JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan komitmen nyata terhadap transformasi struktural melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menyatakan bahwa proyek pembangunan IKN memiliki tujuan utama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, adil, dan kompetitif bagi masyarakat Indonesia.

“Tujuannya adalah membangun Indonesia yang semakin kompetitif dan menghadirkan kehidupan sosial yang lebih adil. Inilah visi Pemerintah dalam pembangunan IKN, yang juga akan menjadi contoh transformasi dengan konsep green city,” ujar Prita dalam keterangannya.

Penerapan konsep kota hijau pada IKN dinilai menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus mengatasi masalah lingkungan.

Jakarta, sebagai ibu kota sebelumnya, telah lama menghadapi tantangan besar akibat tingginya tingkat polusi.

“Dengan wajah baru IKN, kita akan memiliki ibu kota yang ramah lingkungan, yang memberikan kualitas hidup lebih baik dengan ruang terbuka hijau yang lebih luas,” tambah Prita.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang, menyebut langkah strategis pembangunan IKN sebagai katalisator pemerataan pembangunan.

Menurutnya, IKN tidak hanya menciptakan ekosistem bisnis baru, tetapi juga menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Pembangunan IKN akan mempercepat pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari.

Ia menilai pembangunan IKN mencerminkan transformasi ekonomi nasional yang nyata, sekaligus mendukung terciptanya pemerataan pembangunan yang lebih merata.

“Proyek ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa, tetapi telah menjangkau seluruh pelosok negeri,” jelas Akbar.

Akbar juga menekankan pentingnya proyek ini dalam membuka peluang ekonomi baru di berbagai wilayah.

Dengan pembangunan yang tersebar, IKN bukan hanya menjadi ibu kota baru, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan IKN akan menjadi simbol perubahan besar dalam paradigma pembangunan di Indonesia.

Dengan mengusung prinsip ramah lingkungan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi, IKN Nusantara menjadi bukti nyata era baru pembangunan menyeluruh dan berkeadilan.

Oleh: Amalia S. Widjaja )*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba di Indonesia. Pendekatan tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku yang terlibat, mulai dari pengguna hingga bandar narkoba, telah mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak, termasuk para tokoh dan ahli di bidang hukum dan sosial.

Direktur Eksekutif Indonesia Narcotic Watch (INW), Budi Tanjung, menyatakan langkah Presiden Prabowo untuk tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran narkoba merupakan sinyal positif bagi institusi penegak hukum, seperti Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Transparansi dan integritas harus menjadi landasan dalam menindak siapa saja, termasuk aparat yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Menurutnya, penguatan komitmen ini tidak hanya diperlukan untuk memberantas narkoba secara efektif, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Budi juga menyebutkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk menghadapi kompleksitas masalah narkoba. Pelibatan berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menciptakan strategi pemberantasan yang lebih terintegrasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil dan tegas adalah fondasi untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan narkoba menerima sanksi yang sesuai dengan hukum.

Pandangan serupa dari seorang akademisi dan analis, Bambang Haryanto bahwa masalah narkoba, isu perjudian dan mafia peradilan, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan kemajuan Indonesia. Bambang menekankan bahwa kejahatan narkoba harus dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampak negatifnya yang meluas, termasuk merusak generasi muda dan melemahkan struktur sosial.

Dalam analisisnya, Bambang menyoroti pentingnya keberlanjutan upaya pemberantasan narkoba dengan memperkuat peran BNN dan memastikan profesionalisme aparat penegak hukum. Keterlibatan aparat dalam jaringan narkoba, terlepas dari pangkat atau jabatannya, harus ditindak tegas demi menjaga integritas hukum dan keadilan.

Pemerintah juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba, yang menjadi salah satu bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam menangani masalah ini. Desk ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Tentara Nasional Indonesia.

Wakil Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Arie Ardian Rishadi, menjelaskan Desk Pemberantasan Narkoba memiliki beberapa kelompok kerja yang fokus pada pencegahan, penegakan hukum, tindak pidana pencucian uang (TPPU), rehabilitasi, dan publikasi. Melalui desk ini, koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat pengungkapan jaringan narkoba, meningkatkan penyelidikan dan penyidikan, serta mengoptimalkan program rehabilitasi bagi para pengguna narkoba.

Selain dari sisi struktural, pemberantasan narkoba juga memerlukan komitmen moral dan integritas dari seluruh elemen bangsa. Presiden Prabowo terus menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi. Pandangan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang percaya bahwa ketegasan dalam penegakan hukum adalah kunci untuk mengakhiri kejahatan narkoba yang telah menjadi masalah serius di Indonesia.

Pentingnya pembaruan dalam sistem hukum, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aparat negara. Praktik mafia peradilan yang sering kali menghambat proses hukum harus dihentikan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat pulih. Selain itu, pemberantasan narkoba di era pemerintahan Presiden Prabowo juga melibatkan penguatan kerja sama dengan masyarakat.

Edukasi tentang bahaya narkoba dan peningkatan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi para penyalahguna menjadi bagian integral dari strategi pemerintah. Program-program ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap para korban penyalahgunaan narkoba dan membuka akses yang lebih luas ke layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui sinergi kuat antara pemerintah, institusi hukum, dan masyarakat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik dan bebas dari ancaman narkoba.

Komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan narkoba juga menjadi bagian dari visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang maju, berkeadilan, dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Keberhasilan pemberantasan narkoba akan menjadi salah satu indikator utama pencapaian visi tersebut. Ia percaya bahwa dengan pendekatan yang tegas, terintegrasi, dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengatasi masalah narkoba sekaligus memperkuat fondasi hukum yang adil dan transparan.

Penguatan koordinasi antar lembaga, seperti yang dilakukan melalui Desk Pemberantasan Narkoba, akan menjadi langkah signifikan dalam memerangi kejahatan ini. Upaya pemerintah dalam menciptakan strategi yang komprehensif dan melibatkan berbagai sektor untuk memastikan hasil yang maksimal patut diapresiasi bersama.

Melalui kebijakan yang jelas dan komitmen yang kuat dari pemerintah, harapan akan masa depan Indonesia yang lebih aman dan bebas narkoba semakin nyata. Dukungan dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya mendapat dukungan luas, tetapi juga memiliki landasan yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan.

)* Kontributor Jendela Baca Institute.

Oleh: Nazar Abdullah*

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Lebih dari 65 juta pelaku UMKM di tanah air berkontribusi terhadap 61% produk domestik bruto (PDB) nasional. Data menunjukkan bahwa hingga 2023, baru 14% dari total UMKM yang mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah dalam hal ini terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan peran UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional sekaligus meningkatkan neraca ekspor sebagai salah satu kunci menuju status negara berpendapatan tinggi.

Peningkatan ekspor UMKM bukan hanya soal meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Produk-produk lokal Indonesia, seperti rempah-rempah, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional, memiliki nilai jual tinggi di pasar global karena keunikan dan kekayaan budayanya.

Salah satu upaya konkret adalah pengembangan ekosistem digital berbasis e-commerce lintas negara. Platform seperti Master Bagasi telah membuktikan diri sebagai jembatan yang efektif antara UMKM lokal dan pasar global. Founder dan CEO Master Bagasi, Amir Hamzah, mengatakan bahwa visi menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 membutuhkan strategi ekspor yang kuat dan berkelanjutan, dengan pelaku UMKM dan diaspora sebagai aktor kunci dalam memperluas jangkauan pasar internasional. Dengan menghubungkan produk Indonesia ke diaspora yang tersebar di berbagai negara, UMKM tidak hanya mendapatkan akses pasar, tetapi juga dukungan untuk meningkatkan kualitas produknya agar mampu bersaing di pasar internasional.

Head Unit Business Master Bagasi Mart, Eka Elviana, mengatakan bahwa perusahaannya telah membangun ekosistem digital yang melibatkan 12 juta diaspora Indonesia sebagai duta produk lokal. Selain itu, dukungan untuk peningkatan kualitas produk UMKM terus diupayakan agar dapat bersaing di rantai pasok global. Eka Elviana menegaskan bahwa jejaring diaspora yang terbangun saat ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan produk lokal yang mendunia, dengan kolaborasi strategis yang melibatkan berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peran pemerintah juga menjadi faktor kunci dalam mendorong ekspor UMKM. Kementerian Perdagangan, misalnya, telah memasukkan penguatan UMKM ekspor sebagai program prioritas nasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pengembangan ekosistem ekspor UMKM harus mencakup pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar global, dan peningkatan kapasitas UMKM melalui program pelatihan dan pendampingan. Selain itu, pemerintah juga sedang mengembangkan pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa untuk memperluas akses pasar bagi UMKM di seluruh Indonesia.

Namun, upaya pemerintah tidak akan maksimal tanpa sinergi dengan pihak swasta dan komunitas diaspora. Diaspora Indonesia, yang berjumlah sekitar 12 juta orang, dapat berperan sebagai duta produk lokal di negara tempat mereka tinggal. Dengan dukungan teknologi dan inovasi, diaspora dapat menjadi jaringan pemasaran yang kuat untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Indonesia ke pasar internasional. Selain itu, agregator seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga dapat menjembatani UMKM dengan mitra dagang global, seperti di Korea, Rusia, Dubai, dan China.

Tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM itu sendiri. Pelatihan tentang standar mutu internasional, manajemen keuangan, serta legalitas usaha perlu diperkuat agar produk-produk UMKM tidak hanya memenuhi syarat ekspor, tetapi juga mampu bertahan di pasar global. Selain itu, pelaku UMKM perlu didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya, mulai dari pemasaran hingga pengelolaan logistik.

Potensi peningkatan kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional sangat besar. Jika ekosistem ekspor UMKM dapat dikembangkan secara optimal, kontribusi sektor ini terhadap perdagangan luar negeri dapat melonjak secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat neraca perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan menggerakkan roda ekonomi nasional secara keseluruhan.

Peningkatan ekspor UMKM juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dengan memperkenalkan produk-produk lokal yang berkualitas, Indonesia dapat membangun citra sebagai negara yang inovatif dan kaya akan warisan budaya. Hal ini pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi asing, yang akan semakin memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Di tengah tantangan global seperti persaingan ketat dan fluktuasi pasar internasional, Indonesia perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Kerja sama lintas sektor dan lintas negara menjadi kunci untuk membuka peluang baru bagi UMKM di pasar global. Dengan strategi yang terintegrasi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi melalui optimalisasi ekspor UMKM.

Sebagai penutup, fokus pada penguatan ekspor UMKM bukan hanya sebuah kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebuah tanggung jawab nasional. Pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan pasar, tetapi juga dukungan untuk berkembang dan bersaing di kancah global. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, diaspora, dan masyarakat menjadi elemen kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kerja keras bersama, kita dapat memastikan bahwa UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga penggerak utama menuju masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia.

*Penulis merupakan pelaku UMKM

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Pilkada 2024 telah selesai dilaksanakan, dan kini saatnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas sosial pasca-pemilu. Meski proses demokrasi telah berjalan dengan lancar, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah bagaimana merawat persatuan dan menghindari perpecahan di tengah perbedaan pilihan politik. Penting bagi kita semua untuk tetap berpijak pada nilai-nilai persaudaraan dan kekerabatan yang telah menjadi dasar kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengingatkan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif setelah pelaksanaan pilkada serentak. Ia menekankan bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang biasa dalam sistem demokrasi, dan meskipun ada perbedaan tersebut, masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan hal tersebut merusak hubungan sosial antarwarga. Hatir juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proses perhitungan suara yang tengah berlangsung, agar dilakukan secara transparan dan adil, mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Hal ini penting agar masyarakat dapat tetap mempercayai integritas proses pemilu dan memastikan bahwa hasilnya sah dan diterima dengan baik.

Pasca-pemilu, situasi sosial di masyarakat sering kali berubah, tergantung pada bagaimana kita semua merespons hasil pemilu dan pasca-pemilu. Terkadang, perbedaan politik yang tajam bisa menimbulkan ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, menjaga kedamaian pasca-pemilu menjadi hal yang sangat penting agar kita tidak kehilangan fokus dalam mewujudkan tujuan bersama, yakni kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat yang dewasa dalam berpolitik akan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang alami dalam demokrasi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menghargai perbedaan tersebut dan terus menjaga persatuan dalam keberagaman.

Pesan serupa juga disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Prof. KH. Zaenal Abidin, yang mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial terkait perolehan suara. Ia menekankan bahwa Pilkada adalah kebutuhan semua komponen masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan memimpin pembangunan selama lima tahun ke depan. Menurutnya, hal ini adalah konsekuensi logis dari demokrasi, yang mengharuskan masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan adil. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terbawa arus informasi yang dapat memperburuk suasana dan selalu menjaga suasana yang sejuk, aman, dan tentram demi kebaikan bersama, tanpa memandang siapa yang nantinya terpilih.

Seiring dengan itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus terus mendorong dialog antarwarga untuk mengurangi potensi ketegangan. Program-program yang mengedepankan inklusivitas dan memperkuat hubungan antarwarga, seperti kegiatan sosial dan budaya, bisa menjadi langkah konkret dalam menjaga persatuan. Ini juga menjadi tugas kita bersama untuk memastikan bahwa pembangunan yang dijanjikan oleh pemimpin terpilih dapat berjalan dengan lancar, tanpa hambatan dari konflik sosial yang seharusnya bisa dihindari.

Selain itu, mantan narapidana terorisme, Irhan Nugraha, juga menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI pasca-pemilu. Menurutnya, pemilu bukanlah ajang untuk memperburuk hubungan antarwarga, melainkan bagian dari sistem demokrasi yang harus dihormati. Irhan mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam ideologi yang dapat memicu perpecahan bangsa. Ia mengajak masyarakat untuk lebih introspektif dan memperbaiki apa yang salah dalam proses demokrasi. Menurutnya, perlunya mewaspadai ideologi yang dapat merusak persatuan dan disintegrasi bangsa, terutama pada masa-masa seperti sekarang.

Irhan juga menyerukan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta mengajak kelompok-kelompok yang masih anti-demokrasi untuk kembali mengkaji dan memahami pentingnya demokrasi bagi negara. Ia menegaskan bahwa pemilu adalah proses yang sah dan sahih untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan negara ke arah yang lebih baik, bukan sarana untuk memecah belah persatuan bangsa.

Pasca-Pilkada 2024, saatnya bagi kita semua untuk mewujudkan persatuan dan kedamaian. Pilihan politik boleh berbeda, namun tujuan kita tetap sama, yakni mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dalam konteks ini, menjaga stabilitas sosial bukanlah tugas yang hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Kita harus sadar bahwa kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati adalah fondasi kuat yang harus terus dipelihara untuk kemajuan bersama.

Bersama-sama, kita bisa menjaga kedamaian pasca-pilkada, menciptakan masyarakat yang rukun, serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sebab, meskipun politik dan pemilu adalah bagian penting dalam proses demokrasi, persatuan dan stabilitas sosial jauh lebih penting untuk menjaga kemajuan negara yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, peran media sosial juga sangat besar dalam membentuk opini publik pasca-pemilu. Informasi yang cepat dan sering kali tidak terverifikasi dapat dengan mudah memengaruhi cara pandang seseorang terhadap hasil pemilu, bahkan memicu ketegangan antarwarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi. Kewaspadaan terhadap hoaks dan informasi yang tidak jelas sumbernya menjadi kunci dalam menjaga situasi tetap stabil dan harmonis.

*) Pemerhati politik

Oleh: Ahmad Gani Surya )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas judi online atau yang lebih dikenal dengan istilah judol. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah ini, yang telah meresahkan banyak kalangan, terutama masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

 Meningkatnya jumlah pemain judi online yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini, yang mencakup individu dengan berbagai latar belakang, semakin memicu kekhawatiran pemerintah untuk segera bertindak.

Sebagai bagian dari langkah nyata, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah memblokir lebih dari 300 ribu konten yang terkait dengan judi online. Pada periode antara 20 Oktober hingga 18 November 2024, pemerintah berhasil menutup sejumlah platform judi online, baik yang berada pada situs web, platform media sosial seperti Meta dan X, maupun aplikasi berbagi file seperti Google dan Telegram.

Upaya pemblokiran ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap sehat dan bebas dari aktivitas ilegal.

Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dipimpin oleh Meutya Hafid, bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk melakukan pemblokiran dan pengawasan terhadap aktivitas judi online.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, pemberantasan judi online menjadi salah satu prioritas pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian daring.

Langkah yang diambil oleh pemerintah tidak hanya terbatas pada pemblokiran situs-situs judi online, tetapi juga mencakup penguatan pengawasan internal di lembaga pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital telah menegaskan komitmennya untuk menambah personel pengawas guna memastikan bahwa pejabat-pejabat di dalam kementerian tidak terlibat dalam praktik perjudian ilegal. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga integritas dan membangun rasa cinta tanah air di kalangan pegawai kementerian.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi sejumlah sektor yang berperan penting dalam transaksi judi online, seperti sektor perbankan dan penyedia layanan e-wallet. Di tengah upaya pembersihan ruang digital, pemerintah telah bekerja sama dengan Bank Indonesia serta lembaga keuangan lainnya untuk menutup rekening-rekening yang digunakan untuk transaksi judi online.

Sektor perbankan, termasuk bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri, ditemukan terlibat dalam transaksi judi daring. Dalam hal ini, pemerintah mendesak semua pihak, termasuk penyedia layanan keuangan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Gunawan mengungkapkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 900 triliun. Dengan jumlah pemain yang diperkirakan mencapai 8,8 juta orang, termasuk sebagian besar masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, perjudian online telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas.

Dalam beberapa kasus judi online, terdapat juga anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam perjudian daring ini, sehingga menambah kompleksitas masalah tersebut.

Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas lintas kementerian yang melibatkan berbagai instansi untuk menangani masalah ini secara menyeluruh. Satuan tugas ini bertugas untuk menanggulangi perjudian online dengan melakukan pemblokiran konten, penutupan rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, serta meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Upaya ini dianggap penting agar masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko perjudian online dan dapat menghindarinya.

Di sisi lain, Akademisi Universitas Esa Unggul, Dr. Iswandi, menyatakan bahwa ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani masalah judi online telah memberikan dampak positif. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, terutama dalam hal pemblokiran situs judi dan kampanye edukasi, telah membantu masyarakat untuk lebih menyadari bahaya dari judi online. Langkah ini juga sangat penting untuk melindungi generasi muda dari kecanduan judi yang dapat merusak kehidupan mereka, baik secara finansial maupun moral.

Dalam pandangan Iswandi, ketegasan ini merupakan bentuk kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab. Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah berhasil menunjukkan langkah-langkah preventif yang efektif dalam membatasi penyebaran judi online. Melalui pemblokiran situs dan aplikasi judi serta peningkatan literasi digital, pemerintah berharap dapat meminimalkan dampak negatif perjudian online dan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan beretika.

Secara keseluruhan, langkah preventif yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas judi online menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi negara.

 Pemblokiran situs, penutupan rekening, serta peningkatan literasi digital adalah bagian dari strategi yang komprehensif dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah judi online. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat bebas dari praktik perjudian daring yang merugikan ini.

)* Penulis adalah kontributor Forum Indonesia Emas

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa upaya ini adalah bagian dari menjaga ruang digital yang aman dan bebas dari pengaruh negatif bagi masyarakat.

Dalam awal kepemimpinannya, Menkomdigi berhasil memblokir lebih dari 383.000 situs judi online sejak pemerintahan Presiden Prabowo dengan misi Asta Cita yang salah satunya memberantas judi online.

”Kalo dihitung sejak awal pemerintahan Kabinet Merah Putih dibentuk sudah menyentuh 380 ribu sekian,” ujar Meutya.

“Pemberantasan judi online adalah komitmen kami yang tidak main-main. Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan ruang digital yang aman bagi rakyat Indonesia,” ujar Meutya Hafid. Ia juga meminta masyarakat berperan aktif melaporkan konten-konten yang mencurigakan melalui kanal resmi yang disediakan.

Selain itu, Komdigi telah memblokir 1.361 kata kunci pencarian di Google. Pihaknya juga memblokir 7.252 kata kunci di Meta terkait judi online sejak 4 hingga 20 November 2024. Meutya mengatakan pihaknya telah bersurat ke kantor Google, Meta hingga Tiktok untuk mempercepat pemblokiran lebih banyak kata kunci terkait Judol.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menindak tegas semua bentuk pelanggaran hukum, terutama yang terkait dengan perjudian daring. Tidak hanya memutus akses, Kemkomdigi juga bekerja sama dengan otoritas keuangan seperti OJK untuk membekukan rekening yang terindikasi digunakan dalam aktivitas judi online.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah terus berupaya memberantas judi online. ”Pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian online,” Ujarnya.

Upaya ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat, yang berharap pemerintah dapat terus mempertahankan langkah tegas ini untuk menjaga generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terbebas dari ancaman judi daring.

Dengan langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan teknologi, pemerintah telah menunjukkan bahwa mereka serius dalam memberantas judi online. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan perjudian online dapat ditekan dan masyarakat Indonesia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan. Apresiasi kita kepada pemerintah Prabowo Subianto harus diiringi dengan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberantas judi online dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia, berbagai pihak menyerukan pentingnya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada kali ini. Secara umum, proses pencoblosan Pilkada Serentak 2024 di seluruh Jawa Tengah telah berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kendala berarti.
“Ini berkat kerja keras para penyelenggara pemilu serta anggota yang bertugas mengamankan jalannya Pilkada. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang telah berperan sehingga proses pemungutan suara berjalan aman dan lancar,” ungkapnya
Seruan serupa juga disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Edi Suryanto bahwa perlu langkah rekonsiliasi agar masyarakat dapat kembali bersatu tanpa ada sekat-sekat perbedaan akibat pilihan politik. Rekonsiliasi adalah kunci untuk memulihkan hubungan sosial yang mungkin sempat tegang selama masa kampanye.
“Pilkada adalah pesta demokrasi, bukan ajang permusuhan. Kini saatnya kita fokus membangun daerah bersama-sama. Dengan demikian, kebersamaan dan harmoni sosial diharapkan dapat dipulihkan untuk mendukung pembangunan daerah secara maksimal,” ujar Edi.
Sementara itu, Pendeta Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Jimmy Alberth Koirewoa mengatakan seluruh masyarakat agar mensukseskan Pilkada yang notabene adalah pesta demokrasi untuk semua rakyat Indonesia, termasuk di Tanah Papua. Pihaknya menekankan bahwa menghargai perbedaan pilihan politik adalah wujud kedewasaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi demi menjaga persatuan dan keharmonisan sosial.
“Mensukseskan Pilkada sebagai pesta demokrasi berarti menghormati perbedaan pilihan politik dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa,” ujar Jimmy.
Rekonsiliasi pasca-Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan saling menghormati dan mengedepankan dialog, perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal menuju Indonesia yang lebih maju dan harmonis.
Dengan selesainya Pilkada 2024, diharapkan fokus kembali pada upaya membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semangat demokrasi yang telah ditunjukkan hendaknya menjadi modal sosial untuk bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perekonomian berbasis keberlanjutan melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perikanan. Langkah ini sejalan dengan visi ekonomi sirkular dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), menggelar Workshop Pemberdayaan Usaha di Pasuruan, Jawa Timur, yang melibatkan 300 UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Acara ini bertujuan mempercepat transformasi UMKM menjadi pelaku usaha berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global dan mendapat antusiasme peserta dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, hingga Pasuruan. Tidak hanya UMKM, 10 koperasi binaan juga dilibatkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistiyo, menegaskan pentingnya penerapan ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan. Konsep ini sejalan dengan semangat ekonomi biru yang diusung KKP untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

“Melalui produk perikanan berkelanjutan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan,” ujar Budi.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk koperasi binaan, untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan konsultasi langsung.

Sebagai tindak lanjut, workshop ini menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari fasilitasi ekspor oleh LNSW hingga manajemen keuangan dan digitalisasi usaha. Selain itu, layanan konsultasi mencakup pembiayaan dari lembaga seperti LPMUKP, Bank Jatim, dan BNI, serta proses perizinan usaha dan sertifikasi produk.

Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto menegaskan bahwa pihaknya selalu ingin UMKM dapat bersaing di kancah internasional dengan akses yang mudah.

“Kami ingin memastikan UMKM mendapat akses yang lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, termasuk dalam proses ekspor,” kata Catur.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM sektor perikanan diharapkan dapat menjadi penopang ketahanan pangan nasional melalui produk-produk berbasis protein.

“Produk perikanan memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan implementasi ekonomi biru, kita juga dapat menjaga keberlanjutan ekosistem laut,” jelas Trenggono.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mendorong UMKM sektor perikanan agar naik kelas melalui penguatan kapasitas SDM, kemudahan akses permodalan, serta digitalisasi usaha. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, kegiatan serupa akan direplikasi di berbagai provinsi di Indonesia.
“Dengan SDM yang semakin kompeten, kami yakin UMKM perikanan Indonesia akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi sirkular yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Budi.

Jakarta – Rehabilitasi menjadi langkah utama dalam menyelesaikan yang kecanduan narkoba, disamping penegakan hukum. Demikian disampaikan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar beberapa waktu lalu.
Pemerintah terus berupaya memerangi peredaran narkoba yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu langkah progresif yang telah terbukti efektif adalah pelaksanaan program rehabilitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, bertujuan untuk memutus rantai peredaran narkoba dengan menyentuh akar masalahnya.
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) periode 2012-2015, Anang Iskandar mengatakan pentingnya rehabilitasi sebagai langkah utama menyelesaikan permasalahan narkotika. Ia juga menegaskan bahwa pengedar narkoba harus dihukum berat.
“Penyalahguna perlu direhabilitasi, sementara pengedar harus dihukum berat, termasuk dengan perampasan aset melalui pembuktian terbalik,” kata Anang.
Lebih lajut, Anang juga menyampaikan bahwa solusi untuk memutus jaringan peredaran gelap narkotika terletak pada penurunan permintaan melalui rehabilitasi penyalahguna.
“Jika permintaan turun, maka peredaran narkotika akan berhenti. Rehabilitasi adalah kunci,” ujar Anang.
Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Robert Da Costa, mengatakan pihaknya menggandeng BNN Provinsi Jatim dan lembaga rehabilitasi melakukan kerjasama penanganan secara maksimal terhadap pecandu narkoba.
“Ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa penyalahguna itu korban dan harus dilakukan rehabilitasi,” ujar Robert.
Kategori penyalahguna sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010, barang bukti narkoba yang didapati saat ada penggeledahan dan penegakan hukum memiliki barang bukti di bawah SEMA dengan ketentuan pengguna untuk pengguna saja dan tidak diperjualbelikan.
“Kalau dia pengguna wajib kita rehabilitasi. Kalau bandar tidak bisa. Kalau dia bandar barang bukti sedikit, masuk dalam jaringan tetap kita proses,” sebutnya.
Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada pemulihan fisik dan mental pengguna narkoba, tetapi juga berupaya mengubah perilaku serta memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan yang lebih baik tanpa ketergantungan pada narkoba.
“Barang yang didapati saat penggeledahan dan penegakan hukum yang bersangkutan menyimpan atau memiliki barang dibawa SEMA bersangkutan tidak memperjual belikan,” tegas Robert.
Keberhasilan program rehabilitasi juga turut memberikan dampak langsung dalam memutuskan rantai pasokan narkoba. Banyak pengguna yang berhasil pulih, kembali ke masyarakat, dan terlibat dalam kegiatan positif yang jauh dari dunia gelap narkoba. Mereka juga menjadi agen perubahan, memberi inspirasi kepada orang lain untuk berani keluar dari kecanduan dan menjauhi pengaruh negatif narkoba

Oleh : David Falih Hansa )*

Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menarik perhatian dunia internasional sebagai proyek pembangunan yang merepresentasikan masa depan Indonesia. Tidak hanya sekadar menjadi pusat pemerintahan baru, kota yang dirancang dengan konsep berkelanjutan dan teknologi pintar ini membuka peluang besar bagi investasi asing.

Dari Rusia hingga Uni Emirat Arab, berbagai negara mulai merespons dengan langkah konkret untuk memperkuat keterlibatan mereka dalam pengembangan kota baru bertemakan smart city di Kalimantan Timur tersebut. 

Baru-baru ini, Otorita IKN menerima kunjungan delegasi dari Rusia yang difasilitasi oleh Representasi Dagang Federasi Rusia di Republik Indonesia. Pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama, termasuk sektor ritel, di mana perusahaan terkemuka Rusia seperti Magnit menunjukkan minat besar.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa delegasi Rusia ingin mengetahui lebih dalam mengenai perkembangan pembangunan dan potensi kerja sama. Progres pembangunan yang signifikan serta insentif menarik menjadi daya tarik utama bagi negara tersebut. 

Sejauh ini, pemerintahan di era Prabowo-Gibran terus mengawal kebijakan investasi yang diterapkan di IKN dengan rancangan yang mampu memberikan kemudahan secara maksimal bagi para investor.

Dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, pelaku usaha baik lokal maupun asing dapat menikmati kemudahan perizinan serta berbagai insentif lainnya. Hal ini ditujukan untuk mendorong partisipasi swasta dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. 

Selain Rusia, negara tetangga Malaysia juga menunjukkan antusiasme terhadap potensi yang ditawarkan oleh IKN. Delegasi Sabah, yang dipimpin oleh Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Negeri Sabah, YB Datuk Phoong Jin Zhe, melakukan kunjungan langsung ke lokasi pembangunan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan melihat fasilitas seperti Command Center Nusantara di Hunian Pekerja Konstruksi dan berbagai proyek infrastruktur yang sedang berlangsung. Bukan tidak mungkin bahwa keberadaan IKN sendiri menjadi sebuah peluang sangat strategis untuk semakin mempererat hubungan perdagangan antar wilayah, termasuk Sabah dengan Kalimantan Timur (Kaltim).

Rombongan dari Sabah juga melihat peluang besar dalam sektor properti dan investasi lintas batas yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kedua wilayah. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kinabalu, Rafail Walangitan, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut bukan hanya untuk memahami perkembangan fisik IKN, tetapi juga untuk menjajaki kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan dan pariwisata. Upaya ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin baik selama ini. 

Tidak hanya negara-negara tetangga, Uni Emirat Arab (UEA) telah menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara. Setelah kunjungan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, ke Abu Dhabi, diskusi mendalam terkait delapan sektor investasi utama segera dilakukan. UEA berkomitmen untuk berinvestasi di berbagai bidang seperti energi bersih, perumahan, kesehatan, pariwisata, hingga ketahanan pangan. 

Duta Besar UEA untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri, menjelaskan bahwa komitmen negaranya untuk mendukung proyek-proyek di IKN sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

UEA tidak hanya membawa modal finansial, tetapi juga menawarkan transfer teknologi di sektor energi dan kesehatan. Dengan kekayaan mineral seperti nikel dan bauksit, Indonesia menjadi mitra strategis bagi UEA dalam mengembangkan hilirisasi industri yang bernilai tinggi. 

Lebih jauh, proyek perumahan terjangkau yang diusulkan oleh Indonesia menjadi salah satu bidang kerja sama yang menarik perhatian UEA. Rencana ambisius untuk membangun tiga juta unit perumahan setiap tahun selama satu dekade memberikan peluang besar bagi pengembang internasional. Pemerintah Indonesia telah mengadakan delapan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan UEA untuk membahas langkah konkret dalam mewujudkan program tersebut. 

Melihat tingginya minat internasional, pembangunan IKN tidak hanya menjadi simbol transformasi Indonesia, tetapi juga peluang besar untuk memperkuat hubungan ekonomi global.

Para pelaku usaha dari berbagai negara melihat Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru yang strategis di Asia Tenggara. Posisi geografis Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia menjadi salah satu faktor penting dalam menarik perhatian investor asing. 

Langkah pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi investasi di IKN juga mencerminkan visi besar yang diusung Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto. Sebagai pemimpin bangsa yang memiliki latar belakang militer dan pengalaman internasional yang luas, Presiden Prabowo memahami pentingnya kolaborasi global untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

IKN kini tidak hanya menjadi mimpi bangsa, tetapi juga harapan dunia. Dengan semakin banyaknya negara yang membuka jalan bagi investasi besar, IKN siap menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi di panggung internasional. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik, sehingga kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute