Jakarta – Pemerintah menegaskan arah kebijakan ekonomi nasional yang terukur melalui APBN 2027 sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekadar dokumen pengelolaan keuangan negara, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. “APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen pada 2027 dengan inflasi terkendali di kisaran 1,5-3,5 persen. Defisit anggaran dijaga pada level 1,8-2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sementara belanja negara diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, transformasi digital, pembangunan infrastruktur sosial, serta perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Optimisme tersebut didukung kinerja ekonomi nasional yang tetap kuat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, ditopang inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, aktivitas manufaktur yang ekspansif, serta permintaan domestik yang tetap solid.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” kata Airlangga.

Paket stimulus tersebut mencakup bantuan pangan, stabilisasi harga, diskon transportasi, penguatan program vokasi dan magang, serta berbagai insentif untuk menjaga konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan investasi, ekspor, dan produktivitas nasional. “Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Dengan disiplin fiskal, stimulus yang terarah, serta penguatan sektor produktif, APBN 2027 diharapkan menjadi fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Jakarta – Kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nasional sebagai strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Arah kebijakan tersebut menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional,” ujarnya.

Menurut Wihadi, target pembangunan tersebut akan diwujudkan melalui delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang saling mendukung dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional.

“Target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN),” katanya.

Salah satu fokus utama dalam APBN 2027 adalah penguatan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, sekaligus memperluas kesempatan kerja. Pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru sebagai bagian dari strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Selain penguatan sektor industri, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri yang terus berkembang.

“Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri,” ujarnya.

Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar DPR bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

“Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen,” tambahnya.

Wihadi juga menegaskan keberhasilan hilirisasi membutuhkan sinergi lintas sektor yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan dukungan APBN 2027, hilirisasi diharapkan mampu menjadi motor transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, penguatan industri dalam negeri, serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat.

Jakarta – Kinerja perekonomian Indonesia kembali menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026 tercatat mencapai 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang tetap kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang masih ekspansif, serta cadangan devisa yang terjaga.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menjelaskan, paket stimulus tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi melalui bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu-tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif konsumsi selama periode libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional, vokasi, serta reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK. Di sisi lain, diplomasi ekonomi terus diperluas melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional, pengembangan proyek energi hijau, hingga pembentukan pusat finansial internasional.

Menurut Airlangga, kondisi global justru membuka peluang bagi dunia usaha untuk mempercepat ekspansi investasi.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, ini waktu yang sangat tepat,” katanya.

Optimisme serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia meyakini target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,” ujar Purbaya.

Pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurut Purbaya, pemerintah menyediakan pembiayaan dengan bunga yang kompetitif bagi eksportir, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” jelasnya.

Pandangan positif turut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah sektor potensial yang dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru apabila dikembangkan secara konsisten.

“Beberapa sektor yang dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru antara lain industri pengolahan melalui manufaktur dan hilirisasi, ekonomi hijau dan biru, ekonomi digital, serta sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Esther.

Di tengah tantangan global, stabilitas sektor keuangan nasional juga dinilai tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu menjaga stabilitas ekonomi meskipun sejumlah indikator global masih dibayangi ketidakpastian.

“Di domestik, indikator ekonomi termoderasi di tengah mulai meningkatnya tekanan inflasi. Namun stabilitas tetap terjaga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter,” ujarnya.

Jakarta – Danantara Indonesia berkomitmen penuh untuk memperkuat fondasi dan kapasitas bisnis bank-bank milik negara (Himbara).

Langkah strategis ini diambil guna memastikan sektor perbankan pelat merah mampu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas keuangan nasional sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penataan dan penguatan bank-bank BUMN kini menjadi prioritas utama.

“Pertumbuhan yang kuat harus didukung fundamental yang kuat,” kata Dony dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Menurutnya, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, industri perbankan negara dituntut untuk lebih adaptif, efisien, dan memiliki daya saing di kancah regional maupun global.

“Bank-bank BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menjadi motor pembiayaan bagi sektor-sektor produktif,” tuturnya.

Dony menambahkan bahwa penguatan fondasi ini akan dilakukan melalui berbagai transformasi strategis, mulai dari optimalisasi alokasi modal, peningkatan efisiensi operasional berbasis teknologi, hingga penajaman fokus bisnis pada masing-masing bank BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih pasar (market overlapping).

“Kekuatan fundamental perbankan merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,”ungkap Doni.

Melalui konsolidasi dan koordinasi yang lebih erat di bawah naungan Danantara, bank-bank BUMN diharapkan dapat memperluas penetrasi pembiayaan ke sektor-sektor penopang ekonomi, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hilirisasi industri, infrastruktur strategis, hingga transisi energi hijau.

Langkah ini juga ditargetkan mampu meningkatkan profitabilitas dan kontribusi dividen bank BUMN kepada negara, yang pada akhirnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat luas. [-RWA]

Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan akselerasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Hal tersebut juga harus dilakukan agar perekonomian nasional semakin kokoh ditengah kondisi ekonomi dunia yang bergejolak. Pemerintah juga mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai tetap solid di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut diungkapkan – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Jakarta.

Menurutnya Berbagai kebijakan fiskal, stimulus ekonomi, hingga perluasan investasi disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju target 8 persen.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen, melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional dan berada di atas rata-rata negara ASEAN. Kinerja tersebut didukung inflasi yang terkendali, permintaan domestik yang kuat, surplus neraca perdagangan, aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif, serta cadangan devisa yang tinggi.

“Perekonomian Indonesia sudah dalam track yang positif. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pada semester II-2026, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 26,34 triliun,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan paket stimulus tersebut meliputi bantuan pangan, dukungan stabilisasi harga dan pasokan pangan bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama libur sekolah hingga Natal dan Tahun Baru.

Disisi lain, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program magang nasional mulai Juli 2026, program vokasi, dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan sekolah menengah kejuruan.

Sementara itu, diplomasi perdagangan diperluas melalui berbagai perjanjian internasional, pembentukan financial center di Bali, serta pengembangan proyek energi hijau.

Airlangga menilai, kondisi global saat ini justru menjadi peluang bagi dunia usaha untuk memperluas investasi karena harga barang modal lebih kompetitif.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” tuturnya.

Optimisme serupa disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat dicapai secara bertahap melalui penguatan ekspor, investasi, produktivitas nasional, serta sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

Pemerintah juga memperkuat pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Termasuk pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah eksportir dengan bunga yang kompetitif.

“Melalui LPEI, kita menawarkan suku bunga maksimal 6 persen per tahun. Bahkan 4 persen jika diperlukan demi pertumbuhan,” kata Purbaya.

Dia menegaskan laju pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan secara bertahap menuju kisaran 6 persen sebelum mencapai target 8 persen.

“Ketika global gonjang-ganjing saja kita masih bisa tumbuh 5,61 persen, ini kan mesin pertumbuhan ekonomi baru dipanaskan,”pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus memastikan denyut perekonomian masyarakat berjalan baik dengan memantau langsung aktivitas perdagangan di berbagai daerah.

Langkah tersebut dilakukan guna memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi di lapangan sekaligus memastikan kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya secara rutin mengunjungi pasar untuk melihat secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, suasana perdagangan di berbagai wilayah masih menunjukkan geliat yang positif.

“Saya kan sering jalan-jalan tuh ke pasar-pasar. Bagus juga. Terus kalau kita jalan Sabtu Minggu aja dimana-mana kan masih masyarakat pada belanja,” ujar Purbaya.

Purbaya mengakui tidak mungkin memantau seluruh pasar di Indonesia seorang diri. Karena itu, ia menugaskan jajarannya untuk melakukan pemantauan di berbagai titik sebagai bahan evaluasi pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Enggak mungkin saya ke semua pasar, kan? Jadi saya ambil titik-titik yang ini dan saya sebar anak buah saya juga. Saya suruh lihat gimana keadaan sih. Masih rame enggak? Masih rame,” katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima, aktivitas perdagangan di sejumlah daerah masih berlangsung dinamis. “Jogja macet, Surabaya macet, pasarnya di sini macet,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan Indonesia tidak sedang menuju krisis ekonomi meski masih terdapat tantangan yang perlu terus direspons pemerintah. “Jadi enggak benar kalau orang bilang angka ekonomi bagus, tapi kehidupan sehari-hari susah. Mungkin belum sesenang yang mereka harapkan,” tuturnya.

Senada, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan kondisi perekonomian nasional saat ini berada dalam situasi yang stabil dengan fundamental yang kuat. Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan Indonesia berada pada posisi yang jauh berbeda dibandingkan menjelang krisis 1998.

“Jadi, sebetulnya indikator-indikator fundamental kita sangat kuat dan itu yang membuat situasi dan kondisi pada hari ini menjadi sangat-sangat stabil,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan pemerintah terus merespons setiap perkembangan ekonomi global agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. “Persoalan yang ada di masyarakat itu sampai di tangan, sampai di telinga para pembantu beliau (Presiden RI Prabowo Subianto), dan disampaikan kepada Bapak Presiden,” tuturnya. ***

Jakarta – Pertumbuhan laba yang dibukukan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan fondasi perekonomian nasional.

Kinerja keuangan yang terus membaik mencerminkan efektivitas transformasi tata kelola perusahaan negara sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat berbagai program pembangunan strategis.

Data menunjukkan sejumlah BUMN mencatatkan pertumbuhan laba yang signifikan pada periode April 2025 hingga April 2026. PT Adhi Karya membukukan kenaikan laba hingga 667 persen, PT Pupuk Indonesia tumbuh 202 persen, sementara PT Pelindo mencatat pertumbuhan laba sebesar 169 persen. Capaian tersebut memperlihatkan semakin kuatnya daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah di berbagai sektor strategis.

Pakar sekaligus Praktisi Komunikasi dan Manajemen, Dr. M. Fariza Y. Irawady, menilai peningkatan laba BUMN merupakan indikator bahwa transformasi tata kelola perusahaan negara mulai menunjukkan hasil yang nyata.

“Keuntungan yang dihasilkan BUMN harus menjadi energi baru bagi pembangunan nasional. Ketika kinerja perusahaan negara meningkat, ruang fiskal dan kemampuan investasi untuk mendukung program-program prioritas pemerintah juga makin kuat,” ujar Fariza.

Fariza menambahkan, pertumbuhan laba sejumlah BUMN menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus memperluas pembiayaan pembangunan.

“Di bawah kepemimpinan CEO Rosan Roeslani, Danantara menunjukkan kinerja yang menjanjikan. Pertumbuhan laba sejumlah BUMN menjadi indikator bahwa transformasi tata kelola berjalan ke arah yang benar. Ini modal penting untuk memperkuat daya saing BUMN sekaligus mendukung pembiayaan berbagai program strategis pemerintah dan menjadi fondasi penting bagi masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, yang menilai tren peningkatan laba sejumlah BUMN merupakan bukti bahwa agenda transformasi perusahaan negara mulai memberikan hasil nyata.

“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi BUMN mulai memberikan hasil yang nyata,” jelas Dony Oskaria.

Menurut Dony, pertumbuhan laba yang dicatat berbagai BUMN tidak hanya mencerminkan peningkatan efisiensi dan tata kelola perusahaan, tetapi juga memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Ia menegaskan, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi transformasi, memperkuat tata kelola, serta memastikan setiap kebijakan dan informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

“Yang penting ke depan adalah menjaga konsistensi, memperkuat tata kelola dan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik berbasis data, fakta, serta kondisi riil di lapangan,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penguatan sinergi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan berbagai lembaga pengawas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses streamlining BUMN serta pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengawalan Streamlining BUMN yang melibatkan Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan koordinasi antarlembaga tersebut dibahas dalam rapat strategis di Wisma Danantara yang dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta jajaran pimpinan instansi terkait.

Jamintel Reda Manthovani menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun BUMN yang semakin sehat dan berdaya saing.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan BUMN yang semakin sehat, kuat, dan kompetitif,” kata Reda.

Menurutnya, pengawalan dari berbagai institusi negara diperlukan agar proses streamlining berlangsung sesuai koridor hukum sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan BUMN.

“Pertemuan ini untuk memberikan masukan terkait streamlining terhadap BUMN-BUMN agar tertata secara efektif berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tentu kita menginginkan bahwa ke depannya BUMN akan semakin efektif dan efisien karena ini adalah salah satu jantung ekonomi negara kita,” ujarnya.

Reda menambahkan, pengawasan yang komprehensif tidak hanya bertujuan meminimalkan potensi penyimpangan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif serta meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan aset negara.

“Melalui pengawalan yang komprehensif dan kolaborasi lintas lembaga, proses streamlining diharapkan dapat menjadi fondasi penting dalam membangun BUMN yang lebih sehat, tangguh, dan berdaya saing global. Hal ini sekaligus untuk memperkuat peran BUMN sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan pencipta nilai bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mengawal pelaksanaan streamlining BUMN. Pemerintah memastikan proses penataan BUMN akan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Danantara sebagai motor investasi strategis yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi, percepatan deregulasi, serta akselerasi hilirisasi dan industrialisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan keberhasilan Danantara menjadi bukti meningkatnya kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Tingginya minat investor dari Amerika, Eropa, dan Asia mencerminkan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional serta pengelolaan investasi yang semakin kredibel.

“Itu target dari Danantara yang ingin dicapai bahwa membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa, maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara sebetulnya itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya,” ujar Mensesneg.

Lebih lanjut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat sinergi dan mengambil berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat nilai tukar rupiah, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap perekonomian Indonesia.

“kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerja sama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar,” jelasnya.

Selain memperkuat kepercayaan investor melalui Danantara, pemerintah juga mempercepat reformasi struktural dengan penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif. Kebijakan tersebut diperkuat melalui percepatan hilirisasi dan industrialisasi agar mampu meningkatkan nilai tambah produk nasional sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi.

Sejalan dengan penguatan peran Danantara, Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menilai keberadaan Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk mempercepat transformasi bisnis serta memperkuat dukungan terhadap berbagai program strategis nasional.

“BRI akan terus melanjutkan transformasi dengan bertumpu pada fundamental yang kuat, penguatan bisnis inti, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru. Keberadaan Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat peran dalam mendukung pencapaian program strategis nasional serta berbagai program prioritas pemerintah”, kata Hery.

Komitmen tersebut menunjukkan sinergi dalam memperkuat peran Danantara sebagai motor investasi strategis yang transparan. Melalui penguatan tata kelola, transformasi bisnis, serta dukungan terhadap program-program prioritas nasional, diharapkan Danantara mampu menjadi katalis investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh : Aristika Utami

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai babak baru dalam pengelolaan aset negara dan penguatan investasi nasional. Sebagai sovereign wealth fund Indonesia yang dibentuk untuk mengoptimalkan aset strategis dan mendukung transformasi ekonomi nasional, Danantara tidak hanya berperan sebagai pengelola investasi, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang dirancang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan secara adaptif, profesional, dan akuntabel.

Dalam perjalanannya, Danantara menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun tata kelola yang semakin baik. Sejak memperoleh mandat pengelolaan portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga ini menjalankan langkah penguatan fundamental melalui evaluasi menyeluruh terhadap kualitas aset, sistem akuntansi, manajemen risiko, serta mekanisme tata kelola perusahaan. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap keputusan investasi dilakukan secara terukur dan selaras dengan praktik terbaik pengelolaan dana investasi global.

Upaya penguatan tata kelola tersebut menjadi bukti bahwa Danantara tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi negara. Dalam berbagai kesempatan, manajemen Danantara menegaskan bahwa transparansi, integritas proses, dan disiplin pengelolaan risiko merupakan pilar utama yang mendasari setiap investasi yang dijalankan. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan keyakinan investor terhadap prospek investasi Indonesia.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, Danantara menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan mengarahkan investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak ekonomi luas. Pada tahun 2026, Danantara menyiapkan investasi lebih dari Rp200 triliun yang difokuskan pada pengembangan hilirisasi industri, pusat data, energi terbarukan, sektor kimia dasar, pertanian modern, serta berbagai proyek yang mendukung peningkatan nilai tambah sumber daya nasional. Langkah tersebut sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan.

Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF, Rizal Taufikurahman menekankan bahwa Danantara menjadi langkah strategis untuk merestrukturisasi aset dan investasi BUMN agar lebih produktif, serta berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6%

Sigit Puji Santosa, Chief Technology Officer Danantara Indonesia, menegaskan Danantara Indonesia memiliki peran sentral untuk menyelaraskan arah, platform, talenta, dan tata kelola agar setiap inisiatif digital di BUMN tidak berjalan secara terpisah, melainkan mampu menghasilkan efisiensi, peningkatan kinerja, serta nilai tambah kolektif bagi negara.

Selain mendorong hilirisasi, Danantara juga berperan dalam mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pembangunan perumahan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan infrastruktur strategis menjadi bagian dari upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kehadiran investasi negara melalui Danantara memungkinkan proyek-proyek prioritas nasional memperoleh dukungan pembiayaan yang lebih kuat sehingga mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Kemampuan Danantara dalam menarik kepercayaan pasar internasional juga mulai terlihat. Penerbitan obligasi global perdana oleh Danantara Investment Management berhasil memperoleh permintaan yang jauh melampaui nilai penerbitan. Tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan serta didukung oleh institusi investasi yang semakin kredibel. Keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bahwa pasar global melihat Danantara sebagai instrumen investasi jangka panjang yang memiliki potensi pertumbuhan kuat.

Di sisi lain, penguatan akuntabilitas terus menjadi perhatian utama. Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang tengah diselesaikan menunjukkan keseriusan Danantara dalam membangun sistem pelaporan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi publik, terutama karena Danantara mengelola aset negara dalam skala besar dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Pemerintah juga terus melakukan penyempurnaan regulasi guna memperkuat tata kelola Danantara. Penyesuaian berbagai ketentuan organisasi dan pelaporan dilakukan agar pengelolaan investasi negara semakin efektif, jelas, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan ekonomi nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan berjalan beriringan dengan ekspansi investasi yang dilakukan.

Lebih dari sekadar lembaga investasi, Danantara hadir sebagai katalis transformasi ekonomi Indonesia. Dengan mengintegrasikan pengelolaan aset BUMN, investasi strategis, dan penguatan tata kelola, Danantara berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan yang adaptif memungkinkan lembaga ini merespons perubahan global dengan cepat, sementara komitmen terhadap akuntabilitas memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.

Ke depan, tantangan tentu akan terus muncul seiring besarnya mandat yang diemban. Namun, kombinasi antara tata kelola yang semakin kuat, strategi investasi yang terarah, serta dukungan regulasi yang terus diperbaiki memberikan modal penting bagi Danantara untuk berkembang sebagai mesin investasi nasional yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung terwujudnya visi Indonesia sebagai negara maju. Dengan fondasi tersebut, Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi simbol baru pengelolaan aset negara yang modern, profesional, adaptif, dan akuntabel dalam mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan.

)* Pengamat Publik