Oleh: Farida Salsabila )*

Keamanan digital kini telah menjadi medan tempur baru bagi negara dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Ketika dunia maya semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, berbagai kejahatan pun bermetamorfosis mengikuti zaman, termasuk perjudian daring yang kian masif dan meresahkan. Namun, keberhasilan aparat keamanan dalam membongkar jaringan-jaringan tersembunyi ini menjadi bukti bahwa negara tidak tinggal diam, dan yang lebih penting: negara tidak kalah.

Salah satu contoh keberhasilan tersebut terjadi di Jakarta Barat. Sebuah warung kopi di kawasan Kalideres yang tampak biasa saja ternyata menyimpan aktivitas ilegal di dalamnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil menggerebek lokasi tersebut dan mengungkap bahwa tempat itu digunakan sebagai markas judi daring. Dalam operasi tersebut, dua pelaku berinisial SBU dan JPM berhasil diamankan.

Pengungkapan ini berawal dari patroli siber Unit 2 Subdit Tahbang/Resmob pada awal April 2025. Tim menemukan aktivitas mencurigakan dari situs gulalislot69.top, yang menyediakan layanan perjudian daring dan terhubung dengan rekening atas nama dua pelaku tersebut. Setelah dilakukan pelacakan menyeluruh, polisi akhirnya berhasil menggerebek lokasi yang dijadikan pusat operasional situs tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan bahwa dari penggerebekan itu, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekening bank, beberapa unit ponsel, dan laptop yang digunakan untuk mengelola situs. Pihaknya akan terus menjaga ruang digital tetap bersih dan aman, serta terus mengejar pelaku lainnya yang terlibat.

Kasus Kalideres hanya secuil dari realitas besar di balik maraknya perjudian daring. Pemerintah Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin intensif dalam memberantas praktik ilegal ini. Hingga awal 2025, Polri telah menangkap lebih dari 1.248 pelaku yang terlibat dalam jaringan judi online. Ini bukan hanya operasi penindakan, melainkan bagian dari perang besar dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari jerat adiksi digital yang bisa menghancurkan masa depan mereka.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti modus para pelaku kini kian canggih dan menyasar kelompok rentan. Menurutnya, modus ini memanfaatkan kesulitan ekonomi terutama mereka berpenghasilan di bawah Rp1-2 juta sebagai celah untuk meraih untung cepat. Yang lebih mengkhawatirkan, pola demografis pelaku juga telah menjalar hingga ke anak-anak di bawah usia 10 tahun.

Kondisi ini tentu mengharuskan adanya penanganan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif. Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga aktif menggelar edukasi dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat tentang risiko finansial, psikologis, dan sosial dari perjudian daring. Langkah ini penting agar masyarakat sadar bahwa di balik tawaran keuntungan instan, terdapat risiko besar yang bisa menggerus masa depan mereka.

Pemerintah, melalui berbagai lembaga terkait, saat ini juga tengah membangun sistem pengawasan digital yang lebih canggih. Blokir terhadap situs-situs judi online terus ditingkatkan, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta perbankan nasional. Rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi kini diawasi secara lebih ketat, bahkan ditutup jika terbukti melanggar hukum.

Sinergi antar-institusi inilah yang menjadi kunci keberhasilan operasi pemberantasan judi daring. Kerja sama antara aparat penegak hukum, regulator teknologi, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat. Judi daring bukan hanya masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, bahkan moral bangsa. Jika tidak ditangani secara komprehensif, maka kita berisiko mencetak generasi muda yang kehilangan arah akibat candu digital yang menyesatkan.

Selain aspek penindakan dan pencegahan, penting juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan lingkungan sekitar. Kasus Kalideres menunjukkan bahwa aktivitas ilegal bisa saja beroperasi di tempat-tempat yang terlihat biasa dan akrab. Dalam hal ini, peran warga sangat krusial untuk melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada aparat keamanan.

Pemerintah juga perlu terus memperkuat literasi digital di tingkat akar rumput. Kampanye anti-judi daring tidak cukup hanya di media sosial atau kanal formal, tetapi harus hadir di sekolah, kampus, tempat ibadah, hingga lingkungan RT/RW. Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan generasi muda dalam gerakan ini adalah langkah strategis agar kesadaran kolektif dapat terbentuk secara menyeluruh.

Keberhasilan aparat keamanan dalam membongkar warung kopi yang digunakan sebagai markas judi online bukan sekadar penegakan hukum biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak akan menyerah dalam melawan kejahatan digital yang merusak tatanan sosial.

Kini saatnya masyarakat bersatu, bergandengan tangan bersama pemerintah dan aparat keamanan. Waspadai dan laporkan jika ada aktivitas judi daring di sekitar Anda. Lindungi keluarga, anak-anak, dan generasi muda dari jerat digital yang merusak. Karena masa depan bangsa dimulai dari lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari kejahatan siber.

)* Penulis merupakan anggota Komunitas Kampoeng Depok.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini telah berjalan secara masif di seluruh penjuru tanah air menjadi bukti nyata dari efektivitas strategi promotif dan preventif yang diterapkan pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof. Dante Saksono Harbuwono menyatakan bahwa hingga 10 April 2025, sebanyak 1,8 juta masyarakat telah mendaftar untuk mengikuti program ini.

“Melalui pemeriksaan ini, kita bisa mengidentifikasi penyakit yang mungkin belum terjadi. Jika penyakit sudah terdeteksi, pengobatan bisa segera dilakukan,” ujar Prof. Dante.

Beliau juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan program kesehatan nasional, dan mendorong seluruh warga agar memanfaatkan layanan ini sebagai bentuk nyata perhatian terhadap diri dan keluarga.

Di tingkat daerah, dukungan pemerintah daerah sangat solid dan selaras dengan kebijakan pusat. Di Balikpapan, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan bergerak cepat membuka akses layanan di seluruh Puskesmas.

Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan bahwa sebelumnya program ini hanya berlaku untuk warga yang berulang tahun pada hari pemeriksaan.

“Program ini kini terbuka seluas-luasnya, tidak terbatas pada tanggal lahir. Kami ingin semua warga bisa terlayani,” tegas Alwiati.

Ia menyampaikan bahwa seluruh Puskesmas di Balikpapan telah dipersiapkan sebagai garda terdepan pelaksanaan program, dan berbagai kegiatan edukatif telah dirancang untuk meningkatkan kesadaran warga. Cukup membawa KTP, masyarakat sudah dapat terdaftar dan memperoleh layanan dengan mudah.

Sementara itu, di Kabupaten Bangka, antusiasme masyarakat semakin tinggi berkat upaya luar biasa dari pemerintah daerah. Berdasarkan data, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangka mencatat sebanyak 3.658 warga telah mendaftar, dan sekitar 3.394 orang atau 92,78 persen telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara langsung.

Plt Kepala Dinkes Bangka, Nora Sukma Dewi, menjelaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan kesadaran kolektif warga yang semakin tumbuh untuk menjaga kesehatan secara rutin.

“Peran aktif masyarakat sangat penting agar program ini berdampak lebih luas dan berkesinambungan,” kata Nora Sukma Dewi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung sepenuhnya program ini dengan sumber daya yang tersedia, demi memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang setara.

Dengan cakupan yang terus meluas dan akses yang semakin mudah, program Cek Kesehatan Gratis ini terbukti menjadi simbol keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. [^]

Oleh : Dirandra Falguni )*

Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung masih menjadi masalah besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Banyak kasus yang terlambat terdeteksi, sehingga penanganannya pun menjadi lebih kompleks dan mahal. Di tengah tantangan tersebut, berbagai inisiatif cek kesehatan gratis (CKG) dari pemerintah dan swasta kini hadir sebagai langkah preventif yang nyata dan efektif. Program ini menjadi solusi proaktif untuk mendeteksi dini berbagai kondisi kesehatan yang bisa berdampak jangka panjang.

Salah satu bentuk konkret hadirnya layanan cek kesehatan gratis terlihat yang semula hanya untuk masyarakat yang berulang tahun, kini dibuka untuk umum dengan kuota 30 orang per hari. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan layanan ini mencakup pemeriksaan lengkap mulai dari bayi hingga lansia. Hingga kini, sudah hampir 2 juta warga Indonesia memanfaatkan layanan tersebut di puskesmas-puskesmas. Namun, dua penyakit lain yang cukup mengkhawatirkan, yakni tekanan darah tinggi dan diabetes. Dua penyakit ini dikenal sebagai “silent killers” yang bisa memicu komplikasi serius jika tidak ditangani sejak dini.

Masyarakat muda menjadi mayoritas peserta, karena sudah akrab dengan aplikasi “Satu Sehat Mobile”. Namun, bagi warga lanjut usia yang mengalami kesulitan teknologi, pihak Puskesmas menyediakan bantuan langsung di lokasi. Pemeriksaan kesehatan dibedakan berdasarkan kelompok usia. Untuk bayi, ada skrining hipotiroid kongenital (SHK) dan deteksi jantung bawaan. Bagi usia produktif, dilakukan pengecekan tanda-tanda vital (TTV), dan bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun, tersedia pemeriksaan rekam jantung.

Selain itu, tersedia layanan kesehatan gigi, pemeriksaan laboratorium, hingga deteksi kanker payudara dan kanker rahim bagi perempuan. Masing-masing pasien membutuhkan waktu sekitar satu jam, sehingga layanan ini tidak hanya menyeluruh tetapi juga mendalam. Meski demikian, tantangan seperti kendala teknologi dan keterlambatan hasil SHK yang dikirim ke pusat kota terdekat tetap menjadi perhatian.

Langkah serupa dilakukan Pemerintah dengan menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh ASN di lingkungan Bapenda Jombang. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, cek darah, dan skrining kondisi kesehatan dua minggu terakhir.

Selain itu, Kepala Bapenda Jombang, Hartono, S.Sos., M.M., menekankan pentingnya kesehatan ASN agar tetap optimal dalam melayani masyarakat. Sementara itu, Joko Muji Subagyo dari Sekretariat Bapenda menambahkan bahwa program ini menjadi contoh nyata bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas kerja ASN, tetapi juga menumbuhkan budaya hidup sehat dalam ekosistem kerja pemerintahan.

Dukungan nyata dari sektor swasta juga terlihat melalui program “Cek Segitiga” yang diselenggarakan oleh PT Dexa Medica. Bertempat di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Program ini menarik lebih dari 1.000 peserta dari berbagai kalangan. Layanan yang disediakan mencakup pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, gula darah, serta konsultasi kesehatan secara gratis.

Presiden Direktur PT Dexa Medica, V. Hery Sutanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk dukungan terhadap program kesehatan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Kesehatan. Hery menegaskan bahwa banyak masyarakat tidak menyadari kondisi kesehatannya hingga terlambat. Dengan deteksi dini, risiko komplikasi bisa ditekan sejak awal.

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan aktivitas edukatif seperti poundfit, games interaktif, hingga konsultasi daring melalui aplikasi D’Konsul. Delapan tenaga medis, termasuk dua dokter dari RS Husada Jakarta, turut dilibatkan dalam pelayanan skrining tersebut. Tahun ini, program Cek Segitiga ditargetkan menjangkau lebih dari 5.000 peserta di delapan kota besar di Indonesia.

Senior Product Manager Office Group of Benefits (OGB) PT Dexa media, Gerry Nio, mengungkapkan bahwa kolesterol tinggi menjadi temuan terbanyak pada program sebelumnya. Ini menunjukkan pentingnya edukasi masyarakat untuk melakukan skrining rutin, terutama mereka yang memiliki riwayat keluarga terhadap penyakit kronis.

Mulai Februari 2025, seluruh warga dari bayi hingga lansia dapat memanfaatkan program ini secara berkala. Pemeriksaan rutin ini sangat penting dalam menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan mencegah penyakit kronis berkembang dalam tubuh secara diam-diam.

Penyakit kronis sering kali berkembang tanpa gejala berarti, hingga mencapai tahap lanjut. Oleh karena itu, skrining kesehatan merupakan langkah paling efektif untuk mencegah kondisi semakin parah. Dengan mengetahui kondisi tekanan darah, kadar kolesterol, atau gula darah sejak dini, masyarakat bisa melakukan perubahan gaya hidup atau mendapatkan pengobatan sebelum muncul komplikasi.

Inisiatif dari berbagai pihak ini membuktikan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat. Pemeriksaan gratis yang disediakan bukan hanya bentuk bantuan langsung, tetapi juga kampanye edukatif yang kuat bagi masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat.

Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan fasilitas layanan kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa program cek kesehatan gratis bukan hanya proyek sementara, tetapi menjadi fondasi penting menuju visi Indonesia Sehat 2045. Masyarakat yang sadar akan pentingnya deteksi dini akan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman penyakit kronis.

Dengan berbagai program cek kesehatan gratis yang menjangkau semua lapisan usia dan profesi, harapannya tidak hanya angka penyakit kronis yang menurun, tetapi juga meningkatnya produktivitas nasional karena masyarakat yang sehat adalah kunci kemajuan bangsa.

)* Kontributor Beritakapuas.com

Batam – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan komitmennya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis yang kini diperluas hingga ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam Didi Kusmaryadi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana layanan tersebut.

“Rencananya memang ada, kami akan jangkau masyarakat di pulau-pulau. Tetapi belum dijalankan karena sampai saat ini kami sedang berupaya untuk membuat masyarakat lebih antusias,” kata Didi.

Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah hinterland, dapat mengakses layanan deteksi dini penyakit secara gratis.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Batam yakni untuk menjangkau ratusan pulau kecil yang berada di wilayah kota itu seperti di Kecamatan Belakangpadang, Pulau Galang dan Bulang.

Didi memastikan pihaknya tetap melayani warga yang ingin memanfaatkan layanan CKG tanpa prosedur yang rumit.

“Kami jalan saja seperti biasa, melayani masyarakat yang mau cek. Tidak ada formulir khusus,” ujar Didi.

Untuk layanan jemput bola, Dinkes akan menyesuaikan dengan jumlah masyarakat yang bersedia ikut serta.

“Kami siapkan logistik dan tenaga sesuai dengan jumlah warga yang terkumpul,” tambah Didi.

Program CKG merupakan upaya Dinkes untuk mendorong deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung.

“Sampai 14 April 2025 baru 1.687 orang yang mengikuti dari 2.247 pendaftar, kami memiliki sasaran CKG di Batam mencapai 1.276.930 orang,” kata Didi.

Didi berharap, dengan perluasan jangkauan dan pendekatan langsung ke masyarakat, angka partisipasi dapat meningkat, terutama di wilayah yang akses kesehatannya masih terbatas.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut Sebanyak 1,5 juta masyarakat telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis. Data tersebut berdasarkan jumlah peserta yang sudah diperiksa hingga 10 April.

“Untuk skala nasional, Per tanggal 10 April itu sudah mendaftar 1,8 juta orang. Dari angka itu 1,5 juta sudah datang (periksa),” ujar Dante.

Pelayanan dilakukan di 37 provinsi dan 9.001 puskesmas di seluruh Indonesia. Menurut Dante, program ini penting karena bisa mendeteksi penyakit sejak dini.

“Karena dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis, kita bisa mengidentifikasi penyakit-penyakit yang belum terjadi,” tuturnya.

Oleh : Gavin Asadit )*

Pada awal tahun 2025, Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah inisiatif besar dalam bidang kesehatan masyarakat, yakni Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program ini sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di sektor kesehatan, guna menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular maupun menular yang masih tinggi di Tanah Air. Melalui program ini, jutaan warga Indonesia kini dapat mengakses layanan skrining kesehatan secara gratis tanpa harus khawatir terhadap beban biaya.

Program CKG secara resmi dimulai pada Februari 2025 dan langsung mendapatkan respons positif dari masyarakat. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, tercatat lebih dari 20 juta warga telah memanfaatkan layanan ini di berbagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, klinik, dan rumah sakit mitra) di seluruh provinsi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk mendanai program ini, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa penyakit-penyakit utama seperti stroke, jantung koroner, tuberkulosis, diabetes, hingga kanker menjadi fokus utama skrining karena selama ini menjadi penyumbang angka kematian tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, program ini dirancang untuk bisa menjangkau seluruh kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia (lansia), dengan jenis pemeriksaan yang telah disesuaikan menurut kelompok usia masing-masing.

Untuk bayi baru lahir misalnya, dilakukan hingga enam jenis skrining termasuk deteksi gangguan metabolik bawaan. Anak-anak usia prasekolah dan sekolah mendapatkan 8 hingga 13 jenis pemeriksaan yang meliputi status gizi, kesehatan mata dan gigi, serta tumbuh kembang. Sementara itu, bagi orang dewasa dan lansia, tersedia hingga 19 jenis pemeriksaan meliputi tekanan darah, kolesterol, gula darah, fungsi ginjal, jantung, dan paru-paru. Program ini juga mengakomodasi skrining kanker seperti kanker payudara, serviks, kolorektal, dan paru-paru, yang ditujukan untuk peserta berusia di atas 40 tahun.

Kemudahan akses menjadi salah satu keunggulan dari CKG. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi SatuSehat Mobile, yang memungkinkan pengguna memilih jadwal pemeriksaan dan mendapatkan tiket digital. Tiket ini nantinya ditunjukkan saat pemeriksaan di puskesmas atau klinik mitra. Alternatif lainnya, warga juga bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan pada hari ulang tahun mereka dengan membawa kartu identitas untuk mendapatkan layanan skrining. Pemerintah mengintegrasikan data hasil pemeriksaan ini ke dalam sistem digital nasional guna memudahkan pemantauan kesehatan masyarakat secara berkala.

Program ini secara khusus menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam pelayanan kesehatan. Dengan melakukan skrining secara rutin dan gratis, masyarakat diharapkan lebih sadar akan kondisi kesehatannya sejak dini. Jika ditemukan faktor risiko atau tanda awal penyakit, pasien akan diarahkan untuk penanganan lebih lanjut sebelum kondisinya memburuk. Ini bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga berpotensi mengurangi beban pembiayaan negara terhadap pengobatan penyakit kronis yang biasanya memerlukan biaya besar.

Sebelumnya, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, mengatakan program ini sebagai bagian dari janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden berharap program ini dapat menjadi bagian dari perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Hingga pertengahan April 2025, capaian program menunjukkan tren yang menggembirakan. Data dari Kementerian Kesehatan mencatat bahwa lebih dari 70% peserta yang telah mengikuti cek kesehatan mengaku baru pertama kali melakukan pemeriksaan menyeluruh. Lebih dari 30% peserta dewasa ditemukan memiliki faktor risiko hipertensi dan diabetes, dan sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak menyadari kondisi tersebut. Ini membuktikan bahwa program CKG memiliki dampak signifikan dalam membuka mata masyarakat akan pentingnya periksa kesehatan secara berkala.

Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis. Program ini sebagai realisasi janji Presiden Prabowo yang bertujuan memberikan layanan kesehatan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, dari bayi yang baru lahir hingga lanjut usia

Dalam jangka panjang, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sistem kesehatan nasional yang lebih tanggap terhadap upaya pencegahan penyakit. Pemerintah juga merancang insentif bagi fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang aktif mendukung program ini agar pelaksanaannya dapat berjalan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, evaluasi dan pembaruan data secara berkala terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

Secara keseluruhan, Program Cek Kesehatan Gratis 2025 menjadi tonggak penting dalam reformasi layanan kesehatan di Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan ini, pemerintah optimistis dapat menurunkan beban penyakit, meningkatkan angka harapan hidup, serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. CKG bukan hanya sekadar program kesehatan, tetapi juga bagian dari investasi besar terhadap masa depan bangsa.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta, Pemerintah memastikan alokasi anggaran untuk Program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa pelaksanaan Program Sekolah Rakyat telah dimasukkan ke dalam APBN 2025 dengan total alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

“Pemerintah terus mematangkan rencana ini. Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan”, ujarnya.

Senada, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas minimal 10 hektare. Namun jika keterbatasan lahan menjadi kendala, maka lahan dengan luas 5 hingga 10 hektare masih dapat digunakan.

“Sekolah Rakyat dirancang untuk menampung seribu siswa, dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Saat ini, desain bangunan sekolah sedang difinalisasi agar dapat diterapkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Saifullah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengapresiasi inisiatif pemerintah ini namun juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

“Penguatan koordinasi ini krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pengelolaan anggaran yang bisa menyebabkan inefisiensi. Penyusunan kurikulum yang cermat serta manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting, agar program ini sukses dalam jangka panjang,” katanya.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas tinggi. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah secara signifikan, khususnya di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan pendidikan formal.

Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh program sekolah rakyat, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah.

Sebagai bagian dari strategi implementasi, pemerintah juga merencanakan pelatihan intensif bagi tenaga pengajar yang akan bertugas di Sekolah Rakyat, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan berjalannya program secara berkelanjutan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Program Sekolah Rakyat akan mampu menciptakan perubahan besar dalam sektor pendidikan Indonesia sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan di masa depan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan bangsa yang maju dan berdaya saing. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, peran guru tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah garda terdepan dalam mendidik generasi penerus, terlebih mereka yang mengabdi di daerah terpencil dan menjadi bagian dari program-program pendidikan alternatif seperti Sekolah Rakyat.

Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengoperasikan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025. Sekolah rakyat tingkat sekolah menengah atas (SMA) akan mulai beroperasi pada Juli 2025 atau tahun ajaran baru 2025/2026.

Sebagai langkah persiapan, Tim Formatur Sekolah Rakyat yang dipimpin Mohammad Nuh akan merekrut guru dan murid mulai 1 April 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana merekrut 60 ribu guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah salah satu program gagasan Presiden Prabowo Subianto dengan penanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Tujuan utamanya menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan harapan mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan.

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan dalam tahap awal, program ini akan dimulai dengan jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA), tetapi Prabowo menargetkan agar cakupan pendidikan diperluas hingga mencakup jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Gus Ipul juga mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk prioritaskan guru ASN dan PPPK yang akan ditugas mengajar di Sekolah Rakyat. Sedangkan perekrutan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya sebagai opsi apabila jumlah tenaga pengajar masih dirasa kurang.

Gus Ipul menambahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sudah berkirim surat kepada Kepala Daerah untuk mendata guru ASN dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Nantinya mereka diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.

Gus Ipul berharap, guru ASN dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum ada penempatan. Sehingga tidak perlu ada pindah penugasan. Namun, kebijakan tersebut akan diserahkan otoritasnya kepada setiap pemerintah daerah.

Terdapat usulan lahan untuk Sekolah Rakyat dari berbagai pemerintah daerah. Usulan lahan untuk sekolah rakyat dari Pemda minimal memiliki luas lima hektare. Saat ini, terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi. Ada yang sudah berupa bangunan, ada pula yang masih berupa lahan.

Kementerian PU akan menyurvei usulan lahan untuk sekolah rakyat yang diajukan pemerintah daerah. Kemudian, hasil survei tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.

Guru dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya mengajar materi pelajaran seperti guru di sekolah formal. Mereka juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan bahkan pelindung bagi para peserta didik. Dalam banyak kasus, guru-guru ini juga menjadi penggerak sosial yang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Metode pembelajaran di Sekolah Rakyat sering kali bersifat kontekstual dan fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal masyarakat. Guru dituntut untuk kreatif dalam menyampaikan materi dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Dedikasi semacam ini tidak bisa dinilai sekadar dari angka-angka statistik, melainkan harus dihargai sebagai bentuk pengabdian nyata terhadap bangsa.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya mendukung penuh pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Pihaknya memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai.

Doddy mengatakan hal tersebut penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Dia menjelaskan dukungan Kementerian PU terhadap sekolah rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama mencapai Indonesia Emas 2045.

Menurut Doddy, kesuksesan program sekolah rakyat tidak dapat diraih dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah.

Doddy mengajak seluruh pihak, baik kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung Sekolah Rakyat dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Saat guru merasa dihargai dan diperhatikan, semangat mereka untuk mengajar akan semakin kuat, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi anak-anak yang mereka didik.

Guru adalah pilar utama pendidikan, dan guru pendukung Sekolah Rakyat adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang rela mengabdi di tempat-tempat yang sering luput dari perhatian. Sudah saatnya pemerintah dan seluruh elemen bangsa berkomitmen lebih kuat dalam memastikan kesejahteraan mereka. Dengan memberikan dukungan nyata baik dalam bentuk insentif, fasilitas, maupun pengakuan formal, kita turut membangun masa depan yang lebih adil dan cerdas bagi seluruh anak bangsa.

Mari kita dukung komitmen pemerintah untuk memastikan para guru pendukung Sekolah Rakyat mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak. Karena pendidikan yang berkualitas dan merata hanya bisa terwujud jika para pendidik kita diberi tempat yang semestinya di hati kebijakan dan di garis depan pembangunan.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara resmi membuka Desk Sekolah Rakyat sebagai pusat informasi terpadu guna mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Desk Sekolah Rakyat dibuka mulai 16 hingga 23 April 2025 bertempat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selama lima hari, desk ini akan menjadi tempat koordinasi dan konsultasi terbuka bagi pemerintah daerah yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan desk ini diisi oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian BUMN.

“Desk ini akan melayani semua pertanyaan dari daerah terkait perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru dan siswa, serta dukungan sarana prasarana,” ujar Gus Ipul.

Ditambahkannya bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga penerima manfaat.

“Mereka akan tinggal dan belajar secara intensif di sekolah berasrama, dan semuanya akan didanai oleh negara. Mari kita sukseskan program ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tambah Gus Ipul.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebutkan bahwa sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 menggunakan bangunan eksisting milik Kemensos maupun pemerintah daerah.
“Sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun baru dengan prioritas di wilayah dengan kantong kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Di Kabupaten Lombok Tengah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, mengapresiasi langkah cepat pemerintah. Saat ini sedang dilakukan proses ground check terhadap 136.920 kepala keluarga terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan sekolah. Ini bukti nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 211 titik lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sistem seleksi peserta didik dilakukan melalui integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjamin transparansi dan akurasi dalam menentukan sasaran penerima.

Diharapkan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga wadah pembentukan generasi unggul yang mampu keluar dari siklus kemiskinan dan bersaing secara global.

Oleh: Salsha Putri )*

Pemerintah terus memperlihatkan keseriusannya dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin yang memiliki potensi tinggi. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bukti nyata dari langkah pemerintah yang berorientasi pada keadilan sosial. Melalui desain yang inklusif dan terstruktur, program ini diharapkan mampu memberikan jawaban konkret atas permasalahan pendidikan yang selama ini masih dihadapi sebagian besar kelompok rentan.

Inisiatif ini digerakkan secara progresif oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa persiapan sekolah ini tengah berlangsung cepat dan menyeluruh. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi. Persiapan tersebut melibatkan banyak aspek penting, mulai dari penyusunan dasar regulasi hingga perekrutan tenaga pengajar dan pendaftaran siswa. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar gagasan, melainkan kebijakan yang dijalankan secara terukur dan sistematis.

Konsep yang diterapkan dalam pembangunan Sekolah Rakyat juga mencerminkan efektivitas kebijakan. Pemerintah mengintegrasikan tiga pendekatan strategis, yakni pemanfaatan aset gedung milik negara, revitalisasi aset eksisting, dan pembangunan gedung baru di atas lahan dengan standar minimal. Pendekatan ini tidak hanya memaksimalkan aset negara yang sudah ada, tetapi juga mempercepat pelaksanaan di berbagai daerah. Dengan target awal pembangunan 200 sekolah, pemerintah membagi pembiayaan antara APBN dan kontribusi dari mitra strategis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menggalang partisipasi lintas sektor untuk mempercepat tujuan pendidikan nasional.

Hingga saat ini, sudah terdapat 67 lokasi yang siap digunakan untuk program ini, meningkat dari data sebelumnya yang menunjukkan 53 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk sentra dan balai. Tiga provinsi utama yang menjadi prioritas pelaksanaan tahap awal adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiganya dipilih berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan urgensi akses pendidikan yang merata.

Komitmen terhadap keberlanjutan program ini juga ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Menteri Sosial yang turut terlibat dalam proses sosialisasi dan koordinasi di daerah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara aktif demi mempercepat pelaksanaan program. Di lapangan, banyak kepala daerah yang tidak hanya menyambut baik program ini, tetapi juga secara konkret mengusulkan lokasi dan aset yang bisa segera dimanfaatkan. Dukungan mereka memperkuat sinyal positif terhadap implementasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Berbeda dengan model sekolah konvensional, Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang fokus pada siswa miskin berprestasi. Konsep ini menghadirkan pembinaan 24 jam dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga siswa tidak hanya dibentuk dari sisi akademik, tetapi juga dari karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme. Kurikulum yang diterapkan menggabungkan standar nasional dan internasional, menjadikan lulusan sekolah ini diharapkan tidak hanya mampu bersaing di tingkat lokal, tetapi juga global.

Dukungan negara terhadap siswa di Sekolah Rakyat juga diberikan secara penuh. Semua kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan harian ditanggung oleh pemerintah. Pendekatan ini diambil untuk memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi hambatan bagi siswa miskin untuk meraih pendidikan berkualitas. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Pemerintah daerah juga menunjukkan dukungan penuh terhadap program ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, misalnya, menilai Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan. Ia menyatakan kesiapan provinsinya dalam menyediakan lahan dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Respons seperti ini menjadi indikator bahwa Sekolah Rakyat diterima dengan baik sebagai solusi konkret oleh pemerintah daerah.

Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah pusat juga memberi perhatian serius terhadap program ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat telah masuk dalam alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Artinya, pemerintah tidak hanya menyusun kebijakan di atas kertas, tetapi juga telah mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan nyata. Rencana ini turut mencakup pengadaan tenaga pendidik dan penyediaan sarana prasarana, dengan tetap berkoordinasi secara intensif bersama pemerintah daerah.

Dengan dukungan anggaran yang kuat dan strategi implementasi yang matang, Sekolah Rakyat menjadi simbol keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin yang memiliki semangat belajar tinggi. Tidak hanya membuka akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan jaminan kualitas dan keberlanjutan. Melalui program ini, pemerintah membangun fondasi penting untuk mencetak generasi yang tidak hanya terdidik, tetapi juga berdaya saing tinggi.

Upaya ini menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena kemiskinan. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan langkah strategis menuju pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan sosial yang lebih merata. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan kolaboratif, Sekolah Rakyat akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan Indonesia.

)* Pemerhati Kebijakan Publik

Jakarta – Qatar semakin memperkuat komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi senilai sekitar Rp 33 Triliun. Kerja sama ini diwujudkan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan kesiapan penuh lembaganya dalam menjalankan mandat pengelolaan dana secara profesional.

“Kami menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Qatar melalui pembentukan dana bersama ini. Danantara Indonesia siap menjalankan mandat tersebut dengan menerapkan tata kelola investasi yang prudent, transparan, dan berorientasi pada hasil. Fokus kami adalah memastikan bahwa setiap proyek yang didanai memberikan dampak strategis dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan, kolaborasi ini mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap kapasitas kelembagaan Indonesia dalam mengelola investasi berskala besar.

“Kemitraan ini merupakan langkah konkret dalam membangun kepercayaan dengan mitra global strategis seperti Qatar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga memiliki kapasitas kelembagaan yang mumpuni untuk mengelola investasi secara professional dan akuntabel,” tambahnya.

Ia berharap, inisiatif co-partnership ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, tetapi juga berdampak nyata terhadap percepatan pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Analis Pasar Modal sekaligus Founder Stocknow.id, Hendra Wardana mengatakan komitmen investasi Qatar sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp33 Triliun ke Danantara dapat mengokohkan stabilitas keuangan nasional.

Dengan kapasitas dana yang besar dan dukungan politik yang kuat, Danantara diyakini bisa meredam volatilitas, menjaga kepercayaan investor, serta menopang pertumbuhan ekonomi lewat strategi investasi jangka panjang yang terukur.

“Pendanaan dari Qatar ini menjadi babak baru dalam upaya memperkuat fondasi keuangan nasional,” ujar Hendra

Tidak kalah penting, lanjut Hendra, Danantara juga bisa menjadi penyeimbang dominasi investor asing yang selama ini sangat menentukan arah pergerakan pasar, terutama pada saham-saham unggulan.

“Walau belum dapat sepenuhnya menggantikan peran asing, Danantara mampu berperan sebagai penyangga pasar di saat aksi jual asing membanjir, sehingga pasar tak mudah terguncang,” jelasnya.

Dengan adanya investasi ini, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi globalnya dan meningkatkan daya saing ekonomi. Langkah ini juga menjadi simbol kolaborasi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan Qatar, menciptakan peluang besar bagi kedua negara di masa depan.