*) Oleh : Jefry Affandi

Di tengah dinamika global yang semakin dinamis, isu ketahanan pangan kembali menguat sebagai prioritas strategis bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai tantangan seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik, serta gangguan rantai pasok global semakin menegaskan pentingnya kemandirian dalam sektor pangan. Kondisi ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi produksi dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat ditekan secara bertahap. Percepatan swasembada pangan menjadi langkah visioner yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dengan pendekatan yang terencana dan terintegrasi, upaya ini berpotensi memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Ketersediaan lahan pertanian yang luas, kekayaan keanekaragaman hayati, serta dukungan iklim tropis menjadi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian terus dilakukan melalui berbagai program modernisasi dan peningkatan produktivitas. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, pemanfaatan teknologi pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani, Indonesia berada pada jalur yang semakin kuat untuk mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Tekanan global yang terjadi saat ini justru harus dimaknai sebagai momentum untuk melakukan transformasi sektor pertanian secara menyeluruh. Modernisasi pertanian melalui mekanisasi, digitalisasi, serta pemanfaatan teknologi berbasis data menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, penguatan riset dan inovasi di bidang pertanian juga perlu terus didorong agar Indonesia mampu menghasilkan varietas unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan memiliki hasil panen yang optimal.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem pertanian yang kondusif sangatlah penting. Kebijakan yang berpihak kepada petani, seperti subsidi pupuk yang tepat sasaran, akses pembiayaan yang mudah, serta jaminan harga hasil panen, akan memberikan insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan distribusi, dan fasilitas penyimpanan juga harus dipercepat guna mengurangi potensi kehilangan hasil panen.

Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga distribusi dan aksesibilitas. Dalam banyak kasus, ketersediaan pangan secara nasional tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, sistem distribusi pangan perlu diperkuat agar lebih efisien dan merata. Pemanfaatan teknologi logistik serta penguatan peran BUMN pangan dan pelaku usaha lokal dapat menjadi solusi untuk memastikan pangan tersedia hingga ke pelosok daerah dengan harga yang stabil.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menjelaskan bahwa di tengah tekanan global yang semakin kompleks, percepatan swasembada pangan harus ditempatkan sebagai prioritas utama kebijakan nasional. Menurutnya, kedaulatan pangan tidak dapat dicapai tanpa keberpihakan nyata kepada petani melalui reforma agraria, akses terhadap sarana produksi, serta jaminan harga yang adil. Ia juga menekankan bahwa ketergantungan pada impor hanya akan memperlemah ketahanan nasional, sehingga negara perlu memperkuat produksi dalam negeri dengan mendorong pertanian berbasis kearifan lokal, teknologi, dan keberlanjutan agar petani menjadi aktor utama dalam menjaga stabilitas pangan Indonesia.

Selain itu, diversifikasi pangan juga harus menjadi bagian dari strategi swasembada. Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas tertentu seperti beras perlu dikurangi dengan mendorong konsumsi pangan lokal lainnya seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi daerah yang memiliki potensi komoditas alternatif.

Percepatan swasembada pangan juga memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Generasi muda perlu didorong untuk terlibat dalam sektor pertanian melalui pendekatan yang lebih modern dan menarik. Pertanian tidak lagi harus dipandang sebagai sektor tradisional, tetapi sebagai bidang yang memiliki potensi besar dalam inovasi dan kewirausahaan. Dengan demikian, regenerasi petani dapat berjalan secara berkelanjutan.

 Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dr. Idha Widi Arsanti, menjelaskan bahwa transformasi sektor pertanian harus dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi, digitalisasi pertanian, serta penguatan peran petani milenial sebagai motor penggerak modernisasi sektor ini. Menurutnya, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, generasi muda tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih maju, efisien, dan berdaya saing tinggi di tengah tekanan global. Upaya ini diyakini akan mempercepat terwujudnya kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, swasembada pangan bukan sekadar target ekonomi, tetapi juga bagian dari kedaulatan bangsa. Di tengah tekanan global yang terus berkembang, kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menjadi indikator penting dari ketahanan nasional. Dengan langkah yang terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan, percepatan swasembada pangan di Indonesia bukan hanya sebuah harapan, tetapi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh: Aulia Putri Maharani )*

Arus mudik Lebaran 2026 menunjukkan pengelolaan yang semakin baik dengan tingkat hambatan yang relatif minim di berbagai titik utama perjalanan. Pemerintah berhasil menghadirkan sistem pengendalian yang terintegrasi sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga memastikan seluruh aspek transportasi berada dalam kendali. Sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, serta operator transportasi menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas arus mudik.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menyampaikan optimisme terhadap kelancaran arus mudik yang didukung rekayasa lalu lintas terpadu di jalur Trans Jawa. Irjen Pol. Agus Suryonugroho menilai kebijakan tersebut mampu mengurai potensi kepadatan sejak awal melalui pengaturan arus kendaraan yang lebih sistematis.

Korlantas Polri melakukan pemantauan langsung melalui Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek untuk memastikan kondisi lalu lintas tetap terkendali. Pemantauan berbasis teknologi tersebut memberikan gambaran real time sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho memandang Operasi Ketupat 2026 tidak hanya berfokus pada lalu lintas, tetapi juga menjamin keamanan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan tersebut mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Korlantas Polri memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas selama periode mudik. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kondisi perjalanan yang aman dan terkendali.

Rekayasa lalu lintas berupa one way sepenggal tahap pertama diterapkan berdasarkan arahan pimpinan Polri dan Kementerian Perhubungan. Kebijakan tersebut disusun melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk operator jalan tol.

Penerapan one way sepenggal dari KM 70 hingga KM 263 jalur Trans Jawa dinilai efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan. Distribusi arus kendaraan menjadi lebih merata sehingga perjalanan masyarakat menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dapat berlangsung lebih lancar.

Kebijakan Work From Anywhere dan pengaturan melalui Surat Keputusan Bersama turut berperan dalam mengendalikan pergerakan masyarakat. Kebijakan tersebut membantu mengurangi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu.

Kedisiplinan pengguna jalan dan kesiapan petugas di lapangan menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kebijakan tersebut. Kombinasi antara regulasi yang tepat dan kepatuhan masyarakat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib.

Korlantas Polri juga memastikan kehadiran pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis. Keberadaan fasilitas tersebut memberikan perlindungan sekaligus pelayanan langsung kepada masyarakat selama perjalanan mudik.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, melakukan pemantauan langsung di Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik untuk memastikan kelancaran pergerakan masyarakat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat bahwa arus kendaraan menuju pelabuhan berlangsung kondusif tanpa gangguan berarti.

Kementerian Perhubungan menilai kelancaran tersebut merupakan hasil dari koordinasi intensif antara pemerintah pusat, aparat kepolisian, dan instansi daerah. Koordinasi yang solid memastikan setiap potensi hambatan dapat diantisipasi dengan baik.

Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan armada kapal dalam jumlah optimal guna melayani lonjakan penumpang. Ketersediaan dermaga yang memadai membantu menjaga proses penyeberangan tetap lancar.

Antrean kendaraan di area pelabuhan tetap berada dalam batas normal karena pengaturan yang berjalan efektif. Kondisi antrean lebih bersifat proses operasional dibandingkan kemacetan yang menghambat pergerakan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap arahan petugas di lapangan. Kepatuhan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, memastikan bahwa kepadatan di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk telah berhasil diurai. Aan Suhanan mencatat bahwa antrean kendaraan menuju pelabuhan telah hilang dan arus lalu lintas kembali normal.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengaturan kendaraan secara bertahap melalui zona penyangga untuk menjaga stabilitas arus. Pengaturan tersebut memungkinkan kendaraan masuk ke pelabuhan secara terkontrol.

Strategi operasional berupa pola tiba bongkar berangkat diterapkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan. Penerapan pola tersebut memungkinkan kapal fokus pada proses bongkar muatan sehingga sirkulasi menjadi lebih cepat.

Sebagian besar armada kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk menerapkan pola tersebut guna meningkatkan efisiensi layanan. Langkah ini terbukti efektif dalam mengurangi penumpukan kendaraan di sisi pelabuhan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memastikan seluruh kendaraan dapat terangkut sebelum penutupan sementara penyeberangan dalam rangka Hari Suci Nyepi. Pengaturan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

PT ASDP Indonesia Ferry mendukung kebijakan pemerintah dengan menyesuaikan jadwal operasional secara terencana. Penyesuaian tersebut menjaga keseimbangan antara kelancaran transportasi dan penghormatan terhadap pelaksanaan Nyepi.

Seluruh upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan pengelolaan mudik yang semakin matang dan terukur. Kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kelancaran, tetapi juga pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Arus mudik Lebaran 2026 yang minim hambatan menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif.

Pemerintah menunjukkan bahwa perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan mampu menciptakan perjalanan mudik yang aman dan terkendali. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola momentum nasional berskala besar.

*) Pengamat Kebijakan Transportasi Nasional

Oleh: Fajar Nugraha Mahendra )*

Arus mudik Lebaran 2026 berlangsung lancar sebagai hasil dari kesiapan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Pemerintah menunjukkan kinerja terukur melalui kebijakan strategis dan penguatan koordinasi lintas sektor yang mampu menjaga mobilitas masyarakat tetap terkendali.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, dan berbagai instansi terkait membangun sistem pengelolaan mudik yang semakin terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk merespons dinamika lapangan secara cepat sekaligus memastikan perjalanan masyarakat tetap aman dan nyaman.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, menekankan pentingnya Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 sebagai simbol kehadiran negara dalam mengelola arus mudik. Irjen Pol. Agus Suryonugroho menilai posko tersebut berperan dalam mengendalikan kompleksitas pergerakan transportasi secara menyeluruh.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 difungsikan sebagai pusat koordinasi nasional yang mengintegrasikan berbagai informasi dan kebijakan. Posko ini menjadi instrumen utama dalam memastikan setiap potensi hambatan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho meyakini bahwa pelaksanaan mudik tahun ini berjalan baik karena didukung persiapan matang pemerintah. Kebijakan seperti work from anywhere dan pengaturan melalui Surat Keputusan Bersama dinilai mampu mengurangi kepadatan secara signifikan.

Pemerintah telah melakukan sosialisasi luas terhadap seluruh kebijakan yang diterapkan. Sosialisasi tersebut meningkatkan kesiapan masyarakat dalam merencanakan perjalanan sehingga arus mudik menjadi lebih tertib dan terorganisir.

Pemerintah juga memprioritaskan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode mudik. Pendekatan ini mencakup penguatan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas secara menyeluruh.

Pengawasan dilakukan secara berlapis dari tingkat pusat hingga daerah untuk memastikan kondisi tetap stabil. Sistem monitoring yang terintegrasi memungkinkan setiap perkembangan di lapangan dapat segera direspons tanpa menimbulkan gangguan yang berarti.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 berfungsi sebagai pusat pemantauan operasional transportasi nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai keberadaan posko tersebut mempercepat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi dinamika lapangan.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 juga diperluas hingga tingkat wilayah guna memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi. Penguatan ini memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal selama masa angkutan Lebaran hingga periode arus balik.

Pemerintah memastikan setiap moda transportasi beroperasi sesuai standar keselamatan dan pelayanan. Pemerintah juga meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung untuk menunjang kelancaran perjalanan masyarakat.

PT Jasa Raharja memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan pemerintah. Kebijakan one way nasional menjadi salah satu langkah strategis dalam mengurai kepadatan kendaraan pada jalur utama.

Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menilai kebijakan one way nasional efektif dalam menjaga distribusi arus kendaraan tetap merata. Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa dukungan terhadap kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan keselamatan transportasi.

PT Jasa Raharja memandang kolaborasi lintas sektor sebagai faktor penting dalam menciptakan perlindungan optimal bagi masyarakat. Kolaborasi antara Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, operator jalan tol, dan PT Jasa Raharja dinilai mampu memperkuat efektivitas pengelolaan mudik.

Muhammad Awaluddin juga melihat bahwa sinergi antarinstansi memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus mudik. Sinergi tersebut memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara konsisten di lapangan.

Pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi. Pemanfaatan data yang akurat memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan secara cepat dan tepat.

Pemerintah juga memastikan kesiapan petugas di lapangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penempatan personel dilakukan secara strategis pada titik-titik rawan kepadatan guna mengantisipasi potensi gangguan.

Kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas Polri mengoptimalkan berbagai skema rekayasa lalu lintas sesuai kondisi aktual. Pengaturan tersebut mencakup pengalihan arus dan pengawasan ketat pada jalur utama untuk menjaga kelancaran pergerakan kendaraan.

Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap operasional transportasi publik guna memastikan standar keselamatan terpenuhi. Pengawasan ini memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat selama melakukan perjalanan mudik.

Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban selama perjalanan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran arus mudik secara keseluruhan.

Arus mudik Lebaran 2026 yang berjalan lancar menjadi bukti keberhasilan pemerintah dalam mengelola momentum nasional secara efektif. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.

Pemerintah menunjukkan bahwa sinergi, perencanaan matang, dan implementasi kebijakan yang tepat mampu menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman. Hasil ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola sektor transportasi nasional.

Keberhasilan pengelolaan arus mudik ini juga menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Setiap pengalaman di lapangan dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dengan komitmen yang konsisten, pemerintah optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan transportasi di masa depan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kehadiran negara dalam setiap momentum besar.

*) Pemerhati Tata Kelola Transportasi

Jakarta – Pemerintah terus berupaya mewujudkan swasembada energi melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar percepatan transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global.

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera merealisasikan pembangunan PLTS berskala besar tersebut. Instruksi ini menandai keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT).

“Kita akan melaksanakan elektrifikasi energi terbarukan dari tenaga surya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya. Itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini,” ujar Prabowo.

Prabowo juga optimistis bahwa target swasembada energi dapat dicapai dalam waktu relatif singkat dengan memaksimalkan potensi sumber daya energi domestik.

“Kita sudah punya niat untuk swasembada energi, yang kita yakin akan tercapai dalam 4 tahun. Target ini tentunya memerlukan upaya keras dan percepatan dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi alternatif yang kita miliki,” kata Prabowo.

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTS 100 GW merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya diesel. Menurutnya, saat ini bauran energi nasional masih didominasi oleh bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan diesel.

“Saat ini kita punya pembangkit itu masih pakai diesel, sebagian batubara, sebagian gas. Arahan Bapak Presiden, agar kita tidak tergantung pada fosil, khususnya diesel, maka diarahkan untuk kita membangun PLTS 100 gigawatt,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan PLTS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari orkestrasi besar transisi energi nasional. Pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi energi lain seperti panas bumi (geothermal) dan tenaga air guna memastikan pasokan energi yang berkelanjutan.

“Optimalisasi pemanfaatan EBT kita lakukan bukan dengan PLTS saja, tapi juga dengan mempergunakan seluruh sumber daerah kita, seperti geothermal, maupun air. Nah, dengan kita memakai power plant seperti ini, maka kita tidak tergantung lagi dari luar negeri terhadap energi fosil,” jelas Bahlil.

Program PLTS 100 GW ini juga diproyeksikan menjadi tulang punggung dalam menghadapi ketidakpastian energi global akibat faktor geopolitik.

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam mewujudkan swasembada energi nasional melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan.

Salah satu langkah strategis yang kini diprioritaskan adalah penyiapan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) rampung dalam waktu 2 tahun atau pada 2028.

“Kita akan melaksanakan pembangunan yang sangat cepat terhadap tenaga surya yang kita rencananya kita akan melakukan 100 Gigawatt yang kita targetkan harus selesai dalam 2 tahun yang akan datang ini. 100 Gigawatt itu adalah 100.000 Megawatt,” kata Prabowo.

Presiden menyatakan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW tersebut membutuhkan lahan hingga 100.000 hektar, dan dirinya telah mendapatkan laporan dari Menteri ATR/BPN bahwa terdapat lahan seluas 67.000 hektar di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan.

“Berarti kita butuh secara garis besar 100.000 hektar yang kita miliki. Saya dapat laporan dari ATR, Pak Nusron, di Jawa Barat saja kita punya 67.000 hektar lahan, tentunya kita harus lihat nanti kegunaannya. Di Jawa saja BUMN kita Perhutani punya 800.000 hektar yang bisa kita gunakan,” ujar Presiden.

Menurut Prabowo, saat ini sudah banyak kendaraan di sejumlah negara yang tak bergerak atau mengalami pembatasan gegara konflik di Timur Tengah.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkap berencana merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2025-2034, sebab pemerintah tengah mempercepat dedieselisasi hingga membangun PLTS.

Bahlil mengungkap keputusan tersebut diwacanakan usai Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) transisi energi. Satgas tersebut bakal mempercepat penggunaan energi alternatif, termasuk panas bumi.

“Mungkin pas hari raya ini sudah bisa action, dan pertama yang kita akan selesaikan adalah [mengganti pembangkit] diesel-diesel akan kita selesaikan semua dengan PLTS dan juga adalah geotermal,” kata Bahlil.

“Dan saya juga akan berencana untuk mengubah RUPTL,” ungkap Bahlil.

Bahlil menyatakan lokasi PLTS tersebut bakal tersebar di berbagai wilayah, utamanya di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Menurut Bahlil, percepatan penggunaan energi bersih terbarukan (EBT) tersebut menjadi penting di tengah kondisi meroketnya harga minyak dunia dan potensi ketatnya pasokan migas dari pasar global.

“Karena itu kita mengoptimalkan seluruh potensi kita yang ada dalam negeri, energi-energi yang bisa kita konversi dari fosil untuk kita bisa lakukan seperti ini,” tegasnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis target swasembada energi dapat tercapai sekaligus mendukung komitmen penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA – Lonjakan konsumsi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah pada 2026 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pergerakan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan aktivitas belanja pada momentum keagamaan tersebut mampu memperbesar perputaran uang di masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

Kalangan dunia usaha menilai tradisi belanja masyarakat saat Lebaran selalu menjadi momentum penting yang memicu peningkatan transaksi di sektor perdagangan, pariwisata, transportasi, hingga kuliner. Kondisi ini membuat berbagai daerah ikut merasakan dampak positif dari meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memproyeksikan konsumsi rumah tangga selama libur Lebaran dapat meningkat sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan periode biasa. Peningkatan ini diperkirakan akan memperbesar perputaran uang dan membantu menjaga laju ekonomi nasional pada awal tahun.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mengatakan bahwa momentum Lebaran secara historis selalu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

“Perputaran uang selama perayaan dan libur Idul Fitri 1447 H dengan konsumsi rumah tangga yang melonjak rata-rata 10% hingga 15% menjadi momentum untuk mengerek pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2026 yang ditargetkan sebesar 5,4% sampai 5,5%,” ujar Sarman.

Ia menjelaskan, optimisme tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah momentum konsumsi yang telah terjadi sejak awal tahun, seperti libur Natal 2025, Tahun Baru 2026, hingga perayaan Tahun Baru Imlek pada Februari lalu.

“Maka kami sangat optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 dapat mencapai target,” tambahnya.

Sarman menegaskan pemerintah perlu memastikan distribusi bahan bakar minyak dan gas berjalan lancar agar masyarakat tetap percaya diri dalam melakukan aktivitas ekonomi.

“Yang paling penting pemerintah dapat menjaga psikologi masyarakat dengan memberikan jaminan dan memastikan bahwa ketersediaan BBM dan gas selalu terpenuhi selama dan sesudah Lebaran 2026, sehingga masyarakat tidak ragu membelanjakan uangnya di daerah masing-masing,” katanya.

Selain itu, ia juga menilai dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, berpotensi memengaruhi sentimen ekonomi karena dapat berdampak pada rantai pasok energi dunia.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memaksimalkan momentum belanja masyarakat melalui program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 30 Maret 2026.

Program tersebut digelar di lebih dari 400 pusat perbelanjaan serta sekitar 80.000 toko di seluruh Indonesia guna mendorong transaksi domestik saat Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengapresiasi konsistensi pelaksanaan program tersebut yang dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat.

“Program ini menargetkan transaksi sekitar Rp53,38 triliun atau meningkat sekitar 20% dibandingkan tahun lalu,” ujar Airlangga.

Melalui kombinasi momentum konsumsi musiman dan program stimulus belanja domestik tersebut, pemerintah memastikan aktivitas ekonomi pada awal tahun dapat tetap terjaga dan memberi dampak positif bagi perekonomian di berbagai daerah.

JAKARTA – Momentum Ramadan dan Lebaran 2026 memberikan dorongan kuat terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan konsumsi masyarakat, mobilitas yang tinggi, serta geliat perdagangan domestik menghadirkan perputaran ekonomi yang semakin luas dan merata. Kondisi ini memperkuat peran konsumsi rumah tangga sebagai pilar utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendorong penguatan ekonomi daerah.

Pemerintah bersama pelaku usaha menghadirkan Program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perdagangan dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsumsi domestik. “Program BINA Lebaran 2026 menjadi salah satu upaya untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong peningkatan konsumsi dalam negeri,” ujarnya.

Program ini melibatkan sekitar 800 merek, 80.000 gerai ritel, serta 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi di seluruh Indonesia. Berbagai promo menarik, termasuk potongan harga besar untuk produk fesyen, gaya hidup, dan kebutuhan Lebaran, mendorong peningkatan transaksi di sektor ritel. Keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga memperluas dampak ekonomi hingga ke tingkat daerah dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Lebaran menjadi pendorong utama konsumsi masyarakat. “Program BINA Lebaran tahun ini ditargetkan mampu mencatatkan transaksi hingga Rp53 triliun,” jelasnya. Target tersebut mencerminkan optimisme terhadap kekuatan konsumsi domestik dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain program promosi, pemerintah memperkuat daya beli melalui penyaluran bantuan sosial pangan kepada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat. Kebijakan ini menjaga stabilitas konsumsi sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi selama periode Lebaran, sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara optimal di berbagai daerah.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menilai program ini memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan. “Melalui beragam promosi yang ditawarkan, perputaran ekonomi saat Lebaran semakin bergairah,” katanya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, momentum Lebaran 2026 semakin memperkuat ekonomi daerah, memperluas perputaran uang di masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta — Pemerintah Indonesia memandang tekanan global sebagai momentum strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Ketidakpastian rantai pasok dunia, fluktuasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim menjadi peringatan bahwa ketahanan pangan tidak dapat bergantung pada pasar global.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan bahwa gejolak krisis global akibat ketidakpastian geopolitik harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat kemandirian bangsa. Tekanan internasional dinilai sebagai peluang untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam secara mandiri.

“Krisis adalah ujian sekaligus batu loncatan. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu bertahan dan selamat,” ujar Presiden Prabowo.

Percepatan swasembada pangan dilakukan melalui penguatan sektor hulu hingga hilir. Peningkatan produksi didorong dengan optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul, pupuk berkualitas, serta teknologi pertanian modern. Perbaikan sistem irigasi juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan air yang stabil. Selain itu, mekanisasi pertanian diperluas guna meningkatkan efisiensi, disertai kemudahan akses pembiayaan bagi petani.

Di sektor pangan, penekanan diberikan pada kedaulatan konsumsi domestik. Keberhasilan swasembada beras menjadi pijakan untuk memperluas fokus ke komoditas strategis lain seperti jagung.

“Kita sudah memiliki peta jalan untuk swasembada pangan, dan sebagian besar target telah tercapai. Namun, kita tidak boleh berpuas diri; proses ini harus dipercepat karena pangan adalah instrumen vital dalam menghadapi krisis,” tuturnya.

Distribusi pangan juga dibenahi melalui penguatan sistem logistik, infrastruktur transportasi, serta fasilitas penyimpanan guna mengurangi kehilangan pascapanen dan menjaga stabilitas pasokan. Di sisi lain, cadangan pangan nasional diperkuat untuk mengantisipasi gejolak harga dan potensi krisis.

Diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Pengembangan pangan lokal seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian terus didorong guna memperkuat ketahanan sekaligus membuka peluang ekonomi daerah. Pemanfaatan teknologi digital juga dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan akses informasi bagi petani.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Bayu Dwi Apri Nugroho, yang menilai konflik global dapat menjadi pendorong percepatan kemandirian pangan nasional. Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri tanpa ketergantungan pada negara lain.

“Kalau konflik ini terus berlanjut, mungkin nanti akan berpengaruh. Tetapi sisi positifnya, Indonesia didorong untuk lebih cepat mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Dengan sinergi antar pemangku kepentingan serta penerapan strategi berkelanjutan, tekanan global dipandang bukan sekadar tantangan, melainkan peluang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa ketahanan pangan nasional tetap terjaga meskipun dunia menghadapi tekanan geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu jalur distribusi global seperti Selat Hormuz.

Dalam merespons situasi tersebut, pemerintah memperkuat langkah-langkah strategis guna mendorong swasembada pangan dan menjamin ketersediaan bahan pangan bagi seluruh masyarakat.

“Sekarang dunia mengalami geopolitik, terjadi perang, bahkan jika Selat Hormuz ditutup itu akan berdampak pada banyak negara. Alhamdulillah dari sisi pangan kita aman,” ungkap Amran.

Ia menilai, upaya menjaga stabilitas pangan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan kedaulatan pangan, sekaligus menopang arah pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui agenda Asta Cita. Ia juga menekankan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat, terutama menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Amran juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang sangat berpihak kepada petani. Salah satu kebijakan itu ialah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Hal ini menjadi langkah penting dalam membantu petani meningkatkan produktivitas.

“Begitu cintanya Presiden kepada rakyat. Harga pupuk turun sampai 20 persen dan ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Amran.

Amran pun mendorong seluruh pihak bersama-sama bekerja keras mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis di samping kemandirian pangan.

“Kita harus bekerja keras mewujudkan kemandirian energi, kemandirian protein, dan kemandirian pangan. Jika semua ini terwujud, Indonesia akan jauh lebih aman. Negara ini milik bersama dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita,” tegasnya.

Ketua Dewan Pakar DPP Pemuda Tani Indonesia, Bayu Dwi Apri Nugroho menjelaskan konflik global justru dapat menjadi momentum mempercepat kemandirian pangan nasional.

“Kalau konflik ini terus berlanjut, mungkin nanti akan berpengaruh. Tetapi sisi positifnya, Indonesia didorong untuk lebih cepat mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Ia menerangkan sejumlah program pemerintah sebenarnya sudah mengarah pada penguatan produksi pangan nasional. Program tersebut antara lain optimalisasi lahan, cetak sawah baru, serta modernisasi pertanian melalui mekanisasi.

Selaras dengan itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran secara mandiri, termasuk dengan metode hidroponik. Kebiasaan menanam sendiri dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

“Ketahanan pangan harus dimulai dari rumah tangga, kemudian RT, desa, hingga tingkat nasional,” pungkasnya.

Jakarta – Pelaksanaan mudik Lebaran 2026 menunjukkan kinerja nyata pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang lebih tertib, aman, dan terorganisir. Salah satu indikatornya terlihat dari keberhasilan Program Mudik Gratis BUMN 2026 yang resmi dilepas melalui prosesi flag off dan mendapat respons tinggi dari masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan bahwa program mudik gratis merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BUMN yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BUMN yang telah melaksanakan mudik gratis, karena ini tentu akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” ujar Agus.

Program ini melibatkan 66 unit bus pada tahap pelepasan awal dengan sekitar 3.300 peserta dari 96 perusahaan BUMN dan anak perusahaan. Secara keseluruhan, realisasi peserta mencapai 116.688 pemudik, melampaui target awal sebanyak 104.000 orang atau meningkat sekitar 10 persen.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa program mudik gratis menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud gotong royong dan kepedulian BUMN kepada masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan selamat, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran,” ujar Dony.

Direktur Utama Jasa Raharja yang juga Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa capaian program ini merupakan hasil kolaborasi kuat antar BUMN. Ia menilai keberhasilan melampaui target menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat sekaligus kepercayaan terhadap program pemerintah.

“Program Mudik Gratis BUMN 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata BP BUMN, Danantara dan 96 perusahaan BUMN dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tahun ini kami bersyukur realisasi peserta mudik dapat melampaui target yang ditetapkan,” ujar Awaluddin.

Dengan berbagai program dan kolaborasi yang terbangun, pemerintah optimistis pelaksanaan mudik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih terkendali, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.