Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus diperkuat sebagai fondasi layanan kesehatan primer nasional hingga ke tingkat daerah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan optimisme mampu mencapai target cakupan 46 persen pada 2026, seiring hasil evaluasi pelaksanaan Program CKG 2025 dan meningkatnya peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan preventif.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025, Program CKG telah diikuti oleh 70,8 juta orang atau sekitar 24,9 persen dari total populasi Indonesia.

“Proporsi penerima pemeriksaan kesehatan gratis pada semua kelompok usia sebesar 46 persen dari total penduduk,” ujar Aji Muhawarman,

Menurut Aji, capaian CKG pada tahun pertama merupakan pencapaian terbesar dalam sistem kesehatan nasional karena untuk pertama kalinya pemerintah menyediakan program pemeriksaan kesehatan yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Penyelenggaraan CKG masih berfokus pada pelayanan di puskesmas dan belum secara masif menjangkau masyarakat yang tidak berkunjung ke puskesmas,” kata Aji.

Ke depan, Kemenkes akan memperluas sosialisasi CKG, memperkuat layanan di luar gedung, serta mengintegrasikan tindak lanjut layanan dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
“Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kemenkes menyusun tata laksana CKG yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga peserta JKN dapat memperoleh layanan lanjutan tanpa kendala finansial,” kata Aji.

Pada daerah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menunjukkan hasil signifikan. Dinas Kesehatan setempat mengoptimalkan peran 14 puskesmas untuk memperluas jangkauan Program CKG. Hasilnya, sebanyak 103.028 jiwa atau 40,96 persen dari total penduduk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis sepanjang 2025, melampaui target nasional sebesar 36 persen.

Administrator Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kolaka, Rahmatiah menegaskan bahwa penguatan layanan tingkat pertama dan strategi jemput bola menjadi kunci keberhasilan.

“Kami terus mengoptimalkan layanan kesehatan, baik di puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya. Saat ini ada 14 puskesmas di Kabupaten Kolaka yang aktif melayani PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terjangkau,” ujarnya.

Layanan CKG di Kolaka mencakup pemeriksaan gula darah, kesehatan jiwa, skrining paru-paru, pengukuran lingkar perut, status gizi, hingga pemeriksaan telinga dan mata.

“PKG sangat penting untuk mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak dini. Jika risiko ditemukan lebih awal, kita bisa melakukan pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi komplikasi yang lebih parah,” katanya.

Sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi efektif di daerah diharapkan memperkuat CKG sebagai instrumen utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Ketidakpastian ekonomi global yang terus berlanjut menuntut setiap negara untuk memiliki strategi kebijakan yang adaptif, terkoordinasi, dan berorientasi jangka panjang. Gejolak geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta dinamika suku bunga global menjadi faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian nasional. Dalam konteks tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Indonesia mengambil peran strategis dengan memperkuat koordinasi fiskal dan moneter sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Danantara hadir sebagai simpul koordinasi yang menjembatani berbagai pemangku kepentingan kebijakan ekonomi. Melalui forum koordinasi lintas lembaga, Danantara mendorong dialog yang intensif antara pembuat kebijakan fiskal dan moneter agar setiap langkah strategis dapat saling menguatkan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan global yang bersifat multidimensi dan bergerak cepat, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang terukur dan terpadu.

Danantara Indonesia memproyeksikan kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi penopang utama perekonomian nasional pada 2026. Dalam laporan Danantara Economic Outlook 2026, arah kebijakan pemerintah mulai bergeser dari fase penyesuaian dan pengetatan menuju strategi yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Sepanjang 2025, perekonomian Indonesia berada dalam fase konsolidasi akibat reprioritisasi anggaran, pengetatan likuiditas, serta transisi kebijakan di bawah pemerintahan baru. Kondisi tersebut sempat menekan pertumbuhan kredit dan konsumsi rumah tangga. Namun, memasuki paruh kedua 2025, berbagai indikator mulai menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Danantara menilai perubahan arah kebijakan fiskal akan menjadi salah satu katalis terpenting pada 2026, terutama melalui percepatan belanja negara dan penguatan permintaan domestik. Kebijakan fiskal diperkirakan akan beralih menjadi pro-pertumbuhan, didukung oleh eksekusi yang lebih kuat serta program-program unggulan yang memperkuat permintaan domestik.

Salah satu faktor yang dinilai berperan besar adalah semakin solidnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai tidak hanya mempercepat penyaluran belanja pemerintah, tetapi juga menciptakan dorongan permintaan yang lebih konsisten bagi perekonomian sepanjang 2026.

Di sisi moneter, Danantara melihat dampak pelonggaran kebijakan Bank Indonesia yang dilakukan sepanjang 2025 belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas ekonomi. Pemangkasan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 125 basis poin diperkirakan baru akan memberikan efek yang lebih nyata terhadap pertumbuhan kredit dan kegiatan usaha pada tahun depan.

BPI Danantara Indonesia bersiap melakukan reformasi besar-besaran terhadap perusahan BUMN pada 2026, termasuk bank-bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut Danantara, perbankan BUMN yang lebih sehat akan mengurangi kebocoran anggaran negara, sementara peningkatan dividen berkontribusi memperkuat posisi fiskal.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan Danantara telah menyiapkan sejumlah langkah reformasi dengan menajamkan fokus bisnis masing-masing bank, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengambilan keputusan dan penyaluran pembiayaan.

Rosan mencontohkan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan diperkuat untuk fokus melayani segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ritel, dengan dukungan teknologi sebagai faktor utama.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (UNDIP), Firmansyah, mengatakan potensi terbesar Danantara tidak berasal dari ekspansi tenaga kerja atau peningkatan belanja jangka pendek. Menurutnya, kontribusi utama Danantara justru terletak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi melalui investasi jangka panjang yang terarah.

Firmansyah menjelaskan, Danantara dirancang sebagai platform investasi strategis, bukan sekadar instrumen penyaluran belanja. Fokus utamanya adalah mendorong proyek-proyek yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi nasional secara berkelanjutan. Potensi terbesar Danantara itu bukan dari menambah tenaga kerja atau belanja sesaat, tetapi dari peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Firman mengatakan terdapat tiga mekanisme utama yang menjadi sumber kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi. Mekanisme pertama adalah investasi produktif jangka panjang, terutama pada sektor infrastruktur strategis, industri pengolahan, energi, dan pangan. Sebagai platform investasi jangka panjang, Danantara bukan sekadar menghimpun dana lalu membelanjakannya. Dana tersebut diarahkan ke proyek-proyek strategis, seperti infrastruktur, industri pengolahan, energi, dan pangan.

Menurut Firman, penguatan industri pengolahan memiliki efek pengganda yang besar bagi perekonomian. Selain itu, investasi pada teknologi dan logistik juga dinilai krusial, mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang diinisiasi Danantara mencerminkan komitmen untuk menjaga fondasi ekonomi nasional tetap kokoh. Tantangan global yang kompleks membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak terfragmentasi, melainkan saling terhubung dan saling memperkuat. Dengan sinergi yang solid, kebijakan ekonomi dapat lebih efektif dalam meredam guncangan eksternal sekaligus memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan global.

Konsistensi dalam menjaga koordinasi ini menjadi kunci. Dinamika global akan terus berubah, dan respons kebijakan harus senantiasa diperbarui berdasarkan data dan analisis yang komprehensif. Melalui peran strategis Danantara, koordinasi fiskal dan moneter diharapkan tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap krisis, tetapi juga menjadi kerangka kerja berkelanjutan dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tingkat global.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh Marliana Tarigan )*

Pembentukan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) nasional menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Di era ketidakpastian ekonomi dunia, negara tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan fiskal dan moneter konvensional. Diperlukan instrumen investasi negara yang kuat, profesional, dan berorientasi jangka panjang untuk memastikan kekayaan nasional dapat dikelola secara optimal. Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, sekaligus menjadi simbol transformasi baru dalam pengelolaan aset dan investasi strategis Indonesia.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa Danantara dibentuk pemerintah sebagai lengan investasi strategis negara yang memiliki peran lebih luas dibandingkan sekadar pengelola dana. Danantara tidak hanya mengatur portofolio investasi, tetapi juga mengoperasikan investasi secara aktif, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara, dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih progresif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

Lebih jauh, Rosan menekankan bahwa Danantara dirancang sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional. Mandat utama Danantara adalah mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tercipta sinergi yang lebih kuat antarentitas usaha negara. Indonesia memiliki lebih dari seribu entitas BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak di berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan, energi, infrastruktur, hingga telekomunikasi. Skala besar ini merupakan potensi luar biasa yang selama ini belum sepenuhnya dimaksimalkan akibat fragmentasi pengelolaan dan kurangnya koordinasi lintas sektor.

Melalui konsolidasi tersebut, Danantara diharapkan mampu memperbesar nilai aset negara dan memastikan setiap keputusan investasi dijalankan secara terintegrasi, profesional, serta berorientasi jangka panjang. Dengan tata kelola yang lebih terpusat dan berbasis prinsip kehati-hatian, Danantara berpotensi menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan daya saing BUMN, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan yang berkelanjutan.

Salah satu aspek penting yang disoroti Rosan adalah perubahan mekanisme pengelolaan dividen BUMN. Dividen yang sebelumnya langsung disetorkan ke Kementerian Keuangan kini dapat dikelola secara lebih prudens oleh Danantara. Dana tersebut kemudian diinvestasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan kinerja BUMN sekaligus menopang masa depan perekonomian nasional. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang pemerintah dalam mengelola keuangan negara, di mana dividen tidak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan fiskal, tetapi juga sebagai modal strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Peran Danantara semakin krusial dalam mendorong kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 28–29 persen. Dengan pengelolaan investasi yang lebih terarah dan terintegrasi, Danantara diharapkan mampu meningkatkan porsi investasi berkualitas yang berdampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan transformasi struktural ekonomi. Fokus pada sektor-sektor strategis, termasuk energi bersih dan terbarukan, menunjukkan bahwa Danantara tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga selaras dengan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan target net zero emission.

Dari sudut pandang analis, kehadiran Danantara juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan investor global. Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo, menilai bahwa momentum kehadiran Danantara dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, sangat penting untuk menjelaskan arah kebijakan ekonomi Indonesia kepada dunia. Menurutnya, kemampuan Danantara dalam mengelola modal negara dalam skala besar menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan para investor global untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dradjad memandang WEF 2026 sebagai panggung strategis bagi Danantara untuk menjelaskan kepada para pemimpin dunia dan inovator teknologi mengenai iklim bisnis yang ingin dibangun Indonesia melalui SWF nasional ini. Kejelasan visi, transparansi tata kelola, serta konsistensi kebijakan akan menjadi faktor penentu dalam menarik minat investasi global. Dengan komunikasi yang tepat dan terukur, Danantara berpotensi menjadi jangkar kepercayaan yang memperkuat persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Pandangan optimistis juga disampaikan oleh Menteri Perdagangan periode 2011–2014, Gita Wirjawan. Ia menilai kehadiran Danantara Indonesia dalam forum global seperti WEF berpotensi menjadi magnet bagi pelaku ekonomi dan bisnis dunia. Posisi Danantara sebagai pengelola investasi negara dengan mandat strategis dan skala pengelolaan yang besar memberikan daya tarik tersendiri bagi investor global yang ingin memahami peluang ekonomi Indonesia secara langsung. Menurut Gita, forum internasional tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang membangun jejaring ekonomi global yang saling menguntungkan.

Keberadaan Danantara sebagai alokator modal negara memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia siap berkolaborasi secara setara dengan berbagai institusi dan pelaku ekonomi internasional. Hal akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global dan membentuk persepsi bahwa Indonesia bisa menjadi mitra strategis jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, kepemimpinan yang profesional, serta visi jangka panjang yang jelas, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi pilar utama transformasi ekonomi Indonesia dan mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta, Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui berbagai instrumen strategis yang adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan domestik. Salah satu langkah yang dinilai krusial dalam strategi ekonomi tahun 2026 adalah penguatan peran Danantara sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Kehadiran Danantara diposisikan tidak hanya sebagai lembaga pengelola aset, tetapi juga sebagai motor penggerak nilai tambah ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan dalam kerangka kebijakan ekonomi 2026, Danantara diarahkan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara profesional, transparan, dan berorientasi jangka panjang. Optimalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan aset strategis negara, memperkuat neraca fiskal, serta membuka ruang pembiayaan baru bagi proyek-proyek prioritas pemerintah. Dengan tata kelola yang kuat, Danantara menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset strategis, memperkuat kondisi fiskal nasional, serta menciptakan sumber pembiayaan baru bagi program prioritas pemerintah” ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa peran Danantara sangat strategis dalam mendorong investasi, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap perekonomian. Melalui pengelolaan portofolio yang terukur dan selektif, Danantara dapat menjadi katalis dalam menarik investasi swasta, baik domestik maupun asing, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Sinergi dengan BUMN dan pelaku usaha lainnya juga menjadi fokus untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.

Guru Besar FEB Undip, Firmansyah mengatakan selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Danantara juga diharapkan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi pada sektor infrastruktur, energi, industri pengolahan, dan ekonomi hijau menjadi prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.

“Dengan pendekatan berbasis nilai tambah dan keberlanjutan, Danantara diharapkan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan” katanya.

Danantara diharapkan berperan dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan. Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat regulasi, pengawasan, dan akuntabilitas Danantara agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan kolaborasi lintas sektor, Danantara diyakini mampu menjadi pilar utama strategi ekonomi pemerintah tahun 2026, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional

Jakarta – Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, menegaskan bahwa pemerintah menempatkan Danantara dan program Asta Cita menjadi instrumen strategis untuk membebaskan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) sekaligus mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

Program Asta Cita dinilai menjadi flagship dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan dirancang untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Eka menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional saat ini bertumpu pada trisula pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan serta pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Danantara mendorong investasi pada sektor prioritas dengan multiplier effect tinggi,” ungkap Eka.

Eka menilai, Danantara diproyeksikan menjadi katalis utama penguatan struktur ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor-sektor strategis.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Bappenas, Ibnu Yahya, yang menyoroti tantangan struktural ekonomi nasional.

“Danantara harus diarahkan untuk meningkatkan kompleksitas produk, tidak hanya di tambang tapi juga produk bernilai tambah tinggi,” jelasnya.

Bappenas sendiri menargetkan porsi industri manufaktur meningkat dari 21,9 persen menjadi 28 persen pada tahap pertama RPJPN, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk berpendapatan menengah.

Sementara itu, dari perspektif kebijakan makro 2026, Danantara memandang bahwa sinergi fiskal, moneter, dan peran Danantara menjadi trisula ekonomi utama dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat.

Kebijakan fiskal dinilai memberikan dampak paling nyata dengan orientasi pro-growth dan penghapusan hambatan administratif agar pencairan anggaran berjalan lebih cepat.

Program prioritas Makan Bergizi Gratis, misalnya, dengan percepatan pembukaan stasiun makanan di berbagai wilayah, dinilai mampu memastikan dorongan sisi permintaan yang lebih konsisten pada 2026.

Dari sisi moneter, dampak penurunan suku bunga sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 diperkirakan mulai terasa penuh pada tahun berikutnya.

“Permintaan pinjaman modal kerja, khususnya, diperkirakan akan pulih seiring dengan aktivitas bisnis yang diperbarui dan biaya operasional terkait,” sebagaimana tertulis dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026.

Danantara juga menegaskan perannya sebagai katalis domestik, baik melalui penyebaran modal awal oleh Danantara Investment Management (DIM) maupun optimalisasi BUMN oleh Danantara Asset Management (DAM).

Hal ini merupakan pertanda yang menjanjikan, karena model yang dipimpin investasi merupakan jalan teraman bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

[w.R]

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan yang semakin positif, seiring dengan mulai teratasinya sejumlah titik rawan yang sebelumnya kerap terdampak parah. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.

Perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi indikator arah kebijakan yang semakin tepat sasaran. Meski tantangan masih ada, tren penanganan ini memberi harapan bahwa risiko banjir di Sumatra dapat ditekan secara berkelanjutan jika konsistensi tetap dijaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah Menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut intstruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Dari pertemuan tersebut, telah terpetakan situasi terkini setelah masa tanggap darurat. Tito mengatakan, ada daerah yang sudah selesai dipulihkan, namun ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat hingga sekitar 10 hari ke depan. 

Tito menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ditandai dengan Kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. 

Kendati demikian, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus. Mantan Kapolri itu menjabarkan, di Provinsi Aceh sebanyak 11 daerah dari 18 kabupaten/kota sudah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih butuh penanganan lanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumut dan Sumbar. 

Tito mengungkapkan, meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana. Ia juga menekankan terkait dengan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan keseluruhan rampung ke pemerintah pusat. 

Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir kembali pulih dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, tahap pemulihan berangsur dilakukan sejak minggu pertama Januari 2026. 

Saat ini sektor kesehatan sudah memasuki tahap ketiga, yakni fase pemulihan. Budi berharap pada akhir Maret 2026 semua fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat pulih Kembali. 

Ia mengatakan, tahapan pemulihan ini merupakan yang paling berat karena langkah akhir memastikan fasilitas kesehatan terdampak kembali beroperasi, seperti alat-alat kesehatan harus dipastikan benar-benar bisa dipakai, alat rumah sakit yang tidak murah, dan alat pendukung operasional kesehatan lainnya yang harus juga diganti. 

Pemulihan rumah sakit menjadi salah satu prioritas pemerintah karena merupakan layanan yang paling vital untuk dapat menyelamatkan korban terdampak. Sejak bencana terjadi banyak fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi. 

Sejak 1 Desember 2025, Kemenkes membentuk Pusat Krisis Kesehatan di tiga provinsi terdampak untuk mendata aset rumah sakit dan Puskesmas. saat ini seluruh 87 RSUD di daerah terdampak bencana mulai dapat beroperasi kembali. 

Kemudian pada minggu kedua Desember 2025, proses pemulihan telah dilakukan 867. Dari angka tersebut, 152 di antaranya terdampak parah. Sekarang tinggal tiga lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara; di Aceh Tenggara, Jambur Laklak; dan di Aceh Timur, Lokop,

Budi menjelaskan, Kemenkes hingga kini telah mengirimkan 4.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 pengungsian tersedia. Relawan kesehatan memang diprioritaskan untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir.

Secara keseluruhan, perkembangan penanganan banjir di Sumatra memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai berjalan lebih solid dan terarah. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan terpadu mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Meski demikian, perhatian terhadap daerah yang masih berada dalam fase penanganan lanjutan tidak boleh berkurang. Ketepatan data, kecepatan respons, dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan pemulihan antarwilayah.

Pemulihan sektor kesehatan dan perumahan harus terus dikawal karena keduanya menyangkut langsung keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Keberhasilan pada dua sektor ini akan menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Ke depan, penanganan banjir di Sumatra perlu diarahkan tidak hanya pada respons darurat dan rehabilitasi, tetapi juga pada upaya mitigasi jangka panjang. Dengan komitmen yang konsisten dan pengawasan yang kuat, arah positif yang telah terlihat saat ini dapat menjadi fondasi pengelolaan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Oleh : Teuku Rasya )*

Aceh, provinsi yang kaya budaya dan sejarah, kembali menjadi sorotan dalam upaya menghadapi tantangan alam dan sosial. Awal 2026, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencanahidrometeorologi. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah operasi modifikasi cuaca sebagai strategi pengendalian curah hujan ekstrem. Upaya ini bertujuan menekan intensitas hujan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus melindungi keselamatan warga. Melalui ratusan sortie penyemaian awan menggunakan bahan seperti Natrium Klorida dan kapur tohor, pemerintah berupaya mengatur kondisi cuaca di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh dan kawasan sekitarnya.

Masyarakat Aceh menyambut positif langkah modifikasi cuaca yang dipimpin oleh BNPB, bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Bagi warga yang masih dalam proses memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dan penuh tanggung jawab dari pemerintah. Dampak langsung dari modifikasi cuaca adalah berkurangnya potensi gangguan hujan ekstrem yang dapat menghambat proses distribusi bantuan, evakuasi, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas, BNPB juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat proses pemulihan.

Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara terus meningkat, sementara intensifikasioperasi modifikasi cuaca (OMC) telah mencapai lebih dari seribu sortie yang tersebar di wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hal ini mencerminkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam upaya memastikan pemulihan pascabanjir berjalan secara komprehensif.

Dalam suasana masyarakat yang bersemangat membangun kembali wilayahnya, kekinian muncul pula komitmen kuat warga Aceh untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Seiring dengan semangat pemulihan itu, warga secara tegas menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang mencoba mengusik ketentraman dan proses rehabilitasi. Pernyataan ini muncul di tengah momentum pemulihan, di mana masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan menolak simbol atau kelompok separatis yang pernah menjadi bagian dari konflik masa lalu. Komunitas masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga persatuan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses membangun kembali kehidupan yang lebih baik di Aceh.

Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka hingga tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005. Sejak itu, dinamika politik Aceh bergerak ke arah yang lebih konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski sesekali simbol dan narasi separatis masih muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat menanggapinya dengan sikap waspada dan penolakan tegas. Bagi warga Aceh, menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan dinilai jauh lebih penting daripada menghidupkan kembali ideologi lama yang berpotensi memecah belah persatuan.

Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan modifikasi cuaca serta penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas dan kemajuan. Masyarakat menilai fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah pun aktif melibatkan warga dalam kegiatan relawan, pembangunan, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif mendapat dukungan luas karena dipahami sebagai bagian penting dari mitigasi bencana di wilayah rawan hujan ekstrem seperti Aceh. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Warga berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu mendorong Aceh bangkit lebih kuat dengan ketahanan sosial dan ekonomi yang semakin solid.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan. Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh

Lebih jauh lagi, sikap warga Aceh yang menolak eksistensi kelompok separatis di tengah pemulihan bencana menandakan kedewasaan politik dan sosial masyarakat setempat. Alih-alih terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka, masyarakat memilih fokus pada aspek-aspek yang membawa kemajuan dan keamanan. Hal ini menggarisbawahi bahwa Aceh saat ini tidak hanya bangkit secara fisik pascabencana, tetapi juga semakin kuat dari segi persatuan dan integritas nasional.

Seiring berjalannya waktu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di Aceh diyakini akan terus berkembang. Kebijakan modifikasi cuaca yang didukung penuh oleh warga, serta penolakan terhadap upaya separatis yang merugikan, menjadi gambaran nyata bagaimana semangat kebangsaan dan kerja sama bisa menjadi fondasi kuat dalam menghadapi masa depan. Aceh tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga tumbuh sebagai simbol ketahanan masyarakat yang bersatu, resilien, dan penuh harapan.

)* Pengamat kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan 197 titik pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Hunian tetap tersebut akan dibangun di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari percepatan pemulihan pascabencana, khususnya bagi korban banjir.

Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap telah dipersiapkan secara menyeluruh. Proses tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga tahapan lelang dan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Ia merinci, dari total 197 titik yang disiapkan, sebanyak 153 titik berada di Aceh, 16 titik di Sumatra Utara, dan 28 titik di Sumatra Barat. Seluruh lokasi tersebut diproyeksikan menjadi kawasan hunian tetap yang bersifat permanen, bukan sekadar hunian sementara.

Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana seperti banjir, tsunami, dan longsor. Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi hunian harus dekat dengan pusat aktivitas dan ekosistem kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi pembangunan, Maruarar mendorong percepatan proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap di berbagai titik tersebut dapat mulai dilaksanakan pada Februari 2026.

Selain aspek teknis, pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional dalam penanganan pascabencana. Menurut Maruarar, keseragaman data menjadi kunci agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian tetap berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian PKP per 9 Januari 2026, jumlah rumah terdampak bencana di wilayah Sumatra mencapai sekitar 189.308 unit. Kondisi tersebut menjadi dasar percepatan pembangunan hunian tetap agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah yang aman, layak, dan mendukung keberlanjutan kehidupan sosial serta ekonomi. #

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 197 titik lokasi yang akan digunakan untuk relokasi sekaligus pembangunan hunian tetap di tiga provinsi tersebut.

Maruarar menyampaikan, percepatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

“Kami bergerak cepat dan telah mengusulkan sejumlah titik lokasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk pembangunan hunian tetap,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, khusus di Aceh, total lahan relokasi yang diusulkan seluas 473,09 hektare tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 titik lahan telah melalui proses verifikasi lapangan dan dinyatakan layak untuk segera dibangun.

“Khusus untuk Aceh, kami mengusulkan 153 titik lahan relokasi dengan total luas 473,09 hektare dan daya tampung mencapai lebih dari 28 ribu unit rumah. Dari jumlah itu, sebagian telah diverifikasi dan dinyatakan layak,” jelasnya.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian tetap tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus aman dari potensi bencana.

“Lokasinya harus aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan sumber kehidupan masyarakat, seperti lahan pertanian, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” tegas Maruarar.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengatakan pendataan kerusakan rumah menjadi fondasi utama percepatan pemulihan pascabencana.

“Kunci percepatan bantuan ada pada data yang jelas, mana rumah rusak ringan, sedang, dan berat di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Mendagri.

Lanjut Tito, Presiden memberikan perhatian besar agar layanan dasar masyarakat segera pulih, khususnya bagi warga dengan rumah rusak ringan dan sedang. Pemerintah telah menyiapkan skema bantuan berupa kompensasi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rusak sedang.

“Bantuan ini diharapkan bisa segera dimanfaatkan agar warga mulai beres-beres dan kembali beraktivitas,” kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Untuk rumah rusak berat atau hilang, pemerintah memprioritaskan relokasi permanen melalui pembangunan hunian tetap huntap. Selama proses tersebut, masyarakat difasilitasi hunian sementara dan Dana Tunggu Hunian (DTH).

JAKARTA — Pemerintah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Program ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, yang menilai kehadiran Sekolah Rakyat selaras dengan agenda besar pembangunan manusia di bawah payung Asta Cita pemerintah.

Rini mengatakan, Sekolah Rakyat tidak sekadar menghadirkan layanan pendidikan gratis, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang menyentuh seluruh kebutuhan dasar pelajar. Mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga penguatan karakter. Menurut dia, pendekatan ini sejalan dengan berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Perumahan Rakyat.

“Ini merupakan program Bapak Presiden untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dan rakyat, masyarakat akan semakin merasakan peningkatan kesejahteraan,” ujar Rini.

Ia menambahkan, meskipun Sekolah Rakyat berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, pelaksanaan program melibatkan kerja lintas kementerian dan lembaga. Kementerian PANRB, kata Rini, berperan memastikan tata kelola, kebutuhan SDM, serta penerapan prinsip sistem merit berjalan secara konsisten guna menjamin keberlanjutan program.

“Inilah semangat reformasi birokrasi yang kita dorong, yaitu birokrasi yang bekerja bersama, melampaui sekat organisasi, dan tidak terjebak pada ego sektoral,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai peresmian Sekolah Rakyat sebagai momentum penting yang menegaskan kehadiran negara dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan. Ia menyebutkan, sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA telah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Hari ini bukan hanya peresmian Sekolah Rakyat, tetapi momentum bagi kita semua bahwa negara hadir, pemerintah hadir,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi paling sulit. Pemerintah tetap melanjutkan implementasi Sekolah Rakyat meski pada awalnya sempat menuai keraguan dari sejumlah pihak. Prasetyo memastikan bahwa program tersebut berjalan bersamaan dengan upaya memperkuat sekolah reguler.

“Tahun ini kita targetkan renovasi minimal 60.000 sekolah. Guru-guru juga terus kita perbaiki kualitasnya, fasilitas pembelajaran pun kita tingkatkan,” kata Prasetyo.

Selain itu, pemerintah telah mendistribusikan 288.000 panel interaktif ke sekolah-sekolah pada 2025 sebagai bagian dari modernisasi sarana pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi kita benahi, pangan kita amankan, dan pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa,” ujarnya.