Oleh : Abdul Razak )*

Memanasnya konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia kembali menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah telah memicu kekhawatiran akan terganggunya jalur perdagangan minyak dunia, terutama di wilayah strategis seperti Selat Hormuz. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi harga energi global sekaligus menimbulkan spekulasi mengenai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun di tengah ketidakpastian global tersebut, pasokan BBM nasional dipastikan tetap berada dalam kondisi aman. Pemerintah bersama badan usaha energi telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif guna menjaga ketahanan energi nasional, terutama menjelang periode Ramadan dan Idulfitri yang identik dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Jaminan mengenai ketersediaan energi disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa cadangan BBM nasional masih berada pada tingkat yang cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun situasi geopolitik global sedang mengalami dinamika yang cukup tinggi, stok BBM nasional masih aman. Meskipun demikian, potensi koreksi harga minyak dunia tetap diwaspadai. Ketegangan geopolitik yang terus meningkat di Timur Tengah dinilai dapat memberikan tekanan terhadap harga energi global, terutama apabila jalur distribusi minyak dunia mengalami gangguan.

Salah satu titik krusial dalam perdagangan energi global adalah Selat Hormuz. Jalur pelayaran sempit tersebut menjadi salah satu rute paling strategis bagi distribusi minyak dunia. Data U.S. Energy Information Administration (EIA) menunjukkan bahwa sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz pada 2024. Volume tersebut setara dengan sekitar seperlima konsumsi minyak global, dengan nilai transaksi mencapai sekitar 500 miliar dolar AS.

Sejumlah negara produsen minyak utama di Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, mengandalkan jalur tersebut untuk menyalurkan ekspor energi ke berbagai kawasan dunia, termasuk Asia, Amerika Utara, dan Eropa. Ketegangan militer di kawasan tersebut pun sempat memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terganggunya distribusi minyak global. Beberapa perusahaan pelayaran internasional bahkan dilaporkan mulai menyesuaikan jalur pengiriman mereka. Perusahaan pelayaran kontainer Maersk misalnya, memilih menangguhkan sementara pelayaran melalui Selat Hormuz hingga situasi dinilai lebih kondusif. Sebagian operator logistik lainnya juga mengambil langkah alternatif dengan memutar jalur pelayaran melalui ujung selatan Afrika, meskipun konsekuensinya adalah meningkatnya biaya pengiriman.

Meski demikian, sejumlah analis energi menilai kemungkinan penutupan total Selat Hormuz masih relatif kecil. Langkah tersebut akan sulit dilakukan karena adanya kekuatan militer yang mampu menjaga stabilitas jalur pelayaran internasional. Kendati demikian, risiko gangguan sporadis terhadap kapal tanker tetap diakui dapat terjadi dan berpotensi memengaruhi rantai pasokan minyak global. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia tetap memperkuat sistem distribusi energi domestik. Berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, khususnya menjelang arus mudik Lebaran.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) misalnya, telah menyiapkan jaringan infrastruktur energi yang cukup luas untuk melayani masyarakat selama periode Ramadan hingga Idulfitri. Sebanyak 1.482 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), 900 unit Pertashop, serta 1.216 agen LPG telah disiagakan guna memastikan distribusi energi berjalan lancar. Selain itu, sebanyak 644 SPBU juga dioperasikan selama 24 jam penuh, didukung oleh 921 agen LPG Siaga yang disiapkan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah dengan mobilitas tinggi.

Untuk memperkuat layanan distribusi, sejumlah fasilitas tambahan juga disiapkan. Di antaranya adalah 10 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga yang ditempatkan di lokasi strategis. Layanan distribusi bergerak juga dihadirkan melalui 36 unit Motorist atau Pertamina Delivery Service (PDS) yang dapat menjangkau kawasan permukiman maupun jalur wisata yang ramai dilalui masyarakat. Distribusi energi di jalur padat kendaraan juga diperkuat melalui penyediaan 17 unit mobil tangki yang disiagakan sebagai kantong suplai tambahan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pasokan BBM tetap tersedia di titik-titik dengan potensi lonjakan konsumsi yang tinggi.

Selain aspek distribusi energi, kenyamanan pemudik juga turut diperhatikan. Fasilitas Serambi MyPertamina disediakan di sejumlah rest area dan pusat keramaian untuk memberikan ruang istirahat bagi para pemudik. Fasilitas tersebut dilengkapi dengan berbagai layanan pendukung seperti ruang ibu dan anak, mini klinik, area bermain anak, hingga layanan potong rambut. Langkah-langkah yang telah dipersiapkan oleh Pertamina Patra Niaga merupakan bentuk antisipasi yang penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Distribusi energi yang stabil menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta stabilitas perekonomian selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Fenomena panic buying dinilai justru dapat menimbulkan kelangkaan semu di lapangan akibat distribusi yang menjadi tidak merata. Konsumen tidak perlu panik menghadapi dinamika geopolitik global. Menurutnya, pembelian BBM sebaiknya dilakukan secara bijak sesuai kebutuhan agar distribusi energi tetap stabil. Konsumen sebaiknya tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan karena hal tersebut justru dapat mengganggu distribusi energi.

Pembelian BBM secara berlebihan berpotensi menimbulkan gangguan distribusi di lapangan. Padahal, apabila konsumsi dilakukan secara normal, pasokan energi nasional dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai langkah pengamanan stok dan penguatan distribusi yang telah dilakukan, stabilitas pasokan BBM nasional diyakini dapat tetap terjaga. Di tengah ketegangan geopolitik global yang terus berkembang, ketahanan energi Indonesia diharapkan tetap kokoh sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional dapat berjalan dengan lancar.

)* Penulis merupakan pengamat energi

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan menyiapkan langkah strategis untuk memastikan cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga tiga bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga energi dunia.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ketahanan energi nasional bergantung pada kondisi jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong peningkatan kapasitas cadangan strategis nasional agar Indonesia memiliki bantalan energi yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi global.

“Saya sudah meminta agar cadangan BBM nasional kita diperkuat. Targetnya ke depan Indonesia harus memiliki cadangan yang cukup sampai tiga bulan sehingga negara kita lebih siap menghadapi berbagai situasi global,” ujar Presiden Prabowo.

Saat ini, pemerintah mencatat cadangan BBM nasional berada pada kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional selama sekitar 20 hingga 23 hari. Angka tersebut dinilai masih berada dalam batas aman operasional distribusi energi nasional. Namun demikian, pemerintah memandang perlu adanya peningkatan kapasitas cadangan agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa arahan Presiden tersebut langsung ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait dengan menyiapkan pembangunan infrastruktur penyimpanan energi baru di sejumlah wilayah strategis.

“Bapak Presiden menginginkan agar cadangan energi nasional kita jauh lebih kuat. Karena itu pemerintah akan membangun fasilitas storage tambahan sehingga cadangan BBM nasional bisa meningkat hingga mencapai tiga bulan,” kata Bahlil Lahadalia.

Sementara itu, pemerintah tengah memetakan sejumlah lokasi strategis untuk pembangunan tangki penyimpanan baru, termasuk di kawasan yang memiliki akses logistik energi yang baik.

Selain pembangunan fasilitas penyimpanan, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan badan usaha sektor energi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor minyak mentah guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan energi karena pemerintah terus memantau kondisi pasokan secara berkala.

“Yang paling penting masyarakat tidak perlu khawatir. Pemerintah memastikan pasokan BBM tetap aman dan distribusinya berjalan normal di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Bahlil.

Dengan langkah penguatan cadangan energi serta pembangunan infrastruktur penyimpanan yang lebih memadai, pemerintah optimistis ketahanan energi Indonesia akan semakin kokoh. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari..

.

.
.

.
.

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman dan terkendali meskipun situasi geopolitik global mengalami dinamika. Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru dapat memicu gangguan distribusi energi.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia, menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga puncak arus mudik Idulfitri 2026.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak lakukan panic buying, tidak melakukan penimbunan yang nantinya justru bisa menyebabkan kelangkaan,” ujarnya.

Menurut Dwi, distribusi BBM ke berbagai wilayah di Indonesia saat ini berjalan lancar. Pemerintah juga terus memantau kondisi pasar energi global agar stabilitas pasokan di dalam negeri tetap terjaga.

Ia menambahkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi meskipun harga minyak mentah dunia mengalami volatilitas. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Sudah disampaikan Menteri ESDM bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan di tengah dinamika harga minyak dunia saat ini,” tegasnya.

Dari sisi operasional, kesiapan pasokan juga diperkuat oleh Pertamina Patra Niaga sebagai ujung tombak distribusi energi nasional. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menjelaskan bahwa stok BBM nasional saat ini berada pada level yang aman.

“Stok sekitar 21 hari yang dikelola Pertamina Patra Niaga merupakan stok BBM yang secara normal selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional,” jelasnya.

Menanggapi perkembangan geopolitik global, termasuk dinamika konflik di kawasan Timur Tengah, Pertamina Patra Niaga juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna menjaga ketahanan energi nasional.

“Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan situasi global dan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, antara lain melalui diversifikasi sumber pasokan minyak mentah dan produk BBM, penguatan ketahanan logistik dan distribusi, optimalisasi operasi kilang dalam negeri, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Roberth.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah memastikan pasokan energi nasional tetap stabil. Koordinasi erat antara pemerintah dan pelaku industri energi menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan energi nasional, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan tenang meskipun situasi global tengah bergejolak.

Oleh : Muhammad Ridwan )*

Desakan agar Indonesia segera keluar dari Board of Peace (BoP) dalam upaya penyelesaian konflik Gaza perlu disikapi dengan kepala dingin dan analisis yang jernih. Dalam isu yang sangat kompleks seperti konflik Palestina–Israel, keputusan yang terburu-buru justru berpotensi mengurangi ruang diplomasi yang selama ini diperjuangkan Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik yang sensitif, kehadiran Indonesia dalam forum internasional seperti BoP seharusnya dilihat sebagai instrumen perjuangan, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip kemerdekaan Palestina.

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam membela perjuangan rakyat Palestina. Sejak era Presiden Soekarno, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi bagian dari identitas diplomasi Indonesia. Prinsip tersebut juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan komitmen bangsa untuk ikut serta menghapus penjajahan di dunia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah perlu dilihat dalam kerangka strategi jangka panjang, bukan sekadar respons emosional terhadap dinamika sesaat.

Perdebatan mengenai BoP muncul karena sebagian kalangan menilai forum tersebut tidak cukup tegas membela Palestina. Namun pandangan tersebut perlu ditinjau kembali secara objektif. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ulta Levenia, menegaskan bahwa penilaian terhadap BoP harus dilakukan dengan melihat secara menyeluruh isi rencana perdamaian yang dirumuskan.

Ulta menjelaskan bahwa sejumlah poin dalam rencana perdamaian Gaza justru menunjukkan upaya mendorong keadilan bagi Palestina. Salah satunya adalah rencana pembentukan pemerintahan transisi di Gaza yang dipimpin oleh komite Palestina. Skema ini menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut tidak dirancang berada di bawah kendali Israel, melainkan dikelola oleh otoritas Palestina sebagai representasi masyarakat Gaza.

Dalam dokumen tersebut juga terdapat penegasan bahwa Israel tidak diperkenankan menguasai ataupun menganeksasi Gaza. Ulta menilai poin ini menunjukkan adanya tekanan internasional agar Israel meninggalkan wilayah tersebut sehingga tidak ada upaya pendudukan permanen.

Selain itu, rencana tersebut memuat tahapan yang membuka peluang bagi Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Ulta menjelaskan bahwa mekanisme tersebut memberikan jalur politik bagi otoritas Palestina untuk menjalankan proses penentuan nasib sendiri sekaligus membangun negara secara mandiri. Dengan kata lain, kemerdekaan Palestina tetap menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai melalui proses diplomasi bertahap.

Rancangan perdamaian tersebut juga menyinggung upaya membangun dialog antara Israel dan Palestina dengan dukungan Amerika Serikat guna menciptakan lingkungan politik yang memungkinkan kedua pihak hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep two state solution yang selama ini didorong oleh banyak negara di dunia.

Selain aspek politik, rancangan itu juga memuat perlindungan terhadap warga sipil Gaza. Dalam salah satu poin disebutkan bahwa tidak ada warga yang dipaksa meninggalkan wilayahnya, sementara para pengungsi yang sebelumnya keluar dari Gaza akibat perang diberi kesempatan untuk kembali.

Jika dilihat secara menyeluruh, rencana tersebut memang belum sempurna. Namun menolaknya secara total tanpa memberi ruang bagi proses diplomasi berpotensi menutup peluang dialog yang justru dibutuhkan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.

Pandangan serupa juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah, KH Zaitun Rasmin. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak tergesa-gesa keluar dari BoP sebelum mempertimbangkan manfaat strategis yang mungkin dihasilkan. Menurutnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apa langkah konkret yang dapat dilakukan Indonesia jika memilih meninggalkan forum tersebut.

Zaitun menilai BoP saat ini merupakan salah satu wadah yang memungkinkan negara-negara Islam membicarakan masa depan perdamaian di Gaza. Meski peluang keberhasilannya belum dapat dipastikan, proses diplomasi tetap perlu dijalankan karena setiap upaya menuju perdamaian selalu memiliki kemungkinan untuk berhasil.

Ia juga menilai bahwa mengaitkan keberadaan BoP dengan dinamika konflik lain di kawasan Timur Tengah tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di kawasan tersebut sudah terjadi sebelum BoP dibentuk, sehingga forum tersebut tidak dapat dijadikan penyebab atas konflik yang lebih luas.

Yang tidak kalah penting, Zaitun mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sampai penjajahan benar-benar berakhir dan kekerasan terhadap rakyat Palestina dihentikan.

Dalam konteks ini, keberadaan Indonesia dalam BoP justru dapat menjadi sarana memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Dengan tetap berada di dalam forum tersebut, Indonesia memiliki kesempatan menyuarakan kepentingan Palestina secara langsung dalam proses perundingan.

Sebaliknya, keputusan untuk keluar secara tergesa-gesa berisiko membuat Indonesia kehilangan ruang pengaruh dalam perumusan solusi konflik. Diplomasi sering kali membutuhkan kesabaran, ketekunan, serta kemampuan membaca peluang di tengah situasi yang tidak ideal.

Karena itu, langkah yang lebih bijak bagi Indonesia saat ini adalah tetap berada dalam BoP sambil terus mengawal agar proses perdamaian benar-benar berpihak pada keadilan bagi rakyat Palestina. Sikap ini bukan berarti melemahkan dukungan terhadap Palestina, melainkan memperkuat strategi perjuangan melalui jalur diplomasi yang rasional dan terukur.

Pada akhirnya, perjuangan untuk Palestina bukan hanya soal retorika politik, tetapi juga strategi yang efektif. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar membuka jalan bagi kemerdekaan Palestina dan memberikan harapan nyata bagi masa depan rakyat Gaza.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh : Aditya Rahman )*

Dinamika politik internasional yang terus berkembang sering kali memunculkan perdebatan di ruang publik mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satu isu yang belakangan menjadi perhatian adalah desakan sejumlah pihak agar Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) setelah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah berbagai pandangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen kuat terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sejak awal, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace tidak dimaksudkan sebagai bentuk dukungan terhadap kepentingan geopolitik tertentu, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi stabilisasi dan rekonstruksi Palestina. Forum tersebut menjadi salah satu ruang diplomasi yang memungkinkan negara-negara sahabat Palestina untuk bekerja sama dalam mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia justru memperlihatkan konsistensi diplomasi kemanusiaan yang selama puluhan tahun menjadi ciri utama kebijakan luar negeri nasional.

Pemerintah memandang bahwa upaya mendukung Palestina tidak cukup dilakukan melalui pernyataan politik semata, melainkan juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai mekanisme internasional yang dapat mempercepat terwujudnya perdamaian. Oleh karena itu, keikutsertaan dalam Board of Peace menjadi bagian dari strategi diplomasi konstruktif yang bertujuan memastikan bahwa proses stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina tetap berjalan meskipun situasi geopolitik global sedang bergejolak.

Dalam berbagai kesempatan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia selalu didasarkan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional yang sejalan dengan komitmen terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa keputusan bergabung dalam Board of Peace bukanlah langkah yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan matang yang mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk kontribusi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pemerintah menilai bahwa forum internasional seperti Board of Peace dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat dukungan terhadap implementasi solusi dua negara atau two-state solution yang selama ini didorong oleh komunitas internasional. Pendekatan tersebut dinilai sebagai salah satu jalan paling realistis untuk mencapai penyelesaian konflik secara damai, sekaligus memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap terlindungi sesuai dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain itu, Indonesia juga aktif menjalin koordinasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang tergabung dalam Board of Peace. Komunikasi yang intensif dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam kerangka kolektif negara-negara sahabat Palestina. Melalui koordinasi tersebut, berbagai upaya diplomasi dapat diarahkan untuk mendorong de-eskalasi konflik, meningkatkan perlindungan terhadap warga sipil, serta mempercepat tercapainya solusi politik yang adil bagi Palestina.

Dalam penjelasannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang juga menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan bersama negara-negara anggota OKI bertujuan menjaga keselarasan langkah dalam menghadapi dinamika konflik di kawasan. Upaya ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil tetap mendukung tujuan utama, yakni mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang terdampak konflik.

Konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina juga tercermin dari berbagai langkah diplomasi yang dilakukan selama ini, baik melalui forum bilateral, regional, maupun multilateral. Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya penghentian kekerasan, perlindungan terhadap warga sipil, serta penghormatan terhadap hukum humaniter internasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai aktor yang aktif mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap keputusan dalam forum internasional tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip tersebut memberikan ruang bagi Indonesia untuk berperan secara independen tanpa terikat pada kepentingan kekuatan besar tertentu. Dengan demikian, langkah-langkah diplomasi yang diambil selalu diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dunia.

Dalam perkembangan terbaru, pembahasan terkait Board of Peace memang untuk sementara ditangguhkan atau berada dalam kondisi on hold. Namun demikian, penangguhan tersebut tidak berarti mengurangi komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina. Sebaliknya, langkah tersebut justru menunjukkan kehati-hatian diplomasi Indonesia dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap relevan dengan tujuan utama mendukung stabilitas dan rekonstruksi Palestina.

Di tengah meningkatnya ketegangan global, sikap konsisten Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi yang berlandaskan prinsip kemanusiaan dan perdamaian tetap relevan. Keterlibatan dalam berbagai forum internasional, termasuk Board of Peace, merupakan bentuk nyata dari komitmen tersebut. Alih-alih mundur dari peran strategisnya, Indonesia justru terus memperkuat kontribusi diplomasi untuk memastikan bahwa perjuangan rakyat Palestina mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari komunitas internasional.

Melalui pendekatan yang hati-hati namun tetap tegas, pemerintah memperlihatkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau dinamika sesaat. Sebaliknya, setiap langkah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang serta komitmen terhadap nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Dalam konteks ini, sikap Indonesia dalam isu Board of Peace mencerminkan konsistensi diplomasi yang berpijak pada prinsip serta kepedulian terhadap nasib rakyat Palestina.

)* Penulis merupakan pengamat isu strategis

Jakarta – Pemerintah Indonesia memperkuat langkah diplomasi internasional dengan bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Keikutsertaan ini dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi global Indonesia untuk memperluas dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina sekaligus memastikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza dapat tersalurkan lebih efektif.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa langkah tersebut bertujuan membuka jalur diplomasi baru agar bantuan kemanusiaan dari Indonesia dapat menjangkau masyarakat Gaza tanpa banyak hambatan. “BoP ataupun langkah-langkah diplomasi global yang dilakukan Presiden adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan peran kita. Kalau bantuan kepada Gaza itu banyak terpotong atau terhambat, harus cari pintu-pintu agar bantuan itu bisa tepat sasaran dan masuk,” ujar Muhaimin di Jakarta.

Menurutnya, berbagai upaya diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah selama ini juga diarahkan untuk memastikan distribusi bantuan kemanusiaan berjalan lebih efektif. Muhaimin menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti BoP akan membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam membantu rakyat Palestina.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga aktif melakukan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral maupun multilateral dengan para pemimpin dunia. Upaya tersebut, kata dia, menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses seluas-luasnya bagi bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Muhaimin juga mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat hambatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Bahkan, ia menyebut tidak semua bantuan yang dikirim dapat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ada indikasi bantuan yang kita bawa itu tidak sampai 30 persen yang sampai, yang lain terhambat,” katanya.

Selain berkaitan dengan solidaritas kemanusiaan, langkah diplomasi tersebut juga mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. “Nomor satu adalah kepentingan nasional, sehingga industri kita tetap jalan dan ekspor kita tetap terjaga,” ujar Muhaimin.

Sementara itu, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai langkah Presiden melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam membahas keanggotaan Indonesia di BoP merupakan pendekatan yang positif dalam proses demokrasi.

Ia menilai dukungan para tokoh masyarakat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjalankan peran diplomasi di forum internasional tersebut. “Dukungan itu tentu menjadi modal penting bagi Presiden dalam keanggotaan BoP,” ujarnya.

Dengan dukungan berbagai elemen masyarakat dan langkah diplomasi yang terus diperkuat, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong upaya perdamaian dunia sekaligus memperkuat dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen kuat terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina meskipun muncul desakan dari sejumlah pihak agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP). Kementerian Luar Negeri menilai keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sejak awal dimaksudkan untuk memperkuat upaya diplomasi internasional dalam menciptakan stabilitas dan rekonstruksi di Palestina.

Penegasan ini disampaikan setelah berkembangnya berbagai pandangan publik menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pemerintah memandang bahwa setiap kebijakan luar negeri Indonesia selalu dilandaskan pada kepentingan nasional serta prinsip konstitusi yang menempatkan perdamaian dunia sebagai mandat penting.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa langkah diplomasi Indonesia dalam berbagai forum internasional selalu mempertimbangkan prinsip dasar politik luar negeri yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Setiap kebijakan luar negeri Indonesia diambil dengan mempertimbangkan prinsip konstitusi, kepentingan nasional, serta komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkelanjutan,” ujar Yvonne Mewengkang dalam konferensi pers di Jakarta.

Partisipasi Indonesia di BoP, menurut penjelasan Kemlu, sejak awal diarahkan untuk mendukung proses stabilisasi di Palestina serta memperkuat berbagai inisiatif rekonstruksi pascakonflik. Melalui forum tersebut, Indonesia juga berupaya mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar yang diakui komunitas internasional.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan global terhadap perlindungan warga sipil dan penegakan hukum internasional, termasuk prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Komunikasi intensif ini dilakukan untuk memastikan setiap langkah yang diambil tetap sejalan dengan upaya kolektif mendorong de-eskalasi, perlindungan warga sipil, serta kemajuan nyata menuju solusi dua negara,” tegas Yvonne Mewengkang.

Koordinasi tersebut dilakukan bersama sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang juga terlibat dalam BoP, antara lain Arab Saudi, Qatar, Yordania, Uni Emirat Arab, Mesir, Türkiye, dan Pakistan. Kolaborasi diplomatik ini dinilai penting untuk memastikan posisi negara-negara anggota tetap selaras dalam memperjuangkan perdamaian di Palestina.

Di tengah dinamika kawasan, pemerintah juga memastikan bahwa setiap perkembangan terkait BoP tetap dikaji secara cermat. Pendekatan yang ditempuh menempatkan kepentingan kemanusiaan serta upaya meredakan konflik sebagai prioritas utama.

“Partisipasi Indonesia di BoP tetap konsisten untuk mendukung Palestina. Sementara itu, segala pembahasan tentang Board of Peace saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold, sebagaimana yang disampaikan oleh Menlu Sugiono beberapa hari lalu,” tambah Yvonne Mewengkang.

Selain fokus pada diplomasi internasional, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah yang terdampak meningkatnya ketegangan regional. Langkah-langkah perlindungan terus diperkuat melalui koordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia di berbagai negara.

Kemlu juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait posisi Indonesia dalam forum internasional tetap dihargai sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, keputusan strategis tetap didasarkan pada perhitungan diplomasi yang matang dan komitmen jangka panjang terhadap perdamaian dunia.

Melalui pendekatan diplomasi aktif dan konsisten, Indonesia terus menempatkan dukungan terhadap Palestina sebagai salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri, sekaligus menjaga peran konstruktif dalam berbagai upaya internasional untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Oleh: Dewi Hesti*)

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif, penguatan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Dalam konteks tersebut, program Koperasi Merah Putih hadir sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Penguatan koperasi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Melalui koperasi, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi secara kolektif dalam kegiatan ekonomi, mulai dari permodalan, produksi, hingga distribusi. Model ekonomi berbasis kebersamaan ini mampu memperkuat posisi pelaku usaha mikro dan kecil sekaligus membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah.

Kehadiran Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan memiliki potensi besar untuk berkembang secara nyata dalam sistem perekonomian nasional. Dengan pengelolaan yang profesional serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, koperasi dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat desa hingga nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi nyata dari konsep pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat kegiatan ekonomi. Program ini diarahkan untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pemilik sekaligus pelaku utama dalam aktivitas ekonomi produktif melalui wadah koperasi yang dikelola secara kolektif dan profesional.

Penguatan koperasi juga dipandang sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi nasional yang berlandaskan pada amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Melalui koperasi, nilai-nilai demokrasi ekonomi dapat diwujudkan secara nyata melalui partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan kegiatan ekonomi.

Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip koperasi yang menekankan kebersamaan, partisipasi anggota, serta pengelolaan usaha secara kolektif. Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat dapat menghimpun kekuatan bersama untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat jaringan distribusi, serta menciptakan nilai tambah dari berbagai produk yang dihasilkan di tingkat lokal. Pola kerja kolektif ini sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha kecil dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin berkembang.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat koperasi juga tercermin dari langkah percepatan pembangunan kelembagaan serta infrastruktur pendukung di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Koperasi Merah Putih Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 30 ribu bangunan fisik Koperasi Merah Putih dapat diselesaikan dalam waktu dekat sebelum memasuki tahap operasional.

Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu menghadirkan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan. Dengan adanya fasilitas yang memadai, koperasi dapat berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari pengelolaan produksi, penguatan rantai pasok, hingga pemasaran produk-produk lokal yang memiliki potensi besar untuk berkembang.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Melalui pembangunan jaringan koperasi yang kuat di berbagai daerah, pemerintah berupaya memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi serta dukungan yang memadai untuk mengembangkan usaha produktif.

Selain penguatan kelembagaan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong koperasi desa agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperluas akses pemasaran produk-produk unggulan daerah hingga ke pasar internasional.

Melalui dukungan perwakilan dagang Indonesia di berbagai negara serta program business matching, koperasi desa diharapkan dapat membangun jaringan pemasaran yang lebih luas. Langkah ini membuka peluang bagi produk-produk lokal untuk bersaing di pasar global sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi hasil produksi masyarakat di tingkat desa.

Sinergi lintas kementerian dalam penguatan Koperasi Merah Putih menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis masyarakat yang lebih kokoh. Koordinasi kebijakan yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha desa, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas kontribusi ekonomi desa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam jangka panjang, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang sehat dan berkelanjutan serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan koperasi. Ketika masyarakat terlibat secara langsung dalam kepemilikan dan pengelolaan usaha, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata. Hal ini sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang selama ini menjadi nilai dasar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta keterlibatan aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi simbol penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Program ini tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga membuka jalan bagi terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi Dalam Negeri

Oleh : Gavin Asadit )*

Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif dan cenderung liberal, Indonesia mulai menunjukkan langkah korektif dalam mengarahkan kembali pembangunan ekonominya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menegaskan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Salah satu kebijakan yang menjadi simbol dari arah baru tersebut adalah program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program ini tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai strategi besar negara dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa sekaligus mengurangi ketimpangan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen penting untuk memperkuat kekuatan ekonomi rakyat. Menurutnya, ketika masyarakat kecil bersatu dalam sebuah sistem ekonomi bersama, mereka memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berkembang. Presiden menyampaikan bahwa koperasi menjadi sarana bagi masyarakat kecil untuk membangun kekuatan ekonomi secara kolektif, sehingga mereka tidak selalu berada dalam posisi yang lemah di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Koperasi Merah Putih dirancang untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat paling dasar, yaitu desa. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi desa terbentuk dan beroperasi secara bertahap pada tahun 2026. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, penyediaan kebutuhan pokok, hingga penguatan usaha mikro dan kecil di tingkat lokal. Dengan model ekonomi kolektif, masyarakat desa tidak lagi hanya menjadi pelaku ekonomi yang terpisah-pisah, tetapi dapat bergabung dalam satu wadah yang memiliki daya tawar lebih kuat di pasar.

Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh liberalisasi pasar yang semakin luas. Sistem ekonomi yang menekankan pada kompetisi bebas memang mampu mendorong pertumbuhan, namun tidak semua lapisan masyarakat memiliki kapasitas yang sama untuk berkompetisi. Dalam praktiknya, kelompok ekonomi kecil sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha besar yang memiliki akses modal, teknologi, dan jaringan distribusi yang jauh lebih luas. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa negara perlu hadir dengan kebijakan yang mampu menyeimbangkan mekanisme pasar dengan prinsip keadilan sosial.

Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah mencoba memperkuat kembali semangat ekonomi gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari jati diri bangsa. Konsep koperasi sendiri sejatinya telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam konteks pembangunan modern, penguatan koperasi menjadi cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat luas, terutama mereka yang berada di wilayah pedesaan.

Pemerintah juga menilai bahwa penguatan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa koperasi desa harus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mampu menghubungkan produksi lokal dengan pasar yang lebih luas. Dengan sistem koperasi yang dikelola secara profesional dan transparan, masyarakat desa dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari kegiatan produksi yang mereka lakukan selama ini.

Selain memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, program Koperasi Merah Putih juga dirancang untuk memperpendek rantai distribusi barang dan jasa. Selama ini, salah satu persoalan utama yang dihadapi petani dan pelaku usaha kecil adalah panjangnya rantai distribusi yang menyebabkan harga jual produk mereka menjadi rendah. Dengan adanya koperasi desa yang berfungsi sebagai agregator dan pusat distribusi, produk-produk lokal dapat dipasarkan secara lebih efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga membantu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa koperasi desa akan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi dapat menjadi simpul distribusi yang menghubungkan produksi masyarakat desa dengan kebutuhan pasar yang lebih luas. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat penggerak ekonomi desa yang mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan.

Program ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai kebijakan pemerintah lainnya, termasuk penguatan alokasi Dana Desa yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan koperasi di tingkat lokal. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, koperasi diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang modern dan kompetitif. Pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta digitalisasi layanan koperasi juga menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Dalam konteks yang lebih luas, Koperasi Merah Putih mencerminkan keberanian negara untuk menata kembali arah pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah tidak menolak mekanisme pasar, tetapi berupaya menyeimbangkannya dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dengan memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi rakyat, negara ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga tumbuh dari desa-desa di seluruh Indonesia.

Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi fondasi baru bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Program ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa, tetapi juga mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan kebersamaan dan gotong royong. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, langkah ini menjadi bukti bahwa Indonesia tetap mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini digagas sebagai upaya strategis untuk mengembalikan peran rakyat sebagai pelaku utama perekonomian sekaligus memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan menjadi penentu masa depan koperasi di Indonesia. Menurutnya, koperasi harus kembali menjadi arus utama dalam sistem perekonomian nasional sebagaimana amanat konstitusi.

“Pemerintah akan berjuang keras agar program Kopdes ini bisa sukses. Kalau sampai gagal, saya meyakini ke depan tidak akan ada lagi eksistensi koperasi di Indonesia,” kata Ferry.

Ia menambahkan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian dari visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mengoreksi arah ekonomi nasional yang selama ini dinilai terlalu liberal dan kapitalistik.

“Presiden ingin mengembalikan arah ekonomi kita yang sudah terlalu liberal dan kapitalis menjadi ekonomi kerakyatan dalam wadah koperasi, khususnya Kopdes Merah Putih,” imbuhnya.

Ferry menekankan bahwa koperasi memiliki posisi strategis dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tersebut, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat.

“Koperasi memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat perjuangan rakyat dan sokoguru perekonomian nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Kopdes Merah Putih di seluruh desa di Indonesia. Menurutnya, koperasi desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menampung hasil produksi masyarakat.

“Sekarang kita bangun kopdes di setiap desa. Koperasi ini akan menjadi off taker. Ibu-ibu yang bikin usaha telur, usaha sayur, usaha buah yang tidak laku akan dibeli koperasi,” ucap Zulhas.

Menurutnya, Kopdes Merah Putih juga akan bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program makan bergizi gratis, sehingga hasil produksi masyarakat desa dapat terserap secara berkelanjutan.

“Kalau ini berjalan, setiap desa akan memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kita ingin masyarakat maju bersama-sama, bukan hanya diberi bantuan sementara,” jelasnya.

Dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa. (*/rls)