JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari organisasi keagamaan, akademisi, hingga pemerintah daerah dan sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan bahwa PBNU telah membentuk tim akselerasi guna mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Kami telah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan implementasi program ini berjalan optimal,” ujar Yahya.

PBNU juga mengajak para petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program ini. “Sebanyak 8.000 hektar sawah telah ditanami padi gogo melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, dan kami berkomitmen untuk terus memperluas upaya ini bersama para petani Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, PBNU telah menandatangani nota kesepahaman dengan BGN untuk memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Dukungan terhadap MBG juga datang dari Muhammadiyah yang mengembangkan aplikasi berbasis digital guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Koordinator Bidang Tim Koordinasi Nasional MBG Muhammadiyah, Safrudin Anhar, mengungkapkan bahwa aplikasi ini menjadi terobosan besar dalam manajemen program MBG.

“Aplikasi ini dirancang untuk memonitor operasional dapur MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Safrudin.

Pengembangan aplikasi ini melibatkan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan serta Universitas Muhammadiyah guna memastikan kualitas program tetap terukur.

“Fitur utama aplikasi meliputi monitoring bahan baku, pengelolaan distribusi makanan, dan pelacakan perkembangan anak penerima manfaat MBG. Kami juga terbuka jika Badan Gizi Nasional ingin mengadopsi aplikasi ini dalam skala nasional guna memperkuat upaya peningkatan gizi pelajar,” jelasnya.

Dari sisi pemerintahan daerah, Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menyukseskan MBG. “Kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini,” ujar Iman.

Ia juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan MBG di Kepri, khususnya di Kota Batam.

“Kami melihat bahwa implementasi program ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap gubernur, wali kota, DPRD, dan pengusaha dapat mendukung penuh MBG demi kepentingan bangsa dan negara,” tambahnya.

Iman juga menekankan bahwa pertumbuhan otak dan fisik anak sangat bergantung pada asupan makanan bergizi. “Konsumsi makanan bergizi akan membantu meningkatkan daya ingat anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan,” ungkapnya.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah Indonesia memperoleh respons positif dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, program ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi juga komitmen kuat dari pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan keberlanjutannya.

Manajer Riset KedaiKOPI, Ashma Nur, mengatakan bahwa program MBG mendapat sambutan baik dari masyarakat. “Program ini mendapatkan respons positif dengan 84 persen masyarakat merasa terbantu secara finansial,” ujar Ashma.

Ia menambahkan bahwa meskipun MBG sudah memberikan manfaat signifikan, mayoritas responden berharap agar standarisasi gizi menjadi prioritas dalam penyempurnaan program ini. Harapan besar juga disampaikan oleh Ashma terkait perluasan cakupan program ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Perluasan cakupan program MBG ke seluruh provinsi akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di berbagai daerah,” lanjutnya.

Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program ini. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, menyatakan bahwa Pemprov Riau siap mendukung percepatan pelaksanaan MBG. “Pemprov Riau memiliki 15 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di wilayah Riau,” ujar Zulkifli.

Ia berharap dengan adanya program ini, anak-anak di Riau dapat tumbuh secara optimal, baik secara fisik maupun kognitif. “Program MBG ini merupakan langkah mendukung Indonesia Emas 2045, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi generasi muda Riau,” tambahnya.

Komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan dan pengoptimalan program MBG juga diperkuat dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa rapat koordinasi membahas arahan Presiden tentang percepatan program MBG pada tahun 2025.

“Rapat ini juga mengevaluasi implementasi program MBG yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di masing-masing daerah,” ujar Tigor.

Selain itu, Tigor menambahkan bahwa program ini tidak hanya menyasar peserta didik dari anak usia dini hingga SMA, tetapi juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Program MBG ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 tentang BGN, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan gizi nasional yang lebih baik,” ujarnya.

---

Oleh: Fajar Firmansyah )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dengan memastikan akses makanan bergizi bagi pelajar, program ini tidak hanya mendukung pertumbuhan fisik dan kognitif generasi muda, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah daerah. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat akan semakin mempercepat pencapaian tujuan program ini.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan komitmen NU dalam mendukung program ini dengan membentuk Tim Akselerasi MBG. PBNU bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan keberlangsungan program. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengajak para petani dari kalangan Nahdliyin untuk menanam padi gogo sebagai suplai bahan pangan MBG.

Hingga saat ini, sebanyak 8.000 hektar sawah telah ditanami padi gogo melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Upaya ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya lokal dapat menjadi solusi dalam mendukung ketahanan pangan bagi keberlanjutan MBG. Ke depan, PBNU berencana memperluas cakupan ini dengan melibatkan lebih banyak petani di berbagai daerah agar penyediaan bahan pangan tetap stabil.

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang juga aktif dalam program sosial, turut serta dalam mendukung MBG melalui inovasi berbasis teknologi. Koordinator Bidang Tim Koordinasi Nasional MBG Muhammadiyah, Safrudin Anhar, menyebutkan bahwa aplikasi MBG menjadi solusi digital dalam meningkatkan efektivitas program. Aplikasi ini dikembangkan bersama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan serta Universitas Muhammadiyah untuk memantau distribusi makanan secara real-time. 

Beberapa fitur utama dalam aplikasi ini meliputi monitoring bahan baku, pengelolaan distribusi, serta pelacakan perkembangan anak penerima manfaat. Muhammadiyah bahkan membuka peluang kerja sama dengan BGN agar aplikasi ini dapat diterapkan secara nasional. Pemanfaatan teknologi semacam ini akan membantu memastikan bahwa MBG berjalan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran. Digitalisasi juga memungkinkan peningkatan akurasi data sehingga pengambilan keputusan dalam program ini lebih berbasis bukti dan terukur.

Di tingkat daerah, program MBG juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk pemerintah dan sektor usaha. Ketua DPRD Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam mendukung pelaksanaan MBG. Ia menyoroti kesuksesan program ini di Kota Batam sebagai contoh implementasi yang baik. Dalam perspektifnya, dukungan dari gubernur, wali kota, DPRD, serta sektor swasta menjadi kunci keberlanjutan program. Ia juga mengingatkan bahwa asupan makanan bergizi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak dan daya ingat anak-anak. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai daerah. Partisipasi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat menjadi salah satu cara memperkuat implementasi MBG secara lebih luas dan berkelanjutan.

Selain aspek penyediaan makanan bergizi, edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Kampanye mengenai pentingnya gizi seimbang harus digencarkan agar orang tua dan guru memiliki pemahaman yang baik dalam mendukung kebiasaan makan sehat anak-anak. Lembaga pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan dengan mengintegrasikan kurikulum gizi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan di masyarakat.

Keterlibatan sektor industri pangan juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program MBG. Produsen makanan lokal dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi sosial dalam menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan adanya dukungan dari industri pangan, ketersediaan bahan baku untuk MBG dapat lebih terjamin dan program ini bisa berjalan lebih efisien.

Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur regulasi yang mendukung program ini juga krusial. Pemberian insentif kepada petani yang berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan MBG dapat menjadi langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan pasokan. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kualitas makanan yang disalurkan agar sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan program MBG juga memerlukan evaluasi berkala agar efektivitasnya dapat terus ditingkatkan. Lembaga penelitian dan akademisi dapat berperan dalam melakukan studi dampak program ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya evaluasi yang berbasis data, kebijakan terkait MBG dapat terus diperbaiki sehingga manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, program MBG dapat menjadi model bagi kebijakan pangan nasional yang lebih berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, program ini memiliki potensi untuk menjadi program unggulan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan program MBG yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung program ini demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Kolaborasi berkelanjutan antara berbagai pihak akan menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang kekurangan asupan gizi. Saatnya bersama-sama mendukung MBG sebagai investasi bagi masa depan bangsa, demi terciptanya generasi unggul yang siap membangun Indonesia lebih maju.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Oleh: Ganindra Putera*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga awal Februari 2025, program ini telah menjangkau 730 ribu penerima manfaat di 34 provinsi dan ditargetkan meluas hingga 1,5 juta penerima pada pertengahan bulan ini. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Kunjungan mendadak Presiden Prabowo ke dua sekolah di Jakarta Timur menjadi bukti komitmen tinggi pemerintah dalam memastikan program ini berjalan dengan baik. Presiden tidak hanya meninjau langsung pelaksanaan MBG, tetapi juga memberikan arahan untuk meningkatkan kualitas makanan serta mempercepat distribusinya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini akan terus dievaluasi agar lebih baik ke depannya dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

Program MBG menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan malnutrisi yang masih melanda sebagian masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi gizi mikro. Kondisi ini tentu menjadi ancaman bagi masa depan bangsa, mengingat kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat ditentukan oleh asupan gizi sejak dini. Oleh karena itu, program MBG harus dipastikan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi anak-anak sekolah, program ini juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dengan menggandeng berbagai mitra, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), MBG menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa dapur penyedia makanan MBG tersebar di berbagai daerah, memastikan makanan yang disalurkan berkualitas tinggi dan tepat sasaran.

Namun, program ini juga menghadapi tantangan yang tidak kecil. Infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan efisiensi anggaran menjadi faktor krusial dalam keberlanjutan program. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi makanan bergizi, berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, serta organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Dadan Hindayana menyoroti peran instansi dan organisasi kemasyarakatan dalam mempercepat penyaluran program ini ke daerah yang lebih luas, termasuk wilayah Papua dan Papua Tengah yang menjadi prioritas.

Dalam jangka panjang, program ini harus lebih dari sekadar inisiatif bantuan sosial. Program MBG perlu menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional yang lebih luas, yang tidak hanya fokus pada pemberian makanan tetapi juga edukasi gizi bagi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya pola makan sehat harus dibangun sejak dini agar generasi mendatang tumbuh dengan pemahaman yang baik tentang gizi dan kesehatan.

Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Direktorat Jenderal Anggaran Diah Dwi Utami menegaskan bahwa gizi yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan individu tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Malnutrisi yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang pada akhirnya memperlambat laju pembangunan. Oleh karena itu, investasi dalam pemenuhan gizi harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mengatasi ketimpangan sosial semakin kuat dengan hadirnya program yang menjamin akses terhadap makanan bergizi.

Meskipun cakupan program MBG saat ini masih sekitar 0,8 persen dari target nasional, peluang untuk memperluas cakupan sangat besar. Dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini, program ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia. Percepatan dalam penyaluran serta peningkatan kualitas layanan harus terus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan program ini harus dijaga agar terhindar dari penyimpangan yang dapat merusak tujuan awal program. Pemerintah harus memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Masyarakat juga harus diedukasi untuk mendaftar melalui jalur resmi guna menghindari penipuan yang mengatasnamakan program MBG. Dadan Hindayana mengingatkan masyarakat untuk hanya mengakses situs resmi mitra.bgn.go.id agar terhindar dari pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan resmi program ini.

Dalam beberapa bulan ke depan, keberhasilan program MBG akan sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi di lapangan. Papua dan Papua Tengah menjadi prioritas dalam penyaluran selanjutnya, mengingat daerah ini masih menghadapi tantangan besar dalam akses pangan dan gizi. Jika program ini mampu menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terakses, maka dampak positifnya akan semakin luas dan signifikan.

Dengan melihat progres yang telah dicapai dan komitmen tinggi dari pemerintah, optimisme terhadap keberlanjutan program MBG semakin besar. Ini bukan sekadar program bantuan pangan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat diperlukan agar program ini benar-benar menjadi solusi atas permasalahan gizi nasional.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Jakarta – Pemerintah menegaskan akan selektif dalam menentukan penerima manfaat penghapusan utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diberikan kepada UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.

Sekretaris Usaha Menengah Kementerian UMKM, Fitri Rinaldi, menyatakan bahwa faktor seperti turunnya pendapatan akibat Covid-19 atau bencana alam menjadi pertimbangan utama.

“Harapannya, setelah mereka mendapatkan penghapusan, BI checking bersih dan bisa mengakses pinjaman baru untuk modal usaha,” ujarnya

Langkah ini diharapkan memberikan napas segar bagi pelaku UMKM yang terbelit masalah finansial serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi UMKM agar tidak kembali terjebak kredit macet.

“Pendampingan tersebut dalam hal manajemen usaha, produksi, dan pemasaran,” tambahnya.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Aturan ini mencakup penghapusan kredit UMKM yang tercatat sebagai nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan total kredit macet yang dihapuskan mencapai Rp2,5 triliun.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut sektor yang disasar meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, serta industri kreatif seperti mode, kuliner, dan lainnya. Pemerintah juga berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan akses permodalan akibat riwayat kredit yang buruk.

Pemerintah menargetkan setidaknya 1 juta UMKM menerima fasilitas penghapusan piutang. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek teknis.

“Karena banyak UMKM yang berada di daerah terpencil, ada juga yang mungkin sudah pindah alamat. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target 1 juta tersebut,” kata Maman.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa sebanyak 71 ribu pelaku UMKM telah menerima fasilitas hapus tagih dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dari pemantauan yang kami lakukan, Bank BRI adalah yang paling banyak melakukan hapus tagih,” ujar Airlangga

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kebijakan hapus tagih diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 mengenai Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satu inisiatif yang telah dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah hapus utang dan hapus tagih sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM,” tambahnya.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya mempercepat pemerataan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terbukti dengan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2025) yang menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih beroperasi secara informal dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB). Wakil Menteri Koperasi H Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. “Banyak pelaku UMKM yang masih enggan memformalisasikan usahanya karena kurangnya pemahaman tentang pajak daerah serta birokrasi yang dianggap rumit. Padahal, dengan legalitas yang jelas, mereka bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan dan pengembangan usaha,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengedepankan pendekatan berbasis pemberdayaan agar UMKM secara sukarela masuk dalam sistem perpajakan dan memperoleh manfaat dari regulasi yang berlaku. Salah satu bentuk nyata upaya ini adalah pembentukan Holding Ultra Mikro (UMi) yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dengan menggandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pegadaian. Direktur Utama BRI, Sunarso, menekankan bahwa kehadiran Holding UMi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. “Sinergi ini memungkinkan UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih luas dan lebih mudah, sehingga mereka dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” jelasnya.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM. “Keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak bisa dicapai secara parsial. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta menjadi kunci utama agar UMKM bisa naik kelas dan berkembang dalam ekosistem yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah mulai menggulirkan insentif tambahan bagi UMKM yang telah memformalkan usahanya. Insentif ini mencakup program pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, digitalisasi usaha, serta akses pendanaan dan investasi. Dengan adanya program pelatihan yang berkelanjutan dan kerja sama dengan sektor swasta, UMKM diharapkan dapat lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun global.

Melalui berbagai inisiatif ini, pemerintah optimistis bahwa penguatan sektor UMKM dapat menjadi motor utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. “Dengan ekosistem yang mendukung dan kebijakan yang berpihak kepada UMKM, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Muhaimin.

Oleh: Mastur Jaelani *)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, sektor ini memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, berbagai tantangan yang dihadapi UMKM menuntut solusi inovatif dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi. Dalam konteks ini, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan perguruan tinggi menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM di tingkat nasional maupun global.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh akademisi adalah penyelenggaraan seminar nasional bertema “Peran BPK dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan serta Upaya Mendorong Keberlanjutan UMKM” yang diadakan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Seminar ini menjadi ruang diskusi penting yang membahas berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Rektor Universitas Moestopo, Dr. FX. Sugiyanto, menyoroti bahwa salah satu tantangan utama UMKM di Indonesia adalah pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan rumah tangga. Tanpa pengelolaan yang baik, sulit bagi UMKM untuk berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian.

Dalam seminar tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Moestopo, Prof. Dr. Ir. Triyuni Soemartono, menegaskan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data Bank Dunia, UMKM mencakup 90% dari total bisnis global dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Dengan proyeksi bahwa dunia membutuhkan 600 juta lapangan kerja baru pada tahun 2030, UMKM menjadi garda terdepan dalam menciptakan peluang tersebut. Di Indonesia sendiri, pertumbuhan UMKM dari tahun 2015 hingga 2020 mencatatkan peningkatan signifikan, yakni dari 59,26 juta menjadi 64,2 juta unit. Namun, mayoritas UMKM ini (99,62%) masih berada pada skala mikro dengan omzet tahunan di bawah Rp2 miliar. Tantangan besar lainnya adalah kesenjangan pembiayaan yang menghambat keberlanjutan dan potensi pertumbuhan UMKM.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya perlambatan dalam pertumbuhan kredit UMKM. Hingga September 2024, pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hanya mencapai 5,04% secara tahunan, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sebesar 8,34% pada tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat Non-Performing Loan (NPL) sektor UMKM juga meningkat dari 3,88% pada September 2023 menjadi 4% pada tahun 2024. Tingginya risiko kredit ini membuat perbankan semakin selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi ini menuntut kebijakan baru yang lebih terarah untuk mendukung UMKM. Kepala Subauditorat II.C.2 Auditorat Keuangan Negara II BPK RI, Indra Kumbara Wedha, merekomendasikan revisi kebijakan subsidi bunga atau margin UMKM Non-KUR agar lebih efektif, disertai dengan validasi data usaha mikro yang lebih memadai.

Digitalisasi juga menjadi salah satu solusi strategis yang diusulkan oleh para akademisi untuk membantu UMKM naik kelas. Darto, dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta, mengemukakan pentingnya memanfaatkan teknologi untuk akses pasar dan efisiensi operasional. Digitalisasi tidak hanya memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing melalui efisiensi proses bisnis. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan konsep “factory sharing” berbasis rantai nilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Akses pembiayaan bersubsidi yang lebih terjangkau juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Sementara itu, Universitas Indonesia (UI) memperluas kajian keuangan dan UMKM melalui kerja sama dengan Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Southeast Asia. J-PAL, yang berpusat di MIT, merupakan jaringan global profesor yang melakukan evaluasi acak untuk menjawab pertanyaan penting dalam memerangi kemiskinan. Di Indonesia, J-PAL SEA telah melaksanakan lebih dari 20 evaluasi acak yang mencakup sektor keuangan, perlindungan sosial, pendidikan, dan UMKM. Kolaborasi ini menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis data guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi UMKM. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI, Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, menekankan bahwa penelitian berbasis etik sangat penting untuk memastikan hasil yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Demi memaksimalkan peran akademisi dalam pertumbuhan UMKM, pemerintah melalui Kementerian UMKM menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta untuk menjaring talenta muda wirausaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Kampus (BUMK). Inisiatif ini diharapkan dapat melahirkan wirausahawan muda yang mampu bersaing di pasar global. Program Rumah Produksi Bersama (RPB) juga menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung UMKM. Dengan 16 titik lokasi RPB yang tersebar di seluruh Indonesia, program ini bertujuan meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus menciptakan lapangan kerja di daerah. Dukungan terhadap digitalisasi juga terus digencarkan sebagai solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi UMKM di era modern.

Dukungan dari sektor akademisi dan lembaga pendidikan terhadap UMKM sejalan dengan upaya menciptakan perekonomian inklusif dan berkelanjutan. Sebagai motor penggerak ekonomi, UMKM memerlukan pendampingan yang komprehensif, mulai dari edukasi keuangan, kolaborasi dengan lembaga keuangan, hingga adopsi teknologi sederhana.

Keberhasilan UMKM Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga oleh ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri adalah langkah strategis yang perlu terus ditingkatkan. Dengan tata kelola yang transparan, dukungan kebijakan yang tepat, dan pemanfaatan teknologi, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama perekonomian nasional yang berdaya saing di tingkat global. Dukungan dari akademisi dan institusi pendidikan akan terus menjadi elemen kunci dalam mewujudkan visi besar ini, memastikan bahwa UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

*) Peneiti dari Cahaya Harapan Bangsa Institute

Oleh : Dirandra Falguni )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Berbagai program dan kebijakan strategis terus diluncurkan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses keuangan, serta mempercepat digitalisasi sektor ini.

Dukungan tersebut hadir melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, akademisi, dan organisasi masyarakat.Salah satu bentuk dukungan konkret bagi UMKM datang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), yang sukses menyalurkan kredit bagi UMKM hingga mencapai Rp1.106 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi terhadap pencapaian ini yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sektor UMKM di Indonesia. Pihaknya mengapresiasi BRI yang telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.106 triliun kepada UMKM. Ini pencapaian luar biasa dan menunjukkan upaya signifikan BRI dalam memperkuat perekonomian rakyat.

Selain penyaluran kredit, BRI juga aktif dalam program pemberdayaan UMKM. Salah satunya adalah pelibatan 1.000 UMKM dalam berbagai inisiatif pengembangan usaha, yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendukung pertumbuhan UMKM.

Untuk memperkuat ekosistem keuangan inklusif, BRI memperluas jaringannya melalui AgenBRILink yang kini melibatkan hampir 1 juta agen dan warung di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses layanan perbankan bagi pelaku usaha mikro di pelosok negeri.

Dukungan terhadap UMKM juga datang dari sektor pendidikan dan dunia usaha. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyambut baik kolaborasi kementeriannya dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam mendukung UMKM. Satryo menyoroti pentingnya sinergi antara akademisi, dunia usaha, dan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM.

APINDO saat ini menjalankan program APINDO UMKM Merdeka (AUM), yang menjadi payung bagi APINDO UMKM Akademi. Program ini bertujuan untuk mendukung transformasi UMKM melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan Program AUM ini merupakan kolaborasi antara APINDO dan Kemendiktisaintek yang berperan penting dalam pengembangan UMKM. Menurutnya semua pihak harus membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro agar lebih kompetitif.

Ketua Bidang UMKM APINDO, Ronald Wala, menambahkan bahwa pihaknya berupaya membangun ekosistem UMKM berbasis pentahelix, yang melibatkan pengusaha, pemerintah, akademisi, masyarakat, dan media.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa pendidikan tinggi memiliki peran besar dalam pertumbuhan UMKM. Menurutnya, pendidikan, riset, dan teknologi adalah bagian integral dari ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus diperkuat.

Tidak hanya di perkotaan, dukungan terhadap UMKM juga terus diperkuat di daerah perdesaan. Organisasi Gema Desa berkomitmen membantu UMKM perdesaan agar lebih berdaya saing. Ketua Umum Gema Desa, Sobari, mengatakan salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap UMKM adalah melalui penyelenggaraan bazar UMKM dengan menghadirkan 66 stan produk UMKM dari 23 provinsi, dalam rangka Silaturahmi Nasional (Silatnas) HUT ke-17 Gema Desa di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Sobari berharap pemerintah lebih aktif memberikan pembinaan ekonomi bagi pelaku UMKM desa, terutama terkait permodalan dan pemasaran. Saat ini masih banyak UMKM di desa yang kesulitan modal dan akses pasar. Diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi agar mereka tidak lagi bergantung pada lembaga keuangan nonformal seperti bank plecit.

Silatnas Gema Desa tahun ini direncanakan akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Hashim Djojohadikusumo sebagai Pembina Gema Desa dan Wakil Menteri Desa, Ahmad Riza Patria.

Sebagai informasi, di Jawa Tengah, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data terbaru, dari total 4,2 juta unit usaha di Jateng, sebanyak 90,48% merupakan usaha mikro, 8,50% usaha kecil, 0,94% usaha menengah, dan hanya 0,08% usaha besar.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng, Sarif Abdillah, menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM, seperti digitalisasi, akses teknologi, pendampingan usaha, dan keterbatasan permodalan. Menurutnya UMKM memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi kendala dalam digitalisasi dan akses modal. Semua harus mendukung kebijakan pemerintah agar UMKM semakin berdaya saing.

Sarif juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan akademisi sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Jateng.Dengan semangat kerja sama dan inovasi, kita bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemerintah bersama berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai program strategis. Dari penyaluran kredit dan pameran internasional oleh BRI, kolaborasi pendidikan dan dunia usaha oleh APINDO dan Kemendiktisaintek, hingga penguatan UMKM di perdesaan oleh Gema Desa, semua inisiatif ini bertujuan mempercepat perkembangan UMKM agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Dengan dukungan yang semakin luas dari berbagai pihak, UMKM Indonesia diharapkan dapat semakin tangguh, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Jakarta – Pemerintah semakin gencar memerangi judi online yang meresahkan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan peran lembaga pendidikan dalam melindungi siswa dari ancaman ini.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur digital, pemberdayaan UMKM, dan edukasi teknologi berjalan maksimal,” ujar Meutya.

Ia juga berdialog dengan siswa mengenai bahaya judi online dan pinjol ilegal, menegaskan bahwa pendampingan orang tua dan guru sangat krusial.

“Mendidik anak bukan hanya soal teknologi. Pendampingan orang tua dan guru menjadi kunci utama dalam menjaga serta mengatur penggunaan teknologi agar tidak berlebihan,” tambahnya.

Meutya menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Sebagai langkah konkret, pihaknya membagikan materi edukasi berupa poster, flyer, dan video animasi sederhana untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya konten negatif, termasuk judi online dan pinjol ilegal.

“Literasi digital adalah benteng utama melawan konten negatif. Orang tua dan guru harus aktif, tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam kepada anak-anak,” tegasnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut menggencarkan sosialisasi bahaya judi online bagi pelajar. Para kepala sekolah telah dibekali pengetahuan mengenai tanda-tanda siswa yang terindikasi bermain judi online.

Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Puswosusilo, menjelaskan bahwa siswa yang menyendiri dan sulit bergaul menjadi salah satu indikator yang perlu diwaspadai.

“Perilaku lain yang menjadi tanda adalah sering menyampaikan kalimat di luar topik pembicaraan,” ujarnya

Kebiasaan berbelanja siswa juga diperhatikan.

“Kami melihat keseharian mereka, apakah memiliki uang berlebih atau pola konsumsi mencurigakan. Jika ada indikasi ini, guru akan melakukan pemantauan lebih lanjut,” jelasnya.

Jika siswa terindikasi judi online, guru tidak boleh memberi sanksi, melainkan harus mengomunikasikannya dengan orang tua melalui guru Bimbingan Konseling (BK).

“Peran guru BK sangat penting dalam pencegahan judi online di kalangan pelajar,” ungkap Puswosusilo.

Judi online dapat menyebabkan gangguan sosial, melemahkan kondisi fisik, serta menurunkan konsentrasi belajar.

“Mereka cenderung mengantuk di kelas akibat bermain judi online hingga larut malam. Jika dibiarkan, mereka bisa nekat mencari uang dengan cara melanggar hukum,” tambahnya.
Potensi tindakan negatif seperti mencuri atau memaksa teman untuk meminjamkan uang menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, judi online dinilai sangat merugikan dari aspek fisik, mental, dan sosial.

Jakarta – Pemerintah dengan tegas melakukan upaya pemberantasan terhadap Praktik Judi Online (Judol), termasuk dengan berbagai modus yang meracuni masyarakat secara menyeluruh disetiap kalangan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman besar bagi negara. Pihaknya secara tegas memberantas judol guna melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi.

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi pun telah menurunkan (take-down) 882.352 konten terkait judo dari berbagai platform digital.

“Langkah ini dijalankan dengan bekerja sama dengan berbagai platform digital. Dari seluruh konten yang telah diblokir, sebanyak 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP, sementara yang lainnya tersebar di berbagai media sosial,” kata Meutya.

Senada dengan hal tersebut, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pemberantasan judi online dimulai dari institusi hingga Bandar-bandar besar yang terlibat, serta akan menerapkan tindak pidana pencucian (TPPU) terhadap Bandar sehingga bisa melakukan penyitaan aset.

“Oleh karena itu, saya meminta agar penegakan hukum terhadap judi online terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama seluruh pihak, sehingga permasalahan ini dapat benar-benar diselesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi online sebagai darurat nasional. Dia menilai bahwa jumlah korban akibat judi online terus meningkat.

“Di Tangerang Selatan, sebuah keluarga muda ditemukan meninggal secara bersamaan, diduga akibat terjerat judi online dan pinjaman daring. Ayah, ibu, dan anak mereka yang berusia tiga tahun turut menjadi korban. Dampak dari judi online ini sangat luas dan termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa,” ujar Syamsu Rizal.

Rizal melanjutkan, judol memiliki dampak langsung dan tak langsung dalam kehidupan masyarakat. Dari total 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 40 juta orang telah terkena dampak judi online. Mirisnya, mayoritas dari mereka berada dalam usia produktif.

“Di Indonesia, jumlah pemain judi online diperkirakan mencapai sekitar 8 juta orang. Kenyataan ini menyedihkan. Mereka tidak melakukan kegiatan yang produktif tapi malah terjebak permainan judol yang menyesatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi, hingga Februari 2025, Kemkomdigi telah melakukan pemblokiran terhadap 807.587 konten yang berasal dari situs web dan alamat IP. Selain itu juga Kemkomdigi telah mulai memberlakukan sanksi administratif pada 1 Februari 2025, sanksi tersebut ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private User-Generated Content (PSE UGC).