Jakarta- Pemerintah terus mematangkan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing sektor keuangan nasional sekaligus menarik arus investasi global secara langsung ke Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang tengah dibahas bersama DPR, pemerintah menargetkan lahirnya sebuah pusat keuangan berstandar internasional yang didukung regulasi yang kuat, kepastian hukum, serta berbagai insentif kompetitif guna meningkatkan kepercayaan investor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan seluruh regulasi pendukung dapat segera diselesaikan setelah pembahasan RUU PFII rampung. Menurutnya, Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana akan difinalisasi setelah pembahasan undang-undang selesai. “Ya segeralah sesudah itu. Mudah-mudahan sebelum 16 Agustus semua sudah siap,”

Airlangga menjelaskan, Bali dipilih sebagai lokasi pengembangan PFII karena memiliki infrastruktur yang dinilai telah memenuhi standar internasional, mulai dari fasilitas kesehatan, konektivitas, hingga sektor pariwisata yang telah dikenal dunia. Dukungan terhadap pembentukan PFII juga datang dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Direktur Kelembagaan BNI yang mewakili Himbara, Eko Setyo Nugroho, menegaskan kesiapan Himbara menjadi gerbang utama masuknya modal global ke Indonesia melalui PFII. Menurutnya, keberadaan PFII akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat aktivitas keuangan yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.

“Kemudian, dengan PFII, Himbara dapat berperan sebagai gateway bagi masuknya modal global. Mulai dari foreign direct investment, investor institusi, sovereign wealth fund, family office, hingga pasar modal,” kata Eko Setyo Nugroho dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja RUU PFII.

Ia menambahkan, Himbara akan menghadirkan solusi keuangan yang terintegrasi bagi investor internasional, mulai dari pembiayaan, layanan transaksi, hingga kemitraan strategis yang mendukung seluruh siklus investasi. Menurutnya, keberhasilan PFII tidak hanya ditentukan oleh insentif yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kepastian hukum, regulasi yang adaptif, serta kesiapan infrastruktur keuangan nasional. “Dalam ekosistem ini, Himbara berperan sebagai gateway yang tidak hanya menghubungkan investor global dengan peluang investasi nasional, tapi juga menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi, membangun kemitraan strategis, serta mendukung kebutuhan pembiayaan sepanjang siklus investasi,” ujarnya.
Melalui sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan regulator, pembentukan PFII diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang semakin modern, transparan, dan berdaya saing tinggi.

Jakarta – Kemampuan media dalam menyajikan informasi yang akurat semakin diuji di tengah maraknya penyebaran hoaks dan provokasi digital. Tantangan tersebut kini kian kompleks dengan berkembangnya teknologi deepfake yang mampu menghasilkan foto, video, maupun audio manipulatif dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Kondisi ini menuntut penguatan resiliensi media agar mampu menjaga kualitas informasi sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap konten palsu di ruang digital.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan teknologi deepfake menjadi salah satu tantangan terbesar dalam ekosistem informasi saat ini. Menurutnya, perkembangan AI generatif membuat konten hasil manipulasi semakin sulit dikenali, bahkan oleh jurnalis dan pemeriksa fakta profesional yang setiap hari berkecimpung dalam proses verifikasi informasi.

Ia menilai literasi digital tetap menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kritis. Namun, kemampuan masyarakat saja tidak lagi memadai untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi AI yang terus mengalami kemajuan.

“Platform media sosial perlu menerapkan sistem pelabelan otomatis terhadap konten yang dibuat menggunakan AI agar masyarakat mengetahui bahwa konten tersebut merupakan hasil rekayasa teknologi,” ujarnya.

Septiaji menjelaskan, tidak adanya label pada konten berbasis AI berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang sebenarnya palsu. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menangani konten AI dan deepfake.

Sebagai contoh, ia menyebut Korea Selatan telah menerapkan kewajiban pelabelan terhadap konten deepfake, terutama menjelang pelaksanaan pemilu. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman disinformasi digital.

Lebih lanjut, Septiaji mengingatkan bahwa perkembangan AI diprediksi akan terus bergerak menuju Artificial General Intelligence (AGI). Seiring dengan meningkatnya kemampuan teknologi tersebut, risiko penyalahgunaan untuk menyebarkan hoaks, provokasi, maupun manipulasi opini publik juga akan semakin besar apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa penanganan ancaman deepfake tidak dapat dibebankan hanya kepada masyarakat. Pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, akademisi, serta masyarakat perlu membangun kolaborasi yang kuat untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci dalam menjaga demokrasi, memperkuat stabilitas sosial, dan meningkatkan ketahanan informasi nasional di tengah derasnya arus transformasi digital. (*)

JAKARTA – Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi peluang besar bagi percepatan transformasi digital Indonesia. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran konten manipulatif atau deepfake yang perlu diantisipasi secara serius. Melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan literasi digital, Indonesia dinilai memiliki modal yang kuat untuk membangun ekosistem informasi yang sehat sekaligus memperkuat ketahanan nasional di ruang siber.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan bahwa perang informasi telah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern yang memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, disinformasi dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi, pakar, maupun proses pengambilan keputusan strategis apabila tidak ditangani secara tepat.

“Ketahanan informasi tidak bisa lagi dipandang sebagai isu sektoral. Ini merupakan bagian penting dari ketahanan nasional yang membutuhkan sinergi pemerintah, platform digital, media, pengembang AI, dan masyarakat,” ujar Septiaji.

Ia menjelaskan, pengalaman selama pandemi COVID-19 membuktikan bahwa misinformasi mampu menghambat penanganan krisis. Kini, dengan semakin berkembangnya AI generatif, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena teknologi deepfake semakin sulit dikenali, bahkan oleh jurnalis dan pemeriksa fakta profesional.

Meski demikian, Septiaji optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk menghadapi tantangan tersebut melalui kebijakan yang adaptif. Ia menilai pemerintah dapat memperkuat tata kelola ruang digital dengan menyusun regulasi yang memberikan kepastian mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten berbasis AI, termasuk penerapan pelabelan otomatis terhadap konten hasil rekayasa AI.

“Literasi digital tetap penting, tetapi tidak cukup. Platform digital juga harus mengambil tanggung jawab melalui sistem pelabelan AI yang jelas agar masyarakat memperoleh informasi yang transparan,” katanya.

Menurut Septiaji, Indonesia juga dapat mengadopsi praktik baik dari berbagai negara, seperti Korea Selatan yang telah menerapkan kewajiban pelabelan konten deepfake, khususnya pada masa pemilu. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan penyebaran informasi palsu.

Ia mencontohkan kasus video deepfake yang mencatut Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pelajaran penting mengenai dampak negatif konten manipulatif yang dapat memicu kemarahan publik, ujaran kebencian, hingga serangan terhadap individu apabila tidak segera diantisipasi.

Menjelang Pemilu 2029, perkembangan AI diperkirakan akan semakin pesat menuju Artificial General Intelligence (AGI), sehingga potensi penyalahgunaannya juga meningkat. Oleh karena itu, Septiaji menegaskan bahwa penguatan regulasi, inovasi teknologi, serta kolaborasi multipihak menjadi fondasi penting dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan terpercaya.

“Apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ekosistem informasi yang tangguh. Upaya ini bukan hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan ketahanan informasi nasional di era digital,” tutupnya.

Jakarta,- Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menghadirkan berbagai peluang bagi transformasi digital Indonesia. Namun di balik manfaat tersebut, teknologi AI juga memunculkan tantangan baru berupa penyebaran disinformasi dan konten deepfake yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan publik, serta mengancam ketahanan informasi nasional. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga ruang digital yang sehat.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa perang informasi kini telah berkembang menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi layaknya ancaman pertahanan konvensional.

“Perang informasi telah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern dalam matra siber (cyber), setara dengan ancaman di darat, laut, dan udara,” ujar Septiaji.

Menurutnya, disinformasi dan manipulasi informasi tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga mampu melemahkan kepercayaan terhadap pakar, media, maupun institusi negara. Dampak yang ditimbulkan bahkan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis apabila tidak diantisipasi secara tepat.

Septiaji menjelaskan bahwa perkembangan teknologi AI generatif membuat konten deepfake semakin sulit dikenali. Kondisi tersebut menjadikan literasi digital sebagai kebutuhan yang penting, meskipun tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas ancaman teknologi yang terus berkembang. Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang mampu mengikuti laju inovasi AI.

Ia menilai platform media sosial juga harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dengan menerapkan sistem pelabelan otomatis terhadap konten yang dibuat menggunakan AI. Selain itu, pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang memberikan kepastian mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani penyebaran konten AI dan deepfake. Indonesia pun dapat mengadopsi praktik baik dari Korea Selatan yang telah mewajibkan pelabelan terhadap konten deepfake, terutama pada masa pemilu.

“Penanganan ancaman deepfake memerlukan kolaborasi multipihak (multi-stakeholder) yang melibatkan pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat. Membangun ekosistem informasi yang sehat merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi,” tegas Septiaji.

Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan AI diprediksi akan menuju era Artificial General Intelligence (AGI), sehingga potensi penyalahgunaannya akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, industri teknologi, akademisi, media, dan masyarakat harus terus diperkuat agar Indonesia mampu memanfaatkan AI secara produktif sekaligus menjaga ketahanan informasi nasional. Dengan langkah tersebut, ruang digital Indonesia diharapkan tetap aman, terpercaya, dan mampu mendukung pembangunan serta demokrasi yang berkualitas.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman disinformasi dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya konten deepfake. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan informasi, melindungi masyarakat di ruang digital, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi sepanjang 2026.

Ancaman manipulasi informasi kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tantangan keamanan siber modern. Pemerintah memandang penyebaran disinformasi, misinformasi, dan konten deepfake berpotensi mengganggu stabilitas sosial, memengaruhi pengambilan kebijakan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Karena itu, penguatan regulasi, pengawasan platform digital, dan peningkatan literasi digital terus menjadi prioritas nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan bertanggung jawab melalui penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

“Perkembangan kecerdasan buatan harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Pemerintah terus menyusun kebijakan agar pemanfaatan AI memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi digital,” ujar Meutya.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho juga menilai perkembangan AI generatif telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas informasi. Menurutnya, kemampuan teknologi deepfake yang semakin realistis membuat masyarakat, bahkan jurnalis dan pemeriksa fakta profesional, semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi.

“Penanganan ancaman deepfake tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat harus membangun kolaborasi agar ekosistem informasi tetap sehat dan kepercayaan publik dapat terjaga,” ujarnya.

Pemerintah juga terus mendorong platform digital untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mendeteksi serta memberi pelabelan terhadap konten yang dihasilkan menggunakan AI. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penyebaran informasi palsu, terutama menjelang agenda demokrasi nasional di masa mendatang. Selain itu, penguatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan berbagai regulasi ruang digital menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Sementara, Pengamat keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai Indonesia perlu mempercepat penguatan regulasi AI seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Kejelasan regulasi mengenai penggunaan AI dan tanggung jawab platform digital akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital,” katanya.

Upaya pemerintah tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang pendengar, Fauzi dari Ciputat, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital, termasuk perlindungan data pribadi dan perlindungan anak di internet. Ia berharap implementasi kebijakan terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna utama ruang digital sehingga mampu meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital nasional.

Pemerintah optimistis bahwa penguatan tata kelola AI, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi multipihak akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan informasi Indonesia.

JAKARTA – Masyarakat diimbau semakin waspada terhadap penyebaran hoaks, disinformasi, dan berbagai bentuk provokasi di ruang digital yang kian berkembang seiring pesatnya teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ancaman tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kualitas informasi publik, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, demokrasi, hingga ketahanan nasional.

Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, mengatakan perang informasi kini telah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern pada matra siber. Menurutnya, penyebaran disinformasi mampu melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi maupun pakar, sekaligus memengaruhi pengambilan keputusan strategis.

“Perang informasi sekarang sudah menjadi bagian dari ancaman pertahanan modern. Krisis informasi bahkan dipandang sebagai ancaman global terhadap masa depan manusia, sejajar dengan krisis iklim. Pengalaman pandemi COVID-19 membuktikan bahwa misinformasi dapat menghambat penanganan krisis,” ujar Septiaji.

Ia menjelaskan, perkembangan AI generatif membuat konten manipulatif seperti deepfake semakin sulit dikenali. Bahkan, jurnalis maupun pemeriksa fakta profesional masih menghadapi kesulitan membedakan konten asli dengan hasil rekayasa AI.

“Kasus video deepfake yang mencatut Sri Mulyani menunjukkan bagaimana konten manipulatif dapat memicu kemarahan publik, ujaran kebencian, hingga serangan terhadap individu. Tanpa pelabelan AI, masyarakat akan semakin mudah mempercayai informasi palsu,” katanya.

Septiaji menilai peningkatan literasi digital tetap penting, tetapi tidak lagi cukup menghadapi kemajuan teknologi AI yang sangat cepat. Karena itu, ia mendorong platform digital menerapkan pelabelan otomatis terhadap konten berbasis AI serta pemerintah menyusun regulasi yang memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab platform digital. Indonesia juga dinilai dapat mengadopsi praktik Korea Selatan yang mewajibkan pelabelan konten deepfake, khususnya menjelang pemilu.

“Penanggulangan disinformasi tidak boleh dibebankan hanya kepada masyarakat. Pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat harus berkolaborasi membangun ekosistem informasi yang sehat agar demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi tetap terjaga, terlebih menjelang Pemilu 2029 ketika potensi penyalahgunaan AI diperkirakan semakin besar,” tegasnya.

Senada dengan itu, pendengar RRI, Fauzi dari Ciputat, mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital melalui pelindungan data pribadi dan pelindungan anak di ruang digital. Ia berharap implementasi berbagai kebijakan tersebut dilakukan secara konsisten, lebih tegas, serta melibatkan masyarakat sebagai pengguna ruang digital agar kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional terus meningkat.

Jakarta — Perang informasi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ancaman pertahanan modern di matra siber, sejajar dengan ancaman konvensional di darat, laut, dan udara.

Hal ini disampaikan Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho, dalam wawancara terkait tantangan disinformasi dan deepfake di era kecerdasan buatan.

Septiaji menjelaskan disinformasi dan manipulasi informasi mampu melemahkan kepercayaan publik terhadap pakar maupun institusi, serta berpotensi memengaruhi pengambilan keputusan strategis.

Menurutnya, krisis informasi saat ini dipandang sejajar dengan krisis iklim sebagai ancaman global terhadap masa depan manusia.

“Krisis informasi kini menjadi salah satu ancaman global terhadap masa depan manusia, sejajar dengan krisis iklim,” ujar Septiaji.

Ia mencontohkan pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan bagaimana misinformasi atau misinfodemic dapat menghambat penanganan krisis, termasuk dalam situasi bencana.

Tantangan tersebut kini semakin kompleks dengan hadirnya deepfake yang semakin sulit dikenali seiring perkembangan teknologi AI generatif.

Meski literasi digital masyarakat penting, Septiaji menilai hal itu tidak lagi cukup untuk menghadapi kecanggihan teknologi AI saat ini.

Ia mendorong platform media sosial menerapkan sistem pelabelan otomatis terhadap konten buatan AI, serta mendesak pemerintah menyusun regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab platform digital dalam menangani konten AI dan deepfake.

“Beban penanggulangan disinformasi tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah, platform digital, dan pengembang AI,” tegasnya.

Ia menyebut Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan yang mewajibkan pelabelan konten deepfake, khususnya menjelang masa pemilu.

Kasus video deepfake yang mencatut Menteri Keuangan Sri Mulyani, menurutnya, menjadi contoh nyata bagaimana konten manipulatif dapat memicu kemarahan publik hingga ujaran kebencian terhadap individu tertentu.

Septiaji menambahkan, bukan hanya masyarakat awam yang kesulitan mengenali konten manipulatif tersebut. Jurnalis dan pemeriksa fakta profesional pun kerap menghadapi tantangan serupa dalam membedakan konten asli dengan hasil rekayasa AI.

Tanpa label AI yang jelas pada konten deepfake, menurutnya, potensi masyarakat mempercayai informasi palsu akan semakin besar.

Menjelang Pemilu 2029, Septiaji memperkirakan potensi penyalahgunaan AI akan semakin besar seiring perkembangan teknologi yang mengarah pada Artificial General Intelligence (AGI).

Karena itu, penanganan ancaman deepfake memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat sipil.

Membangun ekosistem informasi yang sehat merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga demokrasi, stabilitas sosial, dan ketahanan informasi nasional.

Ia berharap penguatan tata kelola digital tersebut turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital nasional, sebab rasa aman akan mendorong percepatan adaptasi teknologi di tengah masyarakat.

Papua – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan Papua terus memperoleh dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai program pembangunan dinilai mencerminkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal.

Pemerintah juga terus mendorong pemerataan kesejahteraan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, pengelolaan sumber daya alam, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Papua.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Max Abner Ohee, mengatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui berbagai program prioritas yang sedang dijalankan.

“Saya Max Abner Ohee, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua dengan program-programnya yang ada saat ini,” ujar Max Abner Ohee.

Menurutnya, berbagai program pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional, menunjukkan keseriusan dalam mendorong percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Saya menilai Presiden Prabowo Subianto membangun Papua dengan program-programnya termasuk yang ada dalam proyek strategi nasional atau PSN,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

“Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga dalam membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua apabila didukung oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan konektivitas antar wilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan percepatan program pangan, sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek strategis nasional,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk terus mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Dengan begitu saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk dapat mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai dan sejahtera.” Pungkasnya.

Dukungan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Papua yang maju, mandiri, damai, dan sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Papua – Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. Menurutnya, arah pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua sebagai prioritas utama.

Max menilai berbagai program pemerintah yang saat ini berjalan, termasuk melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mendorong kemajuan Papua secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dinilai mampu menjadi fondasi bagi terciptanya pemerataan pembangunan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai wilayah Papua.

“Saya Max Abner Ohee, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua dengan program-programnya yang ada saat ini. Saya menilai Presiden Prabowo Subianto membangun Papua dengan program-programnya termasuk yang ada dalam proyek strategi nasional atau PSN,” ujar Max Abner Ohee.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Papua membutuhkan pendekatan yang menyeluruh agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik yang semakin merata.

“Selain itu Presiden Prabowo Subianto juga dalam membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal budaya setempat,” lanjutnya.

Menurut Max, perhatian terhadap nilai-nilai budaya lokal merupakan bagian penting dalam proses pembangunan Papua. Dengan tetap menghormati adat, tradisi, dan karakteristik masyarakat setempat, pembangunan diyakini akan berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.

Ia juga menilai komitmen pemerintah tercermin melalui berbagai upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, mempercepat program ketahanan pangan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional.

“Komitmen ini juga diwujudkan melalui penguatan konektivitas antar wilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program pangan, sumber daya alam, hingga menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek strategis nasional. Dengan begitu saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk dapat mendukung komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai dan sejahtera,” kata Max.

Ia berharap seluruh komponen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta berbagai elemen lainnya dapat bersama-sama menjaga suasana yang kondusif agar program pembangunan dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan Papua yang semakin maju, memiliki daya saing, serta mampu memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Dukungan masyarakat terhadap berbagai program pembangunan diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Papua yang lebih terhubung, produktif, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang semakin baik. Dengan kolaborasi seluruh pihak, cita-cita menghadirkan Tanah Papua yang maju, mandiri, damai, dan sejahtera diyakini dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Papua – Pembangunan Papua pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Komitmen pemerintah yang menempatkan Papua sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dinilai mencerminkan upaya menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata sekaligus memperkuat integrasi pembangunan di kawasan timur Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang saat ini dijalankan di Tanah Papua, termasuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang diusung Presiden Prabowo tidak semata-mata berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek fundamental yang menentukan masa depan masyarakat Papua.

“Saya mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Papua melalui berbagai program yang ada saat ini, termasuk yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan kemajuan bagi Tanah Papua,” ujar Max Abner Ohee.

Ia menilai, pembangunan Papua saat ini diarahkan secara lebih komprehensif dengan menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pemerataan pelayanan publik sebagai agenda utama. Di saat yang sama, pemerintah juga dinilai tetap memperhatikan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakat Papua.

“Presiden Prabowo membangun Papua tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi lokal, pemerataan pelayanan publik, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya setempat,” katanya.

Lebih lanjut, Max menyoroti sejumlah langkah strategis pemerintah yang diwujudkan melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan program ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, hingga penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong Papua yang lebih maju dan berdaya saing.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan Papua membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung berbagai program pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Tanah Papua agar masyarakat Papua dapat maju, mandiri, damai, dan sejahtera,” tuturnya.

Dukungan dari Majelis Rakyat Papua tersebut menjadi sinyal positif bahwa pembangunan Papua tidak hanya dipandang sebagai agenda pemerintah semata, tetapi juga sebagai ikhtiar bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Bumi Cenderawasih.