Kategori: Uncategorized

  • Pemerintah Terus Benahi Tata Kelola MBG agar Tepat Sasaran dan Perkuat Ekonomi Lokal

    Jakarta,- Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Seiring perluasan cakupan program secara bertahap, pemerintah juga memastikan setiap tahapan implementasi berjalan sesuai kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, Program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha dan rantai pasok pangan di berbagai daerah.

    Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam pelaksanaan Program MBG meskipun program tersebut masih tergolong baru dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dahulu menerapkannya. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam membangun sistem pelaksanaan yang terintegrasi menjadi modal penting bagi keberhasilan program dalam jangka panjang.

    “Indonesia telah membangun fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meskipun program ini masih relatif baru dibandingkan negara-negara lain. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pemenuhan gizi yang berkelanjutan,” ujar Hariqo.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh dedikasi para pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.

    “Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi turut berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar,” katanya.

    Lebih lanjut, Hariqo menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari tata kelola dapur, penyempurnaan regulasi, hingga pembaruan data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anggaran negara benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia secara efektif dan tepat sasaran.

    Menurutnya, perluasan penerima manfaat juga dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas operasional di lapangan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan program dapat berjalan secara berkelanjutan.

    Selain memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan anak, Program MBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, serta berbagai pelaku usaha dalam rantai pasok bahan pangan. Dengan tata kelola yang terus diperbaiki dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam mencetak generasi unggul sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

  • Penguatan Tata Kelola Jadi Kunci Pemerintah Pastikan MBG Tepat Sasaran

    JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaannya semakin tepat sasaran, aman, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak Indonesia.

    Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan penguatan tata kelola MBG dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Penguatan tata kelola merupakan bagian dari proses penyempurnaan program agar MBG semakin tepat sasaran, aman, dan tertata. Prioritasnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.

    Menurut dia, evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan dinilai realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di berbagai tingkatan pelaksana. Namun, penguatan sistem harus disertai dengan pengawasan yang konsisten agar seluruh sumber daya program digunakan secara bertanggung jawab.

    “Setiap pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi. Tata kelola yang baik membutuhkan integritas, disiplin, dan pengawasan bersama,” katanya.

    Hariqo menambahkan, besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dikaji berdasarkan standar kecukupan gizi dan kondisi masing-masing daerah. Perbedaan indeks kemahalan, khususnya di wilayah luar Jawa, perlu menjadi pertimbangan dalam memastikan kualitas makanan tetap terjaga.

    Penguatan tata kelola juga mencakup penyusunan model pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pelibatan dapur umum, dapur sekolah, maupun kantin sekolah dapat dipertimbangkan, terutama di wilayah 3T, dengan tetap memperhatikan standar gizi, tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan.

    “Masukan masyarakat sangat penting untuk menyempurnakan MBG. Keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat,” ujar Hariqo.

    Ia menegaskan, evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan akan memperkuat MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi Indonesia. (*)

  • Pemerintah Benahi Tata Kelola MBG Tepat Sasaran dan Dongkrak Ekonomi Lokal

    Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari validasi data penerima manfaat, peninjauan regulasi, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan bahwa evaluasi program MBG difokuskan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat miskin ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Perbaikan dilakukan melalui pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, serta evaluasi seluruh SPPG agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata dengan baik,” ujarnya.

    Hariqo menjelaskan bahwa proses evaluasi selama sekitar satu bulan merupakan langkah yang realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di seluruh tingkatan pelaksana program. Menurutnya, setiap bentuk pelanggaran, termasuk korupsi maupun penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan ataupun posisi.

    Ia juga menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meskipun program tersebut masih tergolong baru. Para pekerja di SPPG disebut memiliki peran strategis karena tidak hanya menjalankan tugas pelayanan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar.

    Lebih lanjut, Hariqo menyampaikan bahwa besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dievaluasi dengan mempertimbangkan standar kecukupan gizi serta perbedaan indeks kemahalan di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penurunan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

    Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T. Namun, penerapan skema tersebut tetap memerlukan kajian menyeluruh mengenai standar gizi, kesiapan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.

    Hariqo menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyempurnaan program. Ia menilai MBG bukan hanya berfungsi memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat melalui budaya makan bersama di sekolah dan mendorong anak-anak mengonsumsi makanan bergizi secara seimbang.

    Selain itu, pelaksanaan MBG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta hasil evaluasi terhadap dapur, regulasi, dan data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

    Hariqo juga menekankan bahwa keberhasilan Program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan berdaya saing.

  • Tata Kelola Diperkuat, MBG Jadi Investasi Generasi dan Penggerak Ekonomi Lokal

    JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi strategis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Sejalan dengan pelaksanaan program yang terus berkembang, evaluasi dan pembenahan tata kelola dilakukan agar manfaat MBG semakin tepat sasaran, aman, transparan, serta mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.

    Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan evaluasi MBG mencakup pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, serta evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Evaluasi ini merupakan bagian dari proses penyempurnaan agar MBG semakin tepat sasaran, aman, dan tertata. Prioritasnya adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah 3T,” ujar Hariqo.

    Menurut dia, evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan merupakan langkah realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di berbagai tingkatan pelaksana program. Penguatan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan anggaran negara benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak.

    “Setiap pelanggaran, termasuk korupsi dan penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan maupun posisi. Pengawasan yang kuat akan memperkokoh kepercayaan publik terhadap program ini,” katanya.

    Hariqo menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam menjalankan MBG. Para pekerja di SPPG memiliki peran penting karena tidak hanya menjalankan tugas untuk memperoleh penghasilan, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar.

    Selain memenuhi kebutuhan gizi, MBG berpotensi memperkuat ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, pekebun, dan nelayan dalam rantai pasok pangan. Perputaran ekonomi tersebut dapat menciptakan manfaat berantai bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Berbagai model pelaksanaan, seperti dapur umum, dapur sekolah, maupun pelibatan kantin sekolah, dapat dikembangkan sesuai karakteristik wilayah, khususnya daerah 3T, dengan tetap memperhatikan standar gizi dan ketersediaan tenaga kerja.

    “Kritik dan masukan masyarakat merupakan energi penting untuk menyempurnakan MBG. Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab bersama untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan mampu bersaing,” ujar Hariqo.

  • Resiliensi Media Perkuat Pertahanan Semesta di Era Digital

    Jakarta – Resiliensi media dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat sistem pertahanan semesta di tengah derasnya arus informasi digital. Kemampuan masyarakat untuk memilah informasi yang benar, didukung ekosistem media yang profesional dan bertanggung jawab, menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman misinformasi, disinformasi, serta hoaks yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental lanskap media. Publik kini tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara mandiri melalui berbagai platform digital.

    “Perkembangan teknologi, khususnya dengan pesatnya pertumbuhan media sosial, menghadirkan tantangan baru dalam ekosistem informasi. Kehadiran media sosial telah mengubah lanskap media sehingga setiap individu dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Akibatnya terjadi tsunami informasi yang di dalamnya juga dipenuhi misinformasi dan disinformasi,” ujar Wahyu.

    Menurutnya, hoaks tidak lagi sekadar informasi yang menyesatkan, melainkan telah berkembang menjadi instrumen yang dapat memengaruhi opini publik, memecah belah masyarakat, hingga melemahkan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, penguatan literasi media dan literasi informasi menjadi bagian penting dari upaya membangun ketahanan nasional.

    “Ancaman misinformasi dan disinformasi bukan lagi persoalan individu, tetapi dapat menjadi alat peperangan informasi yang mengancam stabilitas negara. Jika benteng pertahanan masyarakat tidak diperkuat, kita akan sangat mudah dihasut, diprovokasi, dimanipulasi, dan dipecah belah,” tegasnya.

    Wahyu juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

    Menurutnya, regulasi tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam memastikan platform digital menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak.

    “PP TUNAS merupakan terobosan penting yang harus diimplementasikan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan seluruh platform digital, termasuk platform asing, mematuhi regulasi nasional dan bertanggung jawab atas konten yang beredar. Dengan demikian, ruang digital Indonesia akan menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung terwujudnya pertahanan semesta yang tangguh di era digital,” ujarnya.

    Penguatan resiliensi media merupakan investasi strategis dalam membangun ketahanan informasi nasional.

    Melalui sinergi pemerintah, insan pers, platform digital, akademisi, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab sebagai fondasi kokoh bagi sistem pertahanan semesta di era digital.

  • Resiliensi Media Jadi Kunci, IJTI Ingatkan Ancaman Hoaks di Era Digital

    Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menghadirkan tantangan baru bagi ketahanan informasi nasional. Di tengah banjir informasi, maraknya hoaks, disinformasi, hingga kemunculan teknologi deepfake dinilai berpotensi mengganggu kohesi sosial dan stabilitas bangsa apabila tidak diimbangi dengan penguatan literasi digital serta keberadaan media arus utama yang kredibel.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa lanskap media telah berubah secara fundamental. Jika dahulu produksi informasi didominasi media massa, kini setiap individu memiliki kemampuan untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi melalui media sosial.

    “Hadirnya media sosial telah mengubah lanskap media. Publik tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi juga memproduksi dan menyebarkannya. Akibatnya, terjadi tsunami informasi yang begitu dahsyat dan melahirkan hoaks serta disinformasi yang dapat mengacaukan ruang digital,” ujar Wahyu.

    Menurutnya, derasnya arus informasi telah menciptakan situasi yang menyerupai “polusi udara” di ruang digital. Hoaks bahkan kerap menyebar lebih cepat dibandingkan fakta dan berpotensi menjadi instrumen untuk memecah belah masyarakat. Karena itu, ia menilai penguatan resiliensi media merupakan bagian penting dari konsep pertahanan semesta di era modern.

    Wahyu menegaskan bahwa media arus utama memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi benteng fakta melalui penerapan prinsip-prinsip jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, objektivitas, dan independensi.

    “Media mainstream dan jurnalis profesional harus menjadi penerang di tengah kegelapan arus informasi di ruang digital dengan menyajikan informasi yang benar, terverifikasi, objektif, dan kredibel,” katanya.

    Di sisi lain, Wahyu mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Ia menilai regulasi tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan platform digital bertanggung jawab terhadap keamanan penggunanya, khususnya anak-anak.

    “Saya mengapresiasi keberanian pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan PP TUNAS. Ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan platform-platform digital tunduk pada aturan dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, implementasi PP TUNAS perlu dilakukan secara konsisten agar platform digital asing tidak beroperasi tanpa akuntabilitas. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat di ruang digital merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman perang informasi yang semakin kompleks.

    Wahyu juga menekankan bahwa media massa harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik.

    “Media harus menjaga kredibilitasnya. Jangan sekadar mengejar sensasi, klik, atau monetisasi. Kebenaran dan kepentingan publik harus tetap menjadi fondasi utama,” tuturnya.

    Di tengah ekosistem digital yang terus berubah, resiliensi media dinilai bukan hanya menjadi tanggung jawab insan pers, tetapi juga bagian dari ikhtiar kolektif untuk menjaga persatuan bangsa dan memperkuat pertahanan semesta Indonesia.

  • Resiliensi Media Jadi Pilar Pertahanan Semesta di Tengah Ancaman Hoaks dan Disinformasi

    Jakarta – Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa perubahan besar terhadap ekosistem informasi. Di satu sisi, kemajuan tersebut membuka akses informasi yang semakin luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, banjir informasi juga memunculkan ancaman serius berupa hoaks, misinformasi, disinformasi hingga konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan persatuan bangsa.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena ancaman di ruang digital tidak lagi hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan nasional.

    “Saat ini kita menghadapi tsunami informasi. Kalau dulu orang mencari informasi, sekarang informasi justru datang sendiri dan membanjiri ruang digital. Di tengah situasi itu, hoaks dan disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Jika masyarakat tidak memiliki literasi media yang baik, mereka akan sangat mudah diprovokasi, dimanipulasi, bahkan dipecah belah,” ujar Wahyu.

    Menurutnya, perubahan lanskap media membuat setiap individu kini dapat memproduksi sekaligus menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana yang dilakukan media profesional. Kondisi tersebut memicu semakin banyaknya informasi yang tidak jelas sumbernya serta digunakan untuk kepentingan tertentu, mulai dari menyebarkan fitnah hingga menciptakan konflik sosial.

    Wahyu menegaskan bahwa dalam konteks pertahanan semesta, media arus utama memiliki tanggung jawab strategis sebagai benteng informasi yang kredibel. Profesionalisme, integritas, independensi, dan proses verifikasi harus tetap menjadi fondasi utama jurnalisme agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.

    “Media arus utama harus menjadi penerang di tengah kekacauan informasi di ruang digital. Tugas jurnalis adalah menyajikan informasi yang benar, terverifikasi, objektif, dan kredibel, serta memberikan perspektif yang utuh sehingga masyarakat memperoleh fakta sekaligus solusi atas suatu persoalan,” katanya.

    Ia menambahkan, keberlangsungan media profesional juga membutuhkan dukungan negara agar jurnalis dapat bekerja secara independen dan terus menghasilkan karya jurnalistik berkualitas yang menjadi rujukan publik.

    Selain itu, Wahyu mengapresiasi langkah pemerintah melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menurutnya, regulasi tersebut merupakan langkah maju untuk memastikan platform digital ikut bertanggung jawab melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari dampak negatif ruang digital.

    “Saya mengapresiasi PP Tunas karena menunjukkan negara hadir untuk memastikan platform digital mematuhi aturan di Indonesia. Platform tidak boleh berjalan tanpa tanggung jawab. Regulasi ini harus diimplementasikan secara konsisten agar mampu melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari konten yang berbahaya,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wahyu menekankan bahwa media massa harus tetap menjaga kepercayaan publik di tengah persaingan informasi yang semakin ketat, termasuk maraknya media yang mengedepankan sensasi, clickbait, dan monetisasi tanpa memperhatikan akurasi.

    “Media harus menjaga kredibilitas. Bukan sekadar cepat, tetapi harus akurat dan dapat dipercaya. Kalau media tidak lagi menyajikan informasi yang benar dan terverifikasi, maka media tersebut sudah tidak layak dijadikan referensi oleh masyarakat,” tegasnya.

    Ia mengingatkan bahwa prinsip verifikasi harus selalu menjadi pedoman utama bagi setiap insan pers. Menurutnya, tujuan utama jurnalisme bukan mengejar jumlah klik, tayangan, maupun keuntungan semata, melainkan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang benar.

    Wahyu mengajak seluruh insan media untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar jurnalistik.

    “Kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa besar. Karena itu jurnalis harus tetap profesional, menyampaikan informasi yang benar, terpercaya, serta bekerja sepenuhnya untuk kepentingan publik. Media juga harus terus beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi mengikuti perkembangan teknologi, tetapi tetap menempatkan kebenaran dan faktualitas sebagai prinsip utama,” pungkasnya.

    Resiliensi media yang kuat menjadi bagian penting dari pertahanan semesta Indonesia. Ketika media profesional mampu menjaga kualitas informasi dan masyarakat semakin memiliki literasi digital yang baik, ruang informasi nasional akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu persatuan, stabilitas, dan kepentingan nasional.

  • IJTI Tekankan Literasi Digital sebagai Fondasi Resiliensi Media

    Jakarta – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai penguatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu kunci dalam membangun resiliensi media di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi dinilai semakin penting untuk mencegah penyebaran hoaks, misinformasi, dan disinformasi di ruang digital.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan perkembangan media sosial telah membawa perubahan besar terhadap ekosistem informasi. Saat ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarluaskan informasi secara luas.

    “Hadirnya media sosial telah mengubah lanskap media di tanah air maupun di dunia. Individu tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi juga bisa memproduksi dan menyebarkan informasi. Akibatnya terjadi tsunami informasi yang sedemikian dahsyat,” ujar Wahyu Triyogo.

    Menurutnya, derasnya arus informasi membuat masyarakat harus memiliki kemampuan literasi media agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Sebab, hoaks yang terus disebarkan berulang kali berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

    “Kalau kita tidak punya kemampuan literasi media dan informasi, maka kita akan menjadi sasaran yang sangat gampang diserang dengan berbagai macam informasi hoaks dan informasi yang menyesatkan,” katanya.

    Ia menjelaskan, tantangan tersebut tidak dapat dihadapi hanya oleh individu, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, media massa, platform digital, hingga masyarakat.

    Selain itu, IJTI juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerapan PP TUNAS sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital, khususnya bagi anak-anak.

    “PP TUNAS ini harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Platform harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan di Indonesia,” tegasnya.

    Melalui peningkatan literasi digital, penguatan profesionalisme media, serta dukungan regulasi yang efektif, IJTI berharap resiliensi media di Indonesia semakin kuat sehingga ruang digital dapat menjadi lingkungan yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh masyarakat.

  • Resiliensi Media Perkuat Peran Jurnalisme Profesional di Era Digital

    Jakarta – Perkembangan Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, media arus utama dituntut tetap menjadi rujukan informasi yang akurat, kredibel, dan terpercaya. Resiliensi media menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang telah melalui proses verifikasi, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah derasnya arus informasi di ruang digital.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan media profesional memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang benar dan menjadi penerang di tengah maraknya informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

    “Media mainstream punya tanggung jawab yang besar. Jurnalis-jurnalis profesional harus mengedepankan profesionalitas, integritas, kredibilitas, serta independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujar Wahyu Triyogo.

    Menurutnya, media massa tidak cukup hanya menyampaikan informasi secara cepat, tetapi harus memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

    “Media harus menjaga kredibilitasnya. Bukan hanya sekadar menyajikan informasi secara cepat, tetapi informasi yang akurat dan bisa dipercaya itu kunci utamanya,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa media yang mengabaikan prinsip akurasi dan verifikasi demi mengejar sensasi, klik, maupun jumlah tayangan akan kehilangan kepercayaan publik. Oleh karena itu, prinsip dasar jurnalistik harus tetap menjadi pedoman dalam setiap proses pemberitaan.

    “Prinsip verifikasi menjadi satu prinsip yang utama dan memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran yang memang diperlukan bagi publik. Bukan mengejar sensasi, traffic, clickbait, views, ataupun monetize,” tegasnya.

    Selain profesionalisme media, Wahyu juga mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Menurutnya, regulasi tersebut menjadi langkah penting agar platform digital turut bertanggung jawab terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.

    “Saya kira ini terobosan yang bagus dari PP TUNAS. Negara hadir melalui regulasi untuk memastikan platform-platform asing yang hadir di Indonesia tunduk dan patuh pada aturan yang sudah dibuat,” ujarnya.

    Wahyu menekankan bahwa media harus terus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip jurnalistik.

    “Media harus terus beradaptasi, berkolaborasi, dan melakukan inovasi dengan perkembangan teknologi. Namun, yang utama tetap kebenaran, faktualitas, dan semuanya disajikan untuk kepentingan publik,” pungkasnya.

    Ia berharap penguatan resiliensi media terus dilakukan melalui komitmen seluruh insan pers untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kredibilitas, sehingga media tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat serta mampu menghadapi tantangan ekosistem digital yang terus berkembang.

  • Resiliensi Media Untuk Pertahanan Semesta

    Oleh: Adhitya Ramadani)*

    Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama sejak media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Kemudahan mengakses informasi kini diiringi dengan kemampuan setiap individu untuk memproduksi sekaligus menyebarluaskan informasi kepada publik. Kondisi tersebut menciptakan lanskap komunikasi yang jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu ketika arus informasi masih didominasi oleh media arus utama. Di satu sisi, transformasi digital membuka ruang partisipasi publik yang semakin luas. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru yang menuntut kesiapan seluruh elemen bangsa dalam membangun resiliensi media sebagai bagian dari pertahanan semesta.

    Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, mengatakan bahwa era media sosial telah melahirkan fenomena banjir informasi yang sangat masif. Informasi tidak lagi harus dicari secara aktif oleh masyarakat, melainkan terus mengalir melalui berbagai platform digital. Situasi ini membuat publik menerima beragam informasi secara bersamaan, mulai dari informasi yang akurat hingga konten yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

    Kondisi tersebut memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran misinformasi dan disinformasi. Informasi yang tidak akurat dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan sering kali lebih dahulu diterima masyarakat dibandingkan fakta yang sebenarnya. Ketika informasi keliru disebarluaskan secara berulang, sebagian masyarakat berpotensi menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu, hoaks tidak lagi sekadar menjadi persoalan informasi, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membentuk opini yang menyesatkan, memecah belah masyarakat, hingga mengganggu stabilitas sosial.

    Menghadapi tantangan tersebut, penguatan literasi media menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi, mengenali sumber yang kredibel, serta memahami karakteristik konten yang berpotensi menyesatkan. Informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas, diproduksi secara anonim, atau mengandung unsur provokasi harus disikapi secara kritis sebelum disebarluaskan kembali. Kemampuan literasi digital menjadi benteng pertama dalam menghadapi derasnya arus informasi yang terus berkembang.

    Di tengah situasi tersebut, media arus utama memiliki posisi yang semakin strategis. Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menegaskan bahwa media profesional memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang benar, objektif, independen, serta telah melalui proses verifikasi yang ketat. Kehadiran media yang kredibel menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi digital yang dipenuhi berbagai narasi yang belum tentu benar.

    Karena itu, profesionalisme jurnalis harus tetap menjadi fondasi utama dalam setiap proses pemberitaan. Prinsip verifikasi, akurasi, independensi, dan integritas harus senantiasa dijaga agar media tetap menjadi rujukan utama masyarakat. Kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan apabila media mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, media yang mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik demi mengejar sensasi akan kehilangan kredibilitas di mata publik.

    Selain memperkuat peran media profesional, dukungan negara juga menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim yang mendukung keberlanjutan media profesional sehingga para jurnalis dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Dukungan tersebut sekaligus menjadi investasi strategis untuk mewujudkan ruang digital yang sehat, edukatif, dan mampu memperkuat ketahanan bangsa.

    Salah satu langkah strategis yang patut diapresiasi adalah hadirnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Wahyu Triyogo, menilai regulasi tersebut merupakan terobosan penting yang menunjukkan kehadiran negara dalam mengatur tanggung jawab platform digital terhadap keselamatan pengguna, khususnya anak-anak. Regulasi ini menjadi landasan agar seluruh penyelenggara platform digital mematuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia serta lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar di ruang digital.

    Implementasi PP TUNAS diharapkan dapat berjalan secara konsisten sehingga seluruh platform digital, termasuk platform global, memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah bagi masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut juga memperkuat posisi negara dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional serta keselamatan masyarakat.

    Resiliensi media tidak hanya bergantung pada media massa maupun pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Media profesional, pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat. Di saat yang sama, adaptasi terhadap perkembangan teknologi harus terus dilakukan melalui berbagai inovasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang menjunjung tinggi kebenaran, akurasi, dan kepentingan publik.

    Pada akhirnya, pertahanan semesta di era digital tidak hanya diwujudkan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui ketahanan informasi. Masyarakat yang memiliki literasi digital yang baik, media yang profesional, platform digital yang bertanggung jawab, serta regulasi yang adaptif akan menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan memperkuat resiliensi media, Indonesia akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di ruang digital sekaligus membangun ekosistem informasi yang aman, terpercaya, dan mendukung ketahanan nasional.

    )* Penulis adalah Mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta