Jakarta – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR. Sebanyak 9.604 pekerja terdampak akibat keputusan perusahaan yang menghentikan operasionalnya sejak 1 Maret 2025, menyusul status pailit yang diumumkan melalui surat Nomor 299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa DPR akan mengawal hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, agar diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami akan mengawal agar hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial, benar-benar diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan adanya skema perlindungan tenaga kerja bagi mereka yang terdampak,” ujar Hendry.

Ia juga menyoroti bahwa PHK massal di Sritex harus menjadi peringatan bagi sektor tekstil nasional, yang menghadapi tantangan besar akibat serbuan impor tekstil.

“Regulasi yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Selain itu, Hendry menekankan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi daya saing industri tekstil nasional dan memberikan solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan sektor ini.

Selain menyiapkan lapangan kerja, Hendry Munief juga mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar pekerja terdampak memiliki keterampilan baru yang memungkinkan mereka untuk terserap di industri lain atau berwirausaha.

“Dukungan bagi wirausaha juga harus diperkuat, baik melalui akses permodalan maupun pelatihan usaha,” tandasnya.

Di tengah situasi yang sulit, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) segera mengambil langkah konkret untuk membantu para pekerja terdampak. Sebanyak 8.000 lowongan kerja telah disiapkan bagi korban PHK Sritex di berbagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya.

“Istilahnya kami mencarikan solusi, lowongan pekerjaan, kami fasilitasi,” ujar Kepala Disperinaker Sukoharjo, Sumarno.

Langkah ini merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan yang bersedia menyerap tenaga kerja dari Sritex tanpa tes masuk.

“Sudah kami komunikasikan, justru dari pegawai Sritex kalau masuk ke perusahaan-perusahaan itu tanpa tes,” tambahnya.

Dengan langkah cepat yang diambil oleh pemerintah dan DPR, diharapkan para pekerja yang terdampak dapat segera mendapatkan solusi terbaik untuk keberlanjutan ekonomi mereka. Selain itu, evaluasi terhadap industri tekstil nasional harus menjadi prioritas agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

[]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian langkah komprehensif untuk menyelamatkan para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat penutupan total PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,” kata Menaker Yassierli.

Menaker mengungkapkan, sejak Sritex diputus pailit pada Oktober 2024, Pemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan pihak manajemen perusahaan, kurator, serikat pekerja/serikat buruh, dan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi, serta memitigasi kemungkinan terjadinya PHK.

“Sejak awal Kemnaker selalu mengupayakan dan berharap pekerja/buruh tetap bekerja, namun jika PHK terjadi maka Kemnaker akan memastikan bahwa para pekerja/buruh mendapatkan upahnya, hak pesangon, dan hak atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ucapnya.

Untuk diketahui bahwa pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60% dari upah terakhir selama 6 bulan,” ungkap Menaker.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan program pelatihan kerja bagi ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terdampak PHK.

“Kami akan mengadakan program vokasi dengan menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) bagi mereka,” ujar Luthfi.

Menurutnya, pihaknya ingin memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan sehingga dapat kembali bekerja di perusahaan lain.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk membantu dan memastikan negara hadir di tengah Masyarakat. [RWA]

Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, mengatakan Kemnaker menjamin hak-hak buruh untuk memperoleh pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Hal ini diungkapkannya saat menanggapi isu PHK ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.

“Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritex Tbk,” ungkapnya.

Ia mengklaim Kemnaker dan manajemen sesungguhnya sudah berupaya maksimal agar jangan terjadi PHK. Namun Kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga, memilih opsi PHK. Maka langkah Pemerintah selanjutnya, menjamin hak-hak buruh.

Wamenaker juga mengungkapkan pemerintah mencari solusi terbaik untuk para pekerja PT Sritex yang terkena PHK.

“Kita cari, kita negara harus juga cari solusi yang terbaik,” ujar Wamenaker Noel.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan opsi untuk menangani masalah karyawan yang terkena PHK.

“Nanti kita vokasi. Jadi artinya kita akan siapkan BLK (Balai Latihan Kerja),” ungkapnya.

“Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita lakukan penanganan,” sambung Luthfi.

Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pekerja Sritex yang terkena PHK akan ditampung di perusahaan lain di Jawa Tengah yang mungkin membutuhkan karyawan.

Senada, Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, berjanji bahwa pemerintah terus berupaya memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di sejumlah perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Menteri Yassierli mengatakan bahwa terdapat lebih dari 10.000 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Diharapkan, lowongan pekerjaan ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja, termasuk pekerja Sritex yang baru saja terkena PHK.

Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi literasi digital dan keseimbangan aktivitas fisik dalam menghadapi fenomena brainrot, yakni penurunan kualitas mental akibat konsumsi konten digital berkualitas rendah, seperti judi online.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyerukan gerakan nasional untuk mengelola penggunaan ruang digital dengan lebih bijak dari judi online.

“Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ketergantungan berlebihan terhadap gadget dan derasnya arus informasi dapat berdampak negatif pada kualitas mental. Oleh karena itu, saya mengajak generasi muda untuk memoderasi konsumsi digital dengan aktivitas produktif seperti membaca dan bersosialisasi,” ujar Meutya Hafid

Meutya Hafid mengatakan bahwa pendidikan dan literasi digital yang kuat menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif era digital dan mencegah anak muda terpapar judi online. Ia mendorong peran aktif institusi pendidikan dalam membentuk kebiasaan sehat dalam berinteraksi dengan teknologi.

“Dengan literasi digital yang baik, kita bisa menghindari dampak buruk dari informasi yang berlebihan dan tak terkendali. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya generasi muda lainnya untuk berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif dari ancaman judi online,” tambahnya.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangatlah penting dalam membangun ekosistem digital yang mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia yang cerdas, sehat, dan unggul.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Filsafat UGM, Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih menekankan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung proses belajar, bukan untuk melakukan kegiatan yang dapat merusak mental dan moral.

“kolaborasi antara manusia dan mesin harus diarahkan untuk meningkatkan kreativitas dan kecerdasan manusia, bukan hanya sekadar penyedia informasi. Pendidikan harus tetap berorientasi pada nilai, pemahaman yang mendalam, serta pengembangan karakter,” kata Siti.

“Melalui literasi digital yang baik dan kesadaran akan peran teknologi dalam pendidikan, Indonesia diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan era modern,” tutupnya.

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang kian marak di Indonesia. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2024, tercatat sebanyak 209 ribu transaksi terkait judi online dengan nilai fantastis mencapai Rp359 triliun. Jumlah pemain judi daring pun mencapai 8,8 juta orang, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang diduga terlibat dalam aktivitas ini.

Menanggapi kondisi tersebut, pengawasan terhadap aktivitas digital kini semakin diperketat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui inisiatif PT Visionet Internasional (OVO) yang meluncurkan Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL). Program ini memungkinkan masyarakat untuk turut berperan dalam melaporkan akun OVO yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian digital.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman. “Sikap OVO sejalan dan mendukung penuh langkah tegas Pemerintah dalam memerangi judi online dan upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman di Indonesia. Inisiatif ini mengusung konsep gotong royong karena kami percaya bersama kita bisa perangi judi online di Indonesia,” ujarnya

OVO juga memperkuat kerja sama dengan PPATK dalam memantau serta melaporkan akun maupun situs yang terbukti digunakan untuk judi online. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyambut baik langkah kolaboratif ini sebagai upaya nyata dalam menekan praktik perjudian daring.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah pencegahan dan pelaporan terhadap judi online. Inisiatif ini selaras dengan Program Asta Cita yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang turut serta dalam memberantas praktik ini, OVO juga mengadakan program penghargaan bagi pengguna yang aktif melaporkan akun-akun terkait judi online. Tiga pelapor dengan jumlah laporan valid terbanyak akan mendapatkan hadiah total sebesar Rp60 juta. Program pelaporan ini telah dibuka sejak 24 Februari dan akan berakhir pada 24 Maret 2025.

Dengan berbagai langkah konkret ini, diharapkan praktik judi online dapat diberantas secara menyeluruh demi menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari aktivitas ilegal.{}

Oleh: M. Reihan Jefani (*

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Kemudahan akses internet dan kurangnya pengawasan membuat mereka rentan terjerumus ke dalam praktik perjudian daring. Tak hanya menguras keuangan, judi online juga berpotensi merusak masa depan generasi muda, menjerumuskan mereka ke dalam masalah sosial, hukum, hingga kesehatan mental.

Menyadari ancaman ini, pemerintah mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi anak-anak dari bahaya judi online. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah pembatasan kepemilikan akun pada platform digital bagi anak-anak.

Menurut Menkomdigi, aturan ini tidak bertujuan membatasi hak anak dalam mengakses internet, melainkan untuk memberikan perlindungan dari konten-konten berisiko, termasuk judi online. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan anak-anak dapat menggunakan teknologi digital dengan lebih aman dan bertanggung jawab.

Kasus anak-anak yang kecanduan judi online terus meningkat. Banyak dari mereka terjerumus karena iming-iming kemenangan instan dan akses yang mudah. Tanpa pemahaman yang cukup tentang risiko finansial dan hukum, mereka menjadi korban yang paling rentan. Dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan terpaksa mencuri uang orang tua atau melakukan tindakan kriminal demi mempertahankan kebiasaan berjudi mereka.

Bahaya judi online tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak struktur sosial keluarga. Orang tua sering kali baru menyadari ketika anak mereka sudah mengalami kecanduan berat. Karena itulah, perlindungan terhadap anak-anak dari judi online harus menjadi prioritas semua pihak, baik pemerintah, industri digital, maupun masyarakat.

Langkah pemerintah dalam memerangi judi online juga mendapat dukungan dari sektor swasta. Presiden Direktur PT Visionet Internasional (OVO), Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa OVO mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman.

Melalui inisiatif GEBUK JUDOL (Gerakan Bersama Berantas Judi Online), OVO mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi judi online dengan cara melaporkan aktivitas perjudian yang terdeteksi dalam transaksi keuangan digital. Konsep gotong royong ini menjadi solusi efektif dalam memberantas judi online karena melibatkan peran serta masyarakat luas.

Selain itu, perusahaan teknologi finansial (fintech) lainnya juga diharapkan mengikuti langkah serupa dengan meningkatkan sistem deteksi dan pencegahan transaksi mencurigakan yang berhubungan dengan judi online. Dengan sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan digital, diharapkan ekosistem transaksi digital di Indonesia semakin aman dan bersih dari praktik perjudian ilegal.

Selain regulasi dan dukungan industri, edukasi juga menjadi kunci dalam mencegah anak-anak terjerumus ke dalam judi online. Ketua Tim Virtual Police Bidhumas Polda Kalteng, Ipda Syamsudin, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palangka Raya dalam memberikan sosialisasi kepada pelajar mengenai bahaya judi online.

Melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah, para pelajar diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan dampak negatif dari judi online. Langkah ini sangat penting untuk membangun kesadaran sejak dini bahwa judi online bukanlah sekadar permainan, melainkan aktivitas ilegal yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depan mereka.

Upaya kepolisian dalam memberikan edukasi di sekolah-sekolah merupakan langkah yang patut diapresiasi. Dengan meningkatkan pemahaman anak-anak tentang bahaya judi online, diharapkan angka keterlibatan pelajar dalam praktik perjudian daring dapat ditekan secara signifikan.

Perang melawan judi online bukan hanya tugas pemerintah atau aparat penegak hukum semata. Seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan pelaku industri digital, harus berperan aktif dalam melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Orang tua memiliki peran utama dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka. Edukasi mengenai penggunaan internet yang bijak serta komunikasi yang terbuka dengan anak sangat penting untuk mencegah mereka terjerumus dalam judi online.

Masyarakat juga harus turut serta dalam upaya pemberantasan judi online dengan melaporkan praktik perjudian yang mereka temui, baik di media sosial maupun dalam transaksi digital. Dengan sikap proaktif dan kerja sama yang solid, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi generasi muda.

Mari bersama-sama melindungi anak bangsa dari jeratan judi online. Masa depan mereka ada di tangan kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari praktik perjudian ilegal.

(* Penulis merupakan pelaku usaha start up nasional

Oleh : Andika Pratama)*

Judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, mengancam stabilitas keluarga, dan memicu berbagai tindakan kriminal. Pemerintah, sektor keuangan digital, serta elemen masyarakat terus berupaya untuk memberantas praktik ilegal ini demi melindungi warga dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online. Melalui kegiatan penyuluhan hukum bertajuk “Temu Sadar Hukum”, masyarakat diberikan pemahaman tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online dan pinjaman online ilegal. Kepala Kanwil Kemenkum DIY, Agung Rektono Seto, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang terjerat utang akibat pinjaman online ilegal dan kemudian terjebak dalam perjudian daring untuk mencoba melunasi hutang tersebut. Sayangnya, hal ini justru memperparah kondisi ekonomi mereka, bahkan berujung pada tindakan kriminal karena tekanan ekonomi yang semakin berat.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan betapa masifnya peredaran uang dalam judi online. Pada tahun 2024, tercatat lebih dari 209 ribu transaksi yang terkait dengan judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp359 triliun. Jumlah pemain judi online pun sangat mengkhawatirkan, dengan 8,8 juta orang terlibat, termasuk 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa judi online bukan hanya merusak perekonomian individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda Indonesia.

Pemerintah telah berupaya keras dalam memberantas praktik ini. Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 5,5 juta konten terkait judi online hingga akhir tahun 2024. Selain itu, sektor keuangan digital juga turut berperan dalam upaya pencegahan. PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pemerintah melalui inisiatif Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (GEBUK JUDOL). Program ini mengajak masyarakat untuk turut serta dalam memberantas praktik judi online dengan melaporkan akun yang terindikasi terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menegaskan bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman.

Dukungan terhadap pemberantasan judi online juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI Kota Tangerang menggelar Deklarasi Jihad untuk memerangi pinjaman online ilegal, judi online, dan praktik bank keliling. Ketua Komisi PRK MUI Kota Tangerang, Yusra Aisyah, menyatakan bahwa praktik ini telah menjadi penyakit rohani yang harus segera diberantas. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai organisasi masyarakat yang turut menyuarakan keresahan terhadap dampak buruk judi online. Dakwah mengenai bahaya praktik ilegal ini telah dilakukan melalui berbagai forum, termasuk di lingkungan keluarga dan majelis-majelis pengajian.

Melihat besarnya dampak judi online, partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi serta meningkatkan koordinasi dengan sektor keuangan dan teknologi untuk mencegah peredaran uang dalam transaksi perjudian daring. Selain itu, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan agar mereka memahami bahaya judi online serta dapat mengambil langkah preventif untuk menghindarinya.

Peran keluarga juga menjadi sangat penting dalam mencegah penyebaran judi online, terutama bagi generasi muda. Orang tua harus lebih proaktif dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak mereka dan memberikan pemahaman mengenai dampak negatif dari perjudian daring. Sekolah dan institusi pendidikan juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital serta membentuk karakter yang kuat bagi para pelajar agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan instan dari judi online.

Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan langkah hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyedia layanan judi online. Penegakan hukum yang lebih kuat dengan hukuman yang lebih berat dapat memberikan efek jera bagi pihak yang mencoba untuk tetap menjalankan bisnis ilegal ini. Pemberantasan jaringan judi online juga perlu didukung dengan pemantauan transaksi keuangan yang lebih ketat agar aliran dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi dan diblokir.

Kesadaran kolektif masyarakat juga harus terus ditingkatkan melalui kampanye sosial yang lebih masif. Media massa dan media sosial bisa menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang dampak negatif judi online serta cara-cara untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Partisipasi aktif dari generasi muda juga sangat diperlukan dalam menyebarkan pesan anti-judi online melalui berbagai platform digital.

Sinergi antara pemerintah, sektor keuangan digital, tokoh agama, serta masyarakat luas menjadi kunci utama dalam memerangi judi online. Langkah-langkah strategis yang telah diambil, seperti pemblokiran situs judi, pemantauan transaksi mencurigakan, serta penyuluhan hukum di berbagai daerah, harus terus ditingkatkan agar praktik judi online bisa ditekan secara signifikan. Dengan kerja sama yang solid, Indonesia dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan melindungi masyarakat dari dampak merusak judi online. Dengan ketegasan hukum, edukasi yang kuat, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, harapan untuk memberantas judi online secara tuntas dapat terwujud.

*Penulis Kontributor JabbarTrigger

Jakarta – Selama Ramadan, pemerintah terus menguatkan langkah strategis untuk memastikan stabilitas pangan nasional. Melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi, pasokan bahan pokok dijaga agar tetap mencukupi, harga terkendali, dan distribusi berjalan lancar. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. “Pemerintah telah mengamankan stok beras di Perum Bulog sebanyak dua juta ton serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga harga tetap stabil,” ujarnya.

Selain beras, ketersediaan bahan pokok lain seperti daging, minyak goreng, dan gula juga dalam kondisi mencukupi. Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi untuk menghindari lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Salah satu langkah utama adalah memperkuat produksi dalam negeri melalui peningkatan luas tanam dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Selain itu, penguatan cadangan beras pemerintah dan optimalisasi distribusi pangan juga menjadi prioritas.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa stabilitas harga menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terkendali,” jelasnya.

Koordinasi ini mencakup kerja sama dengan produsen, distributor, hingga pelaku usaha pangan guna menjamin kelancaran rantai pasok. Langkah ini sangat penting, terutama saat permintaan meningkat tajam selama Ramadan. Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya mengantisipasi dampak cuaca dan faktor eksternal lain yang berpotensi mengganggu pasokan.

Direktur Jenderal Pengawasan dan Ketertiban Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, menekankan pentingnya pengawasan agar masyarakat mendapatkan produk pangan yang aman. “Pengujian kualitas pangan dilakukan secara berkala guna memastikan produk yang beredar bebas dari bahan berbahaya,” pungkasnya.

Selain memastikan ketersediaan dan harga pangan, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan di pasar. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya, seperti pestisida berlebih atau formalin pada produk peternakan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir akan kualitas makanan yang dikonsumsi.

Di sisi lain, berbagai program edukasi dan sosialisasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsumsi pangan yang sehat dan berkualitas. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, pemerintah optimis bahwa Ramadan tahun ini dapat dilewati dengan kondisi pangan yang stabil dan terkendali.

Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam sektor pangan semakin nyata. {&}

Jakarta – Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan 1446 Hijriah /2025.

Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah lonjakan harga yang bersifat spekulatif.

“Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif,” kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan bahwa harga bahan pangan tidak boleh mengalami lonjakan yang dapat memberatkan masyarakat. Selain melakukan pemantauan ketat, ia juga meminta jajarannya menyiapkan langkah preventif agar harga tetap stabil.

“Kami bekerja keras supaya seluruh rakyat terutama rakyat yang paling memerlukan dapat menjangkau harga bahan-bahan itu,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/3).

Dalam sidak ini, Mentan memastikan pasokan pangan aman dan harga tetap terkendali.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa harus khawatir dengan harga pangan. Pasokan cukup, harga terkendali, dan distribusi kita pantau agar tidak ada yang bermain harga,” kata Mentan.

Dalam kesempatan ini, Mentan berdialog dengan pedagang untuk mengetahui kondisi stok dan tren harga. Ia menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan masih aman dan tidak ada komoditas yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Sejumlah bahan pokok seperti beras SPHP, bawang putih, gula konsumsi, minyak goreng, dan daging ayam masih dalam batas harga yang ditentukan pemerintah.

Meski begitu, Mentan mengakui ada beberapa komoditas yang mengalami sedikit kenaikan. Namun, ia memastikan pemerintah terus bekerja keras agar masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa tanpa kekhawatiran terkait lonjakan harga pangan.

Oleh: Agus Soepomo

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan 2025 melalui operasi pasar murah. Langkah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah lonjakan harga yang berpotensi memberatkan masyarakat.

Menurut Cucun, operasi pasar ini sangat membantu masyarakat, khususnya umat Muslim, dalam menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa khawatir terhadap kenaikan harga bahan pokok. Ia menyoroti adanya tren kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti telur ayam, cabai rawit merah, dan daging sapi menjelang bulan Ramadan. Oleh karena itu, ia berharap Satuan Tugas (Satgas) Pangan dapat bekerja optimal dalam memastikan harga-harga ini tidak mengalami kenaikan yang tidak terkendali.

Legislator asal Jawa Barat II ini juga menyinggung harga minyak goreng subsidi MinyaKita yang masih melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Ia menilai perlu adanya langkah cepat dan konkret dari pemerintah agar harga minyak goreng tetap stabil, mengingat permintaan yang meningkat signifikan selama Ramadan. Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan di tingkat distribusi agar minyak goreng subsidi dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam upaya memastikan kestabilan harga, Cucun mendorong Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap stok di pasar guna menghindari praktik penimbunan barang yang bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Ia menyampaikan bahwa berkurangnya pasokan akibat ulah spekulan dapat merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, tindakan preventif berupa sidak ke gudang penyimpanan perlu dilakukan untuk menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Sebagai Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di DPR, Cucun juga menekankan pentingnya penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba memainkan harga bahan pokok. Ia mengingatkan agar kementerian dan lembaga terkait melakukan pengawasan berkala guna memastikan harga tetap dalam batas yang wajar dan tidak ada praktik curang yang merugikan konsumen.

Pemerintah sendiri memastikan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Cucun berharap kebijakan stabilisasi harga yang telah dirancang pemerintah pusat dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin diperkuat agar kebijakan ini berjalan efektif.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan pasokan pangan tetap mencukupi dan harga terkendali. Ia menyatakan optimisme bahwa operasi pasar yang digelar akan berjalan sesuai rencana dan membantu menstabilkan harga di pasaran. Pemerintah juga terus berupaya agar harga sembilan bahan pokok (sembako) tetap terjangkau, termasuk beras, gula pasir, minyak goreng, daging sapi dan ayam, serta telur ayam.

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (NFA), Sarwo Edhy, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Ia menekankan bahwa setiap tahun selama Ramadan dan Idulfitri terjadi peningkatan permintaan yang harus diantisipasi dengan baik agar inflasi tetap terkendali. Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke tingkat daerah.

Dalam mendukung kebijakan ini, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Pangan Ad Interim menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, harga bahan pokok diharapkan tetap stabil, bahkan jika memungkinkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme operasi pasar dengan mempertimbangkan volume distribusi komoditas, penentuan harga, serta lokasi pelaksanaan operasi pasar agar tepat sasaran dan efektif dalam menjaga harga tetap terkendali.

Lebih lanjut, Mentan memastikan bahwa stok bahan pokok utama seperti beras, daging, dan bawang dalam kondisi aman. Ia menyebut bahwa pemantauan dan koordinasi terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap mencukupi serta tidak ada kendala distribusi yang dapat menghambat kestabilan harga di pasar. Menurutnya, peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat sangat krusial dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk distributor dan pedagang, untuk memastikan pelaksanaan operasi pasar berjalan dengan lancar. Langkah ini bertujuan agar harga yang diterapkan dalam operasi pasar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Beberapa daerah telah mulai menggelar operasi pasar murah sebagai bagian dari program stabilisasi harga yang lebih luas.

Di beberapa kota besar, operasi pasar ini difokuskan pada wilayah dengan tingkat inflasi tinggi agar dampaknya lebih terasa. Beberapa bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar guna membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga menjelang Ramadan. Selain itu, upaya ini juga dirancang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok bahan pokok tetap tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang wajar.

Melalui berbagai langkah konkret ini, pemerintah berupaya memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok yang tidak terkendali. Operasi pasar diharapkan menjadi solusi efektif dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi selama Ramadan 2025. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pihak swasta, diharapkan kestabilan harga dapat terus terjaga demi kesejahteraan masyarakat luas.

*) Konsultan Kebijakan Ekonomi – Forum Ekonomi Rakyat