Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan China di Beijing-China, Rabu (3/9/2025). Kehadiran ini ditegaskan pemerintah sebagai undangan resmi dari Presiden China Xi Jinping.

Pengamat hubungan internasional, Dinna Prapto Raharja, menilai kehadiran Presiden Prabowo memiliki arti strategis bagi posisi Indonesia.

“Dan harapan saya, Presiden menindaklanjuti dengan menjaga situasi global tetap tenang dan tidak terprovokasi juga dengan berapi-apinya Xi,” ujarnya

Dinna menekankan bahwa Indonesia sebagai middle power membutuhkan komunikasi langsung dengan negara-negara besar dalam situasi geopolitik yang penuh tekanan. Kunjungan Prabowo, menurutnya, tidak hanya simbolik, melainkan juga menunjukkan diplomasi aktif Indonesia untuk menjaga stabilitas regional dan global.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan undangan sebenarnya sudah dijadwalkan sejak 31 Agustus melalui ajakan Xi Jinping menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO).

“Bapak Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju ke Beijing, China, untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi, yang sesungguhnya undangan tersebut mengharapkan kehadiran Bapak Presiden Prabowo dari tanggal 31 (Agustus). Namun, karena adanya dinamika di dalam negeri, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda keberangkatan,” kata Prasetyo Hadi

Mensesneg menambahkan, Prabowo baru memutuskan berangkat setelah situasi keamanan nasional dinilai kembali stabil.

“Satu hari ini Beliau juga memonitor seluruh keadaan dan mendapatkan laporan dari seluruh jajaran terkait bahwa kehidupan masyarakat telah kembali berangsur pulih seperti sedia kala,” ujarnya. Menurutnya, Pemerintah China juga secara khusus kembali meminta agar Presiden hadir, setidaknya dalam parade militer di Beijing.

Dalam kunjungan singkat tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping di Balai Agung Rakyat. Pertemuan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk memperkuat kerja sama strategis kedua negara. Xi menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo, yang dinilainya mencerminkan perhatian besar terhadap persahabatan Indonesia-China.***

Jakarta – Sejumlah pesan berantai melalui media sosial beredar hoax provokatif di masyarakat terkait isu aksi demonstrasi besar lanjutan di Jakarta yang beriisi adanya ribuan massa dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten akan masuk berdemontrasi ke Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengingatkan kepada semua pihak tidak terhasut berita hoax dan provokasi serta melakukan berbagai langkah pencegahan dengan tetap mewaspadai dan mengantisipasi terhadap berbagai isu hoax yang beredar.

“Maayarakat waspadai hoax dan berbagai potensi yang dapat memicu aksi dan tindakan anarkis” jelasnya

Masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi dan kabar yang berkembang di masyarakat karena situasi saat ini mudah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab menciptakan hal bertentangan dengan koridor keamanan

Budi Gunawan menyampaikan bahwa situasi di sejumlah wilayah Indonesia telah kembali kondusif setelah terjadi gelombang atau serangkaian aksi unjuk rasa yang berakhir dengan tindakan anarkis.

” Alhamdulillah, kondisi hari ini sudah semakin normal, semakin kondusif, dan ini situasi yang harus kita pertahankan bersama,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta.

Menko Polkam menjelaskan bahwa pemulihan kondisi ini merupakan buah dari kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak, tidak terkecuali masyarakat, dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas.

Menyikapi isu yang berkembang Wakil Walikota Bandung Erwin mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas kota Bandung, bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan aparat keamanan tetapi menjadi tanggungjawab semua warga.

“Mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga keamanan kedamaian ketertiban kota yang kita banggakan ini” jelasnya.

Masyarakat tetap bijak, menahan diri, tidak terprovokasi hoaks, menghindari tindakan yang bisa memperburuk situasi.

Jakarta — Pasca demonstrasi yang sempat berujung ricuh beberapa waktu lalu, situasi di ibu kota kini berangsur kondusif. Meski begitu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap beragam narasi menyesatkan yang beredar di media sosial maupun pesan berantai. Isu-isu provokatif, seperti klaim adanya ribuan massa dari berbagai daerah yang akan masuk Jakarta untuk memicu gelombang unjuk rasa baru, dipastikan tidak benar dan hanya bertujuan memperkeruh suasana.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa publik tidak boleh terjebak dalam jebakan informasi palsu. Ia mengingatkan, hoaks kerap digunakan sebagai alat provokasi untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan memicu kerusuhan. “Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Trunoyudo menekankan pentingnya verifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang beredar. Ia menilai, media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang dan menjadi rujukan utama dalam memastikan kabar yang beredar benar adanya. “Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga menyerukan agar masyarakat tidak kembali terjebak dalam siklus aksi fisik yang berpotensi memunculkan kerusuhan baru. Melalui akun X pribadinya, ia mengajak publik menyalurkan aspirasi secara damai dan bijak melalui kanal digital. “Dengan menyaksikan banyaknya penyelewengan dan penjarahan, semua warga yang hendak mengungkap aspirasi sebaiknya cukup via medsos saja, jangan lagi fisik, setidaknya satu bulan ke depan,” tulisnya.

Menurut Jimly, momentum ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama agar energi masyarakat tidak tersalurkan pada aksi-aksi destruktif. Kanal digital, lanjutnya, bisa menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pandangan, sembari memberi ruang bagi pemerintah dan DPR memperbaiki tata kelola kelembagaan.

Dengan kondisi sosial yang masih rawan, Jimly berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memperkeruh situasi. Ia mengingatkan, kekacauan hanya akan merugikan rakyat kecil, sementara aspirasi yang disampaikan secara bijak tetap bisa memberikan tekanan moral dan politik kepada para pengambil keputusan.

Narasi hoaks dan provokatif jelas mengandung risiko besar. Karena itu, kewaspadaan publik menjadi kunci agar Jakarta tetap kondusif dan aspirasi tetap tersampaikan dengan cara yang bermartabat.

Jakarta – Pasca merebaknya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah, kini disertai penyebaran hoaks yang sengaja dimunculkan untuk memperkeruh situasi. Salah satu hoaks yang beredar menyebutkan bahwa ribuan massa dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan datang ke Jakarta untuk menggelar aksi besar.

Namun, klaim tersebut terbukti tidak benar dan diduga dimaksudkan untuk menyulut semangat kelompok anti pemerintah di Ibu Kota.

Selain itu, muncul pula hoaks lain yang menuding adanya tindakan represif oleh aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan layanan pesan instan, sehingga memperburuk ketegangan yang terjadi di lapangan.

Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi pun menyerukan kewaspadaan terhadap hoaks, provokasi, dan potensi aksi anarkis yang dapat memecah belah masyarakat.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten yang tidak jelas asal-usulnya di ruang digital.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan aktris Nana Mirdad, yang mengimbau publik agar lebih bijak dalam memilah dan menyebarkan informasi.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” ujar Nana.

Ia menekankan pentingnya tetap fokus pada tujuan aksi dan tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

Sementara itu, Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri), Evita Nursanty, menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh anggota dan pengurus untuk tidak terpancing isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.

“Saya selaku Ketua Umum KBPP Polri memberikan instruksi kepada seluruh pengurus dan anggota untuk tidak terprovokasi oleh isu atau ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan,” tegas Evita.

Pakar Kajian Budaya dan Media dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Radius Setiyawan, turut mengingatkan bahwa ruang digital kini dipenuhi beragam informasi, termasuk yang menyesatkan.

“Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” ujarnya, menekankan pentingnya literasi digital sebagai benteng utama menghadapi derasnya arus hoaks.

Selain itu, Wakil Wali Kota Bandung juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bersama di tengah situasi sosial yang dinamis. Fenomena maraknya hoaks yang bahkan kini kerap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) menambah urgensi kewaspadaan.

Sebagaimana diberitakan, konten hoaks bermuatan AI kian beredar saat gelombang demonstrasi berlangsung, membuat publik makin rentan termanipulasi.

Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat diimbau untuk tetap kritis, memverifikasi informasi dari sumber resmi, serta menghindari penyebaran konten yang berpotensi memecah belah. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan aksi-aksi yang dilakukan tetap dalam koridor damai dan konstitusional.

Jakarta – Pasca demonstrasi ricuh beberapa waktu lalu, situasi di Jakarta telah kondusif. Publik pun diminta tidak mempercayai hoax di media sosial tentang ribuan orang dari berbagai daerah akan masuk ibu kota untuk memancing demo yang lebih besar.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi isu yang beredar di ruang digital maupun pesan berantai WhatsApp.

Menurutnya, informasi menyesatkan kerap dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat turun ke jalan dan membuat kerusuhan.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya

Trunoyudo menekankan pentingnya publik memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ia menilai media memiliki peran strategis dalam menjernihkan isu-isu yang berkembang.

“Setiap informasi perlu disaring dengan baik dan diperiksa sumbernya. Mari jadikan media massa sebagai saluran utama penyampai informasi yang benar dan kredibel,” tegasnya.

Polri sendiri telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi dan penghasutan melalui media sosial yang memicu kericuhan di sejumlah daerah. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan polisi yang diterima.

Di sisi lain, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkap hoaks terkait kerusuhan semakin masif beredar. Salah satunya video kerusuhan di Baghdad yang diklaim terjadi di Jakarta, hingga kabar bohong mengenai penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tulis Mafindo.

Ketua Mafindo, yang juga akrab disapa Zek, juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap banjir informasi yang sarat misinformasi, disinformasi, hingga ujaran kebencian.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk menjaga persatuan.

“Mari kita kembali bergandeng tangan untuk menata Indonesia ke depan, merajut kebersamaan,” kata Zek.****

Jakarta – Beredar hoaks bahwa sejumlah kumpulan massa akan menyerbu Jakarta yang dikhawatirkan mengganggu kondisi yang telah kembali aman dan kondusif.

Aparat keamanan dan tokoh masyarakat pun menegaskan bahwa situasi nasional saat ini telah terkendali. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Imam Sugianto, menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah dalam kendali TNI-Polri.

“Insya Allah kondusif semua,” kata Imam di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Ia menambahkan, potensi provokasi dalam demonstrasi sudah diantisipasi secara serius oleh kepolisian.

“Sudah dalam pengelolaan TNI Polri. Kita bersatu,” tegasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri juga mengungkap fakta penting soal maraknya provokasi. Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim, menjelaskan pihaknya telah menetapkan satu tersangka pemilik akun media sosial yang aktif menyebarkan konten provokatif dan hasutan terkait aksi unjuk rasa.

“Hingga saat ini tercatat ada 592 akun dan konten yang telah diblokir lantaran menyebarkan provokasi di media sosial,” ujar Himawan.

Menurutnya, tim siber bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terus menganalisis kemungkinan keterkaitan akun-akun tersebut dengan jaringan tertentu.

“Patroli siber tetap digencarkan untuk mendeteksi akun baru yang menyebarkan provokasi,” imbuhnya.

Di tengah situasi kondusif yang dihadang isu provokatif, komunitas pengemudi ojek online (ojol) mengirimkan pesan menyejukkan. Humas URC Bergerak, Mpok Erna, menyampaikan bahwa pihaknya membagikan bunga mawar putih dan pink di kawasan Monas.

“Mawar putih itu simbol kami tidak mau terprovokasi. Kami suci dalam artian niat damai, bukan konotasi negatif. Sedangkan mawar pink menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang cinta damai. Ojol-ojol yang memang mencari nafkah di jalan raya,” ujar Erna.

Untuk memastikan keamanan, panitia aksi juga menerapkan mekanisme ketat dengan mendata peserta.

“Hanya pengemudi yang terdaftar resmi di aplikasi ojol yang diizinkan ikut aksi damai ini. Jadi, yang ikut aksi sudah kami registrasi sebelumnya,” jelasnya.

Kapolsek Metro Gambir, Kompol Rezeki Revi Respati, mengapresiasi langkah damai komunitas ojol yang memilih meredam ketegangan dengan simbol persatuan.

“Terima kasih kepada para ojol. Ini momentum yang sangat positif untuk mempererat persatuan. Damai adalah harga mati,” tegas Kompol Respati.

[]

JAKARTA – Gelombang demonstrasi di Jakarta diwarnai maraknya hoaks yang sengaja disebarkan untuk memperkeruh suasana. Salah satunya adalah isu bahwa ribuan orang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Makassar akan masuk Jakarta untuk melakukan aksi besar-besaran. Informasi tersebut ternyata tidak benar dan hanya bertujuan membangkitkan semangat kelompok anti pemerintah yang berada di Ibu Kota.

Selain isu itu, beredar pula hoaks lain seputar tudingan represi aparat. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan aplikasi perpesanan sehingga mendorong eskalasi ketegangan di lapangan.

Ketua Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa hoaks yang diproduksi dengan teknologi canggih seperti deepfake semakin berbahaya.

“Akibatnya, muncul ketidakpastian, kemarahan, hasutan kebencian, dan aksi kekerasan,” ujar Septiaji.

Ia menambahkan bahwa Mafindo mendukung aksi demonstrasi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, ia menolak segala bentuk kekerasan yang justru merugikan banyak pihak.

“Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tegas Septiaji.

Setelah itu, ia kembali mengingatkan publik untuk waspada terhadap banjir informasi yang beredar di ruang digital. Menurutnya, masyarakat tidak boleh lengah dalam memilah kabar, terlebih ketika suasana sosial politik tengah memanas.

“Masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh konten tidak jelas, hoaks, maupun hasutan kebencian,” pungkas Septiaji.

Pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Dr Radius Setiyawan, juga menyoroti derasnya arus informasi pasca-aksi ricuh di sejumlah daerah. Menurutnya, publik harus meningkatkan kewaspadaan.

“Ruang publik digital kini dibanjiri beragam informasi. Dalam kondisi riuh seperti ini masyarakat perlu berhati-hati dan tidak terburu-buru mempercayai setiap kabar,” kata Radius.

Ia menjelaskan potensi hoaks dan disinformasi sangat besar dan dapat memperkeruh keadaan jika tidak disikapi dengan bijak. Radius menilai pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi informasi. Kecepatan merespons situasi penting, tetapi kehati-hatian tetap harus dikedepankan agar kebijakan yang diambil tidak menambah keresahan publik.

Lebih jauh, Radius menilai publik kini semakin kritis dalam menelaah kabar di dunia maya. Netizen, kata dia, mampu membedakan demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan melalui data dan analisis.

“Misalnya, banyak netizen dapat dengan cepat membedakan peristiwa demonstrasi damai dengan kerusuhan yang berujung penjarahan,” ujar Radius Setiyawan.

Ia juga mengingatkan bahwa kerusuhan tidak selalu lahir secara spontan. Menurut sejumlah kajian, ada aktor tertentu yang sengaja mengarahkan massa ke tindakan destruktif.

“Mereka memahami bagaimana memicu emosi kerumunan hingga berubah menjadi aksi pembakaran dan penjarahan,” tambah Radius.

Sementara itu, Founder The Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, menyampaikan pesan penting agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam adu domba melalui demonstrasi destruktif. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia berada dalam fase kebangkitan yang tidak boleh diganggu oleh provokasi.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan, dan jangan sampai terus diadu domba,” kata Rasyid.

Ia menekankan kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, tetapi harus dijalankan dengan tetap menjaga kepentingan umum. Kerusuhan dan perusakan fasilitas, menurutnya, hanya akan menghamburkan uang rakyat.

“Sampaikanlah aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, dan tanpa tindakan yang merugikan fasilitas umum,” tutup Rasyid.

Dengan demikian, isu yang berkembang soal ribuan massa dari berbagai daerah akan masuk Jakarta hanyalah hoaks yang dirancang untuk memprovokasi. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada kabar tersebut, melainkan menjaga persatuan serta mengedepankan aspirasi yang damai demi tegaknya demokrasi.

Jakarta – Berbagai elemen Masyarakat dan pemerintah daerah mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial yang seringkali tidak terverifikasi kebenarannya. Isu Hoax seperti adanya ribuan orang akan masuk Jakarta yang berasal dari dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung dan Makassar untuk melakukan aksi demo. Isu tersebut tidak benar dan hanya bertujuan untuk memperkeruh situasi di tanah air.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kericuhan melalui media sosial, termasuk pesan berantai WhatsApp. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya pesan ajakan untuk ricuh yang ramai dibagikan dalam beberapa hari terakhir.

“Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masduki Baidlowi mengajak Masyarakat untuk ikut menjaga ketertiban serta tidak terpancing provokasi ajakan demo anarkis.

“Bagi masyarakat bawah, mencari nafkah itu penting. Jadi demo tolong dihentikan, jangan sampai menimbulkan anarki dan kerusakan, itu imbauan dari MUI,” kata Masduki Baidlowi.

Sebelumnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama, juga menekankan bahwa pihaknya menginstruksikan seluruh anggota di daerah ikut menjaga ketertiban di tengah gelombang demonstrasi yang mengarah ke anarkisme.

“Seluruh jajaran KNPI provinsi, kota, kabupaten jangan terpancing provokasi. Jaga ketertiban dan tetap fokus pada tujuan demokrasi demi kebaikan bersama,” kata Haris.

Haris juga mengimbau kepada pengunjuk rasa agar bisa menyuarakan aspirasi sesuai koridor hukum yang berlaku, jangan sampai merusak fasilitas umum yang selama ini digunakan bersama.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memgajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan. Dirinya menekankan pentingnya persatuan dan sikap bijak demi terciptanya kondisi kota yang kondusif.

“Saudara-saudaraku warga Kota Bandung yang saya cintai, di tengah dinamika dan gejolak situasi yang kita hadapi, mari kita renungkan kembali betapa pentingnya menjaga kedamaian, ketertiban, dan keamanan,” ujar Erwin.

Di Lampung, Ketua MUI Lampung, Prof. Mukri, menegaskan bahwa aksi-aksi anarkis yang belakangan mewarnai unjuk rasa di berbagai daerah justru memperburuk keadaan dan menimbulkan kerugian bersama.

“Kalau gedung DPRD dibakar, kantor pemerintah dihancurkan, siapa yang rugi? Kita semua sebagai rakyat. Karena itu MUI berharap tidak ada yang terprovokasi,” tegasnya.

Aktris Nana Mirdad turut menyerukan agar masyarakat lebih cermat dalam menerima dan membagikan informasi di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

“Berhati-hati juga dalam memilah dan sharing berita mana yang benar dan tidak,” tulisnya dalam unggahan di Instagram Story.

Di daerah lainnya, sejumlah elemen masyarakat Kota Pekalongan, yang terdiri atas organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, serta berbagai unsur lainnya. menyatakan sikap mengecam aksi demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara anarkis, merusak fasilitas publik, hingga berujung pada penjarahan. Mereka berkomitmen menjaga kedamaian, ketertiban, dan kondusivitas.

Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pekalongan, Dr. H. Tubagus Surur, M.Ag, meminta warga agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi atau isu-isu yang berkembang, khususnya di media sosial.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menghindari anarkisme serta menjaga kondusivitas kota dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, di era digital ini, informasi dapat disebarkan dengan cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan di masyarakat jika tidak disikapi dengan bijak. [RWA]

Sorong – Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Papua Barat Daya menyerukan imbauan kepada warga agar tidak mudah terpengaruh isu maupun provokasi terkait situasi keamanan pasca pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar. Mereka mengingatkan bahwa aksi anarkis hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Tokoh adat Aitinyo Raya, Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, menegaskan pentingnya menahan diri dan tidak ikut dalam aksi-aksi yang berpotensi merugikan.

“Saya pesan kepada seluruh orang Maybrat yang ada di Kabupaten Maybrat maupun di Sorong agar jangan ikut mencampuri demo-demo. Banyak hal yang kita sudah lihat, ada yang jadi korban bahkan ditahan. Itu semua merugikan kita sendiri,” ujar Demak Siji.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kedamaian demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

”Mari kita pikirkan masa depan anak-anak kita agar tetap aman, sehat, dan bisa bekerja untuk hidup yang lebih baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele, meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sorong untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja menciptakan keributan,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak bergandengan tangan untuk menciptakan suasana damai.

Saya berharap tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda bersama-sama menjaga wilayah kita agar tetap aman dan kondusif,” ungkapnya.

Sementara itu, Moses Parebabo, Tokoh Masyarakat Biak Karon sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, juga menyampaikan pesan serupa.

“Saya mengajak masyarakat Biak Karon di Kabupaten Tambrauw agar tidak terpengaruh isu-isu negatif. Mari kita ciptakan Tambrauw yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama,” katanya.

Para tokoh Papua Barat Daya sepakat bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan kerja sama seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga kedamaian di wilayah Papua.

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Papua kembali menjadi sorotan setelah pemindahan empat tahanan kasus makar dari Sorong ke Makassar memunculkan dinamika di tengah masyarakat. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan potensi munculnya aksi anarkis yang justru dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam momentum ini, suara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin lokal di Papua Barat Daya muncul sebagai pengingat penting agar seluruh lapisan masyarakat tetap mengedepankan kedamaian dan tidak terprovokasi oleh isu maupun ajakan yang merugikan.

Seruan perdamaian ini mengandung pesan mendalam, bahwa stabilitas sosial di Papua bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan atau pemerintah, melainkan juga bagian dari kearifan masyarakat adat yang sejak lama menjunjung tinggi nilai harmoni. Dalam pandangan tokoh adat, kedamaian menjadi fondasi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan yang lebih merata di tanah Papua.

Tokoh Adat Aitinyo Raya di Kabupaten Maybrat sekaligus anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Demak Siji, mengingatkan agar masyarakat tidak terseret arus provokasi. Ia menegaskan bahwa aksi anarkis hanya akan menimbulkan kerugian, baik dari sisi keamanan maupun masa depan sosial ekonomi warga. Pesan ini mencerminkan sikap bijak seorang pemimpin adat yang memahami betul dampak buruk dari kekacauan. Ketika energi masyarakat habis untuk konflik, maka yang terhambat adalah pembangunan dan kesejahteraan yang justru sangat dibutuhkan.

Nada serupa juga datang dari Kepala Suku Binasket Kabupaten Sorong, Moses Kaliele. Ia menyerukan agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang sengaja menciptakan keributan. Menurutnya, stabilitas adalah kunci agar seluruh elemen masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang. Dorongan ini bukan sekadar imbauan, melainkan refleksi dari keprihatinan seorang tokoh yang ingin melihat Sorong dan wilayah sekitarnya terus bergerak maju tanpa terjebak dalam konflik yang tidak produktif.

Tidak hanya itu, Tokoh Masyarakat Biak Karon Sekaligus Kepala Kampung Ruaf di Kabupaten Tambrauw, Moses Parebabo, menekankan perlunya masyarakat menjauhi isu-isu negatif yang berpotensi memecah belah. Ia mengajak masyarakat Tambrauw untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif demi kepentingan bersama. Sikap ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya kedamaian sudah menjadi komitmen kolektif berbagai lapisan masyarakat Papua.

Imbauan dari para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Papua memiliki kesadaran tinggi untuk tidak terjebak dalam provokasi yang bisa merusak tatanan sosial. Dalam konteks pembangunan Papua, stabilitas keamanan menjadi syarat mutlak. Tanpa suasana damai, sulit bagi pemerintah maupun pihak swasta untuk menjalankan program-program strategis yang dirancang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Papua menyimpan potensi besar, baik dari sumber daya alam maupun keanekaragaman budaya. Namun, potensi itu hanya bisa dioptimalkan apabila keamanan tetap terjaga. Konflik dan kekacauan tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan menjaga kedamaian, maka Papua akan mampu menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Peran tokoh adat dan masyarakat menjadi penting karena mereka adalah figur yang memiliki kedekatan emosional dengan warga. Nasihat mereka lebih mudah diterima karena lahir dari nilai-nilai lokal yang telah dipegang sejak lama. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan budaya dan kearifan lokal merupakan salah satu kunci dalam merawat harmoni di Papua. Ketika tokoh adat bersuara lantang menolak provokasi, maka masyarakat akan lebih percaya bahwa kedamaian adalah pilihan terbaik.

Pemerintah pusat dan daerah pun tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kolaborasi menjadi jalan tengah untuk memastikan Papua tetap aman. Aparat keamanan diharapkan bertindak dengan humanis dan mengedepankan dialog, sementara masyarakat menjaga diri dari pengaruh isu-isu yang menyesatkan. Jika keduanya berjalan seiring, maka Papua dapat menjadi contoh bahwa kedamaian bukan utopia, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan melalui komitmen bersama.

Dalam konteks ini, imbauan para tokoh Papua patut diapresiasi. Mereka menunjukkan bahwa kesadaran menjaga stabilitas tidak hanya lahir dari instruksi formal, melainkan juga dari suara moral masyarakat itu sendiri. Pesan moral yang disampaikan para tokoh adat adalah bentuk nyata tanggung jawab sosial yang mengakar dalam budaya Papua: menjaga harmoni demi masa depan generasi penerus.

Selain itu, imbauan untuk menahan diri dari aksi anarkis juga relevan dengan upaya menjaga citra Papua di mata nasional maupun internasional. Dunia tengah menyoroti bagaimana Papua berkembang sebagai bagian integral dari Indonesia. Dengan kedamaian, maka Papua dapat menunjukkan jati diri sebagai wilayah yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga berkomitmen pada persatuan bangsa.

Pada akhirnya, kedamaian Papua adalah investasi jangka panjang. Seruan dari para tokoh Papua menegaskan bahwa provokasi hanya membawa kerugian, sementara harmoni membuka pintu kemajuan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh masyarakat Papua untuk mendengar suara bijak para tokoh mereka, agar tanah Papua tetap menjadi rumah yang aman, damai, dan sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua