Oleh : Heru Susilo )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung bertindak dengan sangat cepat dalam menanggulangi bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dari keberhasilan upaya penanganan banjir tersebut, serta dapat memastikan agar setiap warga yang terdampakbencana bisa menerima bantuan dengan cepat dan tepat sasaran. 

Langkah-langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah telah mencakup berbagai hal, seperti respons darurat, alokasi dana siap pakai, hingga pemulihan lingkungan secara jangka panjang, sebagai upaya dalam membangun ketahanan kawasan terdampak secara menyeluruh.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pemerintah sudah memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang disediakan oleh BNPB untuk semakin mempercepat upaya tanggap daruratdalam penanganan bencana banjir di sejumlah wilayah tersebut, termasuk Sumatera. 

Dana siap pakai ini digunakan untuk menjalankan evakuasi warga, distribusi bantuan logistik dan medis, serta melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat longsor. Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional, yang mana hal tersebut semakin memastikan agar seluruh kementerian dan lembaga dapat mengerahkan sumber daya mereka secara lebih maksimal. 

Fleksibilitas dana memungkinkan pemerintah dapat menambah alokasi bila kebutuhan di lapangan semakin meningkat, sehingga respon dalam penanganan bencana dapat tetap cepatberjalan, menjadi lebih efektif, dan adaptif terhadap adanya berbagai macam dinamika situasidi lapangan.

BNPB mengelola DSP secara sistematis, mencakup kategori kesiapsiagaan prabencana, tanggap darurat, hingga bantuan pasca bencana. Pemerintah daerah pun dapat menyalurkan DSP tambahan dari APBD, sehingga hal tersebut semakin memperkuat kapasitas lokal dalam menangani situasi kritis. 

Data BNPB telah mencatat bahwa sekitar sebanyak 753 korban meninggal dunia, 650 hilang, dan 2.600 luka-luka, data itu semakin menegaskan bagaimana urgensi langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa langkah pemerintah yang sudah berjalan telah sangat membantu warga. Posko pengungsian didirikan di setiap daerah terdampak, dilengkapi layanan medis keliling, bantuan pangan, dan fasilitas sanitasi agar warga tetap aman dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Di luar respons darurat, pemerintah menempatkan restorasi lingkungan dan mitigasi jangka panjang sebagai fokus strategis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan program pemulihan kawasan hutan kritis, pengawasan ketat terhadap izin pemanfaatan hutan, serta identifikasi sumber kerusakan yang memperparah banjir. 

Ahli menekankan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan penghijauan kawasan hulu menjadi langkah utama menahan aliran air, mencegah bencana berulang, serta memulihkan keseimbangan ekologis yang telah lama terganggu oleh tekanan ekonomi dan kegiatan manusia.

Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Riyan Beltra Delza, menekankan keterlibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan restorasi hutan. Pemulihan ekologis tidak cukup hanya dilakukan pemerintah; seluruh elemen masyarakat perlu menanam, mengawasi, dan melaporkan penyimpangan pengelolaan hutan. 

Momentum bencana kali ini harus dijadikan kesempatan memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh dan membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga ekosistem hulu, sebagai fondasi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kawasan.

Strategi pemerintah juga menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas mitigasirisiko jangka panjang. Sistem peringatan dini, pembersihan saluran air secara rutin, dan edukasi masyarakat mengenai tata kelola lingkungan menjadi bagian dari langkah preventif. 

Penataan tata ruang kini memasukkan unsur mitigasi bencana, seperti larangan membangun hunian di bantaran sungai, penguatan infrastruktur kritis, serta peningkatan kapasitas fasilitas umum agar aliran logistik dan transportasi tetap lancar saat terjadi bencana.

Pendekatan holistik pemerintah terlihat dari sinergi lintas lembaga, mulai dari BNPB, BPBD, Kementerian Kehutanan, hingga Kementerian Pariwisata dan Transmigrasi. Setiap kementerian berperan memastikan distribusi logistik tepat sasaran, layanan medis terpenuhi, serta fasilitas publik pulih secepat mungkin. 

Bahkan, opsi operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui kerja sama BMKG dan BRIN siap dikerahkan untuk mengurangi curah hujan jika diperlukan, menunjukkan kesiapan pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen ilmiah menghadapi kondisi ekstrem.

Strategi tanggap darurat bersinergi dengan program mitigasi jangka panjang mencerminkan pemahaman bahwa bencana bukan hanya masalah lokal, tetapi juga problem ekologis dan struktural. 

Evaluasi terhadap perusahaan konsesi yang berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, serta rehabilitasi kawasan hutan kritis, menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan mencegah bencana berulang.

Seluruh langkah mulai dari Dana Siap Pakai, pendirian posko pengungsian, evakuasi, distribusi bantuan, hingga restorasi lingkungan dilakukan dengan tujuan memulihkan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Keterlibatan aktif semua elemen, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sipil, menjadi fondasi strategi komprehensif tersebut.

Dengan kombinasi tanggap darurat dan mitigasi jangka panjang, pemerintah tidak hanya merespons bencana, tetapi juga membangun ketahanan Sumatera secara berkelanjutan. Strategi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana efektif harus dilandasi kesiapan finansial, koordinasi lintas lembaga, dan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. 

Upaya ini diharapkan mampu memastikan masyarakat dapat kembali hidup aman dan stabil, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ketahanan nasional menghadapi tantangan ekologis yang semakin kompleks. (*)

)* Pengamat sosial kebencanaan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa aset keuangan syariah Indonesia melonjak signifikan dari Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025.

“Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah semakin menjadi pilar penting mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan peningkatan ini didorong oleh percepatan Sertifikasi Produk Halal serta tumbuhnya minat masyarakat pada sektor ekonomi halal seperti fesyen Muslim, kosmetik, farmasi, dan pariwisata ramah Muslim.

Peningkatan daya saing tersebut juga tercermin pada Global Islamic Economy Indikator 2024–2025, di mana Indonesia berhasil naik ke peringkat tiga dunia.

Airlangga menilai capaian tersebut menggambarkan berkembangnya posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dengan ekosistem yang semakin matang.

Meski begitu, Airlangga menyoroti literasi keuangan yang masih menjadi tantangan.

“Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa layanan keuangan syariah belum dimanfaatkan secara optimal.

“Memang bukan hanya terkait syariah, literasi keuangan kita masih sekitar 66 persen, namun apabila dibandingkan negara OECD lain, kita benchmark-nya sudah di atas negara OECD yang 62 persen. Jadi sebetulnya ini bisa didorong untuk lebih dikuasai oleh masyarakat,” jelasnya.

Komitmen pemerintah memperkuat inklusi keuangan syariah tercermin dalam berbagai program, termasuk percepatan Sertifikasi Halal Nasional yang hingga Oktober 2025 telah menerbitkan 3 juta sertifikat halal.

Pemerintah juga terus memperluas pembiayaan syariah, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang sejak 2015 hingga November 2025 telah mencapai Rp89,04 triliun kepada 1,47 juta debitur.

“Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pembiayaan syariah dalam memperluas akses permodalan, memperkuat ketahanan pelaku UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan,” jelas Airlangga.

Sementara itu, Kepala Ekonom BSI, Banjaran Surya Indrastomo, memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 dapat mencapai 5,28 persen.

“Kami menilai, bahwa pertumbuhan ekonomi di 2026 akan bertumbuh ke 5,28 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa konsumsi rumah tangga, realisasi program prioritas pemerintah, dan penguatan ekonomi syariah menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional.

Dengan perkembangan tersebut, ekonomi syariah dinilai mampu memperluas pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang Indonesia. #

Jakarta – Investasi manufaktur global terus menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu pendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Momentum ini diperkuat melalui berbagai inisiatif peningkatan teknologi, kolaborasi industri, serta transformasi digital yang menghadirkan peluang besar bagi penguatan daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Memasuki akhir tahun 2025, sektor manufaktur Indonesia menunjukkan dinamika yang kian progresif. Lebih dari 1.000 pelaku industri dari 29 negara berpartisipasi dalam kegiatan teknologi dan rekayasa industri yang digelar di kawasan JIExpo Kemayoran. Para pemasok bahan baku, produsen mesin, pengembang otomasi, perusahaan digital, hingga praktisi keberlanjutan hadir untuk mendorong pertukaran gagasan, transfer teknologi, serta kolaborasi yang berdampak pada pemerataan manfaat ekonomi.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia, Meysia Stephannie, mengatakan bahwa penguatan industri manufaktur merupakan fondasi penting bagi perluasan ekonomi nasional.

“Kami berfokus menciptakan ruang percepatan adopsi teknologi, efisiensi produksi, serta praktik manufaktur berkelanjutan. Tingginya antusiasme pelaku industri mencerminkan kesiapan Indonesia untuk melompat lebih jauh dan memperkuat posisi di kancah global,” ujarnya.

Kinerja manufaktur pada kuartal III 2025 tumbuh 5,58% secara tahunan dengan kontribusi 17,39% terhadap PDB. Pertumbuhan ini membuktikan bahwa sektor manufaktur menjadi pilar utama pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja terampil, serta memperluas pusat-pusat produksi ke berbagai daerah sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Pemerintah melalui Making Indonesia 4.0 terus memperkuat transformasi industri berbasis teknologi. Berdasarkan laporan 29 perusahaan National Lighthouse Industry 4.0, digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas hingga dua kali lipat, mempercepat proses produksi enam kali lebih cepat, serta mengurangi emisi karbon. Kondisi ini menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mendukung keberlanjutan jangka panjang.

Dukungan penguatan ekosistem manufaktur juga datang dari asosiasi industri. Ketua Bidang Peningkatan Korporasi GAMMA, Dedi Riyanto, menyampaikan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah, produsen mesin, dan pelaku industri.

“Kami berharap industri permesinan nasional semakin mampu memenuhi standar dan kebutuhan teknologi modern sehingga kualitas manufaktur Indonesia meningkat secara menyeluruh,” jelasnya.

Sejumlah perusahaan turut menghadirkan inovasi industri cerdas. Kawan Lama Solution, misalnya, menampilkan teknologi MAZATROL Smooth pada mesin Mazak yang memungkinkan pemantauan produksi real-time, presisi lebih tinggi, serta efisiensi energi.

Sementara itu, Sales Director Kawan Lama Solution, Ferry Ardiwinata, menekankan bahwa teknologi mutakhir kini menjadi kebutuhan utama.

“Integrasi IoT dan AI membuat sistem produksi lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga industri mampu merespons perubahan pasar dengan lebih cepat,” katanya.

Selain teknologi, peningkatan kualitas SDM juga menjadi perhatian melalui berbagai pelatihan, sesi teknis, dan program pengembangan kapasitas seperti Kaizen Clinic, Manufacturing Digital Hub, Robopark, hingga Automotive Quality Management Hub.

Berbagai kegiatan ini menunjukkan bahwa investasi manufaktur global tidak hanya meningkatkan performa industri, tetapi juga memperkuat pemerataan ekonomi melalui peningkatan kompetensi, transformasi teknologi, dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Oleh: Juana Syahril)*

Sinkronisasi pembangunan menjadi fondasi penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terarah dan tidak selaras antarwilayah berpotensi menimbulkan ketimpangan yang semakin melebar. Karena itulah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginisiasi penyusunan program pembangunan melalui Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), sebuah forum besar yang menyatukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional.

Inisiatif ini menegaskan bahwa sinkronisasi pembangunan bukan sekadar proses koordinatif, tetapi langkah strategis untuk memastikan pembangunan benar-benar berdampak pada pemerataan akses, kesempatan, dan kesejahteraan. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastutimengatakan pentingnya arah pembangunan yang memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah. Visinya menggambarkan pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak utama pemerataan.

Sektor Sumber Daya Air menjadi salah satu sektor kunci yang memerlukan sinkronisasi kuat antarwilayah. Peningkatan kapasitas tampungan air nasional diarahkan untuk memperkuat ketahanan air, memastikan ketersediaan air baku, dan mendukung kebutuhan domestik serta industri. Rasio kapasitas air baku terpasang juga ditingkatkan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap sumber air yang aman dan terjangkau.

Dalam konteks pangan, pemerintah menargetkan peningkatan persentase luas baku sawah beririgasi, sekaligus memastikan layanan irigasi yang didukung waduk berjalan optimal. Upaya ini memperkokoh produktivitas pertanian dan menjamin distribusi air yang lebih merata. Efisiensi pemanfaatan air irigasi juga ditingkatkan untuk mendukung modernisasi pertanian yang lebih ramah lingkungan. Tidak hanya itu, perlindungan kawasan prioritas dari daya rusak air serta peningkatan keandalan daerah irigasi menjadi bagian penting dari strategi menyeluruh untuk mengurangi risiko sekaligus meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Pada sektor Jalan dan Jembatan, sinkronisasi pembangunan diarahkan untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik nasional. Target penurunan waktu tempuh di lintas utama jaringan jalan nasional menjadi langkah strategis untuk mempercepat distribusi barang, memperpendek rantai pasok, dan menstimulasi aktivitas ekonomi.

Waktu tempuh yang lebih efisien memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat, terutama bagi wilayah yang selama ini terkendala keterbatasan akses. Dengan adanya koordinasi yang tepat antara pusat dan daerah, pembangunan jalan dan jembatan dapat dilakukan secara merata, menghubungkan daerah produksi dengan pasar, serta membuka peluang ekonomi baru di wilayah terpencil. Peningkatan konektivitas yang dilakukan secara sinkron dan terarah merupakan pilar penting untuk melanjutkan pemerataan ekonomi yang inklusif.

Pemerataan akses layanan dasar menjadi fokus utama sektor Cipta Karya. Pemerintah menargetkan peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum aman, sanitasi layak, serta peningkatan persentase pengolahan sampah melalui fasilitas resmi. Upaya ini tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kenyamanan serta produktivitas ekonomi.

Sinkronisasi pembangunan di sektor ini terlihat dari penerapan standar keandalan bangunan di ratusan kabupaten/kota, memastikan bahwa kualitas bangunan publik dan hunian masyarakat memenuhi standar keselamatan. Dengan pembangunan yang merata, masyarakat di seluruh wilayah baik kota besar maupun daerah terpencil dapat merasakan layanan dasar yang setara. Pembangunan Cipta Karya yang terkoordinasi memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup, daya dukung lingkungan, dan daya saing ekonomi wilayah.

Sektor Prasarana Strategis menjadi komponen penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas karena pendidikan merupakan landasan utama pembangunan ekonomi jangka panjang. Begitu pula pembangunan fasilitas perekonomian, peribadatan, kesehatan, olahraga, dan sosial budaya yang ditingkatkan secara signifikan untuk memastikan kesetaraan layanan publik di berbagai daerah.

Sinkronisasi pada sektor ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai arah pemerataan, Kementerian PU menyiapkan tiga strategi sinkronisasi utama. Pertama, penyusunan program pembangunan harus selaras dengan Asta Cita, yakni prioritas nasional yang menekankan pemerataan ekonomi, layanan dasar, dan penguatan wilayah. Program disusun berdasarkan potensi daerah masing-masing sehingga hasilnya dapat dirasakan secara konkret.

Kedua, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan melalui dukungan pada jaringan irigasi, penanganan jalan dan jembatan daerah, pembangunan kawasan pangan, energi, dan air nasional, revitalisasi madrasah, pembangunan sekolah rakyat, serta mendukung program gizi seperti Makan Bergizi Gratis. Seluruh program diarahkan untuk memperkuat akses layanan publik di berbagai wilayah.

Ketiga, pemerintah menegaskan perlunya meningkatkan sinergi serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pembangunan tidak berjalan terpisah-pisah. Sinkronisasi menjadi kunci agar setiap pembangunan memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan setara.

Sinkronisasi pembangunan diperkuat melalui dukungan lintas lembaga. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menegaskan komitmen untuk mengawal harmonisasi program infrastruktur agar pembangunan terarah dan memberi dampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kepala BPIW, Bob Arthur Lombogia, mengatakan bahwa Rakorbangwil menjadi tahap awal penyelarasan program sesuai amanat regulasi nasional. Penetapan lokus prioritas seperti kawasan pangan, energi, air, komoditas unggulan, pertumbuhan, afirmasi, konservasi, dan kawasan rawan bencana menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan menjamah karakteristik wilayah secara seimbang.

Dengan sinkronisasi yang kuat, pembangunan infrastruktur dapat berjalan terarah, efisien, dan memberikan manfaat yang merata. Kolaborasi lintas sektor, penajaman prioritas wilayah, serta penguatan layanan dasar menjadi dasar penting untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta

Oleh: Yusuf Rinaldi)*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat meski dunia menghadapi berbagai ketidakpastian global. Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional guna memastikan pemerataan kesejahteraan di seluruh Nusantara. Melalui kebijakan yang berfokus pada penguatan pasar domestik, optimalisasi potensi daerah, serta percepatan investasi, Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwaekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang berkontribusi hingga 53,14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, perekonomian Indonesia banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dalam negeri. Dalam kondisi seperti ini, menjaga agar konsumsi domestik tetap tumbuh dan didorong menjadi sangat penting.

Kebijakan yang pro-domestik, seperti yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya berfokus pada pengendalian impor, tetapi juga melibatkan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan meningkatkan kualitas produk dalam negeri, pasar domestik akan lebih terisi oleh industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat ekonomi lokal. Penguatan pasar domestik ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, yang saat ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain penguatan konsumsi domestik, pemerintah tengah memperbaiki berbagai hambatan struktural yang selama ini mengganggu kinerja industri domestik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah penindakan terhadap barang-barang ilegal yang menekan industri dalam negeri. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem layanan investasi satu pintu (one-stop service), yang selama ini dinilai belum optimal, sehingga membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi asing.

Pemerintah kini telah membentuk task force the bottlenecking yang bertugas untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam dunia usaha. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi agar lebih ramah bagi para pelaku bisnis, baik domestik maupun asing. Dalam hal ini, Purbaya menegaskan, jika perlu, akan ada langkah tegas untuk menindak pihak-pihak yang tidak dapat meningkatkan kinerja, termasuk direksi dari lembaga-lembaga yang tidak mampu memenuhi ekspektasi.

Pasar domestik Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap barang ilegal, termasuk pakaian bekas yang diselundupkan, menjadi langkah penting untuk melindungi pasar domestik dari produk asing yang masuk dengan harga lebih murah. Langkah-langkah semacam ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengusaha domestik dapat bersaing dengan adil di pasar lokal.

Pemerintah juga secara aktif mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Misalnya, melalui program Hari Belanja Online Nasional (HARBOLNAS), yang mendorong pertumbuhan belanja digital dan peningkatan transaksi produk lokal. Inisiatif semacam ini membantu memperkuat posisi produk lokal dalam pasar domestik dan menumbuhkan minat masyarakat untuk membeli produk dalam negeri.

Selain penguatan pasar domestik, dorongan terhadap investasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintah. Dalam target investasi yang ditetapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI, Rosan Roeslani, Indonesia berusaha menarik investasi sebesar Rp13.032 triliun dalam lima tahun ke depan, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, energi, dan hilirisasi sumber daya alam. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperluas sektor-sektor ekonomi yang penting, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Sektor-sektor strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Dengan fokus pada investasi yang masuk ke sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan nilai tambah produk lokal, Indonesia tidak hanya akan memperkuat daya saingnya di tingkat internasional, tetapi juga memastikan pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

Pemerintah memiliki target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% pada 2025 dan terus bergerak menuju angka 8% dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam mencapai tujuan ini, konsistensi kebijakan dan reformasi struktural menjadi faktor kunci. Seperti yang dikatakan oleh Purbaya, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan tercapai jika ada keseimbangan antara fiskal, investasi, dan penguatan pasar domestik.

Reformasi di sektor perdagangan dan investasi yang dilakukan pemerintah juga sejalan dengan kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi. Dengan penguatan sektor domestik dan investasi yang tepat sasaran, ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh secara inklusif, memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sektor UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam upaya mempercepat pemerataan ekonomi. UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga untuk memperluas jangkauan mereka ke pasar internasional. Dengan dukungan berupa pembiayaan, kemudahan regulasi, dan pelatihan, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan bersaing di pasar global.

Dengan 90% aktivitas ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, fokus pada penguatan pasar dalam negeri menjadi langkah strategis yang semakin relevan. Dukungan konsumsi nasional yang solid memberikan ruang bagi Indonesia untuk tidak hanya tetap stabil, tetapi juga terus melaju dan mencetak pertumbuhan yang lebih baik ke depan.

)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi

Oleh : Sari Ametrina )*

Komitmen pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali mendapatkan penguatan melalui penambahan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini tidak hanya menegaskan arah kebijakan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat rentan yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Program rumah subsidi yang diperkuat dengan alokasi BSPS menjadi bagian penting dari strategi memperluas akses hunian yang aman, sehat, dan terjangkau di berbagai daerah.

Dalam sejumlah kunjungan kerja serta pernyataan tokoh-tokoh terkait, terlihat bahwa pemerintah pusat terus melakukan upaya menyeluruh untuk memastikan setiap program perumahan berjalan efektif hingga tingkat daerah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Nofriady Eka Putra, menegaskan bahwa daerah tersebut dipastikan memperoleh BSPS untuk tahun 2026, dengan total sasaran mencapai 1.600 unit rumah tidak layak huni. Nofriady menggambarkan bahwa angka tersebut merupakan hasil konsolidasi usulan daerah, yang selanjutnya mendapatkan verifikasi dari pemerintah pusat.

Program BSPS yang menyasar 1.600 unit di Kota Serang memiliki nilai anggaran sekitar Rp32 miliar, dengan rata-rata kebutuhan material mendekati Rp20 juta untuk setiap unit. Pendekatan penyaluran yang dilakukan pemerintah pusat melalui bentuk material bangunan, bukan dana tunai, kembali mencerminkan ketelitian dalam menjaga ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan bantuan. Sebaran penerima yang merata di seluruh kecamatan juga memperkuat harapan bahwa peningkatan kualitas hunian akan memberikan dampak sosial yang luas, tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Pernyataan Nofriady menggambarkan keyakinan bahwa program ini bukan sekadar bantuan, tetapi sebuah intervensi strategis yang mengangkat standar hidup masyarakat Serang secara keseluruhan.

Di sisi lain, dinamika serupa berlangsung di Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah kabupaten tersebut baru saja menerima kunjungan kerja jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan, Sri Haryati. Dalam rangkaian kegiatan itu, kementerian menyerahkan bantuan BSPS sekaligus meninjau pelaksanaan program rumah subsidi di lapangan. Melalui sudut pandang Sri Haryati, terlihat jelas bahwa pemerintah pusat saat ini semakin menaruh perhatian terhadap pemetaan persoalan perumahan secara langsung di daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program, termasuk rumah subsidi, benar-benar tepat guna dan dapat dioptimalkan masyarakat.

Sri Haryati juga menyampaikan pandangannya bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bukan hanya target angka, melainkan strategi pembangunan nasional yang memiliki efek berantai bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat menilai bahwa akses terhadap hunian layak berperan besar dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas keluarga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kehadiran BSPS dipandang sebagai upaya penting dalam memperkuat fondasi program rumah subsidi di berbagai wilayah.

Komitmen ini turut mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, menilai bahwa dukungan pemerintah pusat melalui berbagai bantuan perumahan telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tabanan telah berhasil membangun sekitar 1.000 unit rumah melalui kerja sama dengan pengembang, baik untuk rumah subsidi maupun non-subsidi. Dirga memandang bahwa tambahan BSPS sebanyak 31 unit yang diterima daerahnya bukan sekadar bantuan teknis, melainkan bukti keberlanjutan kolaborasi pusat-daerah untuk mendukung program besar Asta Cita Presiden Prabowo dalam penyediaan rumah rakyat.

Selain itu, kehadiran kementerian secara langsung ke berbagai daerah menjadi indikator penting dari pendekatan pemerintahan Prabowo yang mengedepankan pemetaan masalah secara faktual. Dengan melihat langsung kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa program rumah subsidi dan BSPS tidak berjalan secara administratif semata, tetapi benar-benar bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, serta pengembang, termasuk memaksimalkan skema pembiayaan seperti FLPP.

Dengan semakin banyaknya daerah yang menerima BSPS, termasuk Serang dan Tabanan, terlihat bahwa pemerintah sedang mengarahkan perhatian besar pada penyelesaian persoalan perumahan sebagai bagian dari pembangunan manusia. Hunian layak dinilai sebagai salah satu pondasi penting untuk menekan kemiskinan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan memperkuat daya saing masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui peningkatan bantuan stimulan dan sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah, pemerintah memastikan bahwa program rumah subsidi dan perbaikan kualitas hunian tidak sekadar menjadi agenda, tetapi sebuah gerakan nasional untuk pemerataan kesejahteraan.

Komitmen pemerintah pusat dalam menambah alokasi BSPS, memperluas jangkauan rumah subsidi, serta memperkuat kolaborasi antar-lembaga menunjukkan bahwa agenda pembangunan perumahan sedang berada pada jalur yang tepat. Langkah ini memberikan harapan bagi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini menantikan hunian yang lebih layak, lebih aman, dan lebih manusiawi. Dengan dukungan yang berkesinambungan, program BSPS diyakini akan terus berkembang menjadi instrumen strategis dalam memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, sekaligus menjadi katalisator bagi keberhasilan target besar pembangunan perumahan nasional.

)* Penulis adalah Pemerhati sosial dan kemasyarakatan

Jakarta — Pemerintah mendorong peran aktif sektor swasta berkolaborasi dalam penyediaan perumahan yang terjangkau, merata, dan berkualitas. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat realisasi pemerataan pembangunan perumahan di berbagai daerah.

Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Buhari Sirait mengatakan bahwa pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi backlog perumahan.

“Pembangunan rumah akan bisa diwujudkan apabila sektor swasta tumbuh kuat, sehat, dan produktif,” kata Buhari.

Program 3 Juta Rumah adalah salah satu agenda strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Developer Properti Indonesia (Deprindo), Jarot Warjito mengatakan pihaknya mengimbau agar para anggotanya memperbesar komitmen dalam ekosistem perumahan nasional, khususnya terhadap kontribusi pada Program 3 Juta Rumah.

“Ini menjadi amanah besar mengemban perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita se-Tanah Air yang belum memiliki hunian yang layak sehingga target pemerintah 3 juta rumah bisa tercapai,” tutur Jarot.

Jarot pun menyampaikan, kepengurusan baru akan bergerak cepat melalui program 100 hari kerja. Fokusnya adalah pada sentralisasi data anggota dan pemetaan kemampuan proyek berdasarkan kategori skala kecil, menengah, dan besar. Program tersebut merupakan bagian dari agenda besar organisasi bertajuk Sapta Cita Deprindo.

“Dengan adanya program Sapta Cita ini, kita harapkan tidak hanya internal organisasi Deprindo yang bertumbuh, tapi juga kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah, perbankan, serta asosiasi lain untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada saat ini,” katanya.

Sejalan dengan itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong Depindo untuk mengambil peran lebih besar dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.

“Pengembang memiliki peran strategis dalam menjembatani instrumen fiskal negara agar manfaatnya sampai ke masyarakat,” kata Heru.

Pemerintah menargetkan kolaborasi ini mampu menghadirkan lebih banyak pilihan rumah subsidi berkualitas dengan harga terjangkau, akses pembiayaan mudah, serta pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan hak dasar atas hunian layak.

Program 3 juta rumah menjadi upaya konkrit pemerintah dalam pemenuhan kepemilikan rumah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan swasta menjadi faktor penting untuk pencapaian kebutuhan hunian dan terwujudkan program rumah subsidi ini.

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang 2025. Berbagai program mulai dari subsidi administrasi, peningkatan kuota pembiayaan rumah subsidi, hingga penguatan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus digalakkan untuk memastikan semakin banyak keluarga dapat menikmati rumah yang aman dan terjangkau. Langkah ini menjadi strategi penting untuk menekan backlogperumahan nasional yang masih tinggi. Pemerintah terus bekerja secara sinergis bersama perbankan serta pelaku industri properti untuk memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan agar catatan SLIK bagi MBR bisa ditinjau kembali atau bahkan dihapuskan untuk kepemilikan rumah subsidi. Menurutnya, rumah adalah kebutuhan dasar dan negara harus hadir dengan memberikan perlindungan serta kemudahan, bukan justru menciptakan hambatan yang berat bagi rakyat kecil. Pemerintah telah memberikan dukungan besar terhadap Program 3 Juta Rumah melalui peningkatan anggaran Kementerian PKP hingga 100 persen dan perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang melonjak dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Pemerintah juga telah meningkatkan kuota FLPP menjadi 350.000 unit, di mana lebih dari 220.000 unit rumah subsidi telah terealisasi hingga akhir November 2025.

Upaya memperluas akses rumah subsidi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga didukung oleh kebijakan progresif di tingkat daerah. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Sidiq Prananto Sulistyo, mengatakan bahwa Program Gratispol merupakan salah satu terobosan penting untuk menghilangkan kendala biaya awal yang selama ini menjadi beban terberat bagi MBR. Melalui program ini, pemerintah provinsi menanggung seluruh biaya administrasi pembelian rumah subsidi, mulai dari jasa notaris, provisi bank, biaya PPAT, balik nama sertifikat, hingga biaya administrasi lain yang biasanya harus dibayar di muka. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bukti nyata keseriusan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses hunian layak yang lebih terjangkau dan inklusif.

Di sisi industri, dukungan dari para pengembang properti juga memainkan peran penting dalam mempercepat realisasi rumah subsidi. Ketua DPD REI Banten, Roni H. Adali, mengatakan bahwa gelaran REI Banten Property Expo 2025 menjadi momentum untuk memastikan manfaat kebijakan pemerintah dapat tersalurkan secara optimal. REI Banten menargetkan realisasi pembiayaan hingga Rp150 miliar, tergantung pada kecepatan proses perbankan dalam menyelesaikan berkas-berkas KPR. Ia juga menyoroti berbagai kebijakan pro-MBR dari pemerintah pusat seperti BPHTB dan PBG nol rupiah di delapan kabupaten/kota di Banten, suku bunga flat KPR 5 persen, serta subsidi uang muka Rp4 juta. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan dorongan kuat terhadap kebangkitan sektor properti yang sempat tertekan akibat perlambatan ekonomi di awal tahun.

Perpaduan kebijakan pusat dan daerah serta partisipasi pelaku industri menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu lokomotif pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Rumah merupakan fondasi bagi stabilitas sosial, pendidikan keluarga hingga peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, berbagai instrumen dipersiapkan agar MBR dapat mengakses rumah layak dengan proses yang semakin sederhana, biaya yang lebih ringan, dan kualitas hunian yang sesuai standar. Kenaikan anggaran Kementerian PKP, peningkatan kuota FLPP, stimulus BSPS, hingga penguatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan menunjukkan arah kebijakan yang semakin inklusif dan berpihak pada rakyat kecil.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan aset negara untuk pembangunan rusun di berbagai kota besar, sehingga MBR dapat tinggal lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Hal ini menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan antara pusat kota dan daerah pinggiran sekaligus meningkatkan efisiensi biaya hidup masyarakat. Dengan memaksimalkan aset negara, rusun dapat dibangun lebih cepat dan terjangkau tanpa mengurangi standar kualitas.

Di tingkat daerah, program-program seperti Gratispol memperlihatkan bahwa inovasi daerah mampu melengkapi program nasional dalam menjawab tantangan lokal. Ketika biaya administrasi awal dihilangkan, proses pembelian rumah subsidi menjadi lebih mudah bagi MBR yang selama ini harus menabung bertahun-tahun hanya untuk memenuhi syarat awal pengajuan KPR. Beban masyarakat berkurang, daya beli meningkat, dan akses ke perumahan menjadi jauh lebih inklusif.

Sementara itu, peran sektor swasta juga menjadi pilar penting yang membuat ekosistem perumahan subsidi semakin kuat. Dengan pameran properti, edukasi pembiayaan, dan percepatan realisasi unit, para pengembang membantu memperluas informasi dan memastikan masyarakat mendapatkan akses langsung ke berbagai pilihan hunian murah yang sesuai skema FLPP. Kombinasi antara kebijakan pemerintah dan gerak cepat pengembang inilah yang mendorong kebangkitan sektor properti di Banten dan berbagai daerah lain jelang akhir 2025.

Upaya menyediakan hunian layak bagi MBR kini memasuki fase yang lebih matang dan terukur. Pemerintah memberikan payung regulasi dan subsidi, pemerintah daerah menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan lokal, dan industri properti hadir sebagai mitra pembangunan yang ikut memperkuat akses masyarakat terhadap rumah layak. Ke depan, dengan sinergi yang semakin solid serta kebijakan yang konsisten, program subsidi dan FLPP diyakini akan tetap menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta – Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan menegaskan bahwa percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Upaya ini tidak hanya menjadi agenda jangka panjang, tetapi juga menjadi fokus utama dalam pembentukan ketahanan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan bahwa transisi menuju energi bersih harus didorong melalui generasi muda yang memiliki kompetensi dan inovasi di bidang kelistrikan serta energi terbarukan. Ia menegaskan bahwa energi baru terbarukan merupakan fondasi penting untuk mencapai target net zero emission 2060 sekaligus mendorong swasembada energi.

“Sebagai lulusan generasi muda yang mewarisi pengetahuan dan nilai penting dari ekosistem kelistrikan nasional. Negara berharap mampu berkontribusi dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong terciptanya energi bersih yang menjadi pilar masa depan Indonesia,” ujar Wamenkeu Suahasil.

Ia menjelaskan bahwa kesejahteraan Indonesia di masa mendatang sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa menghasilkan energi yang minim emisi. Menurutnya, transisi menuju energi baru terbarukan bukan hanya kebutuhan lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi.

“Generasi muda yang akan bekerja menghasilkan inovasi menuju net zero emission dan swasembada energi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ketahanan energi dan percepatan transisi energi sebagai prioritas nasional. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan energi yang berorientasi pada kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan.

“Swasembada energi harus diwujudkan melalui kemampuan memproduksi, mendistribusikan, dan memastikan energi terjangkau oleh seluruh rakyat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, dukungan legislasi terhadap agenda swasembada energi juga ditunjukkan oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian yang menilai bahwa percepatan transisi energi harus dilakukan bersamaan dengan penguatan produksi energi nasional agar Indonesia tidak bergantung pada impor.

“Persoalan energi nasional harus menjadi perhatian serius. Energi baru terbarukan dan diversifikasi energi perlu didorong lebih kuat untuk mendukung swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujar Ramson Siagian.

Menurutnya, meskipun upaya percepatan energi baru terbarukan terus digalakkan, kebutuhan BBM masih tinggi sehingga diperlukan peningkatan lifting minyak nasional untuk menjaga stabilitas energi. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antarinstansi juga perlu diperkuat agar implementasi kebijakan energi berjalan efektif dan tidak menghambat investasi.

Dalam menjaga konsistensi kecukupan kebutuhan energi nasional Ramson Siagian menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan energi nasional, terutama yang berhubungan dengan pencapaian swasembada energi berbasis energi baru terbarukan. Ia menekankan bahwa kemandirian energi bukan sekadar target teknis, tetapi simbol kedaulatan ekonomi bangsa.

Dengan kolaborasi kuat antara pemerintah, legislator, dan generasi muda, percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan swasembada energi secara berkelanjutan.

Jakarta — Pemerintah terus mengakselerasi upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui optimalisasi produksi minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini dijalankan seiring kebijakan strategis untuk menjaga tingkat produksi di tengah transisi menuju energi bersih serta peningkatan kebutuhan energi domestik menjelang Indonesia Emas 2045.

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN energi memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas suplai migas. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen penuh dalam meningkatkan produksi hulu guna mendukung target swasembada energi yang menjadi prioritas pemerintah.

“Seluruh program strategis Pertamina dirancang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” ujar Baron.

Ia menjelaskan bahwa strategi ganda tersebut mencakup optimalisasi bisnis legasi migas dan percepatan transisi menuju energi rendah karbon. Menurutnya, migas tetap memegang peran utama dalam menjaga ketahanan energi nasional sehingga berbagai inovasi, perbaikan operasional, dan penguatan investasi terus dilakukan di lini hulu.

Baron menyampaikan bahwa langkah ini telah menunjukkan hasil signifikan. Saat ini, tujuh anak usaha di bawah Subholding Hulu Pertamina, yakni Pertamina Hulu Energi (PHE), masuk dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis SKK Migas. Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat sektor hulu.

“Produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberikan nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Hingga Oktober 2025, Pertamina mencatatkan produksi migas sebesar 1,032 juta barel setara minyak per hari. Pencapaian ini dinilai menjadi bukti keberhasilan strategi perusahaan menghadapi tekanan global dan menurunnya produksi alamiah (decline rate) di berbagai lapangan tua.

Di tingkat operasional, berbagai anak usaha Pertamina juga memperkuat kinerja lapangan. Manager PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) Field, Widhiarto Imam Subarkah, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong optimalisasi produksi migas melalui penerapan teknologi baru serta inovasi operasional.

Salah satu capaian penting PHSS adalah performa Lapangan Mutiara dan Pamaguan di area Dondang yang berhasil mencapai produksi harian 3.600 barel minyak dan 2 juta standar kaki kubik gas sepanjang 2025. Kontribusi tersebut menyumbang sekitar 40 persen produksi minyak dan tujuh persen produksi gas PHSS.

“Penerapan inovasi dan teknologi memainkan peranan penting dalam mempertahankan tingkat produksi migas perusahaan sejalan dengan komitmen PHE dan PT Pertamina (Persero) untuk menyediakan energi yang berkelanjutan bagi pembangunan dan masa depan Indonesia,” tuturnya.

Imam menambahkan bahwa pengembangan area Dondang memiliki tantangan teknis tersendiri. Lapangan Mutiara dan Pamaguan berada di wilayah dengan vegetasi rapat dan sebagian lokasi berada pada area badan air, sehingga memerlukan pendekatan operasional yang cermat dan adaptif terhadap lingkungan.

“Tantangan ini mendorong PHSS untuk menerapkan strategi operasi terintegrasi yang mengedepankan keselamatan, kepatuhan, serta lindungan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah turut memperkuat regulasi dan kebijakan untuk mendukung keberlanjutan industri migas nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa sektor hulu migas masih menjadi penopang utama ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah percepatan transisi energi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, hingga reaktivasi sumur tua yang dinilai masih memiliki nilai ekonomis. Semua langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga ketersediaan energi nasional di tengah dinamika perubahan global.

Dengan kolaborasi pemerintah, BUMN energi, dan pelaku industri, Indonesia diharapkan mampu memperkuat fondasi ketahanan energi sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan bagi kebutuhan domestik dalam jangka panjang.