Jakarta,– Pemerintah menegaskan komitmen penuh dalam mewujudkan swasembada pangan sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan nasional sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Program ini dipandang tidak hanya soal ketahanan pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menekankan, ketergantungan pada impor hanya akan melemahkan daya saing bangsa dan mengancam harga diri negara.

“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita memiliki lahan subur, sumber daya manusia, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Presiden.

Lebih jauh, Presiden memastikan pemerintah akan mengawal penuh kebijakan strategis ini. Program swasembada akan didorong melalui pemberian subsidi pupuk, benih unggul, serta pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata. Dengan demikian, petani di seluruh daerah dapat memiliki akses yang sama untuk meningkatkan produktivitas.

“Pemerintah akan mengawal penuh program ini melalui subsidi pupuk, benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata,” ujarnya.

Selain menjamin ketersediaan pangan, Presiden menilai bahwa keberhasilan swasembada akan memberikan dampak luas pada kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja baru akan tercipta, terutama di sektor hulu hingga hilir pertanian. “Pencapaian swasembada bukan hanya tentang ketersediaan pangan, melainkan juga berkaitan erat dengan harga diri bangsa dan peluang kerja masyarakat,” tambahnya.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari dunia usaha, salah satunya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Melalui Program Sapi Merah Putih, BRI menunjukkan komitmennya untuk menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa keberhasilan program swasembada membutuhkan kolaborasi semua pihak. BRI, sebagai bank yang fokus pada pemberdayaan UMKM, siap hadir dengan solusi pembiayaan, pendampingan, dan penguatan ekosistem agribisnis.

“Sebagai bank yang memiliki fokus pada pemberdayaan segmen UMKM, BRI turut mendorong keberhasilan Program Sapi Merah Putih melalui pembiayaan, pendampingan, serta penguatan ekosistem. Kami percaya, program ini akan berkontribusi besar dalam menciptakan ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi impor sapi,” jelasnya.

Dengan komitmen pemerintah dan dukungan dunia usaha, swasembada pangan diyakini bukan hanya mimpi, melainkan kenyataan yang akan memperkuat kemandirian bangsa. Program ini diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran, serta membawa Indonesia menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan. –

[ed]

Jakarta — Meski situasi politik sempat diwarnai aksi demonstrasi, pemerintah menegaskan komitmennya tidak tergoyahkan dalam merealisasikan program swasembada pangan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan keyakinannya bahwa target swasembada beras bisa dicapai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Amran mengungkapkan, stok beras nasional kini mencapai 4 juta ton, jumlah tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

“Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran.

Dengan capaian tersebut, pemerintah menargetkan kemandirian beras dalam kurun kurang dari empat tahun. Bahkan, Amran menyebut momentum peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus lalu menjadi pijakan untuk lompatan besar sektor pertanian.

“Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” ujar Amran.

Selain peningkatan stok, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan menembus 122% atau melampaui target pemerintah. Indonesia bahkan sudah menghentikan impor beras sejak Januari 2025, yang turut memengaruhi penurunan harga beras dunia dari US$460 menjadi US$370 per ton.

“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi peningkatan signifikan pada produksi pangan. Hingga Oktober 2025, produksi beras diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Potensi luas panen padi juga meningkat 11,9% menjadi 10,22 juta hektare.

Amran menargetkan total produksi beras 2025 dapat menembus 33 juta ton, di atas target Komisi IV DPR RI maupun Presiden Prabowo Subianto.

“Insyaallah kami yakin tidak ada gangguan, kita swasembada, (produksi) di atas target yang diberikan Komisi IV DPR RI dan Bapak Presiden,” tegasnya.

Peningkatan produksi itu didorong berbagai program strategis, mulai dari optimasi lahan, perbaikan irigasi, hingga pencetakan sawah baru.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut potensi produksi beras sepanjang Agustus–Oktober 2025 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Potensi produksi beras sepanjang Agustus hingga Oktober 2025 diperkirakan sebesar 9,11 juta ton atau meningkat 0,36 juta ton (4,17%) dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Pudji

Dengan berbagai capaian ini, pemerintah menegaskan tidak ada agenda yang lebih penting selain memastikan ketahanan pangan nasional. Target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo diyakini bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen strategis untuk masa depan bangsa.

Oleh: Noviyanti )*

Pemerintah tetap menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam sektor pangan. Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, perhatian terhadap swasembada pangan sama sekali tidak dikendurkan. Pemerintah justru menegaskan bahwa seluruh program dan kebijakan strategis yang telah dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tetap berjalan sesuai rencana. Dalam konteks ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kedaulatan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga ketahanan negara secara menyeluruh.

Masyarakat menaruh harapan besar pada pemerintah agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terutama saat kondisi sosial sedang bergejolak. Pemerintah pun menjawab harapan ini melalui berbagai upaya konkret, mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga penguatan distribusi pangan. Isu pangan tidak hanya menyangkut persoalan perut, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan masa depan generasi mendatang. Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar rakyatnya menjadi tolak ukur efektivitas pemerintahan dan kekuatan suatu bangsa.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terukur untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan. Salah satu indikator keberhasilan adalah stok beras nasional yang hingga pertengahan 2025 telah melampaui 4 juta ton. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, pemerintah tidak hanya fokus pada ketersediaan stok semata, melainkan juga pada stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas yang merugikan masyarakat bawah.

Stabilitas harga pangan tetap menjadi prioritas dalam menjaga inflasi dalam batas aman, yakni pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Langkah ini menjadi penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses bahan pangan secara merata tanpa terbebani gejolak harga yang tidak menentu. Pemerintah daerah pun didorong untuk proaktif memantau perkembangan harga di wilayah masing-masing, guna memastikan tidak ada celah yang menimbulkan ketimpangan. Dengan sistem pemantauan yang efektif, intervensi dapat dilakukan lebih cepat untuk menjaga keseimbangan pasar.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan membutuhkan sinergi yang erat lintas sektor. Tidak cukup hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga harus menyentuh teknis lapangan seperti penguatan jaringan irigasi, percepatan pompanisasi, serta optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian. Program modernisasi pertanian ini terbukti mampu menjaga produktivitas di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam. Ketahanan pangan tak hanya berarti cukup, tetapi juga berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan petani, penyuluh pertanian, dan aparat daerah agar kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Distribusi pupuk, benih unggul, dan teknologi pertanian tepat guna diarahkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa program swasembada tidak hanya fokus pada beras, melainkan mencakup komoditas strategis lainnya seperti jagung, kedelai, dan hortikultura. Dengan pendekatan menyeluruh, Indonesia diarahkan menjadi negara mandiri secara pangan sekaligus mampu bersaing di pasar regional dan global.

Dukungan terhadap program ini juga datang dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan bahwa daerahnya sedang memasuki masa panen raya dan terus memperkuat infrastruktur pertanian sebagai bentuk kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Pemkab Sleman juga memprioritaskan perbaikan irigasi dan distribusi pupuk yang berkelanjutan, sembari mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi sektor pertanian menjadi lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa isu pangan tidak bisa dipisahkan dari dimensi strategis pembangunan nasional. Ketika sektor lain dapat dipengaruhi oleh gejolak politik, sektor pangan justru harus dijaga stabilitasnya karena menyangkut kebutuhan mendasar seluruh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah mengedepankan prinsip kontinuitas dan ketahanan dalam melanjutkan program swasembada, terlepas dari dinamika politik yang berkembang.

Sayangnya, di tengah komitmen kuat pemerintah menjaga ketahanan pangan, gelombang aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap distribusi dan kelancaran logistik pangan. Demonstrasi yang mengarah pada tindakan anarkis, seperti pemblokiran jalan, perusakan fasilitas umum, atau penutupan akses transportasi, justru berisiko merugikan masyarakat luas. Pemerintah menyampaikan bahwa setiap aspirasi tetap dihargai selama disampaikan secara damai dan dalam koridor hukum.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memilah kepentingan bersama dan menghindari bentuk-bentuk aksi yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan. Ketahanan pangan adalah urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Menjaga stabilitas di sektor ini berarti menjaga masa depan bangsa. Di tengah tantangan global dan ketidakpastian iklim, Indonesia tidak boleh terjebak dalam konflik internal yang justru melemahkan fondasi negara.

Pemerintah menegaskan bahwa aksi massa tidak akan mengganggu jalannya program swasembada pangan yang telah dirancang secara terukur dan sistematis. Seluruh perangkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terus bekerja sesuai tupoksi masing-masing untuk memastikan rakyat tetap mendapatkan akses pangan yang cukup dan terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekadar program, melainkan komitmen nyata untuk menjaga martabat bangsa.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Syafruddin M.H )*

Dalam dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung, isu pangan tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kedaulatan pangan adalah fondasi penting bagi ketahanan nasional, dan karenanya program swasembada pangan menjadi agenda utama pembangunan. Masyarakat tentu menaruh harapan besar agar kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil, terlebih ketika situasi politik kerap diwarnai aksi demonstrasi yang bisa mengganggu stabilitas. Komitmen pemerintah dalam mengelola pangan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada rakyat, tetapi juga strategi jangka panjang menjaga masa depan bangsa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa stabilitas harga pangan merupakan prioritas utama yang sejalan dengan arahan Presiden. Menurutnya, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa swasembada pangan adalah program paling vital yang dijalankan pemerintah saat ini. Peningkatan produksi beras pada periode 2024–2025 hingga membuat stok Bulog melampaui 4 juta ton adalah bukti konkret kerja nyata pemerintah. Namun, Tito juga mengingatkan bahwa melimpahnya stok tidak cukup, sebab stabilitas harga menjadi kunci agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen adalah target strategis untuk menyeimbangkan kepentingan produsen dan konsumen.

Lebih jauh, Mendagri mengajak pemerintah daerah untuk lebih proaktif memantau harga pangan di wilayahnya masing-masing. Keterlibatan Pemda sangat penting, sebab kondisi daerah bisa berbeda-beda sesuai dengan situasi pasar dan faktor geografis. Dengan pemantauan yang cermat, langkah intervensi bisa dilakukan lebih cepat agar tidak menimbulkan gejolak harga di masyarakat. Stabilitas pangan yang terjaga bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu meredam potensi keresahan sosial. Dengan demikian, isu pangan sejatinya dapat menjadi perekat bangsa di tengah hiruk-pikuk dinamika politik.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan tidak bisa diwujudkan tanpa sinergi lintas sektor. Menurutnya, langkah penguatan pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, dan optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) menjadi prioritas yang sedang digencarkan. Program pompanisasi yang dijalankan secara masif di berbagai daerah terbukti efektif menjaga produktivitas sawah di tengah minimnya curah hujan. Dengan begitu, ancaman penurunan produksi akibat perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan.

Mentan Amran juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan petani, penyuluh, dan pemerintah daerah. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan pangan hanya akan menjadi jargon tanpa hasil nyata di lapangan. Melalui modernisasi pertanian dan distribusi sarana produksi yang tepat sasaran, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing. Fokus ini bukan hanya pada beras, tetapi juga komoditas pangan lain yang berperan vital dalam konsumsi masyarakat sehari-hari. Langkah-langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Upaya pemerintah pusat juga mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menuturkan bahwa wilayahnya kini tengah memasuki masa panen raya padi. Untuk memperkuat kontribusi Sleman dalam ketahanan pangan nasional, Pemkab fokus memperbaiki jaringan irigasi teknis yang menjadi penopang utama produktivitas pertanian. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian juga terus diperkuat, terutama dalam menjamin ketersediaan pupuk bagi para petani. Kebijakan ini diyakini mampu menjaga produktivitas lahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Harda menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga terus mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian. Dari pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk efisiensi kerja, teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan, hingga pemasaran digital untuk memperluas akses pasar bagi petani. Modernisasi pertanian menjadi kunci untuk menjawab tantangan alih fungsi lahan dan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan pendekatan terintegrasi, Sleman bertekad menjaga keberlanjutan pangan, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya swasembada pangan nasional.

Fokus pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan menunjukkan bahwa isu pangan bukan sekadar urusan ketersediaan bahan pokok, melainkan strategi besar menjaga kedaulatan negara. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, termasuk ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik, Indonesia tidak boleh bergantung pada impor. Keberhasilan menjaga swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat, bahwa kebutuhan dasar mereka selalu menjadi prioritas utama pemerintah.

Di tengah upaya besar menjaga kedaulatan pangan, aksi demonstrasi yang bersifat anarkis justru berpotensi mengganggu stabilitas dan memperburuk kondisi sosial. Demonstrasi yang merusak fasilitas umum maupun mengganggu distribusi pangan tidak akan memberi solusi atas persoalan bangsa. Sebaliknya, justru bisa menghambat kerja pemerintah dalam mempercepat program-program strategis. Oleh karena itu, masyarakat perlu menyadari bahwa mendukung program ketahanan pangan jauh lebih bermanfaat daripada terjebak dalam aksi-aksi yang tidak produktif.

)* Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Pertanian.

Jakarta – Pemerintah semakin gencar dalam memberantas praktik judi daring dengan menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta mengembangkan teknologi pemblokiran yang lebih efektif. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan upaya ini merupakan bagian dari perlindungan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa langkah ini diarahkan pada dua target utama. “Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, VPN kerap digunakan untuk mengakses konten terlarang seperti judi daring dan pornografi, sementara hingga kini belum ada aturan yang jelas mengenai penggunaannya. “Pembuatan aturan mengenai penggunaan VPN dimaksudkan untuk mencegah layanan ini dipakai mengakses konten negatif semacam itu,” kata Syaiful.

Syaiful juga menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan konten ilegal. “Dalam sepekan, teman-teman Komdigi memutus akses ke 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, setelahnya situs-situs baru kembali bermunculan. Ibarat pemadam kebakaran, api dipadamkan, tetapi sumber apinya tak pernah padam,” ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengembangkan teknologi yang lebih canggih agar pemblokiran akses dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan pemutusan akses tidak sekadar sementara, tapi benar-benar mampu menutup celah penyebaran konten ilegal,” tegas Syaiful.

Langkah tegas pemerintah ini mendapat apresiasi dari masyarakat, terutama mengingat dampak sosial yang ditimbulkan praktik judi daring. Sejumlah kalangan menilai kebijakan pengaturan VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi warga dari kerugian finansial maupun kerusakan moral akibat judi daring.

Masyarakat pun berharap kebijakan ini segera terealisasi agar ruang digital di Indonesia semakin sehat dan aman. Dukungan publik menegaskan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran bersama untuk menjaga generasi muda dari pengaruh negatif dunia maya.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap

Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat nyata dalam upaya memberantas berbagai bentuk kejahatan yang merugikan bangsa. Tidak hanya soal pertambangan ilegal dan narkoba, isu perjudian daring kini menjadi perhatian serius. Judi online terbukti tidak hanya merusak perekonomian keluarga, tetapi juga menjerat generasi muda ke dalam lingkaran kemiskinan, kriminalitas, dan kerusakan moral.

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai Presiden Prabowo benar-benar serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ia menilai langkah-langkah konkret telah mulai diambil, mulai dari pencabutan izin usaha yang bermasalah hingga pembatalan hak guna usaha (HGU) terhadap tanah yang dibiarkan terlantar. Menurutnya, hal itu mencerminkan sikap pemerintah yang tegas dalam menghadapi segala bentuk pelanggaran hukum.

Lebih jauh, Yusril menekankan bahwa perhatian Presiden tidak hanya terfokus pada isu kehutanan atau agraria. Ia menjelaskan bahwa kepala negara juga menaruh perhatian besar terhadap masalah narkoba dan perjudian online yang semakin mengancam stabilitas sosial. Dalam pandangannya, kejahatan yang berkembang saat ini sebagian besar berhubungan dengan motif ekonomi, sehingga harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas sekaligus sistematis.

Penegasan ini senada dengan sikap Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu. Presiden mengungkapkan bahwa praktik ilegal, baik di sektor pertambangan maupun di ruang digital, menimbulkan kerugian besar bagi negara. Ia bahkan menyinggung keberadaan lebih dari seribu tambang ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Dalam konteks serupa, judi daring juga menimbulkan kerugian sosial dan finansial yang tidak kalah serius.

Presiden menegaskan bahwa tidak ada pihak yang bisa menghalangi langkah pemerintah dalam memberantas praktik terlarang, bahkan jika yang terlibat adalah para pejabat tinggi atau mantan jenderal. Pesan keras ini menjadi cerminan bahwa pemerintah ingin menegakkan keadilan atas nama rakyat, tanpa memberi ruang pada kekuatan tertentu untuk bertindak sewenang-wenang.

Yusril menambahkan, penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Ia mencontohkan bahwa dalam kasus tambang ilegal, izin palsu atau kadaluarsa menjadi dasar pemerintah untuk mengambil langkah hukum yang tegas. Ia juga menyoroti praktik ekspor hasil tambang ilegal yang dananya kerap disimpan di luar negeri sehingga tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Pernyataan tersebut memperkuat gambaran bahwa pemerintah ingin setiap kebijakan berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan segelintir orang.

Dalam konteks pemberantasan judi daring, langkah konkret juga telah diambil melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan dua capaian utama. Pertama, mengembangkan teknologi pemblokiran yang efektif, dan kedua, menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) yang selama ini kerap disalahgunakan untuk mengakses konten terlarang, termasuk judi online.

Menurutnya, VPN memang menjadi celah yang sering dimanfaatkan untuk melewati sistem pemblokiran. Selama ini aturan yang jelas mengenai penggunaannya belum ada, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses konten ilegal. Dengan adanya regulasi baru, pemerintah berharap ruang digital di Indonesia bisa lebih terlindungi dari praktik-praktik berbahaya tersebut.

Syaiful juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir ribuan situs ilegal. Dalam sepekan, angka pemblokiran bisa mencapai 5.000 hingga 9.000 konten. Namun, tantangannya adalah situs serupa sering bermunculan kembali. Ia menggambarkan situasi ini ibarat pemadam kebakaran yang terus berusaha memadamkan api, sementara sumber apinya tidak pernah padam.

Untuk itulah, pengembangan teknologi pemblokiran menjadi sangat penting. Pemerintah tidak ingin sekadar melakukan pemutusan akses sementara, melainkan menutup celah secara permanen agar praktik judi daring bisa benar-benar diberantas. Langkah ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial, tetapi juga sebagai bentuk menjaga ketahanan moral dan sosial bangsa.

Upaya yang dilakukan pemerintah mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang menilai regulasi VPN dan penguatan teknologi pemblokiran menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga rakyatnya. Apresiasi publik ini sekaligus menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa judi daring adalah ancaman nyata yang harus dilawan, bukan hanya oleh aparat, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat.

Harapan publik pun mengemuka agar kebijakan ini segera diterapkan secara efektif. Masyarakat menginginkan ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan produktif. Terlebih, banyak generasi muda yang rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian online karena iming-iming keuntungan instan. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini berpotensi menimbulkan masalah sosial yang jauh lebih besar di masa depan.

Pemerintah tampak menyadari betul risiko tersebut. Dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penegakan hukum, regulasi teknologi, serta edukasi publik, peluang untuk membebaskan rakyat dari jerat judi daring semakin terbuka lebar. Seperti halnya penindakan terhadap tambang ilegal yang merugikan negara, pemberantasan judi daring juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, komitmen Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahannya menunjukkan tekad bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi langkah pemberantasan kejahatan, termasuk perjudian daring. Keseriusan ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan rakyat Indonesia benar-benar merdeka dari jerat judi daring, sekaligus membangun ruang digital yang bersih dan berdaya saing.

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

[edRW]

Jakarta – Dalam momentum HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus 2025, penting bagi masyarakat menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, di tengah maraknya tren pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang viral di media sosial. Fenomena ini menuai beragam tanggapan, terutama terkait batasan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap simbol resmi negara.

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyatakan bahwa dirinya memahami bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas dan ekspresi budaya populer. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan bendera negara telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan.

“Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan simbol negara, sekaligus tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun. Mari rayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan penuh semangat, tetap kritis, namun selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,” kata Ibas.

Ia mengajak seluruh pihak, termasuk para muda-mudi bangsa, untuk menjadikan hari kemerdekaan sebagai momentum memperkuat cinta Tanah Air, menjaga persatuan, menjunjung simbol negara, serta tetap membuka ruang dialog yang sehat dan membangun.

“Kami memahami semangat kreativitas dan kecintaan terhadap budaya populer. Namun, kita perlu selalu mengingat bahwa Bendera Merah Putih adalah lambang persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia,” tuturnya.

Politikus Partai Demokrat ini menyebut bendera merah putih bukan sekadar simbol biasa. Tapi juga merupakan representasi perjuangan panjang bangsa, pengingat nilai-nilai Pancasila, dan lambang kuat dari semangat kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen Indonesia.

“Menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025, mari kita utamakan Merah Putih sebagai wujud cinta tanah air dan penghormatan kepada para pahlawan,” tegas Ibas.

Senada dengan Ibas, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harappano Mandouw, mengingatkan bahwa perayaan kemerdekaan harus berlangsung dengan penuh rasa hormat dan tertib.

“Kita semua tentu ingin merayakan kemerdekaan ini dengan meriah, tetapi jangan sampai euforia ini justru membuat kita lupa akan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hero menyoroti tren pengibaran bendera bajak laut One Piece yang viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada upaya mengganti atau merendahkan simbol negara, yaitu bendera Merah Putih, yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa.

“Bendera Merah Putih adalah identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menggantinya dengan simbol lain, apapun alasannya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pringsewu, H. Muhammad Faizin, mengingatkan bahwa bendera nasional bukan sekadar kain berwarna, melainkan simbol kedaulatan, perjuangan, dan kehormatan bangsa. Ia menilai, meski pengibaran simbol fiksi di bawah Merah Putih mungkin dimaksudkan untuk hiburan, hal itu berpotensi menimbulkan multitafsir dan mencederai sakralitas simbol negara.

“Sebagaimana para pendiri bangsa dan para pahlawan telah memperjuangkannya dengan darah dan jiwa, maka sudah sepantasnya kita semua menghormatinya dengan penuh kesadaran dan adab,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dalam perspektif Islam, menghormati simbol-simbol yang telah disepakati sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai bersama merupakan bagian dari adab dan hikmah.

“Kami sangat mengapresiasi kreativitas anak muda, namun ekspresi tersebut harus tetap berada dalam koridor etika, kepatutan, dan adab, baik secara keislaman maupun kebangsaan,” ungkapnya.***

Jakarta – Selama momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk menjaga kehormatan Bendera Merah Putih sebagai simbol utama kemerdekaan. Merah Putih bukan sekadar kain berwarna, melainkan lambang kedaulatan, harga diri, dan pengorbanan para pahlawan.

Karena itu, pemerintah menegaskan tidak seharusnya ada simbol lain yang dikibarkan berdampingan dengan Sang Saka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mempermasalahkan pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece, Jolly Roger, selama dipahami sebagai ekspresi semata.

“Kalau sebagai bentuk ekspresi, it’s okay, enggak ada masalah,” kata Prasetyo.

Namun, ia menegaskan Presiden tidak ingin bendera tersebut disandingkan atau dipertentangkan dengan Merah Putih.

“Tapi, jangan ini dibawa atau dibentur-benturkan kepada, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih,” ujarnya.

Prasetyo menekankan, Merah Putih adalah satu-satunya bendera yang wajib dikibarkan pada momentum kemerdekaan.

“Enggak seharusnya seperti itu, kita sebagai anak bangsa bendera Merah Putih itu satu-satunya,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang menghasut masyarakat untuk lebih memilih mengibarkan simbol lain ketimbang Merah Putih.

“Membentur-benturkan itu dengan, misalnya ya, menghasut dalam tanda kutip ya, untuk lebih baik menggibarkan bendera ini daripada bendera Merah Putih. Itu kan enggak bener gitu, enggak boleh seperti itu,” kata Prasetyo.

Senada, Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Abang Hertza, turut mengecam tren di media sosial yang menyandingkan Merah Putih dengan simbol budaya populer asing. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman generasi muda terhadap makna kemerdekaan.

“Generasi muda harus paham, kemerdekaan Indonesia tidak datang begitu saja, melainkan dari perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Jangan sampai kita melukai makna perjuangan itu dengan tindakan yang meremehkan simbol negara,” tegas Hertza.

Ia menambahkan bahwa Bendera Merah Putih merupakan lambang harga diri bangsa.

“Merah Putih bukan fashion statement. Itu lambang harga diri bangsa” Jelasnya..****

Jakarta – Tren pengibaran bendera bajak laut bertema anime One Piece di momen bulan kemerdekaan belakangan jadi sorotan. Fenomena yang ramai di ruang publik hingga media sosial itu memicu kekhawatiran tentang penghormatan pada simbol negara.

Akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, menilai tren semacam ini bisa berdampak pada rasa kebangsaan.

“Fenomena ini jelas lebih dari sekadar tren atau budaya pop. Sayangnya, di balik kreativitas itu, nasionalisme perlahan terdorong ke pinggir oleh narasi fiksi, algoritma media sosial, dan kegandrungan akan viralitas,” ujar Supangat.

Ia menilai generasi muda tetap perlu ruang untuk berekspresi dan Indonesia tidak menolak budaya populer, termasuk karya fiksi yang membawa pesan perlawanan. Namun, ia mengingatkan adanya batas yang harus dijaga.

“Merah Putih bukan simbol yang bisa disandingkan sembarangan. Ketika bendera fiksi dikibarkan sejajar dengan lambang negara, ini adalah pergeseran makna yang dapat mengaburkan nilai kebangsaan,” tegasnya.

Supangat juga menyoroti pengaruh algoritma digital yang membentuk pola pikir masyarakat. Menurut dia, sistem rekomendasi media sosial lebih sering mengulang preferensi hiburan ketimbang menampilkan konten edukasi atau kebangsaan.

“Inilah yang saya sebut nasionalisme digital yang disorientatif. Identitas bangsa bisa kehilangan jangkar jika literasi digital masyarakat rendah,” jelasnya.

Dari sisi pemerintah, ajakan menjaga simbol negara terus digaungkan. Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan budaya global tidak perlu dimusuhi, tetapi tidak boleh menyingkirkan simbol nasional. Ia menilai penting adanya narasi kebangsaan yang relevan bagi generasi digital agar Merah Putih hadir tidak hanya dalam upacara, tapi juga ruang kreatif daring.

Gerakan nyata juga dilakukan di daerah. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan bersama Gubernur dan Forkopimda membagikan 15 ribu Bendera Merah Putih kepada masyarakat. Di Makassar, Kepala Badan Kesbangpol Fatur Rahim mengimbau warga mengibarkan Merah Putih di rumah-rumah sepanjang Agustus sebagai bentuk kebanggaan nasional.
Supangat menekankan tantangan terbesar bukan sekadar melarang simbol fiksi, melainkan bagaimana mengembalikan pamor Merah Putih di dunia digital.

“Platform digital seharusnya menyematkan konten kebangsaan ke dalam alur algoritma utama. Teknologi harus berpihak pada nilai bangsa,” ujarnya.

Selama momentum HUT ke-80 RI, ajakan untuk menghormati Merah Putih di ruang nyata maupun virtual semakin penting. Sang Saka adalah simbol persatuan sekaligus identitas Indonesia yang tidak tergantikan.****

Jakarta – Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan 800 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Gaza. Pengiriman ini menjadi bagian dari misi Garuda Merah Putih II yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

“Kami siap. Tadi disampaikan 800 ton, bahkan jika 1.000 ton pun kami siap, baik itu dari Mesir maupun dari Yordania,” ujarnya saat pelepasan bantuan di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sebanyak 80 ton bantuan akan dikirim melalui jalur udara dengan metode airdrop bekerja sama dengan Satgas Garuda Merah Putih II, sementara sisanya disalurkan lewat jalur darat melalui Mesir dan Yordania.

Untuk jalur udara, dua pesawat C-130J Super Hercules TNI AU dari Skadron Udara 31 akan diberangkatkan dari Yordania pada 17 Agustus, dengan airdrop lanjutan pada 18, 19, dan 20 Agustus 2025.

Prof. Noor Achmad menegaskan, periode pengiriman bantuan dibuka sejak 1 hingga 24 Agustus 2025. Menurutnya, kesempatan ini dimanfaatkan secara optimal berkat inisiatif Presiden RI yang dinilainya sangat strategis.

“Kejelian Bapak Presiden dalam rangka untuk membantu rakyat Palestina ini sangat luar biasa dan perlu kita dukung bersama-sama,” katanya.

Sebagian bantuan BAZNAS sudah berada di Mesir dan Yordania. Dari Yordania, distribusi dilakukan melalui airdrop, sedangkan dari Mesir, BAZNAS bekerja sama dengan Bayt Zakat untuk mengupayakan masuknya 50 truk kontainer lewat perbatasan Rafah.

“Kami sudah punya barang di Mesir dan Yordania, tinggal bagaimana mendistribusikan yang ada di Yordania. Memang kalau dari Yordania itu harus melalui airdrop. Sementara dari Mesir kita juga terus berusaha memasukan 50 truk kontainer bekerja sama dengan Bayt Zakat melalui Rafah,” ucapnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menjelaskan, misi kemanusiaan ini melibatkan 66 personel gabungan dari unsur TNI, kementerian/lembaga, dan media nasional.

“Satgas Garuda Merah Putih II menggunakan dua Pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personel, terdiri dari unsur TNI, kementerian dan lembaga, dan media nasional, yang akan mendistribusikan total 800 ton bantuan kemanusiaan dari BAZNAS, dan dukungan bahan makanan dari Kemhan,” ujarnya.

Pengiriman bantuan melalui airdrop dipilih karena jalur darat di Gaza sangat berisiko akibat blokade dan ancaman serangan. Misi ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan internasional yang diikuti oleh 10 negara dan menjadi bukti komitmen Indonesia dalam memberikan dukungan langsung bagi rakyat Palestina.

[w.R]

[edRW]