Oleh: Alifiana Dewi )*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan, terutama karena lokasi strategis IKN yang berada dekat perbatasan laut dan darat Indonesia. Dengan visi besar menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan tangguh, Prabowo menargetkan penyelesaian IKN dalam waktu empat tahun.

Target penyelesaian dalam waktu 4 tahun ini cukup ambisius, namun Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono optimis bahwa hal tersebut dapat tercapai dengan perencanaan yang matang serta pengawasan anggaran yang ketat. Pembangunan ini mencakup fasilitas esensial bagi pemerintahan, seperti sarana eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ditempatkan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta area di luar KIPP yang dibuka untuk investor swasta.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan ini. Sebagai pihak utama yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur, Kementerian PUPR terus bekerja sama dengan Otorita IKN agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa kementerian mendukung penuh percepatan pembangunan IKN dengan memberikan tambahan personel dan sumber daya sesuai kebutuhan proyek. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian infrastruktur yang dirancang sebagai pusat pemerintahan modern, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu, berbagai kementerian juga ikut terlibat, memberikan perhatian dan sumber daya untuk menyukseskan proyek yang akan mengubah wajah pemerintahan Indonesia ini.

Dalam aspek pertahanan, lokasi strategis IKN di dekat perbatasan membutuhkan pengamanan khusus untuk mengantisipasi potensi ancaman dari luar. Terkait hal ini, TNI Angkatan Udara telah menggelar latihan besar bernama “Angkasa Yudha 2024” sebagai bagian dari persiapan pengamanan IKN. Kepala Staf TNI AU, Marsekal M. Tonny Harjono, menjelaskan bahwa latihan ini mencakup simulasi pertahanan udara serta pengembangan sistem operasi yang dirancang untuk melindungi IKN dari berbagai potensi ancaman, termasuk ancaman lintas batas dan ancaman digital. Melihat perkembangan teknologi dan meningkatnya ancaman siber, latihan ini juga melibatkan unit-unit siber guna memperkuat keamanan IKN dari kemungkinan serangan digital yang dapat mengancam stabilitas pusat pemerintahan. Kehadiran latihan seperti ini menunjukkan bahwa IKN diproyeksikan bukan hanya sebagai kota pemerintahan, tetapi juga sebagai kawasan yang aman dan terjaga dari berbagai ancaman eksternal.

Selain keamanan, pemerintah juga fokus pada aspek ekonomi IKN yang berkelanjutan. Pemerintah menyambut baik minat investor yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan kawasan di sekitar KIPP. Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa keterlibatan swasta di luar KIPP akan memperkuat ekosistem ekonomi di sekitar IKN dan membantu mewujudkan kota mandiri yang mampu menopang ekonomi lokal.

Dengan dukungan dari sektor swasta, kawasan di sekitar IKN diharapkan tumbuh menjadi pusat ekonomi yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur yang menjadi tempat berdirinya ibu kota baru ini.

Selain pengembangan fasilitas pemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk membangun fasilitas publik yang akan mendukung kehidupan masyarakat setempat. Fasilitas-fasilitas ini mencakup rumah sakit, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya seperti jalan, listrik, dan air bersih. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat IKN dan sekitarnya terpenuhi, sehingga mereka dapat menikmati layanan publik yang berkualitas. Langkah ini diambil untuk menunjukkan bahwa IKN bukan hanya sekadar proyek pemerintahan, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Visi pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pengembangan IKN sebagai kota pintar (smart city) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah ingin menjadikan IKN sebagai inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal penggunaan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur berkelanjutan yang mengikuti standar internasional. Semua fasilitas di IKN dirancang dengan tujuan mengurangi jejak karbon dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam upaya menanggulangi perubahan iklim.

Melalui pembangunan IKN, Presiden Prabowo ingin menghadirkan wajah Indonesia yang lebih modern, aman, dan siap menghadapi tantangan global. Proyek ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan ketahanan nasional, stabilitas sosial, dan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah yakin bahwa dengan kolaborasi lintas sektoral serta dukungan penuh dari berbagai kementerian, IKN akan menjadi simbol transformasi positif yang mengantarkan Indonesia ke era baru kemajuan, kemandirian, dan pemerataan pembangunan.

