Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa terkecuali. Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan konsistensi negara dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan.

Selama ini, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia. Faktor ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta kondisi geografis sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan secara optimal. Tidak sedikit anak yang harus menghentikan sekolah karena tekanan ekonomi keluarga, atau karena tidak tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah tempat tinggal mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih memerlukan berbagai terobosan kebijakan. Negara tidak cukup hanya menyediakan sistem pendidikan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kerangka ini program Sekolah Rakyat menjadi relevan sebagai bagian dari solusi.

Program Sekolah Rakyat hadir sebagai upaya konkret untuk menjawab tantangan tersebut. Konsep Sekolah Rakyat pada dasarnya berangkat dari semangat pemerataan pendidikan, yaitu memastikan bahwa pendidikan tidak menjadi hak eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan hak dasar yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat hingga percepatan renovasi sekolah rusak di berbagai daerah. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan.

Menurut Teddy, Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini tidak tersentuh pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam bangku pendidikan. Program ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Teddy menjelaskan, peserta didik dalam program Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh layanan pendidikan tanpa biaya, tetapi juga fasilitas tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga perlindungan jaminan kesehatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses belajar di ruang kelas, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dalam satu tahun terakhir, program Sekolah Rakyat telah menjangkau sekitar 16.000 hingga 22.000 siswa yang tersebar di 166 sekolah. Pemerintah pun menargetkan pembangunan tambahan 100 unit sekolah baru pada tahun 2026. Target ini menunjukkan bahwa program tersebut dirancang secara bertahap namun berkelanjutan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kesetaraan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sekolah Rakyat juga memberikan akses pendidikan yang bermutu sehingga dapat membantu memutus rantai kemiskinan.

Menteri PPPA berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi contoh sebagai sekolah yang menciptakan kondisi dimana anak belajar dengan aman dan nyaman. Menteri PPPA menekankan perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kekerasan fisik, tetapi juga memastikan terciptanya suasana belajar yang aman, inklusif, dan suportif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari sisi psikologis maupun sosial.

Keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih merata. Program ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem pendidikan yang sudah ada, melainkan melengkapi berbagai upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dari perspektif pembangunan nasional, perluasan akses pendidikan memiliki dampak yang sangat luas. Pendidikan yang merata akan membantu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, program Sekolah Rakyat juga mencerminkan pendekatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Negara tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang tepat, Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berpengetahuan.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengembangan program Sekolah Rakyat melalui penambahan fasilitas fisik dan tenaga pengajar di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari agenda prioritas pembangunan sumber daya manusia tahun 2026 yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dukungan terhadap program ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai bahwa penguatan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Pemerataan pendidikan menjadi kunci dalam menekan angka kemiskinan struktural,” jelasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya unggul dari sisi bangunan, tetapi juga dari kualitas pembelajaran. Ia menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi guru.

“Kami memastikan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi. Anak-anak harus mendapatkan layanan pendidikan terbaik, bukan sekadar ruang kelas baru,” katanya.

Menurutnya, proses pemetaan kebutuhan guru terus dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan rasio guru dan siswa tetap ideal.

“Ada pelatihan tambahan bagi guru yang ditempatkan di Sekolah Rakyat agar mampu menangani pendekatan pembelajaran berbasis karakter dan penguatan literasi serta numerasi,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang signifikan dalam APBN 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah rusak dan penyediaan perangkat pembelajaran digital.

“Program ini juga disinergikan dengan upaya peningkatan kualitas gizi siswa serta penguatan pendidikan karakter,” pungkasnya.

Hingga awal 2026, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat telah berlangsung di lebih dari 100 titik rintisan di berbagai provinsi. Setiap lokasi dirancang memiliki ruang kelas representatif, asrama bagi siswa dan guru, laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, fasilitas olahraga, serta dukungan teknologi pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan setiap unit sekolah mampu menampung ratusan hingga seribu siswa secara bertahap sesuai kapasitas wilayah.

Selain infrastruktur, pemerintah juga mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Rekrutmen guru dilakukan dengan memprioritaskan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta guru bersertifikat yang siap ditempatkan di berbagai daerah. Penempatan guru dilakukan secara terencana agar distribusi tenaga pendidik lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah perkotaan saja.

Dengan penambahan fasilitas yang terus berlangsung dan distribusi tenaga pengajar yang semakin merata, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu menjangkau kelompok masyarakat paling rentan. Pemerintah optimistis bahwa langkah ini akan mempercepat terwujudnya generasi muda Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Jakarta – Pemerintah memetakan kebutuhan tenaga pendidik Sekolah Rakyat karena distribusi guru belum merata di berbagai daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penambahan fasilitas dan pengajar terus dilakukan guna mendukung kegiatan belajar siswa dari keluarga prasejahtera.

Ketersediaan guru merupakan hasil pemetaan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri atas ASN dan lulusan PPG, sebagaimana dijelaskan Dirjen Kemensos Agus Zainal Arifin.

“Hasil pemetaan Dikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) terkait kebutuhan guru yaitu ketersediaan ASN dan ketersediaan lulusan PPG saat ini mencapai 10.235. Karena itu, dari jumlah yang 89 ASN ini, jumlah PPG 10.146, ini total jumlahnya 10.235,” ujar Agus

Meski jumlahnya dinilai mencukupi secara nasional, tantangan utama terletak pada distribusi. Agus mengakui, beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan.

“Meskipun jumlahnya sangat banyak, di beberapa daerah kayaknya kesulitan karena ini memang tidak merata distribusinya. Di daerah tertentu berlimpah, di daerah lain kekurangan. Ini sedang dilakukan strategi-strategi berikutnya sebagaimana disampaikan tadi,” kata Agus.

Sejalan dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemerintah masih mengidentifikasi kebutuhan tambahan guru di sejumlah titik. Koordinasi dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.

“Kita masih bahas kebutuhannya bersama teman-teman BKN. Karena memang di beberapa titik masih ada kekurangan guru,” ujar Saifullah

Saifullah menambahkan, guru yang direkrut telah melalui proses seleksi ketat oleh Kemendikdasmen bersama BKN dan didampingi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Para tenaga pendidik tersebut merupakan guru bersertifikat yang telah mengikuti PPG dan mayoritas berusia di bawah 30 tahun.

“Rata-rata guru masih muda dan sudah beradaptasi selama enam bulan terakhir,” katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan, Kemendikdasmen mencatat kebutuhan 63 kepala sekolah, dengan 159 calon kepala sekolah saat ini tengah diseleksi. Sementara itu, kebutuhan guru pengajar mencapai 941 orang. Agus menyebut, meskipun dalam data awal tercatat ketersediaan masih nol untuk formasi tersebut, ribuan guru sebenarnya telah disiapkan untuk penugasan.

“Kemudian guru kebutuhannya 941 orang, ketersediaannya tertulis masih 0. Namun demikian, rapat hari Kamis kemarin Bu Dirjen sudah menyampaikan ada sekian ribu yang sudah siap,” ujar Agus.

Pemerintah optimistis, dengan pemetaan kebutuhan guru yang lebih presisi dan strategi distribusi yang tepat, pelaksanaan Sekolah Rakyat akan semakin merata dan efektif dalam menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Di tengah dinamika global yang terus bergerak cepat, isu ketahanan dan kedaulatan pangan semakin menegaskan pentingnya kesiapan setiap negara dalam memastikan kebutuhan dasar rakyatnya terpenuhi secara mandiri. Indonesia menunjukkan ketangguhan dengan menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas strategis nasional. Ketahanan pangan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas, memperkuat kemandirian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan pada impor pangan di tengah ketidakpastian global mengandung risiko besar. Ketika negara-negara produsen membatasi ekspor demi melindungi kebutuhan dalam negerinya, negara pengimpor akan menghadapi lonjakan harga bahkan ancaman kelangkaan. Pelajaran dari berbagai krisis global menunjukkan bahwa pasokan pangan dapat dengan mudah terganggu oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional. Oleh karena itu, kemampuan untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan sendiri menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial.

Swasembada pangan pada hakikatnya bukan hanya tentang angka produksi yang tinggi, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh dari hulu hingga hilir. Mulai dari ketersediaan benih, pupuk, irigasi, hingga distribusi dan cadangan pangan pemerintah, semuanya harus terintegrasi secara efektif. Upaya ini menuntut sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, pelaku usaha, serta dukungan teknologi pertanian modern. Ketika seluruh elemen ini bergerak bersama, ketahanan pangan tidak lagi menjadi konsep abstrak, melainkan realitas yang dapat dirasakan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya kemandirian pangan di tengah situasi geopolitik global yang semakin tegang. Menurutnya, swasembada pangan menjadi kunci agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.

Beberapa contoh konflik yang disebutkan antara lain yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Zulhas menekankan bahwa situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan pasokan pangan dunia. Oleh karena itu, swasembada pangan bukan hanya sekadar program ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara.

Zulhas juga menyoroti bahwa Indonesia telah beberapa kali berhasil melewati krisis global berkat kekuatan ekonomi rakyat, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). Saat ini, Indonesia diklaim telah mencapai swasembada beras dan jagung. Pemerintah berencana memperluas swasembada ke sektor protein seperti perikanan dan peternakan. Program seperti pembangunan kampung nelayan, bioflok, dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian dari strategi besar untuk mencapai swasembada protein.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini pihaknya meningkatkan produksi sejumlah di luar sembilan komoditas pangan yang telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah kini memfokuskan langkah pada peningkatan produksi komoditas yang belum swasembada, seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi.

Meski demikian, Amran mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sebagian besar pangan pokok strategis tetap dalam kondisi surplus. Dengan kondisi tersebut, gejolak geopolitik global dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan pokok strategis nasional.

Indonesia terus memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, mengingat sektor pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun.

Keberhasilan menjaga ketersediaan pangan tidak terlepas dari penguatan cadangan pangan pemerintah. Dengan adanya stok yang memadai, intervensi pasar dapat dilakukan ketika terjadi gejolak harga. Langkah ini penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan dengan harga yang wajar. Ketika harga pangan stabil, daya beli masyarakat terjaga dan potensi keresahan sosial dapat diminimalisir. Stabilitas pangan pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap stabilitas nasional.

Swasembada pangan juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Ketika impor dapat ditekan, devisa negara dapat dihemat dan dialokasikan untuk pembangunan sektor lain yang strategis. Selain itu, peningkatan produksi dalam negeri mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar aktivitas pertanian berlangsung. Petani tidak lagi sekadar menjadi pelaku pinggiran, melainkan aktor utama dalam menopang ketahanan nasional. Modernisasi pertanian melalui mekanisasi, penggunaan varietas unggul, dan digitalisasi distribusi menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, swasembada pangan menjadi simbol kemandirian sekaligus ketangguhan bangsa. Ketika dunia bergejolak, negara yang mampu berdiri di atas kekuatan produksinya sendiri akan lebih siap menghadapi tekanan eksternal. Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi, pengelolaan stok, dan pengendalian distribusi. Pernyataan para pemangku kebijakan yang menegaskan kondisi pangan nasional yang aman mencerminkan optimisme bahwa strategi ini berada di jalur yang tepat.

Swasembada pangan bukan hanya tentang memastikan ketersediaan beras di meja makan, tetapi tentang menjaga martabat bangsa di tengah ketidakpastian global. Swasembada pangan adalah fondasi ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Ketika dunia bergejolak, solusi terbaik bukan bergantung pada belas kasihan pasar internasional, melainkan memperkuat kemampuan sendiri. Dengan komitmen yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, serta keberpihakan pada petani sebagai ujung tombak produksi, swasembada pangan akan terus menjadi jawaban strategis bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika dunia yang terus berubah.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Gavin Asadit )*

Konflik global yang masih berlangsung pada tahun 2026 di sejumlah kawasan dunia terus memberikan tekanan terhadap stabilitas pangan internasional. Perang berkepanjangan, ketegangan geopolitik antarnegara, serta gangguan rantai pasok global berdampak langsung pada produksi dan distribusi komoditas pangan strategis. Sejumlah negara produsen utama mengambil langkah pembatasan ekspor untuk mengamankan kebutuhan dalam negerinya, sementara jalur logistik internasional menghadapi hambatan akibat instabilitas kawasan. Kondisi ini mendorong kenaikan harga pangan dunia dan meningkatkan risiko kelangkaan pasokan di pasar global.

Dalam situasi tersebut, swasembada pangan menjadi faktor kunci bagi ketahanan nasional. Bagi Indonesia, upaya memperkuat produksi pangan dalam negeri dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Swasembada pangan tidak hanya berperan sebagai agenda pembangunan sektor pertanian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan negara dalam menghadapi dampak konflik global yang masih berlanjut sepanjang 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menekankan bahwa pangan merupakan fondasi kedaulatan negara dan menjadi prasyarat penting bagi stabilitas nasional. Ia berpandangan bahwa kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara mandiri mencerminkan kekuatan dan kemandirian bangsa, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keutuhan negara di tengah tekanan dan ketidakpastian global.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai swasembada pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah konflik global yang masih berlangsung hingga 2026. Ia menekankan bahwa penguatan produksi pangan dalam negeri menjadi salah satu instrumen penting untuk menahan tekanan inflasi akibat gejolak eksternal serta menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan yang kuat akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk meredam dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Upaya ini mencakup peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertanian nasional. Modernisasi ini menjadi kunci agar petani mampu menghasilkan pangan dalam jumlah cukup dan berkualitas, sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga input.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa penguatan produksi pangan dalam negeri merupakan langkah awal dan benteng utama dalam menghadapi krisis global. Ia menilai bahwa negara yang memiliki cadangan dan kapasitas produksi pangan yang kuat akan lebih mampu bertahan dari guncangan akibat konflik dan ketidakpastian global. Karena itu, Kementerian Pertanian memfokuskan kebijakan pada peningkatan produksi beras, jagung, serta komoditas pangan strategis lainnya secara berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Selain produksi, pembangunan infrastruktur pertanian menjadi faktor krusial. Jaringan irigasi, jalan usaha tani, gudang penyimpanan, serta sistem logistik pangan terus diperkuat agar hasil panen dapat terserap dan terdistribusi secara merata. Infrastruktur yang baik memastikan pasokan pangan tetap lancar di dalam negeri, bahkan ketika perdagangan internasional mengalami gangguan akibat konflik global. Dengan sistem distribusi yang efisien, ketersediaan pangan dapat terjaga sekaligus menekan disparitas harga antarwilayah.

Swasembada pangan juga tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan petani. Ketika produksi dalam negeri menjadi andalan nasional, petani berada di posisi strategis dan harus dilindungi. Kebijakan harga yang adil, penyerapan hasil panen oleh negara, serta penguatan cadangan pangan nasional menjadi instrumen penting untuk menjaga pendapatan petani. Dengan demikian, swasembada pangan bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga menjamin keberlanjutan hidup jutaan petani di Indonesia.

Diversifikasi pangan menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal seperti sagu, singkong, sorgum, dan umbi-umbian yang berpotensi besar sebagai alternatif sumber karbohidrat. Pengembangan pangan lokal tidak hanya mengurangi tekanan terhadap komoditas impor, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis kearifan lokal. Dalam situasi konflik global, diversifikasi ini memberikan fleksibilitas dan ketahanan tambahan bagi sistem pangan nasional.

Konflik global juga berdampak pada sektor energi, yang berpengaruh langsung terhadap biaya produksi pangan. Kenaikan harga bahan bakar dan pupuk dapat menekan petani dan memicu kenaikan harga pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi, termasuk pemanfaatan energi terbarukan di sektor pertanian.

Dalam perspektif jangka panjang, swasembada pangan berkontribusi langsung pada stabilitas sosial dan politik. Sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan sering kali menjadi pemicu keresahan dan konflik internal. Dengan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau, negara dapat menjaga ketenangan sosial di tengah tekanan global. Lebih dari itu, negara yang mandiri pangan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional.

Di tengah ketidakpastian global sepanjang 2026, swasembada pangan bukan sekadar slogan, melainkan strategi perlindungan bangsa. Melalui kebijakan yang konsisten, dukungan anggaran yang memadai, serta kolaborasi antara pemerintah, petani, dunia usaha, dan masyarakat, swasembada pangan dapat menjadi pelindung utama Indonesia dari dampak konflik global. Ketahanan pangan yang kokoh akan memastikan Indonesia tetap berdaulat, stabil, dan mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya di tengah dinamika dunia yang terus berubah.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA – Di tengah eskalasi geopolitik global dan ketidakpastian pasokan pangan dunia, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Proyeksi neraca pangan hingga akhir April 2026 menunjukkan surplus sejumlah komoditas strategis, sekaligus menjadi bantalan stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menegaskan posisi stok dan produksi dalam negeri berada dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Idulfitri di Jakarta.

“Berdasarkan proyeksi produksi dan konsumsi nasional, neraca pangan kita berada pada posisi aman. Hingga setelah Lebaran, Indonesia masih mencatat surplus sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa tekanan impor besar,” ujar Sarwo Edhy.

Sedikitnya sembilan komoditas strategis telah sepenuhnya ditopang produksi dalam negeri, yakni beras, jagung pakan, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng. Surplus gula konsumsi tercatat 595 ribu ton, cabai besar 74 ribu ton, cabai rawit 105 ribu ton, serta bawang merah 57 ribu ton. Ketersediaan protein hewani pun aman dengan surplus daging ayam 727 ribu ton dan telur ayam sekitar 349 ribu ton.

“Data pemerintah mencatat, komoditas jagung diproyeksikan surplus 4,8 juta ton dengan produksi 10,7 juta ton dan kebutuhan konsumsi 5,8 juta ton. Minyak goreng nasional juga diperkirakan surplus 3,5 juta ton setelah memperhitungkan produksi dan stok awal tahun dikurangi konsumsi domestik sebesar 914 ribu ton,” jelasnya.

Sarwo Edhy menilai capaian tersebut mencerminkan ketahanan sistem produksi pangan nasional yang semakin solid di tengah dinamika global.

“Dominasi produksi dalam negeri membuat Indonesia relatif lebih tahan terhadap gangguan rantai pasok global,” katanya.

Ditambahkannya bahwa penguatan stok juga tercermin dari peningkatan serapan produksi domestik oleh Perum Bulog. Hingga minggu keempat Februari 2026, serapan setara beras mencapai 552,4 ribu ton, melonjak 196,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 186 ribu ton.

“Peningkatan serapan ini menunjukkan tren produksi beras nasional yang terus tumbuh positif sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, meminta percepatan penyelesaian kontrak cetak sawah seluas 101.503 hektare dalam satu bulan ke depan. Percepatan dilakukan di provinsi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Papua Selatan, hingga Sulawesi dan Kalimantan. Keterlibatan TNI merupakan bagian dari kolaborasi strategis lintas sektor menghadapi ancaman krisis pangan global dan potensi iklim ekstrem.

“Waktunya tinggal satu bulan. Target kontrak cetak sawah 101 ribu hektare harus diselesaikan. Saya minta seluruh jajaran, termasuk TNI, bergerak cepat dan bekerja total. Ini penentu,” tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta.

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Kemendagri, Rochayati Basra, menyatakan penguatan BUMD Pangan menjadi langkah konkret membangun sistem distribusi terintegrasi.

Dengan sinergi penguatan produksi, percepatan perluasan lahan, dan pembenahan distribusi, pemerintah optimistis swasembada pangan tidak hanya menjaga stabilitas dalam negeri di tengah gejolak global, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara yang tangguh menghadapi krisis pangan dunia.

(*/rls)

Jakarta – Di tengah meningkatnya ketidakpastian dan ancaman global terhadap rantai pasok pangan dunia, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat swasembada pangan sebagai prioritas nasional. Salah satu bukti konkret capaian tersebut terlihat dari pelepasan ekspor 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke tiga negara, yakni Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa langkah ini menjadi penegasan kuat bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga memperluas pasar ekspor komoditas pangan strategis.

“Sebanyak 545 ton produk unggas dan turunannya dilepas untuk ekspor ke tiga negara, yaitu Singapura, Jepang dan Timor Leste,” ujar Amran saat pelepasan ekspor tersebut di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta

Menurutnya, Indonesia telah mencapai swasembada untuk komoditas ayam, telur, dan beras. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras dan seterusnya. Nah ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Sekarang ada 10 tujuan negara langganan ekspor kita,” tegasnya.

Amran juga menekankan bahwa keberhasilan ekspor tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor ayam. Ia memastikan protein hewani dari sektor unggas kini telah memasuki fase ekspor.

“Kita sepakat bagaimana menjadi lumbung pangan dunia. Karbohidrat dan protein. Sekarang protein khususnya dari unggas, sudah swasembada dan ekspor,” katanya.

Pemerintah memastikan lonjakan produksi tidak berdampak negatif pada harga di tingkat peternak. Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, surplus produksi dikendalikan melalui penyerapan domestik, termasuk pemanfaatan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perluasan akses ekspor.

Secara rinci, pada 3 Maret 2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk mengirim 41,3 ton telur senilai sekitar Rp1,2 miliar. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengekspor 6 ton olahan ayam ke Singapura senilai sekitar Rp1 miliar. PT Taat Indah Bersinar mengirim 22 ton olahan ayam dan karkas ke Timor Leste senilai Rp837 juta. Sementara PT Malindo Food Delight menembus pasar Jepang dengan 6 ton produk olahan seperti nugget dan karaage senilai Rp271,3 juta.

Langkah ini memperlihatkan bahwa di tengah ancaman global yang meningkat, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan pangan domestik, tetapi juga membangun posisi sebagai pemain penting dalam rantai pasok protein dunia.

Swasembada pangan bukan lagi sekadar target, melainkan strategi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, kesejahteraan petani dan peternak, serta kedaulatan pangan bangsa.

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah bersama perusahaan aplikator transportasi daring memperkuat kolaborasi untuk menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojek online (ojol) dan kurir pada Idul Fitri 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi secara intensif dengan perusahaan aplikator guna membahas mekanisme penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ojol 2026.

Program ini akan menjangkau sekitar 850 ribu mitra pengemudi dan kurir di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk BHR tahun ini mencapai sekitar Rp220 miliar atau dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mendorong agar penyaluran (BHR) dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, penguatan kolaborasi antara pemerintah dan platform digital menjadi langkah strategis agar bantuan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pemerintah berperan dalam memastikan kerangka kebijakan dan koordinasi, sementara perusahaan aplikator bertanggung jawab pada aspek teknis distribusi kepada mitra aktif yang memenuhi kriteria.

Selain BHR bagi ojol dan kurir, pemerintah juga menegaskan kewajiban pembayaran THR bagi pekerja sektor swasta. Airlangga menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi aturan yang berlaku.

“Untuk sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan mekanisme perhitungan THR bagi karyawan swasta.

“Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, jumlahnya adalah satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun diberikan secara proporsional,” kata Airlangga.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah tercatat mencapai 26,5 juta pekerja, dengan estimasi total THR sektor swasta mencapai Rp124 triliun.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” ujarnya.

Untuk memastikan implementasi berjalan baik, pemerintah daerah diminta membentuk Posko Satgas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota guna mengantisipasi keluhan pekerja terkait pembayaran THR.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan platform digital menjadi fondasi penting dalam memastikan manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat menjelang Hari Raya.

[w.R]

Jakarta – Pemerintah memastikan pengemudi ojek online (ojol) akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) pada Lebaran 2026. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi negara terhadap kontribusi ratusan ribu mitra pengemudi dalam menopang ekonomi digital nasional.

Di tengah dinamika global, langkah tersebut dinilai sebagai terobosan progresif yang memperkuat perlindungan sosial berbasis kemitraan. Pemerintah menegaskan bahwa skema ini disusun melalui komunikasi intensif dengan para aplikator guna memastikan mekanisme penyaluran berjalan akuntabel dan tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan BHR untuk ojol telah melalui pembahasan mendalam bersama perusahaan aplikasi transportasi daring.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp 220 miliar,” kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bentuk keberpihakan pada kesejahteraan mitra.

“Gojek dan Grab itu akan membagikan BHR masing-masing ke 400.000 mitra pengemudi,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang mengungkapkan adanya kenaikan signifikan nilai bonus dibandingkan tahun lalu. BHR tahun ini mencapai dua kali lipat lebih besar sehingga memberikan dampak nyata bagi daya beli mitra menjelang Idul Fitri.

“Nilai ini naik dua kali lipat dibanding tahun lalu, di mana mitra bisa mengantongi bonus hingga ratusan ribu rupiah yang cair mulai H-14 Lebaran,” jelasnya.

Menurutnya, pencairan yang dimulai dua pekan sebelum hari raya memberi ruang bagi para pengemudi untuk merencanakan kebutuhan keluarga secara lebih matang.

“Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi fondasi penguatan jaring pengaman sosial di sektor ekonomi digital,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama/CEO GoTo, Hans Patuwo, menyampaikan bahwa total alokasi anggaran yang disiapkan perseroan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada 2026, perusahaan mengalokasikan Rp 110 miliar, naik signifikan dari Rp 50 miliar pada 2025,” ungkap Hans.

Ia menjelaskan bahwa untuk kategori nominal terendah, besaran BHR meningkat tiga hingga empat kali lipat. Mitra roda dua akan menerima BHR mulai dari Rp 150.000 hingga Rp 900.000 sesuai kriteria kinerja.

“BHR merupakan bentuk apresiasi GoTo dalam mendukung Mitra Driver untuk menyambut Lebaran bersama keluarga, berbeda dengan THR untuk pekerja formal,” tambah Hans.

Kebijakan BHR bagi ratusan ribu pengemudi ojol menandai penguatan kolaborasi pemerintah dan pelaku industri dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Momentum ini menunjukkan bahwa negara tidak abai terhadap dinamika pekerja berbasis platform yang jumlahnya terus bertambah.

Dengan peningkatan anggaran serta cakupan penerima yang luas, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong konsumsi domestik sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga mitra pengemudi.

Oleh: Alexander Royce*)

Transformasi ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan jutaan pekerja sektor informal berbasis aplikasi atau gig worker. Di antara mereka, pengemudi ojek online (ojol) menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang, terutama di momen-momen krusial seperti Ramadan dan Idulfitri. Tahun ini, kabar mengenai pencairan Bonus Hari Raya (BHR) bagi para pengemudi ojol menjadi angin segar yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Langkah pemerintah memastikan kembali pemberian Bonus Hari Raya bagi pengemudi transportasi daring menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap pekerja sektor informal digital. Kebijakan ini relevan dengan situasi terkini, di mana daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi menjelang Lebaran 2026. Dengan lebih dari 850 ribu pengemudi yang dipastikan menerima bonus tahun ini, dampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan bahwa para pengemudi ojol kembali mendapatkan Bonus Hari Raya setelah adanya kesepakatan dengan para operator platform digital. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terciptanya hubungan kerja yang adil dan berkelanjutan di sektor ekonomi digital.

Menurutnya, pemberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi para pengemudi dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional, terutama saat aktivitas ekonomi meningkat tajam menjelang Lebaran. Ia juga menekankan bahwa dialog antara pemerintah dan aplikator menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan tanpa mengganggu ekosistem usaha.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyoroti dimensi makroekonomi dari kebijakan ini. Ia menyampaikan bahwa sekitar 850 ribu pengemudi ojol dipastikan menerima bonus tahun ini, yang secara langsung akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pandangannya, insentif semacam ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. Airlangga menilai, keberpihakan pada pekerja informal digital juga menjadi bukti bahwa pemerintah adaptif terhadap perubahan struktur ketenagakerjaan di era ekonomi berbasis platform.

Dari sisi pelaku industri, Group CEO & Co-Founder Grab, Anthony Tan, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan pemberian bonus Lebaran bagi mitra pengemudi. Ia menjelaskan bahwa bonus tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan, kinerja, serta kepatuhan terhadap standar layanan dan keselamatan.

Menurutnya, mitra pengemudi merupakan bagian penting dari ekosistem Grab, sehingga kesejahteraan mereka menjadi prioritas perusahaan. Anthony juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan platform digital untuk memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis.

Kebijakan Bonus Hari Raya ini tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah juga meluncurkan berbagai stimulus ekonomi Ramadan dan Lebaran, mulai dari diskon transportasi, stabilisasi harga bahan pokok, hingga subsidi pupuk untuk mendukung sektor pertanian. Sinergi kebijakan tersebut menunjukkan pendekatan komprehensif: menjaga daya beli masyarakat, mendukung pelaku usaha, dan memastikan distribusi logistik tetap lancar.

Bagi para pengemudi ojol, bonus ini memiliki arti yang sangat konkret. Ramadan dan Lebaran identik dengan peningkatan kebutuhan rumah tangga, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga biaya mudik. Tambahan penghasilan dari Bonus Hari Raya membantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus terbebani utang atau tekanan finansial berlebih. Pada saat yang sama, uang yang beredar di masyarakat akan kembali menggerakkan sektor perdagangan, UMKM, dan jasa.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap eksistensi dan kontribusi gig worker dalam struktur ekonomi modern. Selama ini, pekerja sektor informal digital sering dipandang berada di wilayah abu-abu regulasi. Namun, dengan adanya dialog intensif antara pemerintah dan aplikator, muncul pola hubungan industrial baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Momentum ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah tidak alergi terhadap inovasi, tetapi justru berupaya mengatur dan mengarahkan agar inovasi tersebut membawa manfaat sosial yang lebih luas. Di tengah tantangan global seperti perlambatan ekonomi dunia dan volatilitas harga komoditas, menjaga konsumsi domestik tetap kuat adalah strategi rasional dan terukur. Bonus Hari Raya untuk ojol menjadi salah satu instrumen konkret dalam strategi tersebut.

Tentu, ke depan masih diperlukan penyempurnaan regulasi agar perlindungan sosial bagi pekerja platform semakin kuat, termasuk akses jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. Namun, langkah yang diambil saat ini sudah menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan inklusif.

Pada akhirnya, Bonus Hari Raya bagi ojol bukan sekadar tambahan pendapatan musiman. Ia adalah simbol hadirnya negara dalam menjawab dinamika ekonomi digital dan memastikan tidak ada kelompok pekerja yang tertinggal. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, kesejahteraan gig worker dapat terus ditingkatkan, sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi nasional menuju Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial