Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat meski dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional guna memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Nusantara. Melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan pasar domestik, optimalisasi potensi daerah, serta percepatan investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwaekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, perekonomian Indonesia banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, menjaga agar konsumsi domestik tetap tumbuh dan didorong menjadi sangat penting.

Kebijakan yang pro-domestik, seperti yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya berfokus pada pengendalian impor, tetapi juga melibatkan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, pasar domestik akan lebih terisi oleh industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat ekonomi lokal. Penguatan pasar domestik ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain penguatan konsumsi domestik, pemerintah tengah memperbaiki berbagai hambatan struktural yang selama ini mengganggu kinerja industri domestik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penindakan terhadap barang-barang ilegal yang menekan industri dalam negeri. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem layanan investasi satu pintu (one-stop service), yang selama ini dinilai belum optimal, sehingga membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing.

Pemerintah kini telah membentuk task force the bottlenecking yang bertugas untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia usaha. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi agar lebih ramah bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun asing. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan, jika perlu, akan ada langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang tidak dapat meningkatkan kinerja, termasuk direksi dari lembaga-lembaga yang tidak mampu memenuhi ekspektasi.

Pasar domestik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap barang ilegal, termasuk pakaian bekas yang diselundupkan, menjadi langkah penting untuk melindungi pasar domestik dari produk asing yang masuk dengan harga lebih murah. Langkah-langkah semacam ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengusaha domestik dapat bersaing dengan adil di pasar lokal.

Pemerintah juga secara aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Misalnya, melalui program Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS), yang mendorong pertumbuhan belanja digital dan peningkatan transaksi produk lokal. Inisiatif semacam ini membantu memperkuat posisi produk lokal dalam pasar domestik dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.

Selain penguatan pasar domestik, dorongan terhadap investasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Dalam target investasi yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, Rosan Roeslani, Indonesia berusaha menarik investasi sebesar Rp13.032 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan hilirisasi sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas sektor-sektor ekonomi yang penting, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan fokus pada investasi yang masuk ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia tidak hanya akan memperkuat daya saingnya di tingkat internasional, tetapi juga memastikan pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 2025 dan terus bergerak menuju angka 8% dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan ini, konsistensi kebijakan dan reformasi struktural menjadi faktor kunci. Seperti yang dikatakan oleh Purbaya, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tercapai jika ada keseimbangan antara fiskal, investasi, dan penguatan pasar domestik.

Reformasi di sektor perdagangan dan investasi yang dilakukan pemerintah juga sejalan dengan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan penguatan sektor domestik dan investasi yang tepat sasaran, ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh secara inklusif, memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sektor UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi. UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional. Dengan dukungan berupa pembiayaan, kemudahan regulasi, dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing di pasar global.

Dengan 90% aktivitas ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, fokus pada penguatan pasar dalam negeri menjadi langkah strategis yang semakin relevan. Dukungan konsumsi nasional yang solid memberikan ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya tetap stabil, tetapi juga terus melaju dan mencetak pertumbuhan yang lebih baik ke depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Sari Ametrina )*

Komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapatkan penguatan melalui penambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini tidak hanya menegaskan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat rentan yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program rumah subsidi yang diperkuat dengan alokasi BSPS menjadi bagian penting dari strategi memperluas akses hunian yang aman, sehat, dan terjangkau di berbagai daerah.

Dalam sejumlah kunjungan kerja serta pernyataan tokoh-tokoh terkait, terlihat bahwa pemerintah pusat terus melakukan upaya menyeluruh untuk memastikan setiap program perumahan berjalan efektif hingga tingkat daerah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Nofriady Eka Putra, menegaskan bahwa daerah tersebut dipastikan memperoleh BSPS untuk tahun 2026, dengan total sasaran mencapai 1.600 unit rumah tidak layak huni. Nofriady menggambarkan bahwa angka tersebut merupakan hasil konsolidasi usulan daerah, yang selanjutnya mendapatkan verifikasi dari pemerintah pusat.

Program BSPS yang menyasar 1.600 unit di Kota Serang memiliki nilai anggaran sekitar Rp32 miliar, dengan rata-rata kebutuhan material mendekati Rp20 juta untuk setiap unit. Pendekatan penyaluran yang dilakukan pemerintah pusat melalui bentuk material bangunan, bukan dana tunai, kembali mencerminkan ketelitian dalam menjaga ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan bantuan. Sebaran penerima yang merata di seluruh kecamatan juga memperkuat harapan bahwa peningkatan kualitas hunian akan memberikan dampak sosial yang luas, tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Pernyataan Nofriady menggambarkan keyakinan bahwa program ini bukan sekadar bantuan, tetapi sebuah intervensi strategis yang mengangkat standar hidup masyarakat Serang secara keseluruhan.

Di sisi lain, dinamika serupa berlangsung di Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah kabupaten tersebut baru saja menerima kunjungan kerja jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Sri Haryati. Dalam rangkaian kegiatan itu, kementerian menyerahkan bantuan BSPS sekaligus meninjau pelaksanaan program rumah subsidi di lapangan. Melalui sudut pandang Sri Haryati, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat saat ini semakin menaruh perhatian terhadap pemetaan persoalan perumahan secara langsung di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, termasuk rumah subsidi, benar-benar tepat guna dan dapat dioptimalkan masyarakat.

Sri Haryati juga menyampaikan pandangannya bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bukan hanya target angka, melainkan strategi pembangunan nasional yang memiliki efek berantai bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat menilai bahwa akses terhadap hunian layak berperan besar dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kehadiran BSPS dipandang sebagai upaya penting dalam memperkuat fondasi program rumah subsidi di berbagai wilayah.

Komitmen ini turut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menilai bahwa dukungan pemerintah pusat melalui berbagai bantuan perumahan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tabanan telah berhasil membangun sekitar 1.000 unit rumah melalui kerja sama dengan pengembang, baik untuk rumah subsidi maupun non-subsidi. Dirga memandang bahwa tambahan BSPS sebanyak 31 unit yang diterima daerahnya bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bukti keberlanjutan kolaborasi pusat-daerah untuk mendukung program besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan rumah rakyat.

Selain itu, kehadiran kementerian secara langsung ke berbagai daerah menjadi indikator penting dari pendekatan pemerintahan Prabowo yang mengedepankan pemetaan masalah secara faktual. Dengan melihat langsung kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa program rumah subsidi dan BSPS tidak berjalan secara administratif semata, tetapi benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta pengembang, termasuk memaksimalkan skema pembiayaan seperti FLPP.

Dengan semakin banyaknya daerah yang menerima BSPS, termasuk Serang dan Tabanan, terlihat bahwa pemerintah sedang mengarahkan perhatian besar pada penyelesaian persoalan perumahan sebagai bagian dari pembangunan manusia. Hunian layak dinilai sebagai salah satu pondasi penting untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memperkuat daya saing masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui peningkatan bantuan stimulan dan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, pemerintah memastikan bahwa program rumah subsidi dan perbaikan kualitas hunian tidak sekadar menjadi agenda, tetapi sebuah gerakan nasional untuk pemerataan kesejahteraan.

Komitmen pemerintah pusat dalam menambah alokasi BSPS, memperluas jangkauan rumah subsidi, serta memperkuat kolaborasi antar-lembaga menunjukkan bahwa agenda pembangunan perumahan sedang berada pada jalur yang tepat. Langkah ini memberikan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini menantikan hunian yang lebih layak, lebih aman, dan lebih manusiawi. Dengan dukungan yang berkesinambungan, program BSPS diyakini akan terus berkembang menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, sekaligus menjadi katalisator bagi keberhasilan target besar pembangunan perumahan nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Pemerintah mendorong peran aktif sektor swasta berkolaborasi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pemerataan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Buhari Sirait mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi backlog perumahan.

“Pembangunan rumah akan bisa diwujudkan apabila sektor swasta tumbuh kuat, sehat, dan produktif,” kata Buhari.

Program 3 Juta Rumah adalah salah satu agenda strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo), Jarot Warjito mengatakan pihaknya mengimbau agar para anggotanya memperbesar komitmen dalam ekosistem perumahan nasional, khususnya terhadap kontribusi pada Program 3 Juta Rumah.

“Ini menjadi amanah besar mengemban perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita se-Tanah Air yang belum memiliki hunian yang layak sehingga target pemerintah 3 juta rumah bisa tercapai,” tutur Jarot.

Jarot pun menyampaikan, kepengurusan baru akan bergerak cepat melalui program 100 hari kerja. Fokusnya adalah pada sentralisasi data anggota dan pemetaan kemampuan proyek berdasarkan kategori skala kecil, menengah, dan besar. Program tersebut merupakan bagian dari agenda besar organisasi bertajuk Sapta Cita Deprindo.

“Dengan adanya program Sapta Cita ini, kita harapkan tidak hanya internal organisasi Deprindo yang bertumbuh, tapi juga kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah, perbankan, serta asosiasi lain untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada saat ini,” katanya.

Sejalan dengan itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong Depindo untuk mengambil peran lebih besar dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

“Pengembang memiliki peran strategis dalam menjembatani instrumen fiskal negara agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata Heru.

Pemerintah menargetkan kolaborasi ini mampu menghadirkan lebih banyak pilihan rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau, akses pembiayaan mudah, serta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak dasar atas hunian layak.

Program 3 juta rumah menjadi upaya konkrit pemerintah dalam pemenuhan kepemilikan rumah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan swasta menjadi faktor penting untuk pencapaian kebutuhan hunian dan terwujudkan program rumah subsidi ini.

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang 2025. Berbagai program mulai dari subsidi administrasi, peningkatan kuota pembiayaan rumah subsidi, hingga penguatan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus digalakkan untuk memastikan semakin banyak keluarga dapat menikmati rumah yang aman dan terjangkau. Langkah ini menjadi strategi penting untuk menekan backlogperumahan nasional yang masih tinggi. Pemerintah terus bekerja secara sinergis bersama perbankan serta pelaku industri properti untuk memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar catatan SLIK bagi MBR bisa ditinjau kembali atau bahkan dihapuskan untuk kepemilikan rumah subsidi. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar dan negara harus hadir dengan memberikan perlindungan serta kemudahan, bukan justru menciptakan hambatan yang berat bagi rakyat kecil. Pemerintah telah memberikan dukungan besar terhadap Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan anggaran Kementerian PKP hingga 100 persen dan perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Pemerintah juga telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, di mana lebih dari 220.000 unit rumah subsidi telah terealisasi hingga akhir November 2025.

Upaya memperluas akses rumah subsidi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh kebijakan progresif di tingkat daerah. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sidiq Prananto Sulistyo, mengatakan bahwa Program Gratispol merupakan salah satu terobosan penting untuk menghilangkan kendala biaya awal yang selama ini menjadi beban terberat bagi MBR. Melalui program ini, pemerintah provinsi menanggung seluruh biaya administrasi pembelian rumah subsidi, mulai dari jasa notaris, provisi bank, biaya PPAT, balik nama sertifikat, hingga biaya administrasi lain yang biasanya harus dibayar di muka. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bukti nyata keseriusan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses hunian layak yang lebih terjangkau dan inklusif.

Di sisi industri, dukungan dari para pengembang properti juga memainkan peran penting dalam mempercepat realisasi rumah subsidi. Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali, mengatakan bahwa gelaran REI Banten Property Expo 2025 menjadi momentum untuk memastikan manfaat kebijakan pemerintah dapat tersalurkan secara optimal. REI Banten menargetkan realisasi pembiayaan hingga Rp150 miliar, tergantung pada kecepatan proses perbankan dalam menyelesaikan berkas-berkas KPR. Ia juga menyoroti berbagai kebijakan pro-MBR dari pemerintah pusat seperti BPHTB dan PBG nol rupiah di delapan kabupaten/kota di Banten, suku bunga flat KPR 5 persen, serta subsidi uang muka Rp4 juta. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan dorongan kuat terhadap kebangkitan sektor properti yang sempat tertekan akibat perlambatan ekonomi di awal tahun.

Perpaduan kebijakan pusat dan daerah serta partisipasi pelaku industri menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Rumah merupakan fondasi bagi stabilitas sosial, pendidikan keluarga hingga peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai instrumen dipersiapkan agar MBR dapat mengakses rumah layak dengan proses yang semakin sederhana, biaya yang lebih ringan, dan kualitas hunian yang sesuai standar. Kenaikan anggaran Kementerian PKP, peningkatan kuota FLPP, stimulus BSPS, hingga penguatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan menunjukkan arah kebijakan yang semakin inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rusun di berbagai kota besar, sehingga MBR dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan antara pusat kota dan daerah pinggiran sekaligus meningkatkan efisiensi biaya hidup masyarakat. Dengan memaksimalkan aset negara, rusun dapat dibangun lebih cepat dan terjangkau tanpa mengurangi standar kualitas.

Di tingkat daerah, program-program seperti Gratispol memperlihatkan bahwa inovasi daerah mampu melengkapi program nasional dalam menjawab tantangan lokal. Ketika biaya administrasi awal dihilangkan, proses pembelian rumah subsidi menjadi lebih mudah bagi MBR yang selama ini harus menabung bertahun-tahun hanya untuk memenuhi syarat awal pengajuan KPR. Beban masyarakat berkurang, daya beli meningkat, dan akses ke perumahan menjadi jauh lebih inklusif.

Sementara itu, peran sektor swasta juga menjadi pilar penting yang membuat ekosistem perumahan subsidi semakin kuat. Dengan pameran properti, edukasi pembiayaan, dan percepatan realisasi unit, para pengembang membantu memperluas informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses langsung ke berbagai pilihan hunian murah yang sesuai skema FLPP. Kombinasi antara kebijakan pemerintah dan gerak cepat pengembang inilah yang mendorong kebangkitan sektor properti di Banten dan berbagai daerah lain jelang akhir 2025.

Upaya menyediakan hunian layak bagi MBR kini memasuki fase yang lebih matang dan terukur. Pemerintah memberikan payung regulasi dan subsidi, pemerintah daerah menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan lokal, dan industri properti hadir sebagai mitra pembangunan yang ikut memperkuat akses masyarakat terhadap rumah layak. Ke depan, dengan sinergi yang semakin solid serta kebijakan yang konsisten, program subsidi dan FLPP diyakini akan tetap menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Upaya ini tidak hanya menjadi agenda jangka panjang, tetapi juga menjadi fokus utama dalam pembentukan ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan bahwa transisi menuju energi bersih harus didorong melalui generasi muda yang memiliki kompetensi dan inovasi di bidang kelistrikan serta energi terbarukan. Ia menegaskan bahwa energi baru terbarukan merupakan fondasi penting untuk mencapai target net zero emission 2060 sekaligus mendorong swasembada energi.

“Sebagai lulusan generasi muda yang mewarisi pengetahuan dan nilai penting dari ekosistem kelistrikan nasional. Negara berharap mampu berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong terciptanya energi bersih yang menjadi pilar masa depan Indonesia,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan Indonesia di masa mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa menghasilkan energi yang minim emisi. Menurutnya, transisi menuju energi baru terbarukan bukan hanya kebutuhan lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi.

“Generasi muda yang akan bekerja menghasilkan inovasi menuju net zero emission dan swasembada energi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ketahanan energi dan percepatan transisi energi sebagai prioritas nasional. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan energi yang berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan.

“Swasembada energi harus diwujudkan melalui kemampuan memproduksi, mendistribusikan, dan memastikan energi terjangkau oleh seluruh rakyat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, dukungan legislasi terhadap agenda swasembada energi juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian yang menilai bahwa percepatan transisi energi harus dilakukan bersamaan dengan penguatan produksi energi nasional agar Indonesia tidak bergantung pada impor.

“Persoalan energi nasional harus menjadi perhatian serius. Energi baru terbarukan dan diversifikasi energi perlu didorong lebih kuat untuk mendukung swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujar Ramson Siagian.

Menurutnya, meskipun upaya percepatan energi baru terbarukan terus digalakkan, kebutuhan BBM masih tinggi sehingga diperlukan peningkatan lifting minyak nasional untuk menjaga stabilitas energi. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antarinstansi juga perlu diperkuat agar implementasi kebijakan energi berjalan efektif dan tidak menghambat investasi.

Dalam menjaga konsistensi kecukupan kebutuhan energi nasional Ramson Siagian menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan energi nasional, terutama yang berhubungan dengan pencapaian swasembada energi berbasis energi baru terbarukan. Ia menekankan bahwa kemandirian energi bukan sekadar target teknis, tetapi simbol kedaulatan ekonomi bangsa.

Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, legislator, dan generasi muda, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan swasembada energi secara berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah terus mengakselerasi upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini dijalankan seiring kebijakan strategis untuk menjaga tingkat produksi di tengah transisi menuju energi bersih serta peningkatan kebutuhan energi domestik menjelang Indonesia Emas 2045.

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas suplai migas. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen penuh dalam meningkatkan produksi hulu guna mendukung target swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintah.

“Seluruh program strategis Pertamina dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” ujar Baron.

Ia menjelaskan bahwa strategi ganda tersebut mencakup optimalisasi bisnis legasi migas dan percepatan transisi menuju energi rendah karbon. Menurutnya, migas tetap memegang peran utama dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga berbagai inovasi, perbaikan operasional, dan penguatan investasi terus dilakukan di lini hulu.

Baron menyampaikan bahwa langkah ini telah menunjukkan hasil signifikan. Saat ini, tujuh anak usaha di bawah Subholding Hulu Pertamina, yakni Pertamina Hulu Energi (PHE), masuk dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis SKK Migas. Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat sektor hulu.

“Produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberikan nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Hingga Oktober 2025, Pertamina mencatatkan produksi migas sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari. Pencapaian ini dinilai menjadi bukti keberhasilan strategi perusahaan menghadapi tekanan global dan menurunnya produksi alamiah (decline rate) di berbagai lapangan tua.

Di tingkat operasional, berbagai anak usaha Pertamina juga memperkuat kinerja lapangan. Manager PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) Field, Widhiarto Imam Subarkah, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi produksi migas melalui penerapan teknologi baru serta inovasi operasional.

Salah satu capaian penting PHSS adalah performa Lapangan Mutiara dan Pamaguan di area Dondang yang berhasil mencapai produksi harian 3.600 barel minyak dan 2 juta standar kaki kubik gas sepanjang 2025. Kontribusi tersebut menyumbang sekitar 40 persen produksi minyak dan tujuh persen produksi gas PHSS.

“Penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam mempertahankan tingkat produksi migas perusahaan sejalan dengan komitmen PHE dan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi pembangunan dan masa depan Indonesia,” tuturnya.

Imam menambahkan bahwa pengembangan area Dondang memiliki tantangan teknis tersendiri. Lapangan Mutiara dan Pamaguan berada di wilayah dengan vegetasi rapat dan sebagian lokasi berada pada area badan air, sehingga memerlukan pendekatan operasional yang cermat dan adaptif terhadap lingkungan.

“Tantangan ini mendorong PHSS untuk menerapkan strategi operasi terintegrasi yang mengedepankan keselamatan, kepatuhan, serta lindungan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah turut memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan industri migas nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa sektor hulu migas masih menjadi penopang utama ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah percepatan transisi energi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, hingga reaktivasi sumur tua yang dinilai masih memiliki nilai ekonomis. Semua langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga ketersediaan energi nasional di tengah dinamika perubahan global.

Dengan kolaborasi pemerintah, BUMN energi, dan pelaku industri, Indonesia diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan bagi kebutuhan domestik dalam jangka panjang.

Oleh : Dimas Eko Pratama )*

Upaya mewujudkan swasembada energi merupakan agenda strategis yang sangat menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar berupa peningkatan kebutuhan energi nasional, fluktuasi harga komoditas global, hingga persoalan pasokan yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan berbagai asosiasi sektor energi menjadi langkah krusial untuk memastikan seluruh komponen pembangunan energi berjalan selaras. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat stabilitas pasokan dalam negeri, tetapi juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju kemandirian energi yang berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira menegaskan bahwa posisi kolaborasi antara pemerintah, industri, dan asosiasi kini semakin relevan di tengah dinamika kebutuhan energi nasional. Menurutnya, persoalan aktual terkait pasokan batu bara untuk PLN perlu disikapi dengan langkah bersama yang mengedepankan kesepahaman. Perbedaan kepentingan antara penyedia batu bara dan kebutuhan domestik harus dijembatani melalui mekanisme dialog dan koordinasi yang lebih intensif. Dengan kolaborasi yang kuat, titik temu harga yang ideal dan berkeadilan bagi semua pihak dapat ditemukan, sehingga keberlanjutan pasokan listrik nasional tetap terjaga.

Anggawira menekankan bahwa energi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan nasional ke depan. Pemerintah kini sedang mendorong optimalisasi sumber daya migas, minerba, hingga pengembangan potensi energi masyarakat sebagai strategi bisnis masa depan. Langkah ini bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem energi yang inklusif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam produksi energi baru. Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat ketahanan nasional di tengah volatilitas global.

Di sisi lain, dinamika pertambangan batubara juga memerlukan perhatian khusus agar tidak mengganggu keseimbangan pasokan dalam negeri dan orientasi ekspor. Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani, menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah dengan pihak industri menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ini. Menurutnya, tantangan terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), termasuk persoalan perizinan, perlu dihadapi secara bersama-sama agar kegiatan operasional pertambangan dapat berjalan lebih efektif. Harmonisasi regulasi dan kebijakan antarinstansi menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian usaha kepada para pelaku industri, sekaligus memastikan kebutuhan domestik tidak terabaikan.

Gita juga menyoroti bahwa sektor batubara masih menjadi tulang punggung penyediaan energi nasional, terutama bagi kebutuhan listrik. Oleh karena itu, kesinambungan produksi dan distribusi batubara harus dipastikan melalui kebijakan yang responsif terhadap perubahan situasi pasar global. Dukungan industri terhadap kebijakan pemerintah memainkan peran besar dalam menjaga ketersediaan pasokan domestik, terutama pada periode ketika terjadi kenaikan permintaan listrik nasional. Kolaborasi erat antara pemerintah dan industri memungkinkan adanya pengaturan yang lebih seimbang antara orientasi ekspor dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sementara itu, sektor minyak dan gas (migas) menghadapi tantangan berbeda, khususnya terkait penurunan produksi dan peningkatan kebutuhan energi fosil dalam jangka panjang. Executive Director Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong, menyatakan bahwa outlook migas Indonesia menunjukkan tren kenaikan kebutuhan minyak dan gas dalam beberapa dekade ke depan. Kondisi ini menuntut langkah strategis yang berpihak pada kepastian investasi, terutama untuk eksplorasi dan produksi. Tanpa dukungan regulasi yang adaptif, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor migas yang berdampak pada stabilitas energi nasional.

Marjolijn menambahkan bahwa kepastian kontrak jangka panjang antara pemerintah dengan industri menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan investasi. Revisi regulasi migas yang lebih komprehensif diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif serta menarik modal baru untuk kegiatan eksplorasi. Pemerintah juga perlu memastikan proses perizinan lebih efisien agar kegiatan operasional migas bisa berjalan tanpa hambatan administratif yang tidak perlu. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat fondasi industri migas nasional sekaligus menjaga ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.

Melihat seluruh dinamika tersebut, jelas bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada energi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai kebijakan yang mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi nasional. Industri dan asosiasi pun menunjukkan kesiapan untuk berperan aktif sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor energi yang lebih modern dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara semua pemangku kepentingan, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mengurangi ketergantungan energi dari luar negeri.

Upaya mencapai swasembada energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun industri, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Kesadaran publik dalam menggunakan energi secara efisien dan mendukung program-program pemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat kemandirian energi nasional. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui penghematan energi, pemanfaatan energi terbarukan skala rumah tangga, serta keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dukungan masyarakat akan memperkuat ekosistem energi nasional yang tangguh dan berorientasi pada masa depan.

)* Analis Kebijakan Energi Nasional.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi semakin nyata melalui serangkaian langkah strategis yang kini mendapat apresiasi luas. Pendekatan pembangunan sektor energi dilakukan melalui prinsip 4A, yaitu Availability, Accessibility, Affordability, dan Acceptability sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad mengatakan untuk mencapai 4A dimaksud maka Ditjen Migas bersama dengan stakeholder terkait terus mengupayakan langkah-langkah strategis mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas), hilirisasi, hingga penerapan transisi energi secara berkelanjutan untuk mewujudkan swasembada energi.

Dengan strategi tersebut, agenda menuju kemandirian energi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek pemerataan, keterjangkauan, serta keberlanjutan lingkungan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa energi tidak hanya tersedia, namun juga mudah diakses, terjangkau oleh masyarakat, dan selaras dengan kebijakan pembangunan rendah karbon.

Prinsip Availability diwujudkan melalui peningkatan produksi migas nasional. Pemerintah mendorong eksplorasi dan pengembangan sumur-sumur migas baru untuk memperbesar kapasitas domestik sekaligus memperpanjang umur cadangan energi nasional. Lifting migas dijaga konsisten, termasuk melalui revitalisasi blok-blok produksi utama. Langkah ini diperkuat oleh kebijakan hilirisasi yang memungkinkan optimalisasi sumber daya energi dalam negeri agar mampu mengurangi ketergantungan impor. Upaya ini tidak hanya menekan beban devisa, tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi nasional yang bergantung pada pasokan energi.

Sementara itu, prinsip Accessibility diterapkan melalui pembangunan infrastruktur energi, baik di sektor migas maupun kelistrikan. Akses energi diperluas ke berbagai wilayah agar hambatan geografis tidak lagi menjadi kendala distribusi. Penambahan jaringan transmisi, pembangunan pembangkit berbasis sumber daya lokal, serta modernisasi sistem energi dilakukan untuk memastikan energi dapat dinikmati secara merata. Pemerataan energi menjadi kunci pemerataan ekonomi, karena listrik dan bahan bakar merupakan penopang aktivitas industri, digitalisasi, hingga layanan publik.

Dalam kerangka Affordability, pemerintah memastikan investasi energi berjalan efisien sehingga biaya produksi dan distribusi dapat ditekan. Efisiensi tersebut berimplikasi pada harga energi yang lebih terjangkau oleh masyarakat. Keterjangkauan energi penting untuk menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan industri, dan memastikan sektor usaha mikro maupun rumah tangga dapat bergerak secara produktif. Sementara prinsip Acceptability menunjukkan bahwa setiap kebijakan energi harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan dapat diterima publik. Implementasi energi bersih, penurunan emisi, serta pengembangan biofuel menjadi bagian dari komitmen transisi energi bertahap.

Adapun, sederet upaya pemerintah bersama BUMN mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah ekspansi kilang hingga eksplorasi migas pun dinilai menjadi jalan menuju swasembada energi. Pengamat Ekonomi Bisnis, Acuviarta Kartabi mengatakan kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.Acuviarta mengatakan Pertamina juga harus terus meningkatkan kinerja, mulai dari hulu migas sampai hilir, distribusi. Hal ini termasuk melakukan inovasi energi baru terbarukan seperti biofuel, melihat semakin terbatasnya energi fosil.

Selain itu, upaya swasembada energi juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk PT Pertamina (Persero). Pertamina mampu menjaga produksi migas di atas 1 juta barrel setara minyak per hari (BOEPD). Pertamina juga meningkatkan cadangan migas baru untuk mendukung ketahanan energi secara berkelanjutan. Direktur Utama PT Pertamina (Persero),Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa Pertamina mencatat beberapa capaian, di antaranya temuan cadangan migas baru sebesar 724 juta barrel setara minyak (MMBOE) di wilayah kerja Rokan.

Capaian sektor energi dalam beberapa tahun terakhir menjadi penanda bahwa komitmen tersebut bukan sekadar wacana. Produksi migas nasional berhasil dijaga di atas satu juta barrel minyak setara per hari. Selain itu, ditemukan cadangan baru lebih dari tujuh ratus juta barrel setara minyak yang memperkuat proyeksi cadangan energi nasional untuk jangka panjang. Peningkatan cadangan ini menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melangkah menuju fase swasembada energi. Di sisi lain, pembangunan kilang minyak serta penguatan fasilitas pengolahan menjadi bagian dari strategi hilirisasi besar yang tengah dijalankan. Dengan penambahan kapasitas kilang, kebutuhan BBM dalam negeri diharapkan dapat dipenuhi oleh produksi nasional, sehingga impor semakin ditekan.

Seluruh capaian tersebut mendapat apresiasi karena dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mandiri dari tekanan energi global. Di tengah dinamika harga minyak dunia dan tantangan transisi energi, langkah pemerintah dipandang realistis dan progresif. Upaya meningkatkan produksi migas, memperluas biofuel, hingga memperbesar kapasitas energi bersih menjadi strategi komprehensif menuju kemandirian energi. Dengan fondasi yang semakin kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi impor energi, menjaga stabilitas nasional, dan memperluas ruang pertumbuhan ekonomi.

Dengan kemajuan yang terus dicapai, Indonesia menatap masa depan energi dengan rasa percaya diri. Swasembada energi tidak hanya berarti kemampuan memenuhi pasokan secara mandiri, tetapi juga menentukan kekuatan ekonomi bangsa. Ketika sektor energi menjadi kokoh dan stabil, industri berkembang lebih agresif, harga lebih terkendali, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. 

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial bagi korban banjir dan longsor di Sumatera berjalan masif dan terkoordinasi. Upaya ini dilakukan untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak, termasuk daerah yang terisolir akibat kerusakan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan bahwa bantuan logistik telah dikirimkan melalui jalur darat, laut, dan udara. Ia menegaskan bahwa pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

“Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak,” ujarnya.

Pratikno menambahkan bahwa pemerintah memperkuat struktur komando penanganan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten untuk memastikan distribusi bantuan berlangsung efektif. Menurutnya, pelibatan instansi daerah menjadi langkah penting agar penyaluran logistik dan upaya evakuasi dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Selain jalur darat, bantuan dalam jumlah besar juga dimobilisasi melalui jalur udara.

“Pesawat angkut 400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa jalur laut turut dimanfaatkan. “Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI,” kata Pratikno.

Tidak hanya fokus pada distribusi bantuan, pemerintah juga memastikan layanan publik kembali berfungsi dengan cepat. BUMN digerakkan untuk membuka layanan telekomunikasi, distribusi BBM, serta memulihkan akses jalan dan jalur logistik di daerah terdampak.

Di Aceh, dukungan logistik semakin diperkuat dengan kedatangan pesawat Airbus A-400MRTT dengan Tail Number A-4001 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh. Pesawat tersebut membawa 24 ton bantuan sosial yang diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Bantuan tersebut berisi obat-obatan, makanan pokok, alat medis, genset, perangkat Starlink, serta pakaian untuk masyarakat terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh. Seluruh bantuan akan melalui proses pendataan sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda sekaligus Dansatgasud Aceh, Kolonel Nav Sudaryanto, memastikan proses distribusi akan dipercepat.

“Seluruh bantuan yang tiba akan didata oleh BNPB di Posko Terpadu Lanud SIM sebelum didistribusikan lebih lanjut ke masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan akan dilakukan melalui jalur udara guna mempercepat jangkauan ke daerah terpencil.

“Pendistibusian akan kita lakukan melalui jalur udara untuk mempercepat jangkauan ke daerah-daerah yang terisolir,” katanya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan hingga kondisi masyarakat Sumatera berangsur pulih dan kebutuhan dasar seluruh warga terdampak terpenuhi. (*)

Jakarta, – Pemerintah menegaskan bahwa seluruh upaya kini difokuskan pada pemulihan infrastruktur dan hunian bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fase tanggap darurat dinyatakan mulai bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh, dengan target agar kehidupan warga yang terdampak bisa kembali stabil secepat mungkin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dipersiapkan sejak awal Desember. “Fase rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai dipersiapkan, targetnya dalam 100 hari,” ujarnya pada konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Lebih lanjut dijelaskan, pemulihan tidak hanya mencakup perbaikan jalan dan jembatan, tetapi juga penyiapan hunian sementara maupun tetap bagi korban rumah rusak atau hancur.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa prioritas pemerintah sekarang adalah penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

“BNPB akan langsung memimpin koordinasi penyediaan shelter, dan hunian tetap tentunya akan disiapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan bahwa proses rehabilitasi telah resmi memasuki fase recovery di sejumlah wilayah terdampak seperti Sumatera Barat, setelah tahap awal tanggap darurat.

Pemerintah juga mempercepat perbaikan akses transportasi jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara agar distribusi bantuan, logistik, serta mobilitas warga dan tim tanggap darurat kembali lancar.

Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, upaya perbaikan infrastruktur transportasi menjadi prioritas agar konektivitas dan layanan masyarakat bisa normal kembali.

Di sisi logistik, upaya distribusi bantuan juga didukung oleh banyak pihak termasuk militer dan relawan untuk memastikan kebutuhan dasar korban bencana seperti makanan, air, dan perlindungan dapat tersalurkan.

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara transparan, cepat, dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta unsur masyarakat. Prioritas tidak hanya membantu korban dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kembali hunian dan infrastruktur dengan standar lebih baik agar lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa depan.