JAKARTA – Upaya memperkecil kesenjangan upah minimum antardaerah menjadi salah satu perhatian serikat pekerja dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Penyampaian aspirasi melalui dialog dan komunikasi dengan pemerintah serta DPR menjadi langkah yang ditempuh untuk memperjuangkan penyesuaian pengupahan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan bahwa organisasinya tetap memperjuangkan pemerataan upah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Menurutnya, perbedaan tingkat upah minimum antarwilayah masih membutuhkan perhatian, terutama bagi daerah yang memiliki tingkat pengupahan relatif rendah.
“Kami melakukan upaya persuasif lobi-lobi dulu dengan pemerintah yang membuat aturan turunan,” ujar Ristadi.
Ia menjelaskan bahwa salah satu aspirasi yang diperjuangkan adalah adanya ketentuan teknis yang memberikan ruang kenaikan lebih besar bagi daerah dengan upah minimum rendah dibandingkan wilayah yang tingkat pengupahannya telah lebih tinggi.
Ristadi juga menyampaikan rencana komunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli serta anggota Komisi IX DPR RI untuk membahas persoalan tersebut.
Langkah tersebut menunjukkan penggunaan jalur kelembagaan dalam menyampaikan aspirasi pekerja, termasuk terhadap substansi aturan turunan yang masih menjadi perhatian serikat buruh.
Di sisi lain, UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah memberikan kerangka baru dalam penghitungan upah minimum. Ketentuannya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu, dan kebutuhan hidup layak (KHL).
Manajer Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi, turut menyoroti pentingnya pendekatan berbeda antardaerah dalam penetapan UMP 2027.
Menurut Badiul, daerah dengan kesenjangan besar antara upah minimum dan KHL perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam pembahasan kenaikan upah.
“Pemerintah perlu memastikan formula transparan, berbasis data, melibatkan pekerja dan pengusaha, serta meningkatkan daya beli secara berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan KHL nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan upah buruh. Namun, dia belum menjelaskan secara terperinci formula upah minimum yang akan diatur dalam beleid tersebut.
“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.
Perhatian terhadap pemerataan upah memperlihatkan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Melalui pembahasan resmi yang didukung data ekonomi daerah, aspirasi mengenai pengurangan kesenjangan kesejahteraan dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penetapan UMP 2027.


Tinggalkan Balasan