Oleh: Herlina Hapsari )*

Pemerintah kembali menghadirkan berbagai kebijakan untuk mendukung kelancaran perjalanan masyarakat pada musim mudik Lebaran 2026. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pemberian diskon tarif transportasi pada berbagai moda perjalanan. Kebijakan ini dirancang sebagai stimulus bagi masyarakat agar perjalanan mudik dapat dilakukan dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus membantu pengelolaan arus pergerakan secara lebih merata.

Pemberian diskon tarif transportasi menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan mobilitas yang lebih inklusif selama periode Lebaran. Dengan biaya perjalanan yang lebih ringan, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk pulang ke kampung halaman tanpa terbebani oleh tingginya ongkos transportasi.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa kebijakan stimulus transportasi merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan perjalanan selama Lebaran. Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan arus mudik berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan pada infrastruktur transportasi.

Selain stimulus tarif transportasi, pemerintah juga kembali menghadirkan program Mudik Gratis. Program ini menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu masyarakat yang ingin pulang kampung namun memiliki keterbatasan biaya perjalanan.

Kementerian Perhubungan menyiapkan 401 unit bus yang akan melayani perjalanan ke 34 kota tujuan di sembilan provinsi. Program ini memberikan akses transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin mudik menggunakan moda darat.

Tidak hanya melalui jalur darat, program Mudik Gratis juga mencakup layanan transportasi laut. Pemerintah menyediakan kuota sekitar 50.000 penumpang kelas ekonomi pada angkutan laut agar masyarakat dapat memanfaatkan transportasi laut sebagai alternatif perjalanan mudik.

Layanan mudik gratis juga tersedia pada moda kereta api. Pemerintah menyiapkan kapasitas sekitar 28.182 penumpang untuk perjalanan kereta api di Pulau Jawa yang meliputi lintas utara, tengah, dan selatan.

Dudy menjelaskan bahwa seluruh program tersebut disertai dengan upaya peningkatan keselamatan transportasi. Kementerian Perhubungan terus melakukan ramp check atau uji kelaikan terhadap sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan seluruh moda yang digunakan masyarakat berada dalam kondisi layak operasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan stimulus diskon tarif transportasi sebagai bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi selama periode libur Lebaran. Kebijakan ini didukung oleh alokasi anggaran yang berasal dari APBN maupun sumber non-APBN.

Airlangga menyampaikan bahwa total anggaran stimulus transportasi Lebaran tahun ini mencapai Rp911,16 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program diskon transportasi pada sejumlah moda perjalanan.

Pada sektor transportasi udara, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17 hingga 18 persen. Program diskon ini berlaku untuk periode penerbangan 14 hingga 29 Maret 2026 dengan target pelayanan sekitar 3,3 juta penumpang.

Besaran diskon pada tiket pesawat tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperluas akses transportasi udara bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik jarak jauh.

Stimulus juga diberikan pada sektor transportasi laut. Pemerintah menetapkan diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar pada kapal penumpang yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI.

Program diskon kapal penumpang tersebut berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan target pelayanan sekitar 445 ribu penumpang. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat peran transportasi laut sebagai alternatif perjalanan bagi masyarakat di berbagai wilayah kepulauan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan. Potongan tarif mencapai 100 persen dan berlaku pada periode 12 hingga 31 Maret 2026.

Program diskon jasa kepelabuhanan ini ditargetkan melayani sekitar 945 ribu kendaraan serta 2,4 juta penumpang. Kebijakan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang menggunakan layanan penyeberangan antarpulau.

Stimulus tarif juga diberikan pada sektor perkeretaapian. Pemerintah menetapkan diskon sebesar 30 persen pada tiket kereta api kelas ekonomi di luar layanan yang termasuk dalam skema Public Service Obligation.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menjelaskan bahwa pemberian diskon pada berbagai moda transportasi bertujuan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat. Dengan biaya yang lebih terjangkau, masyarakat dapat menyesuaikan moda transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka.

Agus Harimurti Yudhoyono juga menilai kebijakan diskon transportasi memiliki peran penting dalam mengelola distribusi perjalanan selama masa mudik. Penurunan tarif pada waktu tertentu dapat mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan di luar puncak arus mudik.

Pendekatan tersebut dinilai mampu membantu mengurai potensi kepadatan kendaraan yang biasanya terjadi pada hari-hari tertentu menjelang Lebaran. Dengan demikian, arus perjalanan dapat tersebar lebih merata sehingga kemacetan dapat diminimalkan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan perjalanan mudik yang lebih tertib, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan dukungan berbagai stimulus transportasi, pemerintah berupaya memastikan tradisi mudik Lebaran dapat berlangsung lancar sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

*) Analis Kebijakan Publik

Oleh Alvina Triyudha )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak dapat dipandang sebagai salah satu langkah pencegahan kesehatan paling berani yang pernah diambil pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini bukan sekadar program layanan kesehatan biasa, tetapi merupakan upaya strategis yang menempatkan kesehatan anak sebagai fondasi masa depan bangsa. Dengan membuka akses pemeriksaan kesehatan secara luas dan tanpa biaya, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh secara sehat, baik secara fisik maupun mental.

Hasil pelaksanaan program CKG periode 2025–2026 mengungkapkan kondisi kesehatan mental anak yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat di permukaan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari sekitar tujuh juta anak yang telah menjalani skrining kesehatan, hampir 10 persen di antaranya menunjukkan indikasi masalah kesehatan jiwa. Data tersebut menunjukkan sekitar 4,4 persen anak mengalami gejala kecemasan dan sekitar 4,8 persen menunjukkan gejala depresi. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa persoalan kesehatan mental anak bukanlah isu kecil yang dapat diabaikan, melainkan tantangan nyata yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan jika dikaitkan dengan tren global yang menunjukkan meningkatnya angka percobaan bunuh diri di kalangan anak dan remaja. Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan peningkatan signifikan angka anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada tahun 2015 menjadi 10,7 persen pada tahun 2023. Angka ini menggambarkan bahwa tekanan psikologis yang dialami anak semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk melakukan skrining kesehatan mental secara massal melalui program CKG dapat dianggap sebagai tindakan preventif yang sangat strategis dalam memetakan sekaligus menanggulangi potensi masalah sejak dini.

Dalam pandangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, persoalan kesehatan mental anak tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas seperti keluarga, pertemanan, serta lingkungan pendidikan. Karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat bersifat parsial. Pemerintah mendorong penguatan keterampilan hidup atau life skill serta pengenalan konsep pertolongan pertama pada luka psikologis agar anak-anak memiliki kemampuan menghadapi tekanan kehidupan dengan lebih sehat.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui rencana perluasan skrining CKG yang ditargetkan menjangkau hingga 25 juta anak di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Maria Endang Sumiwi menyampaikan bahwa hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas agar anak-anak yang terdeteksi memiliki gejala dapat memperoleh penanganan yang tepat. Pemerintah juga tengah mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang saat ini jumlahnya masih terbatas. Langkah ini penting karena keberhasilan program skrining sangat bergantung pada kesiapan sistem layanan kesehatan dalam memberikan intervensi lanjutan.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan kasus secara cepat. Kehadiran layanan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga berupaya menghadirkan solusi yang mudah diakses masyarakat. Keberadaan layanan krisis seperti ini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, pelaksanaan program CKG secara nasional menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari melaporkan bahwa hingga Maret 2026 terdapat lebih dari 13,8 juta orang yang telah mendaftar untuk mengikuti program tersebut, dan lebih dari 13 juta orang telah menerima layanan pemeriksaan kesehatan. Pada periode Januari hingga Februari 2026 saja, program ini telah melayani lebih dari 10,5 juta masyarakat di ribuan Puskesmas yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.

Program CKG juga tidak terbatas pada kelompok anak, tetapi diperluas untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pengemudi yang bertugas selama arus mudik Lebaran. Inisiatif ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif yang diusung pemerintah menyentuh berbagai sektor kehidupan. Dengan memastikan para pengemudi dalam kondisi sehat, pemerintah turut menjaga keselamatan jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Keseluruhan langkah tersebut memperlihatkan bahwa program CKG bukan sekadar agenda kesehatan rutin, melainkan strategi besar untuk membangun budaya pencegahan dalam sistem kesehatan nasional. Selama ini, sistem kesehatan seringkali lebih fokus pada pengobatan setelah penyakit muncul. Program CKG mengubah paradigma tersebut dengan menempatkan deteksi dini sebagai prioritas utama. Pendekatan ini tidak hanya lebih efektif secara medis, tetapi juga lebih efisien dari sisi pembiayaan kesehatan negara.

Dengan semakin luasnya jangkauan program CKG, harapan besar muncul agar generasi muda Indonesia dapat tumbuh dalam kondisi kesehatan yang lebih baik, baik secara fisik maupun mental. Program ini menunjukkan bahwa keberanian negara untuk mengakui dan menangani persoalan kesehatan secara terbuka adalah langkah penting menuju pembangunan manusia yang lebih berkualitas. Dalam jangka panjang, keberanian tersebut dapat menjadi fondasi kuat bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.

)* penulis merupakan pengamat kesehatan publik

Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama sekitar satu tahun mulai menunjukkan dampak nyata terhadap perubahan pola makan anak-anak Indonesia.

Sejumlah riset terbaru mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi siswa di sekolah, tetapi juga memicu kebiasaan makan yang lebih sehat di rumah serta meningkatkan semangat belajar anak.

Kajian yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menemukan adanya perubahan pada rutinitas makan anak penerima program MBG. Direktur RISED, M. Fajar Rachmadi, menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua merasakan manfaat langsung dari program tersebut.

“Kehadiran MBG ini justru memberikan rasa tenang kepada keluarga ketika anak-anak mereka di sekolah dan survei kami menunjukkan, 55 persen orang tua setuju bahwa kebiasaan anaknya berubah menjadi tidak pilih-pilih makanan setelah adanya program MBG,” ujar Fajar.

Penelitian RISED yang melibatkan sekitar 1.800 orang tua ini juga menunjukkan bahwa sekitar 80 persen orang tua menyatakan anak-anak mereka menjadi lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi sejak adanya MBG.

Bahkan, sebanyak 81 persen orang tua dari keluarga prasejahtera menyatakan mendukung keberlanjutan program tersebut.

“Menariknya lagi, ketika anak-anaknya bisa mendapatkan makanan di sekolah, orang tua juga merasa aman. Rasa aman ini timbul karena para orang tua yang kami survei yakin anak-anaknya mendapatkan makanan bergizi rutin melalui program MBG,” kata Fajar.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil riset Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (LabSosio UI) yang dirilis pada Maret 2026. Penelitian ini mencatat bahwa 66,4 persen siswa mengaku lebih bersemangat mengikuti pelajaran setelah adanya program MBG.

Ketua LabSosio-LPPSP FISIP UI, Hari Nugroho, menyebut penerimaan masyarakat terhadap program ini sangat tinggi, terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Salah satu temuan paling menggembirakan dari riset ini adalah tingginya penerimaan masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Para orang tua siswa yang ditemui di lapangan umumnya memberikan penilaian yang sangat positif terhadap program ini,” terangnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Andi Khomeini Takdir, Sp.PD-KPsi, menilai paparan rutin terhadap menu bergizi dapat membantu anak-anak lebih terbiasa dengan variasi makanan sehat.

“Program MBG menurut saya adalah program dengan niat yang bagus. Kita tahu masih banyak masyarakat yang belum mampu mencukupi kebutuhan gizi, dan bahkan pada kelompok ekonomi menengah pun belum tentu pola makan mereka sehat,” jelasnya.

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi siswa, tetapi juga mulai membawa perubahan nyata terhadap budaya sekolah di berbagai daerah. Sejumlah kajian sosiologi menunjukkan program ini mampu memperkuat solidaritas, meningkatkan semangat belajar, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan humanis.

Sosiolog, Musni Umar menilai program MBG memiliki dampak sosial yang luas bagi kehidupan siswa di sekolah. Selain memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup, kegiatan makan bersama juga membuka ruang interaksi sosial yang lebih erat antar siswa. Menurutnya, secara sosiologis kebiasaan makan bersama di sekolah akan menumbuhkan generasi yang tidak hanya sehat dan cerdas, tetapi juga memiliki solidaritas tinggi terhadap sesama.

“MBG di sekolah bisa menciptakan kesetaraan, kebersamaan, dan kedekatan satu sama lain. Selain itu, siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan nyaman karena tidak dalam keadaan lapar. Interaksi yang terbangun dalam kegiatan makan bersama dapat memperkuat rasa empati dan kebersamaan sejak dini,” ujar Musni.

Pandangan tersebut sejalan dengan penilaian Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Toni Toharudin bahwa MBG menjadi salah satu pondasi baru dalam menciptakan pendidikan bermutu di Indonesia karena tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga pada budaya sekolah.

“Kegiatan makan bersama jadi sarana pembelajaran karakter yang alami. Siswa belajar disiplin, menjaga kebersihan, dan menghargai makanan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter tidak selalu harus melalui pendekatan formal, tetapi dapat tumbuh melalui pengalaman keseharian yang dirancang secara bermakna,” jelas Toni.

Lebih jauh, Toni menjelaskan aktivitas makan bersama juga membuka ruang interaksi yang lebih setara antara siswa dan guru. Momen non-formal tersebut dapat memperkuat hubungan pedagogis sekaligus menciptakan rasa aman psikologis bagi siswa.

“Ketika siswa merasa dihargai dan terhubung secara sosial, mereka cenderung lebih berani bertanya, bereksplorasi, dan terlibat aktif dalam proses belajar,” tambahnya.

Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan sejak awal MBG dirancang sebagai program kemanusiaan dan investasi sosial, bukan program bisnis. Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mitra pengelola dapur MBG agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan tujuan sosialnya.

“Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi masyarakat yang harus mengais sisa makanan. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak,” kata Nanik.

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Syurya M. Nur menilai keberhasilan program MBG juga dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi yang humanis dan kreatif kepada anak-anak. Ketika anak merasa senang, sehat, dan gizinya terpenuhi, maka tujuan besar membangun generasi unggul akan lebih mudah tercapai.

“Pendekatannya harus humanis dan humoris, bahkan bisa kreatif, seperti yang sudah dilakukan petugas SPPG mengenakan kostum superhero sehingga anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menantikannya,” tuturnya.

Melalui pendekatan gizi, sosial, dan pendidikan yang terintegrasi, Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di sekolah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial yang membentuk karakter, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan budaya sekolah yang lebih inklusif dan humanis. (*/rls)

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak sosial dan pendidikan yang lebih luas, seperti menciptakan kesetaraan di lingkungan sekolah serta menanamkan nilai-nilai karakter melalui kebiasaan makan bersama.

Pemerintah menilai bahwa pemenuhan gizi yang merata merupakan fondasi penting bagi perkembangan fisik dan kognitif anak. Selama ini, kesenjangan kondisi ekonomi keluarga sering kali memengaruhi kualitas asupan gizi siswa. Sebagian anak datang ke sekolah dengan bekal makanan yang cukup, sementara yang lain tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi. Situasi tersebut dapat menimbulkan perbedaan yang terlihat di lingkungan sekolah dan berpotensi memengaruhi kepercayaan diri serta kenyamanan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berfokus pada peningkatan asupan gizi anak, mengurangi gizi buruk dan anemia serta mewujudkan kesetaraan gizi secara merata bagi anak-anak.

Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN), Anyelir Puspa Kemala mengatakan MBG merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan mengoptimalkan sumber daya lokal, program MBG diharapkan tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu menyerap hasil pertanian, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan partisipasi sekolah.

Kemudian, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Selain berperan dalam meningkatkan kesehatan anak, program MBG juga dinilai mampu membangun kebersamaan di antara siswa. Kegiatan makan bersama di sekolah menciptakan suasana interaksi yang lebih egaliter. Anak-anak duduk bersama, menikmati makanan yang sama, dan berbagi pengalaman dalam suasana yang sederhana namun bermakna. Kebiasaan ini secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai kebersamaan, empati, serta rasa saling menghargai.

Dari sisi pendidikan karakter, makan bersama menjadi sarana pembelajaran sosial yang penting. Anak-anak dapat belajar disiplin waktu, menjaga kebersihan, serta menghargai makanan yang disediakan. Guru juga memiliki kesempatan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti berbagi, antri dengan tertib, serta menghormati teman. Dengan demikian, program MBG tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat proses pendidikan karakter di sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa MBG tidak sekadar intervensi gizi, melainkan instrumen penguatan pendidikan karakter siswa.

Menurut Mendikdasmen, MBG terintegrasi dalam gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), yakni bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.  MBG adalah bagian tidak terpisahkan dari pendidikan karakter. Anak belajar disiplin, kebersamaan, dan pola hidup sehat sejak dini.

Secara nasional, program MBG telah menjangkau 49,6 juta murid atau 93 persen dari total 53,4 juta siswa di seluruh Indonesia. Implementasinya mencakup 288.845 sekolah atau 66,5 persen satuan pendidikan. Pemerintah juga mendistribusikan modul edukasi dan pedoman pelaksanaan yang terintegrasi dengan penguatan karakter ke seluruh sekolah.

Program MBG memiliki dampak positif terhadap motivasi belajar siswa. Kondisi fisik yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya akan membantu anak lebih fokus dalam mengikuti kegiatan belajar. Dalam berbagai laporan pendidikan, siswa yang mendapatkan asupan gizi cukup cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih baik dibandingkan mereka yang datang ke sekolah dalam kondisi lapar.

Hasil riset kolaboratif dengan LabSosio UI menunjukkan MBG meningkatkan motivasi belajar siswa, menghadirkan pengalaman makan bersama yang menyenangkan, serta membuka akses pangan bergizi bagi murid dari kelompok sosial ekonomi rendah.

Untuk memperluas dampak, anggaran pendidikan 2026 diproyeksikan meningkat di atas Rp100 triliun. Dana tersebut diarahkan pada revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP). Langkah ini menegaskan pendekatan holistik pemerintah yakni memperbaiki asupan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sarana dan proses pembelajaran.

Kebijakan MBG mencerminkan pendekatan pembangunan yang menyeluruh, di mana kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat saling berkaitan. Program MBG menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan publik dapat dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus, mulai dari masalah gizi anak, kesenjangan sosial, hingga penguatan karakter generasi muda.

Dalam jangka panjang, keberhasilan program MBG diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkarakter. Dengan gizi yang terpenuhi dan lingkungan sosial yang mendukung, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, sekolah, guru, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini. Program MBG bukan sekadar kegiatan makan bersama di sekolah, melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Melalui kebiasaan sederhana seperti makan bersama dengan makanan bergizi, nilai kesetaraan, kebersamaan, dan karakter dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus Indonesia.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah menjadi salah satu kebijakan strategis dalam upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya dirancang untuk mengatasi persoalan gizi pada anak-anak usia sekolah, tetapi juga mulai menunjukkan peran baru sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda. Di berbagai sekolah, jam makan yang dahulu sekadar aktivitas rutin kini berkembang menjadi ruang pembelajaran sosial yang penting.

Pemerintah memandang bahwa peningkatan kualitas generasi tidak cukup hanya melalui pendidikan akademik. Kebiasaan hidup sehat, kedisiplinan, serta nilai kebersamaan juga perlu ditanamkan sejak usia dini. Melalui program MBG, sekolah menjadi tempat yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga lingkungan yang mendukung pembentukan karakter anak.

Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Data terbaru pada awal 2026 menunjukkan bahwa sekitar 61 juta orang telah menerima manfaat dari program tersebut, dengan sekitar 49 juta di antaranya merupakan siswa sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan skala tersebut, Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan program makan sekolah terbesar di dunia.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pemerintah menilai bahwa perbaikan kualitas gizi anak-anak Indonesia akan berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Menurut Presiden, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius bagi sebagian anak Indonesia, sehingga intervensi negara diperlukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan makanan yang layak.

Selain berdampak pada kesehatan, program ini juga memiliki dimensi pendidikan karakter yang kuat. Dalam pelaksanaannya di sekolah, waktu makan bersama diatur secara terjadwal dan menjadi bagian dari kegiatan sekolah. Situasi ini menciptakan ruang interaksi sosial yang memungkinkan siswa belajar tentang disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti memandang bahwa program MBG memiliki nilai edukatif yang besar. Menurutnya, kegiatan makan bersama dapat menjadi sarana pembelajaran nilai-nilai sosial yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan tersebut membantu menanamkan sikap disiplin, menghargai makanan, serta membangun budaya hidup sehat di kalangan siswa.

Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan gizi dengan sistem pendidikan nasional. Dalam praktiknya, kegiatan makan bersama di sekolah dapat membentuk kebiasaan positif yang berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Para siswa belajar untuk mengikuti aturan, menjaga kebersihan, serta menghargai proses yang ada di lingkungan sekolah.

Program MBG juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai bahwa kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga kesehatan fisik dan karakter yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan yang menyentuh aspek gizi dan kebiasaan hidup sejak usia sekolah dianggap sebagai investasi penting bagi masa depan bangsa.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya menekankan bahwa intervensi gizi pada anak sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan kognitif dan kemampuan belajar. Anak yang mendapatkan asupan gizi cukup cenderung memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih kuat, serta perkembangan fisik yang lebih optimal.

Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pemerintah melibatkan berbagai pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan, mulai dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil di sektor pangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Distribusi bahan pangan yang digunakan dalam program ini sebagian besar bersumber dari produksi lokal. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan MBG memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, termasuk bagi sektor pertanian dan usaha mikro di berbagai wilayah Indonesia.

Komitmen pemerintah terhadap program ini juga tercermin dari alokasi anggaran yang signifikan. Hingga awal 2026, pemerintah telah mengalokasikan puluhan triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk memastikan penyediaan makanan bergizi yang aman dan berkualitas bagi jutaan penerima manfaat.

Pemerintah berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan terus berkembang dalam jangkauan maupun kualitas pelaksanaannya. Dalam jangka panjang, MBG diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga membentuk generasi yang memiliki karakter kuat dan kebiasaan hidup sehat.

Transformasi jam makan menjadi ruang pembelajaran sosial menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat memberikan dampak yang lebih luas dari tujuan awalnya. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pendidikan dan gizi, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya mendukung proses belajar, tetapi juga membentuk kebiasaan positif bagi generasi muda.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kualitas generasi yang akan memimpin bangsa di masa depan. Dengan memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat, disiplin, dan memiliki karakter kuat, program MBG diharapkan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing di tingkat global.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Salsabila Ayudya )*

Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak menjadi inisiatif strategis pemerintah untuk mencegah krisis kesehatan mental pada generasi muda. Program ini menekankan pendekatan preventif, bukan hanya pengobatan setelah masalah muncul. Tekanan akademik, sosial, dan paparan media digital yang intens membuat kesehatan mental anak menjadi prioritas nasional yang tidak bisa diabaikan. CKG Anak dirancang untuk mendeteksi sejak dini gangguan psikologis, emosional, maupun perilaku yang berpotensi mengganggu kualitas hidup anak di masa depan.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan memperluas cakupan CKG hingga 14 juta anak pada 2026 sebagai upaya promotif-preventif untuk mendukung kesehatan mental anak dan mencegah bunuh diri. Menkes menyebutkan, dua faktor utama yang menyebabkan anak ingin bunuh diri adalah faktor keluarga, seperti konflik atau pola asuh, dan faktor lingkungan, misalnya perundungan di sekolah. Oleh karena itu, perluasan skrining kesehatan jiwa bertujuan untuk mendeteksi lebih dini anak-anak yang berisiko mengalami masalah kesehatan mental.

CKG Anak tidak hanya menilai kesehatan fisik, tetapi juga kondisi mental. Skrining mencakup observasi perilaku, tes psikologis ringan, dan konsultasi dengan tenaga profesional. Pendekatan menyeluruh ini memastikan setiap anak mendapatkan perhatian holistik, karena gangguan mental pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi prestasi akademik, interaksi sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pelaksanaan program dilakukan di sekolah, Puskesmas, dan pusat komunitas anak agar mudah diakses semua lapisan masyarakat. Tenaga medis, psikolog, dan konselor terlibat untuk memastikan proses skrining berjalan efektif. Materi edukasi diberikan kepada orang tua agar dapat mengenali tanda stres atau depresi dan memberikan dukungan di rumah. Keterlibatan keluarga menjadikan program ini berkelanjutan, membentuk sistem pendukung yang solid bagi anak.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI, Maria Endang Sumiwi mengatakan masalah kesehatan jiwa anak dipengaruhi faktor individu, keluarga, pertemanan, dan pendidikan. Pemerintah mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang saat ini sekitar 203 orang. Selain itu, layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id disiapkan untuk intervensi cepat, sementara guru BK dan guru kelas didorong untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala.

Keunggulan CKG Anak adalah kemampuan mendeteksi risiko sebelum berkembang menjadi gangguan serius. Anak dengan gejala kecemasan atau gangguan konsentrasi dapat diarahkan untuk konseling atau intervensi ringan. Deteksi dini terbukti lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kondisi memburuk. Hal ini juga mengurangi risiko masalah perilaku yang bisa memengaruhi lingkungan belajar dan interaksi sosial anak.

Selain skrining, CKG Anak mendorong literasi kesehatan mental anak. Edukasi dilakukan melalui kegiatan interaktif, permainan edukatif, dan sesi konseling kelompok, agar anak memahami manajemen emosi, keterampilan sosial, dan strategi mengatasi stres. Literasi ini juga membantu mengurangi stigma terhadap gangguan mental dan mendorong anak untuk mencari bantuan bila perlu.

CKG Anak juga mengurangi ketimpangan layanan kesehatan. Anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan mendapatkan diagnosis dini dan perawatan. Prinsip kesetaraan ini memastikan setiap anak mendapat perlindungan, mendukung pembangunan masyarakat lebih sehat dan produktif.

Program ini berdampak luas. Anak yang sehat mental lebih resilient menghadapi stres, lebih produktif, dan mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan. Investasi pada kesehatan mental anak membawa manfaat individu dan nasional, mengurangi beban layanan kesehatan, serta menurunkan risiko masalah sosial di masa depan.

Keberhasilan program bergantung pada sinergi pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Guru dilatih menjadi pengamat awal, memberikan dukungan emosional, dan merujuk anak ke layanan profesional. Dukungan keluarga yang hangat dan komunikasi terbuka memperkuat efek intervensi. Dengan kolaborasi ini, program memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.

Selain kesehatan mental, CKG Anak juga mengevaluasi kesehatan fisik, termasuk gizi, tinggi dan berat badan, tidur, dan aktivitas fisik. Kesadaran publik terhadap pentingnya kesehatan mental anak meningkat berkat program ini. Masyarakat memahami bahwa gangguan mental bukan aib, melainkan kondisi yang memerlukan perhatian. Orang tua lebih peka terhadap perubahan perilaku anak, mendorong anak berbagi perasaan, dan mendukung anak menghadapi tantangan emosional.

Dengan semua upaya ini, CKG Anak bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi strategi preventif holistik. Program ini mencakup deteksi dini, edukasi, intervensi, dukungan keluarga, integrasi teknologi, dan pemantauan data. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan komitmen pemerintah mempersiapkan generasi tangguh, sehat, dan siap menghadapi tantangan.

Di tengah kompleksitas tantangan anak saat ini, CKG Anak menegaskan bahwa kesehatan mental adalah investasi jangka panjang. Anak yang sehat mental lebih produktif, kreatif, mampu membangun hubungan sosial positif, dan berkontribusi pada masyarakat. Intervensi preventif sejak dini adalah strategi efektif membentuk generasi resilient dan tangguh.

Secara keseluruhan, Cek Kesehatan Gratis Anak menjadi tonggak perlindungan generasi muda. Pendekatan preventif, edukatif, dan inklusif memberikan dampak jangka panjang. Program ini membangun kesadaran, membentuk perilaku sehat, dan mendorong lingkungan suportif, memastikan setiap anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang sehat, aman, dan bahagia, sehingga krisis kesehatan mental dapat dicegah sejak dini.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memastikan ruang digital yang aman dan ramah bagi anak melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Regulasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan bahwa perkembangan teknologi digital harus memberikan manfaat positif bagi generasi muda Indonesia. Ia menyampaikan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang membahayakan tumbuh kembang anak. “Teknologi harus menjadi alat yang mendukung pendidikan dan perkembangan anak, bukan justru menghadirkan risiko yang merugikan mereka,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan orang tua dalam menciptakan ekosistem digital yang aman. Menurutnya, regulasi yang adaptif diperlukan agar perkembangan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan perlindungan anak. “Negara harus hadir memastikan ruang digital aman dan bermanfaat bagi generasi masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mengatur berbagai aspek penting terkait perlindungan anak di ruang digital, termasuk penguatan tanggung jawab platform digital serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat. “Regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan teknologi digital berpihak pada kepentingan anak,” katanya.

Meutya menambahkan bahwa kementeriannya juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi aturan tersebut berjalan efektif. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dari seluruh ekosistem digital. “Kami mendorong platform digital, komunitas, dan keluarga untuk bersama-sama menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak,” tambahnya.

Pemerintah optimistis bahwa melalui regulasi ini, pemanfaatan teknologi digital di Indonesia dapat berkembang secara sehat sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi anak. Dengan dukungan seluruh pihak, ruang digital diharapkan menjadi lingkungan yang produktif, edukatif, dan aman bagi generasi penerus bangsa.**

Jakarta, Pemerintah Indonesia semakin serius menghadapi meningkatnya ancaman dunia maya yang menyasar anak-anak. Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan semakin luasnya akses internet, anak-anak kini menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko di ruang siber, mulai dari perundungan daring (cyberbullying), eksploitasi seksual, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia.

Pemerintah menilai bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak lagi dapat ditunda. Maka dari itu, diperlukan peningkatan pengawasan platform digital, serta memperluas edukasi literasi digital bagi anak, orang tua, dan tenaga pendidik.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan pihaknya mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” katanya.

Meutya menambahkan, data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa kasus kekerasan dan eksploitasi anak di dunia maya terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu oleh tingginya penggunaan gawai di kalangan anak serta minimnya pemahaman tentang keamanan digital.

“Pemerintah memperkuat kerja sama lintas kementerian, lembaga penegak hukum, serta platform teknologi untuk mempercepat penanganan kasus dan mencegah terjadinya pelanggaran di ruang siber. Literasi digital nasional juga terus digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan mengenali risiko serta melindungi diri di internet,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Keamanan Siber dari Perusahaan Keamanan Digital Vaksincom, Alfons Tanujaya menjelaskan tidak hanya mengandalkan kebijakan, pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah. Pengawasan terhadap aktivitas digital anak dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah berbagai potensi bahaya.

“Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan, tetapi juga perlu mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah karena pengawasan terhadap aktivitas digital anak menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai potensi bahaya di dunia maya,” ujarnya.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor teknologi, dunia pendidikan, serta keluarga, diharapkan ruang digital di Indonesia dapat menjadi lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi anak-anak. #

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagi anak-anak. Akses internet yang semakin luas membuka peluang bagi generasi muda untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi secara global. Namun di sisi lain, ruang digital juga menghadirkan berbagai risiko yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang dirancang untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, terutama bagi anak-anak yang semakin aktif menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Regulasi tersebut hadir sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas anak-anak di internet yang tidak selalu diiringi dengan perlindungan yang memadai. Anak-anak kini menjadi salah satu kelompok pengguna internet paling aktif, baik untuk kegiatan pendidikan, hiburan, maupun komunikasi sosial. Tanpa sistem perlindungan yang jelas, mereka berpotensi terpapar berbagai konten berbahaya, seperti kekerasan, pornografi, perjudian daring, hingga praktik manipulasi digital yang dapat mengancam keamanan serta kesehatan mental mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet. Menurut Meutya, anak-anak Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Melalui Peraturan Menteri ini, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital.

Permen Komdigi 9/2026 menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas dalam tata kelola ekosistem digital nasional. Regulasi ini mengatur berbagai mekanisme yang mewajibkan penyelenggara platform digital memperhatikan aspek keselamatan anak dalam layanan yang mereka sediakan. Dengan pendekatan tersebut, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau sekolah, tetapi juga melibatkan pemerintah, penyedia layanan digital, serta masyarakat secara luas.

Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah penguatan sistem klasifikasi konten digital. Platform digital diharuskan menerapkan mekanisme yang mampu membedakan konten yang aman dan tidak aman bagi anak. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Penerapan klasifikasi tersebut juga didukung dengan teknologi penyaringan otomatis yang dirancang untuk mengidentifikasi serta membatasi distribusi konten berisiko.

Selain pengaturan konten, Permen Komdigi 9/2026 juga memberikan perhatian pada perlindungan data pribadi anak. Dalam era digital, data pribadi menjadi aset bernilai yang kerap dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Anak-anak sering kali belum memahami pentingnya menjaga data pribadi sehingga rentan terhadap eksploitasi digital. Regulasi ini mendorong platform digital menerapkan standar perlindungan data yang lebih ketat ketika berinteraksi dengan pengguna anak.

Di sisi lain, regulasi ini juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital sebagai bagian dari upaya perlindungan anak. Perlindungan yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami penggunaan teknologi secara bijak. Program literasi digital diharapkan dapat membantu anak mengenali potensi risiko di internet, memahami etika berinteraksi di ruang digital, serta mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang mereka temui.

Permen Komdigi 9/2026 juga memperkuat sistem pelaporan terhadap konten atau aktivitas digital yang membahayakan anak. Platform digital diwajibkan menyediakan mekanisme pelaporan yang cepat dan mudah diakses oleh pengguna. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan konten berbahaya sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Dalam implementasinya, regulasi ini juga mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan penyedia platform digital. Kerja sama tersebut diperlukan agar kebijakan perlindungan anak dapat diterapkan secara efektif di berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat. Dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisis data, serta sistem moderasi konten juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mendeteksi potensi risiko secara lebih cepat.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan legislatif. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menyatakan dukungannya terhadap penerbitan Permen Komdigi 9/2026 yang memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Menurutnya, kebijakan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi anak dan pelajar di era digital saat ini, di mana berbagai risiko seperti perundungan siber, paparan konten tidak layak, hingga penipuan daring semakin meningkat.

Regulasi ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kelompok rentan. Anak-anak merupakan bagian penting dari masa depan bangsa, sehingga perlindungan terhadap mereka di ruang digital menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau