Jakarta – Dukungan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat seiring dengan arus digitalisasi yang semakin tidak terelakkan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya digitalisasi untuk mendongkrak daya saing pelaku usaha di Indonesia.

Maman mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital sebagai salah satu cara untuk meningkatkan omzet mereka.

“Suka atau tidak, kita tidak bisa menghentikan tren ini. Oleh karena itu, kepada bapak-ibu yang memiliki toko di sini, kami mendorong untuk bergabung ke marketplace digital agar omzetnya dapat meningkat,” kata Maman

Maman juga menekankan peran penting platform marketplace dalam membantu perkembangan UMKM. Dia memperingatkan bahwa marketplace yang tidak berkontribusi pada pengembangan UMKM akan mendapat sanksi.

“Marketplace yang tidak memberikan kontribusi dan tidak mendukung kepentingan UMKM, kami dari Kementerian UMKM akan menutup platform digital tersebut. Saya bicara ini di depan semua masyarakat,” ungkapnya tegas.

Pemerintah menargetkan sekitar 50 persen UMKM Indonesia bisa masuk ke ekosistem digital pada tahun 2025. Untuk mewujudkan target ini, sejumlah langkah strategis telah dipersiapkan, termasuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan e-commerce, menyediakan pelatihan promosi digital, dan meningkatkan kualitas produk lokal agar bisa bersaing di pasar internasional.

“Kalau UMKM kita bisa beradaptasi secara digital hingga menembus pasar global, kontribusi mereka akan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen,” kata Maman dengan penuh keyakinan.

Selain upaya digitalisasi, Kementerian UMKM juga sedang merancang kebijakan baru terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan fokus pada pengadaan peralatan produksi pangan.

Untuk mendukung langkah ini, dana sebesar Rp 20 triliun telah dialokasikan. Kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat sektor UMKM, khususnya yang bergerak di bidang pangan, serta mendorong peningkatan kapasitas produksi.

Maman optimis bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor swasta, UMKM akan menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia ke depan.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak dan adaptasi teknologi yang cepat, UMKM tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang pesat, membuka peluang baru di pasar domestik maupun internasional.

Jakarta – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi topik utama dalam perbincangan nasional, terutama dalam kaitannya dengan potensi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya merepresentasikan visi baru Indonesia, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat lokal dan regional.

Proyek pembangunan IKN juga memacu peningkatan infrastruktur di wilayah sekitar. Pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, dan bandara baru di kawasan ini akan meningkatkan konektivitas Kalimantan dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini tidak hanya mempermudah mobilitas barang dan jasa, tetapi juga membuka akses bagi investor yang ingin berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.

Direktur Pengendali Penyelenggara Pemerintah dan Perizinan Bangunan Otorita IKN, Kuswanto mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah memprioritaskan pembangunan IKN. Hal ini disampaikannya di Sepaku, Penajam Paser Utara, pada hari Rabu, dengan fokus pada pembangunan ekosistem kota di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Untuk mewujudkan kota ekonomi baru yang modern, Ibu Kota Nusantara membutuhkan infrastruktur berbasis investasi,” kata Kuswanto.

Beberapa infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan telah dibangun di KIPP ibu kota Indonesia, lanjut Kuswanto, yang juga telah memenuhi aspek perizinan sebelum beroperasi.

“Ada 32 perizinan non-usaha di Ibu Kota Nusantara sudah memenuhi syarat dan akan segera beroperasi,” ujarnya.

Investasi dan pembangunan sektor konstruksi yang intensif berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong sektor-sektor terkait, serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pada Triwulan III 2024, Kaltim membukukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp213,47 triliun. Perekonomian tumbuh sebesar 5,52 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Artinya, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Di antara sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Kaltim pada periode tersebut, yaitu sektor konstruksi yang tumbuh 13,98 persen serta bidang administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 13,87 persen. Pencapaian tersebut ini mengindikasikan, pembangunan infrastruktur IKN terus berlangsung, baik dari sisi fisik maupun non-fisik, seperti peningkatan investasi.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, sekitar Rp58 triliun sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, Multi Utility Tunnel (MUT) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya.

“Serta dari APBN sejumlah Rp68 triliun sampai saat ini,” ujarnya. Pihaknya juga menegaskan, minat investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat membentuk tiga sumber pembiayaan yang menjadi pilar pembangunan IKN, yaitu APBN, investasi sektor swasta, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan IKN bukan hanya tentang menciptakan ibu kota baru, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. IKN diharapkan menjadi model kota modern yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan semua potensi ekonomi yang dimilikinya, IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan yang akan mengubah wajah Kalimantan dan memberikan manfaat luas bagi seluruh Indonesia.

---

Oleh : Dhita Karuniawati )*

Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen nyata dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan proyek pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu semakin pesat. Sejumlah proyek infrastruktur sudah dimulai dibangun, termasuk pembangunan jalan akses, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian. Keberlanjutkan pembangunan IKN tentunya didukung berbagai pihak agar sesuai dengan target.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merancang dua tujuan terukur yang menjadi target pembangunan IKN. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, dua tujuan terukur tersebut ada pada tahun 2025 dan 2028.

Tahun 2025, Otorita IKN menyiapkan hunian, kantor dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan yang memungkinkan ASN tinggal di IKN. Namun, pemindahan ASN ini tergantung arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sedangkan Tahun 2028, Otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

Otorita IKN pun sudah hampir siap menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara Otorita IKN akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengklaim infrastruktur, mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idul Fitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Ada 7 infrastruktur di IKN yang sudah selesai dibangun dan siap diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya adalah Istana Garuda beserta bangunan pendukungnya, serta dua ruas jalan tol, yaitu Seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan Seksi 5A Simpang Tempadung – Jembatan Pulau Balang. Selain itu, Kantor Kementerian Sekretariat Negara RI, Kantor Kementerian Koordinator 1, 2, dan 4, Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST), serta Spam Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku Jaringan Distribusi Utama (JDU) dan Jaringan Distribusi Pembagi (JDP). Peresmian proyek itu sudah diusulkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengupayakan ASN yang pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN untuk mendapatkan insentif. Namun, sementara ini pemindahan tersebut juga masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengatakan pemerintah merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN. Rini belum bisa mengumumkan besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Namun, dia mengatakan pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan letter of intent (LOI) ke Otorita IKN. Pelaksanaan groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.  Investor yang bergabung di IKN tidak diperintah, melainkan terpanggil untuk membangun IKN.

Agung memastikan peletakan batu pertama tahap ke-9 di IKN terlaksana pada awal 2025 dengan nilai investasi mencapai Rp6,47 triliun. Nilai tersebut akan direalisasikan oleh lima investor swasta di sektor hunian, perkantoran, pendidikan, ritel, dan perkantoran. Meski begitu, seluruh persiapan groundbreaking tahap ke-9 sudah tuntas. Waktu pelaksanaannya menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto yang dipastikan akan hadir.

Agung mengatakan bahwa sampai dengan 2028, prioritas pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN melibatkan 490 persil lahan yang menjadi peluang investasi untuk investor. Ini adalah langkah strategis untuk percepatan pengembangan IKN. Agung pun optimistis 490 persil lahan tersebut akan habis diburu oleh investor untuk menanamkan modalnya di IKN. Apalagi, harga jual tanah di IKN tersebut masih sangat murah yakni mulai dari Rp100 ribu sampai Rp800 ribu per meter persegi.

Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan IKN perlu terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, IKN akan menjadi kota masa depan yang membawa harapan besar bagi kemajuan bangsa. Dampak positif atau manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar IKN. Mari kawal pembangunan IKN untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Jauhari Firdaus Basam

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi fiskal menjadi salah satu instrumen utama dalam memastikan UMKM mampu bertahan dan berkembang, seiring dengan peran pentingnya dalam perekonomian nasional.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah memberikan perpanjangan masa berlaku tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) UMKM. Kebijakan ini, yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 2024, kini diperpanjang hingga 2025. Stimulus ini diberikan khusus kepada UMKM yang telah terdaftar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022. Selain itu, pemerintah membebaskan pembayaran PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban pajak, tetapi juga memberikan ruang bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya mereka guna meningkatkan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pentingnya kebijakan fiskal yang memperhatikan azas gotong royong dan berkeadilan. Ia juga menegaskan bahwa insentif perpajakan untuk tahun 2025 sebagian besar diarahkan untuk rumah tangga dan sektor usaha, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencerminkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan dunia usaha dan pelaku ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan bea masuk serta pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan hybrid. Kebijakan ini tidak hanya mendorong transisi energi hijau, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok industri kendaraan listrik.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa pemerintah terus memprioritaskan keberlanjutan UMKM melalui berbagai stimulus ekonomi dengan sejumlah penyederhanaan regulasi. Mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diharapkan dapat mempercepat implementasi kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan UMKM.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM juga menjadi prioritas. Pemerintah optimis bahwa kombinasi kebijakan stimulus ekonomi dan peningkatan kapasitas SDM akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Pengamat ekonomi dari INDEF, Ariyo DP Irhamna mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam memberikan insentif dan stimulus guna menjaga stabilitas ekonomi. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan program bantuan sosial dan insentif benar-benar efektif dan tepat sasaran seperti penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan publik lainnya agar masyarakat mendapat manfaat.

Ia juga menekankan perlunya strategi fiskal yang lebih komprehensif untuk mendukung keberlangsungan UMKM dan memberikan ruang bagi sektor formal untuk bertahan. Sinergi antara kebijakan fiskal dan program bantuan sosial diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, tetapi juga untuk mendorong UMKM naik kelas. Dengan berbagai stimulus yang diberikan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan ekosistem usaha yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian insentif yang relevan.

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM memegang peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah yang konsisten menjadi kunci utama dalam memastikan UMKM dapat terus berkembang di tengah berbagai tantangan. Langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah, seperti perpanjangan insentif pajak dan penyederhanaan regulasi, menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan iklim usaha yang inklusif dan berkeadilan.

Dukungan terhadap UMKM merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah, perlu bersinergi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan semangat gotong royong, kita dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berdaya saing.

Mari kita dukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan mendorong mereka naik kelas. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat perekonomian nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Bersama-sama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia.

)* Penulis merupakan jurnalis Ekonomi Makro

Oleh : Roy Andarek*)

Papua terus menjadi perhatian nasional dalam upaya menciptakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Pemerintah bersama aparat keamanan, yakni TNI dan Polri, terus mengupayakan pendekatan yang menyeluruh dan holistik untuk mengatasi permasalahan yang ada, termasuk ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup dimensi hukum, sosial, dan spiritual.

Pendeta Petrus Bonyadone, salah satu tokoh agama di Papua, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah dan aparat keamanan atas dedikasi luar biasa mereka dalam menjaga situasi keamanan di wilayah Papua. Ia menyatakan bahwa TNI dan Polri telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi masyarakat Papua dari berbagai ancaman kekerasan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Pendeta Petrus menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras TNI dan Polri dalam menjaga keamanan di Papua. Ia juga menekankan bahwa kinerja aparat yang berlandaskan hukum dan nilai-nilai spiritual sangat penting agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga kebaikan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya harmoni antarumat beragama sebagai kunci dalam menciptakan kedamaian di Papua. Dalam hal ini, peran TNI-Polri dinilainya sangat signifikan. Dengan menjaga kerukunan antarumat beragama, potensi konflik sosial dapat diminimalkan, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Sementara itu, Ketua Pemuda Adat Papua, Yan Cristian Arebo, menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tahun 2025. Seruan ini menjadi penting di tengah dinamika sosial dan politik yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, stabilitas dan harmoni di Papua hanya dapat terwujud apabila ada kolaborasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Yan Cristian Arebo mengapresiasi langkah pemerintah dan aparat keamanan yang terus berupaya menjaga stabilitas di Tanah Papua. Ia mengingatkan bahwa dukungan dari masyarakat sangatlah penting. Dengan kerja sama antara semua pihak, perdamaian yang diharapkan dapat terwujud.

Seruan ini semakin relevan mengingat insiden kekerasan bersenjata yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Yalimo pada 8 Januari 2025. Dua warga sipil menjadi korban dalam aksi tersebut, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Peristiwa ini kembali menjadi pengingat akan pentingnya penanganan serius terhadap ancaman keamanan di Papua.

Kapolda Papua, Irjen. Pol. Patrige Renwarin, langsung mengambil langkah tegas dengan mengerahkan personel yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Cartenz untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan apakah pelaku berasal dari kelompok yang ada di Yalimo atau merupakan kelompok baru yang datang dari luar wilayah tersebut.

Kapolda Patrige menjelaskan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz sengaja didatangkan untuk membantu mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan aksi teror di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas utama mereka.

Pendekatan holistik yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani masalah Papua mencakup berbagai aspek. Di satu sisi, langkah-langkah penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat. Di sisi lain, pendekatan humanis juga diutamakan, dengan menggandeng tokoh agama, pemuda adat, dan elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan dialog yang konstruktif.

Selain itu, Ketua Pemuda Adat Papua itu juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya menciptakan Papua yang damai. Ia menilai bahwa langkah pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Papua merupakan bagian dari pendekatan holistik yang patut diapresiasi. Dengan memberikan masyarakat Papua kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, potensi konflik dapat diminimalkan.

Namun, Yan Cristian juga mengingatkan bahwa perjuangan untuk perdamaian di Papua tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah dan aparat keamanan. Ia menekankan bahwa masyarakat Papua sendiri harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing.

Yan Cristian mengungkapkan bahwa Papua adalah rumah bersama yang harus dijaga agar tetap aman dan damai. Ia mengimbau agar masyarakat tidak membiarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak keharmonisan yang sudah terbangun.

Dengan komitmen bersama dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Papua yang damai bukanlah sekadar harapan, melainkan suatu kenyataan yang dapat diwujudkan. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas di tanah yang kaya akan budaya dan sumber daya ini.

Upaya pemerintah untuk terus menjaga keamanan di Papua, seperti yang terlihat dalam penanganan kasus di Yalimo, menunjukkan bahwa langkah-langkah tegas dan terukur tetap diperlukan untuk memastikan keselamatan masyarakat. Namun, di balik semua itu, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa kedamaian sejati hanya bisa tercapai melalui kerja sama, dialog, dan semangat persatuan.

*) Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta

Yalimo – Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencederai masyarakat sipil yang tak berdosa. Kejadian terbaru terjadi di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan, di mana dua orang warga sipil menjadi korban penyerangan brutal oleh gerombolan bersenjata OPM.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan mengungkapkan bahwa kelompok OPM melakukan penyerangan dengan menembak dan membacok dua warga sipil tersebut tanpa sebab yang jelas. Insiden ini kembali menegaskan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok separatis ini telah menempatkan masyarakat sipil sebagai sasaran empuk dari perjuangan mereka yang penuh dengan kekerasan.

“OPM tidak lagi sekadar memperjuangkan aspirasi kemerdekaan, tetapi juga mengandalkan teror dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang tidak ada hubungannya dengan konflik. Kami mengecam keras tindakan ini yang hanya menambah penderitaan rakyat Papua,” ujar Kolonel Candra Kurniawan.

Aksi teror seperti ini bukan pertama kali terjadi, dan tampaknya kelompok OPM semakin berani melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Kelompok separatis ini telah melakukan sejumlah serangan di berbagai titik di Papua, menambah daftar panjang korban yang sebagian besar adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata.

Hal ini diperjelas dengan kelompok OPM yang melakukan penyerangan dengan menembak dan membacok 2 orang warga sipil di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Yalimo, Papua Pegununungan. Kedua korban penyerangan di awal tahun 2025 ini berinisial EF (37) dan AT (34) sehari-hari bekerja sebagai tukang senso.

“Aksi biadab OPM ini mengakibatkan kedua warga sipil tersebut meninggal dunia, atas nama saudara EF dan AT,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan.

Pihak aparat keamanan pun terus berupaya maksimal untuk menumpas OPM dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.

“Kami akan terus menggencarkan operasi keamanan untuk memburu dan menangkap para pelaku teror ini. Tidak ada ruang bagi mereka yang ingin merusak kedamaian dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

“Pelakunya merupakan pelanggar HAM dan saat ini dalam pengejaran aparat keamanan TNI Polri. Kedua korban ini berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju Puskesmas Elelim,” tambah Kolonel Candra.

Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan upaya pembangunan di Papua guna mengurangi ketimpangan dan memastikan kesejahteraan rakyat. Namun, pemberantasan OPM tidak hanya bergantung pada kekuatan aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menanggulangi kelompok separatis ini.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan setiap informasi terkait aktivitas OPM yang bisa merugikan masyarakat dan mengancam kedaulatan negara,” tutup Kolonel Candra.

Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terbebani dengan utang. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang UMKM merupakan langkah yang sangat penting untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Program ini bisa memberi kesempatan bagi banyak pelaku UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan finansial. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.” Jelasnya.

Namun, Ia memberikan peringatan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga efektivitas program, pemantauan yang ketat harus diterapkan.

“Jangan sampai program yang bertujuan baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan yang bisa memanfaatkan kebijakan ini,” lanjutnya.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa program penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang terdampak pandemi dan telah memiliki laporan keuangan yang transparan. Dengan adanya verifikasi yang ketat, diharapkan kebijakan ini bisa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Apresiasi terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pengusaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny yang mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sangat tepat dalam memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit.

“Bagi banyak pelaku UMKM yang terpuruk akibat utang yang menumpuk, program penghapusan utang ini memberikan harapan baru. Namun, penting bagi kami untuk tetap menjaga transparansi dalam setiap proses pengajuan bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari potensi kesalahan manajerial yang dapat merugikan usaha mereka.
Sedangkan sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Pihaknya menyampaikan, langkah ini sebagai awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. “Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” Ungkapnya.

Meskipun banyak yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, pengawasan tetap menjadi kunci agar tujuan penghapusan utang tercapai dengan optimal. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, harus terus memastikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti dengan kunjungan Delegasi Parlemen Swedia yang dipimpin oleh Hon Mr Adam Reuterskiöld, anggota Riksdag dari Moderate Party. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN yang kini menjadi salah satu proyek strategis nasional Indonesia.

Delegasi Swedia disambut oleh Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Galeri UMKM, Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menjelaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan perhatian besar Swedia terhadap pembangunan IKN.

“Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Basuki turut memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan gagasan yang dirintis Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” jelas Basuki.

Ia juga memaparkan bahwa pembangunan IKN dibiayai melalui tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi sektor swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hingga saat ini, investasi sektor swasta telah mencapai Rp 58 triliun.

“KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), maupun hunian dari Intiland dan Nindya Karya. Dari APBN Rp 68 triliun sampai sekarang,” ungkapnya.

Delegasi Swedia menunjukkan ketertarikan khusus pada pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle (EV) di kawasan IKN. Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Gustav Dahlin, bahkan menyampaikan rencana membawa sejumlah calon investor Swedia untuk kembali meninjau IKN.

“Beliau akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” tambah Basuki.

Swedia dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang erat selama 70 tahun terakhir. Lebih dari 80 perusahaan asal Swedia, seperti Ericsson, Ikea, dan H&M, telah beroperasi di Indonesia. Minat Swedia terhadap pembangunan IKN ini mempertegas potensi besar kawasan tersebut untuk menarik investasi di bidang teknologi dan keberlanjutan.

Dengan perhatian dari berbagai pihak internasional, pembangunan IKN semakin mengukuhkan posisinya sebagai magnet investasi global.

Oleh : Elisabeth Titania Dionne)*

Industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara sekaligus menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh pelosok nusantara. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong hilirisasi sawit sebagai upaya merealisasikan pemerataan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Langkah hilirisasi yang dicanangkan bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari produk kelapa sawit. Presiden Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi produk sawit, seperti biodiesel, untuk mendukung ketahanan energi nasional. 

Program biodiesel B50, yang dirancang untuk menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, menjadi salah satu inisiatif unggulan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat konsumsi dalam negeri, tetapi juga menstabilkan harga sawit, memberikan manfaat langsung kepada petani kecil yang selama ini kerap terdampak fluktuasi harga pasar global.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang berfokus pada sektor kelapa sawit. 

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad sebagai Kepala dan Dr. Kaharudin Djenod sebagai wakil Kepala di BP Investasi Danantara, Danantara diarahkan untuk menjadi penggerak investasi strategis, mirip dengan model Temasek di Singapura. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sawit adalah praktik bisnis yang tidak transparan. Beberapa pengusaha nakal yang tidak memiliki NPWP dan rekening resmi dinilai merugikan industri secara keseluruhan. 

Tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha semacam itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan pengurangan kuota ekspor menjadi salah satu langkah nyata yang diambil untuk memastikan hasil industri sawit dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sawit sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Beliau mengusulkan penambahan lahan sawit untuk memastikan kecukupan pasokan bahan baku biodiesel tanpa harus khawatir dengan isu deforestasi. 

Menurut Kepala Negara, kelapa sawit merupakan tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida sehingga tetap mendukung keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan tepat. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso, menilai bahwa perluasan lahan sawit yang dilakukan di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk dalam kategori deforestasi. 

Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rusak untuk penanaman sawit, dengan tetap memperhatikan komposisi 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan, justru dapat disebut sebagai reforestasi. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu mencegah kebakaran hutan yang sering kali berasal dari kawasan tak terkelola.

Lebih lanjut, Prof. Yanto menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan rinci mengenai lokasi penambahan kebun sawit dan metode pengelolaannya. 

Pendekatan ini diperlukan untuk meredam tudingan negatif terkait isu lingkungan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sawit adalah anugerah Tuhan yang memiliki manfaat ekonomi luar biasa dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri dari hulu ke hilir. 

Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan. Gapki mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai solusi untuk menyatukan data dan kebijakan dalam satu payung yang terintegrasi.

Usulan ini dinilai relevan mengingat keberhasilan Malaysia dalam mengelola industri sawit mereka melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Dengan adanya Badan Sawit Nasional, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar global. Eddy Martono juga menekankan bahwa regulasi yang lebih sederhana akan berdampak positif pada petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

Kebijakan hilirisasi sawit yang didorong oleh Presiden Prabowo mencerminkan visi besar untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti isu lingkungan dan tata kelola, langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri kelapa sawit. 

Dengan memadukan pendekatan strategis, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi, industri sawit tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri.

Langkah tersebut juga sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan potensi kelapa sawit, Indonesia dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengurangan kemiskinan, penyediaan energi bersih, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah memandang hilirisasi sawit sebagai strategi kunci untuk mengubah struktur ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menjadi penghasil produk jadi yang bernilai tinggi.

Industri sawit juga berpeluang besar menjadi penyokong transisi energi di Indonesia. Dengan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di dunia. Penelitian dan pengembangan dalam sektor ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang semakin memperkokoh daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Di tingkat domestik, kebijakan hilirisasi sawit memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil. Dengan harga yang lebih stabil dan peluang pasar yang lebih luas, petani sawit dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara lebih adil. 

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah-wilayah sentra produksi sawit. Hal ini meliputi jalan, pelabuhan, hingga fasilitas pengolahan sawit yang modern.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, industri kelapa sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab.

)* Penulis adalah kontributor Gelora Media Institute

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi. Upaya ini bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi sektor UMKM, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan mendorong UMKM naik kelas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dukungan yang tepat bagi UMKM. Tantangan utama bagi UMKM meliputi urusan permodalan, produksi, pemasaran, dan peningkatan jiwa kewirausahaan. Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah, UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penguatan jejaring rantai pasok dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai langkah krusial untuk menciptakan ekonomi yang lestari. Di sisi lain, pengembangan kapasitas UMKM membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam penguasaan teknologi untuk inovasi produk, kemasan, pemasaran, dan manajemen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang komprehensif untuk mendukung berbagai sektor, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencakup insentif berupa pembebasan pajak dan subsidi untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor usaha.

Paket stimulus tersebut dirancang untuk menyasar enam aspek utama, yaitu rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Khusus untuk UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga tahun 2025 dan memberikan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan industri padat karya, termasuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas.

Pemerintah juga merancang program Bantuan Pangan dan diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025 untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan inklusif.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan dampak penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) hanya 1 persen terhadap harga barang secara keseluruhan akan relatif kecil. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, dan susu tetap dibebaskan dari PPN. Sebagian besar kenaikan PPN diterapkan pada barang mewah, sehingga tidak signifikan terhadap daya beli mayoritas masyarakat. Inflasi inti diproyeksikan tetap rendah karena pengendalian harga bahan pangan dan barang strategis, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat.

Insentif yang diberikan pemerintah, seperti subsidi bahan pokok, bantuan sosial, dan pengurangan pajak bagi UMKM, dinilai langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor UMKM dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk UMKM, termasuk penghapusan pajak bagi usaha kecil, subsidi bunga, serta diskon listrik untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semua kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada penguatan sektor UMKM tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM mencerminkan pentingnya sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Langkah pemerintah dalam memberikan stimulus yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi patut diapresiasi. Pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan stimulus ekonomi tidak hanya bergantung pada implementasi, tetapi juga pada literasi masyarakat dalam memahami manfaat kebijakan tersebut. Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, diharapkan kebijakan stimulus ekonomi ini dapat terus diperkuat dan disempurnakan. Dukungan berkelanjutan terhadap sektor UMKM ini akan meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Melalui kebijakan ini, pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi UMKM. 

Kebijakan stimulus ekonomi yang pro-UMKM ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya peduli terhadap pelaku usaha kecil tetapi juga memahami pentingnya sektor ini sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Pengamat ekonomi Fadjar Surya Institute.