Oleh : Tubagus Ramadi )*

Pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2026, agenda tersebut memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran MoLiNas tidak hanya diarahkan sebagai produk kendaraan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun rantai industri nasional yang mencakup manufaktur, komponen, baterai, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai, pembiayaan, hingga layanan purna jual.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi dan industri Indonesia. Menurut Presiden, penguasaan sains dan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan daya saing di tengah perubahan ekonomi global. Karena itu, pengembangan MoLiNas diharapkan tidak berhenti pada produksi kendaraan, tetapi juga mendorong kemampuan nasional dalam menguasai teknologi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, serta menciptakan industri yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem motor listrik juga membuka peluang lebih luas bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Kementerian Perindustrian terus mendorong agar IKM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi pemasok komponen bagi industri kendaraan listrik. Sejumlah IKM binaan Kemenperin telah terlibat dalam ekosistem MoLiNas melalui produksi komponen seperti box baterai dan bracket baterai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik dapat memberikan efek berganda kepada sektor usaha di dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menilai keterlibatan IKM merupakan bagian penting dalam membangun industri kendaraan listrik yang memiliki basis produksi nasional. Menurut Agus, pembinaan pemerintah diarahkan agar IKM mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri otomotif, masuk ke dalam rantai pasok, dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya IKM yang menjadi bagian dari rantai produksi, nilai tambah industri kendaraan listrik dapat semakin banyak dinikmati oleh pelaku usaha nasional.

Kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem tersebut. Pemerintah terus mendorong peningkatan kandungan lokal pada kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia agar pertumbuhan industri tidak terlalu bergantung pada komponen impor. Semakin besar penggunaan komponen lokal, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan, transfer teknologi, pengembangan keahlian tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas industri nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah bersama BUMN dan pelaku usaha terus memperluas fasilitas pendukung kendaraan listrik. PLN telah mengembangkan ribuan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta stasiun penukaran baterai untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Penguatan infrastruktur menjadi penting karena ketersediaan fasilitas pengisian dan penukaran baterai akan menentukan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Semakin mudah masyarakat memperoleh layanan tersebut, semakin besar pula peluang percepatan adopsi kendaraan listrik di berbagai daerah.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, melihat pengembangan MoLiNas sebagai contoh penting kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan nasional. Menurut Rosan, sinergi tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi mampu meningkatkan kemandirian dalam transportasi dan membangun kemampuan industri dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas sektor juga membuka ruang bagi investasi baru, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pengembangan motor listrik juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda ketahanan energi. Peralihan sebagian kebutuhan transportasi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, pengembangan industri baterai dan komponen kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari agenda hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi nasional melalui kerja sama antara perusahaan besar, pelaku usaha menengah, dan masyarakat. Dalam konteks motor listrik, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan memperluas keterlibatan pelaku ekonomi rakyat dalam ekosistem kendaraan listrik. Bengkel, teknisi, pemasok komponen, penyedia layanan baterai, koperasi, pelaku logistik, hingga usaha kecil di berbagai daerah memiliki peluang untuk mengambil peran seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Bagi masyarakat, pertumbuhan ekosistem motor listrik berpotensi menghadirkan lapangan ekonomi baru. Peningkatan jumlah kendaraan listrik akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknisi terampil, bengkel khusus, layanan baterai, distribusi suku cadang, infrastruktur pengisian, pembiayaan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi tersebut dapat menciptakan efek berganda yang tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku usaha di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan industri dilakukan secara inklusif agar manfaat ekonominya dapat menyebar lebih luas.

Pembangunan ekosistem motor listrik nasional merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran MoLiNas pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun ekosistem yang menghubungkan manufaktur, IKM, BUMN, swasta, investasi, teknologi, dan infrastruktur dalam satu rantai nilai.

)* Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh : Antonius Utomo

Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Agustus 2026 menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia menuju era industri berteknologi tinggi. Kehadiran Molinas tidak hanya dimaknai sebagai peluncuran sebuah produk kendaraan listrik, tetapi juga sebagai simbol keberanian pemerintah dalam membangun fondasi industri masa depan yang berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan penguatan rantai pasok nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi dunia, melainkan berupaya menjadi pemain utama yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa pada era modern ditentukan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan mengolah pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi baru. Karena itu, pengembangan industri kendaraan listrik diposisikan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi global yang semakin berbasis teknologi. (Kementerian Pertahanan RI)

Keberanian pemerintah terlihat dari pendekatan yang ditempuh dalam membangun ekosistem Molinas. Program ini tidak dirancang sebagai proyek jangka pendek atau sekadar peluncuran satu merek kendaraan listrik. Molinas hadir sebagai ekosistem menyeluruh yang mencakup manufaktur, pengembangan komponen, industri baterai, pembiayaan, distribusi, hingga dukungan infrastruktur pengisian daya. Pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan industri kendaraan listrik dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha nasional, industri pendukung, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

Di sisi lain, pengembangan Molinas juga memperkuat agenda hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang sangat besar, termasuk nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Dengan membangun industri kendaraan listrik secara terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya tersebut dapat dinikmati di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang lahirnya berbagai industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan proyek kendaraan nasional yang mendapat perhatian besar ketika pertama kali diluncurkan.

Optimisme terhadap Molinas juga didukung oleh berbagai proyeksi ekonomi yang menjanjikan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan ekosistem Molinas berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun pada periode 2026–2031. Selain itu, program ini diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, serta infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Dari sisi fiskal, penggunaan motor listrik secara luas juga berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak hingga Rp82,2 triliun dalam kurun waktu 2027–2037. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik bukan hanya agenda lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan program Motor Listrik Nasional (Molinas) memberikan penghematan subsidi BBM sebesar Rp82,2 triliun, dalam kurun waktu 2027 hingga 2037, serta dengan asumsi 11 juta unit beroperasi pada tahun 2037. Selain memberikan penghematan subsidi BBM, katanya, ekosistem program ini diperkirakan memberikan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun sepanjang 2026–2031, serta menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, dan infrastruktur pengisian daya.

Pembangunan industri masa depan tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Karena itu, konsep “Indonesia Incorporated” yang diusung Presiden Prabowo menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan Molinas. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, lembaga riset, dan pelaku usaha dalam membangun kekuatan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem inovasi yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi sekaligus mempercepat transfer teknologi kepada industri dalam negeri.

Dukungan dari kalangan perguruan tinggi dan komunitas riset juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Keterlibatan berbagai institusi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Molinas dapat menjadi wahana bagi lahirnya inovasi-inovasi baru yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global.

Pada akhirnya, Molinas merepresentasikan keberanian Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam membangun masa depan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, pemerintah memilih untuk mengambil inisiatif, berinvestasi pada teknologi, dan memperkuat industri nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari negara-negara yang membentuk arah perkembangan industri masa depan. Molinas bukan sekadar motor listrik nasional, melainkan simbol transformasi, kemandirian, dan optimisme menuju Indonesia yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemulihan kehidupan para penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus dikebut melalui penanganan terpadu. Negara memastikan hak dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial, sekaligus memperkuat pemulihan menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengatakan seluruh sumber daya lintas kementerian dan lembaga dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat serta pemulihan masyarakat terdampak. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar koordinasi dan pembagian tugas antarlembaga berjalan efektif.

“Seluruh kekuatan dikerahkan bersama untuk mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan dasar para penyintas dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi fokus utama melalui penyediaan pangan, tenda, pakaian, dan selimut. Bersamaan dengan itu, pemulihan akses jalan dan jembatan yang terdampak longsor, jaringan listrik, serta komunikasi terus dipercepat guna mendukung kelancaran distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat.

Menurut Agus Jabo Priyono, ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Tagana, dan relawan telah dimobilisasi untuk menjangkau masyarakat terdampak, termasuk pengungsi di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

“Tidak boleh ada masyarakat terdampak yang terlewat dari jangkauan. Seluruh unsur bergerak agar bantuan dapat tiba secara cepat dan merata,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Kementerian Sosial juga menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk kebutuhan logistik dan sarana pengungsian serta mengoperasikan tujuh dapur umum di sejumlah kabupaten terdampak. Tim psikososial turut diterjunkan untuk memberikan pendampingan bagi para penyintas.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan penanganan gempa tidak berhenti setelah masa tanggap darurat. Pemerintah akan melanjutkan pemulihan secara bertahap melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur, fasilitas, layanan, dan kehidupan masyarakat.

“Pemulihan akan terus dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya memperbaiki fasilitas dan layanan terdampak, tetapi juga membangun kembali kehidupan masyarakat dengan lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto sejak hari pertama telah menginstruksikan agar bantuan disalurkan cepat, terarah, dan merata. Sejak 15 hingga 24 Agustus 2026, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan pangan, air mineral, obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, serta dua unit rumah sakit lapangan sebagai wujud komitmen negara menjaga hak dasar dan mempercepat pemulihan penyintas. (*)

Flores, NTT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penanganan bencana yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan kesehatan berjalan, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta rumah dan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan.

Karena itu, pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur. Penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Nagekeo juga turut menegaskan bahwa dalam keadaan sulit, rakyat tidak berjalan sendiri. Negara hadir, bekerja bersama rakyat, dan akan terus mendampingi hingga masyarakat kembali bangkit.

Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan anggaran bagi daerah terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, seluruh bantuan telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk digunakan secara khusus dalam penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo. Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masa tanggap darurat, tetapi juga menjadi pijakan bagi masyarakat NTT untuk kembali membangun kehidupan, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki rumah dan infrastruktur yang terdampak bencana. (*)

Flores, NTT – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui penanganan bencana yang dilakukan secara terpadu. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan aktivitas sosial ekonomi berangsur pulih.

Bagi Presiden Prabowo, penanganan bencana tidak berhenti hanya pada pengiriman bantuan. Pemerintah terus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman, anak-anak kembali belajar, pelayanan kesehatan berjalan, aktivitas ekonomi kembali bergerak, serta rumah dan infrastruktur yang terdampak dapat segera dipulihkan.

Karena itu, pemerintah memastikan seluruh tahapan penanganan dilakukan secara terpadu, cepat, dan terukur. Penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, hingga tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dikawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Nagekeo juga turut menegaskan bahwa dalam keadaan sulit, rakyat tidak berjalan sendiri. Negara hadir, bekerja bersama rakyat, dan akan terus mendampingi hingga masyarakat kembali bangkit.

Dukungan pemerintah pusat juga diperkuat melalui bantuan anggaran bagi daerah terdampak. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan bantuan sebesar Rp20 miliar untuk setiap kabupaten telah diterima pemerintah daerah.

“Untung Pak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu, sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah,” ujar Suharyanto.

Ia menegaskan, seluruh bantuan telah diterima dan disampaikan kepada para bupati untuk digunakan secara khusus dalam penanganan bencana. “Sudah sampai, kami juga sudah sampaikan ke Bupati, bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo. Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi.

“Terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp20 miliar dan provinsi Rp40 miliar, itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi,” ujar Melkiades.

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, percepatan pemulihan diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masa tanggap darurat, tetapi juga menjadi pijakan bagi masyarakat NTT untuk kembali membangun kehidupan, memulihkan perekonomian, serta memperbaiki rumah dan infrastruktur yang terdampak bencana. (*)

 

Oleh: Catur Ronggo*)

Gempa bumi yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian besar bagi kemampuan negara memastikan keselamatan sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemerintah bergerak dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang lebih terarah. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Nagekeo, koordinasi lintas kementerian, pemulihan listrik dan jalan, serta perhatian pada kebutuhan air bersih memperlihatkan bahwa pemulihan tidak berhenti pada distribusi bantuan, tetapi diarahkan agar kehidupan warga kembali berjalan.

Sejak gempa terjadi pada 15 Agustus 2026, pemerintah pusat langsung mengerahkan personel dan bantuan ke Flores. Pemerintah mencatat ribuan personel TNI-Polri dikerahkan, sementara logistik dari pusat dikirim ke wilayah terdampak. Sementara pada 26 Agustus, Presiden Prabowo memimpin rapat penanganan bencana di Nagekeo untuk mengevaluasi perkembangan dan mempercepat langkah rehabilitasi serta rekonstruksi. Data BNPB yang dipaparkan dalam rapat tersebut menunjukkan dampak besar terhadap masyarakat, dengan tujuh kabupaten di Pulau Flores terdampak bencana.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat harus diterjemahkan menjadi pengerahan sumber daya dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan semata seberapa cepat pejabat datang ke lokasi, melainkan seberapa efektif negara memastikan kebutuhan warga terpenuhi. Pilihan untuk memberi ruang kepada instansi terkait bekerja pada fase awal juga dapat dibaca sebagai upaya menjaga konsentrasi operasi di lapangan.

Perkembangan terbaru memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk mendukung penanganan gempa NTT. Dana tersebut dialokasikan Rp40 miliar bagi Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten terdampak di Flores. Dukungan anggaran ini menjadi instrumen penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menangani kebutuhan masyarakat sekaligus memulai proses pemulihan.

Dari sisi energi, Anggota Dewan Energi Nasional M Kholid Syeirazi menilai percepatan pemulihan listrik merupakan langkah mendasar. Menurutnya, listrik bukan hanya kebutuhan rumah tangga, tetapi fondasi bagi aktivitas masyarakat setelah bencana. Ketika pasokan listrik kembali, fasilitas kesehatan, komunikasi, layanan publik, kegiatan ekonomi, dan aktivitas sosial memiliki peluang lebih besar untuk beroperasi secara normal. Karena itu, pemulihan kelistrikan menjadi indikator penting bahwa negara mulai mengembalikan kehidupan masyarakat.

Kebutuhan dasar lain yang tidak kalah penting adalah air bersih. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan air di Palue, termasuk memperbaiki fasilitas penampungan air hujan yang terdampak gempa. Pemerintah juga menjajaki penggunaan teknologi Reverse Osmosis untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Pilihan teknologi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak hanya mengandalkan pola bantuan konvensional, tetapi mulai memanfaatkan solusi yang sesuai dengan karakter geografis wilayah kepulauan.

Di sektor konektivitas, pemulihan jalan nasional juga terus dikejar. Kementerian PU menyatakan konektivitas jalan nasional yang terdampak gempa di Pulau Flores telah kembali pulih. Infrastruktur jalan memiliki fungsi strategis karena menentukan kelancaran distribusi bantuan, mobilitas tenaga kesehatan, akses masyarakat, serta aktivitas ekonomi. Semakin cepat konektivitas pulih, semakin besar peluang masyarakat kembali menjalankan kegiatan sehari-hari.

Dukungan fiskal dan kelembagaan juga perlu diikuti pengawasan agar setiap bantuan benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan. Dalam kondisi pascabencana, kecepatan memang penting, tetapi akurasi sasaran tidak kalah menentukan. Pemulihan yang transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan sumber daya negara digunakan untuk memperbaiki kehidupan warga, bukan sekadar menyelesaikan target administratif. Prinsip ini juga penting untuk menjaga agar proses rehabilitasi berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gubernur NTT Melki Laka Lena melihat kehadiran Presiden Prabowo memberikan dorongan moral sekaligus memperkuat dukungan pusat bagi daerah. Pandangan tersebut penting karena pemulihan bencana membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki pemahaman langsung mengenai kebutuhan masyarakat, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas sumber daya dan koordinasi nasional untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang lebih besar.

Pemulihan Flores karena itu perlu dipandang sebagai proses berlapis. Bantuan darurat harus tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama listrik, air, jalan, layanan kesehatan, tempat tinggal, dan aktivitas ekonomi harus dipulihkan secara bertahap. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali lebih tangguh agar masyarakat tidak sekadar kembali ke kondisi sebelum bencana, tetapi memiliki ketahanan lebih baik menghadapi risiko di masa depan.

Kehadiran negara dalam situasi bencana pada akhirnya diukur dari kemampuan mengubah respons cepat menjadi pemulihan yang nyata. Langkah pemerintah di NTT menunjukkan arah tersebut: bantuan digerakkan, layanan dasar dipulihkan, infrastruktur diperbaiki, teknologi dipertimbangkan, dan koordinasi pusat-daerah diperkuat. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo dan kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, pemulihan NTT memiliki fondasi untuk berlangsung cepat, manusiawi, dan berkelanjutan, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk bangkit.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh : Radjiman Arif*)

Pemerintah terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga secara menyeluruh. Penanganan tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi mulai diarahkan pada perbaikan rumah, pemulihan layanan kesehatan, hingga penggantian dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah memastikan penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap dan memiliki kepastian dalam proses pemulihan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah menyiapkan dukungan perbaikan rumah berdasarkan tingkat kerusakan yang telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang memperoleh Rp30 juta. Sementara itu, rumah yang mengalami rusak berat akan mendapatkan solusi berupa pembangunan hunian tetap.

Suharyanto juga menjelaskan selama hunian tetap belum tersedia, warga dengan rumah rusak berat dapat memperoleh dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu atau menempati hunian sementara. Menurutnya, pendataan menjadi bagian penting agar bantuan diberikan sesuai kondisi masing-masing rumah dan tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. BNPB juga mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas percepatan sehingga proses penanganan dapat berjalan terpadu.

Selain persoalan tempat tinggal, pemerintah memberikan perhatian terhadap pemulihan pelayanan kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam penanganan pascagempa. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mempercepat identifikasi dan pelayanan medis melalui sistem triase, sementara pasien dengan kondisi kritis dirujuk dan pasien dengan luka ringan dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan atau tenda darurat.

Budi juga menekankan bahwa pemulihan tidak hanya menyangkut fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga kondisi psikologis masyarakat. Kemenkes menyiapkan rehabilitasi fasilitas kesehatan serta penanganan trauma atau trauma healing. Rumah sakit lapangan juga disiapkan untuk memastikan pelayanan medis tetap berjalan selama fasilitas permanen dalam proses pemulihan.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan pelayanan publik meskipun sebagian fasilitas kesehatan terdampak. Kemenkes sebelumnya mengaktifkan Health Emergency Operation Center, mengerahkan tim manajemen krisis dan Emergency Medical Team, serta mendistribusikan obat-obatan dan peralatan kesehatan ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menargetkan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan dapat kembali memberikan pelayanan dasar secara bertahap.

Di sisi lain, pemulihan pascabencana juga menyentuh kebutuhan administratif warga. Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan tim Dukcapil telah diterjunkan ke tujuh kabupaten terdampak untuk memberikan layanan administrasi kependudukan secara langsung. Layanan tersebut mencakup penerbitan kembali KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya yang hilang atau rusak akibat gempa.

Teguh menilai dokumen kependudukan merupakan bagian penting dalam pemulihan karena menjadi dasar masyarakat untuk mengakses bantuan, layanan kesehatan, dan berbagai pelayanan publik. Karena itu, Dukcapil menerapkan pendekatan jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa terdampak sehingga warga tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Hingga 25 Agustus 2026, sebanyak 3.055 dokumen kependudukan telah diterbitkan bagi warga terdampak gempa NTT.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan pascagempa dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga. BNPB menangani kebutuhan tempat tinggal dan pemulihan pascabencana, Kementerian Kesehatan memastikan layanan medis tetap berjalan, sementara Kemendagri memulihkan dokumen yang menjadi dasar hak administratif masyarakat. Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan penyintas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam proses mengembalikan kehidupan masyarakat menuju kondisi normal.

Di lapangan, pemerintah juga terus memperkuat akses dan distribusi bantuan. BNPB mencatat akses menuju sejumlah wilayah yang sebelumnya terkendala longsor mulai kembali terbuka setelah pengerahan alat berat. Dukungan logistik juga terus disalurkan, termasuk bantuan dari pemerintah daerah lain. Hal ini memperlihatkan bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis Flores yang memiliki wilayah kepulauan dan akses yang tidak selalu mudah.

Pemulihan penyintas gempa NTT menunjukkan kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Rumah diperbaiki, layanan kesehatan dipulihkan, trauma diperhatikan, dan dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Dengan koordinasi pusat dan daerah yang terus diperkuat, pemerintah memiliki fondasi untuk memastikan proses pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir pada saat bencana terjadi, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga mampu bangkit dan kembali membangun kehidupan.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah rawan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran tambahan apabila kebutuhan penanggulangan karhutla meningkat.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah memiliki dana bencana yang selalu disiagakan untuk merespons keadaan darurat.

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan pengajuan pendanaan untuk kebutuhan bencana dapat diproses melalui mekanisme yang telah disiapkan.

Kesiapan fiskal tersebut berjalan beriringan dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat telah membagi perhatian penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat setingkat menteri berdasarkan wilayah prioritas.

Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat respons dan memastikan kebutuhan lapangan segera ditindaklanjuti.

“Pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah,” ujar Prasetyo.

Ia menegaskan pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla, bukan membatasi tanggung jawab pemerintah pada wilayah tertentu.

“Saya kira belum. Karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan yang itu juga koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat,” kata Prasetyo.

Penguatan dukungan anggaran dan koordinasi tersebut menjadi fondasi penting untuk melindungi warga, terutama di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga telah memperkuat pemadaman melalui personel, helikopter water bombing, operasi modifikasi cuaca, pompa air, alat pelindung diri, serta sarana pendukung lainnya.

Pendekatan ini sekaligus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan pemulihan masyarakat secara terpadu. Dengan dukungan fiskal yang responsif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menunjukkan komitmen bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

Kesiapan dana juga memberi ruang bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk bergerak cepat ketika kebutuhan penanganan karhutla meningkat, sehingga risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap kehidupan warga dapat ditekan.

Jakarta – Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa Kementerian Keuangan siap menambah pendanaan apabila anggaran yang tersedia bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencukupi kebutuhan operasi di lapangan.

“Kami uangnya siap terus, tinggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) operasinya seperti apa,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan, BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana nasional. Namun, pemerintah belum mencairkan tambahan dana khusus untuk karhutla karena BNPB masih melakukan asesmen dan belum menyampaikan kebutuhan biaya secara keseluruhan.

“BNPB belum kasih biaya total, kami nggak tahu berapanya. Kan ini masih terjadi, dia (BNPB) akan menilai ulang,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak membatasi besaran tambahan anggaran yang dapat diajukan BNPB selama pengajuan tersebut sesuai kebutuhan riil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan memberikan dukungan pendanaan karena penanganan bencana menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat.

“Asal jangan di-mark up saja. Kalau untuk bencana kan pendekatannya beda dengan belanja biasa,” tegas Purbaya.

Selain BNPB, Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Sebagian anggaran tersebut telah diberikan pemerintah untuk memperkuat langkah penanggulangan di wilayah terdampak.

Kebijakan penambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah mempercepat penanganan karhutla yang dilakukan secara terpadu. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah mengerahkan sumber daya lintas sektor untuk mengatasi kebakaran di sejumlah daerah.

“Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat saya kira saya berharap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” kata Prabowo.

Dengan kesiapan anggaran dan pengerahan sumber daya tersebut, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat berlangsung cepat, terukur, dan sesuai kebutuhan lapangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara tepat sasaran agar setiap dukungan fiskal benar-benar memperkuat operasi pemadaman dan melindungi masyarakat terdampak.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan respons kebencanaan sebagai prioritas, dengan mekanisme pembiayaan yang dapat disesuaikan secara cepat mengikuti perkembangan situasi dan hasil evaluasi BNPB di lapangan, terutama di wilayah yang menghadapi ancaman karhutla berulang tahunan.

Oleh : Abdul Razak)*

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekadar persoalan api yang melahap kawasan vegetasi. Bencana ini membawa dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kualitas lingkungan. Ketika asap mulai menyelimuti permukiman dan titik api meluas, kecepatan penanganan menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi fiskal, melainkan instrumen penting untuk memastikan negara dapat bergerak cepat melindungi rakyat.

Komitmen pemerintah untuk menyiapkan anggaran penanganan bencana, termasuk karhutla di Kalimantan, menjadi bagian penting dari upaya memperkuat respons di tengah ancaman musim kemarau. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memiliki kesiapan fiskal untuk mendukung kebutuhan penanganan yang diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan dukungan anggaran berdasarkan asesmen dan kebutuhan nyata di lapangan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa anggaran bencana harus bersifat responsif. Penanganan karhutla tidak selalu dapat diprediksi secara persis sejak awal tahun anggaran karena perkembangan titik api, kondisi cuaca, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan operasi dapat berubah dengan cepat. Karena itu, asesmen BNPB menjadi tahapan penting untuk memastikan dana yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penanganan.

Kementerian Keuangan juga membuka ruang penambahan anggaran apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. BNPB diketahui memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana, sementara pemerintah siap memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan. Fleksibilitas tersebut menjadi modal penting agar operasi penanggulangan tidak terhambat hanya karena keterbatasan pembiayaan ketika situasi di lapangan membutuhkan respons segera.

Meski demikian, kesiapan anggaran harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang akuntabel. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk bencana harus benar-benar sampai pada kebutuhan masyarakat dan mendukung kerja petugas di lapangan. Pengawasan menjadi penting untuk mencegah penyimpangan maupun praktik penggelembungan anggaran. Kecepatan dalam situasi darurat tidak boleh menghilangkan prinsip transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memperlihatkan langkah konkret dengan menyiapkan sekitar Rp50 miliar sepanjang 2026 untuk penanganan karhutla. Anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari operasi pemadaman hingga pengadaan sarana dan peralatan bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran.

Salah satu fokus pemanfaatan anggaran adalah pengadaan kendaraan roda tiga yang akan diserahkan kepada Masyarakat Peduli Api atau MPA. Dukungan peralatan bagi masyarakat memiliki arti strategis karena warga sering kali menjadi pihak yang berada paling dekat dengan lokasi munculnya kebakaran. Dengan sarana yang memadai, upaya deteksi dini dan pemadaman awal dapat dilakukan lebih cepat sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Penanganan karhutla juga memperlihatkan pentingnya investasi pada ketersediaan sumber air. Di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, petugas menghadapi kendala karena sumber air alami dan embung mengalami kekeringan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah membangun 10 sumur bor secara swadaya di sejumlah lokasi yang membutuhkan dukungan sumber air, termasuk kawasan Tumbang Nusa, Kameloh Baru di Palangka Raya, dan Sampit.

Keberadaan sumur bor dapat menjadi salah satu instrumen pendukung yang sangat penting ketika pemadaman berlangsung dalam kondisi sumber air terbatas. Dengan kedalaman rata-rata 25 hingga 30 meter dan biaya pembangunan sekitar Rp2,5 juta per unit, pembangunan titik-titik air menunjukkan bahwa langkah penanganan tidak selalu harus menunggu proyek berskala besar. Solusi yang relatif sederhana, jika ditempatkan di lokasi strategis, dapat memberikan manfaat nyata bagi operasi pemadaman.

Upaya berikutnya adalah menginventarisasi sumur bor yang pernah dibangun sebelumnya. Berdasarkan informasi sementara, jumlah fasilitas tersebut di Kalimantan Tengah diperkirakan mencapai 3.000 hingga 4.000 unit. Inventarisasi penting dilakukan untuk mengetahui mana saja fasilitas yang masih berfungsi, membutuhkan perbaikan, atau perlu dibangun kembali. Pemanfaatan aset yang sudah tersedia dapat membuat penggunaan anggaran menjadi lebih efisien sekaligus mempercepat kesiapan menghadapi kebakaran.

Namun, anggaran dan infrastruktur saja tidak cukup. Karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, relawan MPA, Manggala Agni, TNI, dan Polri. Para personel di lapangan menghadapi risiko besar ketika melakukan pemadaman, sehingga dukungan logistik, peralatan, transportasi, perlindungan, dan pembiayaan harus menjadi perhatian serius.

Dalam konteks inilah anggaran karhutla harus dipandang sebagai instrumen penyelamatan rakyat. Dana yang tersedia bukan semata-mata angka dalam dokumen keuangan negara, tetapi dapat diterjemahkan menjadi mobilisasi personel yang lebih cepat, peralatan yang lebih memadai, ketersediaan air, dukungan bagi relawan, hingga perlindungan masyarakat dari paparan asap.

Ke depan, keberhasilan penanganan karhutla akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak mengubah anggaran menjadi tindakan nyata. Respons cepat, asesmen yang akurat, penggunaan dana yang transparan, serta koordinasi lintas sektor harus berjalan secara bersamaan. Ketika negara dan daerah memiliki kesiapan fiskal yang kuat serta didukung masyarakat dan aparat di lapangan, ancaman karhutla dapat ditangani dengan lebih sigap.

Pada akhirnya, anggaran yang disiapkan untuk karhutla bukan sekadar biaya penanggulangan bencana. Anggaran tersebut merupakan investasi untuk melindungi kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat. Semakin cepat anggaran diterjemahkan menjadi langkah konkret yang tepat sasaran, semakin besar pula peluang untuk menyelamatkan rakyat dari dampak kebakaran hutan dan lahan.

)* Analis Kebijakan