Oleh: Dimas Aditya Putra

Keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum Board of Peace (BoP) menghadirkan perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendesak pemerintah agar segera keluar dari forum tersebut. Namun pendekatan diplomasi yang dijalankan dari dalam forum justru menunjukkan potensi yang jauh lebih efektif dibandingkan sikap menarik diri secara tergesa-gesa.

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP membuka akses langsung terhadap proses perundingan yang membahas masa depan Gaza dan Palestina. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia tidak sekadar menyampaikan sikap moral, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah perdamaian.

Dalam dinamika diplomasi internasional, kehadiran di meja perundingan sering kali menjadi faktor pembeda antara negara yang mampu memengaruhi kebijakan global dan negara yang hanya menjadi pengamat dari luar.

Strategi diplomasi dari dalam forum tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan sekaligus memperkuat posisi diplomatik di tingkat global. Dengan berada di dalam forum, Indonesia memiliki peluang membangun koalisi bersama negara-negara lain yang memiliki kepedulian serupa terhadap kemerdekaan Palestina.

Ketua MUI Bidang Ukhuwah KH Zaitun Rasmin memandang desakan agar Indonesia keluar dari BoP perlu disikapi secara objektif dan tidak reaktif. Ia menilai konflik serta serangan militer di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung jauh sebelum forum tersebut terbentuk. Oleh karena itu, mengaitkan seluruh dinamika konflik dengan keberadaan BoP dinilai kurang tepat.

Zaitun Rasmin juga mempertanyakan langkah konkret yang dapat dilakukan jika Indonesia justru memilih keluar dari forum tersebut. Menurutnya, peluang untuk memperjuangkan nasib masyarakat Gaza masih terbuka selama Indonesia memiliki ruang berpartisipasi dalam forum internasional yang membahas konflik tersebut. Keberadaan BoP bahkan dianggap sebagai salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara, khususnya negara mayoritas Muslim, mendorong agenda perdamaian secara langsung.

Pandangan tersebut menekankan bahwa diplomasi tidak selalu memberikan hasil instan. Upaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun dan memerlukan kesabaran serta konsistensi. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BoP dapat dipandang sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik yang harus dijalankan secara maksimal.

Zaitun Rasmin juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen tersebut bahkan telah menjadi bagian dari amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia. Oleh sebab itu, upaya memperjuangkan Palestina tidak boleh berhenti hanya karena adanya perbedaan pandangan mengenai strategi diplomasi.

Pendekatan yang lebih bijak menurutnya adalah menjaga komunikasi yang sehat antara pemerintah dan para tokoh masyarakat. Para ulama dan pemuka agama memiliki peran penting dalam memberikan masukan yang konstruktif, sementara pemerintah menjalankan tugas diplomasi sesuai dengan mandat yang dimilikinya.

Pemerintah sendiri menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai kritik terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap pandangan publik. Pemerintah mendengarkan berbagai masukan sembari terus mencermati perkembangan situasi geopolitik.

Nusron menilai diplomasi melalui BoP tetap menjadi salah satu jalan yang patut dicoba untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza. Pemerintah melihat forum tersebut sebagai ruang perundingan yang saat ini tersedia untuk membahas penyelesaian konflik Palestina secara lebih terarah. Tanpa forum tersebut, proses negosiasi perdamaian berisiko kehilangan wadah yang jelas.

Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin mengambil keputusan secara gegabah terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Pemerintah menilai langkah diplomatik yang telah diambil perlu terlebih dahulu dijalankan dan dievaluasi secara objektif sebelum muncul keputusan untuk menarik diri.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi internasional tidak selalu bersifat hitam putih. Dalam banyak kasus, negara perlu tetap berada di dalam sebuah forum untuk memantau dinamika yang terjadi sekaligus memperjuangkan kepentingannya secara langsung.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan dengan lebih efektif.

Muhaimin menilai berbagai upaya diplomasi global yang dijalankan pemerintah selama ini berfokus pada pencarian akses yang lebih luas untuk distribusi bantuan kemanusiaan. Hambatan dalam penyaluran bantuan selama konflik berlangsung membuat diplomasi menjadi instrumen penting untuk membuka jalur bantuan yang lebih aman dan terkoordinasi.

Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum internasional seperti BoP memungkinkan koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai negara dalam membantu masyarakat Palestina. Langkah tersebut juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif memperjuangkan isu kemanusiaan di panggung global.

Diplomasi dari dalam forum internasional pada akhirnya memberi peluang lebih besar untuk memengaruhi arah kebijakan dibandingkan sikap menarik diri secara prematur. Dengan tetap berada di dalam Board of Peace, Indonesia memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa suara solidaritas terhadap Palestina tetap terdengar kuat dalam proses perundingan global.

Karena itu, keputusan untuk tidak tergesa-gesa keluar dari BoP dapat dipahami sebagai strategi diplomatik yang rasional. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga pengaruh Indonesia di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang yang lebih nyata bagi upaya perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. (*)

*) Pakar Hubungan Internasional

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos, Swiss.

Langkah strategis tersebut menandai era baru peran aktif Indonesia dalam mewujudkan stabilitas global, terutama dalam mengupayakan kemerdekaan Palestina melalui jalur formal internasional.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil komunikasi mendalam dengan para pemimpin dunia.

Beliau menyebut Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within untuk memperjuangkan keadilan dari dalam sistem.

“Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BoP itu tidak serta-merta, tetapi sudah melalui proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung,” ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Kamis (05/03/2026).

Muhadjir menambahkan bahwa komitmen terhadap solusi dua negara tetap menjadi kompas utama.

“Tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita,” imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, menekankan bahwa pemerintah mengedepankan dialog daripada konfrontasi fisik.

Sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana, ia meyakini efektivitas diplomasi dalam meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron dengan optimis.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, melihat keanggotaan Indonesia di BoP sebagai instrumen vital untuk meredam eskalasi konflik di Timur Tengah.

Ia menilai posisi Indonesia sangat tawar dalam menekan kekuatan besar agar menghentikan kekerasan.

“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” jelas Yahya.

Partisipasi Indonesia dalam BoP mencakup kesiapan mengirimkan 8.000 pasukan perdamaian serta peran sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Mandat tersebut memperkuat fokus pada rekonstruksi Gaza dan penghentian kekerasan secara permanen.

Keterlibatan itu menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo mampu membawa suara kemanusiaan ke meja perundingan tertinggi dunia demi mewujudkan tatanan global yang lebih adil dan damai. (*)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah diplomasi berani dengan membawa Indonesia resmi bergabung ke dalam Board of Peace (BoP).

Keputusan strategis tersebut bertujuan untuk mengawal stabilitas serta rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, Palestina, langsung dari meja perundingan internasional.

Melalui keterlibatan aktif di lembaga rintisan Amerika Serikat itu, Indonesia berkomitmen memastikan hak kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama dunia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa keanggotaan tersebut merupakan manifestasi strategi diplomasi proaktif.

“Strategi yang beliau (Prabowo) pilih adalah yang disebut dengan strategy from within,” katanya.

“Jadi setelah selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam,” ujar Muhadjir usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa langkah itu tetap berpijak pada mandat konstitusi.

“Juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” tegasnya.

Visi serupa melandasi pandangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid.

Ia menyebut BoP sebagai satu-satunya forum konkret saat ini untuk mewujudkan perdamaian di tanah Palestina.

“Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP,” kata Nusron.

Ia menekankan agar publik memberi kesempatan pada upaya tersebut sebelum menghakimi hasilnya.

“Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu,” ucapnya.

“Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu,” tuturnya.

Melengkapi perspektif tersebut, pengamat hubungan internasional Subhan Yusuf menilai keterlibatan itu sebagai langkah taktis menghadapi kebuntuan diplomasi global.

“Yang utamanya adalah Indonesia hadir untuk berperan dalam ‘addressing the elephant in the room’, di tengah masalah yang nyata seperti pendekatan diplomatis terus terhambat,” jelas Subhan.

Ia menekankan bahwa keanggotaan tersebut bukanlah aliansi militer yang mengikat kedaulatan negara.

“BoP bukan aliansi militer seperti NATO. Jadi Indonesia sebagai anggota dari BoP tidak bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Amerika Serikat,” pungkasnya.

Melalui posisi itu, Indonesia kini memiliki ruang lebih luas untuk menyuarakan keadilan bagi Palestina secara langsung di jantung pengambilan keputusan. (*)

Oleh: Bara Winatha*)

Upaya pemerintah memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin menunjukkan arah yang konkret melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu perkembangan penting terlihat dari keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia dalam pengembangan kawasan hunian terjangkau di Cikarang, Jawa Barat. Langkah ini menandai perluasan peran lembaga investasi negara yang sebelumnya identik dengan proyek-proyek besar dan strategis nasional, kini mulai menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Keterlibatan Danantara mencerminkan perubahan orientasi investasi negara yang tidak hanya berfokus pada proyek mercusuar, tetapi juga pada penyediaan rumah layak bagi rakyat.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani mengatakan bahwa peninjauan lokasi hunian di Cikarang merupakan tahap awal untuk memastikan pembangunan kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kawasan yang dipilih memiliki keunggulan akses transportasi intermoda, sehingga dinilai strategis untuk mendukung kehidupan masyarakat yang bekerja di kawasan industri sekitar. Pengembangan kawasan tersebut akan dilanjutkan dengan pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan, mekanisme harga, hingga kriteria kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Proyek hunian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola ekosistem perumahan yang lebih luas. Melalui kerja sama antara pemerintah, Danantara, BUMN, serta sektor usaha swasta, pembangunan kawasan hunian dapat dirancang secara lebih matang dan berkelanjutan. Tujuan utama kolaborasi ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses perumahan.

Salah satu implementasi konkret dari kolaborasi tersebut terlihat pada proyek pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Proyek ini merupakan bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam proyek tersebut, Danantara mengambil peran sebagai penyedia pendanaan utama, sementara pelaksanaan konstruksi melibatkan kolaborasi antara BUMN karya dan kontraktor swasta.

Rosan menjelaskan bahwa pembangunan tahap awal mencakup area sekitar 12,8 hektare yang direncanakan menjadi 18 menara apartemen dengan ketinggian sekitar 32 lantai. Ia memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan tahap ini berada pada kisaran Rp14 triliun hingga Rp16 triliun. Peran Danantara tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa kolaborasi antara berbagai pihak berjalan efektif sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai target.

Dari sisi kebijakan pemerintah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pembangunan kawasan hunian di Cikarang merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah tengah mengkaji berbagai model pengembangan kawasan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses perumahan dengan harga yang terjangkau.

Menurut Maruarar, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara dan sektor swasta, menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program tersebut. Pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, melainkan memerlukan dukungan investasi dan kolaborasi lintas sektor. Maruarar juga menilai bahwa lokasi pembangunan yang terhubung dengan akses transportasi publik akan memberikan nilai tambah bagi penghuni.

Kontribusi sektor swasta juga memainkan peran penting dalam proyek ini. Pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady mengatakan bahwa hibah lahan seluas 30 hektare yang diberikan kepada pemerintah merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang perumahan. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut didorong oleh keinginan untuk berkontribusi dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lahan hibah tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan kawasan hunian yang dirancang untuk menampung puluhan ribu unit rumah susun subsidi. Dalam rencana jangka panjang, proyek ini diproyeksikan berkembang hingga mencapai puluhan menara apartemen dengan total unit yang dapat menampung ratusan ribu penghuni. Dengan harga jual yang diperkirakan mulai dari sekitar Rp350 juta per unit, pemerintah berharap masyarakat berpenghasilan rendah memiliki peluang lebih besar untuk memiliki hunian sendiri.

Keberadaan proyek hunian berskala besar di kawasan industri seperti Cikarang juga memiliki dampak strategis terhadap pembangunan wilayah. Dengan tersedianya hunian yang dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, masyarakat dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, pembangunan kawasan hunian baru berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan tersebut.

Meluasnya peran Danantara dalam proyek perumahan rakyat menunjukkan bahwa lembaga investasi negara dapat berfungsi tidak hanya sebagai pengelola aset strategis, tetapi juga sebagai katalis pembangunan sosial. Dengan memanfaatkan kapasitas pembiayaan yang besar, Danantara dapat membantu mempercepat realisasi proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Meluasnya Peran Danantara hingga memberikan akses perumahan rakyat yang terjangkau ini menggambarkan transformasi penting dalam arah kebijakan pembangunan. Investasi negara tidak lagi hanya terfokus pada proyek-proyek simbolik berskala besar, tetapi juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di Indonesia.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Destri Amanda )*

Masuknya Danantara ke sektor hunian dalam program pembangunan 3 juta rumah menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia. Program ini tidak hanya dipandang sebagai agenda pembangunan fisik semata, tetapi juga sebagai upaya besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Keterlibatan Danantara diharapkan mampu memperkuat kapasitas pendanaan dan mempercepat realisasi proyek-proyek perumahan yang selama ini menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pembiayaan jangka panjang dan pengembangan kawasan hunian yang berkelanjutan.

Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan Danantara mendapatkan hibah lahan seluas 30 hektare (ha) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data pemerintah pula terdapat sekitar 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Sektor perumahan dinilai memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga. Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 ha lahan untuk ratusan ribu unit rumah.

Diketahui, selama beberapa tahun terakhir, kebutuhan rumah di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang semakin pesat. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah. Program pembangunan 3 juta rumah hadir sebagai solusi untuk mengurangi backlog perumahan tersebut. Dengan masuknya Danantara sebagai salah satu penggerak investasi, diharapkan proyek perumahan dapat berjalan lebih cepat, terstruktur, dan memiliki dukungan pembiayaan yang kuat serta berkelanjutan.

Keterlibatan lembaga investasi seperti Danantara memberikan sinyal positif bagi ekosistem pembangunan perumahan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sektor hunian memiliki prospek ekonomi yang besar sekaligus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Investasi di sektor perumahan tidak hanya menghasilkan pembangunan rumah semata, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor lain seperti industri bahan bangunan, konstruksi, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya. Dengan demikian, efek pengganda ekonomi dari pembangunan perumahan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, masuknya Danantara ke sektor hunian juga dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola proyek perumahan. Pengelolaan investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel akan menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan rumah berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendekatan ini sangat penting agar pembangunan hunian tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan, kelayakan lingkungan, serta akses terhadap fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Program 3 juta rumah juga memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Selama ini pembangunan perumahan cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan besar, sementara kebutuhan rumah layak di daerah masih cukup tinggi. Dengan dukungan investasi yang lebih kuat, pembangunan hunian dapat diperluas ke berbagai wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kehadiran proyek perumahan baru di daerah juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Keterlibatan Danantara dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dalam membangun ekosistem perumahan nasional. Pembangunan rumah dalam jumlah besar tentu membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam penyediaan regulasi dan dukungan kebijakan, sementara sektor swasta dan investor berkontribusi dalam pembiayaan serta pengembangan proyek. Kolaborasi yang terjalin secara baik akan membuat proses pembangunan lebih efisien dan berkelanjutan.

Tidak kalah penting, pembangunan hunian dalam program ini juga diharapkan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Konsep hunian masa depan tidak lagi sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Penerapan teknologi konstruksi yang efisien, penggunaan material yang berkualitas, serta pengelolaan kawasan yang terintegrasi menjadi hal penting dalam memastikan kawasan hunian dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan dukungan investasi yang memadai, inovasi dalam pembangunan perumahan dapat semakin berkembang.

Pada akhirnya, masuknya Danantara ke sektor hunian dalam program pembangunan 3 juta rumah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hunian yang layak merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas hidup dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, mereka dapat lebih fokus dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, investor, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta- Percepatan program 3 juta rumah kian terlihat setelah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersedia menyiapkan pembiayaan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan investasi ini memperkuat komitmen pemerintahan Prabowo Subianto memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat.

Untuk diketahui, hunian vertical (rumah susun) rencananya dibangun di Kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, seluas 30 hektare. Lahan tersebut merupakan hibah dari Lippo Group kepada pemerintah untuk digunakan membangun hunian murah bagi masyarakat.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya akan mendukung pembiayaan pembangunan gedung-gedung hunian dan juga melibatkan BUMN karya dalam pengerjaannya. “Pertama dari pembiayaannya kita akan dukung secara full dan juga kita punya kami punya BUMN-BUMN karya yang kita bisa bergerak bekerja sama juga di dalam proyek ini,” ujar Rosan.

Rosan menuturkan, sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, dipastikan bahwa pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang.

Rosan menjelaskan, Danantara akan membangun hunian pada sebagian lahan hibah, yakni sekitar 12,8 hektare. Di lahan itu, nantinya akan dibangun 18 tower dan setiap tower rumah susun terdiri dari 32 lantai.

Rosan memperkirakan, investasi yang perlu dikucurkan oleh Danantara sebesar Rp 14-16 Triliun. “Perhitungannya kalau ini jadi dengan 32 lantai more less ya kurang lebih range-nya antara Rp 14-16 triliun,” ungkap Rosan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam program pembangunan rumah rakyat. Dukungan Danantara juga dinilai penting dalam memperkuat skema pembiayaan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir pembangunan rumah susun subsidi tercatat sekitar 140 ribu unit. Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan melalui skema baru yang melibatkan berbagai sumber pembiayaan. Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, badan usaha milik negara, serta sektor swasta.

Dia optimis pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. “Ini kerja tim. Tanpa dukungan semua pihak, program ini tidak akan berjalan,” pungkas Ara.

Jakarta — Pemerintah melalui Danantara terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

Kebutuhan rumah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, sementara ketersediaan hunian yang terjangkau belum sepenuhnya mampu memenuhi permintaan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui pengelolaan investasi strategis, Danantara diarahkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan perumahan rakyat sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Dalam langkah awal pengembangan program tersebut, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa peninjauan lokasi pembangunan menjadi bagian dari proses memastikan kesiapan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Peninjauan dilakukan untuk melihat potensi pengembangan kawasan serta kesiapan infrastruktur yang mendukung pembangunan perumahan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan.

Keterlibatan Danantara di sektor perumahan dipandang sebagai langkah penting untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan rumah rakyat. Dengan kapasitas pengelolaan investasi yang besar, lembaga ini diharapkan mampu mendorong pembangunan perumahan dalam skala besar sehingga biaya pembangunan dapat ditekan dan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Program pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga dilakukan melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pengembang perumahan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan efektif. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan kawasan hunian yang tidak hanya menyediakan rumah, tetapi juga dilengkapi fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta ruang publik yang memadai.

Dukungan terhadap pengembangan hunian rakyat juga datang dari kementerian yang menangani sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sekaligus menekan backlog perumahan yang terus meningkat.

“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.” tegas Sirait.

Dalam jangka panjang, penguatan investasi di sektor perumahan melalui Danantara diharapkan dapat menciptakan model pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Oleh: Alexander Royce*)

Menjelang momentum lebaran 2026, stabilitas harga bahan pokok selalu menjadi isu krusial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Momentum peningkatan konsumsi rumah tangang kerap memicu tekanan permintaan, yang jika tidak dikelola secara tepat berpotensi mendorong inflasi pangan dan melemahkan daya beli. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pemerintah yang mengedepankan kolaborasi lintas sektoral terbukti semakin matang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, pelaku usaha, serta lembaga perwakilan rakyat membentuk satu orkestrasi kebijakan yang terarah, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas, gangguan rantai pasok internasional, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan, Indonesia justru menunjukkan ketangguhan melalui penguatan sistem pangan nasional. Kebijakan stabilisasi harga tidak lagi bersifat reaktif, tetapi berbasis perencanaan dan data, mulai dari penguatan cadangan pangan pemerintah, optimalisasi distribusi, hingga intervensi langsung melalui berbagai program pengendalian harga. Ramadan tahun ini kembali menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas strategi tersebut.

Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis negara untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan konsumen. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan negara di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui operasi pasar yang terintegrasi dengan data stok dan distribusi nasional, pemerintah memastikan pasokan tetap tersedia dengan harga terjangkau, tanpa merugikan petani dan pelaku usaha. Kebijakan ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga tidak harus mengorbankan keberlanjutan produksi, tetapi justru memperkuat ekosistem pangan nasional secara menyeluruh.

Lebih dari itu, gerakan ini memperlihatkan model tata kelola pangan modern, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan katalisator. Dengan melibatkan BUMN pangan, koperasi, UMKM, dan sektor swasta, pemerintah membangun jaringan distribusi yang lebih efisien dan inklusif. Ini selaras dengan agenda besar pemerintahan saat ini yang menempatkan ketahanan pangan sebagai pilar utama ketahanan nasional, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju kemandirian ekonomi dan kedaulatan pangan.

Di tingkat daerah, semangat kolaborasi tersebut menemukan bentuk konkret dalam berbagai inisiatif lokal. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, melihat bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan stabilisasi harga. Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor strategis yang memahami karakteristik pasar lokal. Dengan memanfaatkan jaringan distribusi daerah, pemerintah mampu memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama mahalnya harga bahan pokok.

Pendekatan ini mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pangan daerah, di mana kebijakan pusat tidak diterapkan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokal. Kolaborasi ini memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka. Ramadan pun tidak lagi identik dengan lonjakan harga yang mencekik, melainkan menjadi momentum di mana negara hadir memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi secara adil dan merata.

Sementara itu, di Kalimantan Selatan, langkah konkret terlihat melalui kebijakan subsidi langsung kepada masyarakat. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan bahwa intervensi fiskal daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Program subsidi belanja sembako bukan hanya soal bantuan ekonomi, tetapi juga strategi pengendalian inflasi yang terukur. Dengan meringankan beban masyarakat, pemerintah daerah secara simultan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, dua faktor yang sangat krusial selama Ramadan dan menjelang hari besar keagamaan.

Langkah ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah tidak menunggu instruksi pusat semata, tetapi proaktif merancang kebijakan yang sejalan dengan agenda nasional. Inilah wajah pemerintahan modern yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil nyata.

Berbagai informasi terkini juga menunjukkan bahwa stabilisasi harga pangan menjadi agenda prioritas nasional. Penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), koordinasi antar-kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan stok dan distribusi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah. Data real-time, sistem peringatan dini inflasi, dan integrasi logistik nasional memperlihatkan bahwa kebijakan pangan Indonesia semakin berbasis sains dan teknologi, bukan sekadar intuisi kebijakan.

Dalam konteks Ramadan, semua kebijakan ini bermuara pada satu tujuan utama: menjaga daya beli rakyat dan stabilitas ekonomi nasional. Stabilitas harga bahan pokok bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika masyarakat merasa terlindungi, stabilitas sosial terjaga, dan pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih kokoh.

Kolaborasi lintas sektoral yang terbangun hari ini mencerminkan kematangan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, eksekutif-legislatif, serta negara-swasta-masyarakat membentuk ekosistem kebijakan yang saling menguatkan. Ramadan pun tidak lagi menjadi periode rawan gejolak harga, tetapi justru menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Arga Pradipta

Pemerintah menunjukkan kesiapan nyata dalam menjaga ketahanan pangan jelang Lebaran 2026 dengan memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan masyarakat. Sejak awal bulan suci berlangsung, berbagai kebijakan terukur dijalankan secara simultan untuk meredam gejolak harga sekaligus melindungi daya beli rumah tangga.

Lonjakan konsumsi pangan selama Ramadhan merupakan pola tahunan yang tidak terelakkan. Aktivitas belanja meningkat seiring kebutuhan sahur, berbuka, hingga persiapan ibadah. Kondisi tersebut kerap memicu tekanan pada harga bahan pokok. Namun pada Ramadhan 2026, pemerintah mampu merespons situasi tersebut dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis data neraca pangan nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kondisi pangan nasional berada dalam posisi aman dan surplus hingga April 2026.

Pemerintah mencatat sembilan komoditas strategis telah mencapai swasembada, meliputi beras, gula konsumsi, jagung, cabai besar, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Surplus tersebut menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas pasokan selama Ramadhan.

Stok beras nasional tercatat mencapai 3,4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah dan jauh di atas kondisi normal. Pemerintah juga menyiapkan cadangan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram. Ketersediaan minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi juga berada dalam kondisi terkendali dengan harga acuan yang telah ditetapkan.

Untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen, pemerintah menggencarkan intervensi pasar melalui Program Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah. Program tersebut telah dilaksanakan secara serentak di 1.218 titik pada 497 kabupaten dan kota, dengan realisasi mencapai 69 persen hingga pertengahan Februari 2026. Melalui program tersebut, pemerintah melepas lebih dari 16 ribu kilogram bahan pokok ke pasar dengan harga di bawah rata-rata pasar.

Andi Amran Sulaiman secara tegas meminta seluruh pelaku usaha pangan mematuhi Harga Eceran Tertinggi dan Harga Acuan Penjualan. Produksi yang tinggi dan stok yang melimpah tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan berlebih. Pemerintah menilai stabilitas harga bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga membutuhkan kepatuhan pelaku usaha dalam rantai pasok.

Pengawasan distribusi diperkuat melalui kolaborasi Badan Pangan Nasional dan Satgas Pangan Polri dengan fokus pada distributor besar dan jalur hulu untuk mencegah penimbunan serta manipulasi harga.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan perlunya pemantauan harga yang intensif di daerah serta pelaporan cepat jika terjadi anomali, agar pemerintah pusat dapat segera menyalurkan pasokan dan mencegah gejolak harga.

Selain intervensi pasar, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi kelompok rentan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadhan. Langkah ini dirancang sebagai bantalan sosial agar kenaikan permintaan musiman tidak langsung berdampak pada tekanan konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terarah dan berbasis data, sehingga mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara tepat waktu. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN pangan menjadi kunci agar kebijakan stabilisasi berjalan efektif dan saling melengkapi, mulai dari penguatan pasokan, distribusi, hingga perlindungan daya beli.

Dengan koordinasi tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga dan ketersediaan pangan dapat terjaga hingga akhir periode Hari Besar Keagamaan Nasional, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalani ibadah Ramadhan.

Dari daerah, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menilai program pasar murah memberikan dampak positif, khususnya di wilayah kabupaten seperti Sarolangun dan Merangin.

Tren harga di wilayah tersebut menunjukkan perbaikan yang lebih konsisten dibandingkan kawasan perkotaan, menandakan bahwa intervensi distribusi berjalan lebih efektif ketika akses rantai pasok lebih dekat dengan sentra produksi.

Evaluasi lapangan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan berbasis wilayah mampu menekan disparitas harga antardaerah serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat pedesaan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung instansi terkait di pasar agar pengawasan berjalan berkelanjutan, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga responsif terhadap dinamika harga harian.

Menurutnya, konsistensi pengawasan menjadi kunci agar program pasar murah benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, bukan sekadar kegiatan seremonial, sekaligus memastikan manfaat kebijakan dirasakan merata oleh masyarakat di daerah.

Langkah tanggap pemerintah selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan kebijakan pangan nasional yang semakin berbasis perencanaan dan pengendalian risiko. Surplus produksi yang terjaga, intervensi pasar yang dilakukan secara masif dan terukur, pengawasan distribusi dari hulu ke hilir, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat pengawasan membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan berlapis.

Pendekatan tersebut tidak hanya meredam gejolak harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kapasitas negara dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya tersebut patut diapresiasi sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, sekaligus memastikan umat dapat menjalani ibadah Ramadhan dengan khusyuk, tenang, dan tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap ketersediaan maupun keterjangkauan harga pangan. (*)

*) Analis Kebijakan Strategis Nasional

JAKARTA — Pemerintah bergerak aktif memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan kebutuhan pokok (sembako) menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H. Berbagai langkah konkret diambil, mulai dari pemantauan lapangan, operasi pasar, hingga koordinasi lintas kementerian dan daerah, demi menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan hingga puncak Lebaran.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Istana Kepresidenan untuk membahas kesiapan pangan nasional. Usai pertemuan tersebut, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat.

“Saya diperintah untuk keliling memastikan pangan berjalan dengan baik. Dan tentu sembako, puasa dan Lebaran ini harus tersedia, terjangkau, dan harga tidak boleh naik,” tegasnya.

Menko Pangan juga mengungkapkan langkah konkret yang telah dijalankan di lapangan.

“Saya mengurusi pangan, bagaimana Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan sudah meminta jajarannya untuk berkeliling ke daerah-daerah, menemui bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga diberi ruang memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga untuk subsidi transportasi distribusi maupun subsidi harga langsung.

Di tingkat kementerian teknis, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemantauan berjalan intensif di berbagai wilayah.

“Kemendag terus memantau di lapangan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan bapok tetap tersedia dan harga terkendali. Kami ingin masyarakat dapat menjalani Ramadan dan Lebaran dengan tenang karena kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang wajar,” ujarnya.

Kemendag juga memaksimalkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang memantau harga harian secara langsung di 550 pasar pada 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Di daerah, respons serupa ditunjukkan dengan masif. Pemerintah Kota Semarang menargetkan 240 operasi pasar hingga akhir Ramadan melalui Gerakan Pangan Murah Serentak, dengan menyalurkan beras, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam ras kepada warga dengan harga terjangkau.

Di Sidoarjo, Bupati Subandi turun langsung sidak ke ritel modern bersama Forkopimda.

“Secara umum, ketersediaan bahan pangan di Sidoarjo dalam kondisi aman dan mencukupi. Harga sembako juga terpantau stabil tanpa ada kenaikan signifikan,” ujarnya.

Kemendag juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, karena ketersediaan stok secara nasional dalam kondisi aman. Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis Lebaran 1447 H dapat dirayakan masyarakat dengan tenang dan penuh kebahagiaan.