Jakarta – Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus mengawal langsung percepatan program pembangunan rumah bersubsidi di berbagai daerah.

Selain itu, pemerintah juga memastikan kesiapan groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan.

“Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan,” kata Teddy.

Menurut Teddy, lokasi pembangunan tersebut telah dirancang strategis karena berada dekat dengan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran, pabrik, serta akses jalan utama.

Pemerintah memperkirakan proyek ini akan menyerap sekitar 80 ribu tenaga kerja lintas sektor dan mendorong perputaran ekonomi daerah secara signifikan.

“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” ujar dia.

Teddy menegaskan bahwa komitmen Presiden dalam program ini tidak hanya sebatas perencanaan, tetapi juga memastikan eksekusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui skema subsidi yang terjangkau serta reformasi perizinan.

“Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga melakukan penyederhanaan birokrasi untuk mendukung percepatan pembangunan.

“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” pungkas Seskab Teddy.

Di sisi lain, proyek pembangunan 141 ribu unit rumah subsidi di kawasan Meikarta turut mendapatkan perhatian serius pemerintah pusat.

Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan jaminan keamanan, perizinan, dan kepastian hukum atas kelangsungan proyek tersebut.

Program rumah subsidi ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Melalui penyediaan hunian terjangkau dengan fasilitas pembiayaan ringan, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk memiliki rumah layak huni.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas bangunan dan kelengkapan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, serta listrik. Pengawasan ketat dari berbagai lembaga dilakukan agar pembangunan berjalan sesuai standar dan bebas dari penyimpangan.

[w.R]

Oleh: Ditya Prasmana *)

Pembangunan nasional yang berkeadilan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, melainkan sejauh mana kebijakan negara mampu menyentuh aspek paling mendasar dalam kehidupan rakyat, yaitu hunian yang layak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi besar mengenai ekonomi kerakyatan kini bermanifestasi dalam langkah-langkah konkret yang progresif. Salah satu terobosan yang patut diapresiasi adalah integrasi kebijakan perumahan dengan pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sinergi ini menciptakan sebuah ekosistem di mana stabilitas domestik menjadi fondasi utama bagi para pelaku usaha untuk naik kelas sekaligus memperkuat struktur kesejahteraan nasional secara menyeluruh.

Langkah nyata ini terlihat jelas dalam kebijakan yang diusung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan kuota khusus sebanyak 100 unit rumah subsidi yang ditujukan spesifik bagi pelaku UMKM. Inisiatif ini bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan sebuah strategi ekonomi makro yang cerdas. Dengan memberikan kepastian tempat tinggal, pemerintah sebenarnya sedang mengurangi beban biaya hidup tetap para pengusaha kecil, sehingga mereka memiliki ruang finansial yang lebih luas untuk melakukan ekspansi usaha dan inovasi produk.

Kebijakan ini menjadi sangat menarik karena skema yang ditawarkan sangat meringankan beban masyarakat. Fasilitas berupa uang muka (DP) nol persen, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga gratis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah insentif yang selama ini diimpikan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Ditambah dengan bunga cicilan yang dipatok tetap pada angka 5 persen, hambatan perbankan yang selama ini menjadi momok bagi pelaku UMKM seolah dipangkas habis. Maruarar menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden agar seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat nyata dari program unggulan pemerintah dalam sektor perumahan.

Keberpihakan ini juga mendapat validasi kuat dari sisi perencanaan dan anggaran. Kenaikan anggaran Kementerian PKP yang signifikan, dari semula sekitar Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, menunjukkan bahwa parlemen dan pemerintah memiliki frekuensi yang sama dalam memprioritaskan rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memberikan catatan positif bahwa peningkatan anggaran ini harus dikelola dengan integritas tinggi agar tidak ada bias dalam penyalurannya. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, menekankan bahwa penggunaan anggaran yang besar harus dibarengi dengan ketepatan sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang justru merugikan masyarakat di lapangan.

