Oleh : Abdul Razak )*

Di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, Indonesia mempercepat agenda hilirisasi sebagai strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hilirisasi tidak lagi dipahami semata sebagai pengolahan mineral dan tambang, tetapi diperluas ke sektor kreatif, perkebunan rakyat, hingga energi dan riset teknologi. Pendekatan menyeluruh ini menjadi bagian dari upaya membangkitkan ekonomi berbasis komoditas rakyat agar mampu menjadi penopang pertumbuhan di masa krisis.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menegaskan hilirisasi produk kreatif lokal menjadi langkah penting agar industri kreatif Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia menyampaikan bahwa hilirisasi tidak hanya hilirisasi tambang, tetapi juga hilirisasi fashion, kuliner, kriya, dan subsektor kreatif lainnya. Menurutnya, produk-produk yang sebelumnya didominasi impor harus digantikan oleh brand lokal yang memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

Dijelaskannya bahwa perang geopolitik yang terjadi di Timur Tengah dan kawasan Eropa berpotensi berdampak pada ekspor subsektor fashion, kuliner, dan kriya yang selama ini mencatat kinerja cukup baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak tersebut melalui kebijakan hilirisasi produk lokal agar produktivitas UMKM meningkat dan perputaran ekonomi tetap terjadi di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya menjaga pasar domestik agar diisi oleh produk dan merek lokal sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional.

Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, akademisi, dan asosiasi menjadi kunci keberhasilan strategi tersebut. Sistem pemasaran berbasis digital dan penguatan literasi digital juga menjadi instrumen penting dalam memperluas jangkauan pasar UMKM. Program pelatihan seperti Emak-Emak Matic dan Genmatic yang berkolaborasi dengan platform belanja daring diharapkan mampu mempercepat transformasi digital pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Ia berharap industri kreatif dan UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tekanan global.

Di sektor agraris, arah hilirisasi juga diperkuat melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pengembangan tujuh komoditas perkebunan rakyat. Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian, Hendratmojo Bagus Hudoro, menyebut komoditas tersebut meliputi tebu, kelapa, kopi, lada, kakao, jambu mete, dan pala yang hampir 90 persen dikelola oleh perkebunan rakyat.

Jika pertumbuhan tujuh komoditas itu dapat didorong menyerupai pengembangan kelapa sawit melalui skema kemitraan inti-plasma, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya agraris. Ia mengakui bahwa di luar kelapa sawit, komoditas lain masih kurang diminati investor. Karena itu, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Direktorat Jenderal Perkebunan akan membangun fondasi hulu terlebih dahulu melalui peremajaan tanaman tua guna menjamin keberlanjutan bahan baku sebelum investasi hilirisasi masuk. Membangun pabrik pengolahan relatif mudah jika investasi tersedia, namun yang lebih krusial adalah memastikan kesinambungan pasokan bahan baku. Penguatan aspek hulu menjadi prasyarat mutlak sebelum hilirisasi skala besar dijalankan. Targetnya, pada 2035 investasi hilir sudah dapat didudukkan secara matang dengan basis produksi yang kuat dan berkelanjutan.

Penguatan hilirisasi juga mendapat dukungan dari arsitektur riset nasional yang berbasis problem statement. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan Aziman, menyampaikan bahwa riset nasional kini diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata industri dan tantangan strategis negara. Problem statement tidak hanya datang dari kampus, tetapi juga dari industri, BUMN, dan Dewan Energi Nasional. Peningkatan anggaran riset dari Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun pada 2025 ditujukan untuk mempercepat penguasaan teknologi, khususnya di sektor hilirisasi mineral dan ketahanan energi. Tanpa penguasaan teknologi, Indonesia akan terus berada pada posisi eksportir bahan mentah dan bergantung pada teknologi impor. Karena itu, kerja sama industri diperkuat, termasuk dengan holding pertambangan MIND ID yang mengonsolidasikan sejumlah entitas strategis nasional.

Peran MIND ID sangat krusial dalam mengamankan pasokan energi sekaligus membangun ekosistem hilirisasi. Selain penguatan teknologi, integrasi riset dengan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi prioritas agar industri nasional adaptif terhadap disrupsi global. Teknologi dan manusianya harus dibangun secara bersamaan agar hilirisasi tidak hanya bertumpu pada investasi fisik, tetapi juga pada kemandirian inovasi dalam negeri.

Sementara itu, di tingkat daerah, praktik hilirisasi komoditas rakyat mulai digerakkan melalui pengembangan kelapa genjah di Kabupaten Sleman. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto melakukan penanaman 3.300 bibit kelapa genjah bersama Bupati Sleman Harda Kiswaya dan kelompok tani setempat. Titiek Soeharto menyampaikan bantuan bibit dari Kementerian Pertanian tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani karena kelapa genjah memiliki masa produktivitas lebih cepat, yakni tiga hingga empat tahun. Kelapa genjah harus dipandang sebagai aset produktif desa yang dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti santan, minyak kelapa, hingga olahan sabut. Keberhasilan program sangat bergantung pada kekompakan kelompok tani dalam merawat tanaman secara berkelanjutan.

Bupati Sleman berharap sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani mampu memperkuat daya saing pertanian Sleman. Pengembangan kelapa genjah berpotensi menjadi program unggulan berbasis kawasan yang tidak hanya menggerakkan sektor pertanian, tetapi juga mendukung agrowisata dan ekonomi kreatif desa. Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendorong hilirisasi produk turunan seperti gula semut dan Virgin Coconut Oil agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.

Rangkaian kebijakan dan inisiatif tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi kini menjadi strategi komprehensif lintas sektor. Dari industri kreatif, perkebunan rakyat, hingga mineral dan energi, orientasi nilai tambah dalam negeri menjadi kunci kebangkitan ekonomi berbasis komoditas rakyat. Dengan penguatan hulu, dukungan riset dan teknologi, serta sinergi pusat-daerah, Indonesia berupaya memastikan bahwa kekayaan alam dan kreativitas rakyat benar-benar menjadi motor pertumbuhan yang tangguh di tengah gejolak global.

)* Penulis adalah seorang Analis Kebijakan

Oleh : Nancy Dora )*

Momentum Lebaran selalu menghadirkan arus besar pergerakan manusia di Indonesia. Tradisi mudik bukan sekadar perjalanan pulang kampung, melainkan peristiwa sosial yang sarat makna kultural, emosional, dan spiritual. Dalam konteks inilah program mudik gratis yang digelar pemerintah pusat dan daerah menemukan relevansinya sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah kebutuhan masyarakat. Kebijakan tersebut tidak hanya menyentuh aspek transportasi, tetapi juga memuat pesan kuat tentang keberpihakan pada keselamatan, keterjangkauan, dan pemerataan akses layanan publik.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kembali menghadirkan program mudik gratis kapal laut untuk Lebaran 2026 dengan kuota hingga 66 ribu penumpang. Pendaftaran dibuka mulai 6 Maret 2026, dengan periode keberangkatan 11 Maret hingga 6 April 2026. Selain kuota gratis, pemerintah juga memberikan diskon tiket sebesar 30 persen untuk lebih dari 445 ribu tiket kapal kelas ekonomi pada trayek Public Service Obligation PT Pelni. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa langkah tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung distribusi arus mudik yang lebih merata. Keselamatan pelayaran adalah prioritas utama dan tidak ada kompromi terhadap aspek keselamatan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga dalam aksi konkret yang terukur. Penyediaan 841 kapal dengan kapasitas sekitar 3,2 juta penumpang selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026 menandakan kesiapan sistemik yang dirancang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas. Pemerintah bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum turut mengatur skema pemisahan pelabuhan di lintasan strategis seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menjelaskan bahwa pengaturan tersebut bertujuan memecah kepadatan dan mencegah penumpukan di satu titik. Strategi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif lintas sektor demi memastikan perjalanan mudik berlangsung tertib dan aman.

Di tingkat daerah, semangat serupa juga terlihat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan mudik gratis bagi 7.000 warga dengan 20 tujuan kabupaten/kota. Sebanyak 4.000 penumpang diberangkatkan melalui jalur darat menggunakan bus, sementara 3.000 lainnya melalui jalur laut dengan 12 kali pelayaran. Fasilitas pengangkutan 200 unit sepeda motor secara gratis juga disediakan guna mengurangi risiko kecelakaan akibat perjalanan jarak jauh menggunakan kendaraan roda dua. Program ini dihadirkan agar masyarakat dapat berkumpul dengan keluarga secara aman dan nyaman tanpa terbebani biaya transportasi.

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh juga patut dicermati. Program Mudik Gratis 2026 dibuka untuk masyarakat dengan pendaftaran secara daring, mencakup berbagai rute strategis dari Banda Aceh menuju sejumlah kabupaten/kota hingga Medan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal menjelaskan bahwa program tersebut merupakan arahan Gubernur Muzakir Manaf sebagai upaya menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau, khususnya pasca bencana hidrometeorologi. Penegasan larangan praktik jual beli tiket serta sanksi tegas bagi pelanggaran menunjukkan komitmen menjaga integritas program agar tepat sasaran.

Jika dicermati secara menyeluruh, program mudik gratis mengandung beberapa makna strategis. Pertama, aspek perlindungan sosial. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, subsidi transportasi menjadi bantalan yang signifikan. Biaya perjalanan yang biasanya melonjak menjelang Lebaran dapat ditekan, sehingga alokasi pengeluaran rumah tangga dapat difokuskan pada kebutuhan lain selama hari raya.

Kedua, aspek keselamatan publik. Pengalihan sepeda motor ke kapal laut, pengaturan buffer zone bagi kendaraan logistik, hingga pemisahan arus di pelabuhan strategis merupakan bentuk mitigasi risiko kecelakaan dan kemacetan ekstrem. Negara mengambil peran preventif, bukan sekadar responsif. Ini memperlihatkan paradigma pelayanan publik yang berbasis perencanaan dan antisipasi.

Ketiga, aspek pemerataan dan konektivitas wilayah. Transportasi laut menjadi tulang punggung bagi wilayah kepulauan, daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Dengan memperkuat layanan angkutan laut, pemerintah tidak hanya mengatur arus mudik, tetapi juga mempertegas komitmen terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas inklusif.

Mudik gratis adalah simbol kehadiran negara dalam ruang-ruang emosional warganya. Lebaran adalah momentum mempererat silaturahmi dan merawat ikatan keluarga. Ketika negara memfasilitasi perjalanan tersebut dengan aman dan terjangkau, sesungguhnya negara sedang memperkuat kohesi sosial. Negara tidak berdiri jauh dari warganya, melainkan hadir di titik-titik krusial kehidupan mereka. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan pelaksanaan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap kelaikan armada, ketepatan jadwal, serta ketertiban administrasi harus terus diperkuat. Evaluasi berbasis data pasca-Lebaran perlu dilakukan agar program serupa semakin efektif di tahun-tahun mendatang.

Pada akhirnya, mudik gratis bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah refleksi dari filosofi pelayanan publik yang humanis. Di tengah kompleksitas mobilitas jutaan orang, kehadiran negara melalui kebijakan yang terencana dan berpihak menjadi fondasi penting dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan persatuan bangsa pada momentum suci Lebaran.

)* Penulis adalah Pengamat Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi

Tradisi mudik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya, jutaan orang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Fenomena ini bukan sekadar mobilitas tahunan, tetapi juga cerminan kuatnya nilai kekeluargaan dalam budaya nasional. Namun di balik kebahagiaan mudik, terdapat tantangan besar berupa biaya transportasi yang kerap membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, program mudik gratis menjadi kebijakan yang menghadirkan solusi nyata bagi banyak keluarga.

Program mudik gratis menunjukkan bagaimana negara hadir dalam momen penting kehidupan masyarakat. Dengan menyediakan transportasi tanpa biaya bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman, pemerintah membantu meringankan beban ekonomi sekaligus memastikan perjalanan mudik berlangsung lebih aman dan tertib. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan mobilitas nasional agar arus perjalanan Lebaran dapat berlangsung lebih terorganisir.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memandang bahwa pelayanan publik harus mampu menyentuh kebutuhan konkret masyarakat. Dalam berbagai kebijakan sosial, negara berupaya memastikan bahwa momentum keagamaan dan tradisi nasional dapat dirayakan dengan penuh ketenangan. Program mudik gratis mencerminkan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi.

Anggota Komisi V DPR, Sudjatmiko, mendorong pemerintah untuk menambah akses mudik gratis Lebaran tahun ini, mengingat kesenjangan kapasitas angkutan gratis dengan total pemudik sebelumnya yang mencapai 150 juta orang. Maka, pemerintah perlu mengintervensi dengan mudik gratis. Mudik gratis juga memiliki dimensi keselamatan yang sangat penting. Setiap tahun, tingginya biaya transportasi mendorong sebagian masyarakat memilih perjalanan menggunakan kendaraan yang tidak selalu memenuhi standar keselamatan, termasuk sepeda motor untuk perjalanan jarak jauh. Dengan adanya program transportasi gratis melalui bus, kereta, maupun kapal, risiko kecelakaan dapat ditekan karena masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih aman dan terorganisir.

Di sisi lain, pengelolaan arus mudik membutuhkan koordinasi lintas sektor yang solid. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta aparat keamanan bekerja bersama untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat. Program mudik gratis menjadi bagian dari skema besar manajemen transportasi nasional yang dirancang untuk mengurangi kepadatan di jalur-jalur utama serta mendistribusikan arus perjalanan secara lebih merata.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menghadirkan program mudik gratis kapal laut untuk Lebaran 2026. Program ini menyediakan kuota hingga 66.000 penumpang yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang ingin mudik saat Lebaran. Selain menyediakan kuota gratis bagi puluhan ribu pemudik, pemerintah juga memberikan diskon tiket kapal laut sebesar 30 persen untuk seluruh trayek kapal Public Service Obligation (PSO) milik PT Pelni kelas ekonomi. Diskon ini berlaku untuk lebih dari 445 ribu tiket, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan transportasi laut dengan harga lebih terjangkau selama musim mudik Lebaran.

Program mudik gratis juga memberikan dampak ekonomi yang tidak kecil. Dengan berkurangnya biaya transportasi, masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk mengalokasikan pengeluaran pada kebutuhan lain selama berada di kampung halaman. Aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik pun ikut bergerak, mulai dari sektor perdagangan, kuliner, hingga jasa lokal yang melayani kebutuhan para pemudik.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana negara dapat mengelola tradisi sosial dalam kerangka kebijakan publik yang modern. Mudik bukan hanya fenomena budaya, tetapi juga peristiwa mobilitas nasional yang melibatkan jutaan orang secara serentak. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi kemacetan, kecelakaan, dan ketidaktertiban dapat meningkat. Melalui program mudik gratis, pemerintah berupaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih terencana dan efisien.

Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Kesadaran untuk mengikuti prosedur pendaftaran, mematuhi jadwal keberangkatan, serta menjaga ketertiban selama perjalanan akan membantu memastikan program berjalan efektif. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

Selain itu, program mudik gratis memperlihatkan wajah kebijakan publik yang lebih humanis. Negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ketika pemerintah membantu rakyat pulang ke kampung halaman dengan aman dan tanpa biaya, kehadiran negara menjadi lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Momentum Lebaran memang selalu menghadirkan dinamika mobilitas yang kompleks. Namun dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, tantangan tersebut dapat dikelola dengan baik. Program mudik gratis adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi nasional.

Pada akhirnya, mudik bukan hanya perjalanan fisik dari kota ke kampung halaman, tetapi juga perjalanan emosional yang mempererat hubungan keluarga. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, masyarakat dapat merayakan momen kebersamaan ini dengan lebih tenang dan aman. Program mudik gratis menjadi simbol bahwa negara hadir untuk memastikan setiap warga dapat menikmati tradisi Lebaran dengan penuh kebahagiaan dan tanpa beban yang berlebihan.

*) Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis bagi masyarakat menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026.

Program ini diselenggarakan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari bus, kereta api, hingga kapal laut, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan sekaligus menjamin perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan penyelenggaraan mudik gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi masyarakat.

“Program mudik gratis ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan selama periode mudik. Dengan menggunakan transportasi massal yang terorganisir, kami berharap masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman, nyaman, dan tertib,” ujar Dudy Purwagandhi.

Lanjutnya, Kemenhub menyiapkan 50 ribu tiket mudik gratis dengan moda transportasi bus kelas ekonomi sebagai salah satu dukungan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Total ada 401 bus yang disiapkan untuk mengantar pemudik ke 34 provinsi tujuan..

“Selain stimulus, kami dari Kementerian Perhubungan juga menyiapkan beberapa diskon,” katanya.

Kemenhub juga memberikan program mudik gratis untuk moda transportasi kereta api jalur Pulau Jawa, yang mencakup lintas utara, lintas tengah, dan lintas selatan. Menhub menyebut program ini menyasar 28.182 penumpang.

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai rute tujuan mudik gratis ke sejumlah kota di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi tujuan utama para pemudik.

“Kami juga memastikan bus – bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau rampcheck. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kondisi bus dan pengemudi dalam keadaan prima sehingga diharapkan seluruh penumpang dapat sampai di kampung halaman dengan selamat dan nyaman,” imbuhnya.

Dengan adanya program mudik gratis seperti ini merupakan bentuk pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan utamanya untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya.

“Kami mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis. Dari banyaknya penyelenggaraan mudik gratis, kami mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan,” pungkasnya. (*)

Jakarta – Pemerintah kembali menghadirkan program mudik gratis pada masa Lebaran 2026 sebagai upaya membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung dengan aman dan terjangkau. Melalui berbagai skema transportasi darat dan laut, pemerintah menyiapkan ribuan kuota bagi pemudik di sejumlah daerah, sekaligus untuk mengurangi kepadatan kendaraan pribadi selama arus mudik.

Di Jawa Barat, program mudik gratis diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Dishub Jabar) dengan total kuota mencapai 3.040 kursi. Hingga saat ini, kuota yang masih tersedia tercatat sebanyak 660 kursi sehingga masyarakat diimbau segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepala Dishub Jabar, Dhani Gumelar, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya rute perjalanan yang sudah terisi penuh sejak pendaftaran dibuka.

“Mayoritas rute favorit telah habis dipesan, dan kini hanya menyisakan tiga rute perjalanan di wilayah Jawa Barat,” ujar Dhani.

Berdasarkan data Dishub Jabar, sejumlah rute populer yang menghubungkan Jawa Barat dengan wilayah Jawa Tengah telah habis dipesan. Tiket yang sudah tidak tersedia antara lain rute dari Bekasi menuju Tasikmalaya, Purbalingga, dan Bandung.

Program ini terbuka bagi warga yang berdomisili di Jawa Barat yang hendak bepergian keluar provinsi, maupun masyarakat dari luar daerah yang ingin menuju Jawa Barat selama periode Lebaran 2026.

Selain membantu meringankan biaya perjalanan masyarakat, program mudik gratis juga diharapkan mampu menekan penggunaan kendaraan pribadi. Dengan berkurangnya kendaraan di jalan raya, potensi kemacetan selama periode mudik Lebaran diharapkan dapat diminimalkan.

Di wilayah timur Indonesia, pemerintah juga menghadirkan program serupa melalui moda transportasi laut. Kementerian Perhubungan menetapkan program tiket kapal laut gratis bagi masyarakat Papua selama periode Angkutan Laut Lebaran 2026 atau 1447 Hijriah.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Wally, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap usulan Pemerintah Provinsi Papua untuk mempermudah mobilitas masyarakat saat Lebaran.

“Pelayanan mudik gratis angkutan laut intra Papua telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sesuai permintaan Gubernur Papua, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan selama masa Lebaran,” ujar Wally.

Program mudik gratis melalui jalur laut ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi antarwilayah di Papua sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. (*)

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya bukan hanya sebagai instrumen pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal yang berdampak luas dan berkelanjutan. Dalam implementasinya, MBG tidak sekadar menghadirkan makanan sehat bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan, tetapi juga membangun rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga koperasi desa.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati menegaskan bahwa MBG memiliki peran strategis di luar aspek pemenuhan gizi. Program MBG bukan sekadar membagi makanan, tetapi dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Hida menambahkan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Ketika rantai pasok dibangun dari desa dan dikelola secara berkeadilan, MBG akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus fondasi kedaulatan pangan bangsa.

Penegasan tersebut sejalan dengan desain MBG yang bertumpu pada prinsip pemberdayaan. Bahan pangan yang digunakan diupayakan berasal dari produksi lokal di sekitar wilayah pelaksanaan program. Skema ini menciptakan permintaan yang stabil terhadap komoditas pertanian dan perikanan daerah. Ketika kebutuhan bahan pangan untuk dapur-dapur MBG meningkat secara konsisten, para produsen lokal memperoleh kepastian pasar.

Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana mengatakan program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki dampak yang luas, baik bagi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat.

Dampak berganda dari MBG terlihat pada sektor pertanian. Petani sayur, beras, telur, dan komoditas hortikultura lainnya merasakan adanya lonjakan permintaan rutin yang berbeda dari pola pasar konvensional yang fluktuatif. Dengan adanya kontrak atau kerja sama pasokan, mereka dapat merencanakan musim tanam secara lebih terukur. Pola ini mendorong penerapan praktik budidaya yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas hasil panen agar sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan MBG mengalami akselerasi signifikan. Perkembangan tersebut ditopang oleh partisipasi aktif masyarakat. Seluruh SPPG yang berdiri saat ini dibangun melalui pendanaan masyarakat, menjadikan MBG sebagai model kolaborasi sosial berskala nasional. Menurutnya, mekanisme ini bukan hanya mempercepat pemerataan layanan gizi, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi langsung di daerah. Skema partisipatif tersebut memperlihatkan bahwa MBG tidak berjalan secara top-down, melainkan bertumbuh dari keterlibatan komunitas yang memiliki kepentingan langsung terhadap peningkatan kualitas generasi penerus.

Program ini juga mendorong pertumbuhan UMKM di bidang pengolahan pangan dan jasa katering lokal. Kebutuhan pengolahan bahan mentah menjadi makanan siap saji dalam jumlah besar membuka lapangan kerja baru, mulai dari tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi. Perempuan di desa-desa banyak terlibat dalam dapur MBG, sehingga program ini turut memperkuat partisipasi ekonomi perempuan.

MBG berkontribusi pada penguatan kelembagaan ekonomi desa, terutama melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa. Lembaga-lembaga ini dapat berperan sebagai agregator pasokan bahan pangan dari petani dan nelayan setempat. Dengan model agregasi, suplai menjadi lebih terkoordinasi dan memenuhi standar volume serta kualitas yang dibutuhkan. Selain itu, koperasi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi harga dan kontrak pasokan. Penguatan kelembagaan ini selaras dengan visi pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan serta mempertegas arah kedaulatan pangan yang digagas melalui MBG.

Dari sisi fiskal daerah, aktivitas ekonomi yang meningkat berpotensi menambah penerimaan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Walaupun tujuan utama MBG adalah sosial, efek ekonomi yang dihasilkan menciptakan ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan lainnya. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat ekonomi dapat terdistribusi secara merata dan tidak terpusat pada wilayah tertentu saja.

Lebih jauh, MBG berkontribusi dalam pengendalian inflasi pangan di daerah apabila dikelola dengan tepat. Dengan memperkuat produksi lokal dan memperpendek rantai distribusi, ketergantungan pada pasokan antardaerah dapat ditekan. Stabilitas pasokan membantu menjaga harga tetap terkendali, terutama untuk komoditas yang sering mengalami gejolak musiman. Dalam konteks ini, MBG berfungsi sebagai jangkar permintaan yang terencana, sehingga produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil.

Ke depan, MBG berpotensi menjadi model pembangunan terpadu yang menggabungkan agenda kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam satu kerangka kebijakan. Ketika kebutuhan gizi terpenuhi, kualitas pembelajaran meningkat, dan produktivitas generasi muda terjaga. Di saat yang sama, ekonomi lokal tumbuh melalui peningkatan permintaan dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan desain yang inklusif dan berbasis potensi lokal, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan, MBG dapat mempercepat perputaran ekonomi di akar rumput. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat langsung, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pekerja informal di sekitarnya. Apabila konsistensi implementasi dapat dijaga dan koordinasi lintas sektor diperkuat, MBG berpeluang menjadi salah satu pilar utama penguatan ekonomi domestik sekaligus fondasi kokoh bagi kedaulatan pangan nasional.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau

Oleh Dianita Yanuar )*

Program Makan Bergizi Gratis(MBG) tidak lagi dapat dipahami semata sebagai kebijakan pemenuhan gizi anak-anak, melainkan sebagai desain besar pembangunan ekonomi yang bekerja dari akar rumput. Di tengah tantangan stagnasi ekonomi lokal di banyak daerah, MBG hadir sebagai instrumen negara yang secara simultan menjawab persoalan kesehatan, pendidikan, dan perputaran ekonomi. Skema yang diterapkan menunjukkan bahwa negara mulai menggeser pendekatan pembangunan dari pola sentralistis menuju distribusi langsung yang lebih berani dan progresif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa BGN menerapkan pola baru dalam tata kelola anggaran dengan menyalurkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Sekitar 93 persen dari total anggaran BGN dikirim langsung ke SPPG di seluruh Indonesia. Dari total anggaran Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun beredar langsung di daerah, dari Sabang hingga Merauke. Setiap SPPG rata-rata menerima alokasi sekitar Rp500 juta per hari, sebuah angka yang mencerminkan besarnya likuiditas yang digelontorkan negara langsung ke level paling bawah.

Model ini menghadirkan perubahan mendasar dalam cara negara menggerakkan ekonomi daerah. Dana publik tidak lagi berhenti di meja birokrasi, melainkan langsung bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi riil. Hingga saat ini, dana yang telah beredar di berbagai wilayah diperkirakan mencapai Rp36 triliun. Besarnya perputaran tersebut menjadikan MBG sebagai salah satu pengungkit ekonomi paling signifikan dalam waktu singkat, terutama karena distribusinya merata dan tidak terpusat di kota-kota besar. Banyaknya SPPG yang beroperasi di suatu daerah secara langsung menentukan besaran perputaran uang, sehingga daerah dengan basis produksi pangan yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh.

Dampak paling nyata dari kebijakan ini terlihat pada sektor produksi lokal. BGN menjamin penyerapan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan daerah untuk memenuhi kebutuhan MBG. Kepastian pasar yang sebelumnya sulit diperoleh petani kini hadir melalui negara. Fenomena kenaikan harga komoditas, seperti wortel di Nusa Tenggara Timur yang mengalami lonjakan signifikan, menjadi bukti bahwa intervensi negara yang tepat sasaran mampu memperbaiki posisi tawar produsen kecil. Ini bukan sekadar efek sesaat, melainkan perubahan struktur pasar yang memberi harapan baru bagi petani dan nelayan.

Kenaikan serapan produksi tersebut berkontribusi pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP yang kini berada di kisaran 125 menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak lagi hanya cukup untuk bertahan hidup, tetapi mulai membuka ruang investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dadan Hindayana bahkan optimistis NTP dapat terdongkrak hingga 150 seiring berjalannya MBG secara konsisten. Jika target ini tercapai, maka MBG dapat dicatat sebagai salah satu kebijakan negara paling berdampak dalam memperbaiki struktur ekonomi pedesaan.

Dari perspektif makro, besarnya perputaran dana MBG juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Pada triwulan pertama tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus Rp37 triliun yang mendorong pertumbuhan ekonomi 4,7 persen. Tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN diperkirakan mencapai Rp62 triliun. Perbedaan mendasar terletak pada cara dana itu bekerja. MBG tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga mengaktifkan produksi lokal, distribusi, dan penyerapan tenaga kerja di daerah, sehingga dampak bergandanya jauh lebih luas.

Dimensi ekonomi kreatif dan perdesaan turut ditekankan oleh Teuku Riefky Harsya, yang menilai MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi desa. Dorongan agar dapur-dapur SPPG memprioritaskan bahan baku lokal memperkuat rantai pasok dan memastikan uang berputar di wilayah yang sama. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga strategi pembangunan berbasis komunitas.

Dukungan politik terhadap MBG juga menguat. Anggota Komisi IX DPR RI, Mariana, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada kesehatan, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan dan ekonomi keluarga. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai menunjukkan konsentrasi belajar yang lebih baik dan tingkat kehadiran sekolah yang meningkat, sementara orang tua terbantu karena sebagian beban pengeluaran rumah tangga berkurang.

Lebih jauh, operasional SPPG membuka lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kegiatan memasak, pengemasan, distribusi, hingga pengadaan bahan pangan melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha setempat. Rantai ekonomi yang tercipta dari dapur-dapur MBG ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan visi menyeluruh mampu menciptakan manfaat berlapis.

MBG telah menghadirkan paradigma baru pembangunan nasional. Negara tidak hanya hadir memberi bantuan, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang hidup di daerah. Dengan perputaran dana yang besar, jaminan pasar bagi produksi lokal, serta dampak positif pada kesehatan dan pendidikan, MBG membuka ruang baru bagi ekonomi daerah untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan. Apabila konsistensi kebijakan ini terus terjaga, maka MBG akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Indonesia yang berkeadilan.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan dampak positifnya terhadap dinamika ekonomi daerah. Tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, MBG juga terbukti menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan perputaran dana dan penyerapan tenaga kerja.

Implementasi program ini dirancang melibatkan pelaku usaha lokal, mulai dari petani, peternak, pelaku UMKM, hingga penyedia jasa distribusi, sehingga manfaat ekonominya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.

Ketua Umum Seknas Indonesia Maju (IM), Monisyah menjelaskan sejak dijalankan, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal. Hal ini menciptakan efek berganda (multiplier effect), di mana setiap rupiah yang dibelanjakan berkontribusi pada peningkatan pendapatan pelaku usaha daerah sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional.

“MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan bahan pangan disalurkan melalui skema yang mendorong pembelian produk lokal.” kata Monisyah

Di berbagai wilayah, keterlibatan dapur umum dan koperasi setempat telah membuka peluang kerja baru. Tenaga masak, tenaga distribusi, hingga tenaga administrasi direkrut dari masyarakat sekitar. Kondisi ini membantu menekan angka pengangguran, terutama di daerah dengan tingkat kesempatan kerja terbatas. Selain itu, peningkatan permintaan bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, dan daging turut memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan lokal.

Dari sisi fiskal daerah, perputaran dana yang meningkat turut mendorong aktivitas ekonomi turunan, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa pendukung lainnya. Pasar tradisional menjadi lebih bergairah karena adanya permintaan rutin dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Dengan pola distribusi yang terstruktur dan pengawasan yang ketat, MBG juga memberikan kepastian pasar bagi produsen kecil, sehingga mendorong keberlanjutan usaha mereka.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan, MBG memperlihatkan bahwa kebijakan berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar optimal dan tepat sasaran.

“Kebijakan MBG memperlihatkan bahwa program berbasis kesejahteraan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi program ini,” ujar Dadan Hindayana.

Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan evaluasi berkala akan menjadi faktor penentu keberhasilan jangka panjang MBG. Dengan desain yang inklusif dan berpihak pada potensi lokal, program ini tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok pangan lokal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Program MBG dirancang sebagai investasi sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar soal makanan bergizi untuk anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat usaha kecil di daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk melibatkan tenaga kerja lokal serta menggandeng petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat sebagai pemasok bahan pangan.

“Kita ingin uang negara berputar di daerah, menghidupkan ekonomi desa dan kota, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa operasional SPPG secara bertahap telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari tenaga pengolah makanan, tenaga distribusi, hingga petugas administrasi. Seiring ekspansi program, jumlah tersebut kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.067.000 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional 22.900 SPPG aktif, sementara total 24.320 SPPG telah terverifikasi dan seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

“MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia,” ujar Sony.

Menurutnya, kehadiran MBG menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur dan terencana. Perubahan pola pikir tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi.

Sony juga menekankan bahwa model Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur school meal, tetapi Indonesia 100 persen infrastruktur ini dibangun oleh masyarakat,” jelasnya.

Dengan ekspansi operasional yang masif dan model kolaborasi pemerintah–masyarakat–dunia usaha, MBG diposisikan bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebagai infrastruktur sosial nasional yang menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

Oleh: Nadira Citra Maheswari)*

Sekolah Rakyat lahir dari semangat menghadirkan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di tengah kesenjangan akses pendidikan dan tantangan sosial-ekonomi, Sekolah Rakyat diproyeksikan sebagai instrumen mobilitas sosial yang mampu membuka jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Namun, keberadaan gedung, kurikulum, dan kebijakan yang baik tidak akan cukup tanpa fondasi utama berupa pengajar yang profesional. Profesionalisme pengajar menjadi faktor penentu kualitas sekaligus keberlanjutan Sekolah Rakyat dalam membentuk generasi yang berdaya saing dan berkarakter.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kepada kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat harus mendidik murid-murid dari Sekolah Rakyat dengan baik. Langkah para murid tersebut ke depan diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat dirinya, orang tua, dan keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Pesan ini memperjelas bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi sebagai wahana transformasi sosial. Profesionalisme pengajar menjadi kunci agar harapan tersebut dapat diwujudkan secara nyata.

Profesionalisme tidak berhenti pada kualifikasi akademik atau sertifikasi formal. Yakni mencakup integritas, kompetensi pedagogik, penguasaan materi, serta komitmen etis dalam menjalankan tugas pendidikan. Pengajar profesional memahami bahwa pendidikan bukan sekadar mentransfer ilmu, melainkan membentuk karakter, menumbuhkan daya pikir kritis, dan membangun rasa percaya diri peserta didik. Dalam konteks Sekolah Rakyat yang melayani siswa dari latar belakang beragam, pendekatan empatik dan kontekstual menjadi kebutuhan mutlak.

Di banyak wilayah, Sekolah Rakyat hadir dengan keterbatasan sarana. Kondisi ini menuntut kreativitas dan inovasi pengajar. Profesionalisme tercermin dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada, menjadikan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan realitas kehidupan sehari-hari siswa. Keterbatasan tidak boleh menjadi alasan menurunnya mutu, melainkan pendorong untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih relevan dan bermakna.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan kepada kepala sekolah, guru, serta tenaga pendidik di Sekolah Rakyat untuk menguasai tiga pola pikir (mindset). Ketiga pola pikir tersebut adalah adaptif, berpikir sistemik, serta berorientasi pada dampak nyata.

Selain itu, Menteri Rini juga menyampaikan agar para kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat memiliki karakter sebagai birokrat masa kini. Pola pikir adaptif mendorong guru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi. Berpikir sistemik membantu memahami keterkaitan antara proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan dampaknya bagi masyarakat. Orientasi pada dampak nyata memastikan bahwa pendidikan tidak berhenti pada rutinitas administratif, tetapi menghasilkan perubahan konkret pada perkembangan siswa.

Pengajar harus mampu memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap peserta didik. Di Sekolah Rakyat, siswa mungkin memiliki pengalaman pendidikan yang berbeda, termasuk mereka yang pernah putus sekolah. Karena itu, pendekatan pembelajaran yang fleksibel, asesmen berkelanjutan, serta evaluasi berbasis pengembangan potensi sangat diperlukan. Profesionalisme berarti mampu menempatkan siswa sebagai subjek yang berkembang, bukan sekadar objek penilaian angka.

Penguasaan materi dan literasi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan. Di era transformasi teknologi, guru dituntut tidak hanya menguasai substansi pelajaran, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif. Sekolah Rakyat yang relevan dengan kebutuhan masa depan harus mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia kerja dan perubahan sosial. Peran guru bergeser dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator yang membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif.

Budaya kerja dan akuntabilitas turut memperkuat fondasi profesionalisme. Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memperkuat budaya kerja dan integritas profesional guru Sekolah Rakyat lewat pelatihan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan laporan kinerja harian. Mensos mengatakan setiap guru membuat laporan harian tentang perkembangan siswa. Tim evaluator akan menilai laporan tersebut secara berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas proses pendidikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa profesionalisme harus diiringi sistem evaluasi yang terukur, sehingga kualitas pembelajaran dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dimensi etika dan keteladanan juga tidak kalah penting. Guru profesional menjadi panutan dalam sikap disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak cukup diajarkan secara teoritis, melainkan diwujudkan dalam praktik sehari-hari. Lingkungan belajar yang aman, adil, dan saling menghormati akan tumbuh ketika guru menunjukkan integritas dalam setiap tindakan.

Hubungan dengan orang tua dan masyarakat turut menentukan keberhasilan Sekolah Rakyat. Profesionalisme mencakup kemampuan membangun komunikasi yang efektif serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem sosial. Dukungan komunitas akan memperkuat proses pendidikan dan memperluas dampaknya.

Pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dunia pendidikan terus berubah, dan guru perlu terus belajar melalui pelatihan, refleksi, serta komunitas belajar. Profesionalisme adalah proses dinamis yang menuntut adaptasi terus-menerus. Dukungan terhadap kesejahteraan dan perlindungan guru juga penting agar motivasi dan dedikasi tetap terjaga.

Pada akhirnya, profesionalisme pengajar merupakan fondasi utama Sekolah Rakyat. Infrastruktur dapat dibangun, kurikulum dapat disempurnakan, tetapi kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi dan integritas guru. Dengan pengajar yang profesional, Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang transformasi yang nyata, menciptakan generasi yang mampu mengangkat martabat dirinya dan keluarganya, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau