Jakarta – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) memastikan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap berada pada level yang kuat dan memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Cadangan devisa tercatat sebesar US$144,9 miliar atau setara sekitar Rp2.616,6 triliun dengan asumsi kurs Rp18.058 per dolar AS.

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan posisi akhir April 2026 yang mencapai US$146,2 miliar, BI menegaskan jumlah tersebut masih jauh di atas standar kecukupan internasional.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan cadangan devisa Indonesia saat ini masih sangat memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“(Cadangan devisa) lebih dari cukup,” ujar Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut Perry, BI secara berkala mengukur kecukupan cadangan devisa menggunakan indikator adequacy reserve asset yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund.

Indikator tersebut digunakan untuk mengantisipasi risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam.

“BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup. Ada indikator yang dikeluarkan IMF, yang disebut adequacy reserve asset,” katanya.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, posisi cadangan devisa saat ini setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor dan masih berada di atas standar kecukupan internasional.

“Kami ukur-ukur itu dan sekarang masih lebih dari 115%. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping itu setara sekitar 6 bulan impor. Jadi jangan khawatir jumlah cadangan devisa lebih dari cukup,” tegas Perry.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, BI telah menempuh sejumlah langkah kebijakan. Salah satunya menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen.

Selain itu, BI meningkatkan daya tarik Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), menurunkan biaya transaksi lindung nilai sekitar 10 persen, serta mengaktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement (repo) guna menjaga likuiditas pasar uang dan perbankan.

“Kemudian nomor 4 adalah untuk kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan dalam negeri kami aktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement,” jelas Perry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah siap memperkuat cadangan devisa apabila tren penurunan berlanjut.

“Nanti kita cari lagi cadev (cadangan devisa),” ujar Airlangga.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa posisi cadangan devisa saat ini tetap mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional.

Oleh: Feya Annisa )*

Ketahanan ekonomi Indonesia kembali menunjukkan fondasi yang kuat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah posisi cadangan devisa nasional yang tetap berada pada level memadai meskipun menghadapi berbagai tekanan eksternal.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, namun tetap berada pada tingkat yang sangat aman untuk menopang kebutuhan ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global yang masih berlangsung, kemampuan Indonesia mempertahankan cadangan devisa pada level tersebut menunjukkan tingginya resiliensi ekonomi nasional. Tidak semua negara mampu menjaga posisi devisa yang kuat ketika menghadapi tekanan pasar keuangan internasional.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa perkembangan cadangan devisa pada Mei juga dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan negara dari sektor pajak dan jasa. Faktor-faktor tersebut memberikan dukungan terhadap ketahanan eksternal Indonesia sehingga posisi devisa tetap berada pada level yang mampu menopang berbagai kebutuhan strategis nasional.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa cadangan devisa yang dimiliki Indonesia masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari luar negeri.

Pandangan Ramdan memperlihatkan bahwa kekuatan cadangan devisa tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran internasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menjaga kepercayaan investor. Ketika suatu negara memiliki cadangan devisa yang kuat, pelaku pasar akan melihat adanya kemampuan pemerintah dan otoritas moneter dalam mengelola risiko ekonomi secara efektif.

Bank Indonesia juga meyakini ketahanan eksternal Indonesia akan tetap terjaga pada periode mendatang. Keyakinan tersebut didasarkan pada posisi cadangan devisa yang memadai, prospek masuknya modal asing yang masih positif, serta daya tarik instrumen keuangan domestik yang tetap kompetitif dibandingkan negara lain.

Kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia menjadi faktor yang sangat penting. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus menjalankan berbagai agenda reformasi ekonomi yang bertujuan meningkatkan daya saing nasional. Berbagai kebijakan tersebut turut membentuk persepsi positif investor terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia sehingga mendukung masuknya aliran modal ke dalam negeri.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi cadangan devisa saat ini. Menurutnya, posisi devisa Indonesia masih berada jauh di atas batas kecukupan yang dipersyaratkan secara internasional. Penilaian tersebut didasarkan pada pengukuran menggunakan indikator reserve adequacy yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

Melalui indikator reserve adequacy, Bank Indonesia secara berkala menghitung jumlah cadangan devisa yang diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko, termasuk kemungkinan pelemahan nilai tukar rupiah yang lebih dalam. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih dari cukup dan mencapai lebih dari 115 persen dari kebutuhan yang dipersyaratkan.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia saat ini setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor. Angka tersebut jauh melampaui standar kecukupan internasional yang umumnya berada di kisaran tiga bulan impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan transaksi internasional serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi apabila terjadi gejolak global.

Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sinergi yang terjalin antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepercayaan pasar. Kolaborasi tersebut memungkinkan berbagai tantangan ekonomi dapat diantisipasi secara lebih cepat dan efektif.

Meskipun cadangan devisa mengalami penurunan sejak akhir 2025, kondisi tersebut perlu dilihat secara proporsional. Penurunan yang terjadi bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi, melainkan merupakan konsekuensi dari kebijakan stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.

Optimisme terhadap prospek cadangan devisa Indonesia juga disampaikan Ekonom Bank Tabungan Negara, Myrdal Gunarto. Ia menilai posisi cadangan devisa masih dapat bertahan di sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun. Menurutnya, masuknya arus modal asing dan kuatnya neraca perdagangan akan menjadi faktor utama yang menopang ketahanan devisa Indonesia.

Surplus perdagangan yang terus terjaga memberikan pasokan valuta asing yang stabil bagi perekonomian nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia dalam menjaga keseimbangan eksternal. Ketika ekspor mampu menghasilkan surplus secara berkelanjutan, tekanan terhadap cadangan devisa dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi lebih mudah dipertahankan.

Pada akhirnya, kekuatan cadangan devisa merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan. Cadangan devisa yang memadai memberikan ruang bagi negara untuk menghadapi berbagai risiko eksternal tanpa mengganggu momentum pembangunan yang sedang berlangsung.

Dengan posisi devisa yang tetap kuat, dukungan investor yang terus terjaga, serta koordinasi kebijakan yang semakin solid, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi tantangan global.

*) Pengamat Ekonomi

Oleh: Fauzan Fuadi )*

Posisi cadangan devisa Indonesia yang tetap berada pada level tinggi di tengah berbagai tantangan ekonomi global menunjukkan kuatnya fondasi perekonomian nasional. Di saat banyak negara menghadapi tekanan akibat ketidakpastian pasar keuangan internasional, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional dari gejolak eksternal.

Bank Indonesia mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 berada di angka 144,9 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, jumlah tersebut tetap berada pada level yang sangat memadai untuk menopang stabilitas ekonomi nasional. Dengan nilai setara lebih dari Rp2.600 triliun, cadangan devisa menjadi instrumen penting yang memberikan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.

Kekuatan cadangan devisa tidak hanya diukur dari besarnya angka yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga ketahanan sektor eksternal. Cadangan devisa berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi gejolak nilai tukar, peningkatan kebutuhan valuta asing, maupun tekanan dari pasar keuangan internasional.

Dalam kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, keberadaan cadangan devisa yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia saat ini masih jauh berada di atas standar kecukupan internasional. Menurutnya, Bank Indonesia secara rutin melakukan pengukuran menggunakan indikator adequacy reserve asset yang diterbitkan Dana Moneter Internasional atau IMF.

Hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa posisi cadangan devisa Indonesia masih berada pada tingkat yang lebih dari cukup untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini juga tercatat setara dengan pembiayaan sekitar 5,6 bulan impor. Angka tersebut jauh berada di atas standar kecukupan internasional yang umumnya berada pada kisaran tiga bulan impor. Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional serta menjaga kelancaran aktivitas ekonomi nasional apabila terjadi gangguan pada pasar global.

Meski cadangan devisa mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai langkah strategis yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada Mei 2026, perkembangan cadangan devisa dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Di sisi lain, penerbitan global bond pemerintah dan penerimaan pajak serta jasa turut memberikan kontribusi dalam menjaga posisi cadangan devisa tetap kuat.

Bank Indonesia juga terus mengambil berbagai langkah kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar global.

Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing masuk ke dalam negeri. Upaya ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan ketersediaan likuiditas dan memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional. Dengan semakin banyaknya investor yang tertarik menempatkan dananya di Indonesia, stabilitas pasar keuangan dapat terus terjaga.

Kebijakan lain yang juga dilakukan adalah menurunkan biaya transaksi lindung nilai atau hedging sehingga menjadi lebih kompetitif bagi investor. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku pasar dalam mengelola risiko nilai tukar sekaligus memperkuat aktivitas investasi di Indonesia.

Di saat yang sama, Bank Indonesia mengaktifkan kembali lelang mingguan repurchase agreement atau repo guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia tidak tinggal diam menghadapi tantangan global. Berbagai instrumen moneter terus dioptimalkan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Pendekatan yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat posisi cadangan devisa nasional. Pemerintah akan terus mencari berbagai sumber penguatan devisa apabila diperlukan guna memastikan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pandangan optimistis juga disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso. Ia menilai cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai risiko yang berasal dari luar negeri.

Ke depan, tantangan ekonomi global diperkirakan masih akan berlangsung. Ketegangan geopolitik, fluktuasi pasar keuangan internasional, serta perubahan kebijakan ekonomi negara-negara besar berpotensi memengaruhi perekonomian dunia. Namun, Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Cadangan devisa yang memadai, kebijakan ekonomi yang responsif, serta koordinasi yang erat antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor penting yang menjaga ketahanan ekonomi nasional.

*) Pemerhati Ekonomi Nasional dan Kebijakan Fiskal

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengembangan sektor riil yang produktif sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di tengah dinamika ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan program di sektor pangan, energi, perikanan, industrialisasi, dan hilirisasi.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa penguatan sektor riil memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlangsung. Menurutnya, sektor-sektor produktif yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat harus terus didorong agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Pemerintah mempercepat berbagai program yang dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi riil, terutama di bidang pangan, energi, perikanan, serta industrialisasi dan hilirisasi. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan bahwa penguatan ekonomi rakyat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi antarlembaga agar kebijakan moneter dan fiskal dapat berjalan selaras dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Prasetyo Hadi, kerja sama yang erat antara seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menciptakan ruang yang lebih luas bagi sektor-sektor produktif untuk berkembang.

“Koordinasi yang kuat antarinstansi akan memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif dan mampu mendukung pertumbuhan sektor riil secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa berbagai kebijakan yang saling mendukung akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Dukungan terhadap sektor pangan, perikanan, energi, serta pengembangan industri dalam negeri diyakini dapat memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat di berbagai daerah.

Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat. Sinergi antara kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat ekonomi rakyat.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan optimistis terhadap kondisi ekonomi nasional. Ia menilai berbagai indikator menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh sehingga mampu mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan sektor riil dan menjaga momentum pembangunan ekonomi.

“Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Karena itu, kolaborasi antara kebijakan ekonomi makro dan sektor fiskal terus diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Komitmen bersama pemerintah dan otoritas ekonomi untuk memperkuat sektor riil diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperluas aktivitas ekonomi produktif, serta menciptakan manfaat yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah meyakini penguatan sektor riil yang berkelanjutan akan menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perekonomian nasional tidak hanya ditopang oleh indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, atau investasi, tetapi juga oleh kekuatan sektor riil yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, hingga usaha mikro dan kecil merupakan fondasi utama ekonomi rakyat yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, percepatan berbagai program sektor riil menjadi langkah penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, penguatan sektor riil menjadi strategi yang semakin relevan. Ketika tekanan eksternal memengaruhi pasar keuangan dan perdagangan internasional, aktivitas ekonomi yang berbasis pada kebutuhan domestik mampu menjadi penyangga pertumbuhan nasional. Karena itu, kebijakan yang mendorong produktivitas sektor riil memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut, percepatan program sektor riil menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.

Penguatan sektor riil dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas. Pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan, memperkuat infrastruktur pendukung, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Langkah ini bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih sehat sehingga pelaku usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa sektor riil memiliki kontribusi besar dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, penguatan aktivitas produksi dan konsumsi domestik menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor riil dapat menjadi motor utama pertumbuhan yang lebih inklusif.

Salah satu aspek penting dalam percepatan sektor riil adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dukungan terhadap UMKM melalui akses pembiayaan, digitalisasi, serta pendampingan usaha akan memperkuat kemampuan mereka untuk berkembang dan bersaing.

Selain UMKM, sektor pertanian juga menjadi pilar penting dalam ekonomi rakyat. Peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas pasokan pangan nasional. Dengan dukungan teknologi, akses pasar yang lebih luas, dan infrastruktur yang memadai, sektor pertanian dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat.

Percepatan program sektor riil juga terlihat melalui penguatan hilirisasi industri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Hilirisasi membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur turut memberikan dampak langsung terhadap sektor riil. Infrastruktur yang baik membantu memperlancar distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas jangkauan pasar.

Perkembangan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor riil. Digitalisasi membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau konsumen lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemanfaatan teknologi membantu memperkuat daya saing usaha sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang lebih modern.

Dalam konteks ketahanan ekonomi nasional, sektor riil memiliki peran sebagai penyangga utama ketika terjadi tekanan eksternal. Aktivitas produksi dan konsumsi yang kuat di dalam negeri akan membantu menjaga stabilitas ekonomi meskipun menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, penguatan sektor riil tidak hanya berdampak pada pertumbuhan, tetapi juga pada ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Keberhasilan percepatan program sektor riil juga memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat implementasi kebijakan serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. Pendekatan yang terintegrasi menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, sektor riil yang kuat juga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Ketika aktivitas ekonomi tumbuh di berbagai daerah, peluang kerja dan usaha akan tersebar lebih merata. Hal ini membantu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dalam jangka panjang, percepatan program sektor riil akan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap peluang usaha dan pekerjaan, daya beli akan meningkat dan aktivitas ekonomi menjadi lebih dinamis. Kondisi ini menciptakan siklus pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, ekonomi rakyat yang kokoh lahir dari sektor riil yang produktif dan berkembang. Percepatan berbagai program yang mendukung produksi, distribusi, investasi, dan pemberdayaan usaha menjadi langkah penting dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, sektor riil akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan bagi Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh: Dinda Paramita

Ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga oleh kekuatan sektor riil yang menjadi penggerak utama aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, penguatan sektor riil menjadi strategi yang semakin relevan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ketika sektor riil bergerak secara optimal, peluang usaha berkembang, lapangan pekerjaan bertambah, dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penguatan sektor riil menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga dan semakin kuat ke depan. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa tantangan ekonomi global yang semakin dinamis memerlukan respons yang lebih konkret melalui penguatan aktivitas ekonomi produktif di dalam negeri. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid, percepatan implementasi program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, sektor riil tidak hanya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, sektor riil memiliki karakteristik yang mampu menciptakan efek berganda secara luas terhadap perekonomian nasional. Setiap peningkatan aktivitas produksi akan mendorong kebutuhan tenaga kerja, memperkuat permintaan bahan baku, serta meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal maupun nasional. Kondisi ini menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi internasional. Ketika ekonomi domestik memiliki basis sektor riil yang kuat, daya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal akan semakin besar. Karena itu, percepatan program strategis pemerintah pada sektor-sektor produktif menjadi investasi jangka panjang yang bernilai tinggi bagi stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, penguatan sektor riil juga menjadi sarana efektif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Selama ini, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Melalui kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor riil, pemerintah dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif sehingga pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perluasan peran Bank Indonesia menunjukkan adanya paradigma baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, tugas Bank Indonesia tidak lagi terbatas pada menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil serta penciptaan lapangan kerja. Perspektif tersebut menegaskan bahwa kebijakan moneter dan sektor riil tidak dapat berjalan secara terpisah. Sinergi keduanya diperlukan agar stabilitas ekonomi yang telah terjaga dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, dukungan kebijakan moneter terhadap sektor riil berpotensi menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi. Di sisi lain, koordinasi yang kuat antara pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang menyentuh sektor-sektor produktif. Hasilnya tidak hanya terlihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesempatan kerja dan penguatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, sektor riil menjadi jembatan yang menghubungkan stabilitas ekonomi dengan kesejahteraan rakyat.

Di tingkat daerah, penguatan sektor riil juga memiliki arti strategis dalam mempercepat pembangunan yang lebih merata. Kemandirian fiskal dan penguatan sektor riil mnejadi hal yang sangat penting karena mampu menyentuh langsung masyarakat serta memutus rantai pasok panjang yang selama ini merugikan pelaku UMKM. Pandangan tersebut sangat relevan mengingat banyak daerah memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi belum sepenuhnya memperoleh nilai tambah akibat struktur distribusi yang tidak efisien. Ketika rantai pasok dapat diperpendek, pelaku usaha lokal akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan harga produk menjadi lebih kompetitif. Situasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penguatan sektor riil di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif akan memperkuat kapasitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar potensi ekonomi di setiap wilayah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur, percepatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan berusaha yang terus diperkuat pemerintah. Dengan sektor riil yang semakin produktif dan berdaya saing, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.

Jakarta – Pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diibawah arahan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, fokus utama transformasi ini adalah memperkuat sistem pengawasan, integrasi data, serta penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih ketat agar program berjalan lebih akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar setiap anggaran MBG yang digunakan mampu menghasilkan dampak optimal bagi penerimanya.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Nanik.

Dirinya menambahkah bahwa BGN melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.

BGN akan melakukan penataan ulang berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah.

“Termasuk optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Langkah strategis ini mencakup beberapa poin krusial demi memastikan keberhasilan program di lapangan, antara lain Refocusing Penerima Manfaat. Intervensi Gizi Prioritas, optimalisasi dapur existing dan pemerataan Layanan ke Wilayah 3T serta Penguatan Standar Keamanan Pangan.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ungkap Nanik.

Pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan memperketat pengawasan, mengoptimalkan dapur, serta memprioritaskan gizi ibu dan balita hingga wilayah 3T. [-RWA]

Jakarta, Isu mengenai hambatan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan mengklaim adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendapatkan dana Bantuan Pemerintah (Banper) hingga mengaitkannya dengan isu pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi merilis laporan terbaru mengenai realisasi program MBG. Hingga periode akhir Mei 2026, total penyerapan anggaran untuk inisiatif ini telah menyentuh angka Rp88,15 triliun. Artinya, realisasi anggaran MBG ini tetap berjalan dan sudah digelontorkan ke seluruh Tanah Air.

Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program gizi nasional. Meskipun angka totalnya besar, terdapat fluktuasi serapan dana jika ditinjau dari perbandingan bulan ke bulan selama semester pertama tahun ini.

“Dana yang telah digelontorkan tersebut diperuntukkan bagi puluhan juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air,” kata Purbaya dalam agenda Konferensi Pers APBN Kita, Senin (8/6) kemarin.

Ditambahkan Purbaya, jika melihat rincian pengeluaran per bulan, tercatat anggaran MBG sepanjang Mei berada pada angka Rp13,5 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Sebagai perbandingan, penyerapan anggaran pada April 2026 menyentuh Rp19,66 triliun, sedangkan pada Maret 2026 berada di angka Rp16,37 triliun.

“Walaupun secara nominal anggaran di Mei lebih rendah, namun cakupan jumlah penerimanya justru menunjukkan tren yang positif. Realisasi anggaran MBG tetap berjalan ke seluruh Tanah Air,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga mencatatkan adanya kenaikan jumlah individu yang menerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada bulan kelima tersebut. Total penerima meningkat menjadi 63,1 juta orang, naik dari angka 62 juta penerima yang tercatat pada April 2026.

“Peningkatan jangkauan ini menunjukkan perluasan distribusi program di lapangan agar lebih merata. Kemenkeu juga memberikan rincian lebih detail mengenai siapa saja yang menjadi sasaran utama dari penyaluran program ini,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, laporan APBN Kita bulan Mei 2026 memberikan gambaran optimis terhadap pengelolaan anggaran belanja negara untuk sektor sosial. Transparansi data yang dipaparkan oleh Kemenkeu diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.

Keberhasilan realisasi anggaran hingga Rp88,15 triliun ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan terus berjalan stabil dengan pemantauan ketat dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

Sebelumnya, BGN telah memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai kendala penyaluran dana operasional MBG adalah tidak benar. BGN memberikan penegasan bahwa semua proses distribusi dana Banper kepada tiap SPPG telah dirampungkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Dana Banper merupakan sokongan finansial dari pemerintah untuk menyokong operasionalisasi program MBG. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk seluruh rangkaian proses produksi sampai pada tahap distribusi hidangan kaya nutrisi bagi para penerima manfaat, meliputi pelajar sekolah, anak balita, hingga ibu hamil.

Pihak BGN juga menegaskan bahwa proses pencairan dana demi menyukseskan program MBG ini sudah digulirkan secara serentak di tingkat nasional pada periode awal Juni 2026. [*]

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan sebanyak 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah selesai dibangun untuk mendukung kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, program MBG terus berjalan dan pemerintah percepat target Pembangunan SPPG, Khususnya di Wilayah 3T untuk Jangkau Seluruh Masyarakat.

Ia mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan beroperasi dalam rangka mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Pada kesempatan yang sama, Dody menuturkan bahwa seluruh bangunan SPPG tersebut telah rampung dibangun dan saat ini tengah memasuki proses serah terima kepada BGN.

“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Namun, secara utuh sudah selesai semua”, ujarnya.

Lebih lanjut, Dody menyebut sebagian SPPG yang dibangun berada di wilayah 3T, termasuk di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PU juga menjelaskan fasilitas SPPG yang dibangun dilengkapi dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, tersedia ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses,” pungkas Dody.

Pembangunan SPPG di kawasan perbatasan tersebut, kata Dody, ditujukan untuk mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi (m2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m2 di Kabupaten Malaka.

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan program strategis nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap sehat dan tepat sasaran di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara.

“Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.

Menurut Nanik, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, BGN memutuskan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” kata Nanik.

Ia menjelaskan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.

“Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau justru kelebihan,” ujarnya.

Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menghitung kembali kebutuhan pengembangan layanan, termasuk memperluas jangkauan program ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum sepenuhnya terlayani.

Langkah pembenahan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Dimana kebijakan moratorium pembangunan dapur baru merupakan keputusan yang tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles.

Ia menilai program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Charles menambahkan, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.