Pemerintah terus memastikan Program Sekolah Rakyat berjalan tepat sasaran melalui proses seleksi yang ketat dan terukur. Program pendidikan berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai langkah strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi pada 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik berstandar nasional.

Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar perluasan akses pendidikan, melainkan investasi jangka panjang negara.

“Cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan adalah melalui pendidikan. Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang yang strategis. Dampaknya mungkin tidak instan, tetapi akan membentuk perubahan yang bersifat mendasar dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, program ini menerapkan sistem pembelajaran adaptif melalui skema multi-entry, multi-exit yang memungkinkan siswa mengikuti pendidikan sesuai kesiapan dan capaian belajar masing-masing. Pendekatan ini memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak dengan latar belakang akademik yang beragam.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, pemerintah menetapkan standar tinggi dalam rekrutmen tenaga pengajar. Selain memenuhi syarat akademik dan sertifikasi, guru juga dibekali kompetensi pendampingan psikologis dan penguatan karakter.

“Guru di Sekolah Rakyat tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping utama bagi siswa. Kedekatan dan kualitas interaksi menjadi fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter,” jelas Fajar.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan proses seleksi siswa dilakukan melalui sistem jemput bola agar bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan praktik titipan maupun suap dalam proses seleksi. Menurutnya, integritas pelaksanaan menjadi kunci agar program strategis ini tetap bersih dan tepat sasaran.

Ke depan, pemerintah menyiapkan penambahan 104 lokasi baru serta pembangunan 93 gedung permanen yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Langkah ini menjadi bagian dari target pemerataan akses Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten dan kota pada 2029.

Oleh: Athallah Sani W.)*

Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui pengetatan tata kelola Program Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi besar negara untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan yang layak.

Program Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah memandang pendidikan sebagai jalan paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah memperketat seluruh mekanisme tata kelola sejak tahap perencanaan, seleksi peserta didik, pengelolaan fasilitas, hingga sistem pengawasan penggunaan anggaran. Pendekatan ini dilakukan agar setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kategori paling rentan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Karena itu, mekanisme penerimaan peserta didik dilakukan melalui proses verifikasi ketat dan penjangkauan langsung oleh pemerintah, bukan melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan program tidak melenceng dari sasaran utamanya. Pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan benar-benar diterima oleh anak-anak yang membutuhkan intervensi negara agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Saifullah Yusuf juga menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik penyimpangan dalam bentuk apa pun. Seluruh proses dirancang agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan bersih dari intervensi pihak-pihak yang berpotensi merusak substansi program.

Penguatan tata kelola program turut mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menilai Sekolah Rakyat merupakan program strategis dengan tujuan sosial yang sangat besar karena menyasar masyarakat yang membutuhkan dukungan nyata dari negara melalui pendidikan.

Menurut pandangan Setyo, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari kualitas manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pengadaan barang dan layanan penunjang pendidikan harus diawasi secara ketat agar sesuai standar dan kebutuhan penerima manfaat.

Keterlibatan KPK dalam pengawasan memberi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan tata kelola modern yang terbuka dan akuntabel. Kehadiran pengawasan eksternal sekaligus memperkuat legitimasi program di mata publik serta mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Respons cepat pemerintah terhadap isu dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan perlengkapan sekolah menunjukkan keseriusan tersebut. Kementerian Sosial segera melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Menteri, Sosial Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara mendalam agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Ia menekankan bahwa hasil audit akan menjadi dasar pengambilan langkah lanjutan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sikap tegas pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menoleransi setiap potensi penyimpangan yang dapat mencederai tujuan program. Tata kelola yang kuat tidak hanya dibangun melalui regulasi administratif, tetapi juga melalui tindakan korektif yang cepat dan terukur.

Di sisi lain, Agus Jabo juga memberikan apresiasi terhadap seluruh jajaran yang terus bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada soliditas seluruh unsur pelaksana dalam menjalankan amanah negara secara profesional dan disiplin.

Pengawasan berlapis yang melibatkan unsur internal, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas independen menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas program. Skema ini dirancang untuk menutup celah terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.

Selain aspek pengawasan, pemerintah juga memperkuat kualitas pendidikan melalui sistem pembelajaran berbasis asrama yang dirancang secara terintegrasi. Model ini memungkinkan pembinaan akademik, karakter, kedisiplinan, dan pengembangan keterampilan hidup dilakukan secara menyeluruh.

Pemerintah meyakini bahwa pendidikan berbasis asrama mampu membentuk ekosistem pembelajaran yang lebih terarah. Interaksi yang berlangsung secara intensif antara peserta didik, pendidik, dan pengelola sekolah akan menciptakan proses pendidikan yang lebih komprehensif dalam membangun kapasitas intelektual maupun mental siswa.

Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan sekolah juga menjadi bagian dari penguatan tata kelola. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan lebih efektif, sekaligus memastikan setiap proses berjalan secara terukur dan transparan.

Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan belajar yang tertib dan terstruktur menjadi sarana penting dalam membangun generasi yang mandiri, disiplin, dan memiliki daya saing tinggi.

Program Sekolah Rakyat juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan manusia. Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

*) Peneliti Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Oleh: Erna Pramitha )*

Komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional terus ditunjukkan melalui pengetatan mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027.

Langkah yang dilakukan pemerintah ini menjadi bukti keseriusan negara dalam memastikan layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu berjalan secara optimal, terukur, dan mampu menghadirkan kualitas pembelajaran yang setara dengan pendidikan terbaik di Indonesia.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Pemerintah menempatkan program ini sebagai salah satu terobosan penting untuk menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak bangsa agar memperoleh masa depan yang lebih baik.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program tersebut. Menurutnya, sistem pendidikan berbasis asrama membutuhkan kesiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sekolah konvensional karena tidak hanya menitikberatkan pada pembelajaran akademik, tetapi juga pembinaan karakter, kedisiplinan, mental, dan moral siswa secara menyeluruh sepanjang waktu.

Gus Ipul menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan besar yang telah ditetapkan pemerintah. Kesamaan visi dinilai penting agar seluruh unsur pelaksana memiliki pemahaman yang utuh mengenai arah pembangunan pendidikan yang sedang dijalankan.

Gus Ipul juga memandang Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya besar negara dalam membangun harapan baru bagi anak-anak dari keluarga rentan. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang memiliki disiplin tinggi, kepercayaan diri, serta kesiapan menghadapi tantangan masa depan melalui lingkungan pendidikan yang kondusif dan terstruktur.

Pengetatan mekanisme dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan peserta didik, hingga tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Pemerintah memastikan setiap fasilitas yang dibangun benar-benar memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan kelayakan agar proses pendidikan berlangsung maksimal.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembentukan budaya disiplin di lingkungan sekolah. Penataan aktivitas harian siswa dan tenaga pendidik dirancang secara sistematis agar tercipta ritme pendidikan yang tertib, terarah, dan mampu menumbuhkan karakter kuat sejak dini.

Di luar pendidikan formal, Sekolah Rakyat diarahkan untuk membangun kemandirian siswa melalui kegiatan produktif seperti pengelolaan kebun dan peternakan sederhana. Pendekatan ini memperkuat pembelajaran kontekstual sekaligus menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan keterampilan hidup yang relevan bagi masa depan peserta didik.

Penguatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Pemerintah memastikan tenaga pendidik dan seluruh unsur pendukung memiliki kompetensi profesional sekaligus integritas moral yang tinggi. Kehadiran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing yang menjadi teladan dalam keseharian siswa.

Integrasi teknologi dalam sistem pengawasan sekolah turut menjadi bagian dari mekanisme baru yang diperketat. Langkah ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Komitmen menjaga integritas program juga terlihat dari respons cepat Kementerian Sosial terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan perlengkapan sekolah.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa investigasi internal dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan ruang bagi praktik yang dapat mencederai kepercayaan publik terhadap program strategis ini.

Menurut Agus, pengawasan yang ketat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kualitas layanan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

Evaluasi berkala juga terus dilakukan agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki melalui langkah korektif yang cepat dan terukur. Dengan pola pengawasan seperti ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan efektif serta mampu menjadi model tata kelola pendidikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberanian negara dalam mengubah nasib anak bangsa melalui pendidikan berkualitas.

Abdul Mu’ti memastikan bahwa aspek akademik program telah dirancang secara matang melalui kurikulum yang adaptif serta skema pembelajaran multi-entry dan multi-exit. Pendekatan ini memungkinkan siswa dengan latar belakang berbeda memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya pembekalan khusus bagi kepala sekolah dan guru agar mampu menjalankan model pendidikan berbasis asrama secara efektif. Sinergi antara Kemendikdasmen dan Kementerian Sosial terus diperkuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan selaras.

Melalui pengetatan mekanisme di seluruh lini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya layanan pendidikan yang semakin berkualitas. Program ini tidak hanya menghadirkan akses belajar bagi kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang negara dalam mencetak generasi unggul yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih maju dan berkeadilan.

*) Pengamat Pendidikan Nasional

Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus fiskal pada Semester II tahun 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Kebijakan tersebut difokuskan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta mendukung keberlanjutan sektor usaha dan industri nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global dan menyiapkan kebijakan yang responsif untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik.

“Pemerintah memastikan kebijakan fiskal tetap adaptif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika global,” ujar Purbaya dalam keterangannya pada Mei 2026.

Stimulus fiskal yang disiapkan pemerintah meliputi penguatan bantuan sosial, dukungan terhadap sektor produktif, insentif perpajakan tertentu, hingga percepatan belanja pemerintah di berbagai sektor strategis. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan pembiayaan, subsidi bunga, serta perluasan akses pasar menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya tahan sektor UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada pada jalur positif meskipun tekanan eksternal masih berlangsung.

“Stimulus fiskal disiapkan untuk menjaga optimisme ekonomi nasional sekaligus memperkuat konsumsi dan investasi,” kata Airlangga Hartarto.

Selain itu, pemerintah juga mempercepat realisasi berbagai proyek strategis nasional guna menjaga perputaran ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Investasi di sektor infrastruktur, hilirisasi industri, pangan, dan energi tetap menjadi prioritas dalam menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menilai langkah antisipatif pemerintah melalui stimulus fiskal merupakan strategi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik,” jelasnya.

Pemerintah memastikan bahwa pengelolaan anggaran negara tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Efektivitas program dan ketepatan sasaran menjadi fokus utama dalam pelaksanaan stimulus pada Semester II-2026.

Melalui kebijakan fiskal yang adaptif dan terarah, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia mampu tetap tumbuh solid di tengah tantangan global sekaligus menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan..

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Fiskal Semester II-2026 sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat perputaran ekonomi nasional. Stimulus tersebut disusun melalui berbagai insentif yang menyasar mobilitas masyarakat, penguatan tenaga kerja, hingga dukungan terhadap sektor kreatif dan pendidikan vokasi.

“Diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara ini selama liburan sekolah nanti dan juga untuk Nataru,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta.

Ia menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk diskon tiket transportasi selama musim libur sekolah dan periode Natal-Tahun Baru 2026. Pada masa libur sekolah, pemerintah menyiapkan Rp190 miliar yang ditargetkan menjangkau sekitar 3,07 juta orang. Sementara untuk momentum Natal dan Tahun Baru, disediakan Rp161,4 miliar dengan sasaran 2,87 juta penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) khusus tiket pesawat. Insentif tersebut bernilai Rp472,7 miliar untuk masa libur sekolah dengan target 2,3 juta penumpang dan Rp722 miliar untuk periode Natal-Tahun Baru yang menyasar sekitar 3,7 juta penumpang.

“Jadi itu yang tadi dibahas dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di kuartal ke-2,” ujar Airlangga.

Tak hanya berfokus pada mobilitas masyarakat, paket stimulus juga diarahkan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Pemerintah menyiapkan program magang nasional mulai Juli 2026 dengan target 150 ribu peserta dan dukungan anggaran Rp4,14 triliun. Di samping itu, program vokasi nasional akan menyasar 220 ribu lulusan SMK serta 50 ribu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alokasi Rp2,12 triliun.

Pemerintah juga memberikan perhatian kepada sektor kreatif melalui insentif pajak penghasilan final sebesar 1,5 persen bagi para penulis. Total paket stimulus Semester II-2026 diperkirakan mencapai Rp7,8 triliun, di luar insentif PPh final bagi penulis.

Langah tersebut mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto. Ia menyebut kebijakan pemerintah untuk mendorong mobilitas masyarakat dengan merilis paket stimulus ekonomi khususnya di sektor transportasi publik merupakan kebijakan yang tepat.

“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah tersebut, karena dalam situasi ekonomi yang melambat seperti ini, diskon dan insentif di sektor transportasi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan belanja konsumsi,” ungkapnya.

Menurut Sofwan, momentum pemberian stimulus pada musim liburan merupakan langkah tepat karena berpotensi menggerakkan masyarakat kelas menengah untuk melakukan perjalanan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Setidaknya kebijakan ini bisa mendongkrak kembali daya beli masyarakat yang sedang merosot,” pungkas dia.

*) Oleh: Farhan Akbar Hidayat

Pemerintah kembali menunjukkan respons adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui serangkaian stimulus fiskal yang disiapkan untuk kuartal II/2026 hingga semester II/2026. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak membiarkan momentum pertumbuhan ekonomi berjalan tanpa pengawalan kebijakan yang terukur. Di tengah tantangan global yang masih dibayangi perlambatan perdagangan, gejolak geopolitik, dan tekanan daya beli di berbagai negara, Indonesia memilih memperkuat fondasi domestik melalui konsumsi rumah tangga dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan stimulus yang diarahkan pada sektor transportasi, ketenagakerjaan, vokasi, hingga industri kreatif memperlihatkan strategi fiskal yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyentuh aspek produktivitas nasional. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan roda ekonomi tetap bergerak sekaligus menjaga optimisme publik terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan insentif pajak penghasilan final royalti penulis sebesar 1,5 persen bagi penulis buku yang memiliki ISBN jelas. Kebijakan ini bukan sekadar relaksasi perpajakan, melainkan bentuk keberpihakan negara terhadap ekosistem literasi dan industri kreatif nasional yang selama ini sering berada di pinggir arus utama kebijakan ekonomi. Insentif tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas penulis, memperkuat industri penerbitan, sekaligus membuka ruang pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Di saat ekonomi global semakin bertumpu pada kreativitas dan inovasi, keberanian pemerintah menghadirkan stimulus bagi sektor literasi menunjukkan perspektif pembangunan yang lebih progresif. Oleh karena itu, kebijakan ini layak dipandang sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga berencana menggulirkan diskon tiket pesawat pada periode libur sekolah Juni-Juli 2026 serta momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kebijakan ini memiliki dampak ganda karena tidak hanya mendorong mobilitas masyarakat, tetapi juga menghidupkan sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, hingga usaha mikro di berbagai daerah tujuan wisata. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp472,7 miliar untuk program PPN Ditanggung Pemerintah bagi tiket pesawat ekonomi dengan target penerima mencapai 2,3 juta penumpang. Langkah tersebut menjadi penting karena sektor transportasi udara memiliki efek pengganda yang besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Ketika mobilitas masyarakat meningkat, perputaran uang di daerah juga akan bergerak lebih cepat sehingga konsumsi domestik tetap terjaga. Dengan kata lain, stimulus transportasi bukan sekadar potongan harga, tetapi instrumen strategis untuk memperluas denyut ekonomi nasional.

Sementara itu, fokus pemerintah terhadap penguatan tenaga kerja juga terlihat melalui program magang nasional batch 4 yang akan dimulai pada Juli 2026 dengan kuota 150 ribu peserta dan anggaran Rp4,14 triliun. Program ini menunjukkan bahwa stimulus fiskal tidak hanya diarahkan untuk menjaga konsumsi, tetapi juga membangun kapasitas produktif masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang terus berubah akibat disrupsi teknologi dan transformasi industri, program magang menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Kehadiran negara dalam memfasilitasi pengalaman kerja bagi generasi muda akan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan potensi pengangguran terbuka. Di sisi lain, program tersebut juga membantu sektor usaha memperoleh tenaga kerja yang lebih siap dan kompetitif. Maka dari itu, stimulus fiskal diarahkan bukan hanya untuk menopang ekonomi hari ini, tetapi juga menyiapkan daya tahan ekonomi masa depan.

Lebih lanjut, pemerintah turut memperkuat program vokasi nasional yang ditujukan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun. Kebijakan ini memperlihatkan sensitivitas pemerintah terhadap tantangan ketenagakerjaan yang masih menjadi pekerjaan rumah di tengah dinamika ekonomi global. Program vokasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterampilan kerja masyarakat agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri yang terus berkembang. Di saat banyak negara menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan efisiensi industri, Indonesia justru mengambil langkah antisipatif melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perlindungan sosial dan penguatan produktivitas dapat berjalan beriringan. Oleh sebab itu, stimulus fiskal yang menyasar pengembangan keterampilan akan memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dibanding sekadar bantuan konsumtif sesaat.

Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk tiket pesawat ekonomi, program magang nasional, program vokasi, hingga pengurangan PPh final penulis menjadi 1,5 persen merupakan bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah saat ini tidak semata-mata bersifat defensif menghadapi tekanan global, tetapi juga ofensif dalam menciptakan ruang pertumbuhan baru.

Pemerintah memahami bahwa konsumsi masyarakat merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia sehingga harus dijaga melalui kebijakan yang tepat sasaran. Ketika masyarakat memperoleh akses mobilitas lebih murah, kesempatan pelatihan kerja lebih luas, dan insentif produktivitas yang nyata, maka optimisme ekonomi akan tumbuh secara alami. Pada titik inilah stimulus fiskal berfungsi sebagai katalis yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan target pertumbuhan nasional.

*) Analis Kebijakan Fiskal.

Oleh: Bara Winatha *)

Pemerintah terus memperkuat strategi fiskal nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, tekanan inflasi global, hingga dinamika nilai tukar menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam situasi tersebut, kebijakan fiskal yang adaptif dinilai menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi nasional.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan strategi ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Ia menjelaskan bahwa pada kebijakan pajak tahun 2027, pemerintah tidak berencana menaikkan tarif maupun menciptakan jenis pungutan baru. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar konsumsi masyarakat tetap terjaga dan iklim usaha tetap kondusif di tengah tantangan ekonomi global yang belum stabil.

Purbaya menilai penguatan penerimaan negara akan lebih diarahkan melalui optimalisasi potensi ekonomi yang sudah ada, termasuk sektor ekonomi digital dan skema windfall tax. Pemerintah juga terus memperluas basis perpajakan melalui formalisasi aktivitas ekonomi, terutama pada sektor informal yang selama ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem perpajakan nasional. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap penerimaan negara dapat meningkat tanpa harus memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat.

Selain penguatan penerimaan negara, pemerintah juga terus menjaga disiplin fiskal melalui pengelolaan defisit anggaran yang terukur. Pendekatan tersebut menjadi penting karena banyak negara saat ini mulai menghadapi tekanan fiskal akibat tingginya pembiayaan negara di tengah perlambatan ekonomi global. Indonesia memilih tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian agar ruang fiskal nasional tetap sehat dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Ia menjelaskan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat menjadi bukti ketahanan APBN Indonesia dalam menghadapi tekanan global. Menurutnya, pendekatan fiskal yang adaptif memungkinkan pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Suahasil menilai keberhasilan pengelolaan APBN 2025 menjadi contoh bagaimana kebijakan fiskal yang fleksibel dapat menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran secara besar-besaran tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun pelayanan publik. Langkah penataan ulang anggaran tersebut bahkan mampu menghemat hampir Rp170 triliun sekaligus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional berada di atas 5 persen.

Kebijakan adaptive budget policy menjadi instrumen penting dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah. Pemerintah terus menyesuaikan struktur belanja negara agar lebih fokus pada sektor produktif yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, APBN diarahkan semakin fokus pada layanan publik, perlindungan sosial, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur strategis.

Di sisi lain, stabilitas fiskal juga memiliki hubungan erat dengan pergerakan nilai tukar rupiah dan kepercayaan pasar terhadap ekonomi nasional. Tekanan eksternal seperti kenaikan harga energi global, konflik geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional terus memengaruhi stabilitas mata uang berbagai negara berkembang. Karena itu, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi faktor yang sangat menentukan.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian mengatakan bahwa nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk kembali menguat apabila koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid. Ia menjelaskan bahwa penguatan rupiah tidak hanya bergantung pada langkah bank sentral, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang konsisten dan mudah dibaca pasar. Menurutnya, kombinasi kebijakan yang seimbang akan memperkuat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Fakhrul menilai pelemahan rupiah selama ini terjadi karena tekanan ekonomi global sebagian besar diarahkan kepada nilai tukar. Pemerintah berupaya menjaga inflasi dan daya beli masyarakat agar tetap stabil sehingga sebagian tekanan eksternal berpindah menjadi beban pada rupiah. Dalam kondisi tersebut, rupiah berfungsi sebagai shock absorber utama untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Fakhrul menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif kuat dibandingkan banyak negara lain. Inflasi tetap terkendali, sektor perbankan berada dalam kondisi sehat, dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga di level yang cukup baik. Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih seimbang, rupiah dinilai memiliki peluang untuk kembali menguat secara signifikan.

Kebijakan fiskal adaptif bukan sekadar instrumen penjaga stabilitas jangka pendek, melainkan komitmen jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui transformasi digital administrasi perpajakan, penguatan disiplin fiskal, serta sinkronisasi kebijakan yang erat, pemerintah terbukti mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas keuangan negara. Di tengah ketidakpastian global yang masih membayang, strategi komprehensif ini menjadi benteng sekaligus mesin penggerak yang memastikan ruang domestik tetap aman dan produktif.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat langkah perlindungan tenaga kerja melalui peluncuran Program Vokasi Nasional yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan lulusan sekolah vokasi dan pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan memperluas peluang kerja di tengah dinamika global dan transformasi industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan program vokasi nasional menjadi salah satu agenda utama pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja nasional.

“Program Vokasi Nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang ter-PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun,” ujar Airlangga.

Menurutnya, program tersebut dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang. Pemerintah menilai peningkatan keterampilan menjadi langkah penting agar tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah perubahan ekonomi dan teknologi.

Selain membantu lulusan baru memasuki dunia kerja, program ini juga difokuskan untuk memberikan kesempatan baru bagi pekerja terdampak PHK agar dapat memperoleh keterampilan tambahan dan peluang kerja yang lebih luas.

Airlangga menegaskan bahwa Program Vokasi Nasional merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada semester II tahun 2026. Melalui penguatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah berharap produktivitas nasional tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus bergerak positif.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menjelaskan bahwa program pelatihan vokasi disusun dengan pendekatan link and match agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.

“Program ini dilaksanakan secara nasional dan diikuti oleh 10.405 peserta yang tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD,” kata Yassierli.

Ia menambahkan bahwa pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Pemerintah ingin memastikan peserta memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin besar.

Pemerintah optimistis Program Vokasi Nasional akan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan pekerja sekaligus menekan dampak sosial akibat PHK. Selain membuka peluang kerja baru, program ini juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompeten, inovatif, dan siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan dukungan berbagai lembaga pelatihan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam membantu para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pelaksanaan Program Vokasi Nasional Semester II Tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu menjadi solusi peningkatan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak dinamika industri dan ekonomi global.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun. Program ini akan menyasar 50 ribu pekerja korban PHK serta 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia melalui pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah ingin memastikan para pekerja terdampak PHK tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kembali terserap di dunia kerja. Menurutnya, program vokasi nasional menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas tenaga kerja nasional.

“Program vokasi nasional ditargetkan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK dengan dukungan anggaran Rp2,12 triliun. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kemampuan kerja dan memperluas kesempatan kerja masyarakat,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah ingin pelatihan yang diberikan benar-benar relevan sehingga para korban PHK dapat lebih siap memasuki kembali dunia kerja.

“Pelatihan vokasi dan program magang akan dibuat semakin dekat dengan kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus maupun Proyek Strategi Nasional agar peserta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Yassierli.

Menurut Yassierli, pemerintah juga melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memastikan program pelatihan berjalan lebih tepat sasaran. Sebanyak 25 KEK akan dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

Ia menambahkan, sinergi antara balai latihan kerja, dunia usaha, dan pengelola kawasan industri terus diperkuat agar materi pelatihan lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja.

“Ke depan, pelatihan akan dibuat lebih konkret, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan industri di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Melalui program tersebut, pemerintah optimistis para pekerja korban PHK dapat memperoleh keterampilan baru, meningkatkan daya saing, serta memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh : Rizky Harianti )*

Program Vokasi Nasional yang dijalankan pemerintah pada Semester II tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kesiapan sumber daya manusia Indonesia agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri. Ketika dunia usaha menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, transformasi digital, dan perubahan pola industri, keberadaan program vokasi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial serta memperkuat daya saing tenaga kerja nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program Vokasi Nasional. Program tersebut menyasar 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja korban pemutusan hubungan kerja. Langkah ini mencerminkan keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak perubahan ekonomi. Dalam situasi persaingan kerja yang semakin ketat, pelatihan berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak agar tenaga kerja Indonesia tidak tertinggal dari perkembangan industri modern.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa program vokasi nasional dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga mampu terserap oleh dunia industri secara optimal. Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjadikan pelatihan vokasi sebagai solusi konkret menghadapi ancaman pengangguran dan gelombang PHK yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintah memilih pendekatan produktif dibanding sekadar bantuan jangka pendek.

Penting dipahami bahwa tantangan ketenagakerjaan saat ini bukan hanya soal ketersediaan lapangan kerja, melainkan juga kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Selama beberapa tahun terakhir, dunia usaha kerap menghadapi persoalan mismatch antara lulusan pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan di lapangan. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang sulit terserap meskipun peluang kerja tersedia. Oleh karena itu, fokus pemerintah terhadap pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi langkah yang sangat relevan.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyampaikan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 didesain agar peserta memiliki keterampilan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Pelatihan akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus dan Proyek Strategis Nasional yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya sinkronisasi antara program pelatihan tenaga kerja dengan arah pembangunan nasional.

Strategi tersebut patut diapresiasi karena kebutuhan industri pada setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Kawasan industri berbasis manufaktur tentu membutuhkan kompetensi yang berbeda dibanding kawasan berbasis pariwisata, pertambangan, atau ekonomi digital. Dengan memanfaatkan 25 Kawasan Ekonomi Khusus sebagai basis pelatihan dan magang, pemerintah berupaya membangun sistem pelatihan yang lebih adaptif, konkret, dan tepat sasaran. Pola ini juga membuka peluang besar bagi peserta pelatihan untuk langsung terhubung dengan dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan vokasi.

Selain memperkuat kualitas pelatihan, pemerintah juga melakukan modernisasi sistem rekrutmen peserta melalui digitalisasi layanan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan membuka kuota hingga 30 ribu peserta pada Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui platform SIAPkerja dan Skillhub. Digitalisasi proses pendaftaran menunjukkan komitmen pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah menegaskan bahwa integrasi sistem digital dilakukan agar proses seleksi dan pelatihan berjalan lebih efektif serta mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap memasuki pasar kerja modern. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya transformasi tata kelola pelatihan vokasi menuju sistem yang lebih profesional dan berbasis teknologi.

Program ini juga memiliki nilai strategis karena tidak hanya memberikan pelatihan gratis, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti bantuan transportasi, makan siang, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, hingga sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Fasilitas tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri tanpa terkendala keterbatasan ekonomi. Dengan adanya sertifikasi kompetensi, peserta pelatihan akan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar kerja nasional maupun internasional.

Lebih jauh lagi, program vokasi nasional memiliki dampak jangka panjang terhadap penguatan produktivitas nasional. Negara dengan tenaga kerja yang kompeten akan lebih mampu menarik investasi, memperkuat sektor industri, dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia yang sedang mendorong hilirisasi industri, pengembangan ekonomi digital, serta pembangunan Proyek Strategis Nasional, kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil akan terus meningkat. Karena itu, investasi pemerintah di sektor pelatihan vokasi merupakan langkah yang sangat visioner.

Di tengah tantangan ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah perlu terus memperluas cakupan pelatihan dan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha agar lulusan program vokasi benar-benar terserap di pasar kerja. Sinergi antara pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan. Program vokasi tidak boleh dipandang sekadar agenda rutin pelatihan, melainkan sebagai bagian dari strategi besar membangun ketahanan ekonomi nasional melalui penguatan kualitas manusia Indonesia.

*Penulis adalah Pengamat Ekonomi