Kategori: Uncategorized

  • Dari PKH hingga MBG: 29 Program untuk Angkat Kualitas Hidup Rakyat dari Kemiskinan

    Oleh : Rivka Mayangsari*)

    Pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menekan angka kemiskinan melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, pendekatan pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan miskin. Melalui 29 kebijakan prioritas yang terintegrasi, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui 29 kebijakan yang secara khusus menyasar masyarakat miskin hingga rentan miskin, terutama kelompok desil 1 sampai desil 4. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

    Menurut Presiden, 29 kebijakan tersebut terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu program penghapusan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga membangun sistem yang mampu meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

    Program penghapusan kemiskinan difokuskan pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan melalui berbagai bentuk bantuan dan pemberdayaan. Sementara itu, program universal memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Adapun program afirmatif diarahkan untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

    Selain PKH, pemerintah juga menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak agar lebih sehat, cerdas, dan siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Kehadiran MBG menunjukkan bahwa investasi pada generasi muda menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang.

    Di sektor pendidikan, pemerintah juga menjalankan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui sistem pendidikan berasrama tanpa biaya, program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas sekaligus pembinaan karakter. Langkah tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas pendidikan.

    Pemerintah juga terus memperluas manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan bantuan biaya pendidikan serta dukungan biaya hidup bagi pelajar dan mahasiswa. Kebijakan ini menjadi bukti bahwa negara berupaya memastikan kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi membangun welfare state atau negara kesejahteraan. Dalam konsep tersebut, negara hadir untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan kesempatan meningkatkan taraf hidup secara adil dan merata.

    Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga mencapai nol persen melalui sinergi berbagai kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Pendekatan lintas sektor tersebut diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan seluruh bantuan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

    Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari berbagai pemerintah daerah. Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 sebagai langkah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Menurut Yosef Lede, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan berasrama secara gratis. Program tersebut diharapkan menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kupang.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial, serta seluruh pihak yang telah menghadirkan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran program tersebut merupakan wujud nyata keadilan sosial karena memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga.

    Pada akhirnya, rangkaian 29 program prioritas pemerintah menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh. Mulai dari perlindungan sosial melalui PKH, peningkatan kualitas gizi melalui MBG, perluasan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan KIP, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi, seluruh kebijakan dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, upaya menghapus kemiskinan ekstrem bukan hanya menjadi target pembangunan, tetapi juga langkah nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing.

    *) Pemerhati kebijakan publik

  • Ancaman Siber dan Spionase Asing Makin Kompleks, Praktisi Dorong Penguatan Regulasi

    Jakarta – Ancaman siber terhadap Indonesia dinilai semakin kompleks seiring pesatnya transformasi digital, meningkatnya persaingan geopolitik global, serta tingginya nilai strategis Indonesia. Para pakar menilai ancaman tersebut tidak lagi sebatas kejahatan siber, tetapi telah berkembang menjadi instrumen spionase asing dan operasi informasi yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Karena itu, penguatan regulasi dinilai menjadi langkah yang mendesak.

    Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik UI, Dr. Stanislaus Riyanta, mengatakan Indonesia memiliki daya tarik tinggi sebagai target serangan siber karena kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategisnya. Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan kepada aktor di balik serangan, bukan hanya pada teknologi yang digunakan.

    “Serangan siber hanyalah media atau tools. Fokus utama harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” ujarnya dalam wawancara di salah satu stasiun TV nasional, 21/07/2026.

    Ia menegaskan Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur standar keamanan perangkat, mekanisme security assessment, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga pembentukan Undang-Undang Ketahanan Siber dan Undang-Undang Kontra Spionase sebagai landasan menghadapi ancaman siber yang semakin strategis.

    Pakar Keamanan Internasional sekaligus Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menilai posisi Indonesia sebagai penghasil mineral kritis dunia dan berada di jalur perdagangan internasional menjadikannya sasaran potensial berbagai ancaman siber. Ketergantungan terhadap perangkat dan teknologi keamanan siber dari luar negeri juga dinilai perlu diantisipasi karena berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas spionase.

    “Pembangunan kekuatan siber nasional perlu dilakukan secara bertahap. Langkah awal yang paling penting adalah membangun regulasi karena Indonesia belum memiliki sistem keamanan siber yang sepenuhnya mandiri,” katanya.

    Angel menambahkan regulasi harus mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, serta menetapkan satu komando nasional agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif. Ia juga mengingatkan bahwa ancaman siber kini tidak hanya berupa spionase dan ransomware, tetapi juga operasi informasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik dan memicu polarisasi sosial.

    Sebelumnya, Eksekutif Koordinator Indonesia Intelligence Institute sekaligus Pengamat Intelijen, Ridlwan Habib, menyatakan ancaman siber di Indonesia telah memasuki kondisi yang sangat serius dengan tren serangan yang terus meningkat. Menurutnya, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif melalui RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memperkuat pertahanan digital nasional.

    “Tujuan utama RUU Keamanan dan Ketahanan Siber adalah memperkuat ketahanan digital Indonesia agar tidak mudah disusupi maupun diserang oleh pihak asing yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia,” ujar Ridlwan.

    Ia menambahkan penguatan ketahanan siber harus dilakukan melalui kolaborasi BSSN, TNI, Polri, perguruan tinggi, komunitas digital, dan sektor swasta. Ridlwan juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap malicious link, pencurian data, dan penyalahgunaan perangkat digital sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan siber nasional.

  • Guru Besar UKI Ingatkan Pentingnya Regulasi Kuat Cegah Ancaman Siber dan Spionase Asing

    Jakarta – Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Angel Damayanti, menilai Indonesia perlu segera memiliki regulasi yang kuat di bidang keamanan siber.

    Menurutnya, payung hukum yang komprehensif menjadi fondasi penting untuk memperkuat ketahanan digital nasional dalam menghadapi serangan siber sekaligus mencegah ancaman spionase asing yang terus berkembang di tengah dinamika geopolitik dan pesatnya transformasi teknologi.

    “Langkah awal yang paling penting adalah membangun regulasi karena Indonesia belum memiliki sistem keamanan siber yang sepenuhnya mandiri,” ujar Angel dalam wawancara di stasiun televisi swasta, selasa (21/7).

    Ia menjelaskan, posisi Indonesia sebagai penghasil utama nikel, timah, kobalt, dan tembaga, ditambah letaknya di jalur perdagangan internasional serta besarnya jumlah penduduk dan pengguna layanan digital, menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi.

    Di sisi lain, ketergantungan terhadap perangkat, sistem, dan teknologi keamanan siber dari luar negeri perlu diantisipasi karena terdapat risiko penyisipan backdoor atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas spionase asing.

    “Regulasi harus mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, serta menetapkan satu komando nasional agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” kata Angel.

    Menurutnya, selain memperkuat regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan tata kelola informasi serta literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh manipulasi algoritma maupun operasi informasi yang dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu polarisasi sosial dan menurunkan kepercayaan publik.

    Pandangan senada disampaikan Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik UI, Dr. Stanislaus Riyanta. Menurutnya, ancaman siber tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknologi karena kerap dimanfaatkan sebagai sarana menjalankan operasi intelijen terhadap suatu negara.

    “Serangan siber hanyalah media atau alat (tools). Fokus utama harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” ujar Stanislaus.

    Ia menilai Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur standar keamanan perangkat dan sistem digital, termasuk mekanisme security assessment guna memastikan tidak terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spionase.

    Sebelumnya, Executive Coordinator Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, mengingatkan Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global.

    “Di tengah dinamika geopolitik global dan persaingan negara-negara besar, Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital karena posisi geopolitik, sumber daya alam, serta kepentingan strategis yang dimiliki,” kata Ridlwan. ***

  • Pengamat Intelijen UI: Spionase Asing Tak lagi Konvensional, Indonesia Perlu Payung Hukum Yang Kuat

    JAKARTA – Di era perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital, Indonesia memiliki potensi menjadi sasaran spionase digital. Oleh karena itu penting penguatan regulasi melalui Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

    Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik dari Universitas Indonesia (UI) Dr. Stanislaus Riyanta, menyampaikan Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi sebagai target serangan siber.

    “karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategisnya. Daya tarik tersebut tidak dapat dihilangkan sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem keamanan” katanya.

    Indonesia memiliki posisi geopolitiknya yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta besarnya kepentingan sejumlah negara terhadap Indonesia.

    Lebih lanjut Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang kuat mengatur standar keamanan terhadap perangkat dan sistem yang digunakan, termasuk mekanisme pemeriksaan (security assessment atau commissioning) guna memastikan tidak terdapat celah atau penyusupan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spionase.

    “Penanganan ancaman siber harus dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan yang menjadi ranah intelijen dan penindakan yang menjadi ranah hukum” ujarnya.

    Stanislaus Riyanta menekankan regulasi harus mengatur kewenangan, anggaran, serta pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi.

    Sebelumnya Pengajar Keamanan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mengingatkan bahwa praktik spionase dapat berdampak pada hubungan antarnegara serta berpotensi merugikan reputasi negara yang menjadi sasaran pencurian data.

    Menurut Edy, kehadiran regulasi merupakan bagian dari praktik demokrasi yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak. Ia menilai pengaturan mengenai keamanan dan ketahanan siber perlu dituangkan dalam undang-undang yang disusun secara partisipatif oleh pemerintah bersama DPR.

    Dengan semakin meningkatnya risiko ancaman siber, regulasi yang komprehensif diharapkan mampu memperkuat ketahanan digital nasional sekaligus melindungi kepentingan strategis dan kedaulatan Indonesia di ruang siber

  • Akademisi UKI: Regulasi Anti Spionase Asing Penting untuk Perkuat Kedaulatan Digital

    Jakarta – Penguatan regulasi anti spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman siber yang menyasar aset strategis nasional. Sejumlah akademisi menilai Indonesia perlu segera membangun kerangka hukum yang adaptif agar mampu memperkuat kedaulatan digital, melindungi infrastruktur kritis, serta menghadapi berbagai bentuk operasi intelijen asing yang semakin kompleks.

    Guru Besar Keamanan Internasional sekaligus Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, mengatakan posisi Indonesia yang semakin strategis dalam rantai pasok global membuat potensi ancaman siber dan spionase asing ikut meningkat.

    “Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sehingga berpotensi menjadi sasaran berbagai ancaman siber. Karena itu, langkah paling penting adalah membangun regulasi sebagai fondasi sistem keamanan siber nasional yang mandiri,” ujar Angel saat wawancara live di salah satu stasiun tv swasta nasional (21/7).

    Ia mengingatkan ketergantungan terhadap perangkat maupun teknologi keamanan siber dari luar negeri juga perlu diantisipasi karena berpotensi membuka celah (backdoor) yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas spionase.

    “Regulasi harus mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, sekaligus menetapkan satu komando nasional agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif,” katanya.

    Sementara itu, Praktisi Intelijen sekaligus Pengamat Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta, menilai ancaman siber harus dipandang sebagai persoalan keamanan nasional, bukan sekadar isu teknologi informasi.

    “Serangan siber hanyalah media atau alat. Fokus utamanya harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” ujarnya.

    Menurut Stanislaus, Indonesia akan tetap menjadi target karena memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geopolitik yang bernilai strategis. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan bukan menghilangkan daya tarik tersebut, melainkan memperkuat sistem perlindungan nasional.

    “Langkah pertama adalah melakukan assessment terhadap seluruh potensi ancaman, kemudian menyiapkan infrastruktur, sistem keamanan, dan regulasi yang memadai,” katanya.

    Ia juga menilai Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur standar keamanan perangkat dan sistem digital, mekanisme security assessment, pembagian kewenangan antarlembaga, hingga penguatan literasi keamanan siber masyarakat.

    “Indonesia memerlukan Undang-Undang Ketahanan Siber dan Undang-Undang Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam regulasi intelijen negara sebagai dasar menghadapi ancaman asing,” tegas Stanislaus.

    Sebelumnya, Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono, juga menegaskan bahwa spionase asing merupakan ancaman nyata yang telah lama menjadi bagian dari relasi antarnegara.

    “Spionase asing adalah salah satu aktivitas tertua dalam relasi antarnegara. Kegiatan ini empirik, ada dalam keseharian,” ujar Ali.

    Senada dengan itu, Pengajar Keamanan Internasional FISIP Universitas Indonesia Edy Prasetyono menilai praktik spionase selalu merugikan negara sasaran, baik dilakukan oleh negara mitra maupun negara yang berseberangan kepentingan.

    “Negara sasaran spionase selalu dirugikan. Spionase pasti mengancam negara,” kata Edy.

    Karena itu, ia menilai Indonesia memerlukan regulasi setingkat undang-undang yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi informasi strategis nasional.

  • Rektor UKI: Sinergi Lintas Sektor Diperlukan untuk Menangkal Ancaman Spionase

    JAKARTA – Penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman spionase memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, akademisi, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat. Seiring meningkatnya posisi strategis Indonesia dalam percaturan global, berbagai upaya pemerintah memperkuat tata kelola keamanan informasi dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kepentingan nasional dan melindungi aset-aset strategis bangsa.

    Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus Pakar Keamanan Internasional, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., mengatakan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghasil mineral kritis dunia, didukung letak geografis di jalur perdagangan internasional dan besarnya jumlah penduduk. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi sehingga membutuhkan sistem perlindungan informasi yang semakin kuat.

    “Pembangunan regulasi yang komprehensif dan penguatan koordinasi nasional merupakan langkah penting agar Indonesia semakin siap menghadapi berbagai bentuk ancaman spionase sekaligus menjaga kepentingan strategis nasional,” ujar Angel.

    Menurutnya, ancaman spionase tidak hanya berupa pencurian informasi strategis, tetapi juga dapat dilakukan melalui operasi informasi yang memengaruhi persepsi publik. Karena itu, penguatan tata kelola informasi, peningkatan literasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar ruang informasi nasional tetap aman dan kondusif.

    Sebelumnya, Pengajar Keamanan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menjelaskan bahwa praktik spionase telah berlangsung sejak lama dan terus berkembang mengikuti dinamika hubungan antarnegara. Menurutnya, setiap negara berkepentingan melindungi informasi strategis karena kebocoran data dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan nasional.

    “Indonesia memerlukan regulasi pada tingkat undang-undang agar perlindungan terhadap informasi strategis memiliki kepastian hukum, mekanisme yang jelas, dan akuntabilitas yang kuat,” kata Edy.

    Senada dengan itu, Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta, menilai ancaman spionase telah menjadi tantangan strategis yang membutuhkan landasan hukum yang lebih komprehensif. Ia mendorong pembentukan Undang-Undang Kontra Spionase sebagai instrumen untuk memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk aktivitas spionase.

    “Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang Kontra Spionase, atau pasal-pasal kontra spionase dilekatkan kepada Undang-Undang terkait intelijen atau Badan Intelijen Negara. Sehingga, intelijen memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang sifatnya kontra spionase mencegah ancaman dari pihak asing.” ujar Stanislaus.

    Para akademisi sepakat bahwa penguatan regulasi, termasuk pembentukan Undang-Undang Kontra Spionase, merupakan langkah strategis untuk mendukung Indonesia yang semakin maju, berdaulat, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa depan.

  • Akademisi Nilai Regulasi Jadi Benteng Hadapi Ancaman Siber dan Spionase Asing

    Jakarta – Penguatan regulasi di bidang keamanan siber menjadi langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional di tengah meningkatnya ancaman serangan siber dan praktik spionase asing yang semakin kompleks.

    Pakar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) sekaligus Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti, Ph.D., menegaskan bahwa Indonesia memerlukan regulasi keamanan siber yang komprehensif untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.

    “Letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional serta besarnya jumlah penduduk dan pengguna layanan digital semakin meningkatkan nilai strategis Indonesia di mata pihak asing,” kata Prof. Angel.

    Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara live di stasiun tv nasional, Selasa (21/7).

    Menurutnya, regulasi harus mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, hingga pembentukan satu komando nasional agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif.

    Ia juga mendorong penguatan tata kelola informasi, literasi digital, serta pembangunan kemandirian teknologi keamanan siber guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional.

    “Selain membangun regulasi, pemerintah perlu memperkuat tata kelola informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh manipulasi algoritma maupun operasi informasi dari pihak tertentu,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pakar Intelijen dan Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta juga menegaskan bahwa Indonesia memerlukan komando yang jelas dalam penanganan insiden siber.

    “Penanganan ancaman siber harus dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan yang menjadi ranah intelijen dan penindakan yang menjadi ranah hukum,” kata Stanislaus.

    Menurutnya, pembagian tugas yang tegas, prosedur penanganan yang terstandarisasi, serta mekanisme komunikasi publik yang efektif harus menjadi bagian dari sistem respons nasional ketika terjadi serangan terhadap sistem pemerintahan.

    Stanislaus menilai ancaman siber tidak lagi sekadar menyasar pencurian data, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik, stabilitas pemerintahan, hingga kepentingan strategis negara melalui aktivitas spionase asing.

    Oleh karena itu, penguatan regulasi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas instansi, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.

    “Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang Ketahanan Siber dan Undang-Undang Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam regulasi UU intelijen negara sebagai dasar menghadapi ancaman intelijen dan spionase dari pihak asing,” tegas Stanislaus.

    Stanislau menilai, regulasi yang komprehensif akan memperjelas kewenangan antarlembaga, mempercepat respons terhadap insiden siber, serta memperkuat perlindungan terhadap aset dan data strategis nasional demi menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional Indonesia.

    Sebelumnya, dalam wawancara bersama salah satu stasiun Radio Swasta di Jakarta, Pengamat Intelijen Ridlwan Habib menyebut ancaman siber di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat serius seiring meningkatnya tren serangan siber berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Serangan siber saat ini tidak lagi hanya menyasar sistem teknologi, tetapi juga dapat merambah kehidupan masyarakat, keluarga, serta berbagai sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional,” jelasnya.

    Menurutnya, serangan siber kini tidak hanya menyasar sistem teknologi, tetapi juga sektor strategis dan kehidupan masyarakat. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia berpotensi menjadi sasaran spionase digital sehingga memerlukan regulasi yang lebih komprehensif.

    “Tanpa regulasi yang kuat, Indonesia berisiko menghadapi invasi digital yang dapat memengaruhi aspek ideologi, karakter generasi muda, hingga ketahanan nasional,” tegas Ridlwan.

    Dirinya mengingatkan bahwa ancaman terbesar yang perlu diwaspadai masyarakat adalah meningkatnya serangan melalui tautan berbahayapencurian data, serta penyalahgunaan perangkat digital yang digunakan sehari-hari.

    Para Pakar sepakat bahwa regulasi yang kuat menjadi benteng utama menghadapi ancaman siber dan spionase asing. Didukung kolaborasi antarlembaga serta literasi digital, langkah ini memperkuat ketahanan siber, melindungi kepentingan strategis, dan menjaga kedaulatan nasional Indonesia. [-RWA]

  • Rektor UKI dan Pengamat Intelijen UI: Indonesia Perlu Regulasi Anti-Spionase Asing

    Jakarta – Penguatan regulasi antispionase dinilai mendesak untuk melindungi kepentingan strategis nasional dari operasi intelijen asing yang semakin kompleks, terutama melalui serangan siber, penyusupan teknologi, pencurian data, dan manipulasi informasi.

    Pengamat Intelijen Universitas Indonesia (UI), Dr. Stanislaus Riyanta, mengatakan posisi strategis serta kekayaan sumber daya alam dan manusia membuat Indonesia memiliki daya tarik tinggi sebagai sasaran serangan siber dan kegiatan spionase asing.

    “Serangan siber hanyalah media atau alat (tools). Fokus utama harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” kata Stanislaus.

    Menurutnya, ketahanan siber harus diawali dengan asesmen untuk memetakan potensi ancaman, kemudian diikuti penyiapan infrastruktur, sistem keamanan, dan regulasi yang memadai.

    “Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur standar keamanan terhadap perangkat dan sistem yang digunakan, termasuk mekanisme pemeriksaan (security assessment atau commissioning) guna memastikan tidak terdapat celah atau penyusupan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spionase,” ujarnya.

    Stanislaus menilai pemerintah perlu membentuk Undang-Undang Ketahanan Siber dan Undang-Undang Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam Undang-Undang Intelijen Negara.

    “Ancaman siber tidak lagi sekadar persoalan teknologi informasi, tetapi telah menjadi ancaman strategis terhadap keamanan nasional sehingga perlu dipandang sebagai prioritas kebijakan yang didukung regulasi, kelembagaan, dan anggaran yang memadai,” tegasnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI), Prof. Angel Damayanti, Ph.D., mengatakan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis dunia perlu diimbangi dengan penguatan kemandirian dan keamanan teknologi nasional. Pasalnya, ketergantungan terhadap perangkat dan sistem dari luar negeri dapat membuka celah bagi kegiatan spionase.

    “Ketergantungan Indonesia terhadap perangkat, sistem, dan teknologi keamanan siber dari luar negeri perlu diantisipasi karena terdapat risiko penyisipan backdoor atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas spionase,” kata Angel.

    Ia menegaskan pembangunan kekuatan siber nasional harus dimulai dari pembentukan regulasi yang mengatur pencegahan, pengawasan, penanganan insiden, dan satu komando nasional.

    “Regulasi harus mengatur pencegahan, penanganan insiden, pengawasan, serta menetapkan satu komando nasional agar koordinasi antarlembaga berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Akademisi UI, Ali Abdullah Wibisono menyatakan regulasi diperlukan untuk memperjelas kewenangan dan pertanggungjawaban dalam menghadapi spionase asing.

    “Tanpa regulasi, kerugiannya berlipat-lipat,” ujarnya.

    Ali menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara belum secara jelas mengatur anti-spionase dan perlindungan informasi strategis sehingga perlu diperkuat sesuai perkembangan ancaman saat ini.

  • Pengamat Intelijen UI Tegaskan Indonesia Butuh Payung Hukum Hadapi Spionase Asing

    Jakarta – Penguatan payung hukum dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menghadapi ancaman spionase asing yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan meningkatnya dinamika geopolitik global.

    Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik Universitas Indonesia, Dr. Stanislaus Riyanta, mengatakan bahwa perhatian terhadap ancaman spionase tidak boleh hanya berfokus pada media atau metode yang digunakan. Menurutnya, aspek yang jauh lebih penting adalah mengidentifikasi aktor di balik operasi tersebut beserta tujuan intelijen yang ingin dicapai.

    “Serangan spionase dalam bentuk ranah siber hanyalah media atau alat (tools). Fokus utama harus diarahkan kepada aktor yang berada di balik serangan, termasuk aktivitas spionase dan operasi intelijen asing,” ujar Stanislaus dalam wawancara live di stasiun televisi swasta (21/7).

    Regulasi yang komprehensif dipandang penting agar negara memiliki dasar hukum yang kuat dalam mencegah, mendeteksi, serta menindak aktivitas intelijen asing yang berpotensi mengganggu kepentingan strategis dan kedaulatan nasional.

    Ia menilai Indonesia membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat agar aparat dan lembaga terkait memiliki kepastian dalam menjalankan fungsi kontra spionase. Menurutnya, pembentukan Undang-Undang Kontra Spionase maupun penguatan fungsi kontra spionase dalam Undang-Undang Intelijen Negara menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut.

    “Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam regulasi UU Intelijen Negara sebagai dasar menghadapi ancaman intelijen dan spionase dari pihak asing,” tegasnya.

    Senada dengan itu, Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono, menjelaskan bahwa spionase merupakan praktik yang telah lama menjadi bagian dari hubungan antarnegara. Perkembangan teknologi membuat bentuk dan sasaran spionase semakin beragam, mulai dari pencurian hak kekayaan intelektual hingga penguasaan data dan informasi strategis.

    “Spionase asing salah satu aktivitas tertua dalam relasi antarnegara. Kegiatan ini empirik, ada dalam keseharian,” kata Ali.
    Ia menambahkan, regulasi yang jelas akan mempertegas pembagian kewenangan, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontra spionase.

    Menurutnya, tanpa landasan hukum yang memadai, potensi kerugian akibat aktivitas spionase akan semakin besar.

    “Tanpa regulasi, kerugiannya berlipat-lipat,” ujarnya.
    Ali juga menilai proses penyusunan regulasi dapat menjadi ruang untuk menghimpun masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan ancaman.

    Dengan penguatan payung hukum, Indonesia diharapkan memiliki sistem kontra spionase yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan strategis serta menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.

  • Pengamat Intelijen: Pemerintah Perlu Memperkuat Sistem Keamanan Siber Guna Hadapi Ancaman Spionase Asing

    Jakarta – Indonesia memiliki daya tarik yang tinggi sebagai target serangan siber karena kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategisnya. Daya tarik tersebut tidak dapat dihilangkan sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat sistem keamanan dan meminimalkan dampak serangan.

    Pakar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang juga Rektor UKI, Prof. Angel Damayanti mengatakan letak geografis Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional serta besarnya jumlah penduduk dan pengguna layanan digital semakin meningkatkan nilai strategis Indonesia di mata pihak asing.

    ”Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok mineral kritis dunia, sehingga berpotensi menjadi sasaran berbagai ancaman siber,” katanya saat menjadi narasumber di TV Nasional.

    Ditambahkannya bahwa ancaman siber tidak hanya berupa spionase dan ransomware, tetapi juga penggiringan opini melalui media digital yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memicu polarisasi sosial.

    ”Isu-isu strategis nasional, termasuk isu Papua maupun isu sensitif lainnya, dapat dimanfaatkan sebagai celah dalam operasi informasi untuk meningkatkan kerentanan Indonesia apabila tidak diantisipasi dengan baik,” jelasnya.

    Oleh karena itu, Pemerintah perlu membangun awareness atau kesadaran masyarakat terhadap ancaman siber melalui edukasi dan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu mengenali serta mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan siber.

    ”Selain membangun regulasi, pemerintah perlu memperkuat tata kelola informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh manipulasi algoritma maupun operasi informasi dari pihak tertentu, ” ujarnya.

    Sementara itu dtempat yang sama, Pengamat Intelijen dan Kajian Stratejik UI, Dr. Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa Indonesia perlu regulasi yang mengatur standar keamanan terhadap perangkat dan sistem yang digunakan, termasuk mekanisme pemeriksaan (security assessment atau commissioning) guna memastikan tidak terdapat celah atau penyusupan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spionase.

    ”Regulasi ini harus menjadi dasar pembentukan badan atau lembaga yang memiliki kewenangan jelas untuk melakukan asesmen, pengawasan, dan penanganan ancaman siber,” ucapnya.

    Riyanta juga menekankan bahwa Pemerintah perlu membentuk Undang-Undang Ketahanan Siber dan Undang-Undang Kontra Spionase, atau memperkuat fungsi kontra spionase dalam regulasi UU intelijen negara sebagai dasar menghadapi ancaman intelijen dan spionase dari pihak asing.

    ”Keamanan siber masyarakat perlu diperkuat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu yang mengatasnamakan pemerintah, terutama pada momentum strategis seperti Pemilu,” tegasnya.

    Menurutnya, ancaman siber tidak lagi sekadar persoalan teknologi informasi, tetapi telah menjadi ancaman strategis terhadap keamanan nasional sehingga perlu dipandang sebagai prioritas kebijakan yang didukung regulasi, kelembagaan, dan anggaran yang memadai.

    ”Regulasi harus mengatur kewenangan, anggaran, serta pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih antarinstansi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Ali Abdullah Wibisono, mengatakan ketidakjelasan regulasi antispionase, membuat berbagai lembaga negara merasa berwenang menangkal spionase. Akibatnya, ada pemborosan anggaran negara. Sementara saat ada kejadian, tidak jelas siapa harus bertanggung jawab.

    ”Regulasi menjadi dasar jelas untuk menentukan siapa melakukan apa dan bagaimana pertanggungjawaban apabila ada pelanggaran. Tanpa regulasi, kerugiannya berlipat-lipat,” terangnya.

    Pendapat lain juga diungkapkan oleh Pengajar keamanan internasional FISIP UI, Edy Prasetyono yang mengatakan bahwa dalam sejarah, pedagang-pedagang dipakai untuk spionase. Dulu di masa Majapahit ada yang namanya telik sandi.

    ”Dalam praktiknya, tidak semua kasus spionase diungkap atau dicatat. Kalau isunya sensitif atau terkait negara sahabat, kadang tidak diungkap,” tutur Edy. [*]