*) Oleh : Muhammad Ofan Ramadhan
Pengelolaan kekayaan tambang kembali menjadi perhatian pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperbesar manfaat sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Arahan agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menegaskan kembali amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut diharapkan memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Presiden Prabowo telah meminta agar seluruh izin usaha pertambangan memastikan sedikitnya 70 persen hasilnya dapat dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara sebagai salah satu instrumen untuk memperbesar manfaat ekonomi nasional. Arahan tersebut menekankan bahwa investasi tetap dibutuhkan untuk menyediakan modal dan teknologi, tetapi keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam harus memberikan porsi utama bagi bangsa Indonesia.
Gagasan tersebut berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip penguasaan negara tidak semata-mata dimaknai sebagai kepemilikan administratif, melainkan mencakup kewenangan mengatur, mengelola, mengawasi, serta memastikan hasil pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat publik. Karena itu, keberhasilan sektor pertambangan perlu diukur tidak hanya melalui volume produksi dan nilai ekspor, tetapi juga kontribusinya terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, dan perlindungan lingkungan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah ingin mengubah tata kelola pertambangan agar masyarakat dan pengusaha daerah memperoleh kesempatan lebih besar dalam pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus dijalankan secara berkeadilan. Pemerintah juga menyiapkan perubahan pengaturan agar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha milik daerah (BUMD) memperoleh prioritas dalam pengelolaan wilayah pertambangan tertentu.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena selama ini sebagian besar pemegang izin usaha pertambangan berkantor di Jakarta, meskipun kegiatan produksi berlangsung di daerah. Melalui penguatan partisipasi pelaku usaha lokal, pemerintah berharap aktivitas pertambangan dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih luas di wilayah penghasil. Keterlibatan pengusaha daerah dalam pekerjaan kontraktor pertambangan, penyediaan barang dan jasa, serta kegiatan pendukung industri diharapkan meningkatkan perputaran ekonomi dan memperluas kesempatan kerja masyarakat setempat.
Arah kebijakan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi tersebut mengatur prioritas pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi. Ketentuan tersebut juga membuka pengaturan prioritas wilayah pertambangan untuk kepentingan perguruan tinggi dengan persyaratan tertentu. Penerapan aturan ini dapat berjalan optimal melalui penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, serta komitmen bersama terhadap tata kelola dan kelestarian lingkungan.
Dari sisi penerimaan negara, sektor mineral dan batu bara masih memberikan kontribusi besar terhadap keuangan negara. Kementerian ESDM mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor minerba mencapai Rp135,16 triliun sepanjang 2025. Hingga Agustus 2026, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp108,13 triliun. Pada 2025, investasi subsektor minerba mencapai 6,7 miliar dolar AS, sementara jumlah tenaga kerja tercatat sebanyak 685.724 orang pada Semester I 2026. Capaian tersebut mencerminkan peran strategis sektor minerba dalam menopang ekonomi nasional sekaligus membuka ruang optimalisasi nilai tambah ke depan.
Sejalan dengan visi tersebut, perumusan rincian teknis porsi minimal 70 persen hasil tambang menjadi langkah konstruktif untuk menyempurnakan kebijakan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Keanggotaan, Widiyanto Saputro, menilai prinsip peningkatan manfaat negara sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan agenda hilirisasi. Diskusi mengenai skema perhitungan, baik melalui pendekatan pendapatan kotor, laba sebelum pajak, maupun total penerimaan negara, merupakan bagian penting untuk menyelaraskan kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan usaha.
Di sisi lain, pemerataan manfaat bagi daerah penghasil menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan wilayah. Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, menyoroti pentingnya penguatan tata kelola produksi, penjualan, pencatatan, pelaporan, dan ekspor hasil tambang. Ia mendorong agar pertumbuhan aktivitas pertambangan di daerah semakin memperkuat kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan warga. Optimalisasi Dana Bagi Hasil dan program pemberdayaan masyarakat menjadi sarana strategis agar nilai ekonomi pertambangan dirasakan lebih merata oleh masyarakat setempat.
Amanat konstitusi dalam pengelolaan kekayaan tambang dapat diwujudkan melalui kolaborasi tata kelola yang transparan, pembagian manfaat yang adil, penguatan hilirisasi, dan perlindungan lingkungan. Arahan peningkatan porsi hasil tambang bagi negara menghadirkan peluang strategis untuk memperkokoh kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang terukur, adaptif, dan memberi kepastian bagi semua pihak. Dengan sinergi tersebut, kekayaan tambang dapat menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan dan sumber kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah Pegiat Media sekaligus Pemerhati Kebijakan Nasional


Tinggalkan Balasan