Oleh : Gema Iva Kirana )*

Pilkada 2024 yang akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, dihadapkan dengan tantangan besar terkait praktik politik uang. Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan dan penindakan, kenyataannya praktik ini masih saja mengintai demokrasi kita.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar dan aktif dalam melawan politik uang agar demokrasi Indonesia tetap bersih dan terhindar dari manipulasi. Keberanian untuk menolak politik uang harus datang dari kita semua sebagai pemilih yang bijak.

Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Adib, mengatakan politik uang jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, politik uang termasuk suap yang sangat dilarang. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang memberikan suap serta yang menerima suap. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pengaruh negatif dari praktik politik uang.

Adib mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara jujur tanpa menghalalkan segala cara. Pemimpin yang dipilih melalui politik uang, pada akhirnya akan merusak integritas bangsa dan menciptakan pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, Adib menekankan pentingnya menjaga Pilkada agar berlangsung bersih dari politik uang. Sebab, sesuatu yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik.

Politik uang dalam Pilkada bukan hanya soal pemberian uang tunai, tetapi juga kini mulai beralih ke metode digital. Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam sebuah diskusi mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi peralihan politik uang yang tidak lagi hanya menggunakan uang tunai, tetapi sudah melibatkan sistem digital.

Penggunaan uang digital ini, tentu saja lebih sulit untuk diawasi karena sering kali dilakukan secara pribadi. Tanpa adanya laporan yang jelas, pengawasan menjadi tidak maksimal. Di sinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Agus menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi politik uang, termasuk melalui metode digital. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang memerlukan informasi awal baik dari laporan masyarakat atau temuan yang akan ditindaklanjuti.

Selain itu, politik uang juga sangat berpotensi terjadi pada masa-masa kritis menjelang pemungutan suara, seperti masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu Bali juga sudah melakukan pengawasan terhadap Pilkada di berbagai wilayah, termasuk pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.

Agus menegaskan, pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketelitian, terutama selama tiga hari masa tenang, yaitu 24-26 November 2024. Pada masa ini, segala bentuk politik uang, baik yang melibatkan uang tunai atau digital, harus benar-benar diawasi agar tidak merusak integritas demokrasi.

Tidak hanya di Bali, daerah lain juga menunjukkan komitmen yang sama dalam mencegah politik uang. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, misalnya, pemerintah setempat menerapkan kebijakan jam malam untuk meminimalisir terjadinya politik uang.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Tujuannya adalah untuk menjaga integritas Pilkada di Kabupaten Sigi agar dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Selama 14 hari hingga selesai Pilkada 2024, jam malam diterapkan di setiap desa, dimulai pukul 22.00 hingga 06.00 WITA. Pembatasan akses ini dimaksudkan untuk mencegah pergerakan orang yang diduga melakukan politik uang atau pembagian sembako. Setiap desa juga diinstruksikan untuk memberlakukan portal atau pembatasan keluar masuk pada malam hari, khususnya mendekati hari pemungutan suara.

Irwan menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan setempat, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif jika ditemukan adanya indikasi praktik politik uang.

Irwan berharap, masyarakat dapat mendukung langkah ini dengan turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika ada tindakan yang mencurigakan. Langkah-langkah pencegahan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran Pilkada dan memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik curang dalam Pilkada yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang amanah.

Namun, upaya melawan politik uang ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga pengawas pemilu saja. Masyarakat harus turut serta dalam menjaga integritas Pilkada dengan menolak segala bentuk politik uang.

Pemilih yang sadar akan pentingnya demokrasi yang bersih akan lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Mereka akan memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang jelas, bukan berdasarkan pemberian uang atau fasilitas lainnya.

Penting untuk diingat bahwa politik uang tidak hanya merugikan individu yang menerima atau memberi uang, tetapi juga merusak sistem demokrasi kita secara keseluruhan. Politik uang menciptakan ketidakadilan dan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk menyuap pemilih.

Oleh karena itu, semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu, harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada 2024 bebas dari politik uang. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, harus menjadi penjaga demokrasi. Keberanian kita untuk menolak politik uang, baik yang berupa uang tunai maupun digital, akan menentukan masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Oleh : Shenna Aprilya Zahra )*

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mengumumkan komitmennya untuk memerangi judi online yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Fenomena perjudian daring ini tidak hanya merusak moral dan tatanan sosial, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang sangat serius, terutama bagi masyarakat kalangan bawah.

Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah pemberantasan judi online tersebut adalah sebuah perang yang harus dijalani dengan penuh keberanian, sebagaimana semangat juang para pahlawan Indonesia yang pernah berjuang di Surabaya pada 10 November 1945.

Judi online kini bukan sekadar masalah hukum, tetapi telah meresap ke dalam aspek moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, para pelaku judi online semakin canggih dalam memanipulasi masyarakat, menawarkan janji keuntungan instan yang membuat banyak individu terjebak dalam jerat utang, kehancuran keluarga, bahkan tindak kriminal.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa perang melawan judi online adalah bentuk baru dari penjajahan digital yang harus diperangi dengan segala daya dan kekuatan. Judi online, menurut Meutya, bukan hanya melibatkan kejahatan ekonomi, tetapi juga merusak integritas dan moral bangsa.

Presiden Prabowo melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menginstruksikan langkah-langkah tegas untuk menanggulangi judi online, termasuk pemblokiran lebih dari 10.000 rekening bank yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring.

Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu kunci penting dalam upaya pemberantasan tersebut. Sinergi antar lembaga dan penggunaan teknologi canggih untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan diyakini akan memberikan dampak yang lebih luas, menutup ruang bagi aktivitas ilegal yang merusak perekonomian.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Pemerintah juga menggandeng berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, perbankan, dan lembaga pengawas lainnya. Keberhasilan pemberantasan judi online akan sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor yang solid.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Seperti semangat arek-arek Surabaya yang dengan gigih melawan penjajahan, bangsa ini harus bersatu menghadapi ancaman digital yang berusaha merusak nilai-nilai moral bangsa.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menangani masalah judi online tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo tidak akan mentolerir praktik perjudian daring yang merugikan masyarakat.

Tindak tegas terhadap bandar judi online menjadi prioritas, dan apabila ada bukti yang jelas, tidak ada ruang untuk kompromi. Presiden telah menginstruksikan Jaksa Agung, Kapolri, serta Menteri Komunikasi dan Digital untuk bekerja sama dalam menuntaskan masalah ini. Pendekatan yang sangat jelas ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

Data terbaru yang dirilis oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, memperlihatkan betapa besar dampak ekonomi dari judi online.

Pada semester pertama tahun 2024, perputaran dana terkait judi online telah mencapai Rp 174,56 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2021 perputaran dana tercatat sebesar Rp 57,91 triliun dan terus meningkat hingga mencapai Rp 327,05 triliun pada tahun 2023.

Lonjakan transaksi tersebut menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi negara dari praktik judi online, yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak stabilitas perekonomian nasional.

Di tengah maraknya praktik judi online, Pemerintah juga fokus pada peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Salah satu program unggulan yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital adalah platform cekrekening.id yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal.

Dengan adanya program tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari jebakan judi online. Pendidikan mengenai penggunaan teknologi yang bijak dan aman menjadi bagian integral dalam upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman.

Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perang melawan judi online adalah perang melawan penjajahan digital yang harus dilawan oleh seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, tetapi juga untuk secara aktif meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online dan dampak negatifnya. Dengan semangat perjuangan yang kuat, diharapkan masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi dan berperan aktif dalam memerangi ancaman ini.

Tentu saja, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi judi online ini tidak hanya bertujuan untuk memberantas praktik perjudian, tetapi juga untuk menjaga moralitas bangsa dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan mereka.

Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo berkomitmen untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur kemajuan, dengan menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dengan semangat perjuangan, kolaborasi yang kuat antar lembaga, dan dukungan penuh dari masyarakat, perang melawan judi online ini dapat menjadi langkah nyata untuk menjaga masa depan bangsa, memastikan Indonesia terhindar dari penjajahan digital, dan melindungi generasi muda agar dapat berkembang dengan nilai moral yang luhur serta perekonomian yang stabil.

)* Penulis adalah  kontributor Ruang Baca Nusantara

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas judi online di tanah air. Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden telah memberikan perintah tegas terkait penanganan masalah ini, dengan penekanan pada penegakan hukum yang kuat dan menyeluruh.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, semangatnya yang pertama adalah judi online ini harus segera diselesaikan, kita berantas. Beliau ingin menegakkan hukum dengan sekuat-kuatnya,” kata Prasetyo,

Dirinya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo sangat serius dalam menghadapi persoalan ini. Menurutnya, masalah judi online harus ditangani dengan cepat dan tegas untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan.

Terkait dugaan keterlibatan pejabat pemerintah dalam kasus judi online, Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Semua dikembalikan ke fakta hukum, semua dikembalikan kepada aparat penegak hukum,” ujar Prasetyo.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, sejumlah pejabat terkait telah diminta untuk bergerak bersama dalam menangani permasalahan ini, di antaranya Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Kejaksaan Agung sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkominfo) dalam mengatasi praktik judi online yang meresahkan masyarakat.

Sementara itu, Jaksa Agung Burhanuddin mengonfirmasi bahwa kasus judi online kini sedang dalam proses penyelidikan.

“Untuk kasus judi online, saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Namun, ke depan, penuntutannya akan kami sinergikan dengan kementerian terkait agar masalah ini tidak terulang dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Burhanuddin.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada pelaku judi online, termasuk oknum pejabat yang terlibat dalam jaringan mafia judi daring.

“Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat, baik itu pelaku atau oknum pejabat. Semua akan diproses sesuai dengan perintah Presiden,” tegas Budi Gunawan.

Budi juga menambahkan bahwa pengungkapan kasus judi online tidak hanya menyasar aktor utama, tetapi juga melibatkan penyelidikan terhadap aktivitas dan infrastruktur, termasuk sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi judi daring.

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparansi yang tinggi dan bebas dari hoaks.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak integritas.

Pihaknya pun telah telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.

“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemenkomdigi dan seterusnya untuk antisipasi hoaks. Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” kata Afifuddin.

Selain hoaks, pihaknya juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

“Berita hoaks dan misinformasi di beberapa platform media menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024, maka masyarakat harus mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang dapat merusak jalannya Pilkada,” tambahnya.

“Kami ingin masyarakat memiliki keterampilan untuk saring sebelum sharing. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga dalam memantau distribusi informasi selama proses Pilkada 2024.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Hoaks dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Rahmat.

Selain masalah hoaks, Bawaslu juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh calon peserta Pilkada mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan berbagai langkah antisipatif ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bebas dari kecurangan dan hoaks, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis dan sah.

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang diharapkan dapat berlangsung dengan aman, jujur, dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan seluruh pihak terkait berkomitmen untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan transparansi yang tinggi dan bebas dari hoaks.

Ketua KPU, Muhammad Afifuddin mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada 2024 adalah upaya pencegahan penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat merusak integritas.

Pihaknya pun telah telah bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait dan organisasi non-pemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk mengantisipasi ancaman hoaks di Pilkada 2024.

“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemenkomdigi dan seterusnya untuk antisipasi hoaks. Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” kata Afifuddin.

Selain hoaks, pihaknya juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama proses Pilkada 2024 berlangsung.

“Berita hoaks dan misinformasi di beberapa platform media menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024, maka masyarakat harus mengantisipasi terjadinya polarisasi politik yang dapat merusak jalannya Pilkada,” tambahnya.

“Kami ingin masyarakat memiliki keterampilan untuk saring sebelum sharing. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat akan menjadi lebih kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial dan menghindari penyebaran berita yang tidak benar,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam pengawasan, tidak hanya terhadap proses pemungutan suara, tetapi juga dalam memantau distribusi informasi selama proses Pilkada 2024.

Selain itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Hoaks dapat mempengaruhi pilihan politik seseorang, oleh karena itu kita harus lebih bijak dalam menyaring informasi,” jelas Rahmat.

Selain masalah hoaks, Bawaslu juga berfokus pada peningkatan partisipasi pemilih, penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta memastikan bahwa seluruh calon peserta Pilkada mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan berbagai langkah antisipatif ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menciptakan proses pemilu yang bebas dari kecurangan dan hoaks, serta menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat dengan cara yang demokratis dan sah.

Jakarta — Dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah diupayakan sebagai kota masa depan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerima risalah kebijakan hasil riset dari Universitas Indonesia (UI). Sebanyak 30 risalah kebijakan atau policy brief diserahkan melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital (THD) OIKN, dalam acara bertajuk Diseminasi Policy Brief: Kontribusi Peneliti UI untuk IKN yang berlangsung di Swissotel Nusantara.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, Mohammed Ali Berawi, mengungkapkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan hasil kajian dari para peneliti UI mengenai berbagai aspek penting untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. “Para peneliti UI secara aktif memberikan rekomendasi dan dukungan intelektual untuk pembangunan IKN sebagai kota cerdas, berkelanjutan, dan inklusif,” jelas Ali.

Risalah kebijakan yang disusun UI mencakup empat klaster utama, yaitu klaster energi, pangan, dan transportasi; sosial humaniora; kesejahteraan dan konservasi lingkungan; serta teknologi dan informatika. Masing-masing klaster dirancang untuk memberikan rekomendasi praktis dalam mewujudkan konsep kota berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI, Nurtami, menuturkan bahwa risalah kebijakan ini merupakan langkah kedua UI dalam perannya sebagai advokator kebijakan strategis. Langkah pertama dilakukan dalam rangka Indonesia sebagai bagian dari Group of Twenty (G20). “Kami ingin para peneliti berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar rekomendasi yang diberikan terintegrasi dengan program pemerintah,” ujar Nurtami.

Pemilihan IKN sebagai fokus kajian didasari oleh statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memengaruhi kebijakan pemerintah dalam jangka panjang. “Perjuangan untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru membutuhkan pemikiran mendalam dan ide-ide inovatif yang dapat dikembangkan bersama,” tambah Nurtami.

Risalah kebijakan ini disusun dalam waktu singkat, hanya sebulan, dengan tetap mempertahankan kualitas riset yang komprehensif. Nurtami menyampaikan bahwa meskipun waktunya singkat, para peneliti UI mampu menghasilkan risalah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan, termasuk OIKN, DPR/MPR, dan pemerintah daerah.

Beberapa rekomendasi dalam risalah kebijakan tersebut antara lain terkait pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan, praktik pertanian efisien untuk mendukung ketahanan pangan, serta pemanfaatan teknologi dalam transportasi guna meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di IKN. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta juga ditekankan untuk mencapai keberhasilan implementasi.

Dalam jangka panjang, risalah kebijakan ini diharapkan menjadi panduan strategis dalam pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan yang mampu bersaing di kancah internasional, sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan serangkaian kunjungan kerja ke luar negeri untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan diplomasi, dengan tujuan meningkatkan pemerataan ekonomi nasional.

Dalam lawatannya ke Peru pada Kamis, 14 November 2024, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya hubungan internasional yang strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai target 8%.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Peru, Dina Boluarte, kedua pemimpin sepakat memperluas kerja sama di bidang kebudayaan dan ekonomi. Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap membuka akses pasar bagi produk-produk asal Peru sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral.

“Kami berharap dapat membangun hubungan bilateral yang kuat serta mendukung partisipasi Peru dalam ASEAN,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan tertulis Sekertariat Presiden.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara berkomitmen menyelesaikan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dalam enam bulan ke depan. Presiden Prabowo optimis perjanjian tersebut dapat ditandatangani dalam kunjungan balasan Presiden Boluarte ke Indonesia.

Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo juga menerima kunjungan kehormatan dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan diplomatik dan memperluas kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia.

“Kami menganggap Australia sebagai tetangga dan sahabat baik Indonesia. Kami akan terus meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk partisipasi Australia dalam perekonomian Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Langkah Presiden Prabowo ini mendapat dukungan dari Partai Golkar. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan kerja Presiden sejalan dengan visinya untuk menjadikan Indonesia negara yang disegani di panggung internasional.

“Presiden Prabowo memiliki visi misi besar mengenai pembangunan Indonesia, Untuk mengurangi kemiskinan hingga 0% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% di tingkat global saat ini, dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan semua pihak. Langkah-langkah yang diambil oleh presiden merupakan tahap-tahap yang mengarah ke tujuan tersebut.” kata Dave.

Sementara itu, Guru Besar Politik Internasional UPH, Aleksius Jemadu, menilai kunjungan Presiden ke luar negeri sebagai langkah strategis untuk menjamin kepastian bisnis di mata investor internasional.

“Hal ini sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, terutama melalui penguatan investasi asing,” tuturnya.

Dengan memperluas jaringan ekonomi global, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen nyata untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional.

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang menjadi terobosan besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. PP ini diharapkan memberikan solusi signifikan dengan mengatur penghapusan utang macet bagi pelaku UMKM yang beroperasi di sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta sektor UMKM lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan finansial dan membuka peluang bagi UMKM untuk bangkit dan berkembang lebih maju.

Dengan disahkannya PP ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Program ini dirancang untuk membantu para pelaku UMKM yang selama ini terhambat oleh tumpukan utang, yang kerap menjadi penghalang bagi mereka untuk melanjutkan usaha. Melalui penghapusan utang macet, diharapkan mereka dapat melanjutkan operasional bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Putu Rusta Adijaya, peneliti ekonomi dari The Indonesian Institute (TII), memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini.

“PP ini merupakan sinyal jelas kehadiran negara untuk membantu dan memberdayakan UMKM dalam sektor-sektor yang disebutkan melalui penghapusan utang. Kebijakan ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi UMKM dan memperkuat daya saing mereka, baik di pasar domestik maupun global,” jelasnya.

Etikah Karyani Suwondo, Direktur Riset CORE Indonesia dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret (FEB UNS), juga menilai kebijakan ini sangat strategis.

“Kebijakan penghapusan utang untuk UMKM ini merupakan alat yang efektif dalam memperlancar akses pembiayaan. Dengan penghapusan utang lama, UMKM bisa kembali mengajukan kredit baru yang lebih produktif, yang pada gilirannya dapat mendukung pengembangan usaha dan keberlanjutan bisnis mereka,” ungkap Etikah.

Lebih lanjut, Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI, menyambut baik diterbitkannya PP Nomor 47 Tahun 2024.

“BRI mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terutama terkait masalah utang macet. Kami optimis bahwa kebijakan ini akan membuka jalan bagi sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor keuangan, yang pada akhirnya dapat mendorong kemajuan UMKM. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan dapat terwujud,” kata Supari.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM, yang diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif. Ke depan, program ini diharapkan dapat menjadi model bagi negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa dalam memberdayakan sektor UMKM.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto terus melakukan berbagai upaya pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah bertemu dengan Presiden Peru Dina Boluarte, untuk mempererat hubungan bilateral dan membahas berbagai isu strategis. Salah satu agenda utama adalah upaya bersama dalam memerangi perdagangan gelap narkoba.

“Kami akan membahas peluncuran kembali agenda kerja sama kami dalam memerangi perdagangan gelap narkoba dan isu-isu regional serta global,” ujar Dina Boluarte dalam pertemuan tersebut.

Kedua negara yang menghadapi tantangan serupa dalam pemberantasan peredaran narkoba sepakat untuk meningkatkan kolaborasi, termasuk berbagi informasi dan pengalaman guna memperkuat efektivitas dalam penanganan masalah ini. Presiden Prabowo menyatakan pentingnya kerja sama ini, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan Pasifik.

“Kita membahas kerja sama dalam pemberantasan narkotika, kesamaan pandangan, dan posisi kita di bidang internasional. Kita sama-sama negara Pasifik yang berkepentingan dalam perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata Prabowo.

Selain isu narkoba, pertemuan ini juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Dina Boluarte menyoroti potensi besar yang dimiliki kedua negara untuk menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor.

“Dalam pertemuan ini, kita akan membahas topik penting seperti peringatan lima puluh tahun hubungan diplomatik kita dan penutupan perundingan Perjanjian Asosiasi Ekonomi Komprehensif (CEPA),” ungkap Dina.

Ia juga mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai mitra strategis Peru di Asia, terutama dalam sektor perdagangan. “Indonesia adalah mitra komersial kami yang penting di Asia, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga menjadi pasar menarik bagi produsen Peru,” tambah Dina.

Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga keamanan kawasan serta mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. “Kolaborasi ini menjadi langkah positif dalam menangani dampak luas perdagangan narkoba di Amerika Selatan dan Asia,” tegas Dina Boluarte.

Oleh: Sahroni Anzar *)

Pemerintahan Prabowo-Gibran melangkah dengan penuh tekad untuk memastikan bahwa masa depan Indonesia terbebas dari bayang-bayang narkoba yang mengancam generasi muda. Di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba yang menjangkiti remaja di seluruh penjuru negeri, komitmen ini menjadi sebuah harapan bagi jutaan keluarga yang mendambakan lingkungan sehat bagi anak-anak mereka. Tidak hanya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah menggencarkan berbagai program pencegahan dan pemberdayaan, agar setiap generasi muda memiliki benteng kuat melawan pengaruh buruk narkoba. Melalui kebijakan yang terstruktur, mulai dari peningkatan peran keluarga hingga pengawasan komunitas, pemerintah berupaya membentengi masa depan bangsa dari ancaman ini.

Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom baru-baru ini, sekitar 312 ribu remaja Indonesia terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Angka yang mencengangkan ini memberikan gambaran tentang urgensi permasalahan ini, terutama dengan faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan narkoba di kalangan remaja, yaitu keingintahuan dan pengaruh teman sebaya.

Pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui pendekatan komprehensif, mencakup pembinaan lingkungan dan keluarga sebagai garis pertahanan pertama. Pemerintah mendukung penuh program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) yang diinisiasi oleh BNN, bertujuan untuk menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai kawasan yang aman dari narkoba. Program ini mencakup penguatan peran keluarga dan komunitas lokal agar dapat memberikan pengawasan dan dukungan lebih efektif bagi remaja. Pemerintah menekankan pentingnya lingkungan yang sehat dan positif bagi generasi muda sebagai upaya untuk menjauhkan mereka dari narkoba.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Prof. Dr. H. M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA, menyatakan bahwa selain narkoba, kebiasaan merokok juga perlu ditekan karena menjadi salah satu pintu masuk penyalahgunaan zat adiktif lain. Pemerintah menggalakkan penurunan angka prevalensi rokok sebagai langkah preventif, terutama melalui program dan forum seperti Forum Nasional Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) 2024. KIPAN berfokus pada peningkatan kapasitas kader-kader pemuda yang memiliki peran strategis dalam mengajak teman sebaya untuk menjauhi narkoba dan rokok. Pemerintah berharap pemuda Indonesia dapat menjadi ujung tombak perubahan sosial dengan mengedukasi dan memengaruhi lingkungan sekitar untuk hidup sehat.

Pemerintah memahami bahwa pengaruh narkoba dapat sangat menghancurkan, bukan hanya bagi individu, namun juga untuk masa depan bangsa secara keseluruhan. Komitmen ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil, termasuk dalam perencanaan dan penguatan kebijakan lintas sektoral untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Pemerintah juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penggunaan narkoba, yang kerap menyebabkan hilangnya produktivitas dan menambah beban sosial. Untuk itu, program pencegahan ini tidak hanya berbicara soal individu, tetapi juga tentang perbaikan struktur masyarakat yang lebih sehat dan terjaga dari bahaya narkoba.

Dalam konteks lebih luas, koordinasi antarinstansi semakin diperkuat untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemberantasan narkoba. Koordinator Pidum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Evelin Nur Agusta, SH., MH, dalam acara Rapat Koordinasi Sistem Peradilan Pidana, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memerangi narkoba secara efektif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang rentan.

Selain itu, upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pemberantasan, tetapi juga melibatkan aspek pencegahan. Komitmen ini mencakup penyuluhan, pendidikan, dan pelibatan pemuda sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-narkoba. Pemerintah menilai bahwa pendidikan dan penyuluhan di usia dini sangat penting untuk membentuk kesadaran generasi muda tentang bahaya narkoba. Di sinilah peran keluarga, sekolah, dan lembaga agama menjadi sangat vital untuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai yang menjauhkan mereka dari godaan untuk mencoba narkoba.

Pemerintah, melalui kolaborasi dengan BNN dan lembaga terkait lainnya, berupaya memastikan bahwa generasi muda memiliki informasi yang memadai tentang risiko narkoba. Mereka disadarkan bahwa sekali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, akan sangat sulit bagi seseorang untuk lepas dari kecanduan yang berbahaya tersebut. Pemerintah juga memberikan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena memahami bahwa penyelamatan tidak hanya terhenti pada pencegahan, tetapi juga pada penanganan kasus-kasus yang sudah ada.

Dengan berbagai upaya strategis ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berharap dapat membangun generasi muda yang sehat, bebas narkoba, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan agenda ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri. Setiap individu dan keluarga diharapkan memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mendampingi generasi muda agar tidak jatuh dalam jeratan narkoba.

Ke depannya, pemerintah juga akan terus mengembangkan program-program yang inovatif dan menyasar generasi muda agar mereka tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga menjadi pelopor untuk membangun lingkungan yang positif dan sehat. Dengan komitmen yang konsisten dan kuat, pemerintah optimis bahwa Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan generasi muda yang unggul, produktif, dan bebas dari ancaman narkoba.

*) Pengamat Sosial dari Muda Karya Research Center