Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan langkah percepatan pemulihan infrastruktur dasar serta peningkatan layanan publik saat meninjau lokasi banjir di Kutacane, Aceh Tenggara.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk memperkuat fasilitas desa dan infrastruktur daerah.

“Jadi alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan itu sasaran kita,” ujarnya.

Terkait kerusakan akibat banjir, Presiden memastikan jalur vital akan segera diperbaiki demi memulihkan konektivitas.

“Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki,” kata Presiden.

Presiden juga meninjau dapur serta fasilitas darurat yang melayani warga, sekaligus menekankan percepatan pembentukan koperasi desa untuk mempermudah distribusi subsidi.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memastikan percepatan pemulihan konektivitas pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Prioritas pertama adalah membuka akses jalan agar seluruh bantuan dan peralatan dapat masuk dengan aman,” ujarnya.

Ia menyatakan Kementerian PU menambah alat berat dan personel serta bekerja erat dengan BPBD.

Identifikasi hingga 2 Desember 2025 mencatat 253 titik longsor dan 86 titik banjir merusak jalan nasional.

Di Aceh, terdapat 46 titik longsor dan 34 titik banjir yang berdampak pada 35 ruas jalan serta 14 jembatan putus.

Meski beberapa jalur sudah dapat diakses, banjir setinggi 80 sentimeter masih menghambat masuknya alat berat.

Pemerintah mulai memasang Jembatan Bailey di sejumlah titik prioritas.

“Hari ini truk-truk kecil sudah bisa masuk sehingga bantuan bisa segera bergulir,” kata Dody.

Di Sumatera Utara, 144 titik longsor dan 20 titik banjir merusak 25 ruas jalan serta 4 jembatan. Fokus utama adalah membuka jalur logistik menuju Tapanuli. Adapun di Sumatera Barat, 63 titik longsor dan 32 titik banjir mengganggu 30 ruas jalan nasional.

Kementerian PU menargetkan perbaikan darurat selesai paling lambat 16 Desember 2025. Balai teknik terus melakukan pembersihan material, normalisasi sungai, penimbunan, hingga pemasangan DPT.

Dalam peninjauan di Sumbar, Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan pemulihan.

“Jika ruas jalan ini terputus bisa dikatakan akan sangat mengganggu aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Ia memastikan penyambungan sementara segera dilakukan dan dalam dua minggu jalur dapat dipergunakan kembali.

Oleh: Adi Cipta )*

Tim gabungan pemerintah terus bergerak menembus berbagai akses yang terputusakibat banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Upaya terpadu ini menjadicerminan kesiapsiagaan negara dalam memastikan keselamatan masyarakat tetapterjaga di tengah kondisi alam yang tidak bersahabat. 

Di Aceh Selatan, ratusan warga di Kecamatan Trumon Tengah harus dievakuasi setelahdebit air meningkat drastis dan merendam permukiman hingga setinggi dada orang dewasa. Dalam situasi yang menuntut kecepatan dan ketepatan, TNI, Polri, BPBD, dan para relawan bekerja tanpa henti untuk membawa warga ke lokasi aman.

Komandan Kodim 0107 Aceh Selatan, Letkol Inf Andrino DN Lubis, menjelaskan bahwaproses evakuasi berlangsung sejak malam hari dengan kondisi minim pencahayaan. Iamenegaskan bahwa meningkatnya debit banjir menyebabkan ratusan warga harussegera dipindahkan ke dua titik pengungsian, yakni posko Brimob Polda Aceh dan Posko Cot Bayu. 

Penempatan warga ke lokasi tersebut difokuskan pada perlindungan kelompok rentanyang memerlukan penanganan cepat, mulai dari lansia hingga ibu hamil. Ia menilaibahwa langkah penyelamatan tidak dapat ditunda karena ketinggian air telah mencapaibatas mengkhawatirkan.

Tim di lapangan harus menembus genangan dengan ketinggian mencapai satusetengah meter. Segala risiko diperhitungkan untuk memastikan jalur evakuasi tidakdilewati arus berbahaya atau material yang terbawa banjir. Dengan perahu karet dan peralatan keselamatan, aparat memastikan setiap warga dapat dievakuasi denganaman. 

Dalam koordinasinya, Letkol Andrino meminta masyarakat tetap tenang dan mengikutiarahan petugas agar proses berjalan cepat dan tertib. Para babinsa juga dikerahkanuntuk memantau perkembangan banjir dan melaporkan kondisi terbaru secara berkalasebagai bagian dari komando terpadu pemerintah.

Sementara upaya penanganan di Aceh berlangsung intensif, situasi di Sumatra Utara menunjukkan tantangan berbeda. Kepala BNPB, Suharyanto, mengungkapkan bahwasebagian wilayah Tapanuli Utara, Sibolga, dan Tapanuli Tengah masih sulit dijangkaukarena kerusakan parah akibat banjir dan longsor. 