Salah satu pilar utama yang menjamin keberhasilan program ini adalah penggunaan data yang akurat dan objektif. Maruarar secara tegas menyatakan bahwa Kementerian PKP tidak bekerja berdasarkan asumsi, melainkan merujuk sepenuhnya pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Keputusan ini sangat krusial karena data BPS memberikan landasan akademis dan riset yang mendalam mengenai peta kemiskinan dan kebutuhan hunian di Indonesia. Dengan merujuk pada otoritas statistik nasional, pemerintah memastikan bahwa setiap unit rumah yang dibangun dan setiap subsidi yang dikucurkan akan jatuh ke tangan mereka yang benar-benar berhak.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk menyaring penerima manfaat mencakup aspek yang sangat komprehensif. Mulai dari jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, hingga proporsi penduduk tanpa rumah layak pada desil terbawah menjadi variabel utama dalam menentukan prioritas. Pendekatan berbasis data ini, menurut Amalia, akan memastikan bahwa kebijakan perumahan memiliki dampak yang terukur. Hal ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai potensi salah sasaran dalam program-program subsidi pemerintah di masa lalu.

Lebih jauh, keterkaitan antara hunian dan produktivitas UMKM merupakan sebuah siklus positif. Ketika seorang pelaku usaha kecil tidak lagi dipusingkan oleh biaya sewa tempat tinggal yang fluktuatif atau ketidakpastian hunian, mereka dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas layanan dan produknya. Pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyerap mayoritas tenaga kerja. Oleh karena itu, memastikan mereka memiliki hunian yang layak adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi nasional.

Rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga titik awal pembangunan karakter dan kesejahteraan keluarga. Dengan rumah yang tetap dan layak, akses terhadap pendidikan dan kesehatan anggota keluarga pelaku UMKM juga akan meningkat secara otomatis. Inilah yang dimaksud dengan pembangunan yang inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang di puncak piramida, tetapi merembes hingga ke lapisan paling dasar.

Program rumah subsidi bagi UMKM ini adalah bukti bahwa pemerintah hadir secara nyata di tengah kesulitan rakyat. Dengan menghilangkan hambatan finansial seperti DP dan biaya administrasi lainnya, negara sedang membukakan pintu gerbang menuju kemandirian ekonomi. Jika UMKM kuat, maka ekonomi nasional akan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap guncangan luar. Inilah momentum bagi para pelaku usaha kecil untuk benar-benar naik kelas—memulai dari rumah yang layak, membangun usaha yang hebat, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang sejati dan berkeadilan.

*) Analis Kebijakan Publik dan Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Oleh: Asep Faturahman)*

Kepastian hukum menjadi pilar utama dalam merealisasikan program rumah subsidi yang dicanangkan pemerintah. Program ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan setiap kebijakan strategis berjalan di atas landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks inilah pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan kepastian hukum sebagai fondasi utama program rumah subsidi.

Komitmen tersebut tercermin dalam rencana pembangunan 141 ribu unit rumah subsidi di kawasan Meikarta. Skala pembangunan yang besar menuntut adanya jaminan legalitas yang jelas agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hunian tidak menghadapi hambatan hukum. Pemerintah memandang proyek ini sebagai langkah konkret dalam memperluas akses hunian layak sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum atas kelangsungan proyek tersebut. Penegasan ini menjadi krusial mengingat Meikarta sebelumnya pernah terseret persoalan hukum terkait perizinan. Pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan rumah subsidi telah melalui proses evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas lembaga guna mencegah potensi hambatan hukum di masa mendatang.

Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat fondasi tersebut. Pemerintah tidak hanya berfokus pada percepatan pembangunan, tetapi juga pada aspek tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan adanya pendampingan serta kejelasan dari KPK, program ini diharapkan terbebas dari risiko penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun negara.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, mengatakan bahwa lahan dan unit rumah susun yang direncanakan untuk program subsidi berstatus bersih secara hukum. Ia menjelaskan bahwa perkara hukum pada 2018 berkaitan dengan tindak pidana suap terhadap pejabat, bukan pada objek fisik berupa unit hunian. Dalam proses penegakan hukum, KPK tidak menyita unit rumah susun, melainkan aset dan hasil tindak pidana dari pihak yang terlibat. Penegasan ini memastikan bahwa aset yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik tanpa dibayangi persoalan hukum.

Kepastian hukum tersebut menjadi prasyarat penting agar kebijakan strategis di sektor perumahan tidak tersendat akibat kekhawatiran risiko hukum. Pemerintah menilai, tanpa jaminan legalitas yang jelas, program sebesar ini berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum ditempatkan sebagai fondasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Selain dukungan dari KPK pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Sinkronisasi dengan kebijakan tata ruang, perizinan, dan regulasi setempat menjadi langkah preventif untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan membangun kolaborasi yang solid agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat memicu persoalan baru.

Konsolidasi dengan pihak swasta pun diarahkan dalam kerangka kepastian hukum. Kerja sama dengan pengembang tidak berhenti pada nota kesepahaman, tetapi harus dituangkan dalam perjanjian formal yang detail dan mengikat. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak sekaligus menjamin kejelasan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan proyek.

Program rumah subsidi di Meikarta merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi backlog perumahan nasional. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan hunian, sementara keterbatasan lahan dan harga properti yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Dengan skema subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap rumah layak huni dengan harga terjangkau serta dukungan pembiayaan yang ringan.

Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah unit yang dibangun, melainkan juga oleh kualitas dan tata kelola pelaksanaannya. Rumah subsidi harus memenuhi standar konstruksi, keamanan, dan kenyamanan. Fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik wajib tersedia secara memadai agar hunian benar-benar mendukung kualitas hidup penghuninya.

Dari sisi ekonomi, pembangunan dalam skala besar ini diproyeksikan mendorong pertumbuhan daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas sektor properti. Dampak positif tersebut menjadi nilai tambah yang memperkuat urgensi program. Meski demikian, pemerintah tetap memperhatikan potensi dampak sosial yang mungkin timbul, termasuk perubahan demografis di kawasan sekitar. Kajian dan mitigasi sosial menjadi bagian dari perencanaan agar pembangunan berlangsung harmonis.

Lebih jauh, kepastian hukum juga memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan lembaga pembiayaan. Dengan dasar legal yang jelas, risiko investasi dapat ditekan sehingga mendorong partisipasi lebih luas dalam penyediaan hunian terjangkau. Stabilitas regulasi akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, mempercepat realisasi proyek, dan memastikan kesinambungan program dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, fondasi hukum yang kuat akan menentukan keberhasilan program rumah subsidi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Dengan kepastian hukum sebagai pijakan utama, program ini diharapkan mampu menghadirkan hunian layak bagi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Keberhasilan proyek ini juga akan menjadi preseden positif bagi pengembangan program perumahan bersubsidi di kawasan lain. Pemerintah optimistis, dengan tata kelola yang kuat dan kepastian regulasi, target pembangunan dapat tercapai secara tepat waktu dan tepat sasaran.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Bandung

JAKARTA — Dukungan organisasi kemasyarakatan Islam semakin menguatkan langkah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membela Palestina melalui keikutsertaan di Board of Peace (BoP).

Dukungan tersebut menegaskan legitimasi sosial-keagamaan terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebanyak 16 ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren menyatakan kesepahaman setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara pada 3 Februari 2026.

Mereka memandang partisipasi Indonesia di BoP sebagai strategi diplomasi aktif agar Indonesia berperan langsung dan berdampak dalam upaya kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.

“Khususnya di Palestina dan di Gaza,” ujar Sugiono usai pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh Islam.

Ia menambahkan bahwa tujuan lain dari langkah tersebut adalah mendorong terwujudnya solusi dua negara.

“Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza,” kata Menlu RI tersebut.

“Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah,” ujar Sugiono.

Dukungan tegas juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai keputusan Presiden Prabowo mencerminkan ikhtiar konkret untuk membantu Palestina melalui jalur diplomasi strategis.

“Terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia agar Indonesia bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini,” ujar Gus Yahya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut akan dikonsolidasikan bersama negara-negara Islam dan Timur Tengah.

“Sehingga langkah-langkah yang dilakukan di dalam Dewan itu akan menjadi upaya yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang memiliki motivasi yang sama, yakni membela dan membantu Palestina,” lanjutnya.

Board of Peace resmi diluncurkan di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 sebagai badan multilateral pengawas stabilisasi dan rehabilitasi Gaza.

Presiden Prabowo menilai keikutsertaan Indonesia sebagai peluang penting bagi perdamaian.

“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo. (*)

JAKARTA — Dukungan dari berbagai kalangan terus menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh diplomat membahas partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Dialog yang berlangsung di Istana Kepresidenan tersebut mempertegas posisi pemerintah dalam memperjuangkan perdamaian Gaza sekaligus memastikan setiap langkah diplomatik tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan nasional.

Sejumlah pimpinan ormas Islam menyatakan pemahaman yang lebih utuh setelah mendengar langsung penjelasan Presiden terkait alasan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Amerika Serikat tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam forum internasional, bukan mengikuti agenda pihak tertentu.

Pertemuan itu juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam menolak penjajahan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa seluruh tokoh dan ormas Islam yang hadir dapat memahami serta menerima penjelasan Presiden.

“Dan saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima dan bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden,” ujar Yahya usai pertemuan pada Selasa (3/2/2026).

Ia menambahkan bahwa Presiden berkomitmen mengirim pasukan perdamaian melalui BoP untuk melindungi warga Gaza.

“Hal-hal yang akan dilakukan dalam dewan tersebut akan jadi langkah yang terkonsolidasi di antara negara anggota untuk membantu Palestina,” pungkas Yahya.

Dukungan juga disampaikan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar.

Ia menegaskan MUI menyetujui keanggotaan Indonesia di BoP selama membawa kemaslahatan bagi umat dan Palestina.

“Yang kita dengar tadi untuk kemaslahatan, dan sepanjang komitmen untuk itu kenapa tidak,” ujar Anwar.

Presiden, menurut Anwar, juga membuka opsi bagi Indonesia untuk menarik diri.

“Presiden ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ungkapnya.

Dari kalangan diplomat, mantan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menilai langkah Presiden melibatkan para pendahulunya sebagai sikap terbuka dan bijaksana.

Ia mendukung keikutsertaan Indonesia di BoP karena dinilai strategis.

“Mendukung lah, masa enggak mendukung,” ujar Alwi.

Ia menekankan bahwa berada di dalam forum memberi ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan Palestina.

“Kalau kita tidak ikut, kita tidak bisa ngomong, tapi kalau kita di dalam, kita bisa ngomong ‘jangan gitu dong’,” tuturnya. (*)

Oleh: Marini Ningsih Toemewang

Apresiasi publik terus mengalir seiring langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang membuka ruang dialog luas dalam menentukan arah kebijakan luar negeri strategis.

Keputusan melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam dan mantan menteri luar negeri dalam pembahasan keikutsertaan Indonesia pada Board of Peace menandai pendekatan diplomasi yang semakin inklusif, terukur, dan berakar pada konsensus nasional.

Langkah tersebut tidak hanya memperlihatkan kehati-hatian pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Board of Peace, sebuah badan internasional yang diinisiasi untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik, menjadi isu sentral dalam serangkaian pertemuan di Istana Kepresidenan pada awal Februari 2026.

Pemerintah memandang forum tersebut sebagai instrumen tambahan untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan Palestina secara lebih konkret. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo memilih jalur konsultatif dengan mengundang tokoh-tokoh ormas Islam, pemimpin pondok pesantren, serta diplomat senior agar setiap keputusan strategis berdiri di atas pemahaman yang utuh dan berimbang.

Keterlibatan ormas Islam mendapat sorotan luas karena mencerminkan upaya pemerintah menyelaraskan diplomasi negara dengan aspirasi umat. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memosisikan partisipasi Indonesia di Board of Peace sebagai langkah realistis untuk memperluas ruang kontribusi Indonesia bagi perjuangan Palestina.

Dukungan tersebut lahir setelah Presiden Prabowo memaparkan secara komprehensif kondisi global, situasi di Gaza, serta peluang yang tersedia bagi Indonesia untuk bertindak lebih progresif dan berdampak. PBNU menilai bahwa keterlibatan aktif Indonesia tidak boleh berhenti pada simbolik politik, melainkan harus diarahkan pada hasil nyata yang meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Yahya juga menekankan pentingnya kewaspadaan dalam setiap langkah diplomatik. Dukungan ormas Islam disertai pesan agar Indonesia tidak terseret arus kebijakan global yang berpotensi merugikan kepentingan Palestina.

Dalam kerangka tersebut, keikutsertaan Indonesia di Board of Peace dipahami sebagai bagian dari strategi lebih besar untuk menjaga keberpihakan, sekaligus memperluas pengaruh Indonesia dalam proses perundingan internasional.

Pemerintah dinilai berhasil meyakinkan para tokoh agama bahwa diplomasi realistis tidak identik dengan kompromi nilai, melainkan sarana untuk mencapai tujuan kemanusiaan secara lebih efektif.

Dukungan serupa juga mengalir dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar memandang keterlibatan Indonesia di Board of Peace sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat dan kemanusiaan universal.

MUI menilai bahwa perjuangan Palestina membutuhkan keterlibatan aktif negara-negara mayoritas Muslim dalam forum global agar upaya penghentian konflik dan perlindungan warga sipil dapat berjalan lebih terkoordinasi. Posisi Indonesia dianggap strategis karena mampu menjembatani kepentingan dunia Islam dengan dinamika politik internasional yang lebih luas.

Selain merangkul ormas Islam, Presiden Prabowo juga melibatkan mantan menteri luar negeri dan diplomat senior untuk menguji ketahanan kebijakan tersebut dari perspektif pengalaman dan kepakaran.

Mantan Menlu Hassan Wirajuda menilai langkah pemerintah sebagai praktik diplomasi yang matang karena didahului proses konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim. Menurutnya, kehadiran delapan negara berpenduduk mayoritas Islam di Board of Peace berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, terutama mengingat forum tersebut diinisiasi oleh Amerika Serikat.

Hassan memandang bahwa keterlibatan Indonesia tidak perlu disikapi secara apriori hanya karena berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejarah diplomasi internasional menunjukkan banyak penyelesaian konflik lahir dari mekanisme alternatif di luar PBB dan tetap menghasilkan dampak signifikan.

Dalam pandangan tersebut, Board of Peace dapat dimanfaatkan sebagai kanal tambahan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina, selama Indonesia menjaga kedaulatan sikap dan konsistensi tujuan kemanusiaan.

Pertemuan dengan mantan diplomat juga berfungsi meluruskan berbagai persepsi publik yang berkembang. Pemerintah dinilai transparan dalam menjelaskan bahwa belum ada keputusan final terkait besaran maupun waktu kontribusi pendanaan Indonesia.

Setiap bantuan diarahkan murni untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Gaza, bukan agenda politik sempit. Pendekatan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pemerintah tidak bertindak tergesa-gesa, melainkan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

Secara lebih luas, pelibatan ormas Islam dan mantan menlu menunjukkan upaya pemerintah membangun konsensus nasional sebelum melangkah lebih jauh di panggung internasional. Diplomasi tidak lagi diposisikan sebagai domain eksklusif elite negara, tetapi sebagai proses kolektif yang melibatkan suara moral, pengalaman historis, dan kepentingan strategis bangsa. Pendekatan tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor yang berdaulat, kredibel, dan konsisten dalam membela kemerdekaan Palestina.

Pada akhirnya, apresiasi yang terus mengalir terhadap langkah pemerintah mencerminkan penerimaan publik atas model diplomasi dialogis yang ditempuh Presiden Prabowo. Dengan menyatukan pandangan ormas Islam dan diplomat senior, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace bukan keputusan reaktif, melainkan hasil perhitungan matang yang berakar pada nilai konstitusi, solidaritas kemanusiaan, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Pendekatan tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kokoh dalam mengawal perdamaian Palestina sekaligus menjaga martabat diplomasi nasional di tengah percaturan global. (*)

Konsultan Strategi Politik Internasional – Asosiasi Politika Nasional

Oleh: Damar Abimanyu Prakoso)*

Konsep Board of Peace (BoP) mengemuka sebagai salah satu instrumen diplomasi dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks, terutama di tengah meningkatnya konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BoP tidak dapat dipisahkan dari landasan konstitusional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama sejak awal kemerdekaan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat tersebut menjadi dasar normatif bagi setiap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah, termasuk partisipasi dalam forum atau inisiatif internasional yang bertujuan menciptakan perdamaian. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam BoP memiliki legitimasi konstitusional yang jelas dan sejalan dengan tujuan nasional.

Prinsip bebas aktif menjadi kerangka operasional dari mandat konstitusi tersebut. Dimana dalam praktiknya, Indonesia berupaya menjaga otonomi kebijakan luar negeri, sekaligus terlibat dalam berbagai inisiatif perdamaian. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas strategis bagi Indonesia untuk membangun kemitraan luas tanpa kehilangan independensi sikap.

Dalam perkembangan terbaru, Indonesia memutuskan bergabung dengan BoP yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan bersama tujuh negara mayoritas Muslim, Indonesia memutuskan bergabung. Adapun keanggotaan Indonesia ditujukan untuk mendorong penghentian kekerasan dan perlindungan warga sipil di Gaza. Secara keseluruhan, lebih dari 25 negara dilaporkan menyatakan kesediaan bergabung dengan BoP. Sementara China dan negara-negara Uni Eropa memilih tidak menanggapi tawaran keanggotaan.

Keputusan tersebut mencerminkan implementasi prinsip bebas aktif dalam konteks konflik Gaza. Indonesia tidak memosisikan diri sebagai pihak yang pasif, tetapi mengambil peran dalam forum internasional guna mendorong deeskalasi kekerasan dan perlindungan kemanusiaan. Langkah ini tetap berada dalam garis kebijakan yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina serta penghormatan terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.

Periset Pusat Riset Politik-BRIN, Nostalgiawan Wahyudhi menilai bahwa keberadaan Indonesia di BoP justru memungkinkan negara untuk menjadi penyeimbang dan memperkuat prinsip bebas-aktif. Menurutnya, justru keikutsertaan Indonesia dapat menjadi instrumen penyeimbang untuk menjaga agar proses perdamaian tetap memperhatikan kepentingan Palestina. Ia menambahkan, secara strategis, keanggotaan Indonesia dalam BoP memungkinkan adanya immediate action, termasuk bantuan kemanusiaan dan dukungan rekonstruksi Gaza. Selain itu, keterlibatan ini juga dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang aktif dan kredibel di kawasan Timur Tengah.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP juga dapat dipahami sebagai kelanjutan dari tradisi diplomasi perdamaian yang telah lama dibangun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang menegaskan solidaritas negara-negara berkembang dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Indonesia turut berperan dalam pembentukan Gerakan Non-Blok yang menegaskan sikap tidak berpihak dalam rivalitas global. Di kawasan, Indonesia menjadi motor penggerak ASEAN dalam menjaga stabilitas regional. Selain itu, kontribusi aktif dalam misi penjaga perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan mandat konstitusi.

Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan penandatanganan piagam BoP sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat global sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Kehadiran Indonesia juga diharapkan dapat menjadi penyeimbang moral dan politik agar proses rekonstruksi berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.

Secara ketatanegaraan, partisipasi dalam BoP tetap harus berada dalam koridor hukum dan mekanisme kebijakan luar negeri yang akuntabel. Koordinasi antarlembaga menjadi penting agar keterlibatan internasional selaras dengan kepentingan nasional jangka panjang. Dengan fondasi regulasi yang jelas, keikutsertaan Indonesia dalam BoP dapat memperkuat posisi tawar diplomasi tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Di tengah polarisasi global, kehadiran Indonesia dalam BoP berpotensi memperkaya perspektif dan menegaskan pendekatan kemanusiaan. Sebagai negara demokratis besar di Asia Tenggara dan anggota aktif berbagai forum multilateral, Indonesia memiliki modal reputasi yang cukup untuk berperan sebagai jembatan dialog. Prinsip bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, sekaligus menjaga konsistensi dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Partisipasi ini juga membuka ruang bagi penguatan diplomasi kemanusiaan, termasuk bantuan darurat, rehabilitasi infrastruktur, dan dukungan rekonstruksi pascakonflik. Keterlibatan tersebut bukan hanya simbolik, melainkan berorientasi pada langkah konkret yang dapat memberikan dampak langsung bagi warga sipil. Dalam kerangka ini, BoP dapat menjadi wadah kolaborasi internasional yang mempertemukan dimensi politik dan kemanusiaan secara seimbang.

Secara keseluruhan, BoP dalam bingkai konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif merefleksikan upaya Indonesia mengaktualisasikan mandat historisnya untuk berkontribusi pada ketertiban dunia. Keputusan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza menunjukkan bahwa prinsip bebas aktif tetap relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik kontemporer. Dengan landasan konstitusional yang kokoh serta komitmen terhadap perdamaian dan keadilan, Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai penyeimbang yang konstruktif dan kredibel dalam percaturan global.

*) Penulis adalah Legal Affairs Writer di Garuda Loka Konsultan Hukum

Jakarta – Isu mengenai dugaan penggunaan dana pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak terbukti. Setelah melalui penelusuran dan klarifikasi dari berbagai pihak terkait, tidak ditemukan bukti adanya pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan tetap sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengalami pengurangan akibat implementasi MBG.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggerus anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh program strategis tetap berjalan dan bahkan terus diperkuat.

“Kalau ada anggapan bahwa MBG mengurangi anggaran pendidikan, kami sampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar. Program Presiden tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Lalu Hadrian Irfani mengatakan bahwa dana pendidikan dalam anggaran pendapatan belanja negara tidak dipakai untuk operasional proyek makan bergizi gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan untuk merespons gugatan terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN yang diuji ke Mahkamah Konstitusi oleh seorang guru honorer bersama tiga mahasiswa dan Yayasan Taman Belajar Nusantara.

Menurut Lalu, Komisi X DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Pendidikan belum menemukan bukti bahwa anggaran pendidikan dialokasikan untuk pelaksanaan MBG.

“Kami tahu bahwa anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG,” kata Lalu.

Lalu menepis anggapan ketidaksejahteraan guru disebabkan karena anggaran pendidikan dialihkan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dia meyakini alokasi 20 persen dari APBN masih utuh untuk sektor pendidikan, termasuk kesejahteraan pendidik. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah menggunakan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan guru.

“Karena kami sudah tahu tidak benar (anggaran pendidikan untuk MBG) maka anggaran yang besar ini diselipkan untuk kesejahteraan guru. Itu yang sedang kita dorong,” ujar Lalu.

Lalu menjelaskan MBG yang telah direncanakan sejak lama oleh Prabowo, pasti telah memiliki skenario anggaran yang terencana. Kendati sasaran utama MBG adalah siswa sekolah, program itu tidak merampas alokasi untuk pendidikan.

“Sampai hari ini belum terbukti MBG mengambil satu rupiah pun dari anggaran pendidikan,” tutur Lalu.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik dan anggaran negara. Klarifikasi resmi dan data yang dapat diverifikasi sebaiknya dijadikan rujukan utama sebelum menarik kesimpulan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa isu penggunaan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis tidak terbukti. Anggaran pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sementara MBG dilaksanakan melalui skema pembiayaan tersendiri. Ke depan, komunikasi publik yang lebih intensif diharapkan mampu mencegah munculnya kesalahpahaman serupa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kebijakan dan anggaran negara. (*)

Jakarta – DPR RI menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana dituduhkan dalam gugatan terhadap APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi X DPR memastikan hingga kini tidak menemukan adanya alokasi dana pendidikan yang dialihkan untuk membiayai program tersebut.

Gugatan diajukan guru honorer asal Karawang, Jawa Barat, Reza Sudrajat, terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, pemohon mendalilkan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN tersedot untuk program MBG.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menegaskan tudingan itu tidak terbukti.

“MBG yang sudah berjalan hari ini ternyata tidak menggunakan anggaran pendidikan. Nah penjelasannya lebih lanjut nanti silakan komunikasi dengan BGN,” kata Lalu.

Ia menambahkan, hingga saat ini Komisi X DPR belum menemukan adanya penggunaan dana pendidikan untuk program tersebut.

“Kami di Komisi X belum menemukan anggaran pendidikan digunakan untuk MBG,” imbuh politisi PKB tersebut.

Lalu menegaskan pihaknya sejak awal mewanti-wanti agar anggaran pendidikan tidak dialokasikan untuk program lain, kecuali guna meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, menurut dia, anggapan dana pendidikan dipakai untuk MBG tidak memiliki dasar.

Ia juga memastikan DPR mendukung pemerintah melanjutkan program MBG yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“MBG ini tidak satu-dua hari dipikirkan, ternyata sudah lama dan itu menjadi salah satu program prioritas beliau (Prabowo). Dan kami meyakini tidak akan mengganggu anggaran pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti menegaskan anggaran pendidikan tidak berkurang akibat MBG. Bahkan, pagu anggaran kementeriannya disebut justru diperkuat melalui tambahan anggaran belanja tambahan (ABT).

“Anggarannya malah lebih besar setelah ada MBG, karena akan ditambah Presiden. Makanya, Kemendikdasmen mengajukan ABT,” kata Mu’ti.

Pemerintah mencatat alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 meningkat menjadi Rp769,1 triliun dari sebelumnya Rp757,8 triliun. Dengan demikian, DPR dan pemerintah menegaskan program MBG berjalan tanpa memangkas anggaran pendidikan, sekaligus memastikan komitmen peningkatan kualitas pendidikan tetap terjaga. #

Oleh: Yudhistira Wijaya

Pemerintah bersama DPR RI telah memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pencatatan dalam fungsi pendidikan lebih merupakan pendekatan klasifikasi anggaran, mengingat program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas peserta didik melalui pemenuhan gizi. Dengan demikian, MBG justru diposisikan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan yang holistik. Dalam struktur anggaran terbaru, alokasi pendidikan tetap utuh dan bahkan diperkuat melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Artinya, komitmen terhadap amanat konstitusi untuk mengalokasikan minimal 20 persen APBN bagi pendidikan tetap terjaga. Di saat yang sama, negara juga memperluas intervensi pada aspek kesehatan dan gizi sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa anggapan MBG mengurangi anggaran pendidikan tidak benar. Seluruh program prioritas pendidikan yang menjadi mandat Presiden tetap berjalan dan bahkan diperluas. Setelah adanya MBG, anggaran Kemendikdasmen justru meningkat karena Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan alokasi melalui ABT. Dengan demikian, tidak ada pengurangan pada program inti pendidikan, baik yang menyasar peningkatan mutu pembelajaran maupun pemerataan akses.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menjelaskan bahwa dalam berbagai rapat kerja antara Komisi X dan kementerian terkait, telah ditegaskan bahwa anggaran MBG dikelola secara terpisah dari anggaran pendidikan. Ia memaparkan bahwa meskipun dalam postur APBN MBG tercatat dalam fungsi pendidikan, secara kebijakan tidak ada pengurangan alokasi untuk program-program pendidikan yang sudah berjalan.

Lebih jauh, ia mengungkapkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp181 triliun untuk Kemendikdasmen. Tambahan tersebut difokuskan pada perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, serta kenaikan kesejahteraan guru. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya menjaga postur anggaran pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas belanja pendidikan agar lebih berdampak.

Komitmen terhadap kesejahteraan guru menjadi poin penting dalam pembahasan tersebut. DPR menilai bahwa peningkatan taraf hidup guru harus menjadi prioritas nasional, dan tambahan anggaran menjadi instrumen konkret untuk mewujudkannya. Dengan demikian, arah kebijakan fiskal menunjukkan konsistensi bahwa sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama.

Penegasan serupa disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar yang menyampaikan bahwa dana pendidikan memiliki alokasi tersendiri dalam struktur APBN dan tidak terdampak oleh pelaksanaan MBG. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai beasiswa tetap berjalan sesuai ketentuan. Ia menilai MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Dalam dokumen APBN 2026, anggaran MBG tercatat mencapai Rp335 triliun. Sebagian alokasi tersebut dimasukkan dalam fungsi pendidikan karena menyasar peserta didik sebagai penerima manfaat. Namun, penting dipahami bahwa pengelompokan dalam fungsi anggaran tidak identik dengan pengurangan dana pada sektor yang bersangkutan. Sistem penganggaran berbasis fungsi memungkinkan satu program dikategorikan dalam fungsi tertentu karena dampaknya terhadap sektor tersebut, tanpa mengurangi anggaran inti yang telah direncanakan.

Perdebatan mengenai klasifikasi ini menunjukkan pentingnya literasi anggaran di ruang publik. Ketentuan konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen APBN dialokasikan untuk pendidikan tetap dipenuhi. Pemerintah bahkan menempuh mekanisme ABT untuk memastikan ruang fiskal pendidikan tidak tergerus oleh program lain. Dengan demikian, dari sisi regulasi maupun implementasi, tidak terdapat kebijakan yang memangkas hak sektor pendidikan.

Secara substantif, MBG justru memiliki irisan yang kuat dengan tujuan pendidikan nasional. Gizi yang memadai berkontribusi pada peningkatan konsentrasi, daya tahan tubuh, serta kesiapan belajar siswa. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi cukup cenderung memiliki tingkat kehadiran lebih baik dan performa akademik yang lebih optimal. Dalam konteks ini, MBG dapat dipandang sebagai intervensi hulu yang memperkuat efektivitas belanja pendidikan.

Pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial. Pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan tiga pilar yang saling berkaitan. Pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045, di mana generasi muda dipersiapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga sehat secara fisik. Pendekatan integratif ini mencerminkan paradigma kebijakan yang lebih komprehensif.

Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi MBG berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, tanpa mengurangi fokus pada reformasi pendidikan. Pemerintah perlu terus membuka ruang komunikasi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai struktur anggaran. Sinergi antara kementerian, DPR, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Dengan demikian, narasi bahwa MBG menyentuh atau menggerus dana pendidikan tidak sejalan dengan fakta kebijakan dan dinamika penganggaran yang telah dipaparkan secara resmi. Pendidikan tetap menjadi prioritas utama, dengan postur anggaran yang terjaga dan bahkan diperkuat. MBG hadir sebagai penguat fondasi generasi bangsa, menempatkan gizi sebagai bagian integral dari strategi pembangunan manusia Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan