Jakarta – Pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara, pekerja, maupun pensiunan akan dilakukan secara tepat waktu guna menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Kepastian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak para pekerja sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional yang biasanya meningkat signifikan menjelang momentum hari raya.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan anggaran THR bagi ASN telah tersedia dan siap dicairkan. Namun, belum seluruh THR tersalurkan karena sebagian instansi belum mengajukan pencairan dana ke Kementerian Keuangan.

“Sudah (disiapkan). Ada yang belum ngajuin kali. Tapi kalau itu sudah semuanya sudah lengkap, harusnya sudah tidak ada kendala. Kecuali orang yang bagiannya ASN itu belum minta ke kita, kan mesti minta,” ujar Purbaya.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga memastikan anggaran THR akan dicairkan tepat waktu dan akan dilakukan secara bertahap hingga paling lambat H-7 sebelum lebaran.

”THR akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat serta TNI/Polri dengan total anggaran Rp22,2 triliun. Selanjutnya 4,3 juta ASN daerah akan menerima THR sebesar Rp20,2 triliun, sementara 3,8 juta pensiunan memperoleh alokasi anggaran Rp12,7 triliun. Pencairan ini dilakukan secara bertahap mulai 26 Februari 2026 hingga paling lambat H-7 sebelum lebaran,” tegas Airlangga.

Selain bagi aparatur negara, pemerintah juga memastikan pekerja di sektor swasta akan menerima THR tepat waktu dari perusahaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pembayaran THR bagi karyawan swasta dan buruh wajib dilakukan sebelum Lebaran 2026 dan harus dibayarkan secara penuh.

“Kami meminta THR wajib dibayarkan perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. THR juga wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil,” tegas Yassierli.

Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pencairan THR bagi seluruh pekerja, baik aparatur negara maupun karyawan sektor swasta, dapat berlangsung tepat waktu.

Kepastian ini diharapkan tidak hanya memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja menjelang Hari Raya, tetapi juga mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang berkontribusi pada penguatan aktivitas ekonomi nasional.

Oleh: Ardiansyah Pratama

Distribusi tunjangan hari raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 Hijriah mulai bergulir di berbagai sektor. Pemerintah memastikan kebijakan ini berjalan sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat terpenuhi secara optimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional menjelang perayaan hari besar keagamaan.

Kebijakan pemberian THR dan bonus hari raya (BHR) tahun 2026 telah diumumkan sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Program ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang biasanya meningkat pada periode tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memastikan masyarakat mendapatkan dukungan ekonomi pada momentum hari besar keagamaan nasional. Pemerintah memandang distribusi THR sebagai instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi pekerja di berbagai sektor.

Dalam implementasinya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR aparatur negara pada tahun ini. Nilai tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara yang terdiri atas aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan.

Airlangga menjelaskan bahwa komponen THR yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh komponen tersebut dibayarkan secara penuh sehingga aparatur negara dapat merasakan manfaat secara maksimal menjelang Lebaran.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pemberian THR berbeda dengan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada pertengahan tahun. Dengan pemisahan tersebut, kebijakan THR tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan aparatur negara dalam menyambut Idulfitri, sementara gaji ke-13 diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga pada pertengahan tahun.

Penyaluran THR kepada aparatur negara dilakukan secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada minggu pertama Ramadan. Program ini mencakup sekitar 2,4 juta aparatur negara di tingkat pusat termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, sekitar 4,3 juta aparatur sipil negara di daerah, serta sekitar 3,8 juta pensiunan.

Kebijakan tersebut memberikan kepastian bagi para penerima manfaat sehingga mereka dapat mempersiapkan kebutuhan Lebaran lebih awal. Selain itu, percepatan distribusi THR juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih merata.

Di sektor swasta, pemerintah menegaskan bahwa kewajiban pembayaran THR tetap harus dipenuhi oleh perusahaan. Airlangga menyampaikan bahwa THR bagi pekerja swasta wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran juga harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri.

Ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun yang berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap memperoleh THR dengan perhitungan secara proporsional sesuai masa kerja mereka.

Pemerintah memperkirakan jumlah pekerja penerima upah di sektor formal mencapai sekitar 26,5 juta orang berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah tersebut, total nilai THR yang dibayarkan oleh sektor swasta diperkirakan mencapai sekitar Rp124 triliun.

Nilai tersebut diyakini dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi ini berpotensi memperkuat perputaran ekonomi nasional selama Ramadan hingga Idulfitri.

Selain aparatur negara dan pekerja sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian kepada mitra pengemudi transportasi daring. Pemerintah mendorong perusahaan aplikator untuk menyalurkan bonus hari raya kepada para pengemudi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam sektor transportasi digital.

Upaya pemerintah dalam memastikan distribusi THR juga didukung oleh pemerintah daerah. Di Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi melakukan pemantauan langsung terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR kepada pekerja.

Pemantauan tersebut dilakukan di sejumlah perusahaan, salah satunya di PT Selalu Cinta Indonesia di Kota Salatiga. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan memenuhi ketentuan pembayaran THR sesuai dengan surat edaran kementerian yang menetapkan batas waktu pembayaran maksimal tujuh hari sebelum Lebaran.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan posko layanan aduan untuk menampung laporan pekerja terkait permasalahan THR. Posko tersebut berada di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah serta enam wilayah satuan kerja pengawasan ketenagakerjaan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penyaluran THR bagi aparatur sipil negara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa seluruh aparatur yang berhak menerima THR akan mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah telah mempersiapkan mekanisme pencairan agar proses distribusi berjalan lancar. Kebijakan tersebut akan mengikuti sepenuhnya ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan distribusi THR berjalan tertib dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang ketat serta koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, hak pekerja dapat terlindungi secara optimal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya memastikan pemenuhan hak pekerja, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi nasional. Distribusi THR yang tepat waktu diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat aktivitas ekonomi selama Ramadan hingga Idulfitri.

*) Kolumnis Ekonomi dan Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Nabila Rahmawati

Distribusi tunjangan hari raya (THR) mulai mengalir ke masyarakat menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah memulai pencairan THR bagi aparatur sipil negara dan pensiunan sejak 26 Februari 2026 sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat.

Momentum Ramadan dan Idulfitri secara tradisional selalu menjadi periode dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Pemerintah memanfaatkan momentum tersebut dengan memastikan distribusi THR berjalan tepat waktu dan menjangkau jutaan penerima manfaat. Selain THR bagi aparatur negara dan pensiunan, pemerintah juga memastikan pengemudi ojek daring kembali menerima bonus hari raya (BHR) sebagai bentuk dukungan terhadap sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa stimulus ekonomi melalui THR dan BHR tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah memandang kebijakan tersebut sebagai instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada awal tahun.

Airlangga menyampaikan bahwa peningkatan nilai stimulus diharapkan dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berada di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian pada kuartal keempat tahun sebelumnya.

Menurut Airlangga, momentum Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal pertama memberikan peluang bagi perekonomian untuk tumbuh lebih kuat. Dengan adanya pencairan THR bagi jutaan aparatur negara serta tambahan penghasilan bagi pengemudi ojek daring, perputaran uang di masyarakat diperkirakan meningkat secara signifikan.

Distribusi THR bagi pensiunan dilaksanakan melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan puluhan mitra bayar di seluruh Indonesia. PT Taspen sebagai pengelola program pensiun memulai penyaluran THR kepada para peserta pensiun melalui jaringan pembayaran yang telah terhubung dengan berbagai lembaga keuangan.

Komisaris Independen PT Taspen, Ariawan, melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyaluran tersebut di sejumlah mitra bayar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemantauan tersebut, ia melihat proses distribusi berjalan tertib dan lancar melalui berbagai lembaga keuangan yang menjadi mitra pembayaran.

Pemantauan dilakukan di beberapa titik layanan, termasuk Bank Mandiri Taspen, Bank BRI, kantor pos, serta Bank Sulselbar. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran THR bagi pensiunan dapat berjalan dengan baik dan aman.

Ariawan juga melihat antusiasme para pensiunan yang menerima THR menjelang Idulfitri. Penyaluran yang tertib dan tepat waktu dinilai menjadi bukti bahwa sistem distribusi yang disiapkan mampu menjangkau penerima manfaat secara efektif.

Menurut Ariawan, penyaluran THR bagi pensiunan merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para purnabakti kepada negara. Selain itu, distribusi dana tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat menjelang hari raya.

Pada tahun ini, PT Taspen menyalurkan THR kepada lebih dari 3,2 juta peserta pensiun. Pembayaran dilakukan berdasarkan komponen penghasilan yang diterima pada bulan sebelumnya, yang terdiri dari pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran THR bagi pensiunan tidak dikenakan potongan iuran maupun potongan lainnya, kecuali pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan jaminan bahwa dana yang diterima pensiunan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

Aliran dana dalam jumlah besar ke masyarakat dinilai mampu memperkuat konsumsi rumah tangga. Perputaran dana tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima secara langsung, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha.

Ekonom dari Kisi Asset Management Arfian Prasetya Aji menjelaskan bahwa dampak distribusi THR dan BHR dapat menciptakan efek berantai dalam perekonomian. Menurutnya, tambahan pendapatan yang diterima masyarakat menjelang hari raya biasanya akan segera dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan Lebaran.

Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor usaha mengalami peningkatan aktivitas. Sektor ritel, misalnya, biasanya mencatat kenaikan penjualan karena meningkatnya permintaan terhadap pakaian baru, makanan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.

Selain sektor ritel, aktivitas logistik juga meningkat seiring dengan tingginya permintaan barang. Perdagangan daring yang terus berkembang membuat proses distribusi dan pengiriman barang menjadi semakin intensif menjelang hari raya.

Arfian menilai bahwa peningkatan permintaan barang sebelum Lebaran mendorong aktivitas distribusi dan pengiriman meningkat secara signifikan. Hal ini memperlihatkan bagaimana tambahan pendapatan masyarakat mampu menggerakkan berbagai sektor ekonomi secara bersamaan.

Dampak positif juga diperkirakan dirasakan oleh sektor transportasi dan pariwisata. Tradisi mudik yang menjadi bagian dari perayaan Idulfitri meningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai daerah.

Mobilitas tersebut mendorong pertumbuhan bisnis transportasi darat, udara, maupun laut. Di saat yang sama, kunjungan ke berbagai destinasi wisata juga mengalami peningkatan selama masa libur Lebaran.

Arfian menilai bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Saat ini, sekitar 54 persen pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari belanja masyarakat.

Dengan kontribusi sebesar itu, suntikan dana melalui THR dan BHR menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat daya beli masyarakat. Kebijakan ini memungkinkan peningkatan konsumsi terjadi dalam waktu relatif cepat.

Melalui kebijakan distribusi THR yang tepat waktu dan terarah, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap daya beli masyarakat menjelang Idulfitri diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun.

*) Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jakarta- Rencana pemerintah memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun diyakini dapat membuka peluang kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini diharapkan membuat besaran cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga akses terhadap hunian layak semakin terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa perpanjangan masa cicilan rumah subsidi dilakukan atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

“Atas arahan Bapak Presiden dan Bapak Hasyim, bahwa kita harus pro-rakyat, kita naikkan bahwa cicilan bagi rakyat Indonesia adalah 30 tahun berlakunya, bukan 20 tahun lagi,” ujar menteri yang akrab disapa Ara itu.

Ara menuturkan, langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperluas pembangunan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintah. Perpanjangan masa cicilan diharapkan dapat mengurangi beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat mengambil rumah subsidi.

“Bagaimana itu harus juga menyangkut mendorong daya beli, misalnya salah satunya kan kita desain cicilan 30 tahun, supaya jangka waktunya panjang, supaya cicilanya bisa rendah,” ungkap Ara.

Di samping itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu lokasi yang disiapkan adalah di kawasan Meikarta, Cikarang.

Kementerian PKP berkolaborasi dengan Danantara untuk menyulap Meikarta menjadi hunian rumah subsidi. Danantara Indonesia menyiapkan pendanaan hingga Rp 16 triliun untuk pembangunan hunian vertikal dalam program 3 juta rumah setelah mendapatkan hibah lahan dari Lippo Group.

Lippo Group menghibahkan sekitar 30 hektar lahan di wilayah Cikarang, yang diperkirakan dapat membangun 140.000 unit hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, lembaganya akan berperan dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan perusahaan swasta.

“Dari segi pembiayaan kami akan dukung secara full, karena kalau kita lihat ini juga proyek yang sangat baik, dan kalau dibilang ini supply and demand- nya sangat banyak,” jelasnya.

Di tahap awal, proyek tersebut akan membangun hunian dengan menggunakan 12,8 hektar lahan. Di lokasi itu juga rencananya dibangun sekitar 18 tower hunian vertikal dan tiap tower diproyeksikan memiliki 32 lantai. Dengan rencana pembangunan itu, nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp 14-16 triliun.

Rosan menambahkan, selain menyediakan dukungan pembiayaan, Danantara juga akan mendorong kolaborasi antara BUMN karya dan sektor swasta dalam pembangunan proyek tersebut.

“Jadi dari pembiayaan kita dukung full dan juga kami ada BUMN-BUMN karya yang bisa bekerja sama juga di dalam proyek ini, tentunya bersama-sama dengan perusahaan swasta lainnya, kita akan berkolaborasi,” pungkasnya.

Jakarta — Pemerintah terus mempercepat realisasi program pembangunan dan pembiayaan 3 juta rumah subsidi guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program ini menjadi salah satu strategi utama untuk menekan angka backlog perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Percepatan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan, salah satunya dengan menyesuaikan skema pembiayaan kredit perumahan rakyat agar cicilan lebih terjangkau. Pemerintah tengah mempertimbangkan perpanjangan tenor kredit rumah subsidi sehingga beban cicilan bulanan masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi lebih ringan dan peluang memiliki rumah pertama semakin terbuka.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengatakan Pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan baru berupa perpanjangan masa cicilan rumah subsidi dari sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi hingga 30 tahun.

“Selama puluhan tahun cicilan rumah subsidi maksimal 20 tahun. Sekarang kita naikkan menjadi 30 tahun supaya cicilan rakyat lebih ringan,” ujar Maruarar.

Program tiga juta rumah dirancang untuk menjawab kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Selama ini, kebutuhan rumah di Indonesia masih lebih besar dibandingkan jumlah rumah yang tersedia, sehingga banyak masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong pembangunan rumah subsidi secara masif dengan melibatkan pemerintah daerah, pengembang, serta lembaga pembiayaan. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kualitas hunian yang dibangun.

Dukungan terhadap rencana perpanjangan tenor kredit juga datang dari sektor keuangan negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan tersebut dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan bagi masyarakat.

“Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah,” ujar Purbaya.

Melalui berbagai kebijakan yang terus diperkuat, termasuk rencana perpanjangan tenor kredit hingga 30 tahun, pemerintah berharap program tiga juta rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Program ini diharapkan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai daerah.

Oleh : Wira Nugraha )*

Kebutuhan akan rumah layak huni masih menjadi persoalan besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Di tengah harga tanah dan bangunan yang terus meningkat, banyak keluarga kecil yang kesulitan memiliki tempat tinggal sendiri. Melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya hadir melalui program rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk mempunyai hunian yang layak, aman, dan terjangkau.

Program rumah subsidi merupakan salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu tempat tinggal. Melalui berbagai kebijakan pembiayaan dan dukungan regulasi, pemerintah berusaha menekan harga rumah agar dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan perumahan. Dengan skema tertentu, masyarakat hanya perlu menyiapkan uang muka yang relatif ringan serta cicilan bulanan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka.

Kehadiran program ini juga menunjukkan bahwa negara tidak menutup mata terhadap kesenjangan kepemilikan rumah. Banyak pekerja sektor informal maupun pekerja dengan gaji terbatas yang sebelumnya hampir mustahil membeli rumah secara komersial. Melalui rumah subsidi, mereka diberikan peluang yang lebih adil untuk memiliki tempat tinggal sendiri tanpa harus terbebani biaya yang terlalu tinggi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memutuskan untuk memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun. Keputusan tersebut juga untuk mendorong percepatan terwujudnya Program 3 Juta Rumah. Pihaknya meyakini tenor kredit yang lebih panjang dapat membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau sehingga meringankan beban cicilan rumah bagi masyarakat.

Selain memperpanjang tenor kredit, pemerintah juga menyiapkan berbagai upaya lain untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat, termasuk penyediaan lahan dan skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak. Rumah subsidi biasanya dibangun oleh pengembang yang bekerja sama dengan pemerintah. Dalam kerja sama ini, pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti dukungan pembiayaan, bantuan subsidi bunga, hingga penetapan harga maksimal rumah. Dengan adanya aturan tersebut, pengembang tetap dapat membangun perumahan, sementara masyarakat memperoleh rumah dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan perumahan komersial pada umumnya.

Penguatan sinergi antar KemenPKP sangat penting dilakukan untuk mempercepat penyaluran rumah subsidi kepada masyarakat. Percepatan tersebut akan dilakukan melalui beberapa strategi utama, di antaranya penguatan sinergitas stakeholder, inovasi kebijakan pembiayaan, serta promosi yang lebih terarah kepada masyarakat. Program ini diharapkan dapat terus memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kolaborasi tersebut, program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

Selain membantu masyarakat memiliki rumah, program ini juga memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi. Pembangunan perumahan mendorong aktivitas industri bahan bangunan, membuka lapangan kerja bagi pekerja konstruksi, serta menggerakkan ekonomi di wilayah sekitar proyek perumahan. Dengan kata lain, rumah subsidi tidak hanya memberikan manfaat bagi pembeli rumah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, pelaksanaan program rumah subsidi tentu masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketersediaan lahan, kualitas pembangunan, hingga lokasi perumahan yang terkadang cukup jauh dari pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan para pengembang agar program ini tidak hanya menghadirkan rumah, tetapi juga lingkungan hunian yang nyaman dan mendukung kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa kebijakan perpanjangan tenor kredit merupakan langkah strategis yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk lebih mudah memiliki rumah. Dengan jangka waktu cicilan yang lebih panjang, beban angsuran bulanan dapat menjadi lebih ringan sehingga peluang masyarakat untuk mengakses kredit perumahan semakin terbuka. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu cara efektif untuk memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat kecil sekaligus mendukung keberlanjutan program hunian terjangkau yang tengah digalakkan pemerintah.

Pemerintah pun terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek dalam program ini. Upaya peningkatan kualitas bangunan, perbaikan sistem pendataan penerima manfaat, serta pengawasan terhadap pengembang menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program rumah subsidi. Dengan pengawasan yang baik, program ini diharapkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, rumah subsidi bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ketika masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan untuk tinggal di rumah yang layak, maka kualitas hidup mereka pun akan meningkat. Dari sinilah harapan akan kehidupan yang lebih sejahtera dapat tumbuh, dimulai dari sebuah rumah sederhana yang menjadi tempat bernaung bagi keluarga.

)* Analis kebijakan publik dan pengamat ekonomi kerakyatan

Oleh : Andhika Utama*

Pemerintah secara konsisten memperkuat berbagai kebijakan perumahan agar setiap keluarga memiliki kesempatan memperoleh tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Salah satu langkah strategis yang terus didorong adalah program rumah subsidi, yang menghadirkan skema pembiayaan ringan serta harga rumah yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mewujudkan kepemilikan hunian secara lebih mudah. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ini juga menggerakkan sektor konstruksi dan industri pendukung lainnya, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Upaya tersebut semakin terlihat pada kebijakan terbaru pemerintah yang mempertahankan stabilitas harga rumah subsidi hingga tahun 2026. Pemerintah memastikan bahwa harga rumah subsidi tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan harga yang tetap stabil, peluang masyarakat untuk mengakses rumah layak menjadi semakin terbuka.

Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hadirnya program pembiayaan rumah subsidi seperti FLPP sangat membantu masyarakat dalam memiliki hunian, sekaligus mempercepat penyaluran kredit perumahan.

Rumah subsidi merupakan bagian dari kebijakan perumahan nasional yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal dengan skema pembiayaan ringan. Skema tersebut memberikan berbagai kemudahan, mulai dari bunga rendah, uang muka ringan, hingga tenor cicilan yang panjang sehingga cicilan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Salah satu keunggulan utama dari program rumah subsidi adalah suku bunga yang sangat rendah dan bersifat tetap. Dalam skema FLPP, bunga kredit ditetapkan sekitar 5 persen per tahun dan berlaku tetap selama masa kredit. Selain itu, uang muka yang dibutuhkan relatif kecil, bahkan dapat dimulai dari sekitar 1 persen dari harga rumah. Dengan tenor kredit hingga puluhan tahun, cicilan bulanan menjadi lebih ringan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan terbatas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya memutuskan memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun. meyakini tenor kredit yang lebih panjang akan membuat harga cicilan rumah menjadi lebih terjangkau sehingga dapat meringankan beban masyarakat dalam membeli rumah.

Jika dilihat dari sisi harga, rumah subsidi di Indonesia memang dirancang agar tetap berada dalam batas yang terjangkau. Hingga tahun 2026, harga maksimal rumah subsidi masih mengacu pada kebijakan sebelumnya, yakni berkisar antara sekitar Rp166 juta hingga Rp240 juta tergantung wilayah. Di wilayah Jawa di luar kawasan metropolitan seperti Jabodetabek, misalnya, harga maksimal rumah subsidi berada di sekitar Rp166 juta. Penetapan harga ini dimaksudkan agar rumah tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dengan harga tersebut, cicilan rumah subsidi pun relatif ringan. Simulasi pembiayaan menunjukkan bahwa untuk rumah dengan harga sekitar Rp166 juta dan uang muka 1 persen, cicilan bulanan bisa berada di kisaran sekitar satu juta rupiah per bulan, tergantung tenor dan bank penyalur. Skema ini menjadikan rumah subsidi sebagai salah satu opsi kepemilikan rumah yang paling realistis bagi pekerja muda, keluarga muda, maupun pekerja sektor informal.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan program rumah subsidi agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Target penyaluran rumah subsidi setiap tahun terus meningkat, bahkan pemerintah menargetkan ratusan ribu unit rumah subsidi dapat disalurkan di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian nasional sekaligus mengurangi backlog perumahan yang masih cukup besar.

Data terbaru menunjukkan bahwa program rumah subsidi melalui skema FLPP telah mencapai capaian yang cukup signifikan. Penyaluran pembiayaan perumahan subsidi mencapai ratusan ribu unit rumah dengan nilai puluhan triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa program perumahan bersubsidi semakin efektif dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak.

Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong kualitas pembangunan rumah subsidi. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa rumah subsidi tidak hanya harus terjangkau dari sisi harga, tetapi juga harus memenuhi standar kualitas bangunan yang layak huni. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah murah, tetapi juga tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk jangka panjang.

Ke depan, kebijakan perumahan bersubsidi diperkirakan akan terus menjadi salah satu program strategis pemerintah. Dengan kebutuhan hunian yang masih tinggi di berbagai daerah, program ini akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses rumah layak dengan harga terjangkau. Kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang juga akan menjadi kunci agar penyediaan rumah subsidi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, harapan masyarakat untuk memiliki rumah sendiri kini semakin realistis. Stabilitas harga, kemudahan pembiayaan, serta peningkatan kuota pembangunan rumah subsidi menunjukkan bahwa negara terus hadir untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hunian layak. Rumah subsidi pun kini tidak lagi sekadar program bantuan, melainkan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

)* Pengamat Publik

Jakarta – Pemerintah menyatakan optimisme bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi salah satu instrumen utama dalam menurunkan angka stunting pada anak di Indonesia. Program prioritas nasional yang mulai dijalankan secara bertahap sejak 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Program MBG menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin dan terstandar, pemerintah berupaya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang cukup selama masa pertumbuhan, sehingga dapat mencegah terjadinya stunting sejak dini.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas gizi anak harus menjadi prioritas nasional karena berhubungan langsung dengan kualitas generasi penerus Indonesia.

“Program makan bergizi gratis ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Kita ingin memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan memiliki kemampuan belajar yang optimal,” ujar Presiden.

Pemerintah pada tahun 2026 juga telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan untuk memastikan program tersebut berjalan optimal. Anggaran ratusan triliun rupiah dialokasikan melalui APBN guna mendukung penyediaan bahan pangan bergizi, operasional dapur layanan gizi, distribusi makanan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi program di seluruh daerah.

Sejak diluncurkan, program MBG terus mengalami perluasan cakupan penerima manfaat. Puluhan juta anak sekolah di berbagai wilayah Indonesia secara bertahap telah menerima manfaat dari program tersebut. Pemerintah menilai perluasan cakupan ini akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi anak sekaligus mempercepat penurunan angka stunting secara nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program MBG dirancang sebagai intervensi gizi yang sistematis dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan kesehatan lainnya. Ia menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi harian anak merupakan faktor kunci dalam mencegah stunting serta meningkatkan kualitas perkembangan fisik dan kognitif anak.

“Program makan bergizi gratis tidak hanya bertujuan memberikan makanan kepada anak-anak, tetapi memastikan kualitas gizi yang seimbang agar mereka dapat tumbuh optimal. Dengan pendekatan yang terencana dan berskala nasional, kami optimistis program ini akan memberikan dampak besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujar Dadan.

Selain memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak, program MBG juga diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi di daerah. Program ini melibatkan berbagai pihak dalam rantai pasok pangan, termasuk petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang menyediakan bahan pangan lokal.

Dengan keterlibatan berbagai sektor tersebut, program MBG tidak hanya memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat daerah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program ini agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa, program ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi yang sehat, aman, dan terukur.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan efektif di lapangan. Pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan makanan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini.

Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI, Husni Mubarok, menjelaskan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan makanan yang sehat, terukur, dan mudah diakses oleh kelompok sasaran,” ujarnya.

Menurut Husni, program MBG sejalan dengan visi besar pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045. Perbaikan kualitas gizi sejak usia dini diyakini menjadi fondasi utama bagi pembangunan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pelaksanaan program ini juga melibatkan peran aktif pemerintah desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan aparat desa dan berbagai pemangku kepentingan lokal, distribusi makanan bergizi dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi makanan bergizi sebagai langkah utama dalam menekan angka stunting.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Bahkan secara regional, angka stunting Indonesia masih berada pada posisi tinggi dibandingkan sejumlah negara lain di kawasan.

“Indonesia angka stunting itu berada di urutan kedua, hanya di bawah Bangladesh di kawasan ASEAN,” ungkapnya.

Menurut Ashabul, program MBG menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita. Intervensi gizi yang tepat sejak dini akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan fisik maupun perkembangan kognitif anak.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Dengan pemenuhan gizi yang baik sejak dini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh lebih sehat dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik,” tambahnya.

Dengan penguatan program MBG dan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis upaya penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek untuk pemenuhan gizi, tetapi juga investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa, demi mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Oleh : Abdul Razak )*

Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mengatasi persoalan stunting melalui berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada pemenuhan gizi anak. Salah satu program utama yang kini menjadi perhatian nasional adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup demi mendukung tumbuh kembang yang optimal. Program ini juga dipandang sebagai langkah penting dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

Implementasi program MBG tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan bimbingan teknis bagi para penjamah makanan yang terlibat dalam program MBG di berbagai daerah.

Sebanyak delapan Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG) secara serentak menggelar bimbingan teknis pada 7 hingga 8 Maret 2026. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai unsur pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti kepala dapur, mitra pengelola, pengawas gizi, hingga juru masak. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan para penjamah makanan sekaligus mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional. Makanan bergizi merupakan hak dasar setiap anak Indonesia sehingga kualitas penyajian makanan dalam program MBG harus menjadi prioritas. Peningkatan keterampilan para penjamah makanan sangat penting karena mereka memiliki peran langsung dalam memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan kebersihan. Pelatihan ini juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang menjamin dapur produksi makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang ditetapkan.

Perkembangan program MBG sendiri menunjukkan capaian yang signifikan. Data Badan Gizi Nasional mencatat bahwa saat ini telah terdapat lebih dari 25 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar unit pelayanan tersebut diinisiasi oleh mitra atau yayasan masyarakat yang turut berpartisipasi dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Dalam pelaksanaannya, BGN juga melakukan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG. Hingga awal Maret 2026, tercatat lebih dari 25 ribu SPPG telah diperiksa dan diinspeksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, beberapa unit diketahui belum memenuhi standar sehingga diberikan peringatan bahkan penghentian operasional sementara. Langkah pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG berjalan dengan kualitas yang baik. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari kondisi dapur, sirkulasi udara, suhu ruangan, hingga sistem pengelolaan limbah.

Selain peningkatan kualitas layanan makanan, pemerintah juga mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Pencegahan ini menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan dengan masa depan generasi bangsa. Pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045 sehingga generasi muda harus dipersiapkan sejak sekarang. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas. Meskipun program ini masih terus disempurnakan, dukungan masyarakat sangat diperlukan agar implementasinya berjalan optimal. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai stunting juga sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan pada anak.

Dalam kegiatan bedah buku bertema Stunting dan Perkembangan Anak yang diselenggarakan di wilayah Gunungkidul, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi serta cara mencegah stunting dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi seperti bedah buku tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Persoalan stunting dinilai masih menjadi salah satu fokus pemerintah daerah sehingga diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan gizi yang cukup bagi anak-anak.

Sementara itu, upaya penanganan gizi buruk juga terus dilakukan di wilayah timur Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong peningkatan pelayanan gizi kepada masyarakat, khususnya bagi balita yang mengalami kekurangan gizi. Asisten I Sekretariat Daerah Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa persoalan gizi buruk memiliki keterkaitan erat dengan stunting yang hingga kini masih menjadi isu nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan tersebut.

Masyarakat sebenarnya memiliki banyak sumber pangan lokal seperti ikan, sayur, sagu, dan buah-buahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas gizi keluarga. Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan pendampingan kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan diharapkan dapat terus memberikan penyuluhan mengenai pola makan sehat serta pentingnya pemenuhan gizi bagi balita. Edukasi yang berkelanjutan dinilai dapat membantu masyarakat memahami pentingnya gizi seimbang dalam mendukung tumbuh kembang anak. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas generasi masa depan. Program MBG, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta edukasi masyarakat menjadi strategi terpadu untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.

)* Penulis merupakan seorang Analis Kebijakan