JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, meresmikan proyek pembangunan dan juga sekaligus pengoperasian pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di seluruh Tanah Air pada Kamis (26/06/2025) lalu.

Hal ini sebagai bukti yang sangat nyata dari bagaimana keseriusan pemerintah dalam mendorong tercapainya swasembada energi secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, total nilai investasi dari proyek tersebut diperkirakan mencapai hingga sebesar Rp 25 triliun.

Dalam sambutannya secara daring dari Bali, Presiden Prabowo menekankan bahwa langkah ini merupakan sebuah momentum yang penting untuk bisa membawa Indonesia menuju kepada kemandirian energi.

“Peresmian pengoperasian EBT di 15 provinsi dan peningkatan lifting minyak 30 ribu barel di blok Cepu adalah momentum yang sangat penting sebagai bangsa,” katanya.

“Dengan program-program ini, proyek-proyek ini, untungnya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan dilaksanakan, Ini adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa proyek-proyek EBT tersebut memiliki kapasitas total hingga mencapai sebesar 379,7 megawatt (MW) yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh pelosok Indonesia.

“Acara hari ini kita meresmikan 15 provinsi lokasi proyek pembangkit listrik EBT dengan total kapasitas sebesar 379,7 MW dengan investasi kurang lebih Rp 25 triliun,” ungkap Bahlil.

Ia menambahkan bahwa proyek tersebut mencakup PLTP di Salak, Muara Laboh, hingga Blawan Ijen, serta sebanyak 47 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 11 provinsi.

“Hari ini kita ingin melaksanakan apa yang Bapak Presiden arahkan bahwa transisi energi harus kita lakukan terus menerus… desa-desa ini kita akan memakai PLTS,” jelasnya.

Menanggapi berjalannya berbagai proyek EBT serta adanya keseriusan pemerintah yang sangat nyata pada upaya swasembada energi secara nasional, Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana turut berkomentar.

Dia menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut sebagai sebuah upaya ideologis untuk dapat menuju kepada kemandirian energi. Energi harus dilihat sebagai sebuah hak dasar bagi seluruh masyarakat, dan bukan hanya menjadi sekadar komoditas belaka.

“Menteri Bahlil konsisten menempatkan konstitusi dan keadilan rakyat sebagai pilar kebijakan energi,” tuturnya. (*)

JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan pembangunan dan pengoperasian proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari pada Kamis (26/6) lalu. Proyek yang diresmikan tersebut mencakup pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit EBT, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu syarat utama bagi sebuah bangsa untuk bisa benar-benar merdeka, terutama dalam menghadapi adanya tantangan global masa kini.

“Hari ini kita resmikan pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan. Tentunya masih banyak proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan, ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita, swasembada energi,” kata Presiden Prabowo.

Ia menambahkan, bahwa kemerdekaan suatu bangsa ditentukan pada kemampuan negara tersebut menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyatnya. Peran energi sangat menentukan bagi kehidupan di abad ini dan masa depan.

“Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kemerdekaan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya memberi makan rakyat dan menjamin kehidupan yang layak,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan apresiasi tingginya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, jajaran SKK Migas, serta pihak swasta dan mitra luar negeri atas kerja nyata yang telah dilakukan.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia dan seluruh jajaran ESDM, SKK Migas yang telah bekerja sangat baik, menghasilkan sesuatu yang nyata tanpa kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.

Sementara itu, Menteri Bahlil Lahadalia menyebut tambahan produksi 30 ribu barel per hari di Blok Cepu sebagai arahan langsung Presiden untuk mendukung target swasembada energi nasional.

“Untuk urusan energi kita harus swasembada energi dan target kita 900 ribu hingga satu juta barel per hari pada tahun 2029-2030 mendatang,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai keberhasilan percepatan proyek tersebut sebagai bukti komitmen bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. (*)

Oleh : Bimo Ariyan Beeran )*

Presiden Prabowo Subianto meresmikan pengoperasian dan pembangunan proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di sebanyak 15 provinsi di Indonesia serta melakukan peningkatan produksi minyak hingga sebesar 30 ribu barel per hari.

Langkah besar tersebut menjadi tonggak yang strategis dalam perjalanan bangsa menuju swasembada energi nasional. Dalam konteks terjadinya krisis energi global dan kebutuhan domestik yang terus meningkat seperti sekarang ini, keberanian Kepala Negara dalam mengambil sebuah kebijakan yang berakar pada kemandirian negeri tentunya menjadi suatu keputusan yang visioner.

Proyek EBT yang diresmikan oleh Presiden Prabowo melibatkan pembangunan hingga sebanyak 55 pembangkit, termasuk lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai wilayah di Tanah Air.

Peresmian ini memperlihatkan bagaimana kuatnya komitmen pemerintah untuk bisa berdiri di atas sumber daya dalam negeri demi mencapai suatu tujuan, yakni melakukan efisiensi energi secara jangka panjang. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa swasembada energi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak bagi bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Presiden juga menekankan bahwa peran energi tidak dapat dilepaskan dari keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam era global yang penuh tantangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, negara yang mampu menjamin pasokan energi sendiri akan memiliki posisi strategis lebih kuat dalam percaturan ekonomi dan politik internasional.

Langkah konkret tersebut diperkuat dengan peletakan batu pertama lima PLTP di sejumlah provinsi dan peresmian proyek-proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang tersebar dari Jawa Timur, Papua, Kalimantan hingga Nusa Tenggara Timur. Dalam totalitasnya, proyek-proyek EBT yang diresmikan hari itu mencapai kapasitas 379,7 Mega Watt dengan nilai investasi sekitar Rp 25 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang mendukung realisasi proyek ini, termasuk Kementerian ESDM, SKK Migas, dan mitra strategis seperti Medco Energi dan ExxonMobil. Dukungan sektor swasta dan kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa dari total tersebut, 351,9 MW berasal dari proyek panas bumi dan sisanya dari pembangkit tenaga surya. Bahlil juga menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi ini tidak sekadar urusan investasi dan angka, tetapi menjadi penegasan posisi Indonesia dalam jalur transisi energi global.

Pengelolaan proyek dilakukan oleh perusahaan nasional seperti PT Medco Cahaya Geothermal, PT Star Energy Geothermal, dan PT Supreme Energy Muara Laboh, yang masing-masing membangun dan mengoperasikan pembangkit PLTP di berbagai daerah strategis.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Yustisiana, menilai bahwa langkah Presiden Prabowo menjadi momentum penting dalam meletakkan energi sebagai fondasi kedaulatan negara. Menurutnya ketahanan energi sebagai unsur esensial dalam pembangunan nasional, terlebih dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045. Ketergantungan terhadap impor energi dipandang sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi dan politik bangsa.

Dewi juga menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan ideologis Menteri ESDM dalam menyusun kebijakan sektor energi yang berpijak pada konstitusi dan keadilan sosial. Pandangan tersebut menempatkan energi bukan sekadar komoditas pasar, melainkan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara. Energi perlu dikelola sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan, bukan sekadar sumber keuntungan fiskal.

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah strategis seperti pembangunan PLTMH di Gayo Lues, Aceh, menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada daerah dan memperkuat desentralisasi energi. Skema ini menjadi solusi konkret terhadap ketimpangan akses energi antarwilayah yang selama ini menghambat pemerataan pembangunan.

Pembangunan proyek EBT juga melibatkan peran aktif perusahaan nasional yang telah lama berpengalaman dalam sektor energi. Keterlibatan PT Medco Energi dan perusahaan mitra lainnya mencerminkan kesiapan industri dalam negeri dalam mendukung ambisi besar pemerintah menuju bauran energi bersih.

Keberhasilan pembangunan 55 pembangkit dalam waktu bersamaan menunjukkan sinergi antara kebijakan pemerintah dan kapasitas industri yang terus berkembang.

Dengan total kapasitas energi terbarukan yang terus meningkat, peluang Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap impor energi fosil semakin besar. Proyek-proyek ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan, menurunkan emisi karbon, serta membuka lapangan kerja di sektor energi bersih.

Peresmian proyek EBT di 15 provinsi bukan hanya simbol seremonial pembangunan, tetapi menjadi penanda penting bahwa Indonesia sedang bergerak menuju tatanan energi baru yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan.

Keberanian mengambil arah ini menegaskan bahwa masa depan energi Indonesia tidak lagi berada di tangan asing, tetapi ditentukan oleh kebijakan nasional yang kuat, kolaboratif, dan berpijak pada kemandirian.

Langkah ini bukan akhir dari perjalanan panjang transisi energi, melainkan titik awal dari transformasi besar menuju Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan energinya secara berkelanjutan.

Dengan mengelola potensi panas bumi dan tenaga surya secara maksimal, Indonesia dapat menurunkan ketergantungan pada energi fosil serta memperluas akses energi bersih hingga ke pelosok daerah.

Jika dijalankan konsisten, proyek-proyek tersebut akan menjadi warisan monumental bagi generasi mendatang dan bukti bahwa negara ini mampu berdiri dengan kakinya sendiri di bidang energi.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa sebagai solusi permanen untuk menghadapi ancaman rob dan dampak perubahan iklim. Proyek ini dinilai strategis dan vital bagi perlindungan kawasan pesisir Pulau Jawa dari potensi bencana yang semakin meningkat.

Pernyataan keseriusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo, yang menyoroti bahwa proyek pembangunan tanggul laut sebenarnya telah dirancang sejak puluhan tahun lalu.

“Coba bayangkan, rencana ini sudah ada sejak 30 tahun lalu. Tapi kita tidak perlu kecewa, karena sekarang waktunya untuk bergerak tanpa banyak bicara. Pekerjaan ini akan segera kita mulai,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kepemimpinan nasional periode 2024–2029, proyek ini menjadi salah satu prioritas pembangunan strategis. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menggarisbawahi bahwa proyek Giant Sea Wall akan segera direalisasikan seiring arahan langsung dari Presiden.

“Insya Allah itu akan terlaksana. Tentu kami minta kesabaran karena keterbatasan anggaran dan masih ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Namun, itu tidak berarti kami berdiam diri. Kami tetap akan berupaya bersama untuk menuntaskan masalah rob ini,” ujar Menteri Pekerjaan Umum.

Presiden Prabowo bahkan telah menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mulai merancang dan mempercepat implementasi proyek dari wilayah Banten hingga Gresik.

“Fenomena rob ini sudah berlangsung lama karena pengaruh global seperti pemanasan suhu bumi, perubahan iklim, dan turunnya permukaan tanah. Karena itulah, begitu dilantik, Presiden Prabowo langsung memerintahkan para menteri untuk mulai merancang pembangunan Giant Sea Wall dari Banten sampai Gresik,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga mendukung penuh pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari upaya melindungi masa depan masyarakat pesisir.

“Pembangunan tanggul laut tidak sekadar proyek infrastruktur semata, melainkan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa di tengah tantangan perubahan iklim global yang semakin ekstrem,” ujar AHY.

Sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo, pembangunan Giant Sea Wall adalah manifestasi nyata dari semangat keberlanjutan, perlindungan lingkungan, dan keamanan masyarakat. Pemerintah optimistis bahwa melalui langkah strategis ini, masyarakat di wilayah pantai utara Jawa akan mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman rob, banjir pesisir, serta degradasi lingkungan lainnya.

Oleh Artha Samudra Putra )*

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam upaya pemerintah mengatasi persoalan kronis yang selama ini menghantui kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, terutama Jakarta dan sekitarnya. Proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang digagas sejak lebih dari satu dekade lalu kini menemukan momentum baru untuk direalisasikan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Langkah ini bukan hanya menjawab tantangan teknis terkait banjir rob dan penurunan muka tanah, tetapi juga mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi jutaan warga pesisir dari dampak perubahan iklim ekstrem dan degradasi lingkungan yang semakin nyata.

Kawasan Pantura telah lama menjadi episentrum berbagai tantangan lingkungan yang kompleks. Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebih dan urbanisasi yang tak terkendali, ditambah dengan kenaikan permukaan laut global, telah memicu banjir rob yang semakin sering dan meluas. Jakarta bersama kota-kota pesisir lainnya seperti Semarang, Pekalongan, dan Surabaya, menjadi titik-titik rawan yang memerlukan penanganan cepat dan komprehensif. Dalam konteks inilah, kehadiran Badan Otorita Tanggul Laut menjadi strategi kelembagaan yang penting guna menjawab kebutuhan akan tata kelola yang lebih efektif.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan badan otorita ini merupakan langkah lanjutan dari gagasan yang telah lama dibahas dalam berbagai forum ilmiah. Keberadaan lembaga khusus ini diharapkan mampu mempercepat penyusunan kebijakan, pelaksanaan proyek, serta koordinasi lintas sektor dan wilayah. Tidak hanya melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, struktur otorita ini juga mencakup sinergi dengan pemerintah provinsi yang terdampak langsung, mulai dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyatakan bahwa proyek giant sea wall akan dilaksanakan secara serius pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Tanggul laut ini menjadi infrastruktur vital untuk mengantisipasi rob dan dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Dengan luasnya cakupan wilayah serta kompleksitas teknis yang tinggi, proyek ini memerlukan manajemen yang terpusat dan terintegrasi, sebagaimana dapat diwujudkan melalui badan otorita.

Komitmen Presiden Prabowo dalam proyek ini juga tercermin sejak awal masa pemerintahannya. Bahkan, perhatian terhadap permasalahan rob di kawasan utara Jawa telah masuk dalam visi-misi Presiden sebelum masa pemilihan. Begitu dilantik, Presiden langsung memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk memprioritaskan pembangunan tanggul laut dari Banten hingga Gresik. Ini menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekadar reaksi terhadap bencana, tetapi merupakan bagian dari agenda pembangunan strategis nasional yang berorientasi jangka panjang.

Kementerian dan lembaga yang akan tergabung dalam badan otorita akan berjumlah cukup banyak, sejalan dengan skala proyek dan lintas sektoralnya. Selain perencanaan infrastruktur, aspek pembiayaan juga menjadi elemen penting. Dalam hal ini, pemerintah membuka peluang bagi keterlibatan investor asing, dengan harapan transfer teknologi, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas nasional. Ketertarikan informal telah disampaikan oleh beberapa negara mitra, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, yang sebelumnya telah menunjukkan keseriusan dalam menjalin kerja sama infrastruktur strategis dengan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan telah mengundang secara langsung para pelaku usaha dari Belanda, negara yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan wilayah pesisir. Menurut AHY, proyek tanggul laut ini bukan lagi merupakan opsi, melainkan keharusan nasional. Dalam kerangka diplomasi pembangunan, Indonesia membuka ruang kolaborasi yang saling menguntungkan, sembari tetap menjunjung kedaulatan dan kepentingan nasional dalam pengelolaan wilayah strategis.

Selain sisi infrastruktur dan pembiayaan, proyek ini juga berimplikasi pada aspek sosial dan lingkungan. Perlu ada pendekatan humanis dalam merelokasi masyarakat yang terdampak pembangunan, serta komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Perencanaan proyek tanggul laut harus mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan pesisir, konservasi mangrove, serta penguatan komunitas lokal agar proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi ekosistem dan manusia.

Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut merupakan refleksi dari pendekatan baru pemerintah dalam menangani isu-isu strategis secara lintas sektoral. Dibandingkan dengan pendekatan birokrasi konvensional yang cenderung parsial, model otorita memungkinkan percepatan pengambilan keputusan, efisiensi pelaksanaan proyek, serta koordinasi antarlembaga dan antarwilayah secara lebih intensif. Ini merupakan model tata kelola modern yang mulai banyak diadopsi dalam proyek-proyek besar dunia, termasuk pembangunan infrastruktur transportasi dan pengelolaan sumber daya air.

Badan Otorita Tanggul Laut harus akan menjadi motor penggerak pembangunan berbasis adaptasi iklim. Dan keberhasilannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Selain itu, keberhasilan proyek ini juga akan memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi di koridor utara Jawa yang menjadi tulang punggung aktivitas logistik, industri, dan pemukiman padat penduduk.

Badan Otorita Tanggul Laut bukan sekadar lembaga teknokratis, tetapi simbol dari keseriusan negara hadir di tengah rakyatnya. Dalam era baru pemerintahan Prabowo Subianto, langkah ini menunjukkan arah kepemimpinan yang visioner, tanggap, dan berani mengambil keputusan strategis demi masa depan Indonesia yang lebih aman dan berkelanjutan.

)* Penulis merupakan Pakar Oseanografi

Oleh: Rendy Putra Wijaya

Pemerintah tengah bersiap membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa demi mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Komitmen ini memperlihatkan tekad kuat untuk segera menuntaskan persoalan yang telah mengendap selama puluhan tahun.

Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pembentukan badan otorita itu masih dalam proses, namun diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Targetnya bahkan ditetapkan tahun ini, sebagai langkah konkret pemerintah untuk mulai menata pembangunan tanggul laut yang akan memanjang dari Banten hingga Gresik.

Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang berlangsung bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.

Ia juga menekankan bahwa urgensi proyek ini sangat besar karena setiap tahun Indonesia mengalami penurunan muka tanah atau subsidence, yang dibahas dalam berbagai forum akademik maupun ilmiah. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari bencana yang lebih besar di masa mendatang.

Dari perspektif Prasetyo, keberadaan badan otorita bukan sekadar struktur administratif, melainkan kendaraan penting untuk menjamin kesinambungan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan tanggul secara terpadu dan sistematis.

Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menunjukkan keseriusan terhadap proyek ini menilai bahwa penundaan tidak lagi bisa diterima. Ia menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang telah digagas sejak 1995 dalam rencana Bappenas harus segera direalisasikan. Prabowo menyampaikan bahwa proyek dengan panjang sekitar 500 kilometer itu akan memerlukan dana sekitar 80 miliar dolar AS, sebuah angka fantastis namun dianggap sepadan dengan manfaat strategisnya.

Proyek akan dimulai dari koridor Jakarta–Semarang. Presiden membuka pintu bagi investor yang ingin bergabung, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. Ia menyatakan bahwa negara akan bergerak dengan atau tanpa kehadiran investor asing, menandai pendekatan baru yang berorientasi pada ketahanan dan kemandirian.

Dalam forum International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa kekuatan nasional akan digunakan bila diperlukan. Sikap ini mencerminkan kebijakan tegas yang ingin menempatkan kedaulatan pembangunan di tangan bangsa sendiri.

Sementara itu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum memberikan penegasan bahwa proyek tanggul laut raksasa tetap masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terdapat keterbatasan anggaran.

Ia menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat bersabar karena realisasinya harus melalui proses prioritisasi anggaran yang ketat. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, sebab perjuangan untuk menanggulangi rob dan permasalahan pesisir menjadi tanggung jawab yang tidak akan diabaikan.

Dody menyiratkan bahwa proyek ini memerlukan pendekatan yang matang dan terintegrasi, terutama dalam konteks perencanaan dan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa realisasi proyek ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat, meski jalannya tidak selalu mulus. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan mengawal pelaksanaan pembangunan tanggul laut dengan segala sumber daya yang tersedia.

Melalui pernyataan para pejabat tersebut, dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah tidak hanya menjual mimpi, tetapi berupaya merealisasikan proyek strategis dengan skema yang lebih realistis dan inklusif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menjadi keharusan agar proyek tanggul laut ini tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi. Badan otorita yang dirancang diharapkan menjadi institusi penggerak yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi pembangunan dari hulu hingga hilir.

Langkah untuk tidak menunggu investor juga menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih percaya diri dengan kemampuan dalam negeri. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek tanggul laut bukan sekadar bergantung pada dana asing, tapi lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional untuk melindungi wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berhasil, bukan hanya Jakarta yang selamat dari ancaman banjir rob dan abrasi, melainkan juga kota-kota besar lain di pesisir utara Jawa.

Di tengah krisis iklim global dan ancaman kenaikan muka air laut, langkah ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi bencana tidak hanya menjadi jargon internasional, tapi benar-benar menjadi prioritas nasional. Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut harus dimaknai sebagai awal dari perubahan besar, bukan akhir dari wacana yang berulang.

Sudah saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Otorita untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan pesisir utara Jawa yang kian terancam oleh banjir rob dan penurunan muka tanah.

Dengan hadirnya badan otorita, koordinasi lintas wilayah dan kementerian akan lebih terarah, sehingga proyek besar ini bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mari kawal, dukung, dan jadikan pembangunan tanggul laut ini sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan jutaan warga yang tinggal di garis depan ancaman perubahan iklim.

*) Analis Kebijakan Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat komitmen kuatnya dalam menghadirkan pendidikan yang bisa lebih merata bagi seluruh masyarakat dan juga berkualitas tinggi melalui program pembangunan Sekolah Rakyat berasrama di berbagai wilayah di Indonesia.

Salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut kemudian disambut dengan antusias oleh segenap masyarakat.

Apresiasi tinggi pada program Sekolah Rakyat, khususnya datang dari mereka kalangan keluarga prasejahtera yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan secara layak bagi anak-anak mereka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan simbol dari kehadiran negara dalam memperjuangkan masa depan generasi miskin ekstrem agar bisa menjadi lebih cemerlang.

Hal tersebut diungkapkannya dalam acara sosialisasi Sekolah Rakyat yang digelar di Pusdiklatbangprof Margaguna, Jakarta Selatan.

Ia menekankan bahwa program tersebut tidak hanya sekadar menyediakan pendidikan gratis semata, tetapi juga sekaligus menjadi sarana pembentukan karakter dan penguatan jati diri bagi para siswa yang berasal dari kalangan keluarga miskin itu.

“Kalau ada anak dari keluarga miskin bisa masuk sekolah bagus, diasuh dengan kasih sayang dan disiplin, itu bukan hanya pendidikan, tapi pesan kuat bahwa negara tidak pernah abai,” ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bahwa anak-anak dari latar belakang ekonomi yang sulit sekalipun, sejatinya juga memiliki hak yang sama untuk bisa belajar dengan mutu yang layak dan dapat bermimpi setinggi-tingginya.

Maka dari itu, melalui program Sekolah Rakyat ini, mereka terus dibimbing untuk bisa menemukan bakat, kemudian mampu berdiri dengan percaya diri, dan tumbuh menjadi pribadi mandiri.

Suasana haru menyelimuti sesi dialog saat Ikin Sasikin (62), seorang kuli bangunan asal Kebayoran Baru, mengungkapkan rasa syukurnya karena anak bungsunya, Tika Pratiwi (16), diterima sebagai calon siswa Sekolah Rakyat.

“Saya terharu sekali. Profil yang ditayangkan tadi sangat mirip kehidupan kami,” ucapn Ikin.

Pada kesempatan yang sama, Tika pun turut menyampaikan bagaimana harapannya dengan mata yang berkaca-kaca.

Ia mengaku ingin bisa menjadi seorang chef profesional dan bertekad untuk mampu terus membanggakan orang tuanya.

Program ini juga mencakup perbaikan rumah tak layak huni serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Pemerintah menargetkan 100 sekolah dan lebih dari 20 ribu siswa sebagai penerima manfaat tahap awal, yang akan memulai orientasi pada 14 Juli 2025. (*)

[edRW]

JAKARTA — Pemerintah secara resmi meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi nasional dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto tersebut juga menjadi simbol harapan baru bagi jutaan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Tanah Air agar anak-anak mereka dapat naik kelas secara sosial dan ekonomi.

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat memang dirancang untuk membangun semangat dan harapan keluarga miskin, yang selama ini merasa terhalang dalam mengakses pendidikan layak bagi anak-anak mereka.

“Yang lebih penting lagi membangun harapan, semangat baru bagi orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa membayangkan bahwa anaknya bisa sekolah dan dia diberdayakan,” ungkapnya dalam diskusi publik bertajuk Sekolah Tanpa Sekat di Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Ia menegaskan bahwa program strategis nasional tersebut menyasar pada anak-anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mayoritas orang tuanya bekerja di sektor informal dengan penghasilan Rp1 juta–Rp2 juta per bulan.

Program ini juga mencakup upaya pemerintah untuk mewujudkan pemberdayaan bagi keluarga miskin tersebut melalui adanya pelatihan secara lintas kementerian dan juga renovasi rumah mereka yang masih tidak layak huni.

Pada tahap awal, sebanyak 100 sekolah akan beroperasi mulai bulan Juli 2025, yang mana sekolah tersebut dapat menampung hingga sebanyak 9.755 siswa dengan dukungan 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.

“Rencananya pada 14 Juli siswanya sudah masuk, gurunya juga sudah tersedia,” tambah Agus.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenko PM Sugeng Bahagijo menyatakan dukungan penuhnya dan menyebut bahwa Sekolah Rakyat sebagai salah satu pintu masuk sinergi pemerintah dalam upaya untuk melaksanakan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

“Anak mendapat pendidikan, sementara keluarganya ikut diberdayakan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menambahkan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto

Program strategis nasional, Sekolah Rakyat sendiri memang menyasat kepada keluarga miskin supaya mereka bisa merasakan pendidikan lebih layak serta gizi yang tercukupi dengan baik.

“Sekolah rakyat ini berbasis asrama dan ditujukan untuk anak-anak dari kelompok miskin ekstrem agar mendapat pendidikan layak dan gizi yang cukup,” tegasnya. (*)

[edRW]

Oleh: Arman Panggabean*)

Pemerintah terus mempertegas komitmen untuk mampu menghadirkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya caranya yakni dengan melalui peluncuran program Sekolah Rakyat.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan program tersebut sebagai salah satu prioritas nasional dalam upaya untuk dapat mengentaskan kemiskinan struktural yang selama ini terus menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai daerah di Tanah Air. Peluncuran tahap awal Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2025 dengan melibatkan berbagai pihak seperti kementerian, lembaga, serta sektor swasta.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa dukungan yang berasal dari lintas sektor tentunya menjadi salah satu faktor penentu dari kesuksesan program tersebut. Pasalnya, memang pemerintah tidak dapat bekerja sendirian saja dalam menjalankan proyek berskala nasional seperti ini, terlebih karena program ini juga tidak hanya sekadar menyasar pada pendidikan secara formal semata, tetapi juga dalam rangka untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi bagi keluarga miskin di Indonesia.

Wamen Agus kemudian juga menggarisbawahi terkait bagaimana pentingnya keterlibatan dari sektor swasta dalam menyumbangkan kontribusi mereka melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Agus menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat yang dijalankan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada data penerima manfaat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dengan menerapkan pendekatan itu, maka seluruh siswa yang berasal dari keluarga miskin tidak hanya dapat menerima pendidikan secara gratis dan berkualitas saja, tetapi juga mereka bisa mendapatkan dukungan secara lebih holistik.

Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas asrama yang layak huni, kemudian juga terdapat pendampingan bagi orang tua siswa, serta perbaikan pada kondisi rumah keluarga miskin tersebut sebagai satu kesatuan dari upaya untuk terus memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu di seluruh pelosok Nusantara secara menyeluruh.

Pada tahap awal ini, sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat telah dipersiapkan di berbagai aset milik Kementerian Sosial dengan jumlah siswa hingga mencapai sebanyak 9.755 anak. Kemensos menargetkan ke depannya program tersebut mampu mencapai hingga lebih dari 20 ribu siswa dapat terlayani sepanjang tahun ajaran 2025, dengan juga turut didampingi oleh sebanyak ribuan tenaga pendidik dan kependidikan.

Menanggapi berjalannya salah satu program prioritas nasional pemerintah tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut dengan positif adanya ajakan untuk dapat berkolaborasi secara bersama tersebut.

Ia menyatakan bahwa pihaknya juga siap untuk mampu menjembatani terwujudnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah melalui berbagai macam forum seperti diskusi, kampanye, dan pendampingan langsung.

Menurut Mahir, upaya untuk memperluas pemahaman dan membuka ruang kontribusi nyata dari pihak perusahaan merupakan sebuah langkah krusial untuk mampu mengatasi berbagai macam persoalan pendidikan yang selama ini tertinggal, khususnya di lapisan masyarakat terbawah di Indonesia.

Presiden Prabowo sendiri telah memerintahkan penambahan 100 lokasi baru Sekolah Rakyat sebagai bagian dari tahap rintisan kedua yang dimulai Agustus hingga September 2025. Lokasi baru tersebut dirancang memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah, serta tersebar secara merata di berbagai wilayah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung Presiden yang dilandasi oleh kekhawatiran terhadap tingginya angka anak putus sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 4 juta anak usia sekolah di Indonesia belum mengenyam pendidikan formal, khususnya pada jenjang menengah. Robben menjelaskan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada biaya sekolah, melainkan pada kebutuhan pendukung seperti transportasi dan perlengkapan sekolah yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin.

Sebagai respons atas realitas tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Regulasi itu mendorong seluruh elemen negara, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk bergerak bersama mendukung implementasi Sekolah Rakyat.

Pemerintah telah menetapkan 100 lokasi awal, memulai pembelajaran pada Juli 2025, dan menyiapkan 100 lahan tambahan untuk pembangunan sekolah model berbasis asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Robben menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum nasional, tetapi juga menanamkan keterampilan vokasional, pendidikan karakter, dan literasi digital. Tujuannya ialah mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045. Di luar aspek akademik, program ini juga memberdayakan ekonomi keluarga siswa melalui pelatihan keterampilan dan dukungan sosial lainnya.

Dukungan dari daerah juga terus menguat. Sebanyak 357 pemerintah daerah telah menyatakan partisipasi aktif dalam mendukung program ini. Namun, Robben mengajak daerah yang belum bergabung agar segera menindaklanjuti penetapan lokasi Sekolah Rakyat tahap kedua.

Langkah pemerintah melibatkan seluruh sektor dalam peluncuran Sekolah Rakyat bukan sekadar bentuk kerja sama teknis. Ia mencerminkan pendekatan kolaboratif berbasis data, visi ideologis, dan tekad politik untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang menjadi fondasi kesejahteraan nasional. Kolaborasi yang solid antara negara, dunia usaha, dan komunitas lokal diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan. (*)

*)Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

[edRW]

Oleh: Darmawan Hutagalung*)

Pemerintah menyiapkan langkah konkret dalam meluncurkan Sekolah Rakyat sebagai strategi mengatasi kemiskinan melalui pendidikan. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli 2025.

Fokus utama program ini bukan hanya pemberian akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak keluarga tidak mampu, tetapi juga menciptakan ekosistem sosial yang saling menguatkan antara pendidikan, pemberdayaan, dan perbaikan kesejahteraan.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyampaikan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada kolaborasi antar-sektor. Pemerintah, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal perlu terlibat aktif dalam menyumbangkan tenaga, ide, maupun sumber daya. Ia menekankan bahwa sekecil apapun kontribusi sektor swasta, jika dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi, akan memberikan dampak besar terhadap pengentasan kemiskinan.

Agus juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek pendidikan. Program ini berdiri di atas basis data terverifikasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Anak-anak yang menjadi sasaran merupakan bagian keluarga rentan ekonomi.

Oleh karena itu, program ini tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua mereka dan memperbaiki kondisi tempat tinggal. Pendekatan multidimensi tersebut dirancang untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural dari generasi ke generasi.

Pemerintah menetapkan 100 titik awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Seluruh siswa tahap pertama akan tinggal di asrama yang dilengkapi fasilitas pendukung. Target awal program mencakup 9.755 siswa, dan akan terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan lebih dari 20 ribu siswa dapat belajar di Sekolah Rakyat hingga akhir tahun ini, didampingi ribuan tenaga pengajar dan pendukung profesional.

Konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, tetapi juga menciptakan ruang belajar yang terintegrasi antara pendidikan formal, penguatan karakter, keterampilan vokasional, hingga literasi digital. Pendekatan ini menyiapkan siswa tidak hanya untuk berhasil di dunia akademik, tetapi juga mampu bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan sosial di masa mendatang.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, menyambut positif ajakan pemerintah untuk bergotong royong menyukseskan Sekolah Rakyat. Ia menilai bahwa program ini merupakan wujud nyata dari intervensi negara terhadap ketimpangan sosial.

Mahir menekankan bahwa Forum CSR siap menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Melalui diskusi publik, kampanye, serta penyediaan sarana partisipatif, Forum CSR ingin memastikan bahwa pelaku usaha memahami esensi dari program tersebut dan dapat menyumbangkan kontribusi yang konkret.

Mahir percaya bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bukan hanya tentang citra atau kewajiban formal, melainkan instrumen penting dalam memperluas pemerataan akses. Mahir juga menilai bahwa keterlibatan sektor swasta dalam Sekolah Rakyat dapat mempercepat proses transformasi sosial di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.

Zuraida Hamdie dari Yayasan Amanah Bangun Negeri juga mengutarakan komitmen yang sama. Yayasan tersebut menyatakan kesiapan untuk bergabung dalam pelaksanaan program, terutama di wilayah operasional mereka seperti Kalimantan Selatan.

Zuraida meyakini bahwa program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mampu memberikan efek domino pada keluarga dan lingkungan sekitar. Ia menegaskan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak serta pemberdayaan orang tua adalah kunci dari pengurangan angka kemiskinan secara jangka panjang.

Lebih jauh, Zuraida menyebut bahwa Sekolah Rakyat mampu menjadi katalisator pembentukan generasi mandiri yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi dibekali dengan pendidikan dan keterampilan untuk mengubah nasibnya sendiri.

Menurutnya, dukungan yayasan dan komunitas lokal menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan program, terutama ketika pemerintah mulai memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang lebih terpencil.

Upaya lintas sektor dalam menyukseskan Sekolah Rakyat mencerminkan paradigma pembangunan yang tidak lagi bersifat top-down semata. Program ini menuntut sinergi sejajar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput. Pemerintah tidak memposisikan diri sebagai satu-satunya aktor utama, melainkan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi yang luas.

Inisiatif besar ini juga menjawab tantangan serius yang selama ini dihadapi dunia pendidikan, terutama tingginya angka anak tidak sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 3,4 juta anak usia SMA, hampir 500 ribu anak usia SMP, dan sekitar 227 ribu anak usia SD tercatat tidak mengenyam pendidikan formal. Tantangan tersebut bukan semata karena biaya operasional sekolah, tetapi juga terkait biaya pendukung seperti transportasi, perlengkapan, dan logistik keluarga.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk negara yang hadir langsung menjawab persoalan mendasar rakyatnya. Namun, agar program ini tidak menjadi sekadar proyek jangka pendek, partisipasi semua pihak menjadi penentu utama. Perlu ada komitmen jangka panjang dari lintas sektor untuk terus mendukung dan memperkuat ekosistem Sekolah Rakyat.

Melalui sinergi yang utuh, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar menjadi tonggak kebangkitan pendidikan berbasis keadilan sosial. Keberhasilannya bukan hanya akan mencetak lulusan, tetapi juga memperkuat fondasi peradaban yang lebih inklusif, berdaya, dan berdaulat. (*)

*)Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

[edRW]