Jakarta – Pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah dengan mengedepankan pendidikan, pembentukan karakter, serta penguatan peran keluarga. Langkah ini dilakukan sebagai upaya melindungi generasi muda dari pengaruh paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan separatisme, sekaligus membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan memiliki semangat kebangsaan.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terus mengedepankan pendekatan humanis di Papua melalui edukasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua, agar menjadikan pendidikan sebagai bekal utama bagi masa depan anak-anak. Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat berkat komunikasi yang dibangun personel Satgas TNI bersama warga.

“Kami melihat semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan merupakan bekal terbaik bagi masa depan anak-anak. Para orang tua, terutama mama-mama Papua, kini semakin yakin bahwa perubahan hidup dapat diraih melalui pendidikan, bukan lewat jalan kekerasan maupun penggunaan senjata,” ujar Lucky.

Ia menjelaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan berbagai program pendidikan, seperti Sekolah Rakyat dan beasiswa, untuk memperluas akses pendidikan hingga ke wilayah timur Indonesia.

“Saat ini semakin banyak orang tua yang terdorong untuk menyekolahkan anak-anaknya. Hal itu didukung oleh berbagai program pendidikan yang disiapkan pemerintah, mulai dari Sekolah Rakyat hingga pemberian beasiswa, termasuk bagi anak-anak di wilayah paling timur Indonesia,” katanya.

Menurut Lucky, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, nasionalisme, dan integritas sehingga generasi muda memiliki daya tahan terhadap berbagai bentuk propaganda. Ia juga menyebut keberhasilan pendidikan di Papua tercermin dari 25 putra-putri asli Papua yang kini sedang menempuh pendidikan sebagai taruna Akademi Militer.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya memperkuat upaya pencegahan radikalisme melalui kerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Program tersebut memberikan edukasi kepada peserta didik dan orang tua mengenai bahaya radikalisme, terutama yang berkembang di ruang digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi itu akan diperluas melalui kegiatan edukasi di sekolah dan lingkungan keluarga.

“Kami bersama Densus 88 akan terus memperkuat kolaborasi, terlebih memasuki tahun ajaran baru 2026/2027 sehingga edukasi kepada sekolah, siswa, dan orang tua dapat dilakukan secara lebih optimal,” ujarnya.

Eri menegaskan bahwa peran orang tua menjadi faktor penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal melalui komunikasi yang terbuka dan pendampingan yang baik di lingkungan keluarga.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dengan menempatkan pelajar sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa di era digital. Langkah tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal, yang kini memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai sarana propaganda dan rekrutmen.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang harus diprioritaskan dalam upaya pencegahan karena merupakan sasaran utama rekrutmen jaringan terorisme di ruang digital.

“Kenapa pesertanya ada dari SMP, SMA, dan Mahasiswa? Karena di era digital sekarang yang menjadi sasaran rekrutmen jaringan terorisme adalah anak-anak dan pemuda. Kita bangun kesiapsiagaan,” ujarnya.

Eddy menjelaskan bahwa ruang digital kini dimanfaatkan jaringan terorisme untuk menjalankan propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting agar pelajar mampu mengenali sekaligus menolak berbagai bentuk penyebaran ideologi kekerasan.

“Ketiga kegiatan ini dilakukan oleh jaringan terorisme di ruang digital, baik media sosial maupun game online,” katanya.

Penguatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menilai pembentukan karakter kebangsaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan generasi muda menghadapi tantangan dunia digital.

“NKRI bukan warisan yang datang dengan sendirinya. NKRI adalah wujud komitmen, keseriusan, dan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang tangguh dari berbagai latar belakang pendidikan, bahasa, hingga agama. Tugas generasi muda adalah merawatnya,” tegas Abdusy.

Menurutnya, kegiatan seperti Kemah Bela Negara menjadi ruang pembelajaran yang efektif karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bela negara dan literasi digital, tetapi juga menanamkan semangat persatuan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan tersebut dinilai mampu membentuk karakter pelajar yang adaptif menghadapi berbagai tantangan sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Aceh melalui sinergi Dinas Pendidikan Aceh bersama Densus 88 Antiteror Polri dalam memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya toleransi sejak dini.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mampu menanamkan nilai toleransi kepada peserta didik sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham intoleransi maupun radikalisme,” pungkas Murthalamuddin.***

Oleh: Nanda Prasetyo

Pencegahan penyebaran paham radikalisme di lingkungan pendidikan terus menjadi perhatian berbagai pihak sebagai bagian dari upaya menjaga persatuan bangsa. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan masyarakat dinilai semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital yang membuka ruang penyebaran informasi tanpa batas. Karena itu, berbagai langkah edukasi, penguatan literasi digital, hingga pembinaan karakter generasi muda terus dioptimalkan agar pelajar memiliki daya tangkal terhadap pengaruh intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Satuan Tugas Wilayah Maluku Densus 88 Antiteror Polri yang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Ambon melalui audiensi di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan itu menjadi momentum untuk menyamakan persepsi bahwa pencegahan radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol. I Wayan Sukarena menjelaskan bahwa keberhasilan program deradikalisasi serta upaya pencegahan sejak dini hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak mampu membangun kolaborasi yang kuat. Menurutnya, ketahanan masyarakat terhadap masuknya paham radikal harus dibangun melalui edukasi yang berkesinambungan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenali sekaligus menolak berbagai bentuk propaganda yang berpotensi memecah persatuan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Densus 88 Antiteror Polri selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun, program tersebut masih perlu diperluas agar mampu menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, terutama kalangan pelajar dan remaja yang dinilai menjadi sasaran paling rentan terhadap penyebaran paham radikal melalui berbagai platform digital.

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pencegahan tersebut. Ruang digital kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan propaganda melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga berbagai platform daring lainnya. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan literasi digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin bijak dalam menerima, memilah, dan menyebarkan informasi.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyampaikan kesiapan Pemerintah Kota Ambon untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan Densus 88 Antiteror Polri. Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah guna menyusun program edukasi digital yang lebih terintegrasi sehingga pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Bodewin Wattimena juga menegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, serta seluruh jajaran camat dan lurah akan dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut. Penguatan literasi digital di sekolah akan menjadi salah satu prioritas agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu menyaring informasi dengan baik, serta tidak mudah terpengaruh hoaks maupun konten yang mengandung unsur radikalisme.

Upaya serupa juga dilakukan Satgaswil Riau Densus 88 Antiteror Polri melalui kegiatan edukasi kepada sekitar 300 siswa SMA Khusus Olahraga Provinsi Riau dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan yang menjadi bagian dari Program RATAKAN atau Riau Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan tersebut difokuskan pada peningkatan pemahaman pelajar mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.

Melalui program tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai pola penyebaran paham radikal yang kini semakin banyak memanfaatkan media sosial, permainan daring, maupun platform digital lainnya. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai bentuk ajakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam penyampaian materinya, Brigpol Nella Anggraini menekankan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keutuhan bangsa. Kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar menjadi bekal utama agar pelajar tidak mudah terpengaruh propaganda yang menyesatkan. Selain itu, sikap menghargai perbedaan juga harus terus ditanamkan sebagai bagian dari penguatan karakter kebangsaan.

Brigpol Nella Anggraini turut mengingatkan pentingnya keberanian pelajar untuk menolak sekaligus melaporkan berbagai bentuk ajakan yang mengarah pada intoleransi, radikalisme, ekstremisme, maupun terorisme kepada pihak yang berwenang. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan bebas dari pengaruh paham yang mengancam persatuan nasional.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga menunjukkan berbagai capaian positif dalam memperkuat stabilitas nasional melalui peningkatan kolaborasi antarinstansi, penguatan pendidikan karakter, perluasan literasi digital, percepatan transformasi digital layanan publik, serta dukungan terhadap program pembangunan sumber daya manusia yang menempatkan generasi muda sebagai prioritas utama. Berbagai langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman, termasuk penyebaran paham radikalisme di ruang fisik maupun digital.

Pada akhirnya, upaya pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan harus menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Penguatan literasi digital, pendidikan karakter, serta penanaman nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kebangsaan merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang cerdas, kritis, sekaligus berintegritas.

*) Analis Isu Strategis dan Keamanan Dalam Negeri

Oleh: Aditya Wiratama

Penguatan pengawasan terhadap lingkungan pendidikan menjadi langkah penting dalam menjaga generasi muda dari ancaman penyebaran paham radikalisme, intoleransi, ekstremisme, hingga separatisme. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter, memperkuat nasionalisme, serta menanamkan nilai persatuan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, dan keluarga harus terus diperkuat agar sekolah menjadi ruang yang aman sekaligus mampu melahirkan generasi yang tangguh menghadapi berbagai pengaruh negatif.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Selain menjalankan tugas pengamanan di sejumlah wilayah yang rawan gangguan keamanan, Kogabwilhan III juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama para orang tua dan mama-mama Papua, mengenai pentingnya pendidikan sebagai bekal utama bagi masa depan anak-anak mereka. Pendekatan tersebut diyakini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik sekaligus menjauhkan generasi muda dari pengaruh kekerasan.

Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Papua sekaligus memperkuat ketahanan mereka terhadap berbagai paham yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan personel Satgas TNI bersama masyarakat mulai memperlihatkan hasil yang positif. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan terus meningkat sehingga semakin banyak orang tua yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka sebagai investasi masa depan.

Lucky Avianto menjelaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan berbagai program pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada anak-anak Papua. Kehadiran Sekolah Rakyat, program beasiswa, serta perluasan akses pendidikan di berbagai wilayah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program-program tersebut diharapkan mampu menciptakan pemerataan pendidikan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi generasi muda Papua untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ia menambahkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai tersebut sangat penting agar generasi muda memiliki kemampuan menyaring berbagai informasi serta tidak mudah terpengaruh propaganda yang mengarah pada radikalisme, ekstremisme, maupun separatisme. Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan bangsa dari berbagai ancaman nonmiliter.

Keberhasilan pendekatan tersebut mulai terlihat dari meningkatnya prestasi putra-putri Papua. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan 25 siswa asal Papua yang saat ini menjalani pendidikan sebagai taruna Akademi Militer. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan yang semakin terbuka mampu melahirkan generasi muda yang siap mengabdi kepada negara serta berperan menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia di masa depan.

Selain membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan, Kogabwilhan III juga terus memperkuat pengamanan di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi gangguan keamanan. Langkah tersebut dilakukan agar penyebaran paham radikalisme, terorisme, separatisme, dan ekstremisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang menyasar anak-anak dan generasi muda. Pendekatan keamanan yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Papua.

Di sisi lain, upaya memperkuat pengawasan terhadap lingkungan pendidikan juga dilakukan Pemerintah Kota Surabaya melalui kerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri. Memasuki tahun ajaran baru 2026/2027, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian menyiapkan program edukasi yang menyasar peserta didik dan orang tua guna meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, terutama yang berkembang di ruang digital.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan edukasi di sekolah-sekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan serta DP3APPKB. Materi akan disampaikan langsung oleh personel Densus 88 Antiteror Polri, termasuk mengenai pentingnya pengawasan penggunaan gawai dan aktivitas digital anak.

Eri Cahyadi juga menekankan bahwa keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah penyebaran paham radikal. Orang tua didorong untuk membangun komunikasi yang terbuka, memberikan perhatian, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak.

Selama satu tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program prioritas. Program Sekolah Rakyat, perluasan beasiswa, Program Makan Bergizi Gratis, penguatan pendidikan karakter, serta pemerataan pembangunan pendidikan di berbagai daerah menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat.

Penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan pada akhirnya harus menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tenaga pendidik, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pendidikan benar-benar menjadi benteng utama dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, serta memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Dengan pengawasan yang berkelanjutan dan pendidikan yang berkualitas, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan sekaligus menciptakan masa depan yang aman, damai, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

*) Pemerhati Pertahanan dan Stabilitas Nasional

Oleh: Meisyaa Amelia )*

Peletakan batu pertama Lapangan Abadi Blok Masela menjadi tonggak penting dalam perjalanan pengembangan sektor energi nasional. Setelah melalui proses yang panjang sejak kontrak pengelolaannya ditandatangani pada 1998, proyek hulu migas berskala besar ini akhirnya memasuki tahap pembangunan. Dimulainya konstruksi mencerminkan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang diproyeksikan memperkuat pasokan gas bumi dan mendukung target swasembada energi Indonesia.

Nilai investasi proyek mencapai sekitar US$20,9 miliar atau setara Rp355 triliun. Dengan potensi sumber daya gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik (TCF), Blok Masela menjadi salah satu aset energi paling bernilai yang dimiliki Indonesia. Pemanfaatan cadangan gas tersebut dinilai mampu memperkuat ketersediaan energi nasional sekaligus meningkatkan daya dukung sektor industri yang bergantung pada pasokan gas bumi.

Perjalanan panjang proyek ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan sektor migas nasional. Kontrak bagi hasil antara Pemerintah Indonesia dan Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela telah disepakati sejak era Presiden B.J. Habibie. Namun, selama hampir tiga dekade proyek belum memasuki tahap produksi sehingga berbagai penyesuaian kebijakan dilakukan agar pengembangannya dapat terus berlanjut.

Pemerintah kemudian memperpanjang kontrak pengelolaan hingga 2055 sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan investasi. Perpanjangan itu diberikan setelah adanya perubahan konsep pengembangan kilang gas alam cair dari lepas pantai menjadi di darat. Kebijakan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum bagi operator untuk melanjutkan pengembangan proyek hingga memasuki tahap konstruksi.

Percepatan penyelesaian proyek menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menegaskan bahwa produksi Blok Masela harus dimulai sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden 2029. Menurutnya, proyek itu terlalu lama berada pada tahap pengembangan tanpa menghasilkan produksi sehingga pemerintah meminta seluruh tahapan dipercepat.

Bahlil juga mengungkapkan telah memberikan peringatan tegas kepada manajemen Inpex Masela Ltd. agar tidak kembali mengalami keterlambatan. Ia menekankan pemerintah tidak ragu mengambil langkah administratif apabila target penyelesaian proyek kembali meleset. Sikap tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai jadwal.

Dorongan pemerintah mulai menunjukkan hasil. Bahlil menjelaskan bahwa Inpex Masela telah memasuki proses tender berbagai paket pekerjaan dengan nilai investasi yang besar. Pemerintah juga meminta target produksi dipercepat menjadi 2029 sehingga manfaat proyek dapat dirasakan lebih cepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

Persiapan pelaksanaan groundbreaking dilakukan secara menyeluruh. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan bahwa koordinasi intensif dilakukan bersama panitia penyelenggara, termasuk Panglima Komando Daerah Militer Pattimura. Seluruh kebutuhan teknis dipastikan tersedia agar pelaksanaan peletakan batu pertama berlangsung sesuai rencana.

Sebanyak 93 ton logistik dikirim menuju Saumlaki, Maluku, sebagai lokasi pelaksanaan proyek. Logistik tersebut terdiri atas tenda, karpet, genset, pendingin ruangan, dan berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Sebagian pengiriman dilakukan melalui jalur laut untuk memastikan seluruh kebutuhan di lokasi dapat terpenuhi tepat waktu.

Persiapan di lapangan juga disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan acara kenegaraan. Penataan lokasi, fasilitas pendukung, hingga kesiapan infrastruktur terus dimatangkan sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan memenuhi standar penyelenggaraan proyek strategis nasional.

Keberhasilan penyelenggaraan groundbreaking turut didukung oleh kesiapan pengamanan yang melibatkan berbagai unsur. Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto menjelaskan bahwa seluruh pola pengamanan telah difinalisasi melalui sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden, SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., serta instansi terkait lainnya.

Menurut Dadang, groundbreaking Blok Masela bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting bagi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus percepatan investasi. Karena itu, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memastikan setiap aspek pengamanan dipersiapkan secara maksimal sehingga seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Sistem pengamanan disusun secara berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta pengawasan pada seluruh titik strategis. Seluruh personel yang terlibat juga telah menerima arahan agar menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan humanis sesuai standar operasional pengamanan kegiatan kenegaraan.

Dadang menilai stabilitas keamanan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, situasi keamanan yang kondusif mampu meningkatkan kepercayaan investor, menjaga keberlanjutan pembangunan, membuka lapangan kerja, serta memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari peran Polri dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah.

Masuknya Blok Masela ke tahap pembangunan menjadi langkah nyata dalam memperkuat fondasi swasembada energi. Pemanfaatan cadangan gas dalam jumlah besar diharapkan mampu meningkatkan pasokan energi domestik, memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung pertumbuhan industri, serta menghadirkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Keberhasilan memulai pembangunan proyek ini juga menandai hadirnya babak baru dalam pengelolaan sumber daya energi nasional yang lebih produktif, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang Indonesia.

*) Pengamat Pembangunan dan Ketahanan Energi Nasional

Oleh: Fiki Abimanyu )*

Groundbreaking Lapangan Abadi Blok Masela menjadi penanda dimulainya fase konstruksi salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia. Momentum ini mengakhiri penantian panjang setelah proyek mengalami berbagai tahapan pengembangan selama bertahun-tahun. Dimulainya pembangunan memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan sumber daya gas bumi sebagai fondasi penguatan ketahanan energi nasional sekaligus mendorong keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Nilai investasi Blok Masela mencapai sekitar US$20 miliar atau setara Rp330 triliun. Berlokasi di Laut Arafura, Provinsi Maluku, proyek strategis nasional ini memiliki posisi penting dalam memenuhi kebutuhan energi jangka panjang. Besarnya investasi menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap potensi sumber daya gas Indonesia sekaligus memperkuat daya tarik sektor hulu migas bagi investasi berkelanjutan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan peletakan batu pertama menjadi capaian penting setelah proyek mengalami masa penundaan yang panjang. Menurutnya, dimulainya pembangunan merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terus mendorong penyelesaian berbagai tahapan proyek hingga akhirnya memasuki fase konstruksi. Ia juga menilai keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang terus mengharapkan proyek dapat direalisasikan.

Kepastian dimulainya pembangunan tidak terlepas dari rampungnya seluruh proses persiapan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Laode Sulaeman, memastikan pembebasan lahan telah selesai sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek. Penyelesaian tahapan tersebut memberikan kepastian bagi seluruh pihak bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai rencana.

Target produksi Lapangan Abadi ditetapkan mulai pada 2029. Laode menjelaskan pemerintah terus mengawal setiap tahapan pembangunan agar jadwal tersebut dapat tercapai. Kepastian target produksi menjadi bagian penting dalam strategi meningkatkan pasokan gas nasional untuk memenuhi kebutuhan energi dan industri dalam negeri.

Sinergi antara Inpex Masela Ltd. dan sejumlah badan usaha milik negara juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan proyek. Perusahaan menandatangani perjanjian pengembangan proyek dan kontrak komersial bersama PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), serta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa hasil produksi gas telah diarahkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi sektor kelistrikan, industri, dan distribusi energi nasional.

Pemanfaatan gas bumi dari Blok Masela dirancang tidak hanya berorientasi pada pasar ekspor. Kebutuhan domestik memperoleh perhatian besar melalui kerja sama dengan BUMN yang berperan langsung dalam penyediaan energi dan bahan baku industri. Langkah ini memperkuat strategi pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pemanfaatan di dalam negeri.

Kapasitas produksi Lapangan Abadi diperkirakan mencapai sekitar 1.200 juta kaki kubik gas per hari atau MMSCFD. Kepala SKK, Migas Djoko Siswanto, sebelumnya menyampaikan bahwa sekitar 1.000 MMSCFD telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Alokasi tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan memenuhi kebutuhan nasional dan menjaga kontribusi Indonesia di pasar energi global.

Ruang produksi yang masih tersedia juga membuka peluang bagi pengembangan sektor industri pada masa mendatang. Djoko menjelaskan masih terdapat kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan baru seiring meningkatnya konsumsi energi nasional. Kondisi ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pemanfaatan gas secara lebih optimal.

Distribusi gas dari Blok Masela dilakukan melalui beberapa skema. Pasokan bagi industri pupuk disalurkan menggunakan jaringan pipa, sedangkan sebagian volume lainnya dipasarkan dalam bentuk liquefied natural gas (LNG). Pola distribusi ini memungkinkan pemanfaatan gas berlangsung lebih efisien sekaligus menjangkau kebutuhan pasar yang lebih luas.

Komitmen pembeli internasional turut memperkuat prospek pengembangan proyek. Jepang menjadi salah satu tujuan utama pemasaran LNG dengan permintaan sekitar 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun. Selain itu, Djoko menyampaikan bahwa perusahaan energi internasional seperti Eni SpA dan BP Plc juga menjadi bagian dari pembeli LNG Blok Masela, meskipun rincian volumenya belum dipublikasikan.

Cadangan gas yang dimiliki Lapangan Abadi menempatkan Blok Masela sebagai salah satu giant gas field terbesar di Indonesia. Wilayah sebarannya mencapai lebih dari 1.000 kilometer persegi dengan estimasi cadangan sekitar 10 triliun hingga lebih dari 18 triliun kaki kubik. Potensi tersebut menjadi modal besar dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional untuk jangka panjang.

Konsorsium pengelola proyek terdiri atas Inpex Corporation melalui Inpex Masela Ltd. sebagai operator utama dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, PT Pertamina Hulu Energi sebesar 20 persen, serta Petronas Masela Sdn Bhd sebesar 15 persen. Keterlibatan perusahaan nasional dan internasional mencerminkan kolaborasi yang saling melengkapi dalam pengembangan proyek migas berskala besar.

Keberhasilan memasuki tahap konstruksi menunjukkan bahwa Blok Masela telah bergerak dari fase perencanaan menuju realisasi pembangunan. Proyek ini bukan hanya memperkuat produksi gas nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi menjaga ketahanan energi Indonesia. Tambahan pasokan gas diharapkan mampu mendukung kebutuhan industri, memperkuat sistem energi nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

*) Pengamat Isu Energi Nasional

Jakarta – Pembangunan Lapangan Abadi Masela atau Blok Masela memasuki babak baru. Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek strategis nasional tersebut. Agenda ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor gas bumi.

Prasetyo mengatakan persiapan groundbreaking telah rampung. Menurutnya, dimulainya pembangunan Blok Masela menjadi pencapaian besar setelah proyek tersebut bertahun-tahun mengalami penundaan.

“Setelah bertahun-tahun mangkrak, alhamdulillah sekarang bisa beroperasi, meskipun baru groundbreaking. Akan tetapi, itu kan sebuah prestasi bersama-sama semua, tidak terlepas dari doa seluruh masyarakat semua,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memastikan seluruh proses pembebasan lahan telah selesai sehingga proyek siap memasuki tahap konstruksi.

“Sudah selesai, sudah selesai pembebasan lahannya. Tunggu ya info groundbreaking-nya,” ujar Laode.

Ia menambahkan, Blok Masela ditargetkan mulai berproduksi pada 2029.
Sebagai bagian dari pengembangan proyek, Inpex Masela Ltd. telah menandatangani perjanjian pengembangan dan kontrak komersial dengan PT PLN (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), serta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Kerja sama tersebut memperkuat pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan energi dan industri nasional.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengungkapkan kapasitas produksi gas Blok Masela mencapai sekitar 1.200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Dari jumlah itu, sekitar 1.000 MMSCFD telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

“Masela itu kan sekitar total 1.200-an, masih ada spare 250 yang untuk kalau kita butuh nanti kita bikin apa lagi. Akan tetapi, yang lain sudah; dalam negeri dan luar negeri sudah. 1.000-an MM per hari sudah,” kata Djoko.

Selain disalurkan melalui pipa untuk industri pupuk, sebagian produksi dipasarkan dalam bentuk liquefied natural gas (LNG).

Jepang menjadi salah satu pembeli utama dengan permintaan sekitar 2 hingga 2,5 juta ton per tahun. Djoko juga menyebut terdapat pembeli lain dari perusahaan internasional, yakni Eni SpA dan BP.

Lapangan Abadi Masela yang berlokasi di Laut Arafura, Maluku, merupakan salah satu proyek hulu migas terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$20 miliar.

Proyek ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri dan pasar global.

Jakarta – Proyek Lapangan Abadi Blok Masela memasuki fase baru dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking). Dimulainya pembangunan proyek migas strategis ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pasokan gas domestik sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar dan potensi cadangan gas mencapai 6,97 triliun kaki kubik (TCF). Setelah hampir tiga dekade sejak kontrak bagi hasil ditandatangani pada 1998, proyek ini akhirnya memasuki tahap pembangunan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan sumber daya gas nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pengembangan Blok Masela tidak boleh kembali mengalami keterlambatan. Ia mengaku telah memberikan peringatan tegas kepada operator proyek agar segera mempercepat realisasi investasi.

“Saya panggil Inpex, you datang sini. Datang waktu saya bilang sama dia kalau you gak mau saya akan kasih surat peringatan satu, kedua kalau tidak saya cabut. Enggak ada urusan. Kau mau bawa ke arbitrase kah arbit mana kah terserah kau,” tegas Bahlil.

Menurutnya, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil. Proses tender berbagai paket pekerjaan telah berjalan dan target produksi dipercepat menjadi 2029.

Menjelang groundbreaking, persiapan di lokasi terus dimatangkan. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan koordinasi dilakukan bersama panitia untuk memastikan seluruh kebutuhan acara terpenuhi, termasuk pengiriman sekitar 93 ton logistik ke Saumlaki, Maluku.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, menegaskan seluruh pola pengamanan telah difinalisasi melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), SKK Migas, PT INPEX Masela Ltd., dan berbagai instansi terkait.

“Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela bukan hanya menjadi agenda kenegaraan, tetapi juga momentum penting yang akan menentukan masa depan penguatan ketahanan energi nasional dan percepatan investasi Indonesia. Karena itu, Polda Maluku bersama seluruh unsur Forkopimda memastikan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara maksimal agar kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia berlangsung aman, lancar, dan sukses,” tegas Kapolda.

Kapolda menjelaskan pengamanan dilakukan melalui sistem berlapis dengan mengedepankan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan di seluruh titik strategis. Seluruh personel juga diarahkan untuk bertindak profesional, responsif, dan humanis selama pelaksanaan tugas.

Oleh: Arya Nugraha )*

Demokrasi merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa yang memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, maupun menyampaikan dukungan terhadap berbagai kebijakan publik. Hak tersebut dijamin oleh konstitusi sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Namun, kebebasan itu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menghormati hukum, menjaga ketertiban, serta mengedepankan etika dalam setiap penyampaian aspirasi.

Kehidupan demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari luasnya ruang kebebasan, tetapi juga dari kemampuan seluruh elemen bangsa mengelola perbedaan secara dewasa. Perbedaan pandangan merupakan konsekuensi alami dalam sistem demokrasi. Selama disampaikan melalui mekanisme yang sah, setiap pendapat dapat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat kualitas kehidupan bernegara.

Karena itu, jalur konstitusional harus menjadi pilihan utama dalam menyampaikan aspirasi. Penyelesaian persoalan melalui dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum memberikan kepastian bahwa setiap kepentingan memperoleh ruang yang adil tanpa mengorbankan stabilitas nasional. Cara tersebut juga menjaga agar demokrasi tetap menjadi sarana mencari solusi, bukan arena pertentangan yang merugikan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik semata. Menurutnya, demokrasi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.

Yusril mengingatkan bahwa kelompok mayoritas sekalipun tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Setiap perbedaan harus diselesaikan melalui komunikasi yang santun dengan menghormati martabat sesama warga negara.

Yusril memandang hukum dan politik merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan bernegara. Demokrasi hanya dapat berkembang secara sehat apabila kekuasaan tunduk pada hukum, sementara hukum dijalankan secara adil dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Keseimbangan antara keduanya menjadi syarat penting agar demokrasi mampu melahirkan pemerintahan yang akuntabel sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Yusril juga menekankan pentingnya menjadikan etika sebagai landasan dalam menjalankan demokrasi. Perkembangan teknologi, termasuk kemajuan kecerdasan buatan, dinilai harus tetap diarahkan oleh nilai-nilai moral agar tidak kehilangan orientasi kemanusiaan. Kemajuan teknologi memang membawa berbagai peluang, tetapi tetap membutuhkan pedoman etis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, Yusril menilai pembangunan hukum nasional harus berakar pada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Kearifan lokal, hukum adat, hukum agama, dan budaya bangsa menjadi sumber penting dalam membangun sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum memang harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi karakter hukum nasional tetap perlu mencerminkan jati diri bangsa dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Komitmen menjaga demokrasi melalui mekanisme konstitusional juga ditunjukkan pemerintah dalam menyikapi berbagai dinamika penyampaian aspirasi di ruang publik. Pemerintah menegaskan tetap menghormati kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus memastikan tidak pernah mengondisikan aksi demonstrasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, membantah anggapan bahwa pemerintah berada di balik aksi yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Kurnia menegaskan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap kebijakan negara. Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kurnia juga menjelaskan bahwa pemerintah menghormati setiap aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Dukungan maupun kritik terhadap kebijakan publik dipandang memiliki kedudukan yang sama selama dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai aturan hukum. Sikap itu menunjukkan bahwa demokrasi memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik.

Pada saat yang sama, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar implementasinya semakin efektif. Perbaikan kebijakan dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Proses evaluasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masukan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Semangat membuka ruang partisipasi publik juga terlihat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa pembahasan regulasi tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi II DPR RI tidak hanya berdiskusi dengan pakar dan akademisi, tetapi juga akan menyerap aspirasi dari partai politik nonparlemen serta berbagai organisasi kemasyarakatan.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan diarahkan agar semakin partisipatif. Aspirasi dari berbagai kalangan diharapkan mampu memperkaya pembahasan mengenai sistem kepemiluan sekaligus menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan demokrasi Indonesia pada masa mendatang.

Proses dialog yang terbuka menjadi bukti bahwa penyelesaian persoalan melalui jalur konstitusional mampu menghadirkan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan gagasan secara rasional. Pendekatan seperti ini jauh lebih konstruktif dibandingkan penyampaian aspirasi yang mengabaikan hukum ataupun mengedepankan tekanan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Budaya demokrasi yang sehat pada akhirnya bergantung pada kesadaran seluruh elemen bangsa untuk menjadikan hukum sebagai pedoman bersama. Kebebasan berpendapat tetap harus dijaga, tetapi pelaksanaannya harus disertai penghormatan terhadap hak masyarakat lain serta komitmen menjaga persatuan nasional. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan, melainkan juga tanggung jawab kolektif agar setiap perbedaan dapat menjadi kekuatan dalam membangun bangsa.

*) Pengamat Isu Strategis Nasional

Oleh: Bima Aditya )*

Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan publik. Kebebasan tersebut merupakan hak konstitusional yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi. Namun, pelaksanaan hak itu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan mengedepankan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentuk partisipasi publik yang diakui dalam sistem demokrasi Indonesia. Kehadiran demonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap arah pembangunan bangsa dan tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan nasional. Karena itu, ruang demokrasi harus tetap dijaga agar mampu menjadi sarana penyampaian gagasan yang konstruktif.

Di sisi lain, munculnya tindakan provokatif maupun anarkis dalam sebagian aksi demonstrasi berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan. Ketika aksi berubah menjadi kerusuhan, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada pokok persoalan, melainkan pada dampak yang ditimbulkan. Kondisi seperti ini justru merugikan semua pihak karena tujuan utama penyampaian aspirasi menjadi tidak tercapai secara optimal.

Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan seluruh elemen bangsa dalam mengelola perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar karena setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan gagasannya. Akan tetapi, perbedaan tidak boleh berkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum ataupun memicu konflik sosial yang dapat mengganggu persatuan.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik semata, tetapi harus berdiri di atas supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan.

Yusril menilai tidak ada kelompok yang berhak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, termasuk ketika berada pada posisi mayoritas. Setiap perbedaan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang santun dan menghormati martabat sesama warga negara.

Yusril juga menjelaskan bahwa hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi akan berkembang secara sehat apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, sedangkan hukum tetap menjunjung keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.

Selain menekankan supremasi hukum, Yusril memandang pembangunan demokrasi Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, hukum nasional tidak hanya berkembang dari ketentuan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya bangsa, hukum adat, hukum agama, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Pembaruan hukum memang harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi arah perkembangannya tetap perlu mencerminkan karakter bangsa Indonesia.

Peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi memang memiliki posisi yang penting. Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok intelektual yang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan publik.

Kritik yang disampaikan diharapkan mampu memperkaya proses pengambilan kebijakan sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus melakukan perbaikan. Namun, fungsi tersebut akan lebih bermakna apabila dijalankan melalui cara-cara yang bermartabat, objektif, dan sesuai dengan koridor konstitusi.

Ketua DEMA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Hafizh, menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah gerakan kemahasiswaan sebagai kekuatan intelektual yang mampu menghadirkan kritik secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Hafizh, independensi organisasi kemahasiswaan harus tetap dipertahankan agar fungsi kontrol sosial dapat dijalankan secara profesional tanpa kehilangan arah perjuangan.

Hafizh berpandangan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Meski demikian, penyampaiannya harus tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung etika, serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun perusakan fasilitas umum.

Cara penyampaian aspirasi yang damai justru akan memperkuat legitimasi gerakan mahasiswa sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap substansi tuntutan yang diperjuangkan.

Hafizh juga menekankan bahwa keberhasilan sebuah gerakan mahasiswa tidak ditentukan oleh besarnya tekanan ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan. Keberhasilan lebih diukur dari kualitas argumentasi, kekuatan gagasan, kemampuan membangun ruang dialog, serta kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Hafizh turut mengingatkan bahwa tindakan anarkis berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari substansi tuntutan yang diperjuangkan. Bahkan, situasi seperti itu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan di luar agenda perjuangan mahasiswa.

Pandangan senada juga disampaikan Ketua PCNU Kota Surabaya, Masduki Toha. Ia menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, tetapi pelaksanaannya wajib dilakukan secara bertanggung jawab, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Masduki menilai kebebasan tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Demonstrasi yang berujung pada kekerasan, perusakan gedung pemerintahan, maupun penghancuran fasilitas publik justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Fasilitas umum dibangun menggunakan anggaran negara yang berasal dari masyarakat sehingga keberadaannya harus dijaga sebagai aset bersama.

Pada akhirnya, demokrasi yang beradab tidak hanya bergantung pada jaminan kebebasan berpendapat, tetapi juga pada kedewasaan seluruh warga negara dalam menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab. Penolakan terhadap provokasi dalam setiap unjuk rasa bukan berarti membatasi ruang kritik, melainkan menjaga agar aspirasi tetap tersampaikan secara efektif dan tidak kehilangan substansinya akibat tindakan yang melanggar hukum.

*) Analis Kebijakan Publik