Jakarta – Program penghapusan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, khususnya bagi sektor UMKM yang selama ini terbebani dengan utang. Namun, sejumlah pihak juga mengingatkan agar program ini tidak disalahgunakan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang UMKM merupakan langkah yang sangat penting untuk memulihkan sektor ekonomi yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19.

“Program ini bisa memberi kesempatan bagi banyak pelaku UMKM untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan finansial. Dengan penghapusan utang, mereka bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat.” Jelasnya.

Namun, Ia memberikan peringatan agar kebijakan ini tidak disalahgunakan. Ia mengingatkan bahwa untuk menjaga efektivitas program, pemantauan yang ketat harus diterapkan.

“Jangan sampai program yang bertujuan baik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan yang bisa memanfaatkan kebijakan ini,” lanjutnya.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa program penghapusan utang ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, seperti UMKM yang terdampak pandemi dan telah memiliki laporan keuangan yang transparan. Dengan adanya verifikasi yang ketat, diharapkan kebijakan ini bisa tepat sasaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Apresiasi terhadap kebijakan ini juga datang dari asosiasi pengusaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny yang mengungkapkan bahwa langkah pemerintah ini sangat tepat dalam memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit.

“Bagi banyak pelaku UMKM yang terpuruk akibat utang yang menumpuk, program penghapusan utang ini memberikan harapan baru. Namun, penting bagi kami untuk tetap menjaga transparansi dalam setiap proses pengajuan bantuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM agar mereka dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari potensi kesalahan manajerial yang dapat merugikan usaha mereka.
Sedangkan sebelumnya Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia, dengan nilai total Rp 2,5 triliun.

Pihaknya menyampaikan, langkah ini sebagai awal dari target Pemerintah yang berniat menghapus seluruh utang 1 juta UMKM sekitar Rp 14 triliun. “Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” Ungkapnya.

Meskipun banyak yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, pengawasan tetap menjadi kunci agar tujuan penghapusan utang tercapai dengan optimal. Pemerintah, bersama dengan pihak terkait, harus terus memastikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata bagi perekonomian tanpa menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menjadi pusat perhatian dunia internasional, terbukti dengan kunjungan Delegasi Parlemen Swedia yang dipimpin oleh Hon Mr Adam Reuterskiöld, anggota Riksdag dari Moderate Party. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan IKN yang kini menjadi salah satu proyek strategis nasional Indonesia.

Delegasi Swedia disambut oleh Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, di Galeri UMKM, Nusantara. Dalam sambutannya, Basuki menjelaskan bahwa kunjungan ini mencerminkan perhatian besar Swedia terhadap pembangunan IKN.

“Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1).

Basuki turut memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melanjutkan gagasan yang dirintis Presiden Joko Widodo.

“Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” jelas Basuki.

Ia juga memaparkan bahwa pembangunan IKN dibiayai melalui tiga sumber utama, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi sektor swasta, serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hingga saat ini, investasi sektor swasta telah mencapai Rp 58 triliun.

“KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, Multi Utility Tunnel (MUT), maupun hunian dari Intiland dan Nindya Karya. Dari APBN Rp 68 triliun sampai sekarang,” ungkapnya.

Delegasi Swedia menunjukkan ketertarikan khusus pada pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle (EV) di kawasan IKN. Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Gustav Dahlin, bahkan menyampaikan rencana membawa sejumlah calon investor Swedia untuk kembali meninjau IKN.

“Beliau akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” tambah Basuki.

Swedia dan Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang erat selama 70 tahun terakhir. Lebih dari 80 perusahaan asal Swedia, seperti Ericsson, Ikea, dan H&M, telah beroperasi di Indonesia. Minat Swedia terhadap pembangunan IKN ini mempertegas potensi besar kawasan tersebut untuk menarik investasi di bidang teknologi dan keberlanjutan.

Dengan perhatian dari berbagai pihak internasional, pembangunan IKN semakin mengukuhkan posisinya sebagai magnet investasi global.

