*) Oleh: Dinda Paramita

Ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh stabilitas indikator makroekonomi, tetapi juga oleh kekuatan sektor riil yang menjadi penggerak utama aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, penguatan sektor riil menjadi strategi yang semakin relevan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ketika sektor riil bergerak secara optimal, peluang usaha berkembang, lapangan pekerjaan bertambah, dan daya beli masyarakat dapat terjaga.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penguatan sektor riil menjadi fokus utama agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terjaga dan semakin kuat ke depan. Pandangan tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa tantangan ekonomi global yang semakin dinamis memerlukan respons yang lebih konkret melalui penguatan aktivitas ekonomi produktif di dalam negeri. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia masih relatif solid, percepatan implementasi program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap menjadi kebutuhan mendesak. Dengan demikian, sektor riil tidak hanya berfungsi sebagai mesin pertumbuhan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan.

Selain itu, sektor riil memiliki karakteristik yang mampu menciptakan efek berganda secara luas terhadap perekonomian nasional. Setiap peningkatan aktivitas produksi akan mendorong kebutuhan tenaga kerja, memperkuat permintaan bahan baku, serta meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal maupun nasional. Kondisi ini menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan investasi internasional. Ketika ekonomi domestik memiliki basis sektor riil yang kuat, daya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal akan semakin besar. Karena itu, percepatan program strategis pemerintah pada sektor-sektor produktif menjadi investasi jangka panjang yang bernilai tinggi bagi stabilitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, penguatan sektor riil juga menjadi sarana efektif untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Selama ini, usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Melalui kebijakan yang berorientasi pada penguatan sektor riil, pemerintah dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan kompetitif sehingga pelaku UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa perluasan peran Bank Indonesia menunjukkan adanya paradigma baru dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, tugas Bank Indonesia tidak lagi terbatas pada menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor riil serta penciptaan lapangan kerja. Perspektif tersebut menegaskan bahwa kebijakan moneter dan sektor riil tidak dapat berjalan secara terpisah. Sinergi keduanya diperlukan agar stabilitas ekonomi yang telah terjaga dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, dukungan kebijakan moneter terhadap sektor riil berpotensi menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Stabilitas harga dan inflasi yang terkendali akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis dan investasi. Di sisi lain, koordinasi yang kuat antara pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang menyentuh sektor-sektor produktif. Hasilnya tidak hanya terlihat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesempatan kerja dan penguatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, sektor riil menjadi jembatan yang menghubungkan stabilitas ekonomi dengan kesejahteraan rakyat.

Di tingkat daerah, penguatan sektor riil juga memiliki arti strategis dalam mempercepat pembangunan yang lebih merata. Kemandirian fiskal dan penguatan sektor riil mnejadi hal yang sangat penting karena mampu menyentuh langsung masyarakat serta memutus rantai pasok panjang yang selama ini merugikan pelaku UMKM. Pandangan tersebut sangat relevan mengingat banyak daerah memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi belum sepenuhnya memperoleh nilai tambah akibat struktur distribusi yang tidak efisien. Ketika rantai pasok dapat diperpendek, pelaku usaha lokal akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dan harga produk menjadi lebih kompetitif. Situasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Penguatan sektor riil di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif akan memperkuat kapasitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar potensi ekonomi di setiap wilayah dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Upaya tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur, percepatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kemudahan berusaha yang terus diperkuat pemerintah. Dengan sektor riil yang semakin produktif dan berdaya saing, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal.

Jakarta – Pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diibawah arahan Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, fokus utama transformasi ini adalah memperkuat sistem pengawasan, integrasi data, serta penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih ketat agar program berjalan lebih akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan bahwa pihaknya ingin agar setiap anggaran MBG yang digunakan mampu menghasilkan dampak optimal bagi penerimanya.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” kata Nanik.

Dirinya menambahkah bahwa BGN melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan.

BGN akan melakukan penataan ulang berbagai aspek pelaksanaan program. Langkah yang dilakukan meliputi refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah.

“Termasuk optimalisasi dapur yang telah beroperasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Langkah strategis ini mencakup beberapa poin krusial demi memastikan keberhasilan program di lapangan, antara lain Refocusing Penerima Manfaat. Intervensi Gizi Prioritas, optimalisasi dapur existing dan pemerataan Layanan ke Wilayah 3T serta Penguatan Standar Keamanan Pangan.

“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ungkap Nanik.

Pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis dengan memperketat pengawasan, mengoptimalkan dapur, serta memprioritaskan gizi ibu dan balita hingga wilayah 3T. [-RWA]

Jakarta, Isu mengenai hambatan pencairan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan mengklaim adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendapatkan dana Bantuan Pemerintah (Banper) hingga mengaitkannya dengan isu pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Menanggapi isu tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi merilis laporan terbaru mengenai realisasi program MBG. Hingga periode akhir Mei 2026, total penyerapan anggaran untuk inisiatif ini telah menyentuh angka Rp88,15 triliun. Artinya, realisasi anggaran MBG ini tetap berjalan dan sudah digelontorkan ke seluruh Tanah Air.

Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan program gizi nasional. Meskipun angka totalnya besar, terdapat fluktuasi serapan dana jika ditinjau dari perbandingan bulan ke bulan selama semester pertama tahun ini.

“Dana yang telah digelontorkan tersebut diperuntukkan bagi puluhan juta penerima manfaat di seluruh penjuru tanah air,” kata Purbaya dalam agenda Konferensi Pers APBN Kita, Senin (8/6) kemarin.

Ditambahkan Purbaya, jika melihat rincian pengeluaran per bulan, tercatat anggaran MBG sepanjang Mei berada pada angka Rp13,5 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan realisasi pada bulan-bulan sebelumnya di tahun yang sama. Sebagai perbandingan, penyerapan anggaran pada April 2026 menyentuh Rp19,66 triliun, sedangkan pada Maret 2026 berada di angka Rp16,37 triliun.

“Walaupun secara nominal anggaran di Mei lebih rendah, namun cakupan jumlah penerimanya justru menunjukkan tren yang positif. Realisasi anggaran MBG tetap berjalan ke seluruh Tanah Air,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemerintah juga mencatatkan adanya kenaikan jumlah individu yang menerima manfaat Makan Bergizi Gratis pada bulan kelima tersebut. Total penerima meningkat menjadi 63,1 juta orang, naik dari angka 62 juta penerima yang tercatat pada April 2026.

“Peningkatan jangkauan ini menunjukkan perluasan distribusi program di lapangan agar lebih merata. Kemenkeu juga memberikan rincian lebih detail mengenai siapa saja yang menjadi sasaran utama dari penyaluran program ini,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, laporan APBN Kita bulan Mei 2026 memberikan gambaran optimis terhadap pengelolaan anggaran belanja negara untuk sektor sosial. Transparansi data yang dipaparkan oleh Kemenkeu diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program strategis nasional ini.

Keberhasilan realisasi anggaran hingga Rp88,15 triliun ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia. Program ini diharapkan terus berjalan stabil dengan pemantauan ketat dari Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya.

Sebelumnya, BGN telah memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai kendala penyaluran dana operasional MBG adalah tidak benar. BGN memberikan penegasan bahwa semua proses distribusi dana Banper kepada tiap SPPG telah dirampungkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Dana Banper merupakan sokongan finansial dari pemerintah untuk menyokong operasionalisasi program MBG. Alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk seluruh rangkaian proses produksi sampai pada tahap distribusi hidangan kaya nutrisi bagi para penerima manfaat, meliputi pelajar sekolah, anak balita, hingga ibu hamil.

Pihak BGN juga menegaskan bahwa proses pencairan dana demi menyukseskan program MBG ini sudah digulirkan secara serentak di tingkat nasional pada periode awal Juni 2026. [*]

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan sebanyak 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah selesai dibangun untuk mendukung kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurutnya, program MBG terus berjalan dan pemerintah percepat target Pembangunan SPPG, Khususnya di Wilayah 3T untuk Jangkau Seluruh Masyarakat.

Ia mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan dan beroperasi dalam rangka mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Pada kesempatan yang sama, Dody menuturkan bahwa seluruh bangunan SPPG tersebut telah rampung dibangun dan saat ini tengah memasuki proses serah terima kepada BGN.

“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Namun, secara utuh sudah selesai semua”, ujarnya.

Lebih lanjut, Dody menyebut sebagian SPPG yang dibangun berada di wilayah 3T, termasuk di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri PU juga menjelaskan fasilitas SPPG yang dibangun dilengkapi dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Selain itu, tersedia ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses,” pungkas Dody.

Pembangunan SPPG di kawasan perbatasan tersebut, kata Dody, ditujukan untuk mendukung layanan pemenuhan gizi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses.

SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 meter persegi (m2) di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m2 di Kabupaten Malaka.

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menempatkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan sebagai prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan program strategis nasional sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap sehat dan tepat sasaran di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa fokus utama kepemimpinannya adalah memperkuat tata kelola program agar manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara.

“Seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan, gizi,” kata Nanik.

Menurut Nanik, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena menggerakkan rantai pasok pangan, pelaku usaha lokal, hingga sektor jasa pendukung di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari upaya pembenahan, BGN memutuskan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru,” kata Nanik.

Ia menjelaskan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih memerlukan penataan agar lebih merata dan sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.

“Kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau justru kelebihan,” ujarnya.

Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menghitung kembali kebutuhan pengembangan layanan, termasuk memperluas jangkauan program ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini belum sepenuhnya terlayani.

Langkah pembenahan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Dimana kebijakan moratorium pembangunan dapur baru merupakan keputusan yang tepat untuk memperkuat kualitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal negara.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles.

Ia menilai program MBG perlu diarahkan menjadi instrumen intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.

“Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Charles menambahkan, keberhasilan MBG tidak semata diukur dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari kemampuan program dalam memperbaiki status gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Tidak semua anak harus menjadi penerima MBG. Program perlu difokuskan pada mereka yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap pangan bergizi,” tegasnya.

Jakarta – Langkah pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penghentian sementara pembangunan dapur baru mendapat respons positif dari DPR.

Kebijakan yang ditempuh Badan Gizi Nasional (BGN) itu dinilai sebagai upaya memperkuat kualitas layanan, menata tata kelola program, serta memastikan intervensi gizi lebih tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyambut baik sejumlah langkah pembenahan yang diumumkan BGN, termasuk moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.

“Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG,” kata Charles.

Menurutnya, keputusan tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Selain menahan ekspansi pembangunan dapur baru, BGN juga menata kembali dapur yang telah beroperasi melalui peningkatan standar layanan, perbaikan fasilitas, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Charles menilai arah kebijakan baru ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan menghasilkan dampak nyata bagi perbaikan gizi masyarakat. “Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang menjelaskan bahwa lembaganya kini lebih menitikberatkan pada kualitas layanan ketimbang mengejar target jumlah penerima manfaat. “Jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan makan yang bergizi,” ujar Nanik.

BGN juga memprioritaskan kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema pelaksanaan khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

“Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran,” kata Nanik.

Keberhasilan MBG ke depan tidak semata diukur dari banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kemampuannya menurunkan masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.***

Jakarta – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tren positif. Survei terbaru Poltracking Indonesia mencatat sebanyak 72,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintah, menandakan tingginya kepercayaan publik terhadap berbagai program prioritas nasional yang tengah dijalankan.

Hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat menilai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi kehidupan mereka. Dukungan publik ini juga menjadi indikator kuat bahwa program-program strategis pemerintah mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa angka kepuasan tersebut berasal dari gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

“Sebanyak 6,2 persen responden menyatakan sangat puas dan 66 persen menyatakan cukup puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Masduri dalam pemaparan hasil surveinya.

Menurut Masduri, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong utama tingginya tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu yang paling dominan adalah berbagai program bantuan pemerintah yang dinilai mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Alasan terbesar masyarakat merasa puas adalah karena bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran dengan angka mencapai 14 persen,” katanya.

Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang memperoleh perhatian dan apresiasi luas dari masyarakat. Program unggulan pemerintah tersebut tercatat memiliki tingkat popularitas sebesar 13,8 persen dan menjadi salah satu alasan utama masyarakat memberikan penilaian positif terhadap pemerintahan saat ini.

“Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kepuasan masyarakat dengan tingkat popularitas mencapai 13,8 persen,” ungkap Masduri.

Ia menambahkan bahwa gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai tegas dan mampu memberikan rasa aman, serta kondisi ekonomi nasional yang tetap stabil di tengah tantangan global, turut memperkuat optimisme masyarakat terhadap arah pembangunan nasional.

Survei Poltracking Indonesia melibatkan 1.220 responden dari berbagai wilayah Indonesia dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo dan keberlanjutan program prioritas seperti MBG masih sangat kuat, sekaligus menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin diperkuat melalui keterlibatan para ahli gizi dan tenaga kesehatan dalam proses pengambilan kebijakan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran dan berbasis kaidah ilmiah di bidang gizi serta kesehatan anak.

“Di Dewan Pengarah ini akan kami isi dengan profesi ahli gizi dan dokter anak. Nanti yang akan meng-guideline kami mungkin di antara 7 orang itu, 5 dari pakar gizi,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Dewan Pengarah yang didominasi pakar gizi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas kebijakan dan implementasi Program MBG. Dengan dukungan tenaga profesional, BGN dapat memastikan setiap langkah program didasarkan pada kebutuhan gizi penerima manfaat dan standar kesehatan yang tepat.

Selain memperkuat aspek keilmuan, BGN juga melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program agar semakin efektif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan efisiensi anggaran melalui moratorium sementara pembukaan dapur baru dan penataan kembali kapasitas dapur yang telah beroperasi.

Saat ini BGN mencatat terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang sedang dievaluasi untuk memastikan kesesuaian antara kapasitas layanan dan jumlah penerima manfaat. Penataan juga dilakukan guna mengatasi ketimpangan distribusi dapur yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

“Jadi kita mau nata, mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian, setelah kami menata baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak,” ujar Nanik.

BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih diprioritaskan kepada anak-anak dan kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Ke depan, BGN akan memperkuat pengawasan operasional dapur dan kualitas makanan yang disalurkan agar Program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang optimal.

Keterlibatan ahli gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan program berjalan berdasarkan standar kesehatan dan kebutuhan gizi yang tepat.

Oleh: Yuliana Wenda*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu kebijakan yang menghadirkan harapan besar bagi masyarakat Papua. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, program ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak-anak dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Kehadiran MBG tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang luas bagi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal di seluruh Tanah Papua.

Komitmen tersebut terlihat dari langkah Pemerintah Provinsi Papua yang terus mendorong pemanfaatan produk lokal sebagai sumber utama bahan pangan dalam pelaksanaan MBG. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa kebutuhan pangan program ini harus mengutamakan hasil produksi masyarakat Papua. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat lokal sekaligus menjadi strategi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah.

Bagi Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, kebijakan ini menjadi sangat penting. Selama ini, banyak komoditas pangan yang sebenarnya dapat diproduksi oleh masyarakat setempat. Dengan menjadikan MBG sebagai pasar yang menyerap hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan lokal, pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat. Kehadiran program ini menciptakan kepastian pasar bagi para pelaku usaha lokal sehingga mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.

Gubernur Matius D. Fakhiri juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersedianya makanan bergizi bagi siswa, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pandangan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang komprehensif. Program ini tidak semata-mata berorientasi pada bantuan sosial, melainkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menggerakkan roda ekonomi hingga ke tingkat keluarga dan kampung.

Salah satu potensi besar yang kini terus didorong dalam pelaksanaan MBG adalah pemanfaatan hasil perikanan lokal. Papua dikenal memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Karena itu, dorongan agar ikan menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG merupakan langkah yang sangat strategis.

Pemanfaatan ikan dalam menu MBG akan memberikan manfaat ganda. Dari sisi kesehatan, ikan merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak. Dari sisi ekonomi, peningkatan kebutuhan ikan akan memperluas peluang pasar bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan lokal. Dengan demikian, program MBG dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sektor kelautan yang selama ini menjadi salah satu kekuatan utama Papua.

Upaya membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak usia dini juga merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan Papua. Generasi yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Oleh karena itu, penguatan konsumsi pangan lokal melalui MBG memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar penyediaan makanan harian di sekolah.

Dukungan terhadap penguatan ekonomi lokal melalui MBG juga datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Kepulauan Yapen, ia menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi perlu memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal. Menurutnya, program ini harus memberikan dampak ganda berupa peningkatan kualitas gizi siswa sekaligus peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha daerah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa MBG telah menjadi instrumen pembangunan yang mendapatkan dukungan luas karena mampu menghubungkan agenda pembangunan manusia dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, hasil pemantauan yang dilakukan Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menunjukkan bahwa MBG telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di sejumlah sekolah di Kota Jayapura. Kehadiran program tersebut membantu anak-anak memperoleh asupan makanan bergizi yang mendukung aktivitas belajar mereka setiap hari. Penilaian positif dari berbagai kalangan pendidikan memperlihatkan bahwa MBG telah menjadi salah satu program yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Keberhasilan awal yang mulai terlihat di berbagai wilayah Papua menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak pembangunan yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dari rantai pasok pangan. Ketika hasil panen petani, tangkapan nelayan, dan produk peternak lokal terserap oleh program pemerintah, maka manfaat pembangunan akan tersebar lebih luas dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dengan dukungan kuat dari Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten, DPR RI, KEPP Otsus Papua, serta berbagai elemen masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tonggak penting pembangunan di Tanah Papua. Melalui pemanfaatan produk lokal, penguatan sektor perikanan, pemberdayaan petani dan nelayan, serta peningkatan kualitas gizi anak-anak, MBG membuktikan bahwa pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, melainkan tentang membangun generasi emas Papua sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat menuju Papua yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

*Penulis merupakan Aktivis Pemberdayaan Masyarakat Papua

Oleh: Moeini Syakir*)

Dalam siklus kebijakan publik, fase paling menentukan bukanlah saat sebuah program diluncurkan, melainkan ketika program tersebut mulai memasuki tahap evaluasi dan penyempurnaan. Program yang matang bukan program yang terus berekspansi tanpa koreksi, melainkan program yang mampu melakukan penataan, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat akuntabilitas tanpa kehilangan tujuan utamanya. Dalam konteks itulah langkah terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) patut dibaca sebagai bagian dari proses pendewasaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prinsip itulah yang tampaknya sedang ditunjukkan dalam fase terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah penataan tata Kelola yang baru, fokus kebijakan justru tidak diarahkan pada ekspansi besar-besaran, melainkan pada konsolidasi, efisiensi, dan penataan tata kelola. Pilihan kebijakan tersebut menarik karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa program sebesar MBG membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat sebelum diperluas secara lebih agresif.

BGN baru-baru ini secara terbuka menyatakan bahwa prioritas pertamanya adalah memastikan penggunaan anggaran berlangsung secara efisien tanpa mengurangi target utama program, yaitu pemenuhan gizi masyarakat. Kepala BGN Nanik S Deyang meyakini program MBG tidak hanya berhubungan dengan peningkatan kualitas gizi, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di lapisan bawah. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Pendekatan ini penting karena salah satu tantangan terbesar dalam program sosial berskala nasional adalah menjaga keseimbangan antara perluasan manfaat dan disiplin fiskal. Tidak sedikit program publik yang kehilangan efektivitas karena terlalu fokus pada ekspansi kuantitatif tanpa memastikan kesiapan sistem pendukungnya. Dalam konteks tersebut, langkah melakukan moratorium pembukaan titik baru dan dapur baru patut dipahami sebagai upaya manajemen risiko, bukan perlambatan komitmen.

Melalui kebijakan moratorium tersebut, BGN ingin terlebih dahulu mengevaluasi apakah dapur-dapur yang sudah beroperasi telah bekerja secara optimal atau justru mengalami kelebihan kapasitas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yakni memastikan keputusan ekspansi dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan data lapangan, bukan semata-mata target administratif.

Lebih jauh lagi, evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengatasi persoalan distribusi layanan yang belum merata. Selama ini, sebagian wilayah di Pulau Jawa memiliki konsentrasi fasilitas yang relatif lebih tinggi dibandingkan kawasan lain. Karena itu, penataan ulang menjadi penting agar program MBG tidak hanya besar secara angka, tetapi juga adil secara geografis.

Di sinilah aspek menarik dari strategi baru BGN. Setelah melakukan penataan, perhatian akan diarahkan pada kawasan yang selama ini belum banyak tersentuh layanan, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan kata lain, efisiensi yang dimaksud bukanlah pengurangan layanan, melainkan optimalisasi sumber daya agar manfaat program menjangkau lebih banyak kelompok yang membutuhkan.

Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari kesiapan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi, termasuk di berbagai wilayah 3T. Seluruh fasilitas tersebut kini memasuki tahap serah terima kepada BGN untuk selanjutnya dioperasikan.

Kehadiran infrastruktur yang telah selesai dibangun memberikan ruang bagi BGN untuk melakukan penataan secara lebih sistematis. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, fokus dapat dialihkan pada peningkatan kualitas operasional, penguatan pengawasan, serta efektivitas distribusi layanan. Dalam manajemen program publik, pendekatan seperti ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan ekspansi yang terlalu cepat namun tidak ditopang kesiapan kelembagaan.

Di tengah proses transisi tersebut, muncul pula sejumlah kritik yang mempertanyakan aspek meritokrasi dalam pergantian kepemimpinan BGN. Kritik tentu merupakan bagian penting dalam demokrasi dan harus dihormati. Namun dalam perspektif kebijakan publik, ukuran utama keberhasilan adalah kemampuan menghadirkan perbaikan tata kelola dan menghasilkan kinerja yang dapat diukur.

Terdapat sejumlah langkah yang menunjukkan orientasi pada pengawasan dan perbaikan standar pelaksanaan program. Salah satu contohnya adalah pengetatan sertifikasi kelayakan dapur MBG dan langkah penutupan sejumlah dapur yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan layanan. Dari sudut pandang tata kelola publik, keberanian melakukan koreksi semacam ini merupakan indikator penting bahwa kualitas layanan ditempatkan di atas kepentingan administratif semata.

Dalam praktik internasional, reformasi program sosial hampir selalu diawali dengan fase konsolidasi. Banyak negara yang berhasil menjalankan program kesejahteraan secara berkelanjutan justru karena mereka berani menghentikan sementara ekspansi ketika menemukan persoalan tata kelola. Tujuannya sederhana, memastikan uang publik menghasilkan manfaat publik yang maksimal.

Karena itu, pergantian keberanian pemerintah berbenah melalui BGN seharusnya tidak semata-mata dibaca sebagai pergantian figur, tetapi sebagai momentum memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Keputusan melakukan efisiensi, evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan keuangan, serta penataan distribusi layanan menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya membawa MBG memasuki fase yang lebih matang.

Masyarakat tidak akan menilai sebuah program dari seberapa cepat ia berkembang, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan. Efisiensi mampu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses hingga wilayah 3T, serta penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran, sehingga MBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga contoh bagaimana kebijakan publik besar dapat dikelola secara bertanggung jawab, efektif, dan berkelanjutan.

*) Pemerhati Kebijakan Publik