Jalan yang menghubungkan beberapa titik terdampak belum dapat dilalui, sehinggadistribusi bantuan terhambat. Meski begitu, ia menyampaikan bahwa kondisi terusmembaik dari hari ke hari. Pemerintah pusat bersama TNI, Polri, dan Dinas PU tidakberhenti berupaya membuka akses darat agar penyaluran bantuan dapat kembalinormal.

Kerusakan panjang di titik longsor membuat jalur tersebut membutuhkan waktubeberapa hari lagi untuk dapat ditembus. Meskipun pengawasan udara telah dilakukanoleh pejabat daerah dan petinggi instansi keamanan, kondisi di lapangan belummemungkinkan penggunaan jalur tersebut sepenuhnya. 

Karena adanya warga yang masih bertahan di lokasi terisolir, BNPB memutuskanmengirim puluhan prajurit berjalan kaki membawa logistik dasar. Tindakan inimempertegas komitmen pemerintah bahwa tidak satu pun warga dibiarkan tanpabantuan meski akses darat terhambat.

Selain mengirimkan pasukan langsung ke lokasi terisolir, pemerintah juga menggunakan jalur udara untuk menjatuhkan logistik ke titik-titik yang belum dapatdilalui. Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan dasar seperti air minum, beras, dan makanan siap saji. Upaya ini dilakukan agar warga tetap mendapatkan pasokanselama menunggu jalan kembali terbuka. Koordinasi lintas lembaga, dari pemerintahpusat hingga daerah, memastikan tidak ada celah dalam proses penanganan bencana.

Di Aceh Tamiang, perkembangan positif mulai terlihat ketika akses Aceh–Sumut secarabertahap kembali normal setelah sebelumnya lumpuh total. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, menyampaikan bahwa kendaraan besar sudah kembali melintasi jalurSeumadam meski masih terdapat sisa lumpur dan genangan. Normalisasi jalan inimempercepat pergerakan logistik dan alat berat menuju titik terdampak yang membutuhkan penanganan lanjutan. Dengan terbukanya akses, proses bantuan dapatberlangsung lebih lancar dan terstruktur.

Walau akses utama kembali pulih, tim gabungan tetap bekerja keras mencari wargayang masih belum ditemukan. Jumlah korban meninggal yang terdata mencapaipuluhan orang, sehingga pencarian tidak boleh terhenti. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan melalui jalur sungai dan udara karena beberapa jembatan masihterputus. 

Di Kecamatan Sekerak, bantuan dikirim menggunakan sampan menuju desa-desa yang terisolir, termasuk Desa Sekumur yang rumah penduduknya hanyut terbawa banjir. Bantuan untuk seribu warga telah berhasil disalurkan, menegaskan bahwa upayapemerintah menjangkau wilayah terisolir tidak terhambat kendala lokasi.

Untuk mempercepat jangkauan penyaluran, pemerintah kabupaten mengajukanpenambahan helikopter dari Mabes Polri. Langkah ini diambil agar masyarakatterdampak mendapatkan bantuan secara merata tanpa harus menunggu akses daratpulih sepenuhnya. Keputusan tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah bertindakadaptif terhadap kondisi lapangan, menggunakan seluruh opsi transportasi untukmemastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Seluruh rangkaian upaya ini menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanyabergantung pada satu instansi, melainkan kerja sama seluruh unsur negara. Pemerintah pusat, aparat keamanan, pemerintah daerah, serta relawan bergerak dalamsatu koordinasi untuk membuka akses, mengevakuasi warga, dan menyalurkan logistik. Kecepatan respons dan ketegasan dalam pengambilan keputusan menjadi kunci agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari situasi sulit.

Dengan berbagai langkah nyata dan terukur, pemerintah menegaskan bahwakeselamatan warga adalah hal yang paling utama. Di tengah kondisi cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur, semangat kebersamaan antarinstansi menjadi fondasi utamapemulihan. Upaya ini diharapkan terus berlanjut hingga seluruh wilayah kembali aman, akses pulih sepenuhnya, dan masyarakat dapat melanjutkan aktivitas dengan rasa aman.

Oleh: Pradita Tyasmara )*

Pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat tanggapdarurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Situasi yang menuntut respons cepat mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerjatanpa jeda. Koordinasi antarlembaga menjadi landasan utama agar upaya penangananberjalan serempak dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam waktu sesingkatmungkin.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratiknomeninjau langsung sejumlah titik terdampak. Ia melakukan pemantauan udara dan turun ke lapangan di Tapanuli Tengah, Sibolga, serta Tapanuli Selatan. Kehadirannyamenunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses penangananberjalan sesuai arahan Presiden yang menekankan percepatan pemulihan akses dan penyaluran bantuan.

Setelah meninjau kondisi dari udara, Menko PMK menegaskan perlunya pemulihanakses darat secara cepat. Ia menilai bahwa jalur distribusi tidak boleh bergantung pada satu moda saja. Menurutnya, bantuan perlu didorong melalui darat, udara, dan lautuntuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Pendekatan multi-jalur inidianggap penting karena kondisi geografis yang rusak parah membuat beberapadaerah tidak bisa dijangkau dengan cara biasa.

Ia juga memaparkan bahwa banyak pekerjaan mendesak yang harus dilakukan. Pemerintah menilai pembersihan material longsor, penataan kembali ruang yang tertimbun tanah, serta penambahan fasilitas pengungsian merupakan kebutuhanmendesak. Layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan bahan bakar juga menjadiprioritas agar aktivitas masyarakat di titik pengungsian tetap berjalan dengan layak.

Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa penataan ruang tidak dapat diabaikan. Material longsor yang menumpuk di permukiman harus dipindahkan secara terukuragar tidak menimbulkan masalah baru. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan arah pembuangan dan aliran sungai yang berubah akibat bencana, terutama karena perubahan kontur tanah berpengaruh pada tata wilayah jangkapanjang.

Pada malam hari, Menko PMK kembali menyampaikan laporan di posko nasional yang berada di Bandara Silangit. Ia menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikanpengerahan kekuatan nasional untuk mempercepat proses tanggap darurat. Iamenjelaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, aparat keamanan, dan jajaranpemerintah daerah telah bekerja di lapangan untuk mendampingi masyarakatterdampak.

Menurutnya, kehadiran pejabat pusat seperti Kapolri, Kepala BNPB, Pangdam, dan Kapolda memperlihatkan komitmen negara dalam penanganan bencana. Iamenyampaikan bahwa seluruh instansi bekerja keras dengan tujuan yang sama, yaitumemastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat normalisasi wilayah terdampak.

Ia menuturkan bahwa meski fokus utama berada pada tanggap darurat, pemerintahtetap menyiapkan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perencanaan dilakukan agar transisi dari masa darurat menuju pemulihan dapat berjalan mulus. Pemerintah inginmenyediakan hunian sementara, hunian tetap, serta memulihkan infrastruktur publikyang rusak.

Ia berharap tahap tanggap darurat dapat selesai dalam waktu singkat. Pemerintah inginpercepatan dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. Pemulihan sosial dan ekonomi dinilai sangat penting karena banyak warga kehilangan pekerjaan sementaraakibat akses terputus dan layanan publik terganggu.

Menko PMK mengingatkan bahwa bencana ini merupakan bagian dari dampak SiklonTropis Senyar. Ia memandang peristiwa ini sebagai pengingat tentang perlunyakesiapsiagaan nasional yang lebih kuat. Ia meminta masyarakat memahami tantanganbesar yang dihadapi tim di lapangan, terutama dalam pengerahan alat berat yang tidakmudah dilakukan di tengah kerusakan infrastruktur.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berusaha maksimal. Segala keterbatasan di lapangan tidak mengurangi komitmen negara untuk mengatasi hambatan satu per satudemi keselamatan masyarakat.

Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat sejak haripertama agar prosedur tanggap darurat berjalan optimal.

Ia menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan seluruh kekuatan nasionaldikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Menurutnya, Presiden berada langsung di lokasi bencana untuk memastikan setiap langkahpenanganan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga menegaskan kesiapan untukmempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Airlangga menilai percepatan pemulihan sangat penting agar aktivitas ekonomimasyarakat dapat bangkit kembali. Ia melihat bahwa pemulihan infrastruktur, fasilitaspublik, dan alur distribusi logistik akan menjadi faktor penentu kecepatan pemulihan.

Sementara itu di Sumatra Barat, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka,mengunjungi lokasi pengungsian di Kabupaten Agam. Ia meminta seluruh unsurpemerintah memastikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Menurutnya, para lansia, balita, anak-anak, dan ibu hamil harus menjadi prioritas dalam penanganandarurat.

Ia menilai penyediaan tenda yang layak, makanan, dan air bersih merupakankebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan. Ia menyampaikan bahwa masyarakattidak perlu merasa sendiri karena pemerintah akan terus mendampingi hingga keadaankembali pulih.

Gibran menjelaskan bahwa percepatan distribusi logistik sudah diperintahkan oleh Presiden. Upaya ini mencakup jalur darat, udara, dan laut agar tidak ada wilayah yang terputus. Ia juga menyebut bahwa perbaikan komunikasi, jembatan, dan akses jalanakan dilakukan secepat mungkin agar bantuan mengalir tanpa hambatan.

Seluruh langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keseriusan negara dalammelindungi masyarakat. TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan bergerakdalam satu komando untuk mempercepat penanganan. Pengerahan kekuatan nasionalmenjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir penuh bagi masyarakat Sumatra dalammenghadapi masa sulit ini.

Merauke – Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu tema utama dalam sejumlah kegiatan di Papua, seiring meningkatnya perhatian terhadap pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Senator RI Irman Gusman menilai Papua memiliki posisi strategis dalam agenda nasional penguatan koperasi desa.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah tepat untuk memastikan nilai tambah ekonomi dapat kembali kepada masyarakat.

“Bung Hatta pernah berkata, Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi karena lilin-lilin di desa. Melalui koperasi desa, kita menyalakan lilin-lilin itu—termasuk di Merauke, tanah yang diberkati ini,” ujar Irman.

Ia mencontohkan negara-negara yang sukses membangun ekonomi koperasi seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai bukti bahwa koperasi merupakan model ekonomi modern dan inklusif.

Irman menyoroti potensi besar Merauke sebagai kawasan pangan yang dapat menopang kebutuhan nasional hingga global. Ia pun menyambut baik Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai tonggak penguatan koperasi desa.

“Koperasi adalah persekutuan manusia, bukan persekutuan modal. Di sinilah roh gotong royong bangsa hidup,” ungkapnya.

Dukungan terhadap penguatan Koperasi Desa Merah Putih juga terlihat di tingkat akar rumput.

Di Kabupaten Supiori, pembahasan mengenai Koperasi Desa Merah Putih turut mengemuka dalam sosialisasi program strategis nasional oleh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan gereja di Kampung Sorendiweri.

Kegiatan tersebut menekankan pentingnya kesiapan masyarakat mendukung kebijakan pusat, termasuk dalam penyediaan bahan pangan lokal yang dapat memperkuat rantai ekonomi koperasi desa.

Peran koperasi dipandang relevan dengan berbagai program pemberdayaan di tingkat kampung, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini berjalan di Supiori.

Mewakili masyarakat adat Supiori, Utrekt Manampaisem menyatakan bahwa masyarakat adat, gereja, dan pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pemahaman warga terhadap program strategis nasional.

“Kami dari Adat, Gereja dan Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat merasa sangat penting dan bertanggung jawab terhadap program strategis nasional ini,” ujarnya.

Tatap muka tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai fondasi ekonomi masyarakat di Papua.

Komitmen ini menunjukkan bahwa pengembangan koperasi tidak hanya digerakkan dari sisi kebijakan, tetapi juga melalui partisipasi aktif masyarakat di tingkat kampung. #

PAPUA – Kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Papua semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pedalaman. Kebijakan percepatan pembentukan koperasi melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata negara terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menempatkan Papua sebagai pusat transformasi ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan.

Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan penguatan Kopdes Merah Putih. Ia menilai langkah pemerintah sebagai keputusan visioner yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional. Irman menekankan bahwa koperasi terbukti menjadi pilar modern penggerak ekonomi di berbagai negara maju.

“Kita mengikuti praktik terbaik dunia, dan Papua memiliki potensi besar untuk menjadi contoh keberhasilan model koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Irman turut menegaskan bahwa penguatan Kopdes Merah Putih bukan sekadar program teknis, tetapi representasi dari semangat gotong royong yang menjadi karakter utama bangsa. Menurutnya, pembangunan dari desa adalah fondasi penting bagi Indonesia untuk mencapai pemerataan ekonomi yang kokoh dan berkeadilan.

Upaya memperkuat koperasi di Papua mendapat dukungan penuh pemerintah daerah. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putihyang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha sebesar Rp36,9 miliar kepada 4.350 pelaku UMKM. Dukungan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah menjalankan agenda nasional yang memperkuat struktur ekonomi rakyat.

“Koperasi adalah penggerak perubahan. Melalui Kopdes Merah Putih, masyarakat Papua akan semakin berdaya dan mandiri,” tegas John Tabo.

Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di kabupaten yang belum optimal. Komitmen tersebut didasari semangat agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi Papua. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang menekankan pengelolaan koperasi modern, transparan, dan akuntabel.

Langkah pemerintah pusat dan daerah ini memastikan bahwa pemanfaatan Dana Otonomi Khusus semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang merata hingga ke tingkat akar rumput. Kopdes Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru yang memberi akses lebih luas bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat untuk memperoleh modal, teknologi, serta pendampingan usaha.

Dengan dukungan kebijakan yang kuat, pendanaan yang memadai, dan komitmen politik yang konsisten, Kopdes Merah Putih menjadi simbol hadirnya negara di Papua. Koperasi ini bukan hanya memperkuat perekonomian desa, tetapi juga menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih mandiri, sejahtera, dan inklusif.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Papua semakin menunjukkan arah pembangunan nasional yang konsisten berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai program prioritas, pemerintah menempatkan Papua sebagai salah satu pusat transformasi ekonomi berbasis kerakyatan. Pendekatan melalui koperasi menjadi bukti nyata bahwa negara memberikan perhatian serius bagi penguatan ekonomi desa sebagai pilar ketahanan nasional. 

Dalam Seminar Nasional Membangun Kedaulatan Pangan dari Papua di Merauke, Anggota DPD RI Irman Gusman menyampaikan optimisme tinggi terhadap kebijakan pemerintah yang menguatkan peran Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah telah mengambil keputusan tepat dengan menjadikan koperasi sebagai instrumen utama pemerataan pembangunan. Ia menegaskan bahwa gagasan membangun Indonesia dari desa sangat sejalan dengan visi pemerintah yang terus memperkuat kemandirian ekonomi lokal. 

Irman Gusman juga menggarisbawahi bahwa koperasi bukan model ekonomi kuno, melainkan pilar modern yang sukses diterapkan banyak negara maju. Contoh Fonterra di Selandia Baru, Land O’Lakes di Amerika Serikat, dan jaringan Raiffeisen di Jerman menegaskan bahwa negara-negara berdaya saing tinggi pun mengandalkan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia, melalui percepatan kebijakan koperasi, dianggap telah mengikuti praktik terbaik internasional yang terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan Indonesia dalam barisan negara yang menggunakan model pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Arah kebijakan ini semakin tegas dengan hadirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Irman Gusman memuji langkah pemerintah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada ekonomi kerakyatan yang telah digariskan konstitusi. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, pemerintah menunjukkan visi yang tidak hanya progresif, tetapi juga konsisten dalam menguatkan gotong royong, kemandirian, dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara hadir secara aktif memastikan masyarakat Papua memiliki akses yang sama terhadap pembangunan.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara resmi membuka Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih yang diikuti perwakilan dari delapan kabupaten. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyaluran bantuan modal usaha senilai Rp 36,9 miliar untuk 4.350 pelaku UMKM. Tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah mendukung penuh agenda pemerintah pusat dalam memperkuat struktur ekonomi Papua melalui koperasi dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Gubernur John Tabo menegaskan bahwa koperasi merupakan penggerak ekonomi rakyat yang akan membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dorongan dan pengingatnya kepada kabupaten yang masih minim membentuk koperasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjalankan instruksi nasional secara optimal. Pemerintah daerah tidak ingin ada daerah yang tertinggal dalam proses transformasi ekonomi. Tegasan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang selaras dengan pemerintah pusat, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan pro-rakyat.

Gubernur juga menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan koperasi agar tidak lagi terjebak dalam keterbatasan ekonomi. Pemerintah daerah menunjukkan perhatian besar dalam membangun kapasitas sumber daya manusia Papua agar mampu mengelola koperasi secara modern dan akuntabel. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat literasi ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah strategis. Dengan peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah memastikan bahwa koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada program jangka pendek.

Pelatihan dan penyaluran modal tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus berjalan transparan dan tepat sasaran. Pemerintah pusat dan daerah secara simultan mendorong agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi warga Papua. Dengan memperkuat koperasi, pemerintah menciptakan mekanisme distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan berbasis komunitas. Langkah ini melahirkan tata kelola pembangunan Papua yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan.

Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi model pembangunan ekonomi baru di Papua. Pemerintah ingin memastikan bahwa petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat adat memperoleh akses modal, teknologi, serta pendampingan yang memadai. Melalui koperasi, masyarakat Papua memiliki peluang lebih besar menjadi pemilik usaha yang berdaulat di tanahnya sendiri. Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh nilai tambah yang selama ini hanya dinikmati oleh pelaku besar. Pemerintah mengembalikan kendali ekonomi kepada masyarakat sebagai bentuk pemerataan dan pemberdayaan.

Dengan kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang besar, dan komitmen politik yang kuat, pemerintah sedang mengukuhkan fondasi ekonomi baru di Papua. Koperasi Desa Merah Putih menjadi simbol bahwa negara menjalankan tugas konstitusionalnya dengan keberpihakan nyata kepada rakyat. Kekuatan ekonomi desa, jika dipadukan dengan pendampingan pemerintah pusat dan daerah, akan menghasilkan Papua yang lebih mandiri, lebih sejahtera, dan lebih berdaulat.

Kebijakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi masyarakat hingga tingkat desa. Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan pada rakyat, Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pilar penting yang membawa Papua menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif. Pemerintah telah meletakkan fondasi yang kokoh, dan masyarakat Papua kini berada di jalur percepatan pembangunan yang semakin menjanjikan.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib

Koperasi Desa Merah Putih muncul sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkanpemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, terutama di wilayah pegunungan dan pedalamanyang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Melaluipenguatan kelembagaan, pendampingan usaha produktif, serta dukungan pemerintah dan TNI, koperasi ini menunjukkan bahwa model ekonomi berbasis komunitas merupakan jawabanrelevan untuk menjembatani tantangan ketimpangan pembangunan sekaligus memperkuatkedaulatan pangan di wilayah timur Indonesia.

Di Jayawijaya, perhatian serius terhadap Koperasi Desa Merah Putih terlihat dari kunjunganPangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim beserta jajaran dalam rangkaiantugasnya di Papua Pegunungan. Dalam peninjauan tersebut, Pangdam memberikan doronganstrategis agar koperasi ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga, khususnya melaluipengembangan komoditas pertanian lokal yang memiliki nilai jual tinggi. Dari perspektifPangdam, koperasi tidak hanya hadir sebagai wadah transaksi ekonomi, tetapi juga sebagailembaga yang memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi simpul hubungan yang kokohantara TNI dan masyarakat.

Melalui dialog bersama pengurus dan warga, Pangdam mendapat paparan terkait kebutuhanmendesak berupa penambahan lahan dan ketersediaan bibit pertanian, khususnya kedelai, yang selama ini menjadi salah satu komoditas potensial di Distrik Walesi. Ia menegaskan komitmenuntuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dengan memastikan akses terhadap sumberdaya yang diperlukan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi di Papua memerlukan pendekatan yang menyentuh akar persoalan, yakni keterbatasan sarana produksi dan pengelolaan lahan yang masih banyak berada dalam struktur kepemilikan adat.

Ketua Pengurus Koperasi Desa Merah Putih, Amatus Yalipele, memandang perhatian Pangdamsebagai dorongan moral dan institusional bagi masyarakat. Amatus menilai keterbatasan lahanyang masih berstatus tanah adat sering menjadi hambatan utama dalam memperluas kemampuanproduksi koperasi. Ia juga menyampaikan bahwa minimnya akses terhadap bibit unggul menjadisalah satu faktor yang membatasi hasil pertanian masyarakat. Namun, dengan adanya perhatianunsur pemerintah dan TNI, ia meyakini masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk bergerakmenuju kemandirian ekonomi. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan koperasitidak hanya bergantung pada semangat warga, tetapi juga membutuhkan dukungan terstrukturagar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Selain dukungan dari TNI, Koperasi Desa Merah Putih juga mendapatkan sorotan positif dariberbagai tokoh nasional, salah satunya Senator Irman Gusman. Dalam pandangannya, penguatankoperasi desa seperti Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah nyata pemerintah dalammenghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan sesuai dengan arah pembangunannasional. Irman menilai bahwa Papua memiliki potensi besar, terutama wilayah Merauke yang dikenal dengan hamparan lahan pertanian subur yang dapat menjadi pusat produksi panganberskala nasional maupun global. Namun ia juga menyoroti adanya ketimpangan antara potensitersebut dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Irman memandang perlu adanya upaya sinergis untuk memastikan potensi agraris Papua dapatdirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ia menilai kebijakan pemerintah melaluiInstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah visioner dalam memperkuat fondasi ekonomi berbasis komunitas. Menurutnya, pendekatan koperasi terbukti berhasil di berbagai negara seperti Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Jerman, di mana petani menjadi pemilik utama nilai tambah ekonomimelalui struktur kelembagaan yang kuat. Melalui pandangan tersebut, terlihat bahwa KoperasiDesa Merah Putih diposisikan sebagai lokomotif yang mampu membawa masyarakat Papua menuju kemandirian ekonomi dengan mencontoh model keberhasilan internasional.

Pengembangan koperasi ini juga dipandang sebagai bagian penting dalam pembangunanberkelanjutan Papua. Model koperasi memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya secarakolektif, meningkatkan daya tawar produksi lokal, serta memastikan distribusi keuntungan yang lebih merata. Dengan demikian, koperasi menjadi wadah yang relevan bagi masyarakat adatyang memiliki nilai gotong royong dan solidaritas komunal yang kuat. Pola ini selaras dengankarakter sosial Papua yang memprioritaskan keterikatan kolektif dalam pengelolaan lahan dan kegiatan ekonomi.

Selain itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih berperan dalam mendukung stabilitas kawasanmelalui penguatan kesejahteraan. Ketika masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabilmelalui sektor pertanian dan usaha lokal, potensi kerentanan sosial dapat ditekan. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pembangunan keamanan dan peningkatan ekonomi harus berjalanberiringan. Kodam XVII/Cenderawasih melalui berbagai program pemberdayaan terusmemperkuat kemitraan dengan masyarakat sebagai upaya memperkuat keamanan berbasiskesejahteraan.

Koperasi Desa Merah Putih juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinovasi. Pengembangan kedelai dan komoditas pertanian lokal lain memungkinkan masyarakatmengakses pasar lebih luas. Produksi yang terkelola dengan sistem koperasi memberi peluangbagi peningkatan nilai tambah dan memperkuat daya saing produk lokal. Jika dikelola denganprofesional dan mendapat pendampingan berkelanjutan, koperasi dapat menjadi entitas yang menarik investasi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Dengan orientasi jangka panjang dan keberpihakan pada masyarakat, Koperasi Desa Merah Putihterbukti menjadi pilar penting pembangunan ekonomi Papua. Koperasi ini memperlihatkanbahwa ketika masyarakat diberi ruang untuk berdaya, dukungan untuk berkembang, sertakepercayaan untuk mandiri, maka Papua dapat menjadi lilin yang bercahaya terang bukan hanyabagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib didampingi tenaga ahli gizi.

Ia menyebut keberadaan ahli gizi merupakan bagian dari tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap dapur MBG.

“Tiga pilar utama program makan bergizi harus ada satu ka-SPPG (kepala SPPG), dua ahli gizi, tiga akuntan. Ini tidak bisa ditawar, SPPG tidak bisa jalan tanpa tiga pilar ini,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa posisi ahli gizi tidak harus diisi oleh sarjana gizi saja. Pemerintah kini membuka ruang bagi lulusan sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, dan Keamanan Pangan.

“Hanya untuk ahli gizi selama ini, selalu sarjana gizi. Nah, sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, boleh sarjana teknologi pangan, boleh sarjana pengolahan makanan, boleh sarjana keamanan pangan,” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa profesi ahli gizi merupakan komponen wajib dalam penyelenggaraan MBG.

“MBG tetap dan harus, wajib, perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraannya. Perlu ahli gizi, karena diukur nanti,” kata Zulhas.

Ia menegaskan bahwa kualitas SDM Indonesia sangat ditentukan oleh kecukupan gizi.

“Saya ulangi lagi, MBG perlu profesi ahli gizi dalam penyelenggaraan prosesnya itu,” ujarnya.

Pemerintah juga mewajibkan keberadaan tenaga ahli kesehatan lingkungan di setiap SPPG. Wakil Menteri Kesehatan , Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan keberadaan tenaga ini penting untuk menjaga sanitasi dan keamanan makanan.

“Kami sudah menambahkan 1 tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya,” katanya.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah insiden keracunan pangan.

Benny menuturkan bahwa ia mendapatkan mandat langsung dari Presiden untuk memastikan MBG berjalan aman dan berkualitas, terutama karena program ini terkait percepatan penurunan stunting.

“Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan,” ujarnya.

Ke depan, MBG akan terus diperkuat sambil menunggu payung hukum BGN sebagai pengelola program. Kementerian Kesehatan akan mengambil peran pengawasan.

“Kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan,” kata Benny.
Pemerintah juga menempuh pendekatan lintas sektor untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai digulirkan pemerintah sejak 6 Januari 2025 kembali menuai dukungan kuat.

MBG dinilai bukan sekadar menutup ketimpangan akses pangan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi landasan penting dalam penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia di masa depan.

Guru Besar Departemen Gizi sekaligus Wakil Ketua Pusat Kajian Gizi dan Kesehatan FKM UI, Prof. Dr. drg. Sandra Fikawati, M.P.H., menegaskan bahwa lemahnya daya saing Indonesia tidak lepas dari minimnya perhatian pada asupan gizi anak.

“Dulu pertumbuhan (anak-anak -red) tidak dipikirkan, makanya kita kurang kompetitif (sumber daya manusianya -red), karena saat perkembangan fisik dan otak kita tidak pernah diberikan makanan bergizi. MBG ini peluang besar, dengan program ini daya saing kita bisa lebih baik, karena SDM kita sejak kecil sudah dipupuk,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa MBG memberi dampak signifikan pada daya belajar, perkembangan kognitif, serta kehadiran siswa, terutama di wilayah 3T. Prof. Sandra menekankan pentingnya keberlanjutan program.

“MBG ini kalau bisa jadi program yang berkelanjutan. Karena kalau program ini berhenti kita juga yang rugi. Oleh karena itu, ini harus kita kawal,” katanya.

PKGK FKM UI sebelumnya melakukan simulasi pemberian makanan bergizi di 15 sekolah dan satu posyandu di enam daerah. Hasilnya menunjukkan penurunan gizi buruk dari 2% menjadi 0,5% dan gizi kurang dari 7,7% menjadi 6,4%. Setelah 15 minggu, berat badan anak meningkat rata-rata 2 kg dan tinggi badan 2,9 cm, sementara angka kecukupan gizi harian naik dari 69,9% menjadi 93,4%.

Pemerintah ke depan akan memperkuat MBG dengan edukasi gizi. Prof. Sandra menyebut BGN sedang menyusun modul edukasi bersama beberapa perguruan tinggi.

Di sisilain, Anggota Komisi IX DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, menyebut MBG sebagai bukti komitmen pemerintah membangun generasi sehat dan produktif.

“Program MBG bukan hanya soal makanan, tetapi investasi masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi daerah dan BGN dalam memastikan kualitas makanan.

Sementara itu, FX Ndaru Kusumajati dari BGN menegaskan bahwa MBG juga mendorong ekonomi daerah.

“Melalui MBG, kita membangun generasi sehat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan SPPG menjadi kunci edukasi dan penyediaan pangan sehat.

“MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi tentang masa depan anak-anak Indonesia,” tutupnya.

Oleh: Indah Prastiwi )*

Target ambisius pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkanmakan bergizi gratis pada 2025 mencerminkan tekad kuat negara dalam membangungenerasi yang lebih sehat dan produktif. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa program ini bukanlah pekerjaan ringan, baik dari sisi kebutuhanlogistik maupun koordinasi lintas lembaga. 

Namun Presiden menekankan bahwa tantangan tersebut tidak boleh mengurangikomitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak atas gizi yang memadai. Presiden bahkan menyampaikan bahwa dana untuk program ini telah disiapkansehingga masyarakat tidak perlu meragukan kesiapan negara dalammerealisasikannya. Keyakinan itu menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwatarget akhir 2025 benar-benar terwujud, terutama bagi jutaan anak yang selama inibelum memperoleh asupan nutrisi optimal.

Dalam penjelasannya, Presiden menyampaikan bahwa hambatan pelaksanaan tidakhanya terkait distribusi makanan ke seluruh wilayah, tetapi juga mekanismeadministratif untuk memastikan penyaluran dana berlangsung aman. Pemerintah inginmemastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai pada tujuan, tanpacelah penyalahgunaan. 

Proses verifikasi dan pengamanan dana memang memerlukan waktu, tetapi pada saatyang sama pemerintah terus mencari cara tercepat dan paling efektif agar seluruh anakbisa segera merasakan manfaat makanan bergizi. Penekanan ini menunjukkankeseriusan pemerintah dalam menjalankan program besar yang dampaknya akanterasa hingga puluhan tahun ke depan.

Program makan bergizi gratis memegang peranan strategis dalam memperkuat kualitasSumber Daya Manusia Indonesia. Negara yang bercita-cita menjadi bangsa maju tidakdapat mengabaikan pentingnya kualitas kesehatan dan gizi sebagai pijakan awalpembangunan. 

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, menilai bahwaprogram ini mampu mendorong penurunan stunting secara signifikan. Ia menjelaskanbahwa intervensi gizi yang diberikan secara rutin kepada anak sekolah dapatmemperbaiki kualitas kesehatan sejak usia dini, sekaligus mencegah munculnya kasusstunting baru. Pandangan tersebut menggarisbawahi bahwa program ini bukan sekadarpemberian makanan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan manusiaIndonesia.

Nunung menerangkan bahwa program yang mulai bergulir resmi pada Januari 2025 itujuga dirancang untuk melibatkan produksi pangan lokal. Dengan memanfaatkan hasilpertanian dan produk UMKM, koperasi, maupun BUMDes, program ini tidak hanyamemperbaiki gizi anak-anak tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. 

Konsep ini memperlihatkan bahwa program makan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Ketika petani dan pelakuusaha lokal terlibat, rantai pasok pangan menjadi lebih kuat dan keberlanjutan program semakin terjamin. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untukmengoptimalkan potensi sumber daya lokal dalam pembangunan nasional.

Program ini juga beririsan dengan berbagai regulasi pemerintah sebelumnya, termasukPerpres tentang percepatan penurunan stunting. Intervensi gizi bagi ibu hamil, ibumenyusui, balita, hingga remaja putri tetap berlanjut dan diperkuat. Dengan demikian, program makan bergizi gratis memperluas cakupan intervensi kesehatan yang sudahberjalan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak hulu. 

Ketika remaja putri mendapatkan penanganan anemia dan dibekali gizi yang baik, mereka akan memasuki fase dewasa dengan kondisi kesehatan yang lebih prima. Ini merupakan langkah penting untuk memutus siklus kurang gizi antargenerasi.

Nunung juga menekankan bahwa pelaksanaan program makan bergizi merupakantanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia mendorong agar posyandu ikut menjadi ujung tombak dalampengawasan dan distribusi program, mengingat posyandu memiliki kedekatan langsungdengan masyarakat. 

Komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur program ini juga terlihat dari upayamemperkuat Badan Gizi Nasional (BGN) beserta unit pelaksana teknisnya di daerah. Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan bahwa pemerintah akan menata dan menambah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai garda terdepanlayanan dan distribusi makan bergizi gratis. 

Penguatan fungsi KPPG termasuk peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadapsatuan pelayanan gizi di tingkat daerah sesuai amanat regulasi terbaru. Langkah inimenjadi penting agar tata kelola program berjalan lebih efektif dan terukur, sehinggamanfaatnya dapat diterima masyarakat secara merata.

Pemerintah juga memahami bahwa keberhasilan program sebesar ini memerlukanlandasan regulasi yang kuat. Karena itu, penyusunan aturan lanjutan menjadi bagianintegral dari strategi memperkuat tata kelola. Dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, setiap pihak akan memiliki pedoman yang sama dalam menjalankan tugas, mulaidari distribusi bahan pangan hingga pemantauan hasil di lapangan. Ini menegaskanbahwa pemerintah tidak sekadar ingin menjalankan program, tetapi memastikan bahwaprogram tersebut berjalan dengan standar tinggi dan akuntabilitas yang kuat.

Target pemerintah untuk memberikan makan bergizi gratis kepada seluruh anakIndonesia pada akhir 2025 bukan sekadar janji politik. Program ini merupakan langkahnyata untuk memastikan masa depan bangsa berada di tangan generasi yang sehatdan kuat. Dengan perencanaan yang matang, pendanaan yang terjamin, sertakoordinasi yang terus diperkuat, pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalammenghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.