Oleh: Raka Pradipta

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) membawa gagasan besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gerai dan pergudangan, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat memperoleh ruang untuk mengelola kegiatan ekonomi secara bersama.

Kehadiran KD/KMP menjadi penting karena desa selama ini menjadi salah satu titik utama aktivitas ekonomi masyarakat. Petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan pekerja desa menghasilkan berbagai produk, tetapi belum selalu memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan pasar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang, V. Andri Hananto, melihat perdebatan mengenai KD/KMP perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Sorotan publik terhadap lokasi pembangunan gerai yang dinilai janggal, seperti di kawasan pegunungan atau lokasi ekstrem, menurutnya hanya menjadi bagian kecil dari perdebatan mengenai tujuan dan desain program koperasi.

Program KD/KMP bermula dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mengarahkan pembangunan 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan Indonesia. Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KD/KMP melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

Pemerintah juga mengoordinasikan pembentukan KD/KMP melalui musyawarah desa. Desain awal program mengatur keterlibatan seluruh warga sebagai anggota koperasi dan menugaskan PT Agrinas membantu operasional selama dua tahun untuk mempersiapkan kemandirian koperasi.

Andri menilai pola pembangunan yang sangat kuat dipimpin pemerintah berpotensi menimbulkan persoalan dengan karakter dasar koperasi. International Cooperative Alliance (ICA) menempatkan koperasi sebagai perkumpulan orang yang bersifat otonom dan sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial anggotanya.

Prinsip koperasi juga menekankan nilai self-help, self-responsibility, dan democracy. Nilai tersebut menempatkan anggota sebagai bagian utama dalam menentukan arah organisasi, bukan sekadar sebagai penerima manfaat dari program yang dirancang pemerintah.

Pemerintah tetap memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem koperasi. Dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, pendampingan, dan akses pasar dapat membantu koperasi berkembang, tetapi ruang pengambilan keputusan anggota perlu tetap dijaga.

Andri mendorong penyesuaian tata kelola agar peran pemerintah dan perangkat pelaksana tidak mengurangi kewenangan organisasi koperasi. PT Agrinas, misalnya, dapat ditempatkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab kepada pengurus sesuai dengan kerangka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pendekatan berbasis manfaat akan mendorong masyarakat melihat koperasi sebagai kebutuhan ekonomi. Ketika koperasi mampu menyediakan barang dengan harga wajar, membuka pasar, dan meningkatkan pendapatan, partisipasi masyarakat dapat tumbuh secara sukarela.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menempatkan KD/KMP sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat ekonomi desa. Pemerintah menargetkan sekitar 35 ribu koperasi selesai dibangun pada akhir Agustus 2026 dan mulai beroperasi pada September.

Zulkifli juga menyampaikan pembangunan koperasi akan berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah memperkirakan sekitar 30 ribu hingga 35 ribu desa dapat menjadi sasaran pembangunan lanjutan.

Pemerintah tetap melakukan koreksi terhadap pembangunan yang dinilai tidak tepat. Zulkifli menyebut sejumlah lokasi, termasuk bangunan di kawasan pegunungan, akan ditertibkan apabila hasil evaluasi menunjukkan lokasi tersebut tidak sesuai.

Zulkifli juga menegaskan KD/KMP tidak dirancang untuk menggantikan warung rakyat. Koperasi justru diarahkan menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan barang bersubsidi dan bantuan sekaligus menyerap hasil pertanian masyarakat sebagai off-taker.

Keberadaan KD/KMP juga diharapkan menciptakan lapangan kerja di desa. Zulkifli memperkirakan satu koperasi dapat mempekerjakan sekitar enam hingga tujuh orang, sehingga pembangunan puluhan ribu koperasi berpotensi membuka ratusan ribu kesempatan kerja.

Gagasan penguatan ekonomi desa kemudian berhubungan dengan persoalan posisi tawar masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., menilai keberadaan koperasi tidak cukup dilihat dari kantor, pengurus, badan hukum, atau kelengkapan fisiknya.

Kaharuddin menjelaskan bahwa petani dapat menghasilkan panen dengan baik tetapi belum tentu memperoleh nilai ekonomi yang sebanding. Produk pertanian dapat berpindah melalui rantai perdagangan yang panjang sebelum sampai kepada konsumen.

Kondisi rantai distribusi yang panjang dapat membuat produsen memiliki daya tawar terbatas. Selisih harga antara tingkat petani dan konsumen juga tidak selalu kembali kepada pihak yang menghasilkan produk.

Koperasi dapat mengambil peran sebagai penghubung yang memperkuat posisi produsen. Fungsi off-taker menjadi penting karena koperasi dapat menyerap hasil produksi, membuka akses pasar, dan membantu menciptakan nilai tambah di tingkat desa.

Koperasi Merah Putih memiliki peluang untuk menjadi ruang bagi demokrasi ekonomi apabila masyarakat ditempatkan sebagai pemilik dan pengambil keputusan. Pemerintah dapat menjadi penggerak awal, tetapi keberlanjutan koperasi harus bertumpu pada partisipasi anggota dan kekuatan usaha.

Dukungan negara tetap diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang sehat. Regulasi yang sederhana, pembiayaan yang sehat, pendampingan, digitalisasi, infrastruktur, dan akses pasar dapat membantu koperasi tumbuh tanpa membuatnya bergantung sepenuhnya pada program pemerintah.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak ditentukan hanya oleh banyaknya bangunan yang berdiri di desa. Keberhasilan akan terlihat ketika masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kegiatan koperasi dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah ekonomi mereka sendiri.

*) Peneliti Ekonomi dan Pembangunan

Oleh: Rasyid Akmal

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus dipercepat pemerintah. Bersamaan dengan proses pembangunan, penentuan lokasi sejumlah koperasi menjadi perhatian publik karena dinilai tidak lazim.

Sorotan muncul terhadap bangunan yang berada di kawasan pegunungan, berdekatan dengan koperasi di wilayah lain, hingga titik yang dianggap kurang strategis. Perdebatan mengenai lokasi kemudian berkembang menjadi pertanyaan tentang bagaimana keputusan pembangunan dibuat dan sejauh mana kondisi lokal menjadi pertimbangan.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan KDMP dilakukan melalui musyawarah di tingkat desa. Pemerintah pusat tidak menetapkan titik pembangunan secara sepihak karena pemerintah desa terlibat dalam menentukan lokasi sesuai kondisi wilayah masing-masing.

Ferry Juliantono mengakui terdapat sejumlah lokasi yang dapat dinilai kurang ideal. Keputusan pembangunan tetap merupakan hasil musyawarah desa yang mempertimbangkan kondisi wilayah, termasuk keterbatasan lahan yang tersedia di masing-masing daerah.

Jumlah lokasi yang dianggap tidak ideal juga sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan pembangunan secara nasional. Ferry memperkirakan jumlah lokasi kurang ideal berada di bawah 10 unit dari sekitar 30.000 KDMP yang sedang dibangun.

Perbedaan kondisi antarwilayah membuat penilaian terhadap lokasi perlu mempertimbangkan konteks lokal. Setiap desa memiliki karakter geografis, ketersediaan lahan, kepadatan permukiman, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Keterlibatan pemerintah desa juga tidak berhenti setelah titik pembangunan ditentukan. Ferry menjelaskan bahwa pemerintah desa akan merumuskan solusi apabila lokasi yang telah dipilih kemudian menghadapi kendala teknis.

Tanggung jawab pemerintah desa mencakup proses memastikan fasilitas koperasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Musyawarah desa karena itu tidak hanya menjadi mekanisme penentuan lokasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan aset desa.

Persoalan lokasi juga berkaitan dengan aspek legalitas lahan. Ferry mengungkapkan sekitar 1.000 unit KDMP berdiri di atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B.

Kementerian Koperasi telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengantisipasi persoalan hukum terkait penggunaan lahan. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperoleh kepastian mengenai status dan pemanfaatan lahan bagi pembangunan KDMP.

Kepastian legalitas menjadi penting karena pembangunan koperasi tidak berhenti pada penyelesaian bangunan. Setiap aset membutuhkan status hukum yang jelas agar dapat dikelola secara aman dan berkelanjutan.

Ferry memastikan KDMP pada akhirnya menjadi milik desa setelah proses pembangunan, verifikasi, validasi, dan serah terima selesai. Pemerintah pusat berperan dalam proses pembangunan, sedangkan desa akan menjadi pemilik aset setelah seluruh tahapan selesai.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai fungsi pemberdayaan masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam melihat keberadaan KDMP. Posisi bangunan bukan persoalan utama selama koperasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah menargetkan setiap desa memiliki koperasi. Keberadaan koperasi diharapkan memberikan akses masyarakat terhadap modal dan pusat produksi sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat desa dengan berbagai program pemerintah.

Koperasi juga diproyeksikan menjadi infrastruktur ekonomi yang membantu pemerintah menjalankan kebijakan di tingkat desa. Masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih dekat terhadap berbagai program melalui wadah ekonomi yang berada di wilayah mereka sendiri.

Status kepemilikan desa membuat keberadaan KDMP tidak berhenti sebagai proyek pembangunan fisik. Pengelolaan koperasi perlu diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kemampuan desa mengelola potensi lokal.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., menilai keberadaan koperasi tidak cukup diukur dari kantor, pengurus, badan hukum, maupun kelengkapan fisiknya.

Kaharuddin menjelaskan persoalan ekonomi rakyat dapat terlihat dari lemahnya posisi tawar produsen. Petani dapat menghasilkan panen dengan baik, tetapi harga yang diterima belum tentu sebanding dengan nilai produk ketika sampai kepada konsumen.

Rantai perdagangan yang panjang dapat membuat sebagian nilai ekonomi tidak kembali kepada produsen. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya lembaga ekonomi yang mampu memperkuat posisi masyarakat dalam proses produksi dan distribusi.

Kaharuddin menilai koperasi memiliki peluang untuk memperkuat posisi tawar masyarakat. KDMP dapat menjalankan peran sebagai penyerap hasil produksi, pembuka akses pasar, penyedia kebutuhan masyarakat, serta pencipta nilai tambah bagi produk lokal.

Lokasi yang dianggap kurang ideal secara fisik masih dapat memberikan manfaat apabila kegiatan koperasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, lokasi yang dianggap strategis tidak otomatis menghasilkan koperasi yang berhasil apabila kegiatan usahanya tidak berkembang.

Evaluasi terhadap KDMP perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu memperhatikan aspek lokasi, akses, legalitas, tata kelola, kemampuan usaha, serta manfaat ekonomi secara bersamaan.

Musyawarah desa memberikan dasar penting dalam menentukan lokasi karena masyarakat dan pemerintah desa memahami kondisi wilayah secara langsung. Keputusan hasil musyawarah tetap membutuhkan evaluasi apabila pelaksanaan di lapangan menghadapi kendala.

Masukan masyarakat mengenai lokasi dapat menjadi bagian dari evaluasi program. Kritik yang disampaikan secara konstruktif dapat membantu memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, lokasi Koperasi Merah Putih perlu dibaca berdasarkan konteks lokal. Keputusan melalui musyawarah desa memiliki pertimbangan yang berkaitan dengan kondisi masing-masing wilayah. Keberhasilan keputusan tersebut kemudian perlu dibuktikan melalui kemampuan koperasi menjalankan fungsi ekonominya.

*) Peneliti Ekonomi Kerakyatan

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat desa, termasuk dalam menentukan lokasi berdasarkan hasil musyawarah serta kebutuhan setempat. Kebijakan ini di-harapkan memastikan koperasi benar-benar menjadi bagian dari penguatan ekonomi desa dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, penentuan lokasi KDMP telah melalui proses musyawarah di tingkat desa. Ia mengakui terdapat sejumlah lokasi yang dinilai kurang ideal, namun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total pembangunan koperasi secara nasional.

“Bukan kita menafikan masukan itu. Tapi penentuan lokasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, meskipun itu tidak ideal, itu sudah dilaksanakan melalui musyawarah di desa,” kata Fer-ry.

Ferry menyebut lokasi yang dianggap tidak ideal kurang dari 10 titik dari sekitar 30.000 KDMP yang sedang dibangun. Menurutnya, pemerintah desa memiliki pertimbangan tersendiri, terma-suk keterbatasan lahan. Apabila ditemukan kendala teknis, pemerintah desa akan ikut meru-muskan solusi.

“Jadi mereka sendiri yang menentukan itu. Jadi mereka pasti juga punya pertimbangan. Kalau-pun misalkan ada lokasi yang tidak ideal itu, nanti mereka akan mencarikan solusinya,” ujarn-ya.

Ia menegaskan bahwa Kopdes nantinya menjadi milik desa yang dirancang untuk menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menyalurkan barang subsidi serta kebutuhan pokok, menjadi penyerap (off-taker) hasil produksi desa, dan menyalurkan program bantuan pemerintah seperti Bansos, BLT, serta bantuan pertanian.

“”Jadi bukan milik pemerintah pusat kan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, begitu serah terima, diverifikasi, divalidasi, serah terima, terus kemudian kita kembalikan lagi menjadi milik desa gitu,” tutur Ferry.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan KDMP bukan sekadar pusat perdagangan atau supermarket. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi infra-struktur yang mendukung penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan barang bersubsidi.

“Koperasi ini bukan supermarket. Koperasi ini tugasnya sebagai infrastruktur pemerintah,” kata Zulhas dalam program #ZulhasBikinJelas bersama detikcom.

KDMP juga diarahkan menjadi offtaker hasil produksi masyarakat desa serta membantu mem-perpendek rantai distribusi pupuk bersubsidi agar petani memperoleh akses yang lebih mudah.

Ketua Dewan Pakar Asprindo, Didin S Damanhuri menilai program KDMP sejalan dengan se-mangat Pasal 33 UUD 1945. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola dan implementasi yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

“KDMP adalah upaya untuk mewujudkan Pasal 33,” kata Didin.

Ia menegaskan pembangunan koperasi tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, imple-mentasi harus memperhatikan tata kelola agar kehadiran KDMP mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Jangan sampai, dengan implementasi yang tidak governance dan tidak memberikan kese-jahteraan rakyat seperti ini, menyebabkan hilangnya kepercayaan publik pada Pasal 33 itu,” te-gasnya.

(*/rls)

JAKARTA – Komitmen teguh pemerintah mempercepat roda perekonomian pedesaan melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Menepis berbagai isu miring, pemerintah memastikan bahwa penetapan lokasi fasilitas ekonomi ini sama sekali bukan langkah sepihak. Proses ini murni merupakan hasil pelibatan penuh masyarakat di tingkat akar rumput melalui mekanisme musyawarah desa yang demokratis.

“Penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih ini sepenuhnya ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa yang transparan. Kami di pemerintah pusat tidak mendikte, melainkan mendengarkan dan mengakomodasi apa yang menjadi mufakat warga. Ini penting agar program benar-benar tepat sasaran dan berakar dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegas Menteri Ferry.

Keterlibatan aktif warga ini membuktikan transparansi dan niat baik pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan. Meski sempat beredar narasi mengenai beberapa titik lokasi Kopdes yang dianggap kurang lazim atau nyeleneh oleh sebagian pihak, pemerintah memastikan hal tersebut hanyalah anomali minor yang langsung tertangani secara cepat dan profesional.

“Terkait temuan lokasi yang dinilai nyeleneh di lapangan, sesungguhnya persentasenya sangatlah kecil dan sudah kami evaluasi. Hanya ada sekitar 10 lokasi dari total 30.000 titik Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Riak kecil ini sama sekali tidak mengaburkan keberhasilan masif dari program kerakyatan yang sedang berjalan sukses ini,” ujar Ferry menambahkan.

Sinergi kokoh dalam menyukseskan program andalan ini juga mendapat sokongan penuh dari aparat kewilayahan. Di berbagai daerah, jajaran TNI turun langsung mendampingi dan memberikan rasa aman, memastikan setiap titik yang telah dipilih rakyat dapat segera dibangun tanpa kendala administratif maupun sosial di lapangan.

“Kami dari pihak aparat kewilayahan terus melakukan pendampingan untuk memastikan bahwa lokasi yang disepakati warga kondusif dan strategis. Sinergi harmonis antara pemerintah daerah, masyarakat, dan TNI ini adalah bentuk nyata gotong royong agar fasilitas Kopdes Merah Putih segera beroperasi dan membawa manfaat ekonomi yang nyata,” ungkap Ivan.

Keberhasilan kolaborasi dalam penentuan lokasi ini menjadi bukti bahwa kebijakan negara saat ini sangat responsif, merangkul, dan selalu berpusat pada kedaulatan rakyat. Langkah proaktif pemerintahan ini secara nyata membuktikan komitmen kuat tanpa henti demi terwujudnya kemandirian ekonomi desa menuju Indonesia yang makin maju dan sejahtera.***

JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keterlibatan guru diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pola hidup sehat. Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru.

“Itu untuk membantu pelaksanaan MBG di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Jadi, supaya guru terlibat, tidak ada penambahan beban tugas guru sama sekali,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, MBG berkaitan dengan penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Penerapan kebiasaan tersebut di sekolah perlu dilakukan melalui pendampingan agar manfaat program tidak berhenti pada pembagian makanan.

Penguatan edukasi gizi turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP Kemendikdasmen di Serpong, Banten, pada 19-21 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan UPT dari 34 provinsi untuk menyamakan pemahaman, bertukar praktik, serta membahas kendala pelaksanaan edukasi gizi dan MBG di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan edukasi gizi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menilai literasi gizi juga perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Komite sekolah dapat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi.

“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi juga memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu sama-sama terlibat dalam membangun kebiasaan tersebut,” kata Mariman.

Menurutnya, pembiasaan mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, dan memastikan makanan dikonsumsi di tempat dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun lingkungan keluarga.

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik, tetapi juga menjadi pintu masuk dalam membangun budaya hidup sehat di satuan pendidikan.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pendidikan mengenai pola makan sehat, kebersihan, aktivitas fisik, dan keamanan pangan.

“Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita berupaya meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Sekaligus memperkuat kesiapan mereka untuk belajar,” kata Tatang di Jakarta.

Menurut Tatang, edukasi gizi diperlukan agar manfaat MBG tidak berhenti pada makanan yang dikonsumsi peserta didik. Pengetahuan mengenai gizi seimbang diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Satu sekolah mungkin memprioritaskan gizi, sekolah lainnya dapat meningkatkan kualitas kantin, atau memperkuat aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada setiap sekolah untuk menentukan prioritas sesuai kondisi, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki. Tatang menilai sekolah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan sehat peserta didik dan lingkungan sekitarnya.

“Pendekatan ini mengakui satu hal yang penting: sekolah bukan sekadar tempat di mana program dilaksanakan. Tapi sekolah itu sendiri merupakan agen perubahan,” kata Tatang.

Penguatan edukasi gizi juga dilakukan Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen turut mendukung MBG melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat.

Gogot menilai edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Karena itu, pemerintah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan makan sehari-hari, hingga saat peserta didik menikmati makanan.

Penguatan tersebut diharapkan membuat peserta didik tidak hanya memahami apa yang dimaksud makanan bergizi, tetapi juga mengetahui alasan pentingnya pola makan sehat serta mampu menerapkannya.

Program ini sekaligus menjadi sarana literasi gizi yang membekali peserta didik dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.***

[w.R]

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir, sekolah bukan hanya tempat anak memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama untuk membangun kebiasaan yang menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Karena itu, sekolah sehat semestinya membentuk ekosistem yang mengajarkan anak memahami tubuh, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri.

Program MBG berpeluang besar untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Satu porsi makanan mulai dimaknai menjadi sarana mengenalkan gizi seimbang, kebiasaan hidup bersih, disiplin, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga program ini dapat memberikan dampak pendidikan yang jauh lebih luas.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan MBG perlu berjalan beriringan dengan pendidikan gizi dan pembiasaan hidup sehat di sekolah. Ia menjelaskan, asupan bergizi tidak hanya mendukung kecukupan nutrisi, tetapi juga membantu kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran sehingga makanan yang diterima anak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan.

Kebijakan tersebut penting karena pengetahuan tentang makanan tidak selalu tumbuh secara otomatis dari pengalaman makan. Anak perlu memahami mengapa tubuh membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat, sekaligus mengenali hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan energi, pertumbuhan, konsentrasi, dan kesehatan.

Pendidikan gizi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Ia menerangkan, guru dapat mengajak anak mengenali isi piring mereka, menjelaskan manfaat setiap jenis makanan, membiasakan minum air yang cukup, serta mendorong mereka memilih makanan sehat ketika berada di luar sekolah.

Tatang menilai setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan sumber daya masing-masing, misalnya memperkuat kualitas kantin, aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua, atau kegiatan lain yang mendukung budaya hidup sehat.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Ia mengungkapkan Kemendikdasmen menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, hingga saat siswa menikmati makanan.

Pendidikan gizi yang terintegrasi juga membuka jalan bagi pembentukan karakter. Anak belajar disiplin ketika mengikuti aturan makan, belajar bersyukur ketika menerima makanan, belajar bertanggung jawab dengan menghabiskan makanan secukupnya, serta belajar peduli ketika memahami bahwa makanan yang tersedia berasal dari kerja banyak orang.

Kebiasaan tidak membuang makanan menjadi salah satu contoh sederhana yang memiliki nilai pendidikan besar. Setiap makanan yang sampai di meja siswa melewati rangkaian proses panjang, mulai dari petani dan nelayan, pengolah bahan pangan, pekerja dapur, hingga petugas distribusi, sehingga menghargai makanan berarti pula menghargai kerja orang lain.

Pengalaman siswa di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa manfaat MBG dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Gayatri Kalyani Taha, siswi kelas 6 SDN 1 Ratolindo, merasakan orang tuanya menjadi lebih tenang karena tidak lagi terlalu khawatir dirinya kelaparan ketika berada di sekolah, sementara Andi Arkan Raffi dari SD IT Al-Wahdah Tojo Una-Una mulai memahami kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Raffi juga mengaku mulai terbiasa mengonsumsi sayur dan buah yang sebelumnya kurang disukai. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa MBG dapat mengubah cara anak memandang makanan, dari sekadar sesuatu yang menghilangkan lapar menjadi sumber zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan belajar.

Di titik ini, peran guru dan orang tua menjadi sangat penting karena kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah perlu diteruskan di rumah. Anak yang belajar memilih makanan sehat di sekolah akan lebih mudah mempertahankan perilaku tersebut jika keluarga memberikan contoh dan lingkungan rumah mendukung pilihan yang sama.

MBG juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun budaya sekolah yang lebih luas. Aktivitas mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan meja, membuang sampah pada tempatnya, memilah sisa makanan, dan menghormati teman saat makan merupakan kebiasaan sederhana yang jika dilakukan terus-menerus dapat membentuk karakter.

Sekolah sehat, karena itu, tidak cukup dibangun melalui makanan bergizi yang datang setiap hari. Ia lahir dari kebiasaan yang dilakukan berulang, lingkungan yang mendukung, pengetahuan yang dipahami, serta keteladanan orang dewasa yang berada di sekitar anak.

Kekuatan terbesar MBG terletak pada kesempatan menjadikan kebiasaan sehari-hari sebagai pendidikan karakter. Dari meja makan di sekolah, anak dapat belajar bahwa hidup sehat bukan sekadar pengetahuan, melainkan perilaku yang perlu dilakukan setiap hari agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter.

*) Penulis adalah Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

Oleh: Adhitya Ramadani)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan pemerintah bukan hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Pada 2026, pendekatan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi edukasi gizi, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembiasaan makan bergizi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, MBG diarahkan menjadi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki kesadaran terhadap pola hidup sehat.

Program MBG memiliki posisi penting karena sekolah merupakan salah satu ruang strategis dalam membentuk kebiasaan anak. Apa yang dilakukan secara berulang pada usia sekolah berpotensi terbawa hingga dewasa, termasuk kebiasaan memilih makanan, menjaga kebersihan, memahami kebutuhan gizi, dan mengatur pola konsumsi. Pemerintah kemudian memperluas fungsi MBG agar pemberian makanan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan bersama proses pendidikan yang membantu siswa memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai literasi gizi menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemberian makanan harus disertai pemahaman agar peserta didik mengetahui manfaat gizi yang terdapat dalam makanan dan mampu membangun kebiasaan sehat sejak dini. Pendekatan tersebut membuat MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran yang dapat diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan edukasi tersebut mulai dilakukan secara lebih sistematis pada 2026. BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Guru dipandang memiliki posisi penting karena berada langsung bersama peserta didik dan dapat membantu menerjemahkan materi gizi menjadi kebiasaan yang mudah diterapkan di sekolah maupun di rumah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menempatkan MBG sebagai bagian yang selaras dengan penguatan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satu kebiasaan yang ditekankan adalah makan sehat dan bergizi. Dengan integrasi tersebut, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan karakter melalui rutinitas yang dilakukan secara konsisten. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kualitas manusia membutuhkan pendekatan yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pembentukan kebiasaan.

Hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta dari sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat MBG atau sekitar 80,7 persen. Cakupan tersebut menunjukkan besarnya skala intervensi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan anak. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula peluang negara membangun kebiasaan konsumsi yang lebih baik secara sistematis. Tantangannya kemudian bukan hanya memperluas penerima manfaat, tetapi memastikan kualitas menu, keamanan pangan, edukasi, dan pengawasan berjalan secara konsisten.

Evaluasi Kemendikdasmen juga menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap proses belajar. Berdasarkan evaluasi terhadap lebih dari 1,2 juta responden murid, sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program. Temuan tersebut memperlihatkan hubungan penting antara pemenuhan kebutuhan gizi dan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran. Anak yang memperoleh asupan memadai memiliki kondisi yang lebih mendukung untuk berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap semangat belajar dan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, pelaksanaan program juga perlu terus mendapatkan masukan dari siswa, guru, dan pihak sekolah agar menu serta mekanisme distribusinya semakin sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan evaluasi berkelanjutan, MBG dapat berkembang menjadi program yang semakin responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan kebiasaan sehat. Makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan sebelum dikonsumsi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan guru dalam pengawasan sekaligus edukasi. Langkah ini penting karena kebiasaan sehat tidak akan terbentuk hanya melalui jenis makanan yang tersedia, tetapi juga melalui cara anak mencuci tangan, menjaga kebersihan, memahami keamanan makanan, serta membuang sampah setelah makan.

Penguatan kebiasaan sehat juga membutuhkan dukungan keluarga. BGN menilai keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengenal makanan, rasa, dan pola konsumsi. Karena itu, kebiasaan yang dibangun melalui MBG di sekolah perlu mendapatkan penguatan ketika anak berada di rumah. Jika orang tua turut memahami prinsip gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga, pembelajaran yang diterima anak di sekolah dapat menjadi kebiasaan yang lebih permanen.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan MBG agar prinsip pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan siswa sekolah formal. Pada 2026, program mencakup satuan pendidikan nonformal, pendidikan layanan khusus, pesantren, dan sekolah keagamaan. Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membangun layanan gizi yang lebih inklusif sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan memperoleh asupan yang mendukung tumbuh kembang dan proses belajar.

Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting negara dalam membentuk kebiasaan sehat sejak usia sekolah. Pemberian makanan bergizi yang dipadukan dengan literasi gizi, keamanan pangan, keterlibatan guru, dukungan keluarga, dan pembiasaan hidup bersih membuat program ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan. Jika konsistensi kualitas dan edukasi terus dijaga, MBG berpotensi membantu membentuk generasi yang tidak hanya tumbuh dengan asupan lebih baik, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kesehatan. Inilah investasi jangka panjang yang dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap unit yang memenuhi ketentuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pagu tersebut secara teknis mampu mendukung pemberian insentif hingga 1 juta unit motor listrik. Namun, apabila penyalurannya mencapai sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun, anggaran yang terserap diperkirakan sebesar Rp300 miliar atau 10 persen dari total pagu.

“Saya pikir paling 100.000 (unit motor listrik) sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.

Insentif tersebut diharapkan meringankan harga pembelian, mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak, serta memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia telah mencapai 242.909 unit hingga April 2026.

Penguatan industri juga didukung pengembangan Motor Listrik Nasional (Molinas). Salah satu produsen, PT Electra Mobilitas Indonesia atau Alva, menyatakan kesiapan memproduksi 20.000 unit sepanjang tahun ini.

Untuk memperluas pasar, BPI Danantara Indonesia merangkul penyedia layanan transportasi daring, seperti Gojek dan Grab, serta perusahaan logistik. Pengemudi ojek online dinilai menjadi pasar potensial karena penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional harian hingga Rp20.000.

“That’s a lot of money buat teman-teman itu,” kata Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin.

Danantara juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji pembiayaan yang lebih terjangkau dan adaptif, terutama bagi pengemudi ojek online yang terkendala akses kredit.

“Credit risk-nya bisa kita turunkan, sehingga harapannya cost of money bisa rendah, sehingga kita akan men-stimulate demand dari sisi teman-teman konsumen,” ujar Ardy.

Selain insentif dan pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema tukar tambah kendaraan bensin menjadi motor listrik. Nilai kendaraan lama nantinya diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian unit baru.

“Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin kita pikirkan gimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah ya kan,” sebut Presiden Prabowo Subianto.

Motor bensin yang diserahkan direncanakan tidak dijual kembali, tetapi dihancurkan atau melalui proses scrapping. Langkah itu diharapkan mengurangi peredaran kendaraan konvensional sekaligus menekan beban subsidi BBM.

JAKARTA — Program Motor Listrik Nasional (Molinas) diproyeksikan menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031.

Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 215.000 lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari industri manufaktur hingga infrastruktur pendukung.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Molinas dirancang tidak sekadar meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga membangun rantai industri nasional yang terintegrasi.

Ekosistem tersebut mencakup manufaktur, industri komponen dan baterai, distribusi, pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual.

“Program motor listrik manfaatnya banyak sekali, selain penghematan subsidi bahan bakar, juga menciptakan lapangan kerja. Pengembangan ekosistemnya akan melibatkan banyak sektor sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen kendaraan,” ujar Susiwijono di Jakarta.

Menurut pemerintah, sekitar 215.000 lapangan pekerjaan yang diproyeksikan tercipta akan tersebar di berbagai sektor, mulai dari original equipment manufacturer (OEM), industri komponen dan baterai, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Dari sisi kapasitas produksi, kemampuan awal ekosistem motor listrik nasional saat ini berada di kisaran 100.000 unit per tahun.

Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat hingga 1 juta unit per tahun pada 2028. Peningkatan kapasitas ini akan berjalan beriringan dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

TKDN Molinas saat ini berada di kisaran 40 persen dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 60 persen.

Peningkatan penggunaan komponen lokal diharapkan memperluas dampak ekonomi ke berbagai sektor pendukung, seperti pemasok komponen, industri baterai, jasa logistik, pembiayaan, hingga penyedia infrastruktur pengisian daya.

Selain menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan, pengembangan Molinas juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap fiskal melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi BBM mencapai Rp82,2 triliun sepanjang 2027–2037, dengan asumsi sekitar 11 juta motor listrik telah beroperasi pada 2037.

Dari sisi perdagangan, penggunaan motor listrik juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Substitusi impor minyak tersebut diproyeksikan memberikan dampak sekitar Rp45 triliun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pengembangan Molinas perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri nasional, termasuk desain, teknologi, manufaktur, dan rantai pasok.

“Molinas harus membangun kemampuan desain, engineering, manufaktur, teknologi, dan rantai pasok di dalam negeri,” kata Atong.

Dengan berbagai sasaran tersebut, Molinas diarahkan menjadi bagian dari pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Selain itu, pencapaian target tetap bergantung pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan TKDN, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan industri memastikan produk terserap pasar domestik.