Oleh : Rivka Mayangsari*)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia. Program yang awalnya difokuskan pada anak-anak sekolah ini kini terus diperluas cakupannya agar menjangkau kelompok masyarakat yang lebih rentan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Perluasan sasaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan gizi tidak lagi dipandang sebagai kebijakan sektoral semata, tetapi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemenuhan gizi sejak dini merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Oleh karena itu, kebijakan MBG tidak hanya dipahami sebagai program bantuan makanan, tetapi sebagai investasi sosial yang dampaknya akan terasa dalam jangka panjang.

Deputi Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendukbangga/BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan, menjelaskan bahwa Indonesia telah mengadopsi pendekatan siklus hidup keluarga dalam merancang berbagai program pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah hadir dan memberikan perlindungan sejak masa bayi hingga tahap lanjut usia.

Menurut Ukik, berbagai permasalahan keluarga tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi agar aspek kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan ketahanan ekonomi keluarga dapat berjalan secara beriringan. Dalam kerangka itulah program MBG dinilai sebagai langkah konkret negara dalam menjamin hak dasar anak untuk memperoleh gizi yang layak.

Ia menambahkan bahwa perluasan sasaran program MBG sangat penting untuk memperkuat kualitas generasi masa depan. Program ini tidak hanya berfokus pada anak sekolah, tetapi juga menjangkau fase kehidupan yang lebih awal, yaitu masa kehamilan dan masa pertumbuhan balita. Dengan demikian, intervensi gizi dapat dilakukan lebih dini sehingga potensi masalah seperti stunting dan kekurangan gizi dapat ditekan secara signifikan.

Di tengah berbagai spekulasi yang beredar di ruang digital, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak akan dihentikan setelah Idul Fitri. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa informasi mengenai penghentian program tersebut tidak berasal dari pernyataan resmi pemerintah. Ia menyebutkan bahwa justru setelah Idul Fitri program MBG akan memasuki fase penguatan dan perluasan yang lebih besar.

Menurut Dadan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga mencapai sekitar 25 ribu unit yang tersebar di berbagai daerah. Penambahan unit pelayanan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain memperluas cakupan layanan, BGN juga memastikan bahwa kualitas makanan yang diberikan tetap terjaga. Penyajian makanan dalam program MBG kembali menggunakan menu segar yang disusun berdasarkan standar mutu dan ketentuan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang optimal sesuai kebutuhan tubuh.

Perluasan program MBG juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya terlihat dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai ujung tombak distribusi program di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan bahwa optimalisasi SPPG menjadi kunci dalam memastikan program MBG dapat menjangkau masyarakat secara merata. Menurutnya, penguatan sistem distribusi dan koordinasi antarinstansi diperlukan agar bantuan gizi dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Deden yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Banten menyampaikan bahwa program ini tidak sekadar memberikan bantuan pangan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, MBG merupakan bagian dari investasi strategis dalam pembangunan manusia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan data tahun 2025, kelompok sasaran prioritas program MBG di Provinsi Banten meliputi 38.534 ibu hamil, 14.114 ibu pascasalin, serta 60.768 anak bawah dua tahun. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan intervensi gizi bagi kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus.

Karena itu, akurasi data dan mekanisme distribusi yang jelas menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program. Pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki sistem pendataan agar setiap penerima manfaat dapat teridentifikasi dengan baik dan memperoleh bantuan secara tepat waktu.

Perluasan MBG pada akhirnya mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok paling membutuhkan. Ketika negara mampu memastikan kebutuhan dasar seperti gizi terpenuhi sejak awal kehidupan, maka fondasi bagi lahirnya generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing akan semakin kuat.

Langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan bangsa. Dengan memperkuat kualitas keluarga melalui pemenuhan gizi yang memadai, Indonesia sedang menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan zaman, tetapi juga menjadi penggerak utama pembangunan nasional di masa mendatang.

*)Pemerhati kebijakan publik

Bali – Momentum Ramadan menjadi waktu yang sakral bagi umat Muslim untuk memperkuat iman dan kebersamaan. Namun di tengah suasana damai tersebut, aparat keamanan mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman radikalisme dan terorisme yang kini bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri mengungkap adanya perubahan signifikan dalam metode penyebaran paham radikal. Jika pada era 1980-an hingga awal 2010 proses rekrutmen dilakukan melalui pendekatan personal dan membutuhkan waktu lama, kini penyebaran dapat terjadi dalam waktu sangat singkat melalui media sosial.

Kanit Densus Cegah Satgaswil Bali Densus 88, Hadinata Kusuma, menyampaikan bahwa paparan radikalisme di era digital berlangsung jauh lebih cepat dan masif.

“Saat ini, paparan bisa terjadi hanya dalam waktu satu bulan. Kami menemukan kasus anak usia 13 tahun di Bali yang terpapar karena masifnya konten digital,” ungkapnya.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa konten radikal masih mendominasi sebagian ruang digital. Sekitar 33 persen atau setara dengan 4.100 konten bersifat inspirasi radikal dan propaganda kelompok teror. Fakta ini menjadi peringatan bahwa ruang digital tidak sepenuhnya aman, terutama bagi generasi muda yang aktif mengakses informasi secara daring.

Hadinata menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendeteksi dini paparan paham radikalisme pada anak. Perubahan perilaku yang drastis, seperti sikap eksklusif, mudah tersulut emosi, atau menunjukkan intoleransi ekstrem, dapat menjadi tanda awal yang perlu diwaspadai.

Ia juga menegaskan bahwa radikalisme dan terorisme tidak melekat pada agama atau negara tertentu. Ancaman ini merupakan penyimpangan ideologi yang harus dilawan bersama tanpa menimbulkan stigma terhadap kelompok mana pun.

Sebagai langkah antisipasi selama Ramadan, Densus 88 terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Pengawasan aktivitas digital anak dinilai krusial untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada konten yang menyesatkan.

“Kami terus melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan, terutama bagi generasi muda yang bebas mengakses informasi online. Fokus kita adalah membanjiri ruang digital dengan lebih banyak konten positif untuk membangun ketahanan ideologi bangsa,” katanya.

Upaya ini sejalan dengan semangat Ramadan yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan persaudaraan. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat orang tua, pendidik, tokoh agama, dan komunitas.

Jakarta – Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi, solidaritas, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman. Selain meningkatkan kualitas ibadah, Ramadan juga menjadi ruang mempererat persaudaraan dan meneguhkan komitmen bersama dalam menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.

Sejumlah pihak menilai bahwa semangat kebersamaan yang tumbuh selama Ramadan dapat menjadi fondasi kuat dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Dengan saling menghormati perbedaan serta memperkuat kepedulian terhadap sesama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai kesempatan untuk memperkuat solidaritas sosial serta menumbuhkan sikap saling menghargai di tengah keberagaman. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Ramadan sangat relevan untuk memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan.

“Ramadan harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat solidaritas sosial dan membangun kepedulian terhadap sesama. Keberkahan bulan suci ini hendaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan yang ada sebaiknya dipandang sebagai rahmat yang memperkaya kehidupan kita, bukan sebagai pemisah,” ujar Nasaruddin Umar.

Ia juga menekankan bahwa toleransi merupakan salah satu nilai penting yang harus terus dijaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat semangat persaudaraan serta meningkatkan kualitas kebersamaan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, upaya menjaga keamanan juga terus diperkuat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan aman. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana, menyampaikan bahwa pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap potensi ancaman teror sebagai langkah antisipatif.

“Sebagaimana arahan Kapolri, situasi global saat ini tengah mengalami dinamika yang cukup kompleks. Oleh karena itu, Densus 88 meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap potensi ancaman teror agar keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Kombes Pol. Mayndra Eka Wardhana

Arahan tersebut sejalan dengan penekanan Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat koordinasi kesiapan Operasi Ketupat 2026. Kapolri menegaskan pentingnya mempertahankan capaian zero terrorist attack yang selama ini berhasil dijaga, khususnya menjelang momentum mudik dan perayaan Lebaran.

“Capaian zero terrorist attack harus kita pertahankan bersama. Kondisi geopolitik global yang berkembang perlu diantisipasi secara serius agar tidak berdampak pada stabilitas keamanan di dalam negeri,” tegas Kapolri.

Kapolri juga meminta seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi dengan TNI, dan pemerintah daerah guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif. Melalui penguatan toleransi di masyarakat serta peningkatan kewaspadaan aparat, diharapkan Ramadan dapat menjadi momentum mempererat persatuan sekaligus menjaga Indonesia tetap aman dari ancaman teror.

Oleh: Yandi Arya Adinegara)*

Bulan suci Ramadan selalu menjadi momentum spiritual yang sangat dinantikan oleh umat Islam di Indonesia. Lebih dari sekadar ritual keagamaan, Ramadan adalah ruang refleksi kolektif yang memperkuat nilai empati, solidaritas, serta persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, bulan suci ini juga memiliki makna strategis sebagai penguat harmoni sosial dan kebangsaan. Karena itu, menjaga Ramadan tetap damai dari ancaman radikalisme dan teror menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Memasuki Ramadan tahun ini, berbagai elemen bangsa kembali menegaskan komitmen untuk menolak segala bentuk radikalisme, intoleransi, serta narasi kebencian yang berpotensi merusak persatuan. Ramadan diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan meneguhkan nilai kebangsaan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan utama Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan yang seharusnya memperkuat kepedulian sosial dan menumbuhkan semangat toleransi. Ia menekankan pentingnya meneladani Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pribadi paling dermawan, terutama pada bulan suci. Nasaruddin mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat solidaritas sosial agar keberkahan bulan suci dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengingatkan bahwa ruang digital saat ini sering menjadi medium penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda radikal. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi merusak persatuan.

Menurut Yudian, teknologi digital memang memudahkan komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menebarkan paham ekstrem. Oleh sebab itu, menjaga toleransi dan persatuan menjadi semakin penting, terutama selama Ramadan ketika aktivitas keagamaan masyarakat meningkat dan ruang publik dipenuhi berbagai diskusi keagamaan.

Selain pendekatan sosial dan edukatif, negara juga memastikan aspek keamanan tetap terjaga selama Ramadan hingga Idulfitri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Polri terus memantau sedikitnya 13.252 target yang berkaitan dengan kelompok teror sebagai bagian dari langkah antisipasi menjelang Lebaran 2026.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif selama periode mudik dan perayaan Idulfitri. Kapolri menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga pada pencegahan berbagai potensi ancaman, termasuk aksi terorisme.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat keamanan berhasil mencegah sejumlah rencana serangan teror melalui langkah-langkah pencegahan yang komprehensif. Sepanjang 2025 misalnya, aparat telah mengamankan puluhan tersangka yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan preventif, termasuk penguatan koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, serta unsur intelijen.

Pendekatan keamanan tersebut penting, terutama di tengah dinamika global yang tidak sepenuhnya stabil. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar berpotensi menimbulkan dampak luas, termasuk terhadap stabilitas global.

Menurut AHY, Ramadan tahun ini datang di tengah situasi dunia yang diwarnai konflik dan ketegangan geopolitik. Ia menilai bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah perlu diwaspadai karena dapat memicu berbagai dampak lanjutan, termasuk meningkatnya risiko radikalisme dan polarisasi ideologis di berbagai negara.

Karena itu, AHY menilai penting bagi Indonesia untuk terus mendorong dialog dan de-eskalasi konflik melalui jalur diplomasi. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri yang aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Upaya diplomasi tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam menjaga stabilitas global sekaligus mencegah meluasnya konflik yang dapat mempengaruhi situasi dalam negeri.

Data berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa penyebaran paham radikal saat ini lebih banyak bergerak melalui ruang digital. Karena itu, pendidikan keagamaan yang moderat dan inklusif menjadi kunci untuk mencegah berkembangnya ekstremisme, terutama di kalangan generasi muda.

Tradisi Islam di Indonesia sendiri memiliki akar moderasi yang kuat. Para ulama terdahulu menyebarkan dakwah melalui pendekatan kultural yang ramah dan inklusif. Metode tersebut terbukti mampu menjadikan Islam berkembang secara damai tanpa menghilangkan karakter kebhinekaan bangsa.

Dalam perspektif spiritual, Ramadan sejatinya mengajarkan makna kemenangan yang berbeda dari logika dunia yang sering diwarnai konflik dan dominasi kekuasaan. Al-Qur’an menyebut keberuntungan dengan istilah al-falah, yang tidak berkaitan dengan supremasi militer atau dominasi politik, tetapi dengan ketakwaan, kejujuran moral, serta kemampuan menjaga amanah.

Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan latihan peradaban yang mendidik manusia untuk mengendalikan diri. Dalam konteks sosial, Ramadan mengajarkan empati, kepedulian, serta keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi untuk mencegah munculnya kekerasan atas nama agama.

Karena itu, menjaga Ramadan dari ancaman radikalisme dan teror bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal membangun kesadaran kolektif bahwa agama harus menjadi sumber kedamaian, bukan konflik. Pemerintah melalui berbagai kebijakan keamanan, pendidikan, dan diplomasi telah menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan bulan suci ini berlangsung aman dan kondusif.

)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial

Oleh: Ahmad Fadhil )*

Bulan suci Ramadan selalu hadir sebagai momentum spiritual yang sarat dengan nilai ketenangan, pengendalian diri, dan penguatan solidaritas sosial. Namun di tengah suasana religius tersebut, ruang publik juga tidak sepenuhnya steril dari potensi provokasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa kelompok tertentu kerap memanfaatkan momentum keagamaan untuk menyebarkan narasi provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat. Provokasi semacam ini sering kali dikemas melalui isu-isu sensitif seperti praktik ibadah, perbedaan keyakinan, hingga penggunaan ruang publik selama Ramadan. Karena itu, menjaga kewarasan sosial selama bulan suci menjadi tanggung jawab bersama agar semangat ibadah tidak tercemar oleh agenda yang beraroma teror sosial maupun tekanan kelompok.

Dalam konteks tersebut, imbauan Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i menjadi sangat relevan sebagai fondasi menjaga ketenangan Ramadan. Pentingnya membangun harmoni dan persatuan melalui sikap saling menghormati antara umat Islam yang menjalankan puasa dan masyarakat yang tidak berpuasa. Pandangan ini mencerminkan pendekatan moderasi beragama yang menempatkan penghormatan terhadap perbedaan sebagai prinsip dasar kehidupan bersama. Ketika masyarakat memahami bahwa ibadah puasa adalah ruang spiritual personal yang tidak boleh dipaksakan kepada orang lain, maka potensi gesekan sosial dapat ditekan. Dalam konteks melawan provokasi, kesadaran semacam ini menjadi benteng sosial yang efektif untuk mencegah lahirnya ketegangan yang sengaja dipelihara oleh kelompok ekstrem.

Lebih jauh, gagasan tentang penghormatan dua arah yang disampaikan pemerintah memperlihatkan perspektif yang matang dalam mengelola keberagaman. Umat yang berpuasa diingatkan untuk tetap menyadari realitas sosial bahwa tidak semua warga menjalankan ibadah yang sama. Kesadaran tersebut penting agar praktik keagamaan tidak berubah menjadi tekanan sosial yang justru membuka ruang provokasi.

Provokasi selama Ramadan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia sering kali muncul dalam bentuk tekanan moral, penghakiman sosial, hingga tindakan intimidatif yang mengatasnamakan moralitas agama. Praktik semacam ini pada akhirnya menciptakan ketegangan yang bertentangan dengan esensi Ramadan sebagai bulan pengendalian diri. Dalam konteks inilah negara perlu hadir memastikan bahwa praktik keagamaan tidak dimanfaatkan sebagai alat legitimasi tindakan represif terhadap kelompok lain. Ketegasan pemerintah menjadi penting untuk memastikan ruang publik tetap inklusif dan bebas dari tekanan kelompok yang mencoba memaksakan tafsir keagamaan tertentu.

Sikap tersebut tercermin dari dukungan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas terhadap kebijakan pemerintah yang melarang sweeping rumah makan selama Ramadan. Perspektif ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan arus utama tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan penyisiran yang sering dijadikan alat provokasi. Sweeping rumah makan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berpotensi memunculkan rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ketika tindakan tersebut dibiarkan, ruang publik dapat berubah menjadi arena intimidasi yang justru mencederai nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi hikmah dan kebijaksanaan. Karena itu, dukungan tokoh agama terhadap kebijakan pemerintah menjadi sinyal kuat bahwa provokasi tidak memiliki tempat dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam kerangka yang lebih luas, pelarangan sweeping merupakan bagian dari upaya mencegah eskalasi konflik berbasis identitas. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa tindakan vigilante sering kali menjadi pintu masuk bagi konflik horizontal yang lebih besar. Ketika kelompok tertentu merasa memiliki legitimasi moral untuk melakukan tekanan terhadap pihak lain, stabilitas sosial menjadi sangat rentan terganggu. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang menutup ruang bagi praktik penyisiran adalah langkah preventif yang sangat strategis. Negara tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa bulan suci tidak dimanfaatkan sebagai panggung bagi provokasi yang berpotensi menciptakan ketakutan kolektif.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak memberi ruang bagi organisasi kemasyarakatan untuk melakukan penyisiran rumah makan selama Ramadan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil peran aktif dalam menjaga kedamaian ibu kota selama bulan suci. Ketika pemerintah secara tegas menutup peluang bagi aksi sweeping, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi sangat jelas bahwa praktik intimidatif tidak akan ditoleransi.

Pendekatan tegas namun tetap inklusif merupakan strategi efektif dalam mencegah provokasi berkembang menjadi ancaman keamanan. Ketika pemerintah pusat dan daerah bergerak dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten, ruang bagi kelompok provokatif untuk memainkan isu keagamaan menjadi semakin sempit. Stabilitas sosial selama Ramadan bukan hanya persoalan ketertiban, tetapi juga berkaitan dengan upaya menjaga rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam situasi yang kondusif, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa dibayangi tekanan sosial maupun intimidasi.

Menjaga Ramadan tetap sejuk adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengambil langkah tegas melalui kebijakan yang melindungi masyarakat dari tindakan provokatif dan intimidatif. Dukungan dari seluruh pihak memperlihatkan adanya kesadaran bersama bahwa provokasi yang beraroma teror sosial harus dicegah sejak dini. Masyarakat juga perlu memperkuat literasi sosial agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah. Dengan sikap saling menghormati dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, Ramadan dapat kembali pada esensinya sebagai bulan kedamaian yang memperkuat persatuan bangsa.

)* Analis Kebijakan Publik Bidang Keamanan Nasional

Jakarta — Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Idulfitri 1447 H/2026 M pada Selasa (03/03/2026) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Kebijakan THR dan BHR ini diproyeksikan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadan dan menjelang Lebaran.

“Hari ini, pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan hari besar keagamaan nasional yaitu Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Selain skema THR dan BHR, pemerintah juga memaparkan realisasi paket stimulus ekonomi Ramadan 2026 dengan nilai mencapai Rp127 triliun. Stimulus tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan menjelang Lebaran, sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi akibat lonjakan permintaan musiman.

Momentum Ramadan secara historis selalu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ritel, transportasi, pariwisata, hingga industri makanan dan minuman. Pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI-Polri, pensiunan, serta pekerja swasta menjadi katalis penting untuk menjaga likuiditas masyarakat dan mempercepat perputaran uang di daerah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri akan mendapatkan THR.

“Total anggaran yang disiapkan untuk THR tahun ini mencapai Rp55 triliun. Alokasi tersebut merupakan bagian dari instrumen belanja pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum hari besar keagamaan,” kata Menkeu Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan hak aparatur negara, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran tersebut secara terukur dalam APBN, dengan mempertimbangkan keseimbangan fiskal serta keberlanjutan keuangan negara.

Selain pencairan THR, paket stimulus Ramadan mencakup penguatan operasi pasar, stabilisasi harga bahan pokok, serta dukungan kebijakan untuk menjaga kelancaran distribusi pangan.

Secara keseluruhan, penyaluran THR, BHR, dan stimulus senilai Rp127 triliun mencerminkan langkah proaktif pemerintah dalam mengelola siklus ekonomi musiman. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional menjelang dan setelah Lebaran 2026.

Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Stimulus Ramadan 2026 sebagai langkah strategis menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional selama bulan suci hingga Lebaran. Kebijakan ini mencakup percepatan pencairan bantuan sosial, diskon tarif transportasi untuk arus mudik, hingga penguatan subsidi pupuk bagi petani.

Presiden menegaskan bahwa Ramadan dan Idulfitri bukan hanya momentum keagamaan, tetapi juga momen strategis penggerak ekonomi rakyat. Pemerintah diminta memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, transportasi aman dan terjangkau, serta sektor pangan tetap produktif agar inflasi terkendali.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial dalam rangka stimulus Ramadan telah berjalan optimal.

“Stimulus ekonomi Ramadan melalui bansos sudah cair 90 persen, termasuk untuk wilayah Sumatera. Ini adalah bentuk kehadiran negara agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani tekanan ekonomi,” ujarnya.

Kementerian Sosial memastikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai, serta tambahan bantuan beras telah tersalurkan secara bertahap sejak awal Ramadan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sektor transportasi, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan mudik yang aman dan terjangkau.

“Pemerintah memberikan berbagai diskon tarif transportasi selama periode mudik Lebaran, baik untuk angkutan kereta api, pesawat, kapal laut, hingga jalan tol. Kami ingin memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan biaya lebih ringan dan layanan yang tetap berkualitas,” kata Dudy.

Diskon tarif ini diumumkan bersamaan dengan peningkatan kapasitas angkut dan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan. Pemerintah belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sehingga kesiapsiagaan dilakukan lebih awal guna menghindari lonjakan tarif dan potensi kemacetan ekstrem.

Sementara itu, dari sektor pertanian, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa stimulus Ramadan juga menyasar penguatan produksi pangan nasional melalui subsidi pupuk dan pendampingan petani.

“Kepemimpinan transformatif adalah kunci kedaulatan pertanian dan lompatan ekonomi nasional. Dengan subsidi pupuk yang tepat sasaran serta dukungan teknologi, kita memastikan produksi tetap meningkat dan kesejahteraan petani terjaga,” tegasnya.

Kementerian Pertanian mencatat bahwa distribusi pupuk bersubsidi telah diperbaiki melalui sistem digitalisasi dan pengawasan ketat di lapangan. Upaya ini penting untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan pupuk yang dapat mengganggu musim tanam dan berdampak pada harga pangan.
Sejumlah indikator terkini menunjukkan inflasi pangan relatif terkendali pada awal Ramadan 2026, sementara konsumsi masyarakat mulai meningkat seiring pencairan bansos dan kebijakan stimulus lainnya.

Program Stimulus Ramadan 2026 memperlihatkan bahwa pemerintah bergerak cepat, terukur, dan terintegrasi dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dari perlindungan sosial, kemudahan transportasi, hingga penguatan sektor pangan, seluruh kebijakan dirancang untuk memastikan Ramadan berlangsung khidmat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir, bekerja, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.***

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat transformasi layanan kesehatan nasional melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Dalam momentum Hari Pendengaran Sedunia 2026, Kementerian Kesehatan RI menegaskan bahwa skrining pendengaran kini menjadi bagian dari pemeriksaan rutin yang menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia.

Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan bahwa paparan suara keras dari penggunaan perangkat audio pribadi, musik dengan volume tinggi, serta lingkungan bising masih menjadi faktor risiko utama gangguan pendengaran, khususnya pada anak dan generasi muda.

“Pendengaran memiliki peran penting dalam tumbuh kembang anak, mulai dari perkembangan bahasa, kemampuan belajar, interaksi sosial, hingga produktivitas di usia dewasa. Gangguan pendengaran dapat terjadi sejak lahir hingga lanjut usia dan perlu ditangani secara serius melalui upaya pencegahan dan deteksi dini,” ujar Nadia.

Berdasarkan data CKG hingga 31 Desember 2025, dari 18.697.124 orang yang menjalani skrining pendengaran, sebanyak 337.056 orang atau 1,8 persen terdeteksi mengalami gangguan pendengaran. Sementara per 1 Maret 2026, dari 4.128.849 peserta skrining, ditemukan 51.215 orang atau 1,24 persen mengalami gangguan. Angka ini menunjukkan pentingnya penguatan skrining sebagai langkah preventif yang sistematis dan berkelanjutan.

Nadia menegaskan, skrining dilakukan lebih ke hulu, termasuk pada bayi baru lahir dan balita untuk mendeteksi kelainan bawaan, serta pada anak usia sekolah guna mengidentifikasi gangguan akibat gaya hidup maupun penumpukan kotoran telinga. Skrining dilaksanakan melalui CKG di sekolah maupun di puskesmas bagi anak di luar usia sekolah.

“Masih banyak anak yang dianggap tidak fokus atau kesulitan belajar, padahal bisa jadi mengalami gangguan pendengaran. Karena itu, pemeriksaan berkala menjadi sangat penting,” tambahnya.

Kemenkes juga mengimbau penerapan prinsip safe listening, dengan membatasi volume earphone maksimal 60 persen dan durasi penggunaan tidak lebih dari 60 menit tanpa jeda.

Sementara itu, Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher Indonesia, Dr. dr. Fikri Mirza Putranto, menyatakan Indonesia menargetkan penurunan angka gangguan pendengaran hingga 50 persen pada 2030.

“Upaya penurunan gangguan pendengaran memerlukan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, organisasi profesi, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, hingga masyarakat,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab utama gangguan pendengaran meliputi infeksi telinga, gangguan bawaan sejak lahir, paparan bising, penggunaan perangkat audio pribadi secara berlebihan, serta budaya lingkungan yang bising.

Gangguan pendengaran pada anak kerap tidak terlihat secara fisik, namun berdampak pada kemampuan komunikasi, prestasi belajar, dan interaksi sosial.

Bali – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) kian ditegaskan sebagai layanan kesehatan menyeluruh yang menjangkau masyarakat dari bayi hingga lanjut usia. Komitmen tersebut terlihat dalam momentum peringatan HUT ke-422 Kota Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, yang dimanfaatkan untuk menggelar Gebyar CKG guna meningkatkan partisipasi warga dalam deteksi dini kondisi kesehatan. Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan pemerataan layanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Asisten I Setda Buleleng Putu Ariadi Pribadi menegaskan bahwa semakin luas cakupan pemeriksaan kesehatan gratis, semakin besar pula dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Semakin banyak masyarakat mulai dari bayi baru lahir sampai lansia ikut CKG tentu harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun, korelasinya indeks keluarga sehat di Buleleng meningkat,” ujarnya,

Gebyar CKG dijadwalkan berlangsung pada 6 Maret 2026 dan dipusatkan di Taman Kota Singaraja, serta dilaksanakan serentak di sejumlah kecamatan untuk menjangkau warga lebih luas.

“Mari masyarakat Buleleng datang beramai-ramai untuk datang CKG di lokasi terdekat, ajak keluarga, teman, pasangan hanya dengan membawa fotocopi KTP atau KIA,” ajak Ariadi.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng Nyoman Budiastawan menyampaikan bahwa pada 2026 ditargetkan 46 persen masyarakat telah mengikuti CKG. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target tersebut.

“Program kesehatan ini bisa diwujudkan atas kerjasama seluruh pihak, serta stakeholder bersinergi, berkolaborasi mendukung secara penuh tanggung jawab agar target CKG tercapai, ini harapan kita bersama,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa CKG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan masyarakat sehat sepanjang usia.

“Semangat for all people dan at all ages menjadi dasar kebijakan kesehatan nasional, yang menekankan bahwa layanan kesehatan harus menjangkau seluruh masyarakat, dari bayi hingga lanjut usia,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Kesehatan adalah menyehatkan masyarakat Indonesia secara menyeluruh melalui pendekatan promotif dan preventif. Menurutnya, sepanjang 2025 program CKG telah diikuti sekitar 70 juta masyarakat sehingga pemerintah memperoleh gambaran kondisi kesehatan nasional.

“Yakni memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat. Fokus kebijakan tidak hanya pada jumlah pemeriksaan yang dilakukan, tetapi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nyata,” jelasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Program CKG kini hadir sebagai layanan kesehatan komprehensif dari bayi hingga lansia. Melalui pemeriksaan berkala, edukasi hidup sehat, serta deteksi dini faktor risiko, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat dan sejahtera sepanjang hayat.

Oleh: Dwi Saputri)*

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem kesehatan di Indonesia masih cenderung bergerak dalam pola reaktif menunggu masyarakat jatuh sakit sebelum bertindak. Rumah sakit terus dibangun, teknologi medis semakin canggih, dan pembiayaan pengobatan kian membesar. Namun, pendekatan yang bertumpu pada kuratif semata tidak cukup untuk menjawab tantangan kesehatan masa kini. Dalam konteks tersebut, kehadiran program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi semakin mendesak sebagai langkah korektif untuk memperkuat dimensi pencegahan. Program ini membuka akses yang lebih mudah dan merata terhadap deteksi dini faktor risiko penyakit sebelum berkembang menjadi kondisi kronis yang sulit dan mahal ditangani.

Data beban penyakit menunjukkan bahwa penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung terus meningkat, dengan sebagian besar kasus baru terdeteksi pada tahap lanjut ketika komplikasi telah terjadi. Berdasarkan data terbaru Kementerian Kesehatan, PTM menyumbang lebih dari 75 persen penyebab kematian di Indonesia. Peningkatan prevalensi PTM tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memberi tekanan signifikan terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini seperti CKG untuk mencegah penyakit kronis dan menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Adapun tujuan utama dari program ini bukan hanya menemukan penyakit, tetapi mencegah masyarakat jatuh dalam kondisi berat yang membutuhkan biaya besar seperti stroke, gagal ginjal, atau serangan jantung.

Dominasi PTM sebagai penyebab utama kematian semakin mempertegas urgensi pergeseran kebijakan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju preventif. Dalam kerangka tersebut, deteksi dini melalui CKG menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi faktor risiko sejak awal. Dengan demikian, CKG tidak hanya berfungsi sebagai layanan pemeriksaan rutin, tetapi juga sebagai pilar transformasi layanan kesehatan preventif yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi sistem kesehatan nasional.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan CKG 2025 tercatat bahwa program ini telah menjangkau sekitar 70,8 juta orang atau setara 24,9 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang difasilitasi pemerintah. Pencapaian ini sekaligus menguatkan bahwa CKG bukan hanya agenda seremonial, melainkan respons konkret atas kebutuhan riil masyarakat terhadap akses deteksi dini yang mudah dan terjangkau.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono mengungkapkan secara nasional, seluruh provinsi telah melaksanakan program CKG. Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai daerah dengan jumlah kehadiran peserta terbanyak, sementara Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan cakupan pelayanan tertinggi berdasarkan sasaran, yakni mencapai 50 persen.

Keberhasilan capaian tersebut menjadi pijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan ekspansi program CKG pada tahun 2026. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi menyampaikan pemerintah menargetkan cakupan CKG sebesar 130,7 juta sasaran atau setara 46 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Ambisi ini merefleksikan komitmen kuat pemerintah dalam memperkokoh fondasi kesehatan nasional secara sistematis dan berkelanjutan.

CKG memberi ruang bagi masyarakat untuk mengenali kondisi kesehatannya sejak dini, termasuk potensi hipertensi, diabetes, atau gangguan metabolik lain yang kerap tidak bergejala pada tahap awal. Dengan sistem skrining yang inklusif dan tanpa hambatan biaya, kendala finansial serta rendahnya kesadaran pemeriksaan rutin dapat ditekan. Karena itu, CKG bukan sekadar layanan tambahan, melainkan kebutuhan struktural dalam membangun budaya preventif sekaligus memperkuat arah transformasi sistem kesehatan menuju pendekatan promotif dan preventif.

Lebih jauh, penyediaan akses skrining yang luas dapat dibaca sebagai investasi jangka panjang. Tidak hanya untuk menekan beban fiskal akibat pembiayaan penyakit kronis, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. CKG menghadirkan negara lebih awal sebelum masyarakat jatuh dalam kondisi sakit yang berat dan mahal. Melalui deteksi dini, edukasi kesehatan, serta penguatan layanan primer, program ini mendorong lahirnya budaya baru: masyarakat yang sadar risiko, rutin memeriksa kesehatan, dan aktif menjaga kualitas hidupnya.

Agar menghasilkan dampak struktural, pelaksanaan CKG juga perlu ditopang tata kelola yang berorientasi pada keberlanjutan. Hasil skrining tidak boleh berhenti sebagai data administratif, melainkan harus terintegrasi dengan layanan kesehatan primer sehingga peserta yang terdeteksi memiliki faktor risiko segera memperoleh tindak lanjut medis yang terukur. Tanpa kesinambungan layanan, potensi pencegahan yang diharapkan dari CKG sulit diwujudkan.

Penguatan sistem data kesehatan nasional juga menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi rekam medis dan pelaporan berbasis digital memungkinkan pemantauan faktor risiko secara longitudinal sekaligus evaluasi kebijakan yang lebih objektif. Keberhasilan program sepatutnya diukur bukan hanya dari besarnya angka partisipasi, tetapi juga dari perbaikan indikator kesehatan populasi, seperti meningkatnya kontrol hipertensi, stabilnya kadar gula darah, serta menurunnya komplikasi PTM.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas agar CKG berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan organisasi profesi. Literasi kesehatan publik harus berjalan beriringan dengan skrining, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui hasil pemeriksaan, tetapi juga terdorong melakukan perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Dengan konsistensi implementasi, penguatan tata kelola, dan komitmen kolektif, CKG berpotensi menjadi pilar permanen dalam arsitektur transformasi layanan kesehatan preventif di Indonesia. Program ini dapat menjadi titik balik dalam membangun sistem yang lebih preventif, efisien, dan berkeadilan sebuah langkah strategis untuk memastikan generasi mendatang tumbuh lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan kesehatan di masa depan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi