Jakarta – Aturan PMSE Diperbarui, Seller Lokal Dapat Perlindungan Lebih BesarJakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan bagi seller lokal, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan digital.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa aturan tersebut diterbitkan sebagai penyempurnaan dari regulasi sebelumnya guna menyesuaikan perkembangan perdagangan elektronik yang terus mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia.

“Kita sudah mengeluarkan PMSE atau e-commerce, perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Sudah diterbitkan Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Ini Permendag perubahan,” kata Budi

Melalui regulasi baru ini, pemerintah berupaya memastikan terciptanya keseimbangan antara pelaku usaha atau seller, platform digital, dan konsumen. Keseimbangan tersebut dinilai penting agar seluruh pihak dapat memperoleh haknya sekaligus menjalankan kewajibannya secara proporsional sehingga ekosistem perdagangan digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

“Bagaimana kita memastikan ketiganya itu berjalan dengan baik, ekosistem e-commerce berjalan dengan baik sehingga hak dan kewajiban masing-masing tadi bisa terpenuhi,” tuturnya.

Permendag Nomor 19 Tahun 2026 memberikan perhatian besar terhadap perlindungan produk lokal dan penguatan posisi seller dalam negeri di tengah semakin ketatnya persaingan di platform digital. Selain itu, aturan tersebut juga mengatur transparansi platform digital, legalitas pelaku usaha, perlindungan konsumen, hingga pemanfaatan teknologi artificial intelligence (AI) secara bertanggung jawab dalam kegiatan promosi dan perdagangan elektronik.

Dukungan terhadap implementasi regulasi ini juga datang dari berbagai platform e-commerce yang telah menyampaikan komitmennya kepada Kementerian Perdagangan. Komitmen tersebut mencakup transparansi biaya layanan, prioritas bagi produk lokal, keringanan biaya untuk UMKM dan seller lokal, perlindungan terhadap penjual, serta keterlibatan berkelanjutan dalam penyempurnaan kebijakan.

“Ini yang disampaikan oleh e-commerce, ya. Artinya komitmen bersama untuk implementasi Permendag Nomor 19,” kata Budi.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diterbitkan saling melengkapi dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan penguatan ekosistem perdagangan digital dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

“Jadi, (regulasinya) tidak bertabrakan, tapi saling mengisi satu sama lain untuk memperkuat ekosistem kita dengan baik,” tandasnya.**

Oleh: Amanda Purnama )*

Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, guru dipandang sebagai elemen paling penting dalam proses mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjawab tantangan masa depan.

Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan, kompetensi, dan profesionalisme guru agar kualitas pendidikan nasional semakin meningkat.

Komitmen pemerintah terhadap penguatan peran guru terlihat dari langkah nyata yang dilakukan dalam perbaikan sistem kesejahteraan tenaga pendidik. Selama bertahun-tahun, persoalan birokrasi yang panjang dalam penyaluran hak-hak guru sering menjadi perhatian.

Pemerintah kemudian menghadirkan terobosan baru dengan memastikan gaji dan tunjangan dapat diterima langsung oleh guru melalui transfer ke rekening masing-masing setiap bulan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa mekanisme baru tersebut menjadi bagian dari upaya penyederhanaan birokrasi yang diinisiasi Presiden Prabowo.

Menurut Abdul, kebijakan ini dirancang agar para guru dapat merasakan manfaat program pemerintah secara langsung tanpa harus menghadapi proses administrasi yang berlarut-larut.

Kebijakan transfer langsung tunjangan guru menunjukkan perubahan pendekatan dalam tata kelola pendidikan. Pemerintah tidak hanya berupaya menyediakan anggaran yang memadai, tetapi juga memastikan setiap program berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Kebijakan transfer langsung tunjangan guru sekaligus memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.

Peningkatan kesejahteraan guru juga diwujudkan melalui kenaikan tunjangan bagi guru non-ASN. Pemerintah menaikkan tunjangan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Kebijakan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari investasi jangka panjang di bidang pendidikan.

Program peningkatan kompetensi guru menjadi agenda lain yang mendapat perhatian besar dari pemerintah. Selain memperkuat aspek kesejahteraan, pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas tenaga pendidik.

Oleh sebab itu, berbagai program pengembangan kompetensi terus diperluas agar guru memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Program beasiswa bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda tersebut. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 150.000 guru menerima bantuan pendidikan melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada tahun 2026. Melalui program itu, guru memperoleh bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester untuk menyelesaikan studi mereka.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi pendidikan yang dijalankan pemerintah. Saat ini masih terdapat ratusan ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mempercepat pelaksanaan PPG agar semakin banyak guru memperoleh sertifikasi profesional sekaligus mendapatkan akses terhadap tunjangan profesi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa kesejahteraan dan profesionalisme merupakan dua aspek yang harus berjalan beriringan.

Menurut Fajar, peningkatan kualitas pendidikan tidak akan tercapai apabila salah satu aspek tersebut diabaikan. Karena itu, pemerintah terus mendorong keseimbangan antara peningkatan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan guru.

Reformasi tata kelola guru yang dilakukan pemerintah juga menyentuh aspek beban kerja dan administrasi. Melalui regulasi terbaru, beban kerja guru diatur agar lebih berfokus pada kegiatan yang mendukung proses pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi guru untuk mengembangkan kualitas pengajaran dibandingkan menghabiskan waktu pada pekerjaan administratif.

Penyederhanaan sistem pelaporan kinerja guru menjadi langkah penting lainnya dalam reformasi tersebut. Jika sebelumnya laporan dilakukan melalui mekanisme yang cukup kompleks, kini proses pelaporan dibuat lebih sederhana dan efisien. Kebijakan ini memungkinkan guru memusatkan perhatian pada aktivitas belajar mengajar yang menjadi tugas utama mereka.

Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan juga mencakup upaya menjaga keberlangsungan sekolah swasta. Melalui kebijakan redistribusi guru PPPK, pemerintah berusaha memastikan sekolah swasta tetap memiliki akses terhadap tenaga pendidik yang berkualitas. Kebijakan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang lebih adil dan merata.

Dukungan terhadap agenda penguatan guru turut datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mufidah Kurniasih. Ia menilai kesejahteraan guru dan dosen merupakan faktor penting dalam keberhasilan transformasi pendidikan nasional.

Menurut Mufidah, perhatian terhadap tenaga pendidik harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sarana pendidikan dan percepatan digitalisasi pembelajaran, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Pandangan Mufidah memperkuat keyakinan bahwa pembangunan pendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Guru yang sejahtera, kompeten, dan didukung fasilitas yang memadai akan mampu menghasilkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas.

Agenda penguatan peran guru yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada infrastruktur atau kurikulum semata. Pemerintah juga memberikan perhatian besar kepada para tenaga pendidik sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan proses pendidikan.

Rangkaian kebijakan mulai dari kenaikan tunjangan, perluasan beasiswa, percepatan sertifikasi, penyederhanaan birokrasi, hingga reformasi tata kelola guru memperlihatkan arah kebijakan yang jelas dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

Oleh: Febrian Rizki )*

Presiden Prabowo Subianto menempatkan guru sebagai salah satu elemen terpenting dalam pembangunan bangsa. Bagi pemerintah, keberhasilan Indonesia menuju negara maju tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan. Dalam proses tersebut, guru memegang peran sentral sebagai penggerak utama lahirnya generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi.

Komitmen terhadap penguatan peran guru menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyentuh aspek profesionalisme, peningkatan kompetensi, dan penyederhanaan tata kelola pendidikan.

Kebijakan peningkatan tunjangan guru menjadi salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menegah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok sesuai ketentuan yang berlaku.

Kenaikan tunjangan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan penghargaan yang lebih layak kepada para guru. Selama ini, profesi guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Namun pemerintah berupaya memastikan penghargaan terhadap guru tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pengakuan moral, tetapi juga melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.

Kebijakan kesejahteraan guru semakin diperkuat melalui perubahan mekanisme penyaluran tunjangan. Pemerintah kini menerapkan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Langkah tersebut menjadi terobosan penting karena memangkas jalur birokrasi yang sebelumnya dianggap kurang efisien dalam penyaluran hak-hak tenaga pendidik.

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sistem baru tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk menciptakan birokrasi yang lebih sederhana dan efektif. Melalui mekanisme transfer langsung, guru dapat menerima manfaat program secara lebih cepat tanpa harus menghadapi proses administrasi yang panjang.

Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah menyadari bahwa kualitas pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas guru yang berada di ruang-ruang kelas. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan kapasitas guru terus diperluas agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang semakin berkembang.

Program beasiswa bagi guru menjadi salah satu instrumen utama dalam agenda penguatan kualitas tenaga pendidik. Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah melanjutkan program bantuan pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik D4 atau S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Program tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi guru untuk meningkatkan jenjang pendidikan mereka.

Target penerima beasiswa yang mencapai 150.000 guru pada tahun 2026 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan. Melalui bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester, pemerintah berupaya mendorong percepatan peningkatan kualifikasi akademik guru di seluruh Indonesia.

Program RPL juga menjadi solusi yang relevan bagi guru yang telah memiliki pengalaman mengajar selama bertahun-tahun. Pengalaman dan kompetensi yang telah dimiliki diakui sebagai bagian dari proses akademik sehingga masa studi dapat ditempuh lebih singkat. Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan tenaga pendidik.

Keberhasilan program beasiswa yang telah berjalan sebelumnya memberikan optimisme terhadap keberlanjutan kebijakan tersebut. Ribuan guru penerima beasiswa yang mengikuti program pada tahun sebelumnya kini memasuki tahap akhir pendidikan dan diproyeksikan menyelesaikan studi mereka dalam waktu dekat.

Dukungan terhadap penguatan pendidikan juga datang dari Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief. Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional dan dunia industri. Karena itu, berbagai bentuk dukungan terhadap sektor pendidikan perlu terus diperkuat.

Pandangan Hendry memperlihatkan bahwa investasi di bidang pendidikan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Program beasiswa dinilai menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan Indonesia di masa depan.

Penguatan program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar juga dinilai penting untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Kebijakan tersebut membantu memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya.

Peran dunia industri dalam mendukung pendidikan juga menjadi bagian penting dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Hendry menilai bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan melalui penyediaan fasilitas belajar, bantuan beasiswa, hingga penguatan sarana praktik yang dibutuhkan peserta didik.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan akan menciptakan hubungan yang saling menguatkan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, sementara dunia industri memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa guru ditempatkan sebagai aktor utama dalam transformasi pendidikan Indonesia. Pemerintah tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan, tetapi juga memastikan adanya ruang yang lebih besar bagi guru untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas profesionalnya.

*) Pengamat Kebijakan Sosial

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Guru non-ASN kini menerima tunjangan Rp2 juta per bulan dari sebelumnya Rp1,5 juta, sedangkan guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.

“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelas Abdul Mu’ti.

Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga menerapkan mekanisme penyaluran langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Kebijakan tersebut diharapkan membuat manfaat program dapat diterima lebih cepat dan efisien.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.

Peningkatan kesejahteraan juga diiringi dengan penguatan kualitas guru melalui program beasiswa. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan bantuan Rp3 juta per semester.

“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” kata Abdul Mu’ti.

Program tersebut akan diperluas secara signifikan pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini. Itu yang berkaitan dengan kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas guru,” lanjutnya.

Dukungan terhadap perluasan beasiswa juga disampaikan Hendry Munief. Menurutnya, pendidikan vokasi perlu mendapat perhatian lebih besar karena berperan penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan industri.

“Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci,” ujarnya.

Hendry juga mendorong penguatan program KIP dan PIP serta pemanfaatan program CSR industri untuk mendukung pendidikan vokasi.

“Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi,” katanya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sektor pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat menerima Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.

Usai pertemuan, Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Menurutnya, tunjangan guru non-ASN naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, sementara guru ASN memperoleh tunjangan sebesar gaji pokok.

“Tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” jelas Abdul Mu’ti.

Pemerintah juga menerapkan mekanisme baru penyaluran tunjangan yang dikirim langsung ke rekening guru setiap bulan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi agar manfaat program dapat diterima secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“Ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” ungkapnya.

Selain kesejahteraan, pemerintah memperluas program peningkatan kompetensi guru melalui beasiswa pendidikan. Pada 2025, sebanyak 12.500 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mendapatkan beasiswa sebesar Rp3 juta per semester melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

“Tahun 2025 kami mengalokasikan biasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL,” kata Abdul Mu’ti.

Program tersebut akan diperluas pada 2026 dengan target menjangkau 150.000 guru di seluruh Indonesia.

“Dan sekarang masih proses pendaftaran, karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” lanjutnya.

Di bidang infrastruktur pendidikan, pemerintah juga mempercepat revitalisasi sekolah.

Setelah menuntaskan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk memperbaiki total 71.744 sekolah pada 2026, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA.

Menurut Abdul Mu’ti, program tersebut tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang besar.

“Kami memperkirakan penyerapan tenaga kerja untuk revitalisasi 71.744 sekolah ini mencapai sekitar 1,1 juta orang yang akan bekerja dalam rentang waktu tiga hingga delapan bulan,” ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan mulai dibangun tahun ini, termasuk di Ibu Kota Nusantara.

Jakarta — Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian. Stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan perkembangan geopolitik global masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

“Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah masih menekan perekonomian global melalui kenaikan harga energi dan meningkatnya ketidakpastian pasar. Namun, kondisi perbankan nasional dinilai tetap kuat dengan modal, likuiditas, dan kualitas kredit yang terjaga.”

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama otoritas terkait terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Langkah yang ditempuh mencakup penguatan pasar keuangan domestik, pengelolaan fiskal yang prudent, serta upaya menjaga keseimbangan sektor eksternal agar perekonomian tetap resilien terhadap berbagai guncangan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang kuat dan kokoh di tengah dinamika perekonomian global serta fluktuasi nilai tukar yang sedang terjadi. Menurut Menkeu, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini tetap berada pada jalur yang baik. Dari sisi fiskal, APBN terus dikelola secara pruden.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan harga barang, inflasi, dan kepastian usaha.

“Kita optimis bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dapat membantu menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya,” tutur Purbaya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai menjaga stabilitas rupiah tidak hanya berkaitan dengan indikator makroekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Ketika dolar Amerika Serikat menguat, konflik geopolitik memanas, harga energi bergejolak, dan modal global mencari tempat yang dianggap lebih aman, rupiah pun ikut mengalami tekanan. Di ruang-ruang perdagangan internasional, pelemahan rupiah segera menjadi berita utama. Grafik kurs dianalisis, prediksi dibuat, dan sentimen pasar dibicarakan tanpa henti,” ujar Azis Subekti.

Dengan kondisi perbankan yang tetap kuat, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta sinergi antara pemerintah dan otoritas keuangan, stabilitas pasar keuangan dan rupiah diharapkan terus terjaga sehingga ekonomi rakyat tetap terlindungi di tengah tantangan global yang terus berkembang.

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional terus diperkuat melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme bahwa nilai tukar rupiah dapat kembali menguat dalam waktu yang tidak lama. Menurutnya, koordinasi yang semakin erat antara pemerintah dan Bank Indonesia akan menciptakan kebijakan yang lebih sinkron sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional.

“Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan, stabilitas nilai tukar akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena mampu meredam gejolak harga barang kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi rupiah yang lebih stabil, pelaku usaha memiliki kepastian dalam menentukan harga, sementara masyarakat dapat berbelanja dengan beban yang lebih ringan.

“Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat langkah stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya tekanan pasar global dan arus keluar investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan lanjutan ditempuh dengan meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik melalui berbagai insentif guna mendorong kembali masuknya aliran modal asing.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” ujar Perry.

Menurut Perry, stabilisasi rupiah juga diarahkan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia sekaligus memastikan sasaran inflasi pada 2026 dan 2027 tetap tercapai.

Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas harga, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha dapat terus berlangsung secara sehat serta memberikan perlindungan nyata bagi ekonomi rakyat di tengah tantangan global yang masih dinamis. (*)

Oleh: Bara Winatha*)

Ketahanan ekonomi nasional kembali menghadapi ujian di tengah meningkatnya tekanan eksternal yang memengaruhi pasar keuangan global. Penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya ketidakpastian geopolitik, serta pergeseran arus modal internasional memberikan dampak terhadap berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan respons yang cepat melalui berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi perekonomian rakyat. Langkah-langkah yang ditempuh mencerminkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa gejolak global tidak berkembang menjadi gangguan yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi domestik.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan bahwa penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan instrumen fiskal dan moneter berjalan seirama sehingga mampu memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan eksternal yang semakin kompleks.

Pergerakan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian utama para pelaku pasar. Tekanan terhadap mata uang nasional terjadi seiring meningkatnya daya tarik aset berbasis dolar Amerika Serikat yang didorong oleh tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari sejumlah negara berkembang sehingga menekan nilai tukar mata uang lokal. Fenomena serupa juga dialami oleh berbagai negara di kawasan Asia dan pasar berkembang lainnya.

Di tengah situasi tersebut, Bank Indonesia memastikan bahwa agenda kebijakan moneter tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Otoritas moneter menegaskan bahwa pengambilan keputusan tetap dilakukan melalui forum resmi yang mempertimbangkan perkembangan ekonomi secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang ditempuh dilakukan berdasarkan evaluasi yang matang dan tidak semata-mata didorong oleh gejolak jangka pendek. Stabilitas dan kredibilitas kebijakan tetap menjadi prioritas utama.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengatakan bahwa bank sentral akan terus berada di pasar dan mengambil berbagai langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, tekanan yang terjadi terhadap rupiah saat ini masih sejalan dengan tren yang juga dialami oleh mata uang negara berkembang lainnya. Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal masih menjadi penyebab utama pelemahan tersebut, terutama akibat penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global. Oleh karena itu, respons kebijakan diarahkan untuk menjaga agar fluktuasi tidak berkembang secara berlebihan.

Bank Indonesia kemudian memperkuat bauran kebijakan moneternya melalui berbagai instrumen stabilisasi. Salah satu langkah penting yang ditempuh adalah peningkatan intensitas intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot maupun instrumen derivatif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga keseimbangan antara permintaan serta pasokan valuta asing. Dengan intervensi yang terukur, volatilitas pasar dapat ditekan sehingga stabilitas tetap terjaga.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas, Bank Indonesia juga memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Kebijakan ini menunjukkan respons proaktif bank sentral dalam menghadapi tekanan nilai tukar sekaligus menjaga sasaran inflasi tetap berada dalam rentang yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan suku bunga juga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik di mata investor global.

Selain menaikkan BI-Rate, Bank Indonesia turut melakukan penyesuaian terhadap suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor keuangan. Pada saat yang sama, bank sentral juga meningkatkan struktur imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia untuk berbagai tenor. Langkah ini bertujuan menciptakan insentif yang lebih menarik bagi investor yang ingin menempatkan dananya di pasar domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintah tetap aktif melakukan pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasar obligasi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan imbal hasil obligasi pemerintah tetap berada dalam rentang yang terkendali meskipun tekanan pasar masih berlangsung. Ia menjelaskan bahwa pembelian obligasi telah mencapai nilai belasan triliun rupiah dan berfungsi sebagai instrumen penyangga utama ketika terjadi tekanan jual dari investor.

Purbaya menilai bahwa kehadiran pemerintah sebagai pembeli aktif di pasar sekunder memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar mengenai komitmen negara dalam menjaga stabilitas. Kebijakan tersebut juga membantu mempertahankan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan domestik. Ketika kepercayaan tetap terjaga, risiko peningkatan biaya pendanaan negara dapat diminimalkan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan kesinambungan pembiayaan pembangunan nasional.

Di tengah berbagai tantangan global yang masih berlangsung, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk merespons secara cepat dan terkoordinasi. Kombinasi intervensi pasar, penguatan instrumen moneter, serta dukungan fiskal menjadi bukti bahwa pemerintah dan Bank Indonesia memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan mengatasi tekanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.

*) Penulis merupakan Pengamat sosial dan kemasyarakatan.

*) Oleh : Jessica Anastasia

Intervensi pasar menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari berbagai gejolak yang dapat mengganggu daya beli. Dalam kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, fluktuasi harga komoditas, serta gangguan rantai pasok, peran negara dalam menjaga keseimbangan pasar semakin dibutuhkan. Intervensi pasar bukan dimaksudkan untuk menghilangkan mekanisme pasar, melainkan memastikan bahwa masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang wajar. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak oleh kenaikan harga barang dan jasa.

Dalam praktiknya, intervensi pasar dilakukan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk yang paling sering dilakukan adalah operasi pasar untuk menambah pasokan ketika terjadi kenaikan harga yang signifikan. Pemerintah juga dapat menyalurkan cadangan pangan nasional, memberikan subsidi, mengatur distribusi barang strategis, hingga memperkuat pengawasan terhadap praktik penimbunan dan spekulasi. Langkah-langkah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat serta menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bagi masyarakat, manfaat intervensi pasar dapat dirasakan secara langsung melalui stabilitas harga kebutuhan pokok. Ketika harga beras, minyak goreng, gula, atau komoditas penting lainnya mengalami kenaikan tajam, kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya menjadi pihak yang paling terdampak. Pengeluaran rumah tangga meningkat sementara pendapatan tidak selalu bertambah. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah melalui berbagai instrumen intervensi dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Stabilitas harga juga memberikan kepastian bagi keluarga dalam mengatur pengeluaran sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi.

Selain melindungi konsumen, intervensi pasar juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Stabilitas harga bahan baku memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis dengan lebih baik. Ketika harga kebutuhan produksi mengalami lonjakan yang tidak terkendali, biaya operasional usaha ikut meningkat dan berpotensi menekan keuntungan. Dengan adanya langkah-langkah stabilisasi pasar, dunia usaha memperoleh ruang yang lebih kondusif untuk mempertahankan produksi, menjaga lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, intervensi pasar bukan hanya melindungi masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjelaskan di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, intervensi pasar juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga tingkat inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Ketika harga-harga naik secara terus-menerus, masyarakat akan mengurangi konsumsi sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan pasokan, distribusi, dan pengendalian harga pada sektor-sektor tertentu, pemerintah dapat membantu menjaga inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali. Stabilitas inflasi pada akhirnya menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Intervensi pasar juga menunjukkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan. Dalam setiap periode kenaikan harga, dampak yang dirasakan tidak selalu sama bagi seluruh lapisan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah umumnya mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga. Oleh karena itu, kebijakan intervensi yang tepat sasaran dapat menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif. Dengan menjaga keterjangkauan harga kebutuhan dasar, pemerintah turut membantu mengurangi risiko meningkatnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi menjelaskan pelaksanaan intervensi pasar perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data yang akurat. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi sumber permasalahan yang menyebabkan gejolak harga agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pemantauan harga secara real time, serta penguatan jaringan distribusi dapat meningkatkan efektivitas intervensi pasar sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Intervensi pasar merupakan salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang, kehadiran negara melalui kebijakan yang tepat dan responsif menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan pengelolaan yang baik, intervensi pasar tidak hanya mampu mengendalikan gejolak harga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

*) Ekonom Makro dan Peneliti Kebijakan Fiskal

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih dibangun untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan aset dan potensi lokal secara produktif.

Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kekuatan desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui pengembangan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah mendorong agar aset desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Koperasi Merah Putih juga diproyeksikan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok, layanan usaha, dan penyerapan hasil produksi masyarakat desa.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk menjadikan desa sebagai kekuatan utama perekonomian nasional.

“Koperasi Merah Putih dibangun bukan semata-mata sebagai lembaga usaha, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Aset desa harus memberikan manfaat nyata bagi warga dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Ferry.

Menurutnya, pengembangan koperasi berbasis desa juga menjadi langkah strategis dalam memperluas akses permodalan, memperkuat rantai pasok produk lokal, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pengelola koperasi agar mampu mengelola aset dan usaha secara profesional.

“Pemerintah menyiapkan berbagai program pendampingan dan pelatihan bagi pengurus maupun manajer koperasi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, Koperasi Merah Putih dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” kata Teddy.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pembangunan dan operasional koperasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Koperasi Merah Putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari distribusi kebutuhan masyarakat hingga penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, desa memiliki kekuatan ekonomi yang semakin mandiri dan berdaya saing,” kata Zulkifli Hasan.

Pemerintah optimistis keberadaan Koperasi Merah Putih akan memperkuat tata kelola aset desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.