Jakarta – Pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, berbagai pihak menyerukan pentingnya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada kali ini. Secara umum, proses pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Jawa Tengah telah berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kendala berarti.
“Ini berkat kerja keras para penyelenggara pemilu serta anggota yang bertugas mengamankan jalannya Pilkada. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah berperan sehingga proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar,” ungkapnya
Seruan serupa juga disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto bahwa perlu langkah rekonsiliasi agar masyarakat dapat kembali bersatu tanpa ada sekat-sekat perbedaan akibat pilihan politik. Rekonsiliasi adalah kunci untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin sempat tegang selama masa kampanye.
“Pilkada adalah pesta demokrasi, bukan ajang permusuhan. Kini saatnya kita fokus membangun daerah bersama-sama. Dengan demikian, kebersamaan dan harmoni sosial diharapkan dapat dipulihkan untuk mendukung pembangunan daerah secara maksimal,” ujar Edi.
Sementara itu, Pendeta Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Jimmy Alberth Koirewoa mengatakan seluruh masyarakat agar mensukseskan Pilkada yang notabene adalah pesta demokrasi untuk semua rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Pihaknya menekankan bahwa menghargai perbedaan pilihan politik adalah wujud kedewasaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi demi menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.
“Mensukseskan Pilkada sebagai pesta demokrasi berarti menghormati perbedaan pilihan politik dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa,” ujar Jimmy.
Rekonsiliasi pasca-Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan saling menghormati dan mengedepankan dialog, perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju Indonesia yang lebih maju dan harmonis.
Dengan selesainya Pilkada 2024, diharapkan fokus kembali pada upaya membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semangat demokrasi yang telah ditunjukkan hendaknya menjadi modal sosial untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian berbasis keberlanjutan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan. Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi sirkular dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), menggelar Workshop Pemberdayaan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur, yang melibatkan 300 UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Acara ini bertujuan mempercepat transformasi UMKM menjadi pelaku usaha berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global dan mendapat antusiasme peserta dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, hingga Pasuruan. Tidak hanya UMKM, 10 koperasi binaan juga dilibatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan semangat ekonomi biru yang diusung KKP untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

“Melalui produk perikanan berkelanjutan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan,” ujar Budi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk koperasi binaan, untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan konsultasi langsung.

Sebagai tindak lanjut, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari fasilitasi ekspor oleh LNSW hingga manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Selain itu, layanan konsultasi mencakup pembiayaan dari lembaga seperti LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta proses perizinan usaha dan sertifikasi produk.

Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto menegaskan bahwa pihaknya selalu ingin UMKM dapat bersaing di kancah internasional dengan akses yang mudah.

“Kami ingin memastikan UMKM mendapat akses yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam proses ekspor,” kata Catur.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM sektor perikanan diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional melalui produk-produk berbasis protein.

“Produk perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan implementasi ekonomi biru, kita juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” jelas Trenggono.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong UMKM sektor perikanan agar naik kelas melalui penguatan kapasitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta digitalisasi usaha. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, kegiatan serupa akan direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia.
“Dengan SDM yang semakin kompeten, kami yakin UMKM perikanan Indonesia akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi.

Jakarta – Rehabilitasi menjadi langkah utama dalam menyelesaikan yang kecanduan narkoba, disamping penegakan hukum. Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar beberapa waktu lalu.
Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu langkah progresif yang telah terbukti efektif adalah pelaksanaan program rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba dengan menyentuh akar masalahnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) periode 2012-2015, Anang Iskandar mengatakan pentingnya rehabilitasi sebagai langkah utama menyelesaikan permasalahan narkotika. Ia juga menegaskan bahwa pengedar narkoba harus dihukum berat.
“Penyalahguna perlu direhabilitasi, sementara pengedar harus dihukum berat, termasuk dengan perampasan aset melalui pembuktian terbalik,” kata Anang.
Lebih lajut, Anang juga menyampaikan bahwa solusi untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika terletak pada penurunan permintaan melalui rehabilitasi penyalahguna.
“Jika permintaan turun, maka peredaran narkotika akan berhenti. Rehabilitasi adalah kunci,” ujar Anang.
Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Robert Da Costa, mengatakan pihaknya menggandeng BNN Provinsi Jatim dan lembaga rehabilitasi melakukan kerjasama penanganan secara maksimal terhadap pecandu narkoba.
“Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyalahguna itu korban dan harus dilakukan rehabilitasi,” ujar Robert.
Kategori penyalahguna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010, barang bukti narkoba yang didapati saat ada penggeledahan dan penegakan hukum memiliki barang bukti di bawah SEMA dengan ketentuan pengguna untuk pengguna saja dan tidak diperjualbelikan.
“Kalau dia pengguna wajib kita rehabilitasi. Kalau bandar tidak bisa. Kalau dia bandar barang bukti sedikit, masuk dalam jaringan tetap kita proses,” sebutnya.
Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik dan mental pengguna narkoba, tetapi juga berupaya mengubah perilaku serta memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik tanpa ketergantungan pada narkoba.
“Barang yang didapati saat penggeledahan dan penegakan hukum yang bersangkutan menyimpan atau memiliki barang dibawa SEMA bersangkutan tidak memperjual belikan,” tegas Robert.
Keberhasilan program rehabilitasi juga turut memberikan dampak langsung dalam memutuskan rantai pasokan narkoba. Banyak pengguna yang berhasil pulih, kembali ke masyarakat, dan terlibat dalam kegiatan positif yang jauh dari dunia gelap narkoba. Mereka juga menjadi agen perubahan, memberi inspirasi kepada orang lain untuk berani keluar dari kecanduan dan menjauhi pengaruh negatif narkoba

Oleh : David Falih Hansa )*

Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik perhatian dunia internasional sebagai proyek pembangunan yang merepresentasikan masa depan Indonesia. Tidak hanya sekadar menjadi pusat pemerintahan baru, kota yang dirancang dengan konsep berkelanjutan dan teknologi pintar ini membuka peluang besar bagi investasi asing.

Dari Rusia hingga Uni Emirat Arab, berbagai negara mulai merespons dengan langkah konkret untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam pengembangan kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur tersebut. 

Baru-baru ini, Otorita IKN menerima kunjungan delegasi dari Rusia yang difasilitasi oleh Representasi Dagang Federasi Rusia di Republik Indonesia. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama, termasuk sektor ritel, di mana perusahaan terkemuka Rusia seperti Magnit menunjukkan minat besar.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa delegasi Rusia ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan pembangunan dan potensi kerja sama. Progres pembangunan yang signifikan serta insentif menarik menjadi daya tarik utama bagi negara tersebut. 

Sejauh ini, pemerintahan di era Prabowo-Gibran terus mengawal kebijakan investasi yang diterapkan di IKN dengan rancangan yang mampu memberikan kemudahan secara maksimal bagi para investor.

Dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, pelaku usaha baik lokal maupun asing dapat menikmati kemudahan perizinan serta berbagai insentif lainnya. Hal ini ditujukan untuk mendorong partisipasi swasta dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Selain Rusia, negara tetangga Malaysia juga menunjukkan antusiasme terhadap potensi yang ditawarkan oleh IKN. Delegasi Sabah, yang dipimpin oleh Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri Sabah, YB Datuk Phoong Jin Zhe, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat fasilitas seperti Command Center Nusantara di Hunian Pekerja Konstruksi dan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Bukan tidak mungkin bahwa keberadaan IKN sendiri menjadi sebuah peluang sangat strategis untuk semakin mempererat hubungan perdagangan antar wilayah, termasuk Sabah dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

Rombongan dari Sabah juga melihat peluang besar dalam sektor properti dan investasi lintas batas yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua wilayah. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu, Rafail Walangitan, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut bukan hanya untuk memahami perkembangan fisik IKN, tetapi juga untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan pariwisata. Upaya ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin baik selama ini. 

Tidak hanya negara-negara tetangga, Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. Setelah kunjungan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, ke Abu Dhabi, diskusi mendalam terkait delapan sektor investasi utama segera dilakukan. UEA berkomitmen untuk berinvestasi di berbagai bidang seperti energi bersih, perumahan, kesehatan, pariwisata, hingga ketahanan pangan. 

Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri, menjelaskan bahwa komitmen negaranya untuk mendukung proyek-proyek di IKN sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

UEA tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga menawarkan transfer teknologi di sektor energi dan kesehatan. Dengan kekayaan mineral seperti nikel dan bauksit, Indonesia menjadi mitra strategis bagi UEA dalam mengembangkan hilirisasi industri yang bernilai tinggi. 

Lebih jauh, proyek perumahan terjangkau yang diusulkan oleh Indonesia menjadi salah satu bidang kerja sama yang menarik perhatian UEA. Rencana ambisius untuk membangun tiga juta unit perumahan setiap tahun selama satu dekade memberikan peluang besar bagi pengembang internasional. Pemerintah Indonesia telah mengadakan delapan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan UEA untuk membahas langkah konkret dalam mewujudkan program tersebut. 

Melihat tingginya minat internasional, pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi global.

Para pelaku usaha dari berbagai negara melihat Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru yang strategis di Asia Tenggara. Posisi geografis Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia menjadi salah satu faktor penting dalam menarik perhatian investor asing. 

Langkah pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi investasi di IKN juga mencerminkan visi besar yang diusung Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin bangsa yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman internasional yang luas, Presiden Prabowo memahami pentingnya kolaborasi global untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

IKN kini tidak hanya menjadi mimpi bangsa, tetapi juga harapan dunia. Dengan semakin banyaknya negara yang membuka jalan bagi investasi besar, IKN siap menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Oleh : Eva Kalyna Audrey )*

Semua pihak harus menghormati hasil Pilkada sebagai cerminan komitmen bersama dalam menjaga demokrasi di Indonesia. Pilkada bukan sekadar ajang kompetisi politik, tetapi juga tonggak penting untuk menegaskan keberagaman dan persatuan bangsa. Saat suara rakyat telah diakumulasikan dalam hasil resmi, itulah wujud kehendak kolektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua elemen masyarakat.

Menerima hasil pemilu dengan lapang dada merupakan langkah awal untuk memastikan keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harmonis dan stabil. Sebaliknya, tindakan meragukan atau bahkan menggugat hasil tanpa dasar yang jelas hanya akan memperburuk suasana, memicu konflik, dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan proses demokrasi ini berlangsung aman dan kondusif. Dalam keterangannya, Jenderal Sigit mengingatkan semua pihak untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama pelaksanaan Pilkada. Ajakan ini tidak hanya menjadi seruan moral, tetapi juga sebuah pengingat akan pentingnya menjaga harmoni sosial dalam keberagaman.

Menurut Jenderal Sigit, hasil pantauan di berbagai wilayah menunjukkan situasi yang relatif aman dan terkendali. Namun, ia menekankan pentingnya tetap waspada dan menjaga semangat kebersamaan selama proses Pilkada berlangsung. Dengan mengedepankan toleransi dan solidaritas, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil pemilu dengan lapang dada, tanpa ada potensi konflik yang merusak persatuan bangsa.

Tidak hanya di tingkat nasional, upaya menjaga kedamaian Pilkada juga menjadi perhatian serius di daerah. Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, misalnya, secara tegas mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah kompetisi politik. Menurutnya, Pilkada adalah ajang kontestasi yang harus dijalani dengan semangat sportif. Ia menekankan bahwa dalam setiap pertandingan, pasti ada yang menang dan kalah, tetapi semangat persatuan harus tetap terjaga.

Irjen Iqbal juga menyerukan pentingnya dukungan semua pihak untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil. Dalam kunjungannya ke beberapa kabupaten di Provinsi Riau, ia memastikan kesiapan aparat keamanan dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tahapan Pilkada. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan dukungan penuh kepada para petugas di lapangan.

Di Provinsi Gorontalo, pelaksanaan Pilkada juga berlangsung aman dan kondusif. Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmont Harjendro, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan selama proses demokrasi ini berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama yang solid antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, meskipun perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar.

Kombes Desmont mengingatkan bahwa Pilkada harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi hoaks atau ujaran kebencian yang beredar, terutama di media sosial.

Sikap kritis dan bijaksana dalam menyikapi informasi menjadi kunci untuk menjaga suasana demokrasi yang sehat. Selain itu, ia juga meminta warga untuk menghindari aksi konvoi atau perayaan yang dapat mengganggu ketertiban umum sebelum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam demokrasi, perbedaan dalam memilih adalah hal yang wajar, namun nilai-nilai seperti toleransi dan perdamaian harus tetap dijaga dan tidak boleh diabaikan. Menjaga demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Masyarakat juga memiliki peran sentral, terutama dalam menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya menjadi penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang bisa memperkeruh suasana.

Selain itu, aparat keamanan juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti konvoi atau perayaan sebelum pengumuman resmi hasil pemilu. Ajakan ini bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan. Setiap langkah kecil, seperti menahan diri dari tindakan emosional, dapat memberikan dampak besar terhadap keberhasilan demokrasi.

Pilkada Serentak 2024 adalah cerminan komitmen bangsa dalam menjalankan demokrasi secara damai dan bertanggung jawab. Semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam memastikan proses ini berjalan dengan lancar. Kesadaran akan tanggung jawab bersama inilah yang perlu terus dibangun dan dijaga, tidak hanya selama proses pemilu tetapi juga di luar momen-momen politik.

Di penghujung Pilkada ini, masyarakat diimbau untuk terus menjaga solidaritas dan saling menghormati. Hasil pemilu, apapun itu, seharusnya menjadi titik awal untuk bekerja sama dalam membangun bangsa. Demokrasi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi bagaimana semua pihak dapat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan semangat persatuan ini, Pilkada 2024 dapat menjadi contoh baik bagi generasi mendatang bahwa perbedaan pilihan tidak harus menjadi penghalang bagi persatuan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Lintas Nusamedia

Jakarta – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mencatatkan hasil yang menggembirakan meskipun terdapat sejumlah tantangan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa secara umum, proses pemungutan suara berjalan lancar.

“Kami menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari lokasi yang harus dipindahkan karena bencana dan hujan, hingga kekurangan kertas suara. Namun, secara keseluruhan, prosesnya berjalan dengan baik,” ujar Bima.

Namun, ia mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilih tidak seantusias Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Menurutnya, hal ini disebabkan oleh jumlah TPS yang lebih sedikit dan jarak pemilih yang jauh dari lokasi TPS.

“Mungkin hal itu menjadi hambatan bagi warga untuk memberikan suara. Dugaan kami, tingkat partisipasi politik kali ini mungkin berbeda dibandingkan dengan Pileg atau Pilpres, namun secara umum prosesnya berjalan dengan baik,” tambahnya.

Kemendagri terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada hingga selesai. Fokus monitoring mencakup pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan potensi gugatan hukum.

“Baru saja kami mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI. Kita harus terus jaga sampai nanti proses gugatan selesai,” jelas Bima.

Bima juga mendorong masyarakat untuk aktif mengawal proses pemilu dengan melaporkan kejanggalan melalui jalur pengaduan resmi.

“Semakin masyarakat sadar, semakin proses hukum dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak dalam menyukseskan Pilkada.

“Peran penting dimainkan oleh kesiapan masyarakat dalam menghadapi iklim demokrasi dan perbedaan,” katanya.

Meski demikian, Afifuddin mengakui masih ada sejumlah kekurangan, seperti dampak banjir di beberapa wilayah yang menyebabkan penundaan dan pelaksanaan ulang pemungutan suara.

“Misalnya, dampak banjir di beberapa tempat di Sumatera Utara yang kami tindak lanjuti dengan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang), pilkada susulan, dan ada yang pilkada lanjutan,” jelasnya.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara saat ini masih berlangsung secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Dengan segala tantangan yang dihadapi, keberhasilan Pilkada Serentak 2024 memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Jakarta – Kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia sejak Prabowo memimpin terbukti efektif menarik minat investor domestik dan asing untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan telah mengimplementasikan kebijakan pro-investasi dengan menyederhanakan proses birokrasi, memperbaiki iklim usaha, serta membuka akses bagi daerah-daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan ekonomi.

“Investasi bukan hanya sekedar angka, tetapi ia adalah motor penggerak utama yang mendorong pemerataan pembangunan. Melalui kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi juga menyentuh pelosok-pelosok daerah,” ujar Presiden Prabowo.

Senada, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani berkomitmen untuk membuat kebijakan yang pro rakyat dalam proses memajukan iklim investasi dan hilirisasi di Tanah Air guna pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.

“Saya diberi amanat untuk menciptakan iklim investasi dan hilirisasi yang kondusif, serta dijalankan secara transparan, terbuka, memiliki akuntabilitas, dan berprinsip good governance. Perlu kerja sama yang solid dari internal Kementerian Investasi/BKPM guna mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia yang diinginkan oleh Presiden,” ujar Rosan.

Sementara itu, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberdayakan sektor swasta sebagai salah satu upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen.

“Presiden Prabowo memberdayakan swasta yang diyakini dapat memancing lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Terlebih, pemerintah memiliki optimisme yang tinggi terhadap hilirisasi. Optimisme ini bisa menjadi peluang masuknya investasi,” kata Aviliani.

Sektor investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan untuk pemerataan ekonomi nasional. Terlebih jika adanya dukungan pengembangan yang melibatkan sektor swasta.

“Dengan melibatkan sektor swasta turut memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi utama di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memberikan harapan baru bagi tercapainya pemerataan ekonomi yang lebih adil dan merata,” tutupnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam investasi yang berperan besar dalam pemerataan ekonomi di seluruh penjuru tanah air.

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berkelanjutan merupakan langkah strategis untuk menciptakan kota masa depan yang modern, inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa proyek IKN memberikan peluang besar bagi investor asing untuk terlibat dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan ekonomi hijau di Indonesia.
“IKN akan menjadi model kota berkelanjutan yang mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kami mengundang investor asing untuk berkontribusi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sektor investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan untuk mentransformasi IKN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia, terutama IKN, menjadi destinasi yang menarik dan aman bagi investor, baik domestik maupun internasional. Kami memahami bahwa investasi adalah motor penggerak pembangunan, dan oleh karena itu, kami berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim yang stabil, transparan, dan ramah investasi,” ujar Presiden Prabowo.
Sementara itu, Otorita IKN menerima kunjungan dari perusahaan ritel terkemuka asal Rusia, Magnit, melalui Representasi Dagang dari Federasi Rusia di Republik Indonesia untuk membahas kesempatan kerja sama antara kedua pihak. Pada pertemuan ini, Otorita IKN menyampaikan progres pembangunan, serta memaparkan kerja sama sektor swasta, seperti halnya investor Magnum yang juga berasal dari Rusia.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa perusahan-perusahaan asal Rusia berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN.
“Mereka (Rusia) menyampaikan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan IKN, dan juga akan adanya minat dari perusahan-perusahan Rusia ke IKN, tadi disampaikan juga tahun 2025 rencananya mereka akan ke IKN,” kata Agung.
Ditambahkannya, bahwa dengan banyaknya investor masuk ke IKN, diharapkan keberlanjutan pembangunan tersebut dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta menjadi simbol kemajuan Indonesia yang bersinergi dengan dunia global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi baru yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami sampaikan juga bahwa insentif berinvestasi di IKN sangat menarik, dan Otorita IKN memang membuka seluas luasnya kerja sama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri (termasuk dalam hal ini dengan negara Rusia) seperti investor Magnum yang sudah melakukan groundbreaking pada September 2024 lalu,” tambahnya.
Perlu diketahui bahwa dalam mewujudkan kota berkelanjutan ini, Indonesia terbuka lebar untuk kerja sama dengan investor asing dalam berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, transportasi cerdas, teknologi informasi, dan pembangunan infrastruktur hijau. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai insentif dan kemudahan, termasuk dalam hal perizinan dan kepastian hukum, untuk menarik investor asing yang ingin berpartisipasi dalam proyek IKN.

Oleh : Safira Tri Ningsih )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen besar dalam memberantas peredaran narkoba yang telah lama menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia. Dalam visi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing, pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama.

Langkah ini tidak hanya demi menegakkan hukum tetapi juga memastikan masa depan generasi muda yang terbebas dari belenggu narkotika. Dengan tekad kuat, pemerintah mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menghentikan peredaran narkotika hingga ke akarnya.

Strategi pemberantasan narkoba juga beradaptasi dengan teknologi modern. Kolaborasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan penyedia jasa telekomunikasi menjadi langkah penting untuk mendeteksi dan melumpuhkan jaringan narkotika.

Dengan dukungan teknologi, pemerintah tidak hanya menindak para pelaku tetapi juga menyebarkan informasi edukasi yang lebih luas tentang bahaya narkoba. Semua ini dirancang untuk memastikan Indonesia bebas dari ancaman narkotika, membuka jalan bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung potensi mereka.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa perlindungan terhadap generasi muda adalah salah satu pilar penting dalam strategi Asta Cita, yang mencakup reformasi hukum, keamanan nasional, dan pemberantasan kejahatan terorganisir, termasuk narkoba.

Dalam berbagai kesempatan, beliau menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas dan menyeluruh untuk menghancurkan jaringan narkotika hingga ke akarnya. Melalui pendekatan ini, pemerintah tidak hanya ingin menindak pelaku tetapi juga mencegah munculnya generasi baru pengedar maupun pengguna.

Pemberantasan narkoba menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kompetitif di kancah global. Presiden Prabowo menyadari bahwa untuk mencapai visi ini, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong reformasi hukum yang lebih efektif dan membangun kerja sama lintas sektor untuk memberantas kejahatan narkotika.

Sebagai ujung tombak dalam perang melawan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga memperkuat langkah-langkah strategisnya. Kepala BNN, Marthinus Hukom, menyampaikan bahwa kerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi merupakan salah satu strategi penting dalam mendeteksi dan memberantas peredaran narkoba.

Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi, BNN mampu melacak dan menindak jaringan narkotika yang beroperasi baik di tingkat lokal maupun internasional. Menurutnya, era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan narkoba.

Kerja sama ini mencakup pertukaran data, dukungan intelijen, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin canggih. Teknologi digital memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan sekaligus mempermudah penyebaran informasi edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata dari upaya ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara BNN dan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi di Lido, Jawa Barat. Nota kesepahaman ini menjadi tonggak baru dalam kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat keamanan nasional.

Direktur Network PT Telekomunikasi Seluler, Indra Mardiatna, menegaskan bahwa data komunikasi memiliki potensi strategis untuk mendukung pemberantasan narkotika secara menyeluruh. Langkah ini tidak hanya membantu mencegah peredaran narkoba tetapi juga mendukung tercapainya visi besar Indonesia Emas.

Keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya bergantung pada tindakan pemerintah dan lembaga terkait, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Generasi muda, yang menjadi sasaran utama kejahatan narkotika, harus terus dibekali dengan edukasi yang memadai agar mampu mengenali dan menjauhi ancaman tersebut. Oleh karena itu, program-program pencegahan yang melibatkan sekolah, kampus, hingga komunitas lokal menjadi sangat penting.

Dalam upaya yang lebih luas, kolaborasi dengan negara lain juga menjadi bagian dari strategi pemberantasan narkoba di Indonesia. Kejahatan narkotika yang bersifat lintas negara memerlukan koordinasi dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa jaringan-jaringan besar yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara dapat diberantas.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi di bidang keamanan dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bahwa peredaran narkoba dapat dihentikan dari sumbernya.

Perang melawan narkoba bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen dan strategi yang jelas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi warganya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, langkah-langkah tegas dan terukur terus digencarkan. Reformasi hukum, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini.

Generasi muda Indonesia adalah aset berharga yang harus dijaga dari ancaman narkotika. Dengan terus memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, perang melawan narkoba dapat menghasilkan perubahan nyata.

Kini, saatnya kita semua mengambil peran aktif dalam mendukung upaya ini. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda, dan tanggung jawab kita adalah menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka. Bersama, kita bisa menghentikan peredaran narkoba dan memastikan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang gemilang.

)* Penulis adalah kontributor Daris Pustaka

Oleh: Satria Permana )*

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang berfokus pada penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, baik dalam konteks ketahanan pangan maupun penggerak ekonomi lokal.

Sektor UMKM, terutama yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya, merupakan bagian vital yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengakses pendanaan dan mengelola utang.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden Prabowo berharap dapat mengurangi beban finansial yang selama ini menjerat banyak pelaku UMKM, yang sering kali terhambat oleh utang akibat berbagai faktor eksternal seperti dampak pandemi dan bencana alam. Penghapusan piutang macet ini memberikan peluang bagi mereka untuk merestrukturisasi bisnis mereka, mempertahankan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global.

Presiden menegaskan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lainnya adalah pilar ketahanan pangan yang sangat penting. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan terhadap para petani dan nelayan yang telah berperan besar dalam menyuplai kebutuhan pangan nasional.

Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet ini, Presiden berharap para petani dan nelayan dapat lebih fokus pada produksi dan menjamin kelangsungan pasokan pangan yang stabil, yang pada gilirannya akan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Hal ini, menurut Presiden, akan memperkuat ketahanan pangan Indonesia dan mengurangi fluktuasi harga pangan yang dapat merugikan masyarakat.

Kebijakan penghapusan piutang macet ini juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris. Fahira menyatakan bahwa kebijakan ini adalah langkah yang tepat untuk mengatasi masalah keuangan yang selama ini dihadapi oleh banyak pelaku UMKM. Menurutnya, piutang yang menumpuk dan beban utang yang tinggi sering kali menghambat kelangsungan usaha, dan kebijakan ini memberikan peluang bagi para pelaku UMKM untuk memulai kembali dan berfokus pada pengembangan usaha mereka.

Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan memiliki dampak positif tidak hanya bagi UMKM yang terdampak utang, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memberikan ruang bagi UMKM untuk bernafas, pemerintah secara tidak langsung memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM memang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Selain berperan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sektor ini juga berperan dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan menyediakan berbagai produk yang diperlukan oleh masyarakat. Kebijakan penghapusan piutang macet, menurut Fahira, akan memberikan suntikan semangat bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang meskipun dihadapkan pada berbagai kesulitan.

Selain itu, kebijakan ini juga disertai dengan berbagai upaya pendampingan dan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi para pelaku usaha. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai salah satu bank yang berperan besar dalam penyaluran KUR, telah menyalurkan lebih dari Rp 158 triliun kepada lebih dari 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.

Sejalan dengan kebijakan ini, KUR juga diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk penghapusan piutang, tetapi juga memperkuat ekosistem pembiayaan bagi UMKM, agar mereka dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang skema pembiayaan KUR yang lebih terintegrasi dengan program-program prioritas Presiden Prabowo. Sejauh ini, 30% dari total penyaluran KUR telah diarahkan untuk sektor pertanian, yang menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan adanya pembiayaan ini, petani, nelayan, dan pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan dapat lebih mudah mengakses modal untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk merestrukturisasi bisnis mereka, pemerintah memastikan bahwa sektor ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang lebih pesat. Pemberian dukungan finansial yang lebih besar, termasuk melalui KUR, serta kebijakan yang berpihak kepada sektor-sektor vital seperti pertanian, akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Kebijakan penghapusan piutang macet dan dukungan terhadap sektor UMKM ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dalam memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan ekonomi global dengan lebih siap.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute