product).

Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi (BPI) yang baru terbentuk dapat menjadi salah satu solusi dalam mengembangkan industri hilir tembaga.

“Danantara telah terbentuk dan MIND ID merupakan bagian darinya. Keberadaan Badan Pengelola Investasi tersebut memberi peluang untuk membangun perusahaan baru yang khusus bergerak di bidang hilir untuk menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Hal ini akan sangat menghemat devisa negara,” jelas Rizal.

Peningkatan sektor hulu juga merupakan elemen krusial dalam ekosistem industri tembaga. Menurut data Badan Geologi 2023, cadangan tembaga Indonesia mengalami penurunan dari 28 juta ton pada 2020 menjadi 20,3 juta ton, sementara total cadangan bijih tercatat mencapai 3 miliar ton.

“Berdasarkan data Badan Geologi, sebaran sumber daya tembaga ini banyak tersebar di Nusa Tenggara, Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Sehingga diperlukan penguasaan wilayah pertambangan oleh MIND ID untuk dapat menjadi key player dalam industri tembaga,” tutup Rizal.

Melalui prinsip asta cita, hilirisasi industri tembaga Indonesia menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun negara yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan komitmen terhadap kesatuan, kerjasama, dan keberlanjutan, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dan menciptakan industri tembaga yang lebih maju.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong realisasi investasi dan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menetapkan target investasi sebesar Rp 61,09 triliun pada 2025.

Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya Rp 26,9 triliun berdasarkan penetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya masih meminta pertimbangan ulang terkait target tersebut.

“Kemarin kami minta dipertimbangkan kembali target Rp 61,09 triliun itu, kami minta disesuaikan dulu,” katanya.

Menurut Wahyu, kenaikan target ini cukup berat mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan operasional daerah dalam mengejar investasi.

Sebelumnya, operasional DPMPTSP NTB mengandalkan dana dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun kini DAK telah dihapus.

“Dengan kondisi seperti ini gimana cara kita mengejar target itu. Kemarin saja Rp 26,9 triliun, sekarang menjadi Rp 61,09 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, realisasi investasi di NTB pada 2024 mencapai Rp 54,5 triliun, melampaui target RPJMD NTB sebesar Rp 25,4 triliun dan target BKPM RI sebesar Rp 26,9 triliun. Peningkatan ini didorong oleh investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyumbang Rp 37 triliun, diikuti sektor perindustrian Rp 10 triliun, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 4 triliun.

Namun, Wahyu menilai sektor tambang tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat berakhir pada Desember 2024.

“Jadinya untuk hal ini yang kita kejar industri turunan tambangnya,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin turut menyoroti dampak kontraksi sektor tambang terhadap ekspor daerah.

“Januari 2025 ini tidak ada ekspor yang terkait dengan hasil tambang. Izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat hanya sampai 31 Desember 2024. Sekarang mereka berproduksi untuk memenuhi kebutuhan smelter yang sudah dibangun di Sumbawa Barat juga,” jelasnya.

Kondisi ini menyebabkan nilai ekspor NTB pada Januari 2025 turun 97,12 persen dibanding Desember 2024, sementara nilai impor turun 51,74 persen pada periode yang sama. Pemerintah daerah kini berfokus pada percepatan hilirisasi untuk menjaga keberlanjutan investasi di NTB.

Jakarta – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi guna mendukung pertumbuhan investasi dan pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.

Sebagai langkah konkret, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli di kantor BKPM, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025). Keduanya sepakat mengenai pentingnya kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi kebutuhan industri modern dan meningkatkan daya saing nasional.

“Dengan semakin meningkatnya investasi, terutama di sektor hilirisasi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa realisasi investasi yang masuk ke Indonesia berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam lima tahun ke depan, investasi diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 2,6 juta lapangan pekerjaan baru per tahun.

Tahun lalu, tambahnya, dengan realisasi investasi sebesar Rp 1.700 triliun, tenaga kerja yang terserap mencapai 2,45 juta orang. Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 2,8–2,9 juta orang per tahun.

Menurut Rosan, kesiapan tenaga kerja menjadi faktor utama dalam menarik investasi. Investor tidak hanya mempertimbangkan potensi pasar, tetapi juga ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai. Biasanya, investor membangun pabrik dalam waktu dua hingga tiga tahun, dan pada saat yang sama tenaga kerja harus sudah siap.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa Kemnaker memiliki infrastruktur pelatihan yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri,” ujarnya.

Selain pelatihan, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

“Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di bawah Kemnaker siap menjamin kualitas tenaga kerja tersertifikasi agar memiliki daya saing global,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, BKPM dan Kemnaker akan menyusun perjanjian kerja sama teknis untuk mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta pemanfaatan data guna merancang kebijakan berbasis kebutuhan industri.

Yassierli berharap sinergi ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi yang lebih inklusif, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta – Pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi guna mempercepat hilirisasi industri di berbagai sektor strategis. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa investasi besar-besaran telah disiapkan untuk mendukung program ini.

“Kami telah memutuskan, (investasi) hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar untuk tahun 2025,” ujar Bahlil.

Pada tahap awal, pemerintah akan meluncurkan 21 proyek dengan total investasi mencapai USD40 miliar. Beberapa proyek akan mendapatkan pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Bahlil merinci sejumlah proyek hilirisasi yang akan segera berjalan. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Penyimpanan ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional selama 30 hari, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden.

Selain itu, pemerintah akan membangun fasilitas penyulingan minyak berkapasitas 500 ribu barel per hari, menjadikannya salah satu yang terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan produksi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Proyek ini akan dikembangkan di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan dengan pendekatan berbasis sumber daya dalam negeri.

Sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo, pemerintah telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional. Sektor-sektor tersebut mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan.

Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai kebijakan ini sebagai langkah positif.

“Hilirisasi bukan hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan perlunya perbaikan dari pengalaman sebelumnya, terutama terkait keterkaitan industri dengan ekonomi lokal dan aspek lingkungan.

Faisal juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan permintaan pasar sebelum mengembangkan industri hilirisasi.

“Kita tidak ingin menciptakan produk yang nanti tidak memiliki pembeli,” tegasnya.

Meski ada tantangan seperti kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, Faisal optimistis pasar hilirisasi tetap luas, baik di dalam maupun luar negeri.

Ia menekankan bahwa kebijakan proteksionisme lebih menyasar negara seperti China, Meksiko, Kanada, dan Vietnam, sementara Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang.

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong investasi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi yang saat ini menyumbang sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Ekonomi kita tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus mendorong investasi. Dan investasi itu harus berbasis industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Bahlil.

Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Sebelum hilirisasi, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, tetapi kini ekspor nikel telah mencapai 40 miliar USD.

“Ini membuktikan bahwa hilirisasi mampu mengubah struktur ekonomi kita,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

“Tidak ada satu pun negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa keterlibatan negara secara aktif. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada tata kelola yang jelas agar hilirisasi berjalan efektif,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi manfaat dari hilirisasi. Menurutnya, keuntungan industri ini masih lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan masyarakat lokal.

“Hilirisasi harus adil. Jangan sampai hanya dinikmati oleh investor luar negeri sementara masyarakat kita hanya jadi penonton,” ujarnya.

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menegaskan bahwa hilirisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berkualitas dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja serta ekonomi inklusif.

“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty.

Ia menambahkan bahwa hilirisasi menjadi strategi penting untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan ekonomi hijau dan biru.

“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” tuturnya.

Tetty menekankan bahwa hilirisasi berkualitas harus didukung regulasi pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan ekosistem ekonomi yang baik.

“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial, dan juga berkelanjutan,” kata dia.

Jakarta – Optimalisasi program hilirisasi dan investasi yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kalangan legislatif. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu.

“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan strategi penting dalam mencapai ketahanan energi dan pangan nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman sehingga hilirisasi berperan dalam meningkatkan nilai ekonomi hijau dan ekonomi biru.

“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” ujarnya.

Tetty juga menyoroti tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan hilirisasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan ekosistem usaha yang baik.

“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial dan juga berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menekankan pentingnya menyiapkan tenaga kerja yang mampu menghadapi tuntutan industri modern.

Dengan meningkatnya investasi di sektor hilirisasi, dibutuhkan tenaga kerja terampil dan tersertifikasi agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.

“Untuk tahun lalu saja, dari realisasi investasi sebesar Rp1.700 triliun, tenaga kerja yang tercipta adalah 2,45 juta orang. Kami melihat pada tahun ini sampai lima tahun ke depan, tenaga kerja yang tercipta per tahun secara rata-rata mencapai 2,8-2,9 juta orang,” ujar Rosan.

Hilirisasi dan investasi yang terarah diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan.