Oleh: Adianita Sulastri )*

Di tengah dinamika global yang kian tidak menentu, kehadiran Danantara menjadi relevan sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak psikologis dan struktural terhadap pasar global, memicu volatilitas serta meningkatkan risiko investasi lintas negara. Maka langkah antisipatif melalui penguatan tata kelola portofolio dan strategi investasi menjadi kunci, sebagaimana disampaikan oleh Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, yang menegaskan pentingnya uji ketahanan portofolio untuk menghadapi berbagai skenario ketidakpastian global.

Hal tersebut mencerminkan bahwa ketidakpastian global bukan lagi isu sektoral, namun telah menjadi tantangan sistemik yang dihadapi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Respons pemerintah di Singapura, Malaysia, dan Filipina yang mengategorikan eskalasi konflik sebagai tindakan perang menunjukkan bahwa risiko geopolitik kini berada pada level yang lebih serius. Dalam situasi seperti ini, Danantara tidak hanya dituntut untuk bersikap defensif, tetapi juga adaptif dalam mengidentifikasi peluang yang muncul di tengah krisis.

Pendekatan optimistis yang diusung Pandu Sjahrir menegaskan bahwa ketidakpastian tidak selalu identik dengan ancaman, melainkan juga membuka ruang bagi peluang investasi baru. Perspektif untuk melihat kondisi sebagai gelas yang setengah penuh mencerminkan paradigma investasi modern yang menekankan pada fleksibilitas dan keberanian mengambil keputusan berbasis analisis menyeluruh. Danantara memposisikan diri sebagai institusi yang mampu membaca dinamika pasar secara komprehensif, baik dari sisi kredit, ekuitas, maupun pembentukan modal investasi.

Kenaikan biaya modal yang terjadi secara global memang menjadi tantangan tersendiri, namun hal tersebut tidak serta merta menutup peluang investasi. Sebaliknya, kondisi ini justru mendorong selektivitas yang lebih tinggi dalam menentukan sektor prioritas. Danantara mengidentifikasi empat sektor strategis yang menjadi fokus kajian, yakni ketahanan energi, hilirisasi industri, layanan kesehatan, dan infrastruktur digital. Keempat sektor ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga saling terhubung dalam membentuk fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Keterkaitan antara energi dan infrastruktur digital menjadi salah satu aspek paling krusial dalam era transformasi teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membutuhkan dukungan energi dalam jumlah besar, sehingga menjadikan energi sebagai faktor fundamental dalam pengembangan teknologi masa depan. Indonesia, dengan potensi sumber daya energi yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan keunggulan ini sebagai daya tarik investasi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital berbasis AI.

Danantara juga menunjukkan langkah konkret melalui kerja sama investasi internasional. Kolaborasi dengan SMBC Aviation Capital dalam membentuk Mandiri Aviation Leasing Fund menjadi langkah penting dalam memperluas kapasitas investasi di sektor aviasi. Di sisi lain, kerja sama dengan Qatar Investment Authority dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik meskipun berada dalam situasi global yang tidak stabil. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Danantara sebagai katalisator investasi asing yang mampu membangun kepercayaan investor global.

Lebih jauh, peran strategis Danantara juga tercermin dalam pengembangan energi berbasis sampah atau waste-to-energy (WtE), yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyoroti bahwa persoalan pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Investasi pada teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah strategis untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni krisis energi dan permasalahan lingkungan.

Pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ditargetkan hadir di puluhan kota di Indonesia menunjukkan skala ambisi yang besar dari Danantara. Proyek ini tidak hanya berpotensi menghasilkan energi listrik dengan kapasitas signifikan, tetapi juga mampu mengurangi emisi karbon, menekan volume sampah di tempat pembuangan akhir, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, investasi di sektor ini memiliki dampak multiplikatif yang luas bagi perekonomian nasional.

Pembentukan PT Daya Energi Bersih Nusantara sebagai entitas khusus yang menangani proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi semakin mempertegas komitmen Danantara dalam mendorong transisi energi berkelanjutan. Direktur Investasi Danantara Investment Manager, Fadli Rahman, menjelaskan bahwa perusahaan ini akan berperan sebagai pengelola terintegrasi yang mencakup seluruh rantai pengolahan sampah, mulai dari pengumpulan hingga pemrosesan dengan berbagai skema teknologi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada perbaikan sistem secara menyeluruh, termasuk perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Sebagai sovereign wealth fund, Danantara memiliki mandat strategis untuk mengelola aset negara secara produktif guna menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam era ketidakpastian global, peran ini menjadi semakin penting karena investasi yang tepat dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi sekaligus pendorong transformasi struktural. Dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang, Danantara berpotensi menjadi instrumen kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global yang terus berkembang.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Dukungan terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 terus menguat dari berbagai kalangan, mulai dari psikolog hingga tokoh agama. Regulasi ini dipandang sebagai langkah progresif pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus memastikan terciptanya ekosistem yang aman, sehat, dan mendidik.

Kehadiran PP TUNAS menjadi bukti nyata bahwa negara hadir secara aktif dalam menjawab tantangan zaman, khususnya dalam melindungi generasi muda dari risiko digital yang semakin kompleks.

Psikolog anak dan remaja, Sani Hermawan Budiantini, menilai kebijakan ini sebagai fondasi penting dalam membangun kesadaran kolektif terkait penggunaan teknologi secara bijak. Ia menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus dipahami secara menyeluruh.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada platform tertentu saja, karena risiko digital itu luas dan membutuhkan kewaspadaan bersama,” ujarnya. Menurutnya, peran orang tua menjadi kunci dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan optimal di tingkat keluarga.

Sani juga menekankan pentingnya edukasi digital yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami risiko, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang positif.

“Semua pihak harus menjadi agen perubahan, mengedukasi lingkungan sekitar, dan bersama-sama menjaga anak agar tetap tumbuh dalam lingkungan yang sehat,” tegasnya.

Dukungan serupa disampaikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang menilai PP TUNAS sebagai langkah strategis dalam membangun budaya digital yang beretika. Ia menegaskan bahwa penguatan nilai moral melalui pendidikan keagamaan menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan era digital.

“Kita ingin ruang digital menjadi ruang yang aman, sehat, dan mendidik bagi generasi muda,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong integrasi literasi digital dengan pendidikan karakter melalui madrasah dan pesantren. Langkah ini diyakini mampu menciptakan generasi yang tidak hanya cakap teknologi, tetapi juga memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, implementasi PP TUNAS diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Upaya ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam melindungi anak sekaligus menyiapkan generasi masa depan yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan bermutu bagi generasi muda.

Psikolog Anak dan Remaja, Sani Hermawan Budiantini, mengatakan bahwa kecanduan gawai menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, implementasi PP Tunas perlu didukung peran aktif orang tua.

Menurut Sani, pemahaman yang keliru terhadap kebijakan seringkali membuat perlindungan anak di ruang digital menjadi tidak optimal.

“Kalau kita bicara PP Tunas, jangan sampai hanya fokus pada delapan platform saja. Itu berbahaya, karena seolah-olah platform lain dianggap aman, padahal risiko digital itu luas,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kecanduan gawai tidak hanya dialami anak, tetapi juga orang tua, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas hubungan dalam keluarga.

“Bukan hanya anak-anak, orang tua juga banyak yang kecanduan gadget. Ini bisa memicu masalah emosional dalam keluarga, bahkan konflik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sani mengungkapkan sejumlah dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak, antara lain gangguan tidur, kecemasan, penurunan kemampuan komunikasi, hingga kecenderungan perilaku instan tanpa proses.

“Anak-anak sekarang cenderung ingin serba cepat dan instan, kurang memiliki daya tahan dalam proses belajar, serta mudah terpengaruh standar dari media sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, Tokoh Agama dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Pendeta Nixon TR Lumi STh mengatakan kehadiran PP TUNAS memberikan ruang lebih besar memperkuat pendidikan di tengah keluarga.

“Ketika ruang akses media sosial anak di bawah 16 tahun dibatasi, maka ruang pendidikan keluarga harus menjadi pondasi kuat,” kata Pendeta Nixon.

Menurut Pendeta Nixon, Pendeta Nixon, ruang-ruang akses digital yang dibatasi tersebut harus segera direspon positif pendidikan dan pengajaran di tengah keluarga.

“Peran orang tua menjadi sentral mengisi ruang yang sudah dibatasi tersebut. Orang tua harus hadir dan memberikan solusi yang tepat ketika anak bertanya terhadap sebuah situasi yang menuntut jawaban,” ujarnya.

Pendeta Nixon menambahkan kehadiran anak di tengah keluarga sebagai sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dijawab dengan pendidikan dan pengajaran sehat dan bermakna.

Oleh : Ricky Rinaldi

Perlindungan anak merupakan elemen mendasar dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tanpa jaminan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai, proses belajar tidak akan mampu berjalan secara optimal. Dalam konteks inilah, kehadiran Peraturan Pemerintah tentang TUNAS menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan tidak hanya berbicara tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik. Berbagai tantangan seperti perundungan, kekerasan, hingga tekanan psikologis masih menjadi persoalan yang harus dihadapi secara serius. Negara berkepentingan memastikan bahwa setiap anak dapat belajar dalam suasana yang bebas dari rasa takut dan ancaman. Dengan adanya PP TUNAS, perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas dalam sistem pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari perlindungan terhadap generasi muda. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal. Dalam hal ini, PP TUNAS menjadi instrumen kebijakan yang memperkuat komitmen negara dalam menciptakan ruang belajar yang sehat dan mendukung.

PP TUNAS memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan pendidikan. Regulasi ini tidak hanya menegaskan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, perlindungan anak tidak lagi bersifat parsial, melainkan menjadi sistem yang terintegrasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menekankan bahwa pendidikan yang bermutu harus berjalan seiring dengan perlindungan anak. Sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan keamanan psikologis peserta didik. Dengan adanya regulasi yang kuat, setiap institusi pendidikan didorong untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Implementasi PP TUNAS juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan di lingkungan pendidikan. Sistem pelaporan yang lebih terbuka, penanganan kasus yang cepat, serta pendampingan bagi korban menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan berjalan efektif. Dengan adanya sistem yang responsif, setiap potensi pelanggaran terhadap hak anak dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.

Selain itu, regulasi ini memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam pendidikan anak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak tumbuh dalam suasana yang aman dan penuh dukungan. Kesadaran keluarga terhadap pentingnya perlindungan anak menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi kebijakan ini.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Lingkungan sosial yang peduli terhadap perlindungan anak akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih luas. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah berbagai bentuk kekerasan menjadi bagian dari upaya kolektif dalam melindungi generasi muda. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama.

PP TUNAS juga berkontribusi dalam membangun budaya pendidikan yang lebih humanis. Sekolah didorong untuk menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan saling menghormati sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang lebih kuat.

Dalam jangka panjang, perlindungan anak yang kuat akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat memiliki kemampuan lebih baik dalam menyerap pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa di tingkat global.

Namun, keberhasilan implementasi PP TUNAS memerlukan komitmen yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pengawasan berjalan efektif dan kebijakan diterapkan secara merata di seluruh wilayah. Lembaga pendidikan harus menjalankan peran secara profesional, sementara masyarakat dan keluarga perlu terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak.

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan ini. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi antara sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan hukum. Dengan kerja sama yang kuat, sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata.

PP TUNAS menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan memastikan setiap anak terlindungi, negara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan generasi masa depan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas tidak hanya tentang kurikulum dan fasilitas, tetapi juga tentang perlindungan dan kesejahteraan peserta didik.

Melalui implementasi yang konsisten dan kolaborasi yang kuat, PP TUNAS diyakini menjadi tonggak penting dalam transformasi pendidikan nasional. Dengan fondasi perlindungan yang kokoh, Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat, aman, dan berkarakter. Inilah langkah nyata menuju masa depan pendidikan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen akan memastikan kebijakan ini tidak berhenti sebagai regulasi, tetapi benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari di lingkungan pendidikan.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Abdul Razak)*

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan anak-anak Indonesia. Di satu sisi, ruang digital membuka akses terhadap pengetahuan dan kreativitas. Namun di sisi lain, tanpa pengawasan yang tepat, dunia digital justru menghadirkan berbagai risiko yang dapat mengganggu kesehatan mental dan perkembangan karakter anak. Dalam konteks ini, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS menjadi langkah strategis yang memperoleh legitimasi sosial dari berbagai perspektif, mulai dari psikologi, nilai keagamaan, hingga pendidikan bermutu.

Isu kesehatan mental anak di era digital kini menjadi perhatian serius. Dalam Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi I DPR RI dengan tema Sehat Mental di Era Digital: Mulai dari Ruang Aman Bagi Anak, terungkap bahwa ruang digital yang semakin kompleks tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga ancaman nyata bagi anak-anak. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah tingginya angka perundungan daring yang mencapai sekitar 48 persen anak. Dampaknya tidak ringan, mulai dari kecemasan, stres, hingga menurunnya rasa percaya diri.

Selain itu, anak-anak juga dihadapkan pada risiko lain seperti eksploitasi data pribadi, praktik grooming, hingga ketidaksadaran bahwa jejak digital bersifat permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi kompleksitas ruang digital.

Dalam perspektif psikologi, kebijakan PP TUNAS dinilai sebagai langkah preventif yang penting. Akademisi Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanganan, tetapi juga pencegahan sejak dini. Ia menegaskan bahwa PP Tunas berupaya mencegah gangguan kesehatan mental sejak dari hulu. Jika orang tua belum sepenuhnya mampu membatasi penggunaan gawai, maka langkah yang dapat dilakukan adalah membatasi akses anak terhadap platform digital tertentu, misalnya melalui pengaturan usia maksimal 16 tahun.

Pandangan ini memperkuat bahwa perlindungan anak tidak dapat menunggu hingga masalah muncul. Pendekatan preventif justru menjadi kunci untuk memastikan tumbuh kembang anak berlangsung secara sehat, baik secara emosional maupun sosial.

Namun demikian, implementasi PP TUNAS tidak lepas dari tantangan, terutama di lingkungan keluarga. Psikolog anak, remaja, dan keluarga Sani Budiantini Hermawan menilai bahwa peran orang tua menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Ia mengungkapkan bahwa banyak anak menunjukkan reaksi penolakan ketika penggunaan gawai mulai dibatasi. Reaksi tersebut tidak hanya berupa tantrum, tetapi juga kecemasan hingga gejala psikosomatis seperti mual dan muntah akibat ketergantungan berlebihan terhadap gawai.

Sani menjelaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan adanya tingkat adiksi yang sudah cukup serius pada sebagian anak. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya dituntut untuk tegas, tetapi juga perlu memiliki kesiapan mental dan pemahaman yang memadai terkait tujuan PP TUNAS. Ia menekankan bahwa orang tua perlu kreatif dalam menghadirkan aktivitas alternatif yang dapat mengalihkan perhatian anak sekaligus memperkuat ikatan emosional dalam keluarga, seperti bermain permainan tradisional atau interaksi langsung yang membangun kedekatan.

Lebih jauh, Sani mengajak orang tua untuk menjadi agen perubahan dalam implementasi kebijakan ini. Ia menilai bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, terutama keluarga sebagai lingkungan pertama anak dalam belajar dan berkembang.

Dari perspektif nilai keagamaan, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang tidak dapat diabaikan. Dalam berbagai ajaran agama, menjaga generasi muda dari pengaruh negatif menjadi kewajiban bersama. Prinsip menjaga akal, jiwa, dan moralitas anak sejalan dengan tujuan PP TUNAS yang ingin menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan spiritual yang kuat.

Sementara itu, dari sudut pandang pendidikan bermutu, PP TUNAS mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Anak-anak yang terbebas dari paparan konten negatif dan kecanduan gawai akan lebih mampu fokus pada proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun karakter yang kuat. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia unggul di masa depan.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Kepemudaan dan Start Up, Alfreno Kautsar Ramadhan, menegaskan bahwa PP TUNAS bukanlah bentuk pembatasan akses terhadap ruang digital, melainkan langkah perlindungan terhadap anak-anak dari risiko platform berisiko tinggi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak membatasi inovasi, tetapi justru memastikan anak-anak dapat memasuki ruang digital dalam kondisi yang lebih aman dan siap.

Alfreno memaparkan bahwa terdapat tujuh faktor risiko digital yang menjadi dasar kebijakan ini, mulai dari risiko kontak dengan orang asing, paparan konten negatif, dorongan konsumtif, hingga penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, risiko perilaku akibat kecanduan gawai, gangguan kesehatan mental, serta dampak fisik seperti gangguan penglihatan juga menjadi perhatian serius. Ia menyebut rata-rata anak di Indonesia menggunakan gawai hingga 5,4 jam per hari, yang berpotensi memicu ketergantungan dan tekanan psikologis.

Keberhasilan implementasi PP TUNAS akan sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa. Di tengah arus digitalisasi yang tidak terbendung, upaya menjaga anak-anak tetap aman, sehat, dan berkarakter menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

)* Analis Kebijakan

Jakarta – Pemerintah memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga di tengah dinamika global melalui berbagai intervensi yang terukur. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen, sekaligus melindungi petani serta mempertahankan daya beli masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan bahwa langkah pemerintah dilakukan secara kolaboratif dan responsif.

“Pemerintah terus menjaga stabilitas pangan nasional melalui langkah-langkah kolaboratif yang terukur dan responsif,” ujarnya.

Harga pangan pokok strategis terpantau stabil di tingkat konsumen. Di sisi lain, perhatian terhadap keseimbangan harga di tingkat produsen terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan usaha petani dan peternak.

Menurutnya, stabilitas harga dan ketersediaan stok mulai menunjukkan hasil positif, seiring efektifnya penerapan instrumen kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP).

“Namun kadang yang terjadi di lapangan, dinamikanya cepat berubah. Begitu harga di konsumen berfluktuasi, pemerintah cepat bertindak. Ini tentu langkah taktis yang luar biasa,” jelasnya.

Pengawasan harga juga terus diperkuat bersama Satgas Saber Pangan.

“Pengawasan harga di tingkat konsumen sudah berjalan baik, selanjutnya juga perlu ditingkatkan pada penjagaan harga di tingkat produsen,” tambahnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren positif, di mana sejumlah komoditas mengalami penurunan harga.

“Daging ayam ras ada penurunan IPH di 125 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 64 daerah. Telur ayam ras juga turun di 116 kabupaten/kota,” ungkapnya.

Penurunan juga terjadi pada cabai merah di 198 daerah, cabai rawit di 161 daerah, serta daging sapi di 105 daerah.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan peternak. “Program prioritas pemerintah sangat berpihak pada rakyat. Ini nyata, karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengangkat kesejahteraan petani dan peternak,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Perindustrian Mohammad Faisal Reza memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman. “Cadangan pangan dalam kondisi aman dan mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Jakarta – Ketegangan geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah terus meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pangan dunia.

Eskalasi konflik, gangguan jalur logistik, serta ketidakpastian perdagangan internasional dinilai berpotensi menekan pasokan dan mendorong lonjakan harga pangan di tingkat global.

Bahkan, Rusia telah mendorong pembentukan cadangan pangan bersama negara-negara BRICS sebagai langkah antisipatif terhadap potensi krisis.

Di tengah tekanan tersebut, Indonesia mencatat penguatan signifikan pada sektor ketahanan pangan nasional.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah mencapai 4,7 juta ton, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, dan terus bergerak menuju angka 5 juta ton.

Sementara itu, ketersediaan beras di pasar domestik dan sektor hotel, restoran, dan katering (HoReCa) tercatat sekitar 12 juta ton, ditopang potensi produksi dari standing crop hingga akhir tahun.

Kombinasi tiga lapisan ketersediaan tersebut dinilai mampu menjamin kebutuhan pangan nasional hingga 11 bulan ke depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah tekanan global.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penguatan cadangan pangan merupakan langkah strategis yang telah dipersiapkan sejak awal.

“Sejak awal, pentingnya swasembada dan penguatan cadangan pangan sudah ditekankan sebagai strategi menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi cadangan saat ini mencerminkan kesiapan Indonesia menghadapi berbagai skenario krisis.

“Cadangan kita saat ini 4,7 juta ton dan terus menuju 5 juta ton. Dengan posisi ini, kebutuhan pangan kita cukup hingga 11 bulan ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, dinamika global yang tidak menentu menuntut penguatan produksi dalam negeri dan kemandirian pasokan.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan potensi El Nino.

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menekankan pentingnya menjaga rantai pasok secara menyeluruh.

“Urusan pangan ini mulai dari penyediaannya sampai tiba di meja masyarakat harus kita jaga dengan baik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian konsumsi masyarakat.

“Kita harus bijak dalam mengonsumsi dan berbelanja pangan. Jangan panic buying karena dampaknya besar,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan kondisi pangan nasional tetap stabil di tengah dinamika global.

“Kita sudah swasembada pangan. Walaupun ada tekanan global, untuk kebutuhan makan tetap aman,” ujarnya.

Oleh: Jamal Diadi )*

Ketahanan pangan nasional menjadi fokus utama pemerintah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga kebijakan perdagangan antarnegara mendorong setiap negara memperkuat fondasi pangan domestik. Indonesia merespons kondisi tersebut melalui penguatan sinergi lintas sektor yang terarah dan berkelanjutan.

Pemerintah menilai langkah antisipatif harus disiapkan sejak awal untuk menghadapi berbagai kemungkinan krisis pangan. Kebijakan yang ditempuh tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga dirancang untuk memastikan keberlanjutan sistem pangan nasional dalam jangka panjang, terutama melalui penguatan produksi dalam negeri dan cadangan pangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa arah kebijakan pangan telah diletakkan sejak awal dengan menitikberatkan pada swasembada dan penguatan cadangan pangan. Ia menyampaikan bahwa arahan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks.

Menurut Amran, posisi cadangan pangan nasional saat ini mencerminkan kesiapan yang semakin kuat. Cadangan Beras Pemerintah yang telah mencapai 4,7 juta ton dinilai sebagai indikator penting dalam menjaga stabilitas pasokan, dengan tren yang terus meningkat menuju 5 juta ton. Kondisi ini memperlihatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai skenario krisis.

Ketersediaan Cadangan beras tersebut juga dinilai mampu menjamin kebutuhan pangan nasional hingga sebelas bulan ke depan. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan distribusi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara menyeluruh.

Kementerian Pertanian memandang ketergantungan terhadap impor sebagai kelemahan struktural yang harus diminimalkan. Dalam situasi global yang tidak menentu, setiap negara cenderung memprioritaskan kebutuhan domestiknya. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri menjadi langkah strategis yang terus didorong.

Pemerintah juga menilai dinamika global saat ini menuntut sistem pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Konflik dan kebijakan pembatasan ekspor di sejumlah negara memperbesar risiko gangguan pasokan, sehingga memperkuat urgensi kemandirian pangan nasional sebagai fondasi utama ketahanan.

Di sisi lain, kerja sama internasional tetap dipandang penting dalam menjaga stabilitas pangan global. Inisiatif kolaborasi antarnegara dinilai mampu meredam dampak krisis yang semakin kompleks. Indonesia berada pada posisi strategis untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas pangan, baik di tingkat kawasan maupun global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa kemandirian pangan merupakan syarat utama kedaulatan bangsa. Ia berpandangan bahwa ketergantungan pada negara lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan akan melemahkan posisi suatu negara, sehingga penguatan produksi dalam negeri menjadi langkah yang tidak dapat ditawar.

Penguatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga menyangkut nilai kemanusiaan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Zulkifli menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk lembaga keagamaan seperti pesantren, dalam membangun sistem pangan yang tangguh. Pesantren dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan penguatan nilai gotong royong.

Pemerintah juga mendorong penguatan program pangan di lingkungan pesantren sebagai bagian dari strategi memperluas basis ketahanan pangan nasional. Langkah ini dinilai mampu memperkuat kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Selain itu, percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mendorong stabilitas permintaan dan distribusi pangan secara lebih merata.

Di tengah tantangan global, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan berjalan efektif. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan secara menyeluruh.

Penguatan ketahanan pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di sektor pangan. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan usaha, sehingga menciptakan ekosistem pangan yang sehat dan berdaya saing.

Upaya tersebut turut diperkuat melalui peningkatan dukungan terhadap infrastruktur pertanian, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi modern. Pemerintah mendorong optimalisasi lahan, efisiensi distribusi, serta digitalisasi sektor pangan agar lebih adaptif terhadap perubahan global.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Indonesia dinilai memiliki fondasi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Ketahanan pangan kini menjadi bagian integral dari ketahanan nasional, dengan sinergi sebagai kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan stabilitas di masa depan.

Langkah penguatan ketahanan pangan juga didukung oleh peningkatan kualitas data dan sistem monitoring yang terintegrasi. Pemerintah terus memperbaiki akurasi data produksi, distribusi, dan konsumsi pangan guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada kondisi riil di lapangan. Digitalisasi sektor pertanian menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap perubahan.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversifikasi pangan terus digencarkan. Upaya ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu sekaligus memaksimalkan potensi pangan lokal yang melimpah. Dengan pola konsumsi yang lebih beragam, ketahanan pangan nasional menjadi lebih kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global.

*) Peneliti Kebijakan Pertanian dan Pangan

Oleh: Rahmi Aminda )*

Ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan ketahanan nasional. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok, pemerintah Indonesia memperkuat berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan berkelanjutan.

Pemerintah memandang bahwa krisis pangan global dapat menjadi instrumen tekanan bagi negara yang bergantung pada impor. Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor menjadi prioritas utama dalam kebijakan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pangan telah menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Ia menjelaskan bahwa penguasaan sektor pangan merupakan kunci untuk menghindari tekanan eksternal, terutama dalam situasi global yang tidak menentu.

 Amran juga menyoroti bahwa ketergantungan impor merupakan titik lemah yang harus segera diatasi. Dalam kondisi krisis, negara produsen cenderung menahan ekspor, sehingga negara pengimpor akan menghadapi risiko kekurangan pasokan. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong peningkatan produksi domestik secara konsisten.

Langkah meningkatan produksi domestik mulai menunjukkan hasil nyata. Produksi pangan nasional mengalami peningkatan signifikan, sebagaimana tercermin dalam berbagai data internasional. Di sisi lain, impor pangan secara bertahap berhasil ditekan, memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan.

Kementerian Pertanian mencatat capaian penting melalui peningkatan stok beras nasional yang telah mencapai lebih dari 4 juta ton dan ditargetkan terus meningkat. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa ketahanan pangan nasional semakin kokoh di tengah dinamika global yang penuh tekanan.

Penguatan sektor pangan ini tidak hanya berdampak pada ketersediaan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Sejumlah negara mulai mencermati strategi Indonesia dalam meningkatkan produksi dan menjaga stabilitas pasokan, menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil memiliki dampak luas.

Selain pangan, pemerintah juga mendorong kemandirian energi sebagai bagian dari strategi besar ketahanan nasional. Indonesia sebagai produsen utama minyak kelapa sawit memiliki posisi strategis dalam mengendalikan rantai nilai industri energi berbasis sumber daya domestik.

Kombinasi antara ketahanan pangan dan kemandirian energi dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan nasional. Dengan kedua sektor tersebut yang semakin kuat, tekanan dari luar dinilai dapat diminimalkan secara signifikan.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional menilai kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kategori kuat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa mayoritas kebutuhan konsumsi masyarakat telah dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Ketut menyampaikan bahwa dari sepuluh komoditas pangan strategis, sebagian besar tidak lagi bergantung pada impor. Komoditas utama seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur telah mampu dipenuhi dari produksi domestik.

Produksi beras nasional juga menunjukkan kinerja yang solid, dengan capaian puluhan juta ton per tahun yang diperkuat oleh stok awal yang besar. Proyeksi neraca pangan menunjukkan bahwa stok nasional berpotensi terus meningkat hingga tahun berikutnya, mencerminkan ketahanan yang semakin stabil.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan penyerapan gabah melalui Perum Bulog untuk menjaga harga di tingkat petani sekaligus memastikan ketersediaan stok nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa stok pangan nasional berada dalam kondisi aman, bahkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga satu tahun ke depan.

Zulkifli menjelaskan bahwa peningkatan produksi dalam negeri menjadi faktor utama yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, ketergantungan Indonesia terhadap kawasan yang tengah mengalami konflik relatif kecil, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan.

Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga dan distribusi pangan untuk memastikan stabilitas tetap terjaga. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat guna menjamin kelancaran distribusi hingga ke seluruh wilayah.

Upaya koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui berbagai program berbasis desa. Penguatan koperasi dan pemangkasan rantai distribusi dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus mendorong inovasi di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas benih, serta efisiensi sistem irigasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan dan memperkuat daya saing sektor pertanian nasional.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Indonesia dinilai semakin tangguh dalam menghadapi krisis global. Ketahanan pangan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Pemerintah optimistis bahwa dengan konsistensi kebijakan dan sinergi seluruh elemen nasional, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari tekanan global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang berdaulat di sektor pangan.

*) Analis Kebijakan Pangan Nasional

Oleh: Andreas Wakerkwa)*

Upaya akselerasi pembangunan di Papua terus menjadi prioritas strategis pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), pembangunan di wilayah Papua tidak lagi dipandang semata sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai langkah komprehensif yang bertujuan menciptakan kesejahteraan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan, sehingga setiap kebijakan yang dijalankan diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat.

Ketua Lembaga Pengembangan Generasi Papua (Lempeng Papua), Pastor Catto Y. Mauri, S.Th., mengatakan bahwa PSN merupakan fondasi penting dalam mendorong transformasi pembangunan di Papua. Ia memandang bahwa pembangunan yang tengah berlangsung bukan sekadar pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, atau fasilitas publik lainnya, melainkan bagian dari upaya besar untuk membuka akses, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat daya saing masyarakat Papua di berbagai sektor.

Menurutnya, pembangunan yang inklusif harus melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dukungan kolektif menjadi kunci keberhasilan implementasi PSN di Papua. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat lokal diyakini mampu mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang berkeadilan. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberhasilan program.

Lebih lanjut, Pastor Catto Y. Mauri, S.Th. menekankan pentingnya menjaga kondusivitas sosial di tengah masifnya pembangunan yang sedang berlangsung. Ia mengajak masyarakat Papua untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau menghambat proses pembangunan. Literasi informasi menjadi hal yang krusial agar masyarakat dapat memilah dan memahami berbagai informasi secara bijak.

Dalam era digital saat ini, arus informasi yang begitu cepat kerap kali menghadirkan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu bersikap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat merusak semangat kebersamaan. Pembangunan yang tengah berjalan membutuhkan stabilitas sosial dan dukungan penuh dari masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan.

Selain itu, percepatan pembangunan Papua juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Selama ini, tantangan geografis dan keterbatasan akses menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan pembangunan. Dengan adanya PSN, berbagai infrastruktur strategis dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan yang merata di Papua diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Sektor-sektor potensial seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat berkembang lebih optimal dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah.

Dalam pandangan Pastor Catto Y. Mauri, S.Th., keberhasilan pembangunan Papua tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan. Generasi muda Papua memiliki peran penting sebagai motor penggerak pembangunan di masa depan.

Semangat gotong royong menjadi nilai utama yang perlu terus dijaga dalam proses pembangunan ini. Kolaborasi antara berbagai pihak akan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya rasa memiliki terhadap program pembangunan, masyarakat akan lebih aktif berkontribusi serta menjaga hasil pembangunan yang telah dicapai.

Optimisme terhadap masa depan Papua semakin menguat seiring dengan berbagai upaya percepatan pembangunan yang terus dilakukan. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pembangunan di Papua diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang merata, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Akselerasi pembangunan Papua merupakan bagian dari komitmen nasional untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, cita-cita untuk mewujudkan Papua yang maju, adil, dan sejahtera bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya