Oleh : Wira Atmadja

Komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terus diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program yang menjadi salah satu prioritas nasional ini ditargetkan siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 sehingga dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga kurang mampu. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh proses pembangunan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu pihak yang berperan penting dalam memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II berjalan sesuai rencana. Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Danantara, guna mengatasi hambatan yang muncul selama proses pembangunan. Dukungan tersebut diberikan agar persoalan pendanaan maupun kendala teknis di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan tidak mengalami keterlambatan.

Menurut Dody Hanggodo, tantangan terbesar dalam pembangunan Sekolah Rakyat saat ini adalah keterbatasan waktu. Dalam kondisi normal, pembangunan fasilitas pendidikan membutuhkan waktu yang lebih panjang. Namun pemerintah memilih mempercepat proses pekerjaan dengan tetap menjaga kualitas bangunan. Karena itu, pengendalian dan evaluasi dilakukan setiap hari untuk memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Hasil percepatan pembangunan mulai terlihat dari capaian yang telah diraih hingga awal Juni 2026. Data Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU menunjukkan rata-rata progres fisik pembangunan pada 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II telah mencapai 71,13 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 lokasi telah masuk kategori zona hijau karena progres pembangunannya telah melampaui 80 persen.

Beberapa daerah menjadi contoh keberhasilan percepatan pembangunan tersebut. Kota Semarang mencatat progres tertinggi dengan capaian 86,58 persen, disusul Kabupaten Sragen sebesar 86,09 persen. Kota Bengkulu mencapai 85,77 persen, Kota Medan 85,69 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebesar 84,83 persen. Di sejumlah wilayah tersebut, bangunan sekolah, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sudah terlihat hampir selesai dan siap memasuki tahap akhir penyempurnaan.

Pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan di seluruh lokasi dengan target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Aktivitas konstruksi dilakukan secara intensif hampir tanpa jeda agar seluruh fasilitas dapat segera difungsikan. Meski demikian, kualitas bangunan tetap menjadi perhatian utama sehingga setiap tahapan pekerjaan diawasi secara ketat.

Selain menghadirkan sarana pendidikan baru, pembangunan Sekolah Rakyat juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Hingga awal Juni 2026, proyek ini telah menyerap sekitar 78.113 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut tidak hanya membantu percepatan pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek. Pada beberapa titik yang membutuhkan percepatan tambahan, pemerintah turut melibatkan unsur TNI untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Peran badan usaha milik negara juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mempercepat pembangunan lima Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Kabupaten Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, dan Barru. Hingga awal Juni 2026, progres pembangunan di lima lokasi tersebut telah mencapai 81,61 persen.

Direktur Operasi II Waskita Karya Paulus Budi Kartiko menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak mengurangi standar kualitas yang diterapkan perusahaan. Material dan struktur bangunan tetap dirancang sesuai standar tinggi agar dapat digunakan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas menjadi faktor utama karena bangunan sekolah merupakan investasi yang akan digunakan oleh generasi mendatang.

Paulus Budi Kartiko juga mengapresiasi dedikasi para pekerja yang bekerja secara bergantian siang dan malam demi mengejar target penyelesaian. Ribuan tenaga kerja yang terlibat menjadi bagian penting dalam menyukseskan program prioritas pemerintah tersebut. Selain Sulawesi Selatan, Waskita Karya juga mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Aceh sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya menghasilkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga menciptakan peluang kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, manfaat program ini dirasakan tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperkuat sektor pendidikan, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan program perlindungan sosial, serta menciptakan lapangan kerja melalui berbagai proyek strategis nasional. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan Sekolah Rakyat pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Kehadiran fasilitas pendidikan yang layak diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, proyek ini diharapkan dapat selesai tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Keberhasilan program ini akan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.

*) Pengamat Pembangunan Infrastruktur Nasional

Jakarta – Rencana aksi demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai berpotensi mengganggu iklim pembangunan yang saat ini tengah dijaga pemerintah.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan optimal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah diarahkan untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian tersebut dinilai penting agar aktivitas investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja dapat terus berjalan.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan kerja bersama seluruh elemen bangsa. Karena itu, dukungan terhadap upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya stabilitas tetap perlu dijaga agar tidak mengganggu agenda pembangunan dan penguatan ekonomi nasional.

Ia menjelaskan bahwa kondisi daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik merupakan faktor penting yang memengaruhi stabilitas suatu negara. Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki kapasitas untuk menjaga kondisi tersebut tetap kondusif melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Di tengah berbagai upaya pemerintah mempercepat pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, munculnya narasi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Karena itu, menjaga situasi yang kondusif menjadi hal penting agar pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Jakarta – Aksi demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa dengan membawa tuntutan penurunan harga BBM dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam tanggapan. Aspirasi yang disampaikan dalam ruang demokrasi tetap dihormati, namun tuntutan penghentian MBG dinilai kurang tepat karena program tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, MBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dibenahi agar manfaatnya semakin optimal. Karena itu, penghentian program dinilai tidak sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi, pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai penolakan terhadap kenaikan BBM nonsubsidi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang patut dihormati. Namun, menurutnya kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kondisi ekonomi yang sedang dihadapi negara.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Karena itu, berbagai kebijakan yang diambil diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal penyampaian aspirasi masyarakat secara humanis dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif serta tetap menjaga ketertiban umum.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Menurut Kapolri, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif agar aktivitas masyarakat serta perekonomian dapat terus berjalan dengan baik.

JAKARTA – Gelombang penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir kembali mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat, tertib, dan konstruktif. Di tengah berbagai isu yang berkembang terkait kondisi ekonomi nasional, sejumlah pihak mengingatkan bahwa masyarakat perlu mewaspadai keberadaan provokator yang berpotensi memanfaatkan aksi demonstrasi untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Namun, berbagai kalangan menilai substansi aspirasi harus tetap menjadi fokus utama dan tidak boleh teralihkan oleh narasi yang sengaja dibangun untuk memperkeruh suasana atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bekerja keras menangani berbagai tantangan ekonomi melalui koordinasi lintas sektor dan langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” ujar Prasetyo Hadi.

Menurutnya, berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini memerlukan proses penyelesaian yang bertahap dan terukur. Karena itu, ruang dialog dan pertukaran gagasan yang konstruktif menjadi bagian penting dalam mendukung upaya perbaikan yang sedang berjalan.

Di sisi lain, aspek keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan aksi juga menjadi perhatian. Aparat keamanan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan masyarakat luas.

“Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif,” tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga oleh tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan persatuan. Kehadiran provokator dalam sebuah aksi dikhawatirkan dapat menggeser tujuan utama demonstrasi menjadi ajang penyebaran disinformasi maupun kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan aspirasi mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai berbagai narasi yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia berada dalam situasi yang mengkhawatirkan perlu dilihat secara objektif berdasarkan data dan fakta yang ada.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” pungkas Mukhamad Misbakhun.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, posisi strategis dalam perdagangan global, serta berbagai indikator ekonomi yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian dunia.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan momentum demonstrasi untuk memecah persatuan. Aspirasi mahasiswa tetap perlu dihormati sebagai bagian dari demokrasi, namun kewaspadaan terhadap provokator demo menjadi langkah penting agar stabilitas nasional tetap terjaga dan pembangunan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Jakarta — Aspirasi mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang patut dihormati. Namun, tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai kurang tepat karena program tersebut masih menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Saat ini pemerintah justru tengah melakukan penataan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi dilakukan bukan untuk mengurangi manfaat program, melainkan memastikan anggaran digunakan secara optimal sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang efisiensi anggaran tanpa mengurangi tujuan utama program.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah juga terus membenahi tata kelola pelaksanaan program, termasuk penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar layanan semakin efektif sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah memperluas cakupan manfaat program kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Di sektor energi, pemerintah juga menegaskan komitmennya menjaga daya beli masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap dipertahankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Sementara itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penghentian MBG dinilai bukan menjadi solusi, melainkan yang dibutuhkan adalah penguatan tata kelola agar manfaat program semakin optimal dirasakan masyarakat luas.

JAKARTA – Aksi demonstrasi yang diinisiasi BEM UI terkait isu perekonomian nasional perlu disikapi secara bijaksana oleh seluruh pihak. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih relatif kuat dan stabil, berbagai kalangan mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi provokasi serta pihak-pihak yang berusaha menunggangi gerakan mahasiswa untuk kepentingan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa dan terus bekerja keras untuk memperkuat perekonomian nasional. Menurutnya, berbagai langkah perbaikan ekonomi terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian berbagai tantangan ekonomi tidak dapat dicapai secara instan karena membutuhkan proses, konsistensi kebijakan, dan dukungan seluruh elemen bangsa.

Dari sisi keamanan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau agar setiap kegiatan penyampaian pendapat dilakukan secara tertib dan konstruktif. “Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Indonesia tidak berada dalam kondisi yang mengarah pada kebangkrutan sebagaimana narasi yang berkembang di sebagian ruang publik. Menurutnya, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan posisi strategis dalam perekonomian global.

“Kalau ada orang yang mengatakan APBN kita bangkrut, nggak mungkin kita bangkrut. Bayangkan Indonesia ini 43 persen batu bara dunia disuplai oleh Indonesia, CPO 40 persen, nikel bahkan melebihi 60 persen,” ujar Misbakhun.

Selain menjadi pemasok utama berbagai komoditas dunia, Indonesia juga masih mencatat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, menjadi anggota G20, serta membukukan surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi global.

Berbagai pihak menilai bahwa yang perlu diwaspadai bukanlah aspirasi mahasiswa itu sendiri, melainkan kemungkinan munculnya provokator dan penunggang kepentingan yang memanfaatkan aksi untuk menyebarkan disinformasi, memperbesar keresahan publik, serta mendorong agenda tertentu yang berpotensi mengganggu persatuan dan stabilitas nasional.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap kritis, tidak mudah terprovokasi, serta mendukung penyampaian aspirasi yang damai dan bertanggung jawab demi menjaga iklim pembangunan, investasi, dan kesejahteraan yang terus diupayakan bersama.

Jakarta – Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen mahasiswa, termasuk tuntutan penurunan harga BBM serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.

Namun demikian, beragam pandangan yang berkembang diharapkan dapat disalurkan melalui dialog yang konstruktif untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah saat ini tengah berfokus mengawal ketahanan nasional melalui kebijakan fiskal yang terukur dan program penguatan ekonomi berbasis kerakyatan. Langkah penyesuaian harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, merupakan keputusan realistis untuk menjaga kesehatan APBN yang sedang menghadapi tekanan defisit berat, sekaligus memastikan alokasi subsidi energi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai tuntutan untuk membatalkan penyesuaian harga energi nonsubsidi kurang selaras dengan kebutuhan fundamental negara saat ini. Tekanan fiskal dan fluktuasi nilai tukar rupiah menuntut pemerintah mengambil kebijakan yang rasional demi mempertahankan kepercayaan pasar global.

“Demo di berbagai tempat yang menolak kenaikan harga BBM non-subsisi sebagai bentuk kebebasan di ruang demokrasi yang perlu dihormati. Namun, dengan tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa, nampaknya perjuangan mahasiswa sulit mengubah kebijakan yang sudah ada,” ujar Agustinus.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa jika pemerintah dipaksa membatalkan penyesuaian harga ini, risikonya adalah pembengkakan utang negara.

“Kalau pemerintah tidak menambah pendapatannya dari kenaikan BBM non-subsidi, maka akan menambah utang pemerintah untuk menutup defisit fiskal. Pilihan menutup defisit dengan utang memiliki probabilitas kecil atau bahkan tidak akan dilakukan oleh pemerintah dalam situasi rupiah yang melemah saat ini,” tambahnya.

Di sisi lain, aparat keamanan memastikan akan mengawal dinamika penyampaian pendapat ini secara humanis, sembari mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif agar roda perekonomian masyarakat tidak terganggu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau seluruh elemen mahasiswa untuk menghindari eskalasi jalanan yang kontraproduktif dan beralih ke saluran-saluran komunikasi yang sehat.

“Terkait kegiatan masyarakat, kami mengimbau agar seluruh aspirasi disampaikan secara konstruktif,” ujarnya.

Kapolri menyatakan bahwa Polri sangat menghormati hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangannya di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar pergerakan massa tidak mengorbankan ketertiban umum atau hak-hak masyarakat lain yang sedang beraktivitas.

“Kami akan menjaga agar seluruh kegiatan dan aspirasi masyarakat tetap berlangsung secara konstruktif dan terukur,” pungkasnya.

Jakarta – Ajakan demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dengan mengangkat narasi Reformasi Jilid II dinilai kurang relevan dengan kondisi nasional saat ini. Di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pembangunan, berbagai pihak menilai energi bangsa sebaiknya difokuskan pada penguatan sektor ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah menghormati dan menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia melalui koordinasi dan kebijakan yang saling memperkuat.

“Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita,” kata Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah optimistis berbagai langkah yang ditempuh akan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” ujarnya.

Prasetyo juga mengingatkan bahwa penyelesaian berbagai persoalan nasional membutuhkan proses dan tidak dapat dicapai secara instan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya perbaikan yang sedang dijalankan pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai potensi gejolak politik memang selalu ada dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya sebuah gerakan massa besar tidak akan muncul tanpa alasan mendasar yang kuat. Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu ketidakstabilan politik, yakni daya beli masyarakat, fundamental ekonomi, dan legitimasi politik.

Meski demikian, Sarmuji optimistis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki kemampuan untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali. Karena itu, berbagai seruan aksi yang berpotensi menciptakan persepsi instabilitas dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini.

Di tengah fokus pemerintah memperkuat ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas nasional dinilai menjadi modal utama untuk memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA — Aspirasi segelintir mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai aspirasi terkait kondisi ekonomi patut dihormati, namun penghentian program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat justru dinilai berpotensi merugikan kelompok yang paling membutuhkan.

Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan penataan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar program berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran tanpa mengurangi target utama peningkatan gizi masyarakat.

“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” kata Prasetyo.

Menurut dia, pemerintah sedang membenahi sejumlah persoalan tata kelola, termasuk penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah. Meski demikian, pemerintah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan selama proses penataan berlangsung.

“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” ujarnya.

Selain melakukan efisiensi, pemerintah juga memperluas fokus program kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.

Di sektor energi, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.

“Hari ini atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, subsidi energi tetap dipertahankan sebagai instrumen perlindungan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia. Stabilitas harga energi dinilai penting untuk menjaga biaya transportasi, logistik, dan kebutuhan pokok agar tidak semakin membebani masyarakat.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi dan kondisi pasar setelah penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

“Sedang disiapkan. Ya, kalau udah diputus baru dikasih tahu. Laporin presiden juga,” kata Airlangga.

Soal kondisi kenaikan harga BBM dan kenaikan suku bunga yang terjadi berapa hari terakhir. Airlangga mengatakan, itu adalah proses stabilisasi nilai tukar rupiah.

“Pak kenaikan harga pertamax dan BI-Rate naik, suku bunga naik, makin menekan masyarakat kelas menengah gak? Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau kalau dolarnya turun terus protes. dolarnya di rem, ah, protes juga,” ujarnya. *

Jakarta – Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah dinamika pasar keuangan global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia (BI) menegaskan cadangan devisa saat ini masih berada pada level yang memadai untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung ketahanan sektor eksternal.

Bank Indonesia menjelaskan perkembangan cadangan devisa selama Mei dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Pada saat yang sama, pemerintah juga melakukan pembayaran utang luar negeri dan menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan posisi cadangan devisa tetap berada pada level yang kuat meskipun terjadi penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya.

Menurut BI, cadangan devisa pada akhir Mei setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Ke depan, BI meyakini ketahanan eksternal Indonesia tetap terjaga berkat cadangan devisa yang memadai serta prospek aliran masuk modal asing yang masih positif.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal.

“Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan devisa lebih dari cukup,” kata Perry Warjiyo.

Perry menjelaskan bahwa BI secara rutin mengukur kecukupan cadangan devisa menggunakan indikator reserve adequacy yang diterbitkan oleh International Monetary Fund.

Melalui indikator tersebut, BI menghitung kebutuhan cadangan devisa untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk pelemahan nilai tukar yang lebih dalam.

“Kami ukur-ukur itu, dan sekarang masih lebih dari 115 persen. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping setara sekitar 6 bulan impor,” ujarnya.

Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar US$144,9 miliar, turun US$1,3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai prospeknya tetap positif.

Ekonom BTN, Myrdal Gunarto, memperkirakan cadangan devisa masih dapat bertahan di kisaran US$143 miliar hingga akhir tahun, didukung arus modal asing dan surplus neraca perdagangan.

“Ini akan menahan posisi cadangan devisa, terutama dari sisi pasokan valas. Trade surplus juga kelihatannya masih akan terus terjaga,” ujar Myrdal.