Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan akselerasi nyata denganberdirinya 17.060 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi. Capaian ini menandai keseriusan negara dalam memastikan akses gizi yang meratahingga ke pelosok daerah, tanpa terkecuali.

Sebaran SPPG yang kian meluas menjadi indikator bahwa kebijakan gizi tidak lagiterpusat di wilayah perkotaan. MBG kini menjelma sebagai program strategis yang menjangkau kelompok rentan dan memperkuat fondasi kualitas sumber dayamanusia Indonesia sejak dini.

Jumlah capaian SPPG itu ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan layanan MBG meningkatjauh lebih cepat dari perkiraan awal. Sebanyak 17.060 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia itu telah menyasar ke 49 juta penerima manfaat. 

Dadan bahkan yakin pada pekan kedua Desember 2025, jumlah peneriman manfaatMBG bisa mencapai populasi Korea Selatan, yakni sebanyak 51,5 juta jiwa. Kemudian di akhir tahun ditargetkan mencapai 60 juta penerima manfaat.

Dadan menjelaskan, target awal pemerintah pada 2025 sebenarnya hanyamembangun 5.000 SPPG dengan anggaran Rp71 triliun untuk melayani maksimal17,5 juta masyarakat. Namun tingginya antusias publik mendorong PresidenPrabowo Subianto untuk mempercepat perluasan layanan MBG menjadi 82,9 jutapenerima manfaat.

Meski target penuh kemungkinan belum tercapai tahun ini, namun BGN tetapoptimistis mampu melayani minimal 60 juta penerima manfaat hingga akhir tahun2025. Selain itu, lanjut Dadan, ia memperkirakan Pembangunan 20.000 SPPG di wilayah aglomerasi serta sekitar 300 SPPG di daerah terpencil akan rampung pada akhir Desember 2025. 

Dengan percepatan ini, layanan pemenuhan gizi diharapkan semakin merata, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah dengan akses pangan yang terbatas. Program ini menjadi bagian penting strategi pemerintah untuk memperkuatketahanan gizi nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melaluimakanan bergizi yang mudah diakses di seluruh wilayah Indonesia.

Percepatan pembangunan SPPG juga membawa dampak langsung terhadappenguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan yang terus meningkatmendorong keterlibatan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM di daerahsebagai bagian dari rantai pasok MBG. Dengan pola penyerapan bahan bakuberbasis wilayah, program ini tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi, tetapijuga menggerakkan roda perekonomian desa dan mengurangi ketimpangan antaradaerah produsen dan konsumen. MBG secara tidak langsung menciptakan siklusekonomi yang berkelanjutan, di mana manfaatnya tidak berhenti pada penerimamakanan, tetapi juga pada masyarakat yang terlibat dalam proses penyediaannya.

Di sisi lain, perluasan skala program juga bukan hanya sebatas wacana, tetapiterlihat upaya penguatan tata kelola oleh pemerintah agar kualitas layanan tetapterjaga. Mulai dari standar keamanan pangan, distribusi logistik, hingga pengawasanpenggunaan anggaran dilakukan secara ketat dan transparan. 

Dalam mendukung program prioritas pemerintah tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru’yat mengatakan, pembentukan BGN merupakan komitmenpemerintah untuk memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan langsungoleh Masyarakat. Program MBG menyediakan langkah konkret dalam membangungenerasi sehat dan produktif di masa depan. 

Achmad Ru’yat pun menjelaskan bahwa pemerataan distribusi makanan bergizihingga ke pelosok desa harus dijaga agar seluruh lapisan masyarakat, termasukanak-anak dan ibu hamil, mendapatkan manfaatnya. Program ini pun memerlukanpengawasan Bersama dari Masyarakat agar manfaatnya semakin optimal dirasakan.

Keberhasilan MBG tidak semata diukur dari angka penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi nasional. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan mampu menekan angka stunting, gizi buruk, dan berbagaipenyakit akibat kekurangan nutrisi. Anak-anak yang tumbuh dengan asupan giziyang cukup memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal, baiksecara fisik, kognitif, maupun sosial. Dengan demikian, MBG menjadi investasistrategis negara dalam menyiapkan generasi emas Indonesia.

Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan tetap perlu diantisipasisecara serius. Akses geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga perbedaankapasitas daerah menjadi faktor yang harus dikelola dengan pendekatan yang adaptif. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk terus bersinergi, memastikanbahwa standar layanan setara antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. 

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan fondasikebijakan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh daripemerintah, DPR, serta partisipasi aktif masyarakat, MBG berpotensi menjaditonggak penting dalam sejarah kebijakan gizi nasional. Ketika akses terhadapmakanan bergizi benar-benar merata, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosialdi bidang kesehatan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dirasakan hingga ke pelosok negeri.

)* Penulis merupakan Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta — Pemerintah resmi memulai program Sekolah Rakyat Tahap II sebagai kelanjutan dari upaya memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di seluruh Indonesia. Program ini hadir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan inklusif, terukur, dan berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan setelah merampungkan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan Tahap I, Kementerian PU memulai pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II yang tersebar di 104 lokasi di seluruh Indonesia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody.

Dody juga menegaskan bahwa proyek ini merupakan prioritas pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody.

Setiap Sekolah Rakyat Tahap II dibangun secara permanen di atas lahan seluas 5–10 hektare dan akan dilengkapi dengan fasilitas modern, seperti ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan digital, kantin dan dapur sehat, klinik kesehatan siswa, serta berbagai sarana olahraga.

Sementara itu, General Manager PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Departemen Gedung, Bagus Prima Anugerah mengatakan Adhi Karya telah menandatangani kontrak Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Prasarana Strategis.

“Sebagai kontraktor utama, Adhi Karya akan membangun fasilitas pendidikan di enam titik lokasi di Jawa Tengah, tersebar mulai dari Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, dan Sukoharjo hingga Kota Semarang,” ujar Bagus.

“Seluruh bangunan dirancang dengan mengedepankan prinsip sehat, aman, adaptif, serta mendukung pembelajaran modern,” lanjutnya.

Bagus optimistis pekerjaan ini dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat.

“Sebagai perusahaan konstruksi nasional, ADHI Karya menegaskan posisinya sebagai mitra pemerintah dalam membangun infrastruktur yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Bagus.

Dengan dimulainya tahap lanjutan ini, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mendukung pendidikan yang merata dan berkeadilan demi Indonesia yang maju dan sejahtera.

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari Program Sekolah Rakyat Tahap II. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam memastikan seluruh anak Indonesia, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan belajar di lingkungan yang modern, aman, dan sesuai standar pendidikan masa depan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II kini memasuki tahap konstruksi setelah tahap pertama berhasil merampungkan renovasi 165 Sekolah Rakyat Rintisan. Program lanjutan ini mencakup 104 lokasi yang tersebar di berbagai provinsi. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.

“Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai komitmen untuk menghadirkan akses pendidikan yang setara di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Sejumlah daerah telah memulai pembangunan, termasuk Kalimantan Tengah di Kabupaten Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya. Kalimantan Selatan juga menunjukkan progres positif di Banjarbaru, Barito Kuala, dan Tanah Bumbu. Adapun Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang tercepat dalam memenuhi kesiapan lahan serta dokumen teknis, sehingga konstruksi dapat berjalan di Kabupaten Soppeng, Wajo, Barru, Sidrap, Tana Toraja, Bone, Sinjai, Takalar, hingga Kota Makassar.

Menteri Dody menambahkan bahwa pemerintah memastikan pembangunan berlangsung sesuai standar keamanan dan keberlanjutan.

“Semua paket yang telah memasuki tahap konstruksi memenuhi readiness criteria, mulai dari kepastian lahan hingga kelengkapan dokumen tata ruang dan lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, pemenuhan dokumen seperti AMDAL, UKL-UPL, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi bagian krusial untuk menjamin kualitas dan ketepatan pelaksanaan pembangunan.

Program Sekolah Rakyat Tahap II dirancang menampung hingga 112.320 siswa melalui 3.744 rombongan belajar, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap sekolah dibangun di atas lahan 5–10 hektare yang disiapkan pemerintah daerah dan ditargetkan dapat beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027. Fasilitas modern telah dipersiapkan, mulai dari ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, pusat literasi digital, fasilitas olahraga, kantin sehat, hingga klinik kesehatan siswa.

General Manager Departemen Gedung ADHI, Bagus Prima Anugerah, menegaskan dukungan penuh perusahaan terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

“ADHI berkomitmen mendukung percepatan pembangunan fasilitas pendidikan yang berkualitas sebagai kontribusi kami dalam penguatan sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.

Penerapan prinsip bangunan sehat, adaptif, dan efisien energi menjadi fokus utama pembangunan. Dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi pilar utama dalam mencetak generasi muda yang kompeten, berkarakter, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah prioritas yang terus digenjot demi masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan maju.

Oleh : Andhika Pratama

Di berbagai pelosok Indonesia, akses terhadap pendidikan yang layak masih menjadi tantangan besar bagi banyak anak. Jarak yang jauh, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya tenaga pendidik kerap menjadi hambatan utama bagi mereka yang ingin mengenyam pendidikan yang berkualitas. Namun, di tengah berbagai keterbatasan ini, hadir gerakan Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk inovasi sosial yang terus tumbuh dan memberikan harapan baru bagi generasi muda. Sekolah Rakyat menjadi simbol komitmen masyarakat dan para relawan untuk memastikan bahwa hak memperoleh pendidikan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang tinggal di perkotaan, tetapi juga oleh anak-anak dari daerah terpencil yang kerap terpinggirkan.

Konsep Sekolah Rakyat muncul sebagai alternatif pendidikan nonformal yang memadukan semangat gotong royong, kesadaran literasi, dan upaya pemberdayaan komunitas. Kehadirannya semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperluas pemerataan akses pendidikan melalui berbagai program nasional. Sekolah Rakyat tidak menggantikan sekolah formal, tetapi menjadi pelengkap yang memberi ruang belajar tambahan, terutama bagi anak-anak yang masih berjuang dengan berbagai keterbatasan. Banyak komunitas di daerah pedalaman memanfaatkan rumah warga, balai desa, bahkan gubuk sederhana untuk dijadikan ruang belajar. 

Salah satu kekuatan utama Sekolah Rakyat adalah pendekatannya yang sangat humanis dan kontekstual. Para relawan yang datang mengajar bukan hanya berorientasi pada kurikulum, tetapi juga memahami kondisi sosial dan emosional para siswa. Pembelajaran dilakukan dengan metode kreatif, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Anak-anak tidak hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga diajak mengenali potensi daerah mereka, mencintai lingkungan, serta mengembangkan keterampilan hidup. Pendekatan ini membuat proses belajar terasa lebih dekat dengan keseharian mereka, sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Kehadiran Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang berkarakter, siap berkontribusi dalam kemajuan daerah, serta memberikan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita dan memperbaiki standar hidup mereka. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Sekolah Rakyat semakin dikenal luas berkat peran berbagai komunitas dan organisasi sosial yang mendorong gerakan literasi di desa-desa terpencil. Program seperti perpustakaan berjalan, taman baca masyarakat, hingga kelas literasi digital menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan Sekolah Rakyat. Di beberapa wilayah, para penggerak juga menghadirkan pelatihan bagi orang tua dan warga desa agar mereka turut aktif mendampingi anak-anak belajar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi urusan sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.

Selain memberikan manfaat langsung kepada anak-anak, keberadaan Sekolah Rakyat turut memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Banyak warga desa yang kemudian ikut terlibat, baik dengan menyediakan tempat, membantu menyediakan alat tulis, atau ikut hadir dalam kegiatan belajar. Semangat kebersamaan ini menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya rasa percaya diri anak-anak. 

Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanes Walilomenegaskan Program pendidikan ini tidak hanya sekadar menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sejalan dengan kebijakan nasional yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui peningkatan akses pendidikan, diharapkan kualitas hidup masyarakat Papua dapat terangkat secara signifikan, memberikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.

Di sisi lain, kehadiran para relawan dari luar daerah juga membuka wawasan baru bagi anak-anak di pelosok. Mereka bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang datang dengan niat tulus untuk berbagi ilmu. Sering kali, ini menjadi inspirasi besar bagi anak-anak untuk memiliki cita-cita tinggi, percaya bahwa mereka pun mampu meraih masa depan cerah meski tinggal jauh dari pusat kota. Para relawan pun mengaku mendapatkan pengalaman berharga, karena terlibat langsung dalam transformasi kecil namun bermakna yang terjadi di desa-desa.

Pemerintah pun kini semakin menyadari peran penting komunitas pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat. Seiring mendorong pemerataan pendidikan melalui teknologi dan perluasan akses sekolah formal, pemerintah melihat bahwa kolaborasi dengan masyarakat sipil mampu mempercepat peningkatan literasi dasar di daerah 3T.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan hanya tentang menyediakan ruang belajar tambahan, tetapi tentang menghadirkan harapan. Harapan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang di mana mereka tinggal, memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan belajar. Harapan bahwa pendidikan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak dari pelosok menuju masa depan yang lebih cerah. Dan harapan bahwa semangat gotong royong yang menjadi identitas bangsa ini terus hidup melalui gerakan-gerakan sederhana namun penuh makna.

Dengan terus berkembangnya gerakan Sekolah Rakyat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi, masa depan pendidikan Indonesia tampak semakin inklusif. Anak-anak dari desa terpencil kini tidak lagi berdiri di pinggir jalan peradaban, melainkan mulai menapaki jalur yang membawa mereka menuju masa depan. Sekolah Rakyat menjadi bukti bahwa ketika masyarakat, relawan, dan pemerintah bersatu, pintu-pintu harapan dapat terbuka lebar bagi generasi muda negeri ini.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Antonius Googie)*

Pemerintah kembali mengambil langkah strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan dan Guru Sekolah Rakyat tahun 2025. Rekrutmen yang digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) ini bukan sekadar proses seleksi rutin, melainkan bagian dari proyek strategis nasional yang menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi penanggulangan kemiskinan. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat Sekolah Rakyat sebagai institusi pendidikan alternatif yang dirancang untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin, mereka yang putus sekolah, atau berada dalam kondisi sosial yang sulit.

Seleksi ini dibuka pada 3–7 Desember 2025 dan diumumkan secara resmi melalui situs web dan akun Instagram Kemensos RI. Total 3.003 formasi disediakan untuk lima posisi tenaga kependidikan, yaitu Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, dan Tenaga Administrasi. Setiap posisi memiliki peran vital dalam mendukung operasional Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, para pendaftar diwajibkan berusia 20 hingga 50 tahun serta bersedia bekerja dalam sistem shift—bahkan tinggal di asrama tempat mereka bertugas. Hal ini menjadi bagian dari karakteristik Sekolah Rakyat yang mengedepankan pendekatan pendidikan berbasis komunitas dan pembinaan 24 jam terhadap peserta didiknya.

Di sisi lain, Kemensos juga mulai membuka perekrutan PPPK untuk tenaga pendidik yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia. Kebutuhan guru menjadi perhatian penting mengingat banyaknya sekolah baru yang diresmikan pada tahun 2025. Kepala Dinas Sosial Tanjungpinang, Endang Susilawati, membenarkan bahwa proses seleksi guru PPPK tersebut telah berjalan. Ia menuturkan bahwa pendaftaran dibuka pada 3 sampai 7 Desember 2025 dan dilanjutkan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 4–8 Desember 2025 sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu penetapan Nomor Induk PPPK.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Tanjungpinang, Reni Putri, mengungkapkan bahwa sekolahnya masih kekurangan guru untuk tiga mata pelajaran penting—Bahasa Inggris, Seni dan Budaya, serta Pendidikan Agama Islam (PAI)—sejak peresmian sekolah tersebut pada September 2025. Ia telah mengajukan permohonan kepada Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar kebutuhan tenaga pengajar tersebut dapat segera dipenuhi. Meski sementara ini kebutuhan tersebut ditopang oleh guru-guru lokal yang bersedia membantu, Reni berharap agar rekrutmen PPPK tahun ini mampu mengisi kekosongan tersebut secara permanen. Menurutnya, keberadaan guru-guru baru akan memperkuat kapasitas Sekolah Rakyat dalam menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Langkah Kemensos dalam meningkatkan kualitas guru juga ditunjukkan melalui penyelenggaraan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tahap II yang dibuka oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada 6 Desember 2025. Pelatihan ini diikuti 66 peserta dari Sekolah Rakyat tahap IC dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam arahannya, Gus Ipul menekankan pentingnya kepemimpinan humanis dalam mengelola sekolah—sebuah model kepemimpinan yang mengedepankan kedekatan, empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi seluruh warga sekolah.

Ia menjelaskan bahwa seluruh peserta pelatihan pada dasarnya telah menjabat sebagai Kepala Sekolah setelah melewati seleksi administrasi dan substansi. Namun, penguatan kapasitas tetap dipandang mutlak diperlukan berdasarkan Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 Pasal 14. Para peserta menerima berbagai materi penting, mulai dari pembelajaran mendalam (deep learning), pola pikir bertumbuh (growth mindset), hingga implementasi program unggulan sekolah. Pelatihan ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kompetensi manajerial, tetapi juga mempersiapkan kepala sekolah agar dapat mendorong mutu pendidikan dan mengawal perjalanan siswa menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menekankan lima kompetensi utama kepala sekolah, yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial. Ia mengajak kepala sekolah untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi potensi setiap siswa agar mereka bisa diarahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, memasuki dunia kerja, atau bahkan menjadi wirausahawan. Kepala sekolah juga diminta menciptakan budaya kolaboratif, melibatkan relawan, tokoh masyarakat, serta dinas sosial dalam membangun ekosistem pembelajaran yang sehat. Pelatihan ini akan berlangsung hingga 15 Desember 2025 dan disaksikan pula oleh lebih dari 100 kepala sekolah lainnya secara daring.

Program rekrutmen PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan sekaligus menyerap tenaga kerja di sektor pendidikan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, pelatihan intensif, dan kebutuhan formasi yang besar, langkah ini diharapkan mampu menghadirkan tenaga pendidik profesional yang siap berkontribusi bagi masa depan pendidikan Indonesia. Keberadaan guru dan tenaga kependidikan yang kompeten akan menjadi pondasi utama keberhasilan Sekolah Rakyat dalam mencetak generasi baru yang lebih tangguh, mandiri, dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

)* Pengamat Pendidikan

Jakarta — Presiden RPrabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk selalu berada di tengah masyarakat dengan menepati janji kunjungan kepada warga yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kehadirannya menjadi bentuk empati dan perhatian langsung terhadap kondisi kemanusiaan yang muncul akibat intensitas curah hujan tinggi yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden meninjau beberapa titik terdampak paling parah yang sebelumnya dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Warga yang rumahnya terendam air hingga lebih dari satu meter menceritakan berbagai kesulitan yang mereka hadapi, mulai dari keterbatasan logistik, gangguan kesehatan, hingga kehilangan aset produktif yang sebelumnya menjadi penopang ekonomi keluarga.

Kehadiran Presiden memberikan dorongan motivasi bagi para petugas di lapangan yang bekerja tanpa henti membantu warga sejak awal banjir melanda. Pemerintah pusat mengoordinasikan dukungan tambahan guna memastikan seluruh kebutuhan dasar tidak mengalami kekurangan dan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Selain meninjau kondisi pengungsian, Presiden juga mengecek beberapa infrastruktur yang rusak, seperti jembatan penghubung antardesa dan jalan utama yang terendam lumpur tebal. Infrastruktur tersebut memiliki peran vital bagi pergerakan logistik dan aktivitas harian masyarakat.

Kali pertama kunjungannya ke Aceh pascabencana, Presiden Prabowo menyebut akses jalan menuju Tamiang masih terputus. Namun, kini, wilayah tersebut sudah dapat diakses untuk mendistribusikan bantuan.

“Saya lihat keadaan, insyaallah bersama-sama kita akan memperbaiki keadaan ini,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus membantu hingga pemulihan. Ia pun meminta maaf apabila masih ada daerah yang belum mendapatkan bantuan secara optimal.

“Pemerintah akan turun membantu semuanya, saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” kata Prabowo.

Kerusakan yang ditimbulkan banjir tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga dapat menunda distribusi bantuan apabila tidak segera diperbaiki. Pemerintah bersama TNI, Polri, BPBD, hingga relawan lokal menyiapkan langkah darurat berupa normalisasi akses menggunakan alat berat serta pengerahan petugas lapangan untuk mempercepat pembersihan material banjir. Upaya ini dilakukan agar distribusi bantuan dapat lancar dan aktivitas masyarakat segera pulih.

Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh korban bencana mendapatkan kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian dewasa dan anak, perlengkapan bayi, serta fasilitas pendukung lainnya.

“Untuk memastikan bantuan menjangkau wilayah yang akses jalannya terputus, pendistribusian logistik akan memanfaatkan armada helikopter TNI sehingga penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran” pungkas Menhan.

Aceh – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan efektif.

Kunjungan ini difokuskan pada pengecekan pendistribusian logistik, kesiapan posko pengungsian, serta layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga pemerintah daerah, dalam memberikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.

Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, Presiden juga meninjau percepatan pemulihan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jembatan, jalan, tanggul, serta jaringan komunikasi. Infrastruktur tersebut dinilai krusial agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal dan distribusi bantuan tidak terhambat.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap tahapan penanganan bencana.

Ia meminta agar kebutuhan pokok, terutama obat-obatan, dapat segera tiba dan didistribusikan tepat waktu kepada masyarakat.

“Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai, saya kira obat-obatan harus segera, prioritas. Segala kebutuhan bisa segera saja obat-obatan itu,” kata Presiden.

Presiden memastikan bahwa pemerintah akan membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat ya. Kita akan mengatasi ini bersama. Kami sudah siapkan rencana untuk mengganti semua rumah yang hancur,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran khusus untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera dan Aceh, termasuk penyediaan hunian sementara hingga hunian tetap bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses pembangunan membutuhkan waktu karena pemerintah masih melakukan pendataan rinci sambil mempercepat penyaluran bantuan darurat.

“Tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu, ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya,” tutur Presiden.

Ia memastikan pemerintah bekerja keras menangani dampak bencana dan tidak akan meninggalkan masyarakat sendirian menghadapi situasi sulit, termasuk menjamin anak-anak dapat segera kembali bersekolah.

“Bapak-bapak, ibu-ibu tidak sendiri, kita akan bersama,” imbuh Presiden.

Presiden Prabowo dijadwalkan terus melakukan pengecekan guna memastikan posko pengungsian berfungsi optimal, layanan kesehatan tersedia, kebutuhan pangan dan obat-obatan terpenuhi, serta infrastruktur strategis dapat segera kembali digunakan oleh masyarakat. #

Oleh : Antonius Utomo )*

Beberapa bulan terakhir, Indonesia kembali diterpa oleh bencana alam yang menyentak banyak daerah. Banjir bandang di Padang, Aceh, hingga banjir besar yang melanda Medan, bencana ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghancurkan kehidupan masyarakat yang sudah terhimpit oleh berbagai tantangan. Namun, di tengah duka dan kesulitan yang dihadapi warga, ada satu hal yang sangat menggembirakan dan memberi harapan, yaitu kehadiran pemerintah yang cepat tanggap. Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik dan menguatkan semangat masyarakat yang terdampak bencana.

Rumah-rumah hancur, jalan-jalan rusak, dan banyak warga yang terjebak di reruntuhan. Namun, di tengah musibah itu, respons cepat dari pemerintah mulai terlihat jelas. Tim SAR dari berbagai daerah dikerahkan, bersama dengan relawan yang bahu-membahu menolong para korban. Tidak hanya itu, pasokan kebutuhan darurat seperti makanan, obat-obatan, dan bahan-bahan lainnya segera disalurkan.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah pusat akan mempercepat pemulihan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pascabanjir dan longsor. Pihaknya menyerahkan Bantuan Bencana Hidrometeorologi tersebut terdiri dari 200 paket logistik yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu formula atau susu UHT, obat-obatan, roti kering atau biskuit, mie instan, serta air mineral. 

Presiden Prabowo, yang mendengar kabar tentang bencana tersebut, segera memimpin koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa proses evakuasi dan bantuan berjalan lancar. Presiden mengunjungi Aceh untuk memberikan dukungan, tanggapan cepat dan kehadiran langsung dari Presiden menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar-benar hadir dalam setiap kondisi, bahkan dalam masa-masa krisis sekalipun.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subuanto mengatakan pemerintah telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C130 dan satu pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan. Pemerintah bergerak cepat, dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan, melalui jalur darat dan udara, dan terus menerus kebutuhan korban bencana

Tak hanya di Aceh, beberapa hari sebelumnya, Padang juga dilanda bencana yang cukup besar berupa banjir bandang akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. Banjir yang datang begitu cepat menggenangi ribuan rumah dan merusak infrastruktur vital. Banyak warga yang terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Kondisi ini tentu saja membuat warga merasa cemas dan terisolasi. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bekerja sama dengan berbagai organisasi kemanusiaan dan pihak swasta untuk membantu mempercepat distribusi bantuan. Tak lama setelah bencana terjadi, Presiden Prabowo datang langsung ke Padang untuk melihat kondisi di lapangan. Kunjungan tersebut bukan hanya untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat, tetapi juga untuk memberikan semangat kepada warga yang tengah berjuang untuk bangkit. 

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur di Padang, terutama sistem drainase dan bangunan-bangunan yang tidak mampu menahan volume air dalam jumlah besar. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan banjir besar seperti ini dapat diminimalisir di masa depan. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada pemulihan psikologis para korban bencana. Medan juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bencana ini. Ribuan orang terpaksa mengungsi, dan banyak fasilitas umum serta infrastruktur rusak. Pemerintah kota Medan, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat, langsung bergerak untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan Kami menyerahkan bantuan tahap awal ini sebagai bentuk rasa peduli dan gotong royong dari mitra kerja serta seluruh jajaran Kementan dan Badan Pangan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak di Sumatera, termasuk wilayah kota Medan

Presiden Prabowo, yang menyadari betapa besar dampak banjir tersebut, juga mengunjungi Medan untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Selain menyalurkan bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan dasar, Presiden juga mendorong agar proses perbaikan infrastruktur dilakukan segera setelah air surut. Pembangunan kembali jembatan, jalan, dan saluran air yang rusak menjadi prioritas utama untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo dan pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan peduli terhadap kondisi rakyat. Melalui tindakannya yang cepat dan tepat, dapat dilihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga memastikan pemulihan jangka panjang bagi daerah yang terkena bencana. 

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi-lokasi bencana ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah bukti bahwa negara hadir di saat-saat yang paling sulit. Dukungan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, adalah wujud nyata dari solidaritas dan komitmen untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang hancur akibat bencana. Seiring waktu, dengan kerja keras dan kebersamaan, diharapkan Padang, Aceh, dan Medan akan kembali bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih kuat.

)*Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus memperkuat langkah pemulihan di Aceh Tamiang dengan menempatkan upaya penyelamatan warga, percepatan bantuan darurat, dan stabilisasi daerah terdampak sebagai prioritas utama. Dalam arahan yang disampaikan secara tegas, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh terhambat oleh kondisi geografis, cuaca ekstrem, maupun kendala logistik. Pemerintah, menurut penegasannya, harus memastikan bahwa seluruh elemen penyelamatan berjalan cepat, terukur, dan efektif. Melalui instruksi tersebut, pemerintah menekankan bahwa negara hadir secara penuh di garda terdepan, memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat yang terdampak banjir besar dan kerusakan infrastruktur di wilayah tersebut.

Presiden menilai bahwa pemulihan Aceh Tamiang tidak hanya sebatas distribusi sembako dan evakuasi, namun juga membangun kembali rasa aman, memulihkan ruang hidup masyarakat, serta memastikan rantai kebutuhan dasar tetap terjaga. Pemerintah menempatkan keberlanjutan layanan publik sebagai unsur penting, termasuk akses kesehatan, air bersih, dan ruang hunian sementara yang layak. Penegasan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kerentanan sosial yang sering muncul setelah bencana, terutama munculnya risiko penyakit, penurunan aktivitas ekonomi, dan keterbatasan mobilitas warga akibat infrastruktur yang rusak.

Dalam pengarahannya, Presiden meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk bergerak terpadu, memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi. Ia menilai bahwa adaptasi distribusi logistik harus menjadi standar baru penanganan bencana, sehingga jalur udara, darat, dan laut dapat dimobilisasi secara fleksibel. Pendekatan ini memperlihatkan pola pemerintahan yang responsif, di mana strategi penyelamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang cepat berubah akibat cuaca ekstrem. Pemerintah ingin memastikan bahwa kecepatan respons menjadi faktor kunci, sebab semakin cepat bantuan diterima warga, semakin kecil dampak lanjutan yang harus dihadapi.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan rumah darurat yang aman dan fungsional. Presiden meminta agar konstruksi hunian sementara dirancang dengan daya tahan yang memadai, mempertimbangkan pola banjir musiman, serta menggunakan material yang dapat dipasang cepat namun tetap layak huni. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat memiliki kepastian tempat tinggal, tidak terus berpindah dari satu lokasi pengungsian ke lokasi lainnya. Stabilitas hunian dianggap sebagai fondasi pemulihan psikologis dan sosial masyarakat terdampak, sehingga mereka dapat kembali menjalani aktivitas secara bertahap tanpa tekanan ketidakpastian.

Setelah arahan Presiden ditegaskan, fokus penjabaran teknis kemudian disampaikan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi KebencanaanBNPB, Abdul Muhari, yang dalam beberapa laporannya menjelaskan perkembangan penanganan bencana secara nasional maupun khusus Aceh Tamiang. Ia menyampaikan bahwa pola cuaca ekstrem memicu peningkatan frekuensi banjir di sejumlah wilayah, sehingga strategi distribusi bantuan harus diperluas. Penjelasan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih presisi. Abdul Muhari menekankan pentingnya kesiapan logistik di gudang regional serta sistem distribusi berlapis agar tidak terjadi keterlambatan bantuan di wilayah yang aksesnya sulit.

Selaras dengan arahan Presiden, Abdul Muhari juga memaparkan bahwa jalur udara kembali dimaksimalkan ketika cuaca memungkinkan, terutama untuk menjangkau wilayah yang terputus akibat banjir besar. Ia menggarisbawahi bahwa penggunaan pesawat dan helikopter telah menjadi salah satu pilihan paling efektif di tengah kondisi darurat karena mampu melakukan pengiriman cepat untuk logistik kritis seperti obat-obatan, peralatan medis, dan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan. Narasi ini memperlihatkan keseriusan BNPB dalam menerjemahkan instruksi pemerintah menjadi langkah operasional yang nyata dan terukur.

Ia menjelaskan bahwa jalur darat dan laut tetap dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk distribusi logistik dalam jumlah besar yang tidak dapat diangkut melalui udara. Kombinasi tiga jalur ini membentuk sistem distribusi yang adaptif, memastikan bantuan dapat tiba tepat waktu meskipun situasi lapangan berubah dengan cepat. Menurutnya, sistem ini kini telah menjadi praktik standar penanganan bencana nasional agar ketergantungan pada satu jalur distribusi dapat diminimalkan. Dengan demikian, Aceh Tamiang tidak hanya menerima bantuan secara cepat, tetapi juga terjamin kontinuitas suplai bantuan selama masa pemulihan.

Dalam laporan lebih luas yang disampaikan Abdul Muhari, BNPB juga mencatat tingginya intensitas bencana dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir. Hal ini menjadi fokus pemerintah untuk memperkuat mitigasi struktural maupun non-struktural. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pola cuaca ekstrem masih akan terjadi, sehingga pemerintah harus bergerak antisipatif, bukan hanya responsif. Dengan data tersebut, pemerintah terus memperkuat kesiapan daerah melalui penyediaan peralatan evakuasi, peningkatan kemampuan relawan, dan penempatan logistik siaga di titik-titik strategis.

Seluruh rangkaian langkah ini memperlihatkan kesinambungan antara kebijakan tingkat pusat dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Arahan Presiden memberikan kerangka besar kebijakan, sedangkan penjelasan Abdul Muhari memberikan gambaran operasional yang transparan dan berbasis data. Kedua tokoh tersebut memainkan peran saling melengkapi dalam memastikan masyarakat Aceh Tamiangtidak hanya mendapatkan bantuan cepat tetapi juga jaminan bahwa proses pemulihan berjalan terencana. Dengan kolaborasi ini, pemerintah menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan bukan sekadar reaktif, melainkan melalui pendekatan menyeluruh yang mencakup penyelamatan, stabilisasi, rehabilitasi, dan keberlanjutan pemulihan.

*)Pengamat Isu Strategis

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah agar tidak mencoba memainkan anggaran penanganan bencana yang kini tengah digelontorkan negara untuk penyintas banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peringatan ini disampaikan karena praktik korupsi dalam anggaran kebencanaan kerap berulang, terutama ketika alokasi dana meningkat drastis pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum menaksir kebutuhan pemulihan mencapai Rp 51,81 triliun. Karena itu, Presiden meminta seluruh instrumen hukum dan pengawasan diaktifkan penuh agar tidak ada anggaran yang bocor.

“Jadi, kepolisian, semua pihak, periksa pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipat gandakan harga dan sebagainya,” tegas Prabowo.

Pesan keras tersebut langsung ditindaklanjuti sejumlah lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawal setiap rupiah anggaran kebencanaan agar tidak kembali diselewengkan seperti kasus-kasus sebelumnya. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan akan mengerahkan kedeputian terkait.

“Mereka bisa bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya, donasi dari masyarakat,” kata Setyo.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengeluarkan surat edaran khusus kepada seluruh pemerintah daerah agar dana bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), digunakan sesuai kebutuhan penyintas.

“Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana. Dan, bill-bill-nya, struknya, kuitansi-kuitansinya semua siapkan. Ya, enggak sulit itu sehingga betul-betul semua penggunaannya lengkap dokumen-dokumennya,” ujar Tito.

Tito menyampaikan bahwa BTT di 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi terdampak relatif kecil—bahkan ada daerah yang hanya memiliki Rp 750 juta. Karena itu, pemerintah pusat memberikan dukungan besar. Awalnya Kemendagri mengusulkan tambahan Rp 2 miliar per daerah, namun Presiden Prabowo memutuskan menaikkannya menjadi Rp 4 miliar. Aceh juga mendapat tambahan khusus Rp 20 miliar, sementara alokasi untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat difinalkan bersama gubernur masing-masing.

Tito mengingatkan kembali agar tidak ada satu pun pejabat bermain-main dengan anggaran rakyat.

“Ya, saya mohon tolong rekan-rekan kepala daerah janganlah BTT ini disalahgunakan. Betul-betul ini gunakan untuk menangani bencana,” ujarnya.

Bahkan, Tito menegaskan konsekuensi hukumnya sangat berat.

“Ini sanksinya akan sangat berat. Dunia akhirat,” katanya.

Dengan peringatan terbuka dari Presiden dan langkah preventif dari berbagai lembaga, pemerintah menegaskan bahwa korupsi anggaran penyintas bencana tidak akan ditoleransi, dan seluruh instrumen negara akan digerakkan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat Sumatera yang terdampak.