Oleh : Elisabeth Titania Dionne)*

Industri kelapa sawit telah lama menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Komoditas ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara sekaligus menjadi mata pencaharian bagi jutaan petani di seluruh pelosok nusantara. 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mendorong hilirisasi sawit sebagai upaya merealisasikan pemerataan ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Langkah hilirisasi yang dicanangkan bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari produk kelapa sawit. Presiden Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi produk sawit, seperti biodiesel, untuk mendukung ketahanan energi nasional. 

Program biodiesel B50, yang dirancang untuk menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, menjadi salah satu inisiatif unggulan. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat konsumsi dalam negeri, tetapi juga menstabilkan harga sawit, memberikan manfaat langsung kepada petani kecil yang selama ini kerap terdampak fluktuasi harga pasar global.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara, termasuk perusahaan-perusahaan BUMN yang berfokus pada sektor kelapa sawit. 

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad sebagai Kepala dan Dr. Kaharudin Djenod sebagai wakil Kepala di BP Investasi Danantara, Danantara diarahkan untuk menjadi penggerak investasi strategis, mirip dengan model Temasek di Singapura. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sawit adalah praktik bisnis yang tidak transparan. Beberapa pengusaha nakal yang tidak memiliki NPWP dan rekening resmi dinilai merugikan industri secara keseluruhan. 

Tindakan tegas dari pemerintah terhadap pelaku usaha semacam itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar sekaligus menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kebijakan pengurangan kuota ekspor menjadi salah satu langkah nyata yang diambil untuk memastikan hasil industri sawit dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Dalam pidato perdananya, Presiden Prabowo menyoroti potensi besar sawit sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Beliau mengusulkan penambahan lahan sawit untuk memastikan kecukupan pasokan bahan baku biodiesel tanpa harus khawatir dengan isu deforestasi. 

Menurut Kepala Negara, kelapa sawit merupakan tanaman yang mampu menyerap karbon dioksida sehingga tetap mendukung keberlanjutan lingkungan jika dikelola dengan tepat. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso, menilai bahwa perluasan lahan sawit yang dilakukan di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk dalam kategori deforestasi. 

Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rusak untuk penanaman sawit, dengan tetap memperhatikan komposisi 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan, justru dapat disebut sebagai reforestasi. Langkah tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membantu mencegah kebakaran hutan yang sering kali berasal dari kawasan tak terkelola.

Lebih lanjut, Prof. Yanto menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah didorong untuk memberikan penjelasan rinci mengenai lokasi penambahan kebun sawit dan metode pengelolaannya. 

Pendekatan ini diperlukan untuk meredam tudingan negatif terkait isu lingkungan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sawit adalah anugerah Tuhan yang memiliki manfaat ekonomi luar biasa dan harus dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan hilirisasi sawit. Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menegaskan perlunya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri dari hulu ke hilir. 

Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sawit, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan. Gapki mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional sebagai solusi untuk menyatukan data dan kebijakan dalam satu payung yang terintegrasi.

Usulan ini dinilai relevan mengingat keberhasilan Malaysia dalam mengelola industri sawit mereka melalui Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Dengan adanya Badan Sawit Nasional, Indonesia dapat meningkatkan produktivitas dan daya saingnya di pasar global. Eddy Martono juga menekankan bahwa regulasi yang lebih sederhana akan berdampak positif pada petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

Kebijakan hilirisasi sawit yang didorong oleh Presiden Prabowo mencerminkan visi besar untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berkeadilan. Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti isu lingkungan dan tata kelola, langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam industri kelapa sawit. 

Dengan memadukan pendekatan strategis, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan ekonomi, industri sawit tidak hanya menjadi sumber devisa, tetapi juga instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh negeri.

Langkah tersebut juga sejalan dengan tujuan jangka panjang pembangunan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan potensi kelapa sawit, Indonesia dapat mempercepat realisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pengurangan kemiskinan, penyediaan energi bersih, serta pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah memandang hilirisasi sawit sebagai strategi kunci untuk mengubah struktur ekonomi berbasis ekspor bahan mentah menjadi penghasil produk jadi yang bernilai tinggi.

Industri sawit juga berpeluang besar menjadi penyokong transisi energi di Indonesia. Dengan memanfaatkan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, negara dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen energi terbarukan terkemuka di dunia. Penelitian dan pengembangan dalam sektor ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi yang semakin memperkokoh daya saing sawit Indonesia di pasar global.

Di tingkat domestik, kebijakan hilirisasi sawit memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani kecil. Dengan harga yang lebih stabil dan peluang pasar yang lebih luas, petani sawit dapat menikmati hasil kerja keras mereka secara lebih adil. 

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah-wilayah sentra produksi sawit. Hal ini meliputi jalan, pelabuhan, hingga fasilitas pengolahan sawit yang modern.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, industri kelapa sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana Indonesia dapat mengelola sumber daya alam dengan bertanggung jawab.

)* Penulis adalah kontributor Gelora Media Institute

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi. Upaya ini bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi sektor UMKM, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal nasional dan mendorong UMKM naik kelas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dukungan yang tepat bagi UMKM. Tantangan utama bagi UMKM meliputi urusan permodalan, produksi, pemasaran, dan peningkatan jiwa kewirausahaan. Melalui dukungan yang tepat dari pemerintah, UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

Penguatan jejaring rantai pasok dan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dinilai sebagai langkah krusial untuk menciptakan ekonomi yang lestari. Di sisi lain, pengembangan kapasitas UMKM membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama dalam penguasaan teknologi untuk inovasi produk, kemasan, pemasaran, dan manajemen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang komprehensif untuk mendukung berbagai sektor, termasuk UMKM. Kebijakan ini mencakup insentif berupa pembebasan pajak dan subsidi untuk memastikan UMKM dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi. Pemerintah juga telah menyiapkan insentif berupa paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor usaha.

Paket stimulus tersebut dirancang untuk menyasar enam aspek utama, yaitu rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Khusus untuk UMKM, pemerintah memperpanjang masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga tahun 2025 dan memberikan pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pajak sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan industri padat karya, termasuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas.

Pemerintah juga merancang program Bantuan Pangan dan diskon listrik sebesar 50 persen selama Januari-Februari 2025 untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan juga menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan inklusif.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan dampak penyesuaian pajak pertambahan nilai (PPN) hanya 1 persen terhadap harga barang secara keseluruhan akan relatif kecil. Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayur, dan susu tetap dibebaskan dari PPN. Sebagian besar kenaikan PPN diterapkan pada barang mewah, sehingga tidak signifikan terhadap daya beli mayoritas masyarakat. Inflasi inti diproyeksikan tetap rendah karena pengendalian harga bahan pangan dan barang strategis, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya beli masyarakat.

Insentif yang diberikan pemerintah, seperti subsidi bahan pokok, bantuan sosial, dan pengurangan pajak bagi UMKM, dinilai langkah strategis yang menunjukkan keberpihakan terhadap sektor UMKM dan kelompok masyarakat rentan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk UMKM, termasuk penghapusan pajak bagi usaha kecil, subsidi bunga, serta diskon listrik untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semua kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah-langkah pemerintah ini tidak hanya berdampak pada penguatan sektor UMKM tetapi juga pada stabilitas ekonomi nasional. Dukungan terhadap UMKM mencerminkan pentingnya sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan UMKM. Langkah pemerintah dalam memberikan stimulus yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan penguasaan teknologi patut diapresiasi. Pentingnya sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Keberhasilan kebijakan stimulus ekonomi tidak hanya bergantung pada implementasi, tetapi juga pada literasi masyarakat dalam memahami manfaat kebijakan tersebut. Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM harus diapresiasi sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, diharapkan kebijakan stimulus ekonomi ini dapat terus diperkuat dan disempurnakan. Dukungan berkelanjutan terhadap sektor UMKM ini akan meningkatkan daya saing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Melalui kebijakan ini, pemerintah telah menunjukkan komitmen nyata untuk memberikan solusi bagi tantangan yang dihadapi UMKM. 

Kebijakan stimulus ekonomi yang pro-UMKM ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya peduli terhadap pelaku usaha kecil tetapi juga memahami pentingnya sektor ini sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Pengamat ekonomi Fadjar Surya Institute.

Oleh Janitra Arya )*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan melibatkan ratusan daerah di seluruh penjuru negeri, proses ini tidak hanya menjadi cerminan dinamika politik lokal, tetapi juga menguji kemampuan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas, kedamaian, dan kedewasaan berpolitik. Dalam situasi yang penuh dengan perbedaan dan persaingan, menjaga suasana tetap kondusif selama proses Pilkada, termasuk dalam penyelesaian sengketa, menjadi tanggung jawab bersama.

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keadilan dan transparansi. Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz menyebut salah satu langkah yang dilakukan MK adalah memastikan bahwa para hakim MK tidak menangani perkara dari daerah asal mereka. Kebijakan ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Selain itu, MK juga telah mengatur jadwal sidang yang proporsional dan sesuai dengan tenggat waktu 45 hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024. Langkah-langkah ini mencerminkan keseriusan MK dalam memastikan proses hukum berjalan adil dan tepat waktu.

Sebanyak 310 perkara sengketa Pilkada telah diregistrasi oleh MK, yang terdiri atas 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota. Jumlah ini menunjukkan besarnya tanggung jawab MK dalam menangani sengketa yang terjadi di berbagai wilayah. Oleh karenanya, peran MK sangat krusial untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Penyelesaian sengketa yang adil dan transparan akan memastikan bahwa hasil Pilkada 2024 benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan MK dan menerima setiap keputusan yang diambil sebagai wujud kedewasaan dalam berdemokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, turut mengingatkan pentingnya menjaga konstitusionalitas hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Beliau menekankan bahwa MK harus berpegang pada prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi dalam memutus setiap perkara. Penegakan hukum yang adil dan konsisten tidak hanya akan memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, Bahtra juga mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan MK sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas politik dan sosial. Sikap ini menjadi cerminan kedewasaan politik bangsa dalam menyikapi hasil Pilkada.

Di sisi lain, peran aparat keamanan juga sangat penting dalam memastikan situasi tetap kondusif selama dan setelah proses Pilkada. Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan, mengapresiasi kerja keras aparat keamanan dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di wilayahnya. Yudhiawan juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang benar dan prosedural untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mungkin muncul. Untuk itu, kerja sama yang baik antara aparat keamanan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman dan damai.

Selain itu masyarakat juga diimbau untuk mengapresiasi dan mendukung aparat keamanan yang telah bekerja keras menjaga keamanan serta ketertiban selama seluruh tahapan Pilkada. Pengamanan yang dilakukan mulai dari pengamanan logistik hingga proses penghitungan suara, patut diapresiasi sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung demokrasi.

Upaya pengamanan ini hendaknya juga diperluas hingga proses pelantikan kepala daerah terpilih nanti. Dengan dukungan masyarakat, aparat keamanan dapat terus menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga transisi kepemimpinan di daerah dapat berlangsung tanpa gangguan. Kedamaian yang terjaga hingga akhir tahapan Pilkada adalah bukti bahwa seluruh elemen bangsa mampu bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang sehat.

Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam mengelola perbedaan pandangan politik. Perbedaan ini sering kali menjadi sumber gesekan, terutama saat persaingan politik memanas. Maka penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk pasangan calon, tim pendukung, dan warga umum, untuk menjaga suasana tetap damai selama dan setelah proses Pilkada. Penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan, dan semua pihak harus siap menerima hasilnya dengan lapang dada.

Pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk mengurangi potensi konflik. Kesadaran akan pentingnya berdemokrasi secara sehat perlu terus ditanamkan agar setiap individu mampu menyikapi perbedaan pendapat dengan bijaksana. Proses Pilkada bukan hanya tentang memenangkan kursi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana membangun konsensus dan bekerja sama untuk kemajuan daerah dan bangsa.

Pada akhirnya, penyelesaian sengketa Pilkada adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari proses demokrasi yang sehat. Komitmen MK untuk menjalankan tugasnya dengan profesional, didukung oleh partisipasi masyarakat yang dewasa dan aparat keamanan yang sigap, menjadi fondasi bagi terciptanya Pilkada yang damai dan kredibel. Dengan semangat persatuan dan kesadaran kolektif, Pilkada 2024 dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola perbedaan dengan sikap yang penuh tanggung jawab.

)* penulis merupakan pemerhati demokrasi 

Jakarta – Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan pentingnya semua pihak menghormati dan menerima apapun hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada 2024.
“Kita harus patuhi karena memang putusan MK bersifat _final and binding._Putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sehingga wajib dijalankan oleh semua pihak,” ujarnya.
Yusril juga menjelaskan bahwa para calon kepala daerah yang mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK harus melengkapi permohonan mereka dengan dalil, argumentasi, dan data pendukung yang memadai. Penyelenggara Pemilu juga akan dimintai keterangan.
“Dalam hal ini kan Bawaslu akan dimintai juga keterangan dan juga Gakkumdu juga akan dimintai keterangan karena di dalam Gakkumdu itu ada kejaksaan, ada kepolisian untuk juga memberikan laporan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan keterangan apabila terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat pemerintah, termasuk kepolisian.
“Kita akan mendengar apa yang disampaikan pada persidangan,” katanya.
Dia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengikuti proses persidangan di MK dan menerima apapun putusannya.
“Kalau Mahkamah mengatakan diadakan pilkada ulang di beberapa tempat atau beberapa TPS, ya kita menerima putusan itu dan sekaligus juga melakukan koreksi,” jelasnya.
Sementara itu, Hakim MK, Saldi Isra menyatakan bahwa gugatan hasil Pilkada akan diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan.
“Sidang ini sebetulnya pertarungan bukti, bukan pertarungan opini, bukan pertarungan asumsi. Jadi semuanya akan berbasis kepada bukti,” tegas Saldi.
Ia mengimbau semua pihak, baik pemohon, termohon, maupun pihak terkait lainnya, untuk menyajikan bukti-bukti yang berkualitas.
“Jadi semua pihak sajikan bukti dalam persidangan ini, bukti ini yang akan kami nilai,” ujarnya.
Saldi juga menekankan bahwa majelis hakim konstitusi akan memutus perkara secara objektif sesuai bukti yang tersaji.
“Semakin banyak bukti akan semakin mudah bagi kami untuk memutus perkara ini,” pungkasnya.
Keputusan MK yang bersifat final dan mengikat diharapkan dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak, demi menjaga kondusivitas dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia.
**

Jakarta – Pemerintah memiliki program kebijakan akan menghapus utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah saat ini mampu sedang melakukan verifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan program tersebut.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Pemerintah akan menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total mencapai Rp 2,5 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari target Pemerintah untuk menghapus seluruh utang 1 juta UMKM yang mencapai sekitar Rp 14 triliun.

“Yang sudah dihapus buku, ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih, sampai hari ini potensinya 67 ribuan,” kata Maman.

Kebijakan ini menuai dukungan dari berbagai pihak. Ilham Permana, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, menyebut langkah ini sebagai strategi progresif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, banyak pengusaha UMKM yang terdampak pandemi kini memiliki peluang untuk bangkit kembali.

“Kebijakan ini memberikan ruang pernafasan bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berkontribusi pada perekonomian nasional,” ujar Ilham. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ketua Komisi VII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa program ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya harus disertai pengawasan ketat dan seleksi objektif untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan manfaat.

Banyak manfaat diharapkan dari kebijakan ini. Dengan terhapusnya utang, pelaku UMKM dapat mengalokasikan sumber daya mereka untuk pengembangan bisnis, membeli bahan baku, memperluas pasar, atau bahkan merekrut tenaga kerja baru. Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Jika sektor UMKM dapat berkembang, dampaknya akan meluas pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, Fraksi PAN mengingatkan bahwa Pemerintah harus memastikan validitas data penerima agar kebijakan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Pemerintah bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan untuk memverifikasi data penerima. Selain itu, transparansi dalam penyampaian data penerima kepada publik menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut Ilham Permana, pengawasan terhadap kebijakan ini harus dilakukan dalam dua tahap: sebelum pelaksanaan untuk memastikan validitas data penerima dan setelah pelaksanaan untuk memastikan penerima manfaat benar-benar memanfaatkan kebijakan ini dengan optimal.

(*)

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya perbaikan tata kelola industri sawit yang dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan strategis yang dicanangkan bertujuan memperkuat kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan bagi petani dan pengusaha sawit.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menekankan perlunya penyederhanaan regulasi sebagai langkah awal untuk meningkatkan efisiensi tata kelola industri.

“Saat ini, terdapat 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan industri sawit. Hal ini sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan,” katanya.

“Kami mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional yang langsung berada di bawah presiden agar tata kelola lebih terintegrasi,” ujar Eddy

Salah satu langkah besar yang diambil pemerintah adalah memaksimalkan hilirisasi sawit melalui program biodiesel B50.

Program ini diproyeksikan mampu menyerap 24 juta ton minyak sawit domestik, memberikan dampak positif pada stabilitas harga sekaligus meningkatkan konsumsi dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran sawit sebagai solusi energi terbarukan.

“Kelapa sawit adalah pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait deforestasi jika pengelolaannya tepat,” kata Kepala Negara.

Pendapat serupa diungkapkan Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Yanto Santoso.

Menurutnya, penambahan lahan sawit di kawasan hutan terdegradasi tidak termasuk kategori deforestasi, asalkan memenuhi prinsip reforestasi.

“Jika komposisi penanaman menjaga 70 persen sawit dan 30 persen tanaman hutan lokal, maka justru meningkatkan produktivitas lahan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Selain itu, pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga menjadi sorotan.

Dengan kepemimpinan Muliaman Hadad dan Dr. Kaharudin Djenod, badan ini diharapkan mampu mengoptimalkan aset negara, termasuk di sektor sawit, guna meningkatkan daya saing global Indonesia.

Dukungan luas dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha hingga akademisi, menunjukkan optimisme terhadap masa depan industri sawit di era Presiden Prabowo.

Dengan pendekatan strategis yang berpihak pada keberlanjutan dan pemerataan, sawit diyakini dapat menjadi instrumen utama untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif. (*)

Oleh: Tsania Nareswara )*

Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah membuka peluang besar bagi provinsi ini untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa. Transformasi ini tidak hanya menjadi strategi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, tetapi juga langkah maju menuju diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan bahwa transformasi ini menjadi agenda prioritas dengan memanfaatkan momentum pembangunan IKN. Akmal Malik menilai bahwa pengurangan ketergantungan pada sektor pertambangan adalah langkah penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih beragam.

Pemprov Kaltim berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi yang memungkinkan daerah memanfaatkan area eks tambang secara optimal. Regulasi ini juga diharapkan membuka ruang kolaborasi dengan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga Kalimantan Timur dapat menggunakan lahan yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dengan regulasi yang tepat, pemerintah daerah tidak perlu terlalu bergantung pada dana besar. Sebaliknya, ruang yang lebih luas untuk pengelolaan sumber daya yang ada akan menjadi kunci keberhasilan. Namun, Akmal menekankan pentingnya pembenahan data sebagai fondasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 

Data yang valid dan terintegrasi akan memberikan gambaran yang jelas tentang potensi yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang perlu diatasi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif.

Selain itu, dukungan dana dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 sebesar Rp 58 triliun menjadi katalis utama untuk mempercepat pembangunan. Anggaran ini dialokasikan untuk belanja daerah dan transfer ke daerah, yang telah menunjukkan realisasi signifikan. 

Akmal optimistis bahwa alokasi ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tidak hanya akan menunjang kebutuhan pembangunan IKN tetapi juga menjadi modal penting untuk pertumbuhan sektor lain. 

Langkah ini diharapkan dapat menggandeng sektor swasta untuk berkontribusi lebih besar dalam membangun ekonomi daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta menjadi elemen penting, mengingat kapasitas fiskal pemerintah memiliki keterbatasan.

Dampak positif pembangunan IKN juga dirasakan langsung oleh sektor jasa di Kalimantan Timur. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa proyek pembangunan ini telah menciptakan peluang ekonomi baru, terutama di sektor jasa keuangan, perdagangan, transportasi, dan akomodasi. 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto, menyebut pengerjaan konstruksi IKN tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini menjadi penting untuk memperlancar arus barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. 

Peningkatan permintaan terhadap bahan material, alat berat, dan tenaga kerja menjadi bukti nyata bahwa pembangunan IKN telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian daerah. Mayoritas pelaku usaha mencatatkan peningkatan laba hingga 25 persen sebagai hasil dari lonjakan permintaan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya efek berganda yang positif bagi pelaku usaha lokal.

Namun, Budi juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti tekanan pada sektor lain akibat realokasi sumber daya. Pembangunan IKN membutuhkan alokasi sumber daya yang besar, mulai dari tenaga kerja hingga bahan material, sehingga menciptakan persaingan dengan sektor lain yang juga membutuhkan sumber daya tersebut. 

Hal ini memunculkan tantangan dalam menjaga stabilitas kinerja sektor lainnya di tengah meningkatnya permintaan akibat proyek konstruksi. Meski demikian, Budi optimistis bahwa tantangan ini dapat dikelola dengan perencanaan strategis dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 

Pembangunan IKN juga menarik perhatian para investor, baik lokal maupun internasional. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, menyebut realisasi investasi hingga Triwulan III 2024 telah mencapai Rp 55,82 triliun. Proyek IKN telah menjadi daya tarik utama yang menciptakan kepercayaan tinggi di kalangan investor. 

Fahmi optimistis bahwa target investasi sebesar Rp 76,02 triliun untuk tahun 2024 berpeluang besar tercapai, bahkan melampaui target tersebut. Keyakinan ini didukung oleh minat besar dari berbagai sektor, seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi. Kehadiran IKN memberikan sinyal positif bagi para investor, yang melihat potensi besar di kawasan ini untuk mengembangkan bisnis mereka.

Selain itu, Fahmi melihat bahwa kehadiran IKN telah memperkuat sektor jasa sekaligus membuka peluang bagi diversifikasi ekonomi di Kalimantan Timur. Dengan infrastruktur yang semakin modern, Kaltim memiliki kesempatan untuk mengembangkan sektor seperti pariwisata, teknologi, dan manufaktur. 

Transformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Diversifikasi ini penting untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh, sehingga Kalimantan Timur dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Pembangunan IKN dipandang sebagai peluang strategis yang tidak hanya memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan ekonomi berbasis keberlanjutan.

Secara keseluruhan, keberadaan IKN menjadi momentum berharga bagi Kalimantan Timur untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa dan mempercepat diversifikasi ekonomi. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan terus bersinergi untuk memastikan pembangunan ini memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. 

Dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, IKN diharapkan dapat menjadi simbol transformasi ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah kontributor jendela baca Institute 

Oleh: Salahudin Wahab *)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025 telah memberikan dampak yang signifikan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Program ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga untuk merangsang perputaran ekonomi di daerah, khususnya di pedesaan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan program ini.

Luhut menjelaskan bahwa program MBG memberikan manfaat luar biasa, terutama bagi anak-anak sekolah yang sering kali kesulitan mengakses makanan bergizi. Sebelumnya, anak-anak hanya mengandalkan uang jajan untuk membeli makanan yang kadang tidak jelas kandungan gizinya. Dengan adanya program ini, anak-anak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga bergizi. Program ini memberikan akses yang lebih baik terhadap asupan gizi yang sebelumnya mungkin sulit diperoleh di luar sekolah, serta mengurangi ketergantungan pada makanan yang kurang sehat.

Selain dampak langsung bagi anak-anak, Luhut juga menekankan bahwa program ini memberikan efek positif bagi perekonomian daerah. Di tingkat desa, program ini telah merangsang perputaran uang yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap bahan pangan seperti sayur, daging, telur, dan buah-buahan, petani dan pelaku UMKM lokal turut merasakan manfaatnya. Program ini memberikan peluang baru bagi mereka untuk meningkatkan produksi dan penjualan bahan pangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menambahkan bahwa program ini turut meringankan beban konsumsi rumah tangga. Dengan alokasi dana sebesar Rp 10.000 per anak per hari, sebuah keluarga yang memiliki dua anak dapat memperoleh sekitar Rp 400.000 per bulan, yang jumlahnya cukup besar dan hampir setara dengan garis kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal gizi yang seimbang. Program ini, menurut Arief, tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka menengah. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai daerah, khususnya di pedesaan.

Selain dampak sosial dan ekonomi yang langsung terasa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, juga memberikan apresiasi terhadap program MBG. Ia menyatakan bahwa program ini mampu menggerakkan ekonomi rakyat dengan melibatkan berbagai pihak dalam rantai penyediaan bahan pangan. Mulai dari petani yang memproduksi sayuran dan buah-buahan, hingga para pelaku UMKM yang berperan dalam mendistribusikan makanan. Program ini mendorong terciptanya ekosistem yang saling mendukung antara sektor pertanian, perdagangan, dan jasa pangan. Dengan begitu, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses penyediaan pangan yang bergizi.

Budi Gunawan juga menyoroti bagaimana program ini dapat memperkuat budaya gotong-royong di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program MBG melibatkan pihak penyedia makanan, siswa yang menyantapnya, serta masyarakat yang membantu memastikan kelancaran distribusi dan kualitas makanan yang disediakan. Semua pihak bekerja sama untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks yang lebih luas, Budi Gunawan berharap agar program MBG dapat berjalan dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat yang lebih luas. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan. Dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik sejak dini, pemerintah berharap dapat membentuk generasi penerus bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Ini merupakan langkah penting untuk mendukung kemajuan bangsa di masa depan.

Program MBG juga merupakan salah satu wujud nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, khususnya keluarga dengan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi yang lebih baik. Selain itu, program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemerataan ekonomi, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan yang sering kali tertinggal dalam hal akses terhadap sumber daya dan fasilitas.

Pelaksanaan program ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi. Dengan adanya edukasi terkait gizi yang diberikan melalui program ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap pola makan sehat dan bergizi. Hal ini dapat berdampak positif pada pola hidup sehat yang lebih luas, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dianggap sebagai langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak yang membutuhkan gizi yang baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi petani, pelaku UMKM, dan masyarakat desa. Melalui keterlibatan berbagai pihak dalam rantai penyediaan bahan pangan, program ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, program MBG memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera, sehat, dan produktif.

*) Volunteer dari Lembaga Aksi Anak Bangsa Institute