Dengan visi besar ini, IKN diharapkan akan memainkan peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan baru, dan membawa dampak ekonomi yang positif bagi wilayah Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Transformasi ini akan menjadikan IKN sebagai simbol semangat modernisasi dan pemerataan pembangunan yang nyata di seluruh negeri, sekaligus mengokohkan posisi Indonesia di dunia internasional sebagai negara yang maju, berdaulat, dan berdaya saing tinggi.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Lukman Keenan Adar )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menegaskan komitmen kuat untuk memberantas judi online yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia.

Fenomena judi online yang berkembang pesat kini tidak hanya menjadi ancaman bagi stabilitas sosial dan moral bangsa, tetapi juga menggerogoti perekonomian, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dalam rangka menjaga moral bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sejak memulai kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah menunjukkan sikap tegas terhadap penyebaran judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi Indonesia. Judi online, yang sudah menyasar kalangan bawah dengan janji keuntungan besar, memberikan dampak merugikan yang sangat besar, terutama bagi masyarakat yang terjerat utang karena kecanduan judi.

Praktik tersebut sudah bukan sekadar masalah individu, tetapi telah merambah menjadi ancaman sosial yang memengaruhi tatanan ekonomi keluarga dan merusak nilai moral masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan sosial justru mengalir ke dalam praktik perjudian digital ini, memperburuk kondisi ekonomi dan sosial.

Pemerintahan Prabowo telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap aktivitas perjudian online yang marak beredar. Penegakan hukum yang dilakukan, termasuk penggerebekan lokasi judi dan penangkapan pegawai di Kominfo (sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital/Kemenkomdigi), merupakan gebrakan positif yang menunjukkan keseriusan pemerintah.

Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, pengawasan berkelanjutan dan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, kepolisian, OJK, dan PPATK, menjadi kunci untuk memastikan kebijakan ini benar-benar efektif.

Judi online bukan hanya merusak ekonomi keluarga, tetapi juga menghancurkan nilai moral masyarakat yang seharusnya mengedepankan integritas dan kejujuran. Pemerintah Prabowo menanggapi hal ini dengan langkah tegas, karena ancaman judi online telah menyentuh banyak aspek kehidupan.

Pemberantasan judi online menjadi prioritas, tidak hanya untuk menghentikan kerugian materiil yang ditimbulkan, tetapi juga untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk yang dapat menggerogoti masa depan mereka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa judi online adalah ancaman besar yang merusak moral dan ekonomi bangsa. Sebagai tindak lanjut, jajaran kepolisian telah meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat strategi pemberantasan judi online.

Pemetaan jalur masuk narkoba, penindakan terhadap kampung-kampung narkoba, dan modus kejahatan baru merupakan langkah utama dalam menangani ancaman ini. Polri siap mendukung penuh visi Presiden Prabowo dan menjalankan program kerja yang akan membawa bangsa Indonesia pada kemajuan yang lebih baik.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) juga berperan aktif dalam pemberantasan judi online. Menteri Meutya Hafid, yang melanjutkan perjuangan pendahulunya, menyampaikan komitmennya untuk memberantas judi online yang terbukti merugikan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kemenkomdigi berfokus pada pemberantasan judi online dan perlindungan data pribadi masyarakat. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), transaksi judi online yang mencapai triliunan rupiah telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kemenkomdigi juga berupaya untuk meningkatkan pengawasan digital dan memberikan perlindungan terhadap privasi warga negara.

Upaya pemberantasan judi online tidak hanya dilihat sebagai langkah preventif terhadap kejahatan siber, tetapi juga sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk melindungi moralitas dan masa depan bangsa.

Komitmen Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk memberantas judi online mencerminkan prioritas pemerintah dalam melindungi generasi muda dan menjaga visi Indonesia Emas 2045.

Dengan langkah-langkah yang terukur, koordinasi yang kuat antar-instansi, dan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah bertekad untuk mengatasi ancaman judi online yang semakin berkembang.

Penanggulangan judi online membutuhkan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Keberhasilan dalam pemberantasan judi online akan membawa dampak yang sangat besar bagi kesejahteraan sosial dan moral bangsa Indonesia.

Tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, langkah-langkah yang diambil pemerintah tidak akan maksimal. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap elemen bangsa untuk bersatu mendukung upaya pemberantasan judi online yang saat ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga moralitas dan stabilitas perekonomian.

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen dan kesiapan untuk menghadapi ancaman judi online yang semakin berkembang. Dengan langkah-langkah strategis dan koordinasi yang solid antar lembaga, Indonesia berpotensi untuk mengatasi masalah ini dengan efektif.

Keberhasilan dalam pemberantasan judi online tidak hanya akan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam membangun generasi muda yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Pemberantasan judi online menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga moral bangsa, melindungi masa depan, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur kemajuan menuju Indonesia Emas 2045.

)* Penulis adalah  kontributor Persada Institute

Oleh: Kanaya Putri Ashari )*

Jelang Pilkada serentak 2024, pemerintah Indonesia semakin fokus pada upaya memperkuat pengamanan demi mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolkam) telah membentuk Desk pilkada yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hal ini merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai lembaga, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan sejumlah kementerian lainnya. Desk pilkada bertujuan untuk memastikan jalannya pemilihan berjalan lancar, aman, dan menghindari terjadinya sengketa yang bisa merusak demokrasi.

Langkah pembentukan Desk pilkada ini merupakan bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya. Menurut Menko Polkam, Budi Gunawan, keberadaan Desk pilkada tidak hanya untuk memastikan Pilkada berlangsung secara aman dan adil, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Melalui koordinasi antar lembaga yang solid, pemerintah bertujuan mencapai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 81,69 hingga 85,23 pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI telah merilis Indeks Kerawanan Pilkada 2024 yang menunjukkan bahwa ada 21 provinsi yang rawan terhadap potensi konflik, dengan 15 provinsi di antaranya teridentifikasi memiliki kerawanan tinggi. Kerawanan ini termasuk bentrok antarpendukung calon, konflik politik di kalangan elite, hingga kemungkinan konflik bersenjata di Papua. Untuk mengantisipasi hal ini, kolaborasi antar lembaga, seperti TNI, Polri, dan BIN, diharapkan dapat meminimalkan eskalasi ketegangan yang berpotensi mengganggu keamanan nasional.

Menko Polkam Budi Gunawan juga mengingatkan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat daerah. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi kebijakan pemerintah pusat yang mengutamakan ketertiban dan keamanan. Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Pilkada serentak 2024 dapat menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi sekaligus memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

Selain itu, upaya pengamanan Pilkada juga didukung oleh para anggota DPR, termasuk Wakil Ketua Komisi II, Zulfikar Arse Sadikin, yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk Desk pilkada. Menurutnya, Desk pilkada merupakan alat yang efektif untuk mengantisipasi dan menangani potensi konflik yang mungkin terjadi selama masa transisi pemerintahan. Dengan koordinasi yang kuat antar lembaga terkait, ia meyakini bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan adil.

Guna mendukung hal tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pengawasan di daerah-daerah yang berisiko tinggi. Dalam hal ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Kemendagri telah menyiapkan ‘situation room‘ untuk memonitor potensi masalah yang bisa timbul. Langkah tersebut diharapkan dapat menangani persoalan lebih dini, baik itu terkait dengan netralitas ASN, isu disqualifikasi calon, maupun potensi politik SARA yang bisa memicu kerusuhan.

Bima Arya menambahkan bahwa pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada serentak 2024 berjalan tanpa ada kecurangan atau gangguan yang merusak proses demokrasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketenangan selama Pilkada juga dianggap sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kedamaian di lingkungan mereka, menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan politik, serta mendukung terciptanya pemilihan yang bersih dan demokratis.

Pemerintah juga telah mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mempersiapkan wilayah masing-masing dengan baik guna menghindari potensi konflik. Sebagaimana diungkapkan oleh Budi Gunawan, langkah tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas politik di seluruh daerah. Kepala daerah diharapkan untuk menjaga keseimbangan politik lokal dan memastikan bahwa jalannya Pilkada dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya ketidakpuasan yang berujung pada kerusuhan.

Upaya pengamanan dan pencegahan konflik dalam rangka Pilkada serentak 2024 menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam mengelola proses demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pembentukan Desk pilkada merupakan salah satu langkah strategis yang diambil sebagai simbol keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan aman dan tanpa gangguan.

Dengan keberadaan Desk pilkada, diharapkan proses pemilihan tidak hanya terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menciptakan hasil yang dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Indonesia.

Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang bagi pemilih untuk menentukan pemimpin daerah mereka, tetapi juga menjadi ujian besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Proses pemilihan ini diharapkan dapat berjalan lancar, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang pada akhirnya menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan nasional di masa depan. Dalam situasi seperti ini, pengamanan yang efektif menjadi salah satu kunci utama dalam menjamin kelancaran seluruh tahapan Pilkada, sehingga tidak ada potensi gangguan yang dapat merusak kualitas demokrasi yang sedang berjalan.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, termasuk pembentukan Desk pilkada dan pengawasan yang ketat terhadap potensi kerawanan yang dapat muncul di lapangan, diharapkan Pilkada serentak 2024 akan dapat dijalankan dengan sukses tanpa hambatan yang berarti. Diharapkan melalui proses ini, semakin tumbuh kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu dan pembangunan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Berhasil Turunkan Transaksi, Strategi Presiden Prabowo Efektif Perangi Judol

Jakarta – Di era pemerintahan Prabowo, upaya pemberantasan judi online (judol) terus digencarkan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa transaksi judi online diprediksi akan menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ya, (transaksi judol) ada kecenderungan menurun,” kata Ivan

Menurutnya, pada tahun sebelumnya, transaksi mencapai angka Rp 327 triliun.

“Prediksi kami, angka agregat transaksi judol sepanjang tahun 2024 akan di bawah tahun lalu yang Rp 327 triliun,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam mengurangi praktik ilegal tersebut, termasuk pengawasan yang semakin ketat terhadap transaksi mencurigakan.

Selain itu, dukungan penuh terhadap pemberantasan judi online juga datang dari TNI. Wakil Inspektur Jenderal TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa pihaknya semakin serius menangani persoalan judi online, terutama di kalangan prajurit.

Ia menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan satuan siber di berbagai level untuk memantau dan mencegah aktivitas judi online yang dilakukan oleh prajurit.

“Kita tahu semua mudah sekali membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Saringannya dilakukan di satuan siber TNI, tetapi tentu tidak bisa 100 persen, karena jumlah prajurit cukup besar dan penggunaan gawai sangat masif,” ungkap Alvis.

Menurutnya, arahan untuk menghindari judi online telah disampaikan oleh pimpinan dari tingkat Mabes hingga ke satuan di bawah.

Alvis menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mengedukasi prajurit agar bijak dalam menggunakan gawai.

“Kami terbitkan tulisan di majalah, kami lakukan banyak hal untuk mencegah penyalahgunaan gawai ini,” ujar Alvis.

Ia berharap dengan adanya edukasi ini, prajurit TNI bisa lebih sadar akan bahaya judi online dan menghindari penggunaannya.

Lebih lanjut, Alvis menjelaskan bahwa TNI memanfaatkan sumber daya yang ada seperti Satuan Siber TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Pussansiad), serta satuan siber dari TNI AL dan TNI AU.

“Langkah awal kami adalah melihat seberapa besar sebenarnya angka tersebut,” paparnya.Jakarta – Di era pemerintahan Prabowo, upaya pemberantasan judi online (judol) terus digencarkan dengan melibatkan berbagai pihak.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa transaksi judi online diprediksi akan menurun pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ya, (transaksi judol) ada kecenderungan menurun,” kata Ivan

Menurutnya, pada tahun sebelumnya, transaksi mencapai angka Rp 327 triliun.

“Prediksi kami, angka agregat transaksi judol sepanjang tahun 2024 akan di bawah tahun lalu yang Rp 327 triliun,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah dalam mengurangi praktik ilegal tersebut, termasuk pengawasan yang semakin ketat terhadap transaksi mencurigakan.

Selain itu, dukungan penuh terhadap pemberantasan judi online juga datang dari TNI. Wakil Inspektur Jenderal TNI, Mayjen TNI Alvis Anwar, menegaskan bahwa pihaknya semakin serius menangani persoalan judi online, terutama di kalangan prajurit.

Ia menjelaskan bahwa TNI telah mengerahkan satuan siber di berbagai level untuk memantau dan mencegah aktivitas judi online yang dilakukan oleh prajurit.

“Kita tahu semua mudah sekali membuka aplikasi-aplikasi tersebut. Saringannya dilakukan di satuan siber TNI, tetapi tentu tidak bisa 100 persen, karena jumlah prajurit cukup besar dan penggunaan gawai sangat masif,” ungkap Alvis.

Menurutnya, arahan untuk menghindari judi online telah disampaikan oleh pimpinan dari tingkat Mabes hingga ke satuan di bawah.

Alvis menambahkan bahwa berbagai langkah telah diambil untuk mengedukasi prajurit agar bijak dalam menggunakan gawai.

“Kami terbitkan tulisan di majalah, kami lakukan banyak hal untuk mencegah penyalahgunaan gawai ini,” ujar Alvis.

Ia berharap dengan adanya edukasi ini, prajurit TNI bisa lebih sadar akan bahaya judi online dan menghindari penggunaannya.

Lebih lanjut, Alvis menjelaskan bahwa TNI memanfaatkan sumber daya yang ada seperti Satuan Siber TNI, Badan Intelijen Strategis (BAIS), Pusat Sandi dan Siber TNI AD (Pussansiad), serta satuan siber dari TNI AL dan TNI AU.

“Langkah awal kami adalah melihat seberapa besar sebenarnya angka tersebut,” paparnya.

Kepri – Pilkada Serentak 2024 diharapkan menjadi momen penting bagi perubahan dalam pemerintahan lokal di seluruh Indonesia.

Salah satunya adalah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di mana Gubernur H. Ansar Ahmad menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mendukung kelancaran proses pemilihan.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk bersama-sama kita sukseskan Pilkada serentak 2024 ini. Mari kita wujudkan pemilihan yang damai, jujur, dan adil demi masa depan Kepulauan Riau yang lebih baik,” ujar Gubernur Ansar Ahmad.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan proses pemilihan yang transparan dan berintegritas.

Pilkada 2024 juga menjadi kesempatan penting untuk memilih pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi daerah, termasuk di Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan Pilkada berjalan dengan penuh integritas dan profesionalisme, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Di sisi lain, Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sumsel), Bagindo Togar, mengatakan bahwa Pilkada 2024 akan menjadi momentum penting untuk perubahan.

Menurutnya, perkembangan pembangunan di Provinsi Sumsel dalam lima tahun terakhir menunjukkan stagnasi, sehingga momen Pilkada ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan.

“Memang terkesan menjadi sulit bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya guna mendapatkan pemimpin pemerintahan provinsi ini, sebab 5 tahun terakhir daerah ini stagnan pembangunannya,” kata Bagindo.

Ia menilai, sebagai calon pemimpin Bumi Sriwijaya, para paslon gubernur dan wakil gubernur setidaknya mampu memberikan garansi dan komitmen terhadap pembangunan Sumsel.

Sementara itu, Simon Batmomolin, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemuda Lelemuku (HIMAPEL) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Ambon, berharap masyarakat KKT dapat memanfaatkan momen Pilkada dengan bijak.

“Bukan karena uang seratus dua ratus ribu, yang pada akhirnya membawa kesengsaraan selama lima tahun,” tegas Simon.

Ia menekankan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki pengalaman nyata dan pemahaman mendalam tentang permasalahan daerah untuk menciptakan perubahan yang berarti, terutama dalam mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih melanda KKT.

Pemerintahan Presiden RI kedelapan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen nyata dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan berinfrastruktur modern.

Berbagai proyek strategis dirancang untuk menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang berkelanjutan dan berteknologi canggih.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp27,8 triliun untuk 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk enam bidang strategis, termasuk sarana dan prasarana yang mendapatkan porsi terbesar.

Bukan hanya itu, namun dirinya juga menyampaikan bagaimana arahan Presiden Prabowo yang menginginkan agar pembangunan IKN bisa berjalan dengan lancar untuk menjadikannya kota modern penuh fasilitas canggih.

“Presiden Prabowo berharap pembangunan IKN dapat rampung dalam 4 hingga 5 tahun, menjadikannya kota modern pertama di Indonesia dengan berbagai fasilitas canggih,” ujar AHY.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Muhammad Ali Berawi, menegaskan bahwa inovasi seperti Autonomous Rail Transit (ART) menjadi salah satu wujud nyata pengembangan transportasi publik berbasis teknologi.

Kereta otonom tersebut telah diuji coba di kawasan pusat pemerintahan IKN.

“Meski sistem otonomnya telah berfungsi, beberapa penyempurnaan masih diperlukan untuk memastikan keandalan dan keamanan teknologi tersebut di lapangan,” ungkap Ali Berawi.

Selain itu, tiang listrik pintar yang dapat berfungsi sebagai pusat informasi publik juga sedang dikembangkan untuk mempermudah mobilitas masyarakat.

Komitmen membangun infrastruktur yang nyaman dan berkelanjutan juga terlihat melalui dukungan sektor swasta.

Presiden Direktur PT Bernadi Utama, Aquinas Adipraja Rulan, mengungkapkan pihaknya telah mendistribusikan 1.500-unit alat pemanas air listrik ke sejumlah rusun di IKN.

“Langkah ini mendukung target pemerintah menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan modern bagi ASN serta aparat Polri di Ibu Kota Nusantara,” jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan IKN diarahkan untuk menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan, nyaman huni, dan mendukung kesejahteraan seluruh warga.

Melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, visi besar ini terus diwujudkan demi menghadirkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan Indonesia.

Lima, Peru – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto berhasil menorehkan kesuksesan besar dalam kunjungan kerjanya ke Peru sebagai Keynote Speaker dalam acara APEC CEO Summit 2024. Acara bergengsi yang diselenggarakan di Gran Teatro Nacional ini menjadi ajang strategis bagi Prabowo untuk memperkenalkan Indonesia, membangun kemitraan baru, serta mengajak dunia usaha global berinvestasi di tanah air.

Dalam pidatonya yang berjudul “People, Business, Prosperity”, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara negara-negara anggota APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) untuk mempercepat pemerataan ekonomi di kawasan Pasifik.

“Saya sangat senang hadir di KTT APEC 2024 untuk memperbarui kontak, memperkenalkan diri, serta mengundang kerja sama di antara Anda semua,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.

Presiden RI ke-8 itu menyoroti potensi luar biasa yang dimiliki kawasan Pasifik. Ia menyebutkan bahwa kawasan ini adalah salah satu wilayah paling dinamis di dunia, dengan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Prabowo.

Prabowo juga menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dan iklim investasi yang menguntungkan bagi dunia usaha. Sebagai seorang pengusaha yang berpengalaman,

“Untuk menciptakan iklim ekonomi yang stabil, dunia usaha memerlukan sistem hukum yang jelas dan terjamin,” tuturmya.

Presiden Prabowo bertekad untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bisnis di Indonesia dengan menawarkan peluang investasi yang menguntungkan dan terjamin.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak para pemimpin dunia bisnis untuk melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi besar dan banyak peluang. Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis dan saya berkomitmen untuk melindungi setiap investasi yang masuk,” lanjutnya.

Pesan ini mendapat sambutan positif dari para peserta APEC CEO Summit, yang melihat Indonesia sebagai pasar yang sedang berkembang pesat dan stabil secara politik.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mendorong perekonomian Indonesia agar semakin merata di seluruh pelosok tanah air. Indonesia, yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa dan tersebar di ribuan pulau, membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dalam pemerataan pembangunan.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah disepakati dalam KTT APEC 2024, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka peluang investasi yang lebih besar bagi masa depan perekonomian Indonesia

Bali – Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan peningkatan kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moriza, saat meninjau pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung di Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk mendampingi pelaku UMKM agar dapat naik kelas baik dari sisi skala usaha maupun pangsa pasar.

“Untuk mengangkat UMKM ini bukan pekerjaan gampang. Kami harus beri bimbingan dan pengetahuan,” kata Helvi Yuni Moriza dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama dalam peningkatan kelas UMKM antara lain terkait permodalan dan akses pasar. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian UMKM berupaya mempermudah akses pelaku UMKM untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga yang lebih murah dan syarat yang lebih mudah.

Helvi juga menambahkan bahwa banyak pelaku UMKM yang berpotensi besar namun terbentur oleh persyaratan administrasi, khususnya terkait legalitas usaha. Persyaratan ini sering menjadi kendala ketika pelaku UMKM mengakses pembiayaan melalui lembaga perbankan.

Sebagai solusi, pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM yang teridentifikasi dapat diberikan dukungan yang lebih konkret dan didorong agar mereka dapat naik kelas. Selain itu, Helvi menekankan pentingnya akses pasar yang lebih luas untuk pelaku UMKM, salah satunya melalui platform dagang daring (marketplace) berbasis digital.

“Yang dialami UMKM itu adalah modal kemudian akses pasar. Ketika ditanya terkait pasar, artinya itu (lapak dagang online) memang harus menjadi mitra UMKM,” ungkapnya.

Pameran UMKM Mikroex Summit 2024 yang berlangsung hingga Minggu (17/11) ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dengan GoTo, menghadirkan 19 UMKM mitra yang telah menjalani transformasi digital.

Dalam acara ini, GoTo turut berperan penting dalam mendorong transformasi digital UMKM di Indonesia, guna mempercepat peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 65,5 juta unit usaha, atau sekitar 99 persen dari total keseluruhan unit usaha di tanah air. Peningkatan kelas UMKM menjadi fokus utama pemerintah untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

MALANG – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Polresta Malang Kota yang berinisiatif memberikan edukasi langsung kepada para pelajar tingkat SMP. Melalui pendekatan ini, edukasi tentang bahaya narkoba, judi online, dan keselamatan berkendara disampaikan secara langsung oleh aparat kepolisian. Pada kesempatan terbaru, tim dari Polresta Malang Kota mengunjungi dua sekolah, yaitu SMPN 7 dan SMPN 22 Malang, untuk berdialog langsung dengan siswa. Langkah ini dianggap efektif untuk meningkatkan kesadaran dan membentengi generasi muda dari pengaruh negatif yang mengintai.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. “Edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan akan terus diadakan secara konsisten di kalangan remaja. Harapannya, dengan pengetahuan yang diberikan, para pelajar dapat lebih waspada dan memahami bahaya narkoba, judi online, serta pentingnya keselamatan berkendara,” ujar Kombes Pol Nanang.

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode dialog interaktif, di mana para siswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung terkait topik-topik yang dibahas. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk berbicara tentang persoalan yang mungkin mereka alami atau saksikan di lingkungan mereka. Langkah ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa lebih terbuka dan berani bertanya atau mengungkapkan opini mereka, yang nantinya dapat menjadi bekal penting dalam mengambil sikap di masa depan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Natuna, melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Kesbangpol Natuna, Toni Yulifandri, menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam mencegah penyebaran narkoba di kalangan generasi muda. “Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Melalui kegiatan ini, kami berharap agar para pelajar dapat memahami dampak negatif narkoba dan menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan informasi ini kepada teman-temannya,” ujar Toni.

Menurut Toni, sosialisasi ini juga merupakan bagian dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari aksi ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dengan melibatkan semua pihak, termasuk generasi muda yang berada di bangku sekolah. “Kami berharap, melalui kegiatan ini, para pelajar dapat menjadi agen perubahan yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka,” lanjutnya.

Program sosialisasi dan edukasi ini menjadi strategi jitu untuk mencegah penyebaran narkoba dengan mengedukasi para siswa mengenai bahayanya. Selain narkoba, edukasi ini juga mencakup bahaya judi online dan pentingnya keselamatan berkendara, yang juga menjadi isu krusial di kalangan remaja. Dengan keterlibatan sekolah, pemerintah, dan pihak kepolisian, upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi generasi muda.

Langkah-langkah preventif melalui edukasi di sekolah ini diyakini akan memberi dampak positif dalam jangka panjang. Para siswa diharapkan dapat menyerap informasi dan menjadi agen perubahan, yang mampu menyebarluaskan pemahaman akan bahaya narkoba dan ancaman lainnya kepada teman-temannya. Edukasi di lingkungan pendidikan menjadi salah satu cara efektif dalam membangun benteng perlindungan bagi generasi muda dari pengaruh negatif yang merugikan masa depan mereka.

Oleh: Firman Alif )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari komitmennya untuk menjaga keamanan dan kebaikan masyarakat Indonesia. Upaya ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, dengan koordinasi yang sangat erat, untuk menanggulangi peredaran narkoba di seluruh penjuru tanah air.

Sebagai langkah nyata dalam upaya pemberantasan ini, pemerintah telah membentuk desk narkoba, sebuah wadah yang mengkoordinasikan berbagai pihak dalam menangani masalah narkoba secara lebih terstruktur dan efektif. Desk narkoba bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), kementerian terkait, serta masyarakat, untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pembentukan desk narkoba juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan dan rehabilitasi. Melalui desk narkoba, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, memantau perkembangan situasi secara lebih efisien, serta melaksanakan program-program pencegahan dan rehabilitasi bagi korban narkoba. Selain itu, desk narkoba juga berfungsi untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam memerangi jaringan internasional yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang memimpin desk pemberantasan narkoba, memastikan bahwa pemberantasan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga saja, tetapi melibatkan 24 kementerian dan lembaga negara. Dalam upaya ini, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) berperan sebagai pengarah pengendali, sedangkan Kapolri bertindak sebagai ketua desk dan Kabareskrim sebagai ketua harian. Pendekatan ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia.

Sementara itu, keberhasilan dalam pemberantasan narkoba memerlukan langkah-langkah terpadu dan berkesinambungan. Salah satunya adalah pengembangan intelijen yang kuat dan efektif. Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, dalam rapat pimpinan terbatas yang digelar di Bogor, Jawa Barat, menekankan perlunya integrasi antara intelijen manusia (human-intel) dan teknologi intelijen (techno-intel) untuk menciptakan analisis yang lebih akurat dan efektif. Untuk itu, BNN berkomitmen untuk terus mencetak intelijen yang berkualitas, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain guna memperkuat upaya pemberantasan narkotika.

Upaya pencegahan melalui intelijen juga harus diimbangi dengan program rehabilitasi yang komprehensif bagi para pengguna narkoba. BNN memiliki dua pendekatan utama dalam program rehabilitasi, yaitu rehabilitasi sukarela dan wajib. Dalam hal ini, BNN berupaya untuk memastikan agar pusat rehabilitasi bekerja dengan baik dan bebas dari praktik penyalahgunaan. Pemerintah juga mendorong agar masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melaporkan diri secara sukarela untuk mendapatkan bantuan, dengan harapan dapat menanggulangi masalah narkoba dari akar rumput.

Pendekatan multidimensi dalam pemberantasan narkoba ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Marthinus Hukom juga menyarankan agar BNN memperkuat kolaborasi dengan hukum adat di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Hukum adat dinilai efektif dalam membangun kesadaran diri masyarakat tentang bahaya narkoba, sementara hukum positif berperan dalam penegakan aturan yang lebih tegas.

Dalam hal penindakan hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemimipas) juga berperan penting dalam pemberantasan narkoba, terutama dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu langkah tegas yang diambil oleh Kemimipas adalah pemindahan narapidana kasus narkoba berisiko tinggi ke Nusakambangan. Pemindahan ini dilakukan dengan pengawasan ketat, dan tujuannya adalah untuk menjaga integritas sistem Lapas serta memutus rantai jaringan narkoba yang mungkin berkembang di dalam penjara. Hal ini juga menjadi pesan tegas bagi pelaku kejahatan narkoba yang mencoba memanfaatkan sistem Lapas dan Rumah Tahanan untuk menjalankan operasional bisnis narkotika mereka.

Kadivpas Kanwil Kemimipas Banten, Jalu Yuswa Panjang, menjelaskan bahwa pemindahan narapidana ke Nusakambangan bertujuan untuk menciptakan lingkungan Lapas dan Rutan yang lebih aman. Ia menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya nyata pemerintah untuk menjaga integritas Lapas dan memastikan bahwa bandar narkoba tidak memiliki ruang gerak untuk melanjutkan tindakannya. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat di Nusakambangan, diharapkan rantai distribusi narkoba di dalam penjara dapat diputus.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah strategis yang diambil, pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas narkoba, menjaga integritas aparat penegak hukum, dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika. Pendekatan yang menyeluruh, mulai dari penguatan intelijen hingga rehabilitasi, serta pengawasan ketat terhadap sistem pemasyarakatan, menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan narkoba yang berkelanjutan.

Selain itu, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam memerangi narkoba menunjukkan keseriusan dalam melindungi generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh narkotika, serta memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan sehat. Dengan terus menggencarkan pemberantasan narkoba di semua lini, pemerintah Indonesia berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih bebas dari ancaman narkoba, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

)* Kontributor Gerakan Anak Muda Anti Madat (GERAM)