Jakarta — Program hilirisasi aluminium terintegrasi yang dijalankan Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) di Mempawah, Kalimantan Barat, berhasil menciptakan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Melalui pengembangan industri dari hulu hingga hilir, inisiatif ini telah menyerap sekitar 3.130 tenaga kerja baru di berbagai sektor terkait.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa hilirisasi harus membawa dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Lapangan kerja yang tercipta adalah wujud nyata dari misi MIND ID untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Serapan tenaga kerja tersebut berasal dari berbagai proyek strategis, di antaranya Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I yang telah menyerap sekitar 1.000 pekerja, SGAR Fase II yang sedang dibangun dengan serapan 880 pekerja, Pabrik Smelter Aluminium Baru yang masih dalam tahap perencanaan dengan proyeksi 1.000 pekerja, serta Fasilitas Washed Bauxite yang direncanakan menyerap 250 pekerja.

Pria menegaskan, MIND ID berkomitmen untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dari daerah sekitar proyek. Setiap pekerja yang direkrut akan mendapatkan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas serta daya saing mereka di masa depan.

“Hal ini tentunya juga menjadi fondasi bagi pengembangan hilirisasi dan industrialisasi jangka panjang di daerah, agar penciptaan nilai tambah dari sektor pertambangan lebih berkelanjutan,” tambahnya.

Selain memberikan lapangan kerja langsung, program hilirisasi ini juga diperkirakan memicu efek berganda (multiplier effect) yang besar pada sektor pendukung. Mulai dari infrastruktur dan jasa konstruksi, jasa pertambangan, logistik dan transportasi, hingga UMKM lokal seperti kuliner, akomodasi, dan penyedia barang serta jasa lainnya.

“Kegiatan hilirisasi yang aktif tentu akan membutuhkan banyak kolaborasi dengan masyarakat. Kami yakin hal ini akan mendorong peningkatan serapan tenaga kerja yang jauh lebih besar di sektor-sektor pendukung,” pungkas Pria.

Sejalan dengan amanat UUD 1945, MIND ID menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui hilirisasi aluminium di Mempawah, pemerintah bersama BUMN sektor pertambangan berupaya menciptakan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri aluminium. ()

Jakarta – Pemerintah akan menggarap 18 proyek prioritas hilirisasi dengan nilai investasi mencapai 38,63 miliar dolar AS atau setara Rp 618,13 triliun. Proyek strategis ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja bagi 276.636 orang di berbagai sektor, mulai dari minerba, pertanian, kelautan dan perikanan, transisi energi, hingga ketahanan energi.

Dokumen pra-studi kelayakan (pra-feasibility study/pra-FS) proyek tersebut diserahkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.

“Dari total 18 proyek itu akan menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 270.000 orang, karena memang salah satu tugas utama kita adalah memastikan setiap investasi yang dilakukan mampu menghasilkan peluang kerja yang berkualitas,” ujarnya.

Rosan memaparkan, sektor minerba diperkirakan menyerap 104.974 tenaga kerja, sektor pertanian 23.950 tenaga kerja, kelautan dan perikanan 67.100 tenaga kerja, transisi energi 29.652 tenaga kerja, serta ketahanan energi 50.960 tenaga kerja.

Ketua Satgas Hilirisasi yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang telah digelar beberapa kali.

“Jadi memang ini belum sempurna, namanya saja pra-FS. Sudah barang tentu penyempurnaan kita serahkan kepada Danantara, karena Danantara yang memiliki sumber daya untuk melanjutkan studi ini,” ungkap Bahlil.

Sejumlah proyek yang menjadi prioritas antara lain Industri Smelter Aluminium (Bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat, senilai Rp 60 triliun dengan potensi lapangan kerja 14.700 orang; Industri DME (Batu Bara) di beberapa lokasi termasuk Bulungan dan Muara Enim dengan nilai Rp 164 triliun dan potensi 34.800 pekerja; serta Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp 38,4 triliun yang akan menyerap 12.000 tenaga kerja.

Program hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperluas lapangan pekerjaan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui industrialisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Dengan dukungan investasi yang masif, pemerintah optimistis hilirisasi akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah. ()

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat hilirisasi dan teknologi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto melalui Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kolaborasi ilmuwan Indonesia dengan saintis dunia untuk mempercepat lompatan kemajuan.

“Kolaborasi dengan saintis dunia akan semakin menegaskan jalan terang Indonesia Maju,” ujar Ryno.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam lima tahun ke depan, melalui strategi industrialisasi nasional berbasis hilirisasi, penguasaan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Ryno menambahkan, visi ini sejalan dengan Asta Cita ke-4 yang menitikberatkan pada pembangunan SDM, penguatan sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Presiden juga mendorong para ilmuwan untuk lebih sering hadir di ruang publik guna berbagi pemikiran, inovasi, dan temuan terbaru.

Sebagai wujud dukungan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 pada 7–9 Agustus 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut kegiatan ini sebagai inisiatif langsung Presiden untuk mempertemukan peneliti, ilmuwan, dan guru besar, khususnya di bidang STEM (science, technology, engineering, and mathematics).

“KSTI 2025 menjadi wadah kolaborasi akademisi, industri, pemerintah, media, dan masyarakat untuk mempercepat transformasi ekonomi menjadi industri bernilai tambah tinggi,” kata Brian.

Ia menjelaskan, pertemuan ini juga menjadi ajang penyusunan peta jalan riset dan inovasi nasional yang terarah.

Dengan mengangkat tema “Sains dan Teknologi untuk Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, konvensi tersebut dihadiri lebih dari 2.000 saintis dari berbagai bidang. Brian mengungkapkan, forum ini akan memetakan prioritas penelitian dan pengembangan di delapan sektor strategis: energi, pertahanan, digitalisasi termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor, hilirisasi dan industrialisasi, kesehatan, pangan, maritim, serta material dan manufaktur maju.

Pemerintah meyakini, penguatan ekosistem riset dan teknologi yang terintegrasi dengan hilirisasi industri akan menjadi kunci mendorong produktivitas nasional. Kolaborasi dengan ilmuwan internasional diharapkan mampu mempercepat transfer teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Dengan strategi ini, pemerintah optimistis visi Indonesia Maju dapat tercapai, membawa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ()

Yogyakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi hilirisasi komoditas perkebunan sebagai strategi menciptakan jutaan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, hilirisasi berpotensi menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja, mulai dari sektor budidaya hingga pengolahan hasil perkebunan.

“Coba bayangkan jika kita lakukan hilirisasi, kita ciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja hingga 8 juta. Kami diminta untuk memimpin upaya hilirisasi ini, dan kami tidak bisa jalan sendiri,” ujar Amran saat menghadiri Sarasehan Keluarga Besar BPD HIPMI DIY di Yogyakarta.

Amran menegaskan hilirisasi menjadi prioritas utama kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Sejumlah komoditas seperti kelapa, kakao, mete, kopi, sawit, hingga kapas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk turunan bernilai tinggi, baik untuk pasar ekspor maupun substitusi impor.

Sebagai contoh, kelapa dalam dapat diolah menjadi produk bernilai tambah seperti virgin coconut oil (VCO), cocopeat, cocofiber, hingga bioenergi. Menurut Amran, nilai produk turunannya bahkan dapat melonjak hingga 107 kali lipat—dari harga buah kelapa Rp1.350 per kilogram menjadi VCO seharga Rp145.000 per liter.

“Nilai tambah komoditas harus tinggal di dalam negeri. Kita tidak boleh lagi menjual bahan mentah. Semua produk perkebunan harus diolah, diserap industri dalam negeri, dan menjadi pengungkit kesejahteraan petani,” tegas Amran.

Dalam kesempatan itu, Amran mengajak para pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk mengambil peran aktif dalam hilirisasi pertanian. Ia menyebut HIPMI sebagai bagian penting dari generasi penerus bangsa yang harus diberi ruang dan dukungan untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian.

“HIPMI adalah anak-anak kita, generasi kita. Beri mereka ruang seluas-luasnya, beri support. Karena mereka yang akan melanjutkan pembangunan. Di sinilah peluang besar untuk HIPMI bergerak,” ujarnya.

Amran optimistis, dengan sumber daya alam melimpah dan kemampuan produksi sepanjang tahun, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki banyak negara lain. Sinergi pemerintah dengan berbagai pihak, termasuk HIPMI, menjadi kunci mempercepat hilirisasi, memperkuat daya saing, dan menjaga ketahanan pangan.

Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, menyatakan apresiasinya terhadap ajakan Mentan Amran. Menurutnya, ajakan tersebut menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi pengusaha muda untuk berperan lebih besar dalam pembangunan nasional.

“Terima kasih Pak Menteri telah memberikan motivasi pada kami. Kami akan mengumpulkan seluruh pengusaha di bidang pertanian dan mendorong sinergi dengan pemerintah,” kata Ekawati.

Ia menegaskan HIPMI DIY siap menjadi motor penggerak pembangunan pertanian Indonesia. “Semoga kami bisa berperan bersama mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional,” pungkasnya. ()

Riau – Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya mendorong hilirisasi sebagai strategi utama mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyatakan bahwa daerahnya memiliki kekuatan pada tiga sektor strategis, yakni minyak dan gas bumi (migas), perkebunan, serta industri pulp and paper, yang akan memberikan nilai tambah besar jika diolah di daerah.

“Tiga sektor ini bisa berkembang dan maju jika didukung dengan hilirisasi yang maksimal. Kita tidak ingin hanya menjual bahan mentah, tapi bagaimana nilai tambah bisa dinikmati oleh daerah dan masyarakat,” ujar Wahid.

Wahid menilai forum tersebut menjadi ajang strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor. Ia menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan agar iklim investasi semakin menarik.

“Kalau kita bisa memberikan kepastian dan kemudahan berusaha, saya yakin investasi akan tumbuh. Tapi kami tidak hanya butuh investor, kami juga butuh mitra pembangunan untuk memperdalam sinergi lintas sektoral,” ungkapnya.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, yang turut hadir, menegaskan bahwa sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian nasional.

“Jika potensi ini dikelola dengan hilirisasi dan inovasi, kontribusinya akan semakin signifikan bagi kemajuan nasional,” katanya.

Amalia juga mengapresiasi langkah Bank Indonesia meluncurkan QRIS Card untuk mempermudah transaksi digital, yang diharapkan mampu mendorong efisiensi dan mengubah pola konsumsi masyarakat di era digital.

REF 2025 turut dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman investasi antara Oriens Asset Management dan Pemerintah Provinsi Riau. Seusai kegiatan, Wahid menghadiri diskusi rumpun Melayu di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, sebagai bagian dari peringatan HUT ke-68 Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pembangunan menyeluruh dan berkeadilan, termasuk pembentukan tiga koridor pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan daratan.

“Koridor ini akan menciptakan rasa keadilan. Kita ingin konsep ini berjalan merata,” ucapnya.

Dengan semangat hilirisasi, pemerataan pembangunan, dan penguatan sumber daya manusia, Wahid optimistis Riau dapat melangkah menuju masa depan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. ()

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengajak generasi muda, khususnya yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), untuk mengambil peran strategis dalam mempercepat hilirisasi sektor pertanian, terutama pada komoditas perkebunan. Menurutnya, langkah ini akan menciptakan nilai tambah yang besar, membuka jutaan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah kunci. Jika kita serius menggarap ini, akan ada 8,6 juta lapangan kerja baru dari sektor budidaya hingga industri pengolahan hasil perkebunan,” ujar Amran.

Amran menegaskan, hilirisasi akan menjadi prioritas utama pembangunan pertanian ke depan. Komoditas seperti kelapa, kakao, kopi, mete, kelapa sawit, hingga kapas dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, baik untuk kebutuhan ekspor maupun substitusi impor.

“Nilai tambah produk pertanian harus dinikmati di dalam negeri. Kita harus hentikan ekspor bahan mentah. Semua harus diolah, diserap industri lokal, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” tegasnya.

Sebagai contoh, Amran menyoroti industri kelapa. Dari kelapa dalam yang hanya seharga Rp1.350 per kilogram, dapat diolah menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) dengan nilai jual mencapai Rp145.000 per liter—setara 107 kali lipat. Produk turunan lainnya seperti cocopeat, cocofiber, hingga bioenergi juga menawarkan peluang besar untuk industri makanan, minuman, hingga energi terbarukan.

Dalam kesempatan tersebut, Amran mengajak HIPMI menjadi mitra strategis pemerintah untuk mendorong hilirisasi pertanian. Ia menilai generasi muda perlu diberikan ruang dan dukungan agar dapat berkontribusi maksimal dalam membangun ekonomi berbasis pertanian.

“HIPMI ini anak-anak kita. Beri mereka panggung, beri dukungan. Mereka yang akan melanjutkan pembangunan. Inilah momen dan peluang emas untuk HIPMI bergerak,” serunya.

Amran menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam yang melimpah dan kemampuan produksi pertanian sepanjang tahun. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha muda seperti HIPMI disebut krusial dalam meningkatkan daya saing nasional sekaligus mewujudkan ketahanan pangan.

Menanggapi ajakan tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI DIY, Ekawati Rahayu Putri, menyampaikan apresiasi dan komitmennya.

“Terima kasih Pak Menteri atas motivasi dan arahannya. Ini menjadi energi baru bagi kami. HIPMI siap menjadi inisiator untuk menghimpun para pelaku usaha pertanian dan bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.

Ekawati menegaskan, HIPMI DIY siap menjadi motor penggerak dalam pembangunan pertanian berbasis hilirisasi.

“Kami siap ambil bagian dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan nasional,” pungkasnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagatan Nusantara (Danantara) akan membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya. “Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi. “Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. “Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah. “Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tandasnya. Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. “Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya. Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. “Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka jutaan lapangan kerja berkualitas melalui percepatan investasi dan hilirisasi sumber daya alam serta sektor strategis lainnya.

”Danantara adalah lembaga pengelola investasi dengan aset dalam kelolaan lebih dari US$ 1 triliun. Lembaga ini hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat luas,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.

“Pembentukan Danantara bukan sekadar strategi investasi, tetapi upaya nyata memperkuat ekonomi domestik dan menghadirkan peluang kerja di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, BUMN, dan pemerintah daerah agar distribusi lapangan kerja merata ke seluruh wilayah.

“Upaya ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan nasional,” tuturnya.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan Danantara akan mendorong pertumbuhan industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk domestik dan membuka peluang usaha baru di berbagai sektor.

Lebih jauh, Presiden menyatakan bahwa keberadaan Danantara tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.

“Dengan Danantara, investasi strategis akan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.

Presiden menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, memastikan pemerataan pembangunan dan peluang kerja di seluruh negeri.

Dengan kehadiran Danantara, pemerintah berharap percepatan hilirisasi industri strategis dapat menarik investasi, menciptakan peluang kerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Danantara adalah langkah konkret pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Presiden Prabowo.

Danantara resmi berdiri pada Februari 2025. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan lembaga tersebut mengelola 844 perusahaan BUMN beserta anak dan cucunya sebagai bagian dari sovereign wealth fund (SWF). Rosan menilai kehadiran Danantara tepat di tengah meningkatnya tensi geopolitik global.

“Danantara hadir saat dunia mengingatkan pentingnya kekuatan ekonomi dalam negeri,” ujarnya.—

[edRW]

Oleh: Rahman Prawira )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menorehkan prestasi gemilang pasca peluncuran badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang berfungsi sebagai superholding BUMN. Dengan mandat mengelola aset nasional senilai sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun, Danantara tampil sebagai motor baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia modern. Kehadiran Danantara dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan sekaligus menarik arus investasi global secara berkelanjutan.

Danantara didesain bukan sekadar sebagai entitas pengelola aset, melainkan sebagai instrumen strategis pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Superholding ini akan mengonsolidasikan tujuh BUMN utama termasuk Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) untuk menciptakan sinergi antar sektor melalui investasi terintegrasi dan profesional. Dengan model tata kelola yang transparan dan berstandar global, Danantara mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing BUMN di pasar internasional.

Pada tahap awal, Danantara memperoleh fasilitas pendanaan sekitar US$ 20 miliar yang akan dialokasikan ke 20 proyek strategis, mencakup penguatan energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, hingga proyek teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) dan data center. Strategi ini diyakini dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) ekonomi untuk menstimulasi pertumbuhan, sekaligus membuka lapangan kerja berkualitas di berbagai sektor vital. Lebih dari sekadar simbol kekuatan finansial, Danantara didesain sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional secara inklusif, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Dalam pidato kenegaraan terbaru pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Danantara, bersama 80.000 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, menjadi pendorong terciptanya jutaan lapangan kerja baru yang berkualitas sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Hal ini diwujudkan melalui distribusi kebutuhan rumah tangga seperti beras, minyak goreng, Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga pupuk bersubsidi. Inovasi tersebut juga membuka peluang besar bagi pengembangan sektor produksi, distribusi, dan hilir, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang semakin kuat dan berkelanjutan.

Dengan kolaborasi antara kebijakan nasional Danantara dan kekuatan lokal dari Koperasi Merah Putih, pemerintah menghadirkan sebuah model ekonomi sinergis dari pusat ke desa, dan dari desa menuju ekonomi nasional yang inklusif. Sinergi ini menjadi simbol konkret komitmen pemerintah dalam membangun kekuatan ekonomi di akar rumput, menjamin akses kebutuhan dasar, mendorong pertumbuhan inklusif sehingga mampu menciptakan lapangan kerja nyata bagi masyarakat luas.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menekankan bahwa percepatan investasi dan hilirisasi oleh Danantara akan menjadi motor utama penguatan ekonomi nasional. Langkah ini diyakini dapat membuka banyak lapangan kerja, terutama di sektor energi, ketahanan pangan, dan perikanan. Tak hanya itu, keberadaan Danantara juga menjadi titik balik menuju pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 7–8 persen, berkat penetrasi investasi asing secara masif, dari mitra seperti China, Jepang, dan Uni Eropa. Ini tentunya membuka peluang kerja yang luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir, dari pertanian hingga energi terbarukan.

Kepala Badan Percepatan Pengentas Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan dalam pengentasan kemiskinan pemerintah bergerak melalui integrasi Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kopdes Merah Putih. Strategi yang diterapkan Danantara merupakan salah satu sinergi kebijakan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dan pembangunan desa. Kombinasi Danantara dan jaringan luas koperasi Merah Putih telah menciptakan ekosistem ekonomi akar rumput yang kuat, mempererat distribusi, dan menghindari monopoli pasar.

Sementara itu, struktur kelembagaan Danantara memberi pondasi kelembagaan yang kuat, inklusif, dan profesional. Di puncak struktur, Presiden Prabowo Subianto menempati posisi sebagai pembina utama dan penanggung jawab. Di bawahnya, terdapat Dewan Pengawas, yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Erick Thohir (Ketua), Muliaman Darmansyah Hadad (Wakil Ketua), dan Sri Mulyani Indrawati, juga mencakup para Menteri Koordinator dan Menteri Sekretaris Negara sebagai anggota. Pada tingkat operasional, Danantara dipimpin langsung oleh Rosan Roeslani sebagai CEO, yang bertugas menggerakkan sehari-hari lembaga ini. Ia dibantu oleh Dony Oskaria sebagai COO (Holding Operasional) dan Pandu Patria Sjahrir sebagai CIO (Holding Investasi). Dengan ini Danantara memiliki pijakan kuat dalam pelaksanaan agenda nasional inklusif dan berorientasi rakyat.

Danantara, bersama jaringan koperasi Merah Putih dan program sosial seperti MBG dan Sekolah Rakyat, menghadirkan peluang riil bagi terciptanya ekonomi kerakyatan yang merata dan berkeadilan. Di usia negara yang memasuki fase kematangan pembangunan ekonomi, model pembangunan inklusif ini adalah jawaban terhadap tantangan ketimpangan dan pengangguran struktural. Dengan komitmen tinggi Danantara akan mampu menjadi penanda baru dalam sejarah pembangunan Indonesia yakni dengan menjadikan kekayaan negara sebagai milik rakyat, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, memberdayakan desa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, adil, dan berkelanjutan.

)* Pengamat Kebijakan Pemerintah

Oleh: Sadam Alghifari )*

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Meskipun bergerak dalam lingkup investasi strategis nasional, Danantara berperan penting dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor UMKM, penyediaan perumahan rakyat, serta peningkatan ekonomi desa. Kehadiran lembaga ini layak diapresiasi sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.

Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran saat ini berada pada titik terendah sejak krisis 1998. Ia menegaskan peran Danantara bersama koperasi Merah Putih sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Presiden menjelaskan bahwa telah terbentuk 80.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang menjadi pusat distribusi komoditas vital seperti beras, minyak goreng, LPG, dan pupuk bersubsidi, sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa peran Danantara dalam pembiayaan perumahan menjadi simbol kemandirian ekonomi nasional. Ia menuturkan bahwa pada tahun ini kementeriannya tidak mengambil pinjaman luar negeri, sebuah langkah strategis yang mencerminkan kemampuan bangsa membangun secara mandiri. Menurut Maruarar, dukungan Danantara terhadap Program 3 Juta Rumah melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130 triliun akan memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, industri bahan bangunan, dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya, Dian Sovana, menyampaikan Danantara berperan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan masa depan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Ia menambahkan, sinergi Danantara dengan BUMN akan memperkuat investasi berkelanjutan di bidang infrastruktur, energi hijau, serta menciptakan peluang kerja dan kerja sama strategis berskala internasional. Dian meyakini kehadiran Danantara akan memperkuat ekosistem pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di seluruh daerah.

Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edger Josua Silalahi, memberikan apresiasi atas komitmen Danantara terhadap ekonomi kerakyatan. Menurutnya, lembaga ini membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM dan koperasi rakyat, sehingga mereka mampu berkembang dan bersaing di era ekonomi digital. Edger juga menekankan bahwa ketahanan ekonomi merupakan bagian dari ketahanan negara, dan Danantara turut memperkuat kedaulatan ekonomi melalui investasi strategis di sektor energi, infrastruktur, dan industri pertahanan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menggarisbawahi bahwa tata kelola Danantara berlandaskan prinsip good governance dan kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya pengelolaan investasi negara secara disiplin, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Rosan, prinsip tersebut menjadi pondasi bagi Danantara dalam mendorong pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor.

Peluncuran Danantara menjadi tonggak penting dalam strategi ekonomi nasional. Lembaga ini mengelola aset BUMN dengan nilai awal mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp320 triliun. Struktur pengelolaannya melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai dewan pengawas dan penasihat, serta dijalankan oleh jajaran profesional berpengalaman. Pemerintah memanfaatkan Danantara untuk mempercepat hilirisasi industri, membangun infrastruktur, dan memperkuat perumahan rakyat tanpa bergantung pada pinjaman luar negeri.

Dukungan Danantara terhadap sektor perumahan rakyat menjadi bukti nyata praktik ekonomi kerakyatan. Skema pembiayaan yang transparan, efisien, dan tepat sasaran memastikan manfaat program dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Partisipasi sektor konstruksi, penyedia bahan bangunan, dan tenaga kerja lokal juga menciptakan efek berganda yang memperkuat perekonomian daerah.

Dalam pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah mengarahkan Danantara untuk bersinergi dengan koperasi Merah Putih. Koperasi ini berperan sebagai pusat distribusi bahan pokok bersubsidi, sarana pemberdayaan ekonomi lokal, serta pencipta lapangan kerja. Strategi ini sejalan dengan visi Presiden untuk membangun perekonomian dari akar rumput hingga mencapai investasi strategis berskala besar.

Keberadaan Danantara membuktikan bahwa agenda ekonomi kerakyatan bukan sekadar retorika politik. Hasil nyata dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya akses perumahan rakyat. Selain itu, terbukanya peluang usaha bagi UMKM menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat.

Pemerintah memastikan seluruh program yang dijalankan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi. Langkah ini menjadi jaminan bahwa manfaat kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi negara semakin kuat.

Ke depan, tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik akan terus menguji ketahanan ekonomi nasional. Namun, keberadaan Danantara yang memadukan kekuatan investasi negara dengan kepentingan rakyat menjadi modal penting menghadapi situasi tersebut. Hal ini membuat Indonesia memiliki instrumen yang solid untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Danantara sebagai instrumen sovereign wealth fund modern menjadi simbol transisi menuju ekonomi yang inklusif, berdaulat, dan berpihak pada rakyat. Dukungan luas dari pejabat kementerian, pelaku BUMN, hingga aktivis pemuda mencerminkan adanya konsensus bahwa ekonomi kerakyatan merupakan strategi nyata yang dijalankan dengan tekad dan kepercayaan diri. Pemerintah telah membuktikan bahwa kemandirian ekonomi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dengan terus mengedepankan tata kelola yang baik, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, semangat ekonomi kerakyatan akan mengakar kuat, melembaga, dan mengantarkan Indonesia maju bersama.

)* Penulis merupakan pengamat ekonomi