Jakarta – Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki modal yang cukup baik untuk memerangi korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertema “Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi.”

Fahmi menilai bahwa Prabowo memiliki peluang untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Ia berharap langkah tersebut dapat diwujudkan, terlebih Prabowo secara konsisten menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi.

“Prabowo ini sudah menganggap korupsi ini menjadi penyakit, penyakit kanker stadium 4, menjadi penyakit yang sangat merusak damaging dari negara kita. Sehingga lalu apa pun dilakukan untuk menyelamatkan penyakit ini. Itu mindset-nya Presiden dalam berbagai kesempatan dia sampaikan,” ungkapnya.

“Lalu juga dia sampaikan bahwa harus dimulai dari, seperti halnya ikan ya, ikan yang bersifatnya mulainya dari kepala. Jadi yang korupsi, koruptor segala macam itu, ya kepalanya dulu yang harus dilihat dan dicermati,” sambungnya.

Sebelumya, dalam pidatonya di hadapan para pejabat tinggi negara di Istana Negara, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa korupsi adalah ancaman serius terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan dengan tegas. Tidak boleh ada toleransi bagi siapapun yang terbukti merugikan negara. Kita harus membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Presiden Prabowo dengan tegas.

Presiden juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah mempercepat digitalisasi layanan publik untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Presiden menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Kita harus memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Semua harus patuh pada hukum tanpa terkecuali,” tambahnya.

Sesuai dengan instruksi Prabowo, KPK dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara kedua instansi dalam memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Penandatanganan MoU ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Kami yakin kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Setyo.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia telah menunjukkan dampak positif yang signifikan, tidak hanya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat perekonomian daerah.
Melalui program ini, warga lokal tidak hanya mendapatkan akses ke makanan bergizi yang terjangkau, tetapi juga terlibat aktif dalam penyediaan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam setempat. Hal ini memberikan peluang ekonomi baru bagi banyak daerah, menciptakan efek berganda yang positif bagi masyarakat.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan salah satu aspek penting dari program Makan Bergizi Gratis adalah keterlibatan warga lokal dalam penyediaan bahan baku di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mengungkit tingkat perekonomian daerah. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan bahan baku, program ini turut mendorong keberlanjutan ekonomi di daerah,” ujar Hasan.
Sebagai contoh, banyak daerah yang terlibat dalam program MBG ini telah menyediakan bahan baku seperti sayuran, beras, ikan, dan daging dari petani dan peternak lokal.
“Dengan adanya keterlibatan ini, para produsen lokal mendapatkan pasar yang lebih luas, sementara masyarakat dapat mengakses makanan sehat dengan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.
Sementara, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mengatakan program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar untuk menjadi pembangkit ekonomi baru di berbagai daerah.
“Program ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memberikan peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Dengan adanya keterlibatan warga lokal dalam penyediaan makanan bergizi melalui SPPG, kita bisa melihat bahwa ekonomi lokal turut berkembang,” ungkap Khaeron.
Keterlibatan warga lokal tidak hanya terbatas pada penyediaan bahan makanan, tetapi juga mencakup aspek lain seperti membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Di sini masyarakat dapat turut serta menyediakan bahan makanan, pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan. Semua ini membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam sektor ekonomi,” jelasnya.
Sedangkan, Peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian menilai bahwa program ini mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat.
“Selain memberikan akses pada makanan bergizi, program ini turut mendorong kesejahteraan produsen lokal dan menciptakan lapangan kerja. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bermanfaat secara langsung bagi konsumsi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah,” kata Mardian.
“Program ini juga dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh, seperti transportasi dan perdagangan. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan bagi warga untuk meningkatkan kualitas produk makanan lokal, sehingga turut memperbaiki standar hidup masyarakat,” imbuhnya.
Program Makan Bergizi Gratis adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mendongkrak perekonomian daerah. Melalui keterlibatan warga lokal dalam setiap tahap penyediaan makanan, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru yang menguntungkan bagi masyarakat.
Program ini sudah sepatutnya didukung oleh seluruh elemen masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diyakini program ini akan terus memberikan dampak positif dan memberikan harapan baru bagi masa depan ekonomi Indonesia.

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan UMKM dan pemerataan ekonomi.
Dalam upaya tersebut, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Helvi Moraza, melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan untuk pengembangan dan peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Helvi mengatakan penting peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi dan mendukung program strategis pemerintahan Prabowo Subianto.
Program strategis nasional tertuang dalam Asta Cita yaitu mempercepat mewujudkan pemerataan ekonomi dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

“PNM memiliki potensi luar biasa untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” ujar Wamen Helvi dalam keterangannya.
Sedangkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menembus pasar ekspor. Hal ini guna mendorong UMKM naik kelas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mendag pun mengapresiasi program Program Gemini Academy binaan Google Indonesia yang mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Bahkan Budi Santoso juga mendorong kolaborasi antara Kemendag dan Google Indonesia.
Budi Santoso melihat pemanfaatan fitur kecerdasan buatan dapat digunakan Kemendag dalam aktivitas pelatihan, bimbingan teknis, atau sosialisasi kebijakan. Secara langsung, fitur ini dapat mendukung baik Program UMKM BISA Ekspor maupun pengembangan UMKM nonekspor.
Kolaborasi Kemendag dan Google Indonesia untuk mendukung Program UMKM BISA Ekspor melalui Program Gemini Academy cukup baik. Kemendag melihat pemanfaatan kecerdasan buatan melalui Gemini Academy dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi kebijakan dapat mendukung Program UMKM BISA Ekspor,” ujar Mendag.
Kegigihan pemerintah dalam meningkatkan dan pemerataan ekonomi, UMKM, merupakan upaya yang patut diapresiasi semua pihak, kedepan harapannya UMKM bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BRI, Sunarso menegaskan, pentingnya pendekatan pemberdayaan berada di depan pembiayaan dalam mendukung kemajuan UMKM. Menurutnya, edukasi menjadi kunci untuk menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra strategis, bukan sekadar pihak yang membutuhkan bantuan.
“Melalui langkah ini, BRI membantu membangun semangat kewirausahaan, meningkatkan kemampuan manajerial, memberikan akses ke pasar dan teknologi, serta mendorong penerapan prinsip Good Coorporate Governance agar UMKM dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan berdaya saing,” kata dia.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan bahwa stok pupuk subsidi bagi petani dalam kondisi aman dan akan terus didistribusikan secara merata guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yang memadai agar petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta distributor di berbagai daerah untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan minat generasi muda dalam sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern.

“Kami memastikan pupuk subsidi tersedia sesuai kebutuhan petani dan akan terus diawasi agar pendistribusiannya berjalan transparan serta efektif. Selain itu, kami mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam sektor pertanian melalui inovasi dan teknologi,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Distribusi pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengawasan akan terus diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan agar pupuk subsidi digunakan oleh petani yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan subsidi pupuk diberikan secara tepat sasaran. Partisipasi aktif dari masyarakat dan petani sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dalam distribusi.

“Kami mengimbau masyarakat dan petani untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan agar distribusi pupuk subsidi tetap berjalan adil dan transparan. Hal ini merupakan upaya bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem distribusi yang lebih efektif agar pupuk dapat sampai ke petani tepat waktu. Perseroan juga memastikan kesiapan stok di gudang lini I hingga lini IV di seluruh Indonesia guna menghindari kelangkaan.

“Kami terus meningkatkan efisiensi distribusi dan menjamin bahwa petani tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi yang dibutuhkan,” ujar Rahmad Pribadi.

Dengan adanya kepastian stok pupuk subsidi, petani dapat lebih fokus dalam meningkatkan produksi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga terus mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani diharapkan dapat semakin memperkokoh ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah konkret telah dilakukan dengan penyederhanaan skema penyaluran yang selama ini kerap menjadi hambatan utama bagi para petani.

Sejak awal tahun 2025, pemerintah mencatat keberhasilan dalam menyalurkan pupuk bersubsidi secara tepat waktu, sebuah pencapaian yang sebelumnya sering mengalami kendala teknis dan administratif.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa perhatian Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian sangat besar, terbukti dengan berbagai stimulus yang diberikan kepada petani.

Pemerintah tidak hanya menyalurkan pupuk secara lebih efisien, tetapi juga merancang skema penebusan yang lebih mudah. Jika sebelumnya petani harus melalui prosedur panjang, kini mereka dapat menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP di kios resmi. Dengan sistem ini, distribusi menjadi lebih transparan dan cepat, sehingga petani dapat segera menggunakannya tanpa harus menunggu waktu yang lama.

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024 menjadi dasar utama dalam alokasi pupuk bersubsidi tahun ini. Sebanyak 9,5 juta ton pupuk dialokasikan untuk petani di berbagai subsektor, termasuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Luas lahan yang berhak mendapatkan pupuk subsidi maksimal dua hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perhutanan Sosial. Pemerintah memastikan bahwa distribusi ini akan terus dipantau agar tetap sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Fokus utama tidak hanya pada beras, tetapi juga pada komoditas lain yang masih bergantung pada impor, seperti gula, kedelai, dan daging.

Pemerintah menargetkan ketahanan pangan yang lebih mandiri dengan memastikan semua komponen dalam sektor pertanian, termasuk pupuk, benih, dan infrastruktur irigasi, tersedia dalam jumlah yang cukup. Upaya ini juga didukung dengan distribusi alat dan mesin pertanian secara lebih merata ke berbagai wilayah.

Dalam tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, dampak dari kebijakan ini mulai terasa. Produksi pangan nasional mengalami peningkatan signifikan, mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Harga beras dunia bahkan mengalami penurunan akibat berkurangnya permintaan dari Indonesia. Ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam mengelola sektor pertanian telah memberikan hasil yang positif dalam waktu singkat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa keberhasilan percepatan distribusi pupuk subsidi tidak terlepas dari pemangkasan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama.

Sebelumnya, penyaluran pupuk harus melalui berbagai tahapan administrasi, termasuk Surat Keputusan dari Bupati, Gubernur, hingga Menteri Perdagangan. Proses yang panjang ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam distribusi. Pemerintah kini telah menyederhanakan alur tersebut, memastikan pupuk langsung sampai ke petani tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Optimalisasi lahan pertanian juga menjadi fokus utama dalam upaya mencapai swasembada pangan. Program cetak sawah baru, yang telah dimulai di beberapa wilayah seperti Merauke dan Kalimantan, diharapkan dapat meningkatkan luas lahan tanam secara signifikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur irigasi turut diperkuat untuk memastikan suplai air yang stabil bagi lahan pertanian.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,71% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III tahun 2024. Angka ini menjadikan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia, berada di posisi kedua setelah industri pengolahan.

Dengan kebijakan yang semakin mempermudah akses petani terhadap pupuk dan sarana produksi lainnya, produktivitas sektor ini diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Para petani di berbagai daerah menyambut baik langkah pemerintah dalam mempercepat penyaluran pupuk subsidi. Mereka merasakan langsung manfaat dari kebijakan baru ini, di mana pupuk dapat diperoleh dengan lebih mudah dan tanpa hambatan administratif yang berlebihan. Dengan tersedianya pupuk secara tepat waktu, mereka dapat memulai musim tanam lebih awal dan mengoptimalkan hasil panen.

Pemerintah menargetkan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2027, lebih cepat dari rencana awal yang ditetapkan pada 2028. Dengan strategi yang telah diterapkan, target ini menjadi semakin realistis untuk diwujudkan.

Langkah percepatan dalam distribusi pupuk subsidi menjadi salah satu elemen kunci dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Keberhasilan ini tidak hanya berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia di masa mendatang.

Kebijakan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan hasil yang konkret dan memberikan dampak langsung kepada para petani. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, produktivitas pertanian meningkat, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.

Semua langkah ini menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, sektor pertanian Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga semakin siap menghadapi tantangan global di masa depan. (*)

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pengawasan digital untuk menangkal maraknya praktik judi online yang merugikan masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa lebih dari 882.000 konten terkait judi online telah berhasil diblokir dalam 100 hari kerja pertama pemerintah.

“Kemkomdigi telah menurunkan 882.352 konten terkait judol dari berbagai platform digital,” ujar Meutya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 807.587 konten berasal dari situs web dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di berbagai platform media sosial lainnya.

Meutya menegaskan bahwa judi online merupakan ancaman serius yang harus diberantas hingga ke akarnya demi melindungi masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi yang merugikan.

“Langkah ini tentu semakin mempersempit ruang gerak pelaku yang kerap menyasar masyarakat, termasuk kelompok rentan,” jelasnya.

Untuk mendukung pemberantasan judi online, Kemkomdigi membuka jalur pelaporan bagi masyarakat melalui kanal layanan khusus.

Portal Aduan Nomor juga tersedia bagi masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler dan rekening bank yang terkait dengan kejahatan digital.

“Perang melawan judi online ibarat menutup celah air di bendungan. Satu bocor ditutup, yang lain bisa muncul. Namun, dengan ketegasan pemerintah dan keterlibatan masyarakat, setiap celah bisa ditambal hingga aliran kejahatan digital ini benar-benar terhenti,” tegas Meutya.

Selain upaya Kemkomdigi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang juga berperan aktif dalam pemberantasan judi online yang berdampak pada sektor keuangan.

Hingga awal Januari 2025, sebanyak 8.500 rekening yang terindikasi terkait judi online telah diblokir.

“Kami bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta perbankan untuk mendeteksi dan memblokir rekening-rekening yang terlibat,” jelas Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi.

Menurut Biger, proses ini melibatkan pemanfaatan data Nomor Identitas Kependudukan serta pelaksanaan Enhance Due Diligence (EDD).

Selain memblokir rekening, OJK juga menggelar diskusi dengan perbankan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap rekening yang terindikasi aktivitas ilegal, termasuk pengawasan rekening dormant yang sering dimanfaatkan untuk transaksi ilegal.

“Pengawasan ini tidak hanya bertujuan memutus rantai transaksi ilegal, tetapi juga meningkatkan literasi masyarakat mengenai risiko judi online,” tambahnya.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) turut mendukung upaya pemberantasan judi online melalui platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX).

Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, sebanyak 89.975 URL yang disusupi konten judi online telah teridentifikasi dan ditindaklanjuti.

“Ketika ditemukan penyalahgunaan, kami segera memberikan notifikasi dan melakukan prosedur suspend terhadap domain tersebut,” ujar John.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan langkah proaktif dalam memberantas penyebaran judi online yang semakin meresahkan masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Ruang Digital (Kemkomdigi) menilai bahwa judi daring merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian penuh.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam menghadapi persoalan ini.

“Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai platform digital. Dari total konten yang telah diblokir, sebanyak 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP,” ujar Meutya Hafid.

Selain memblokir situs judi online, Kemkomdigi akan mulai memberlakukan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) mulai 1 Februari 2025.

Sanksi tersebut diberikan kepada platform yang tidak mematuhi kewajiban pemutusan akses terhadap konten ilegal.

“Yang tidak mematuhi kewajiban tersebut akan kami berikan sanksi,” tambah Meutya.

Untuk mendukung penegakan aturan ini, Kemkomdigi memanfaatkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Platform yang gagal memoderasi konten judi daring akan dikenai sanksi bertahap, mulai dari peringatan hingga denda yang besar.

Kementerian Keuangan turut mendukung kebijakan ini dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) yang memungkinkan denda masuk langsung ke kas negara.

Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini. Ia menyarankan agar pemerintah memperketat penjualan SIM card prabayar yang selama ini menjadi celah bagi pelaku judi online.

“Perketat penjualan SIM card prabayar yang bisa dibeli dengan data palsu, yang langsung siap pakai dengan menggunakan identitas orang lain yang disalahgunakan untuk judi online,” kata Sumail Abdullah.

Politisi Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa jika penertiban SIM card prabayar dilakukan dengan ketat, maka aktivitas judi online dapat diminimalisir secara signifikan.

“Saya yakin kalau SIM card prabayar itu ditertibkan, maka permasalahan judi online ini akan segera selesai,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten judi online sejak 2017 hingga Januari 2025.

Ia menambahkan bahwa Kemkomdigi juga telah menjalin kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki lebih jauh aliran dana yang terkait dengan aktivitas judi online.

“Kami telah melakukan permohonan bantuan PPATK dalam penelusuran aliran dana,” tutup Alexander.

Oleh: Restu Wibawa )*

Judi online telah menjadi ancaman serius yang dapat berdampak buruk tidak hanya pada individu tetapi juga masyarakat secara luas. Kemudahan akses melalui perangkat digital membuat siapa saja rentan terjebak dalam aktivitas yang melanggar hukum ini. Kecanduan judi online tidak hanya menguras keuangan, tetapi juga dapat memicu tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak.

Fenomena peningkatan kasus kriminal akibat kecanduan judi online menjadi perhatian serius pemerintah. Salah satu contoh yang memprihatinkan adalah meningkatnya kasus kriminal yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mencatat bahwa dalam setahun terakhir, kasus kriminal yang melibatkan WNI di Jepang mengalami peningkatan signifikan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mendorong perilaku kriminal ini adalah kehabisan uang karena kalah dalam judi online.

Beberapa kasus yang terjadi di Jepang memperlihatkan pola yang mengkhawatirkan. Ada WNI yang terlibat dalam perampokan hingga pembunuhan sesama WNI di Prefektur Gunma, serta insiden penyerangan terhadap pasangan lanjut usia di Prefektur Shizuoka. Kasus lain mencatat pembobolan rumah di Prefektur Kagawa dan aksi kriminal oleh geng WNI di Osaka yang sempat membuat resah warga setempat. Banyak dari pelaku diketahui merupakan pekerja magang yang kehabisan uang akibat kebiasaan berjudi online.

Masalah ini menunjukkan betapa besar dampak negatif dari kecanduan judi online. Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional (PKJN) RS Marzoeki Mahdi, Nova Riyanti Yusuf, menjelaskan bahwa gangguan perjudian adalah kondisi serius yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Kecanduan ini dapat memicu berbagai masalah mental seperti stres, depresi, dan rasa putus asa. Dalam banyak kasus, individu yang kecanduan judi merasa terdorong untuk mencari uang dengan cara tidak sah demi melanjutkan kebiasaan berjudi atau membayar hutang yang menumpuk.

Fenomena kecanduan judi online juga diakui sebagai gangguan mental dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Gangguan ini ditandai dengan perilaku perjudian yang berulang serta ketidakmampuan untuk menghentikan kebiasaan tersebut meskipun sudah mengalami kerugian besar. Mereka yang kecanduan sering merasa gelisah dan mudah tersinggung saat mencoba mengurangi atau berhenti bermain.

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, dr. Ika Nurfarida, M.Sc, SpKJ, menjelaskan bahwa kecanduan judi online dapat merusak sel-sel saraf dan mempengaruhi keseimbangan kimia di dalam otak, terutama di bagian korteks prefrontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian impuls. Kondisi ini membuat individu kehilangan kemampuan untuk mempertimbangkan baik dan buruk, sehingga mereka cenderung mengambil risiko besar, termasuk melakukan tindakan kriminal.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi masalah ini. Selain penindakan tegas terhadap situs judi online, pemerintah juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Kemlu RI terus mengimbau WNI di luar negeri untuk mematuhi hukum setempat dan menjaga nama baik Indonesia. Kesadaran akan risiko kecanduan judi online perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas.

Langkah pencegahan lainnya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Masyarakat diimbau untuk mengaktifkan filter pada perangkat digital guna membatasi akses terhadap platform perjudian. Aplikasi parental control juga dapat digunakan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan konten berbahaya. Selain itu, penting untuk menggantikan kebiasaan berjudi dengan aktivitas positif seperti olahraga, membaca, atau berkumpul bersama keluarga dan teman.

Jika seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda kecanduan, segera mencari bantuan profesional adalah langkah yang tepat. Konseling dan terapi dapat membantu individu mengatasi kecanduan serta mengelola tekanan mental yang menyertainya. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memblokir rekening yang terindikasi terkait dengan transaksi judi online.

Upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani masalah kecanduan judi online. Dengan penegakan hukum yang tegas, edukasi yang efektif, dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka kasus kriminal yang dipicu oleh kecanduan judi online dapat diminimalkan. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian digital dan terus berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh warga negara.

Selain itu, perlu ada dukungan yang lebih luas untuk rehabilitasi korban kecanduan judi online. Program rehabilitasi harus mencakup pendekatan psikologis, sosial, dan finansial. Mengembalikan mereka ke jalur yang positif membutuhkan waktu dan upaya yang terintegrasi. Peran keluarga juga sangat penting dalam proses pemulihan ini. Keluarga dapat menjadi tempat perlindungan dan dukungan utama bagi korban kecanduan.

Komunitas dan organisasi sosial juga memiliki peran strategis dalam membantu korban kecanduan judi online. Program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu ini. Dengan dukungan komunitas yang kuat, korban kecanduan dapat merasa diterima dan didorong untuk bangkit dari masalah yang mereka hadapi.

Di era digital yang semakin maju, tantangan dalam menangani judi online semakin kompleks. Pemerintah perlu terus memperbarui regulasi dan strategi penegakan hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, kerja sama internasional dengan negara lain juga diperlukan untuk memberantas jaringan judi online yang bersifat lintas negara. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi generasi mendatang dari bahaya yang ditimbulkan oleh judi online dan membangun masyarakat yang lebih harmonis serta produktif.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca institute

Oleh: Ayu Santika )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), menunjukkan bahwa judi online bukan hanya ancaman bagi individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan ekonomi negara. Upaya ini bukan hanya terbatas pada pemblokiran konten judi online, tetapi juga penindakan tegas terhadap para pengelola situs judi yang semakin marak di dunia maya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online dengan menahan lima orang tersangka yang berperan sebagai admin di situs RGOCasino. Kelima tersangka yang diamankan di Batam pada 5 Desember 2024 itu, diketahui menawarkan permainan judi online melalui aplikasi pesan WhatsApp. Mereka terlibat dalam aktivitas yang mencakup pengelolaan situs judi internasional yang mencakup berbagai jenis permainan seperti poker, togel, dan kasino.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai dalam berbagai mata uang, laptop, handphone, dan buku rekening. Penangkapan ini berlanjut dengan pengungkapan peran tersangka lainnya, yaitu HJ alias Zeus, yang diketahui mengendalikan tidak hanya situs RGOCasino tetapi juga 17 situs judi lainnya. Dari hasil penyidikan, ditemukan uang tunai lebih dari Rp1,6 miliar yang diduga hasil dari aktivitas judi online tersebut. Brigjen Himawan Bayu Aji, Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk memutus jaringan judi online yang sudah merambah hingga internasional.

Tindak lanjut dari penangkapan tersebut melibatkan penyelidikan lebih lanjut terhadap aliran dana dari situs judi online. Tindak pidana ini tidak hanya melibatkan perbuatan melanggar hukum, tetapi juga dapat berimplikasi pada pencucian uang. Untuk itu, Kemkomdigi berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri lebih dalam potensi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku. Dengan tegas, Himawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dalam upaya pemberantasan judi online yang merugikan masyarakat dan merusak tatanan ekonomi negara.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga aktif dalam memberantas judi online. Pada 28 November 2024, polisi berhasil menangkap lima pelaku sindikat judi online yang beroperasi di Jawa Tengah. Penangkapan ini berhasil mengungkap jaringan yang mengelola situs Akurasi4D, yang menawarkan berbagai jenis permainan judi ilegal, termasuk slot games dan togel.

Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti ponsel, kartu ATM, peralatan IT, serta uang tunai dan saldo rekening yang digunakan untuk transaksi judi. Komisaris Besar Polisi Wira Satya Tripura, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dalam operasional situs tersebut, mulai dari pengelola domain hingga admin yang melakukan promosi melalui media sosial.

Polisi menjelaskan bahwa kelima pelaku dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 303 KUHP tentang perjudian, yang mengancam dengan pidana penjara hingga 10 tahun, serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Rovan Richard Mahenu, menekankan bahwa penyidik terus mendalami jaringan ini dan berkomitmen untuk menindak tegas seluruh pelaku yang terlibat. Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat agar tidak tergoda oleh iming-iming keuntungan dari judi online yang jelas-jelas melanggar hukum dan dapat merugikan individu maupun negara.

Upaya pemberantasan judi online tidak hanya terbatas pada penindakan terhadap pengelola situs, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemkomdigi, misalnya, telah memblokir lebih dari 882.000 konten terkait judi online yang ditemukan di berbagai platform digital. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng berbagai platform digital dan membuka saluran pelaporan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa pemblokiran konten judi online menjadi salah satu cara untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang menyasar masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas judi online yang merusak tatanan sosial.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperkuat pengawasan terhadap rekening yang digunakan untuk transaksi judi online. Sejak awal Januari 2025, OJK Malang telah memblokir 8.500 rekening yang terindikasi terkait judi online. Kepala OJK Malang, Biger A. Maghribi, menjelaskan bahwa pengawasan terhadap rekening-rekening tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data Nomor Identitas Kependudukan dan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) untuk mendeteksi potensi aktivitas ilegal.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas judi online, dengan penegakan hukum yang tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga berbagai lembaga negara terkait. Kerja sama antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi kejahatan digital ini. Pemerintah berupaya untuk menjaga agar ekosistem digital tetap bersih, aman, dan bertanggung jawab. Di masa depan, diharapkan upaya pemberantasan ini semakin mempersempit ruang bagi praktik judi online yang semakin meresahkan.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Seiring berjalannya proyek IKN, pengusaha lokal semakin menyadari potensi besar yang ditawarkan oleh IKN, namun mereka meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada investor dalam negeri agar mereka dapat turut berperan aktif dalam pembangunan IKN.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengungkapkan pentingnya memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha lokal untuk berinvestasi di IKN.

“Pemerintah memberikan peluang lebih besar bagi pengusaha-pengusaha lokal, terutama di sektor-sektor yang bisa dikerjakan oleh mereka. Ini penting agar pengusaha lokal bisa berperan aktif dalam membangun IKN,” ujar Sarman.

Menurutnya, meskipun investor asing diperlukan, terutama untuk sektor yang membutuhkan teknologi tinggi, pengusaha lokal harus tetap mendapatkan kesempatan khusus.

Sarman menambahkan bahwa peluang untuk melibatkan swasta dalam pembangunan IKN dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerintah mengatur sistem yang jelas dan tepat agar investor lokal dapat terlibat dalam proyek jangka panjang ini.

“Sosialisasi yang terus menerus dan sistem yang jelas sangat diperlukan agar berbagai sektor usaha, baik skala besar maupun menengah, dapat mendukung terwujudnya IKN dengan infrastruktur berkelas tinggi yang berbasis pada energi terbarukan dan digitalisasi,” lanjut Sarman.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, juga memberikan pandangannya mengenai prospek IKN. Menurut Anggawira, IKN memiliki potensi besar, namun agar potensi tersebut dapat terwujud, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan investasi.

“Pembangunan IKN tidak hanya soal konstruksi fisik, tetapi juga harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada inovasi, keberlanjutan, dan digitalisasi,” jelas Anggawira.

Anggawira menegaskan bahwa kepastian hukum, insentif fiskal yang menarik, dan akses informasi terkait peluang investasi adalah faktor kunci yang akan menarik investor ke IKN.

“Stabilitas regulasi dan kepastian kontrak adalah dua hal yang sangat penting. Komunikasi yang intensif antara pemerintah dan dunia usaha juga akan memperkuat kepercayaan investor,” kata Anggawira.

Dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung investasi, diharapkan IKN akan menjadi pusat perekonomian yang berkelanjutan dan memajukan ekonomi Indonesia di masa depan.