Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat mengumumankan adanya inisiatif baru dalam upaya menangani dampak sosial dan psikologis dari perjudian online. Langkah ini akan melibatkan pemberian perawatan intensif bagi korban judi online, yang semakin meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir.

Program perawatan intensif ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada individu yang terdampak negatif oleh kecanduan judi online. Inisiatif ini akan meliputi pendampingan psikologis, terapi kelompok, dan layanan rehabilitasi yang dapat membantu para korban untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemerintah akan memberi bantuan kepada para korban judi online.

“Pasti (beri bantuan), karena ini bagian dari korban sosial dan tentu selain BPJS, kemudian kita juga ada berbagai bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial,” kata Cak Imin

Cak Imin menyinggung keadaan para korban judi online yang dalam kondisi memprihatinkan. Perilaku dan kehidupan korban juga hancur, sehingga negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi.

“Tugas kita semua mari bahu-membahu untuk mengatasi ini dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya,” ujarnya.

Di RSCM sendiri, tercatat sebanyak 46 pasien dirawat sepanjang 2024 imbas kecanduan judi online. Jumlah itu naik tiga kali lipat jika dibandingkan 2023. Dalam periode yang sama, ada sekitar 126 pasien yang dirawat jalan. Jumlah ini pun naik dua kali lipat dibandingkan 2023.

Saat ini, Cak Imin mengaku sedang berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mendata pasien kecanduan judi online di rumah sakit lain

“Ini saya sedang minta beberapa kementerian, termasuk kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, untuk terus mendeteksi di seluruh rumah sakit-rumah sakit. Ini baru langkah awal saja di RSCM ini,” tutupnya.

PAPUA – Debat kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan sukses digelar sebagai rangkaian terakhir kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Acara ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum pada 27 November mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, menyampaikan harapannya agar warga Papua Tengah dapat memanfaatkan hak pilih dengan baik demi masa depan daerah yang lebih baik.

“Kami berharap masyarakat Papua Tengah melihat visi, misi, serta program yang disampaikan oleh para calon pada debat ini, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat pada 27 November nanti,” ujar Jennifer.

Ditambahkan Jennifer bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan antusiasme masyarakat, KPU Papua Tengah telah aktif melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Kami ingin partisipasi masyarakat meningkat, termasuk yang menyaksikan debat ini secara langsung maupun melalui siaran,” tambah Jennifer.

Jennifer juga menekankan pentingnya menjaga integritas Pilkada dengan menghindari segala bentuk politisasi surat suara dan formulir agar hasil pemungutan suara tetap sah dan akurat.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze mengatakan debat publik ini bertujuan memberikan ruang bagi para calon untuk mengemukakan ide, gagasan, dan komitmen para calon demi meyakinkan masyarakat pemilih.

“Ini adalah debat pertama untuk calon gubernur Provinsi Papua Selatan. Moderator telah mengajukan berbagai pertanyaan untuk melihat respons masing-masing calon terhadap isu-isu krusial,” ungkap Theresia dalam sambutannya.

Theresia juga mengajak masyarakat Papua Selatan untuk mengikuti proses debat, memperhatikan visi dan misi para calon, dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani serta datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk menyimak program dari para calon, serta menentukan pilihan yang cerdas sesuai nurani. Dengan doa dan harapan, semoga Pilkada di Papua Selatan membawa pemimpin yang berkualitas dan memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah,” tutupnya.

Sebelumnya, Pilkada di Papua Tengah dan Papua Selatan diharapkan tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin, tetapi juga momentum bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan masa depan wilayahnya. Dengan penyelenggaraan yang transparan dan partisipasi pemilih yang meningkat, Pilkada 2024 di Papua dapat menjadi contoh positif bagi proses demokrasi di Indonesia.

Jakarta – Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, para pemuda dan mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan integritas Pilkada 2024.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan Provinsi Riau menggelar dialog kepemudaan dengan mengusung tema Peran Pemuda Mewujudkan Pilkada Damai Yang Adil Dan Beradab Menuju Inhil Bermartabat.

Dalam sambutannya Ketua Umum HMI Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf mengatakan bahwa kegiatan dialog kepemudaan merupakan salah satu Refleksi bagi kaum Pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

“Kita kembali menapaki jejak perjuangan pemuda dari penjuru Nusantara yang berhimpun dengan spirit Persatuan membangun bangsa. Melalui dialog kepemudaan dan dalam rangka menyambut Pilkada Damai, spirit persatuan membangun ini kami maksudkan untuk senantiasa menjadi refleksi pada setiap diri pemuda untuk membangun daerahnya atau bangsa secara luas,” kata Muhammad Yusuf.

Dialog tersebut juga menghadirkan Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Wiriyanto Azwir yang menyampaikan bahwa menjelang Pilkada 2024, tantangan pemuda sangatlah kompleks.

“Menjelang Pilkada 2024, tantangan kita hari ini di era digitalisasi dan globalisasi sangat kompleks. Dan bahkan hari ini kita dihadapkan dengan kecanggihan Artificial Intelligence (AI). Maka modal pemuda saat ini adalah menyerukan Pilkada yang damai tanpa provokasi maupun ujaran kebencian,” ujar Wiriyanto.

Di tempat lain, Presiden Mahasiswa (Presma) Dewan Mahasiswa (DEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Fadil Musaffar mengatakan setiap pihak harus bertanggung jawab mengawal Pilkada Serentak agar berjalan dengan damai. Pihaknya juga mengimbau kepada mahasiswa untuk mengedepankan hati nurani dalam memilih pemimpin.

“(Imbauan) untuk mahasiswa ataupun pemilih muda tetap mengedepankan hati nurani (dalam memilih pemimpin),” Kata Fadil.

Pihaknya berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan tentram. Fadil juga menyampaikan siapa pun yang terpilih nantinya merupakan yang terbaik dan berhak diapresiasi.

“Tetap mengedepankan persatuan dan siapa pun nantinya akan terpilih menjadi kepala daerah itu lah yang terbaik dan berhak kita apresiasi ke depannya,” tuturnya.

Pilkada yang damai dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan pemimpin yang amanah dan mampu membangun daerah ke arah yang lebih baik. Seruan ini dapat menggugah kesadaran semua pihak untuk terus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Dengan semangat ini Pilkada 2024 akan dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kedamaian.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan lawatan luar negeri yang strategis, dengan kunjungan pertama ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping, dilanjutkan dengan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan Presiden Joe Biden, sebelum menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk memperkuat diplomasi ekonomi serta membuka peluang investasi demi pemerataan ekonomi Indonesia.

Pengamat Politik Internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, menyebut bahwa kunjungan perdana Presiden Prabowo ke Tiongkok dan AS, dua kekuatan ekonomi dunia, akan membawa pesan kuat terkait ekonomi, khususnya untuk menarik investasi. “Bisa diduga, kunjungan Prabowo ini terutama untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan menarik investasi, demi kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Presiden Prabowo diharapkan mampu merundingkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua negara, mengingat Tiongkok telah menjadi mitra dagang utama Indonesia selama sepuluh tahun terakhir, dengan nilai perdagangan yang mencapai hampir USD150 miliar. Pipip menekankan pentingnya bagi Indonesia dan Tiongkok untuk mencapai kerjasama ekonomi yang seimbang, guna memastikan manfaat yang merata.

“Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok perlu dilakukan secara lebih proporsional, sehingga tidak hanya menguntungkan satu pihak saja,” ujar Pipip. Ia juga menyebutkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi ini memiliki potensi untuk mendongkrak pertumbuhan perdagangan hingga 19,8 persen per tahun. Hal ini bisa berdampak pada pemerataan ekonomi di dalam negeri, membuka lebih banyak peluang kerja, dan mendukung pengentasan kemiskinan.

Selain fokus pada ekonomi, Pipip menduga bahwa Presiden Prabowo juga akan membawa perspektif Indonesia sebagai negara yang telah mengalami penjajahan dan diskriminasi. Pandangan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam upaya menurunkan ketegangan global, terutama dalam isu Timur Tengah dan Asia. Perspektif Indonesia ini dinilai penting dalam menguatkan citra Indonesia sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan stabilitas internasional.

Namun, Pipip menekankan bahwa keberhasilan dari kunjungan luar negeri ini tetap bergantung pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan Prabowo di dalam negeri. Menurutnya, dampak dari diplomasi luar negeri hanya akan terasa bila program kerja pemerintah dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Pipip menyarankan agar pemerintahan Prabowo menghindari politik pencitraan dan fokus pada program-program yang strategis untuk mengatasi kesenjangan ekonomi serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Lawatan ini menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memperluas hubungan internasional, menarik investasi, serta membangun ekonomi nasional yang merata dan berkeadilan. Kesuksesan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi nasional, tetapi juga dapat mendorong posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang berkomitmen pada perdamaian dan kemakmuran dunia. (*)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN sehingga memberikan rasa aman dan kepastian kepada para investor. Presiden menyampaikan bahwa sektor investasi merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi besar pemerintahan untuk mentransformasi IKN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa Indonesia, terutama IKN, menjadi destinasi yang menarik dan aman bagi investor, baik domestik maupun internasional. Kami memahami bahwa investasi adalah motor penggerak pembangunan, dan oleh karena itu, kami berkomitmen penuh untuk menciptakan iklim yang stabil, transparan, dan ramah investasi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan dan regulasi yang mempermudah proses investasi di Indonesia, termasuk di wilayah IKN. Hal ini mencakup penyederhanaan birokrasi, pemberian insentif fiskal, serta perlindungan hukum bagi investor. Dalam hal ini, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam menjalankan pembangunan IKN.

“Kami menjamin bahwa segala bentuk investasi yang masuk ke IKN akan dilindungi oleh hukum yang jelas dan tegas. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan kepercayaan yang tinggi di kalangan investor, baik lokal maupun asing,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa Presiden Prabowo dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan terhadap investor asing untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Saya kira investor asing akan lebih percaya pada Prabowo, apalagi untuk sistem keamanan dia sangat kuat dan untuk hubungan dan kemitraan internasional cukup baik,” kata Jerry Massie.

Jerry menilai banyak faktor yang membuat para investor asing memiliki kepercayaan terhadap Presiden Prabowo. Salah satu hal diantaranya, yakni Presiden Prabowo memiliki pengalaman sebagai seorang mantan petinggi militer dan pengusaha.

“Latar belakang Prabowo sebagai seorang militer membuat investor memiliki rasa aman akan modal yang akan mereka tanam di IKN,” ujarnya.

Dengan langkah ini, diharapkan proses pembangunan IKN dapat berjalan lebih cepat dan efisien dan menjadi simbol kemajuan Indonesia yang bersinergi dengan dunia global, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi baru yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam memberantas berbagai ancaman nasional, termasuk penyalahgunaan narkotika. Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas negara.

“Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus pada ancaman yang berat bagi kita seperti judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang kuat, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Prabowo dalam rapat terbuka di Jakarta.

Presiden menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum dan kerja sama lintas instansi untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti masalah kendali narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi. Menurutnya, sejumlah kasus pengendalian narkotika dilakukan oleh para pelaku yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sering kali dengan bantuan oknum petugas lapas.

“Sinergitas di seluruh kementerian/lembaga, khususnya kami (Polri) dengan Kementerian Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan sangat dibutuhkan. Banyak dari kasus narkoba dikendalikan dari lapas, bahkan oleh pelaku yang dihukum berat seperti hukuman mati atau seumur hidup,” jelas Kapolri Sigit.

Polri pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari Direktorat Pemasyarakatan hingga masyarakat, guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Upaya sinergi ini dianggap penting mengingat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman berat, yang justru mendorong terjadinya pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara.

Di level daerah, langkah nyata sinergi antar instansi juga terlihat. Kepala Bagian Perencanaan Polresta Malang Kota, AKBP Yuliati, menyampaikan keberhasilan Polresta Malang Kota dalam merangkul masyarakat dan instansi terkait untuk mendirikan Kampung Bebas Narkoba (KBN) di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru.

“Dengan adanya KBN, kita bisa melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat secara langsung. Penguatan sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba di tingkat bawah,” ungkap AKBP Yuliati.

Di Lombok Barat, sinergi serupa juga diterapkan oleh Polres Lombok Barat bersama Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat, AKBP I Komang Sarjana, menyatakan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

“Dukungan dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat sangat membantu kami dalam menangkap jaringan-jaringan narkoba,” jelasnya.

Dengan langkah kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah ini, pemerintah optimis bisa mengatasi peredaran narkoba di Indonesia secara efektif, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman.

Oleh: Alfan Setiadi Putra )*

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi narkoba secara tegas dan menyeluruh di seluruh Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menyoroti ancaman narkoba yang telah merusak generasi muda dan menjerumuskan banyak individu ke dalam lingkaran kejahatan. Sebagai bagian dari upayanya, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, yang telah menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia.

Dalam sidang kabinet paripurna yang diadakan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo menyampaikan empat isu penting yang harus ditangani dengan serius, salah satunya adalah narkoba. Selain masalah narkoba, Presiden juga menekankan perlunya penanggulangan judi online, penyelundupan, dan korupsi yang menggerogoti struktur sosial dan ekonomi Indonesia. Poin ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah yang lebih luas dalam menciptakan masyarakat yang lebih bersih dan aman.

Sebagai respons terhadap instruksi Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut mengungkapkan pentingnya peran Polri dalam memberantas narkoba. Ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan langkah-langkah yang lebih tegas dalam perang terhadap narkoba, tidak hanya dari sisi penyediaan pasokan, tetapi juga dalam hal penanggulangan permintaan narkoba di masyarakat. Untuk itu, operasi bersama (joint operation) antara Bareskrim Polri, Polda, dan instansi terkait digelar secara rutin, dengan tujuan mengungkap sindikat narkoba dari hulu hingga hilir.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, dalam kurun waktu September hingga Oktober, telah berhasil diungkap 80 perkara narkoba, di mana tiga di antaranya merupakan jaringan narkoba internasional. Operasi tersebut juga berhasil menangkap 136 tersangka yang terlibat dalam peredaran narkoba. Pemberantasan narkoba di Indonesia pun kini bukan hanya dilakukan di tingkat daerah, tetapi juga melibatkan kerjasama internasional untuk menghentikan peredaran barang terlarang yang melintasi batas negara.

Tidak hanya aparat kepolisian, dukungan penuh juga datang dari jajaran pemerintah daerah, yang turut serta dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo untuk memberantas narkoba. Salah satunya adalah Polres Malang yang terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan Program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden. Program ini mencakup berbagai poin penting dalam pemberantasan narkoba, salah satunya adalah upaya preventif dan represif terhadap peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Polres Malang baru-baru ini mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan dua tersangka pengedar pil ekstasi. Polisi berhasil menyita ribuan butir ekstasi yang diperkirakan akan beredar di kalangan generasi muda. Kasat Narkoba Polres Malang, AKP Yussi Purwanto, menyebutkan bahwa kedua tersangka ini sebelumnya sudah masuk dalam daftar target operasi karena keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian di tingkat daerah siap mendukung kebijakan Presiden dalam memberantas narkoba di seluruh Indonesia.

Keberhasilan Polres Malang dalam menangkap pengedar narkoba merupakan bagian dari implementasi instruksi Presiden untuk memerangi narkoba secara menyeluruh. Penangkapan ini sekaligus membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba tak hanya sebatas wacana, melainkan dilaksanakan melalui langkah-langkah nyata di lapangan. Polisi tidak hanya fokus pada penangkapan pelaku yang sudah terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi juga berupaya mencegah lebih banyak individu jatuh ke dalam jerat narkoba.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kebersamaan dalam mengatasi masalah narkoba. Presiden meminta agar aparat penegak hukum tidak ragu untuk menindak tegas semua pelaku kejahatan narkoba tanpa pandang bulu. Menurut Hasan, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Presiden untuk tidak memberikan toleransi terhadap narkoba dan kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap jalannya kebijakan, diharapkan hasilnya akan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin canggih dan meluas.

Dalam upaya pemberantasan narkoba, Presiden Prabowo juga mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Pemerintah akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Ini menjadi langkah preventif yang sangat penting, selain penindakan terhadap pelaku peredaran narkoba.

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menunjukkan komitmennya untuk membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang telah merusak tatanan sosial. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Presiden Prabowo tidak hanya berfokus pada isu-isu ekonomi dan politik, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih bersih dan aman dari narkoba.

Dengan berbagai langkah tegas yang diambil, seperti peningkatan pengawasan, penindakan hukum, dan program edukasi, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam perang melawan narkoba. Pemerintah percaya bahwa keberhasilan dalam memberantas narkoba dapat tercapai jika semua pihak bekerja sama, tanpa terkecuali, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Dirandra Falguni)*

Pemerintah Indonesia semakin intensif dalam mengakselerasi perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam upaya meningkatkan potensi ekspor produk lokal. Beberapa inisiatif strategis telah digagas untuk mendorong UMKM naik kelas, mulai dari pendampingan, perluasan akses pasar, hingga penyediaan akses permodalan.

Menteri Perdagangan, Budi Susanto, menegaskan pentingnya pendampingan rutin serta pengidentifikasian masalah yang dihadapi pelaku UMKM melalui diskusi berkelanjutan. UMKM perlu dipersiapkan dengan baik untuk dapat bersaing di pasar internasional. Upaya ini sejalan dengan target Kemendag yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor nasional hingga 9,6% pada tahun 2029.

Budi Susanto mengatakan program UMKM dalam negeri dapat melakukan ekspor, sehingga pihaknya mengumpulkan para pembina UMKM, agregator, untuk kerja sama bersama-sama. Hal tersebut dalam rangka mencari solusi atas tantangan yang dihadapi UMKM dan menentukan langkah-langkah konkret agar pelaku UMKM segera bisa ekspor. Pendekatan kolaboratif ini melibatkan berbagai pihak, termasuk atase perdagangan di luar negeri yang berperan sebagai perpanjangan tangan dalam membuka akses pasar bagi produk lokal.

Tidak hanya mengandalkan kualitas produk, tetapi daya saing juga harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Jika perusahaannya tidak mengerti cara ekspor, itu adalah masalah daya saing. Sehingga pelaku UMKM perlu diajarkan untuk melakukan ekspor. Lewat forum dialog yang diadakan setiap bulan, Kemendag menyediakan ruang bagi pelaku UMKM dan para agregator untuk melakukan business matching guna menciptakan peluang bisnis yang konkret.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, bahwa tahun 2023, sektor UMKM menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau senilai Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM berhasil menyerap 97% dari total tenaga kerja, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi di Indonesia.

Jumlah pelaku UMKM yang mencapai 66 juta unit usaha dengan daya serap tenaga kerja sekitar 117 juta orang mencerminkan kontribusi besar sektor ini dalam perekonomian nasional. Peran UMKM pun tak hanya terbatas pada kota-kota besar, tetapi juga tersebar di daerah-daerah terpencil, yang menjadikannya motor pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia. Kampanye “Bangga Buatan Indonesia” yang diluncurkan pemerintah turut mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih menghargai dan menggunakan produk dalam negeri.

Sebagian besar produk UMKM menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal, mulai dari makanan, kerajinan, hingga produk berbasis teknologi. Kampanye ini menekankan pada inovasi dan peningkatan kualitas agar produk lokal dapat bersaing di pasar internasional. Untuk mendukung ini, pemerintah mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital dan platform e-commerce agar produk mereka dapat dikenal lebih luas. Dengan pemasaran digital, UMKM tidak lagi terbatas oleh jarak, sehingga potensi untuk menjangkau konsumen global terbuka lebar.

Dalam rangka memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, Kementerian UMKM bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memberdayakan pelaku UMKM dari akar rumput. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa PNM adalah contoh baik dalam upaya meningkatkan kualitas hidup UMKM melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

Maman mengapresiasi kontribusi PNM yang telah berhasil merangkul hingga 15 juta nasabah. Ia menegaskan bahwa sektor UMKM perlu dilindungi dan diperkuat karena merupakan aset bangsa yang berharga dan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Maman mengatakan PNM Mekar tidak hanya sekadar aset biasa, tetapi aset bangsa yang penting dan langsung bersentuhan dengan masyarakat paling bawah.

Komitmen pemerintah untuk mengangkat ekonomi rakyat juga tercermin dalam visi Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada ekonomi kerakyatan. Kebijakan afirmatif untuk UMKM menjadi landasan penting dalam strategi ekonomi Presiden Prabowo, di mana setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM bersama PNM akan membuat klasterisasi UMKM sesuai dengan bidang usahanya. Selain itu, pemerintah akan meluncurkan aplikasi super (super app) untuk mengintegrasikan seluruh data UMKM sehingga lebih mudah memantau dan mendukung kebutuhan para pelaku usaha. Dengan pendekatan ini, masalah yang dihadapi UMKM akan lebih mudah diidentifikasi dan diatasi, termasuk pengelolaan perizinan dan fasilitas pendampingan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM. Pihaknya memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Diharapkan data tersebut akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM.

Kunjungan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan. Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang disebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha.

Untuk memajukan sektor UMKM, pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan melalui program-program seperti pinjaman bunga rendah dan kredit tanpa agunan. Penyediaan pelatihan manajemen bisnis, keuangan, pemasaran, dan teknologi juga disiapkan agar UMKM semakin berdaya saing. Penyederhanaan perizinan dan regulasi yang lebih mudah diakses diharapkan mampu mengurangi beban administrasi bagi pelaku UMKM sehingga mereka bisa fokus pada pengembangan usaha.

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan sektor swasta terhadap UMKM membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dan bersaing di pasar internasional. Dengan sinergi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM, diharapkan sektor ini semakin berdaya saing dan mampu membawa produk-produk lokal Indonesia mendunia. Melalui pendampingan, perluasan pasar, serta kolaborasi yang strategis, UMKM Indonesia siap menjadi pilar ekonomi yang kuat dan berkelanjutan bagi masa depan.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

Oleh : Alvi Ramadhan )*

Kunjungan kerja (kunker) Presiden Prabowo ke berbagai negara strategis mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus memperluas jalinan kerja sama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi. Melalui pertemuan dengan para pemimpin dunia dan investor mancanegara, Presiden Prabowo menekankan bahwa Indonesia membuka pintu lebar bagi investasi yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Kunjungan ini membawa angin segar bagi iklim investasi di Indonesia, di mana banyak investor asing menyambut antusias peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek prioritas, mulai dari infrastruktur, energi, hingga sektor industri teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan guna memfasilitasi investasi di Indonesia, pemerintah menawarkan berbagai insentif dan kemudahan bagi investor yang berkomitmen untuk mendukung pemerataan ekonomi. Pentingnya investasi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga pemerataan manfaat bagi masyarakat luas, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Selama kunjungan tiga hari di China, Presiden Prabowo telah bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji. Dalam pertemuannya, China berhasil mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun. Kerja sama itu dilakukan antarpengusaha dari kedua negara. Para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

Antusiasme tersebut memperlihatkan bahwa iklim investasi di Indonesia sangat menarik dan menguntungkan bagi investor. Banyak dari investor yang menyampaikan minat untuk terlibat dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang akan membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi nasional. Investor juga melihat potensi besar dalam sektor energi terbarukan di Indonesia yang semakin didorong oleh komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon dan membangun ekonomi hijau.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah kebijakan baru yang memudahkan proses perizinan investasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan efisien, sehingga investasi dapat bergerak lebih cepat dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini mendapat sambutan positif, terutama dari negara-negara yang telah lama menjadi mitra dagang Indonesia, seperti Jepang, Tiongkok, dan negara-negara Eropa.

Dalam kunjungan ini, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya kemitraan antara investor asing dengan pelaku usaha lokal. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan transfer pengetahuan dan teknologi yang akan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, di mana sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pasca kunjungan mancanegara ke beberapa negara, kesepakatan investasi telah disepakati seperti penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani pemerintah Indonesia dan China pada awal September tahun 2023 lalu.

Tingginya minat investor asing terhadap Indonesia juga menunjukkan bahwa negara ini semakin dipercaya sebagai tujuan investasi yang stabil dan menjanjikan. Stabilitas politik serta upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kemudahan berbisnis menjadi salah satu faktor utama yang mendukung optimisme para investor. Selain itu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, termasuk dalam perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa secara transparan.

Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikana

Kunjungan mancanegara Presiden Prabowo tidak hanya membawa dampak positif bagi ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan komitmen tinggi terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Dalam berbagai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Kehadiran investor mancanegara di Indonesia diharapkan dapat mempercepat realisasi berbagai proyek pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan energi. Dengan semakin meningkatnya investasi, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih merata, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dukungan investor asing merupakan sinyal positif bagi Indonesia dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan terus menjaga stabilitas dan mengoptimalkan iklim investasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara. Kunjungan Presiden Prabowo menjadi langkah strategis yang memperkuat kerja sama internasional dan membuka peluang besar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

)* Mahasiswa pascasarjana tinggal di Surabaya

Oleh : Stefanus Putra Imanuel )*

Pilkada 2024 akan segera digelar, dan momentum ini bukan hanya menjadi ujian bagi peserta politik, tetapi juga bagi masyarakat luas. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, tokoh-tokoh masyarakat muncul sebagai garda terdepan yang mengemban peran vital dalam menjaga agar Pilkada berlangsung aman, tertib, dan damai.

Di Yogyakarta, berbagai organisasi dan lembaga sosial-keagamaan bergandengan tangan melalui forum-forum diskusi untuk menjunjung demokrasi yang dewasa. Mereka meyakini bahwa keterlibatan komunitas, terutama tokoh masyarakat, adalah salah satu kunci untuk menjaga stabilitas kota selama proses Pilkada berlangsung. Dengan semangat ini, Yogyakarta bertekad menjadi panutan bagi daerah lain dalam mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Wirawan Hario Yudo, menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemungutan suara, tetapi juga upaya kolektif untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis.

Bagi Wirawan, pesta demokrasi harus membawa manfaat positif dan menjadi ajang pembuktian bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan pandangan secara damai. Mengingat sejarah panjang Indonesia dalam mengelola pemilihan yang aman, Wirawan berharap Yogyakarta bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota bisa menyelenggarakan Pilkada dengan ketenangan dan kedamaian yang menonjol.

Selama proses Pilkada, tahapan kampanye menjadi fokus utama dalam menjaga integritas. Hal ini diungkapkan oleh Jantan Putra Bangsa, Koordinator Divisi Penanganan dan Pengawasan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye.

Pada tahap ini, potensi pelanggaran seperti penggunaan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye hingga penyalahgunaan fasilitas umum bisa terjadi. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran merupakan langkah penting demi terlaksananya kampanye yang jujur dan adil.

Khususnya di Yogyakarta, aturan-aturan terkait lokasi kampanye menjadi sorotan. Tempat ibadah, bangunan yang dimiliki pemerintah, serta fasilitas umum lainnya dilarang digunakan untuk kegiatan politik.

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan mencegah adanya eksploitasi sarana umum untuk kepentingan pribadi atau golongan. Namun, tanpa kesadaran masyarakat untuk mengawasi, aturan ini akan sulit ditegakkan sepenuhnya.

Selain kampanye, isu lain yang tidak kalah penting adalah praktik politik uang. Meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah sudah mengatur sanksi bagi siapa saja yang mencoba mempengaruhi pilihan masyarakat dengan uang atau materi, pelaksanaannya masih menemui kendala.

Jantan menjelaskan bahwa kendala teknis dan kurangnya bukti sering kali menjadi penghambat bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ini. Hal ini memunculkan kebutuhan akan partisipasi masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi praktik money politics, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung dengan lebih bersih.

Pelanggaran politik uang bukan hanya merugikan demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tanpa bukti kuat, seperti saksi atau alat bukti yang jelas, Bawaslu sering kali tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengambil tindakan.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menolak praktik kecurangan. Dengan bersikap kritis dan melaporkan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat menjadi penjaga demokrasi yang efektif.

Tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran, yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga netralitas pemilu. Melalui sinergi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung aman tanpa insiden yang merusak kedamaian.

Pilkada 2024 bukan hanya tentang siapa yang akan memenangkan pemilihan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengelola proses demokrasi ini dengan penuh kesadaran dan kedewasaan. Masyarakat di Kota Yogyakarta dan Pontianak telah menunjukkan niat baik untuk menjadi bagian dari proses ini, menempatkan diri mereka sebagai garda depan yang mendukung keadilan dan ketertiban.

Dari mengawasi kampanye, melaporkan praktik politik uang, hingga menjaga netralitas tempat ibadah, peran serta ini membuktikan bahwa demokrasi bukan hanya milik elite politik, tetapi milik seluruh elemen bangsa.

Kesadaran kolektif masyarakat dalam menyikapi Pilkada 2024 dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Partisipasi aktif dan keterlibatan dalam setiap tahapan Pilkada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi yang paham akan pentingnya kedamaian dalam berpolitik.

Jika kesadaran ini terus dibangun, Pilkada 2024 bukan hanya akan menjadi sukses dalam memilih pemimpin baru, tetapi juga akan menjadi bukti bahwa bangsa ini telah mencapai kematangan dalam berdemokrasi. Mari bersama-sama wujudkan Pilkada yang damai, aman, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

)* Penulis adalah Kontributor Citaprasada Institute