Jakarta – Menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, berbagai lembaga negara terus memperkuat sinergitas guna menjamin keamanan dan kelancaran proses pemilihan.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan TNI Angkatan Darat telah melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri dalam mempersiapkan pengamanan Pilkada. Langkah ini mencakup pengiriman logistik hingga pengamanan di hari pemungutan suara, dengan fokus khusus pada daerah rawan.
“TNI AD bersama Polri dan KPU melakukan koordinasi aktif untuk memastikan pengamanan dan persiapan Pilkada berjalan lancar. Kami berkomitmen menjaga stabilitas, terutama di wilayah-wilayah yang terindikasi memiliki potensi kerawanan tinggi,” ujar Wahyu di Jakarta.
Koordinasi ini telah diatur dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri. Nota tersebut menegaskan komitmen kedua lembaga dalam menyusun rencana pengamanan komprehensif dan siap membantu KPU dalam berbagai situasi yang memerlukan kehadiran aparat keamanan sesuai amanat Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sinergitas ini juga mencakup peran TNI dalam membantu distribusi logistik Pilkada ke berbagai wilayah di Indonesia.
“Ini sesuai dengan nota kesepahaman antara TNI dan Polri, yaitu TNI Polri siap membantu KPU dalam berbagai situasi yang memerlukan kehadiran aparat keamanan sesuai amanat Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Termasuk membantu distribusi logistik Pilkada ke berbagai wilayah di Indonesia,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, bahwa sinergi antara TNI, Polri, dan KPU sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas selama proses pemilihan.
“diharapkan sinergi yang kuat ini bisa menciptakan Pilkada yang aman dan damai serta tangguh menghadapi berbagai tantangan,” ujar Sumail saat berkunjung ke Kodam III/Siliwangi untuk memastikan kesiapan aparat dalam menghadapi Pilkada.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan daerah rawan dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui indeks kerawanan yang disusun oleh Polri.
“Pemetaan ini menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam menentukan strategi pengamanan yang tepat, terutama di wilayah-wilayah yang rentan konflik,” ungkap Budi Gunawan.
Pada Pilkada 2024, masyarakat akan memilih pemimpin di kabupaten, kota, dan provinsi secara serentak. Setelah itu, proses penghitungan suara hingga penetapan pemenang akan dilanjutkan oleh KPU daerah, dengan potensi sengketa yang dapat diselesaikan sebelum pelantikan pada Februari 2025. Sinergitas antara TNI, Polri, KPU, dan berbagai lembaga lainnya diharapkan bisa menjamin keamanan dan ketertiban Pilkada 2024.

Penajam — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menunjukkan progres signifikan sebagai bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pusat pemerintahan baru yang modern dan terintegrasi.

Proyek monumental seperti Istana Garuda dan Gedung Sekretariat Presiden (Setpres) kini hampir rampung dengan progres konstruksi mencapai lebih dari 95 persen.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN sekaligus Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyatakan bahwa beberapa proyek utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan segera diresmikan.

“Dalam waktu dekat, akhir tahun 2024 atau paling lambat awal 2025, proyek-proyek tersebut siap diresmikan,” ungkap Danis.

Selain Istana Garuda dan Gedung Setpres, fasilitas lain seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Pelatihan PSSI juga siap menyusul.

Secara kuantitatif, progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terbagi dalam tiga batch.

Menurut Danis, Batch I telah mencapai 94,4 persen, Batch II berada di angka 69,5 persen, dan Batch III mencatat 23,9 persen.

Sementara itu, sejumlah proyek investasi yang didanai swasta dan BUMN juga terus dikebut, termasuk pembangunan Swissotel Nusantara, RS Hermina, dan kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa Presiden RI kedelapan menargetkan pembangunan IKN rampung dalam 4 hingga 5 tahun ke depan.

“IKN diharapkan menjadi pusat kegiatan tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar Agus.

Hingga kini, pilar eksekutif sudah terwujud melalui pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung kelembagaan lainnya.

Agus menyebut pembangunan pilar lainnya akan segera disusul, termasuk fasilitas pendukung seperti perumahan bagi ASN dan infrastruktur penunjang lainnya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menggarisbawahi arahan Presiden Prabowo Subianto saat retreat Kabinet Merah Putih.

“Presiden ingin semua infrastruktur inti rampung dalam 3-4 tahun. Selain itu, gedung legislatif dan yudikatif juga harus dipersiapkan,” jelas Prasetyo.

Arahan tersebut mencerminkan tekad dan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol kemajuan dan kebanggaan Indonesia.

Jakarta – Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat (AS), membawa hasil yang menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Lawatan ini sukses menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, termasuk investasi senilai 10,07 miliar dolar AS atau sekitar Rp157,64 triliun dari China.

Investasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pengembangan sains dan teknologi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kesepakatan ini menunjukkan kepercayaan kuat dari investor internasional terhadap Indonesia.

“Kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara sekaligus mendorong program prioritas Pemerintah,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Beijing, China.

Selain investasi besar tersebut, Pemerintah China juga menyatakan dukungan untuk pendanaan program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah terpencil. “China mendukung penuh program MBG, karena mereka sudah memiliki pengalaman sukses dalam pelaksanaannya di negara mereka,” tambah Airlangga.

Kerja sama strategis juga mencakup sektor ekonomi biru (Blue Economy), dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Airlangga dan Menteri Perdagangan China, Wang Wentao. Kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor, seperti pemanfaatan energi laut terbarukan, pengelolaan perikanan, pariwisata maritim, serta pengembangan industri kelautan.

“Kemitraan ini menjadi momentum untuk memanfaatkan potensi besar Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan dukungan teknologi kelautan dari China, kerja sama ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, kunjungan Presiden Prabowo ke China dan AS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. “Hubungan dagang dengan China sudah kuat sejak era Presiden Jokowi. Kini, saatnya memastikan kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia,” ujarnya.

Hasil nyata dari kunjungan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat kerja sama ekonomi internasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini diwujudkan melalui sejumlah kebijakan strategis yang bertujuan mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada jajaran Kementerian UMKM untuk mengatasi dua masalah utama yang kerap dihadapi oleh sektor ini: akses modal dan akses pasar.

“Presiden Prabowo secara tegas meminta kami menyiapkan akses permodalan yang inklusif bagi UMKM serta membuka jalur pasar sebesar-besarnya,” ungkap Helvi.

Ia menjelaskan bahwa saat ini struktur permodalan UMKM masih banyak yang belum terformalkan, sehingga menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk berkembang lebih jauh.

Helvi juga memaparkan bahwa digitalisasi merupakan keharusan bagi UMKM untuk bersaing di pasar global.

“Suka tidak suka, UMKM harus masuk ke ekosistem digital. Ke depan, kami akan menyediakan data terintegrasi mengenai pasar, mitra bisnis, pameran, ekspor, hingga dukungan perbankan bagi UMKM,” tambah Helvi.

Sebagai bagian dari langkah konkret, pemerintah tengah mempersiapkan lembaga khusus yang akan fokus menyediakan modal untuk UMKM, menggantikan skema tradisional yang selama ini hanya mengandalkan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit, menekankan pentingnya digitalisasi bagi UMKM.

“UMKM menyumbang hingga 60% PDB Indonesia, namun mereka harus terus beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen, khususnya di era digital,” ujar Victoria.

Victoria menggarisbawahi bahwa masuknya UMKM ke ekosistem digital akan memungkinkan mereka memperluas pasar tanpa batas geografis. Hal ini juga membantu konsumen menjangkau produk UMKM dengan lebih mudah melalui platform digital.

Pemerintah terus mendorong standarisasi produk dan penyederhanaan proses perizinan untuk meningkatkan kualitas serta daya saing produk UMKM.

“Kami memastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar lokal maupun internasional,” tambah Victoria.

Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran memahami bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, menyumbang lebih dari 61% terhadap PDB nasional. Dengan kebijakan terarah yang mencakup penguatan akses modal, digitalisasi, dan pemberdayaan berkelanjutan, pemerintah optimis UMKM akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi negara. Oleh karena itu, Presiden Prabowo terus berupaya menggencarkan pemberantasan Narkoba demi masa depan generasi muda.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa masalah narkoba dan judi online merupakan ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Jenderal Listyo melakukan audiensi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Menurut Listyo, masalah narkoba dan judi online kini semakin mengkhawatirkan, terutama karena dampaknya yang sangat merugikan bagi generasi muda.

“Tentunya kami tadi membicarakan banyak hal terkait dengan ancaman terhadap generasi muda, mulai dari masalah narkoba, terkait dengan masalah judi online yang sekarang ini sedang menjadi perhatian,” kata Listyo dalam keterangan pers di kantornya. Kapolri juga menegaskan pentingnya tindakan preventif dan penanggulangan yang lebih terintegrasi dalam menghadapi kedua masalah tersebut.

Selain narkoba dan judi online, Listyo juga menyebutkan bahwa tawuran pelajar menjadi salah satu bentuk ancaman lain yang mengganggu ketertiban dan keamanan di kalangan anak muda. Tawuran antar pelajar yang sering terjadi di sejumlah daerah, menurut Kapolri, menjadi indikator adanya masalah sosial yang perlu segera diatasi. “Juga permasalahan-permasalahan kenakalan, tawuran dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mendidik wilayah-wilayah yang menjadi remote area seperti misalkan Papua,” jelasnya.

Kapolri menekankan bahwa Polri, bersama kementerian dan lembaga terkait, memiliki peran penting dalam mengedukasi para pelajar untuk menghindari perilaku menyimpang, serta memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berada di wilayah terpencil dan rawan masalah sosial. Dengan adanya kerja sama yang solid antara Polri dan Kementerian Pendidikan, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang cerdas, sehat, dan jauh dari pengaruh negatif seperti narkoba dan judi online.

Pada kesempatan tersebut, Jenderal Listyo juga mengungkapkan bahwa Polri dan Mendikdasmen telah sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama dalam upaya pencegahan dan pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang dapat berdampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat (Kamtibmas).

“Beliau (Mendikdasmen) memberikan peran dan kerja sama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” ungkap Listyo.

Dengan langkah-langkah preventif dan edukasi yang lebih masif, diharapkan generasi muda Indonesia dapat dipersiapkan dengan baik menuju Indonesia Emas 2045, dengan menghindari ancaman-ancaman yang dapat merusak masa depan mereka.

Oleh: Darmawan Hutagalung

Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen untuk memberantas peredaran narkoba yang mengancam stabilitas bangsa dan merusak masa depan generasi muda. Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI kedelapan itu menegaskan bahwa narkoba tidak hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi juga bagi ketahanan nasional. Oleh karena itu, ia mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan dan mendorong kolaborasi lintas lembaga guna menghadapi bahaya narkoba yang semakin kompleks.

Sebagai pemimpin bangsa yang juga merupakan purnawirawan perwira tinggi militer Indonesia, Presiden Prabowo memahami pentingnya pendekatan strategis untuk melawan ancaman narkoba.

Dalam rapat koordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), ia menekankan implementasi empat strategi utama dalam memberantas narkoba. Strategi itu mencakup penanaman nilai-nilai anti-narkotika sejak dini, penggunaan teknologi canggih untuk pencegahan, tindakan tegas terhadap para pelaku, dan kolaborasi aktif dengan berbagai elemen masyarakat.

Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam perang melawan narkoba. Ia meyakini bahwa keterlibatan aktif masyarakat dapat menjadi benteng utama untuk menjaga lingkungan dari bahaya narkoba.

Menurut Kepala Negara, hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih, aman, dan sehat bagi generasi mendatang.

Pemberantasan narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan kerja sama lintas instansi yang solid.

Dalam pengarahan kepada Kabinet Merah Putih, ia menginstruksikan lembaga strategis seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba, judi online, serta kejahatan berat lainnya. Langkah tersebut bertujuan membangun sistem penegakan hukum yang tegas dan berbasis intelijen yang kuat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti tantangan utama dalam pengendalian narkoba, yaitu keterlibatan pelaku dari balik jeruji besi. Menurutnya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa pengendalian narkotika kerap dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan, dengan bantuan oknum petugas lapas.

Untuk itu, Polri telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM guna memperkuat pengawasan di dalam lapas. Sinergi ini diharapkan dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan narkoba.

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dengan meminta aparat penegak hukum agar lebih serius dalam memberantas peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa setiap pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku demi memberikan efek jera. Dukungan dari intelijen yang kuat dan pengumpulan bukti yang memadai juga menjadi prioritas agar jaringan narkoba dapat dibongkar hingga ke akarnya.

Ahwil Luthan, Koordinator Kelompok Ahli BNN, menyebut bahwa peredaran narkoba merupakan tantangan asimetris yang sering kali sulit dideteksi. Menurutnya, strategi pemberantasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua sektor, termasuk pendidikan dan penguatan peran keluarga. Ahwil menekankan bahwa penyelundupan narkoba melalui perbatasan juga menjadi tantangan besar, terutama dari kawasan Segitiga Emas. Oleh karena itu, pengawasan di wilayah perbatasan harus diperketat untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke Indonesia.

Selain itu, Presiden Prabowo menunjukkan perhatian besar terhadap edukasi publik. Ia percaya bahwa penanaman nilai-nilai anti-narkoba sejak usia dini dapat menjadi langkah pencegahan yang efektif.

Melalui program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pemerintah berharap masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan bahaya narkoba. Program ini juga menargetkan lingkungan sekolah, tempat kerja, dan komunitas agar menjadi zona yang bebas dari peredaran narkoba.

Dukungan terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo juga datang dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar. Ia menilai narkoba sebagai ancaman serius yang melemahkan kecerdasan dan moral masyarakat.

Dalam pandangannya, pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua elemen bangsa. Ia optimis bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia dapat segera terbebas dari peredaran narkoba yang selama ini menjadi momok bagi bangsa.

Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa tantangan melawan narkoba memerlukan keberanian, ketegasan, dan inovasi. Dengan dukungan teknologi canggih, pemerintah berharap dapat memantau dan mencegah peredaran narkoba lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara tetangga juga menjadi prioritas dalam memutus jaringan internasional yang selama ini memasok narkoba ke Indonesia.

Langkah-langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan komitmennya sebagai pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951, tetapi juga sebagai seorang patriot yang mengutamakan masa depan generasi muda.

Bahaya narkoba yang merusak stabilitas sosial, ekonomi, dan politik bangsa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Oleh karena itu, Presiden Prabowo terus mendorong penguatan pengawasan dan pemberantasan narkoba dengan semangat membangun Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.

Dengan langkah yang strategis dan dukungan dari berbagai pihak, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba semakin nyata. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk tidak hanya memberantas narkoba, tetapi juga menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya dalam menghadapi tantangan global.

*) Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

Oleh: Arsyinta Mentari )*

Indonesia terus memperkuat upayanya dalam meningkatkan ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menjalin kerja sama internasional dengan berbagai negara.

Salah satunya, dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan Indonesia, Budi Santoso, dan Menteri Keberlanjutan serta Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat ekspor produk UMKM. Dalam diskusi tersebut, Indonesia memprioritaskan isu pengembangan UMKM untuk ekspor, dengan Singapura merespons positif dan mengundang Indonesia untuk menggali lebih dalam peluang kerja sama digital serta fasilitasi perdagangan.

Budi Santoso menjelaskan bahwa salah satu program prioritas yang menjadi fokus pemerintah adalah UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Program ini bertujuan untuk mendorong UMKM Indonesia agar mampu menembus pasar internasional, dengan memperkuat kapasitas mereka dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap tuntutan pasar global.

Singapura sebagai mitra strategis Indonesia, memberikan kesempatan untuk menggali lebih dalam mengenai potensi UMKM Indonesia, khususnya dalam bidang kerja sama digital dan perdagangan. Melalui program ini, Indonesia berharap UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dengan memanfaatkan teknologi digital dan menciptakan produk yang lebih inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar global.

Kerja sama ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk memanfaatkan forum-forum internasional dalam mempromosikan perdagangan dan memperluas akses pasar. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga membahas penyelenggaraan Forum Annual Ministerial Dialogue (AMD), sebuah wadah dialog tingkat menteri yang berfungsi sebagai sarana untuk membahas berbagai isu perdagangan, termasuk perdagangan barang dan jasa, niaga elektronik, dan industri halal.

Forum Internasional ini diharapkan dapat memperkuat relasi perdagangan antara kedua negara dan membantu membuka lebih banyak peluang ekspor bagi UMKM Indonesia. AMD juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah kedua negara dalam memecahkan tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional, serta memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka di pasar luar negeri.

Selain itu, Indonesia juga terus mengajak negara-negara mitra, seperti Singapura, untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama di daerah-daerah strategis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi UMKM agar mereka dapat tumbuh dan berkembang melalui kolaborasi dengan sektor swasta global.

 Investasi negara-negara mitra ini diharapkan dapat mendorong sektor UMKM untuk memperluas kapasitas produksi mereka dan memperkenalkan produk mereka ke pasar internasional. Dengan demikian, keberhasilan UMKM dalam menembus pasar global tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada ketersediaan investasi yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi.

Namun, meskipun sektor UMKM Indonesia memiliki potensi besar, kontribusinya terhadap total ekspor nasional masih terbilang rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional pada tahun 2023 hanya mencapai 15,7 persen, jauh di bawah negara-negara seperti Singapura yang mencapai 41 persen dan Thailand yang berada di angka 29 persen.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa upaya untuk mengakselerasi ekspor UMKM adalah hal yang penting. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah terus berusaha meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor dengan membentuk Satgas Peningkatan Ekspor Nasional yang bertujuan untuk mendukung UMKM agar dapat mengakses pasar global dengan lebih mudah. Satgas ini akan memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses ke jaringan internasional yang akan mempermudah UMKM dalam mengembangkan produk.

Sementara itu, salah satu contoh keberhasilan UMKM dalam menembus pasar internasional adalah ekspor perdana produk sambal buatan UMKM Indonesia. Melalui kolaborasi antara Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan pelaku UMKM, produk sambal dari “Dapurnya Subur” berhasil diekspor ke sejumlah negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.

 Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang, Dwi Prasetyo Rini, menjelaskan bahwa ekspor perdana ini menjadi bukti bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk memasuki pasar internasional. Dwi juga menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian dan lembaga dalam mendukung UMKM agar dapat menembus pasar luar negeri.

Pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan yang mendukung ekspor UMKM, terutama melalui penyuluhan dan program pelatihan untuk mempersiapkan pelaku UMKM agar lebih siap bersaing di pasar global. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM Indonesia diharapkan dapat lebih mudah menjangkau pasar internasional tanpa terbatas oleh jarak atau waktu.

Kolaborasi internasional yang dilakukan Indonesia dengan Singapura dalam pengembangan UMKM menjadi langkah strategis dalam mendukung ekspor produk-produk lokal ke pasar global. Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan kerjasama yang erat antara pemerintah, pelaku UMKM, dan sektor swasta, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kontribusi ekspor UMKM dan memperkuat perekonomian nasional di kancah internasional.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa UMKM Indonesia terus berkembang, berinovasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar yang semakin kompetitif. Agar UMKM dapat bersaing di pasar global, para pelaku UMKM perlu terus berinovasi dalam produk dan proses bisnis serta memanfaatkan peluang kerja sama internasional yang ada.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media

Oleh: Nurul Janida )*

Kunjungan Presiden Republik Indonesia (RI) ke-8, Prabowo Subianto, ke China dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menjadi sorotan utama dalam diplomasi internasional Indonesia. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin proaktif dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara besar dunia. Lawatan ini bukan hanya mempererat hubungan bilateral dengan China dan AS, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Indonesia dalam memainkan peran penting dalam percaturan geopolitik global.

Kunjungan Presiden Prabowo ke China, sebagai negara sahabat pertama yang dikunjungi, memiliki makna yang mendalam. Kunjungan ini tidak hanya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra strategis, tetapi juga mencerminkan pengakuan China terhadap Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan Asia-Pasifik. China, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, tentu memiliki kepentingan besar dalam menjalin hubungan erat dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan potensi pasar besar dan sumber daya alam melimpah.

Pada saat yang sama, kunjungan ke Amerika Serikat memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting dalam percaturan politik dan ekonomi global. Dalam hubungan internasional, AS memiliki peran yang sangat signifikan sebagai kekuatan superpower dengan pengaruh yang luas di berbagai sektor, dari ekonomi hingga militer. Indonesia, dengan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kerja sama strategis, semakin diperhitungkan dalam forum internasional.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa kedua kunjungan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan global. Fredy Buhama Lumban Tobing, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mengatakan kedekatan Indonesia dengan China, yang merupakan negara sahabat pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo, menunjukkan posisi strategis Indonesia di peta geopolitik dunia. Penguatan hubungan dengan China, yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia, diharapkan dapat mendorong peningkatan perdagangan dan investasi.

Tidak kalah pentingnya, kunjungan ke AS juga memiliki dampak yang signifikan. AS selama ini dikenal sebagai mitra ekonomi utama Indonesia di kawasan Amerika dan memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Indonesia. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan teknologi. AS juga membuka peluang besar bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk unggulan dan memperluas investasi di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, lawatan Presiden Prabowo ke kedua negara besar ini mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang semakin aktif dan proaktif. Indonesia tidak hanya berfokus pada hubungan dengan negara-negara besar, tetapi juga berusaha memainkan peran yang lebih besar di kancah internasional dengan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan negara maju.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa kunjungan ini menjadi bukti konkret dari peran Indonesia yang semakin dihormati di dunia internasional. Indonesia, dengan kebijakan luar negeri yang mengutamakan hubungan baik dan kerjasama strategis, semakin dipandang sebagai negara yang dapat menjadi jembatan antara negara-negara berkembang dan negara maju. Hal ini sesuai dengan prinsip good neighbor policy yang diusung oleh Indonesia, yang mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

Kunjungan ini juga memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Dalam bidang perdagangan, hubungan yang semakin erat dengan China membuka peluang untuk peningkatan ekspor barang-barang Indonesia ke pasar terbesar kedua di dunia. Selain itu, China juga merupakan salah satu negara yang memiliki investasi besar di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan energi.

Sementara itu, hubungan Indonesia dengan AS, yang telah terjalin sejak lama, juga terus berkembang. AS merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Kunjungan Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor strategis seperti teknologi, manufaktur, dan pertahanan. Selain itu, AS juga berperan penting dalam membantu Indonesia dalam hal bantuan pembangunan dan pemecahan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan pandemi.

Di sisi lain, kunjungan Presiden Prabowo juga memberikan sinyal positif kepada investor global. Indonesia, dengan kestabilan politik dan kebijakan ekonomi yang terus berkembang, semakin menjadi tujuan investasi yang menarik. Hal ini diperkuat oleh kemajuan yang dicapai Indonesia dalam berbagai sektor, mulai dari sektor digital, energi terbarukan, hingga infrastruktur.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun dialog antara negara-negara besar dan negara-negara berkembang. Kunjungan Presiden Prabowo ke China dan AS mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin yang mampu menjalin hubungan dengan negara-negara besar sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara berkembang.

Dalam jangka panjang, hubungan yang semakin erat dengan China dan AS akan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat daya saing di pasar global dan meningkatkan posisi tawar di forum internasional.

Sebagai penutup, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China dan AS menandai dimulainya babak baru dalam diplomasi Indonesia. Dengan kebijakan luar negeri yang lebih proaktif dan jangkauan hubungan yang semakin luas, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang-peluang baru di dunia internasional. Kunjungan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di kancah geopolitik, tetapi juga membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh: Nurul Janida )*

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang untuk kemajuan Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi dunia internasional mengenai stabilitas dan potensi ekonomi negara.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah yang terlibat dalam proyek strategis ini. Salah satu hal yang ditekankan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, yakni terkait pentingnya koordinasi intensif antara Kementerian PUPR dan Otorita IKN dalam memastikan kelancaran pembangunan.

Diana menjelaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada anggaran dari APBN, tetapi juga melibatkan investasi swasta yang melalui peran penting Otorita IKN. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor untuk melanjutkan komitmen mereka dalam proyek IKN adalah hal yang sangat penting.

Meski fokus pemerintah bisa berubah seiring waktu, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai rencana. Hal ini sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan agar pembangunan IKN dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Salah satu alasan utama di balik komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, menciptakan kota yang lebih modern, ramah lingkungan, dan mampu menjadi simbol peradaban masa depan Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki instruksi khusus untuk membangun gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Tujuannya agar lembaga-lembaga negara dapat beroperasi lebih efisien setelah pemindahan IKN. Walaupun rencana pembangunan ini masih dalam tahap persiapan, diperkirakan pembangunan gedung tersebut akan dimulai pada tahun 2025, dengan target penyelesaian pada 2028.

Dalam perencanaan pembangunan IKN, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penerapan teknologi tinggi dan keberlanjutan. IKN dirancang sebagai kota yang pintar, dengan sistem infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan. Ini mencakup penggunaan energi terbarukan, sistem transportasi yang terintegrasi dengan baik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, pembangunan IKN juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di luar Pulau Jawa. Selama ini, sebagian besar sektor pekerjaan dan industri terpusat di Jakarta, sementara daerah lain masih tertinggal dalam hal pembangunan ekonomi. IKN dapat menarik investasi yang akan menciptakan peluang pekerjaan bagi warga setempat, sekaligus mendorong sektor-sektor seperti pariwisata, industri kreatif, dan teknologi.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pembangunan kawasan bisnis bukan menjadi prioritas utama. Fokus pembangunan lebih ditekankan pada ekosistem legislatif dan yudikatif yang menjadi pilar utama untuk mendukung pemerintahan yang efisien di IKN. Pentingnya penciptaan infrastruktur yang menunjang fungsi negara, serta memastikan bahwa proyek ini akan memberikan manfaat langsung bagi operasional pemerintahan di masa depan.

Pernyataan tersebut berguna untuk melanjutkan proyek IKN dalam konteks menciptakan rasa aman dan nyaman bagi investor domestik dan internasional. Pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan keyakinan dari investor bahwa Indonesia memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang cukup untuk menjamin keberlanjutan proyek tersebut. Dengan adanya kepastian dari investor akan lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor yang ada di sekitar IKN.

Selain itu, pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan anggaran negara, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta yang dapat membawa keahlian, teknologi, dan sumber daya tambahan. Pendekatan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di IKN.

Ini adalah langkah strategis untuk memfasilitasi arus masuk modal dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan infrastruktur yang terintegrasi dan kualitas hidup yang lebih baik, IKN akan menarik perhatian investor global yang ingin berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat.

Secara keseluruhan, komitmen Presiden Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah langkah strategis yang tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi Kalimantan Timur, tetapi juga bagi seluruh Indonesia. Pembangunan IKN diharapkan dapat menciptakan sebuah kota yang modern, ramah lingkungan, dan menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan yang baru. Komitmen ini menjadi bukti nyata dari visi kepemimpinan Presiden Prabowo yang ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih berdaya saing di kancah global.

Dengan segala tantangan yang ada, keberlanjutan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti bahwa Indonesia siap menghadapi masa depan dengan keyakinan dan tekad yang kuat.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh : Gema Iva Kirana )*

Pilkada 2024 yang akan digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia, dihadapkan dengan tantangan besar terkait praktik politik uang. Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan dan penindakan, kenyataannya praktik ini masih saja mengintai demokrasi kita.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih sadar dan aktif dalam melawan politik uang agar demokrasi Indonesia tetap bersih dan terhindar dari manipulasi. Keberanian untuk menolak politik uang harus datang dari kita semua sebagai pemilih yang bijak.

Direktur Urusan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag) Adib, mengatakan politik uang jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dalam ajaran Islam, politik uang termasuk suap yang sangat dilarang. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang memberikan suap serta yang menerima suap. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pengaruh negatif dari praktik politik uang.

Adib mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin secara jujur tanpa menghalalkan segala cara. Pemimpin yang dipilih melalui politik uang, pada akhirnya akan merusak integritas bangsa dan menciptakan pemimpin yang tidak amanah. Oleh karena itu, Adib menekankan pentingnya menjaga Pilkada agar berlangsung bersih dari politik uang. Sebab, sesuatu yang baik harus diperoleh dengan cara yang baik.

Politik uang dalam Pilkada bukan hanya soal pemberian uang tunai, tetapi juga kini mulai beralih ke metode digital. Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam sebuah diskusi mengungkapkan keprihatinannya terkait potensi peralihan politik uang yang tidak lagi hanya menggunakan uang tunai, tetapi sudah melibatkan sistem digital.

Penggunaan uang digital ini, tentu saja lebih sulit untuk diawasi karena sering kali dilakukan secara pribadi. Tanpa adanya laporan yang jelas, pengawasan menjadi tidak maksimal. Di sinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Agus menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi politik uang, termasuk melalui metode digital. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, yang memerlukan informasi awal baik dari laporan masyarakat atau temuan yang akan ditindaklanjuti.

Selain itu, politik uang juga sangat berpotensi terjadi pada masa-masa kritis menjelang pemungutan suara, seperti masa kampanye dan masa tenang. Bawaslu Bali juga sudah melakukan pengawasan terhadap Pilkada di berbagai wilayah, termasuk pemilihan gubernur, bupati, hingga wali kota.

Agus menegaskan, pengawasan harus dilakukan dengan penuh ketelitian, terutama selama tiga hari masa tenang, yaitu 24-26 November 2024. Pada masa ini, segala bentuk politik uang, baik yang melibatkan uang tunai atau digital, harus benar-benar diawasi agar tidak merusak integritas demokrasi.

Tidak hanya di Bali, daerah lain juga menunjukkan komitmen yang sama dalam mencegah politik uang. Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, misalnya, pemerintah setempat menerapkan kebijakan jam malam untuk meminimalisir terjadinya politik uang.

Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapatta, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Tujuannya adalah untuk menjaga integritas Pilkada di Kabupaten Sigi agar dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Selama 14 hari hingga selesai Pilkada 2024, jam malam diterapkan di setiap desa, dimulai pukul 22.00 hingga 06.00 WITA. Pembatasan akses ini dimaksudkan untuk mencegah pergerakan orang yang diduga melakukan politik uang atau pembagian sembako. Setiap desa juga diinstruksikan untuk memberlakukan portal atau pembatasan keluar masuk pada malam hari, khususnya mendekati hari pemungutan suara.

Irwan menekankan pentingnya koordinasi dengan aparat keamanan setempat, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk melakukan pengawasan secara preventif dan represif jika ditemukan adanya indikasi praktik politik uang.

Irwan berharap, masyarakat dapat mendukung langkah ini dengan turut serta dalam mengawasi dan melaporkan jika ada tindakan yang mencurigakan. Langkah-langkah pencegahan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran Pilkada dan memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan keinginan rakyat yang sebenarnya. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik curang dalam Pilkada yang seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang amanah.

Namun, upaya melawan politik uang ini tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga pengawas pemilu saja. Masyarakat harus turut serta dalam menjaga integritas Pilkada dengan menolak segala bentuk politik uang.

Pemilih yang sadar akan pentingnya demokrasi yang bersih akan lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin. Mereka akan memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang jelas, bukan berdasarkan pemberian uang atau fasilitas lainnya.

Penting untuk diingat bahwa politik uang tidak hanya merugikan individu yang menerima atau memberi uang, tetapi juga merusak sistem demokrasi kita secara keseluruhan. Politik uang menciptakan ketidakadilan dan menghilangkan kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki sumber daya untuk menyuap pemilih.

Oleh karena itu, semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu, harus bekerja sama untuk memastikan Pilkada 2024 bebas dari politik uang. Kita, sebagai masyarakat Indonesia, harus menjadi penjaga demokrasi. Keberanian kita untuk menolak politik uang, baik yang berupa uang tunai maupun digital, akan menentukan masa depan bangsa.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute