Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Transisi menuju energi bersih menjadi salah satu agenda strategis yang tengah dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tuntutan pengurangan emisi karbon, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam hal ini, desa memiliki posisi yang semakin penting. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam, desa juga menyimpan potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai bahwa Koperasi Desa Merah Putih memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pengembangan energi bersih di tingkat lokal. Menurutnya, koperasi dapat berperan tidak hanya sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang mengelola potensi energi terbarukan di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa banyak desa memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi bersih, mulai dari tenaga surya, biomassa, hingga potensi energi lainnya yang selama ini belum dikelola secara optimal. Dengan kelembagaan koperasi yang kuat, pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilakukan secara lebih terorganisasi dan berkelanjutan.

Di samping itu, model koperasi memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam proses produksi energi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dinikmati oleh investor atau perusahaan besar, tetapi juga langsung dirasakan oleh warga desa. Selain memberikan manfaat ekonomi, pengembangan energi bersih berbasis koperasi juga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketika desa mampu memenuhi sebagian kebutuhan energinya secara mandiri, ketahanan energi nasional akan semakin kuat.

Potensi tersebut semakin relevan mengingat Indonesia memiliki ribuan desa yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik sumber daya yang berbeda-beda. Jika potensi ini mampu dimobilisasi secara sistematis, dampaknya terhadap pembangunan nasional akan sangat signifikan. Pengamat sosial dan pemerhati isu global, Paulus Lubis menilai bahwa transformasi Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Menurutnya, pengembangan energi berbasis masyarakat akan menciptakan sistem yang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan energi terpusat.

Ia memandang bahwa konsep kedaulatan energi tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pasokan, tetapi juga mengenai kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber energinya sendiri. Dalam kerangka tersebut, koperasi menjadi wadah yang tepat untuk mengonsolidasikan partisipasi warga sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara merata. Menurut Paulus, keberhasilan transisi energi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung partisipasi masyarakat. Dukungan regulasi, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan peran tersebut secara optimal.

Ia juga menekankan bahwa energi bersih dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi desa. Selain memenuhi kebutuhan listrik lokal, energi terbarukan berpotensi menciptakan lapangan kerja dan mendorong lahirnya berbagai aktivitas ekonomi produktif. Meski demikian, pengembangan energi bersih berbasis koperasi memerlukan dukungan nyata dari berbagai pihak. Dalam konteks itulah peran pemerintah menjadi sangat penting sebagai fasilitator sekaligus akselerator transformasi energi di tingkat desa. Kebijakan yang tepat akan membantu mempercepat proses adopsi energi terbarukan oleh masyarakat.

Kementerian Koperasi telah memberikan contoh konkret melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya bagi Koperasi Desa Merah Putih. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai mendorong integrasi antara penguatan koperasi dan pengembangan energi bersih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan sektor swasta merupakan model yang dapat mempercepat perluasan akses energi terbarukan di tingkat desa. Melalui kerja sama tersebut, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Inisiatif tersebut menunjukkan bahwa gagasan menjadikan koperasi sebagai pusat energi bersih bukan sekadar konsep teoritis. Sejumlah langkah nyata telah mulai dibangun untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan desa berperan lebih besar dalam transisi energi nasional. Apabila model ini berhasil dikembangkan secara luas, desa dapat menjadi simpul penting dalam sistem energi masa depan Indonesia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ini juga akan memperkuat ketahanan energi nasional secara lebih merata.

Alhasil, pengembangan energi bersih berbasis koperasi desa menawarkan peluang untuk menjawab dua tantangan sekaligus, yakni pemerataan pembangunan dan transisi energi. Dengan memanfaatkan potensi lokal serta memperkuat kelembagaan masyarakat, desa dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju ekonomi yang lebih hijau. Karena itu, upaya menjadikan koperasi desa sebagai pusat energi bersih nasional patut mendapat dukungan berkelanjutan. Ketika masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan energi, Indonesia tidak hanya bergerak menuju kemandirian energi, tetapi juga membangun fondasi pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan arah yang semakin strategis. Tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat, jaringan koperasi yang kini berkembang di berbagai daerah juga dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mesin ekonomi sirkular berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menilai keberadaan Koperasi Merah Putih yang tersebar hingga tingkat desa dapat menjadi kekuatan baru dalam membangun ekosistem energi berbasis masyarakat.

“Kita punya Koperasi Merah Putih yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun ekosistem energi baru terbarukan,” ujar Rokhmat.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan minyak jelantah, pengolahan sampah menjadi energi, serta pengembangan berbagai bentuk bioenergi yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Keberadaan Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah dan sumber daya lokal menjadi energi alternatif yang bernilai ekonomi,” ujarnya.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa seluruh potensi ekonomi daerah akan dikelola dan diorganisasi secara profesional melalui wadah koperasi.

“Seluruh potensi ekonomi yang dimiliki daerah, khususnya di desa-desa, akan dikelola, dimanfaatkan, dan diorganisasi secara profesional dalam wadah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ungkapnya.

Ferry juga menekankan bahwa Koperasi Merah Putih dirancang menjadi motor peningkatan ekonomi desa sekaligus instrumen kesejahteraan masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai distribusi, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

“Koperasi harus menjadi ruang bisnis yang adil bagi masyarakat. Keuntungan kembali ke anggota. Dengan digitalisasi, koperasi bisa mengelola berbagai unit usaha secara modern,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa percepatan pengembangan EBT merupakan agenda prioritas pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi yang andal, berdaya saing, dan rendah emisi.

“Target bauran energi dalam RUKN hingga berakhirnya RUPTL tahun 2034 sekitar 30 persen,” ujarnya.

Eniya juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat investasi, menambah kapasitas pembangkit EBT, dan mengoptimalkan pemanfaatan bioenergi guna mempercepat transisi energi nasional.

Jakarta – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong untuk mengambil peran strategis dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di tingkat desa sebagai upaya memperkuat kemandirian energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran koperasi dinilai dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengelola potensi energi lokal seperti tenaga surya, biomassa, mikrohidro, hingga biogas yang tersedia di berbagai wilayah Indonesia.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan menegaskan bahwa KDMP tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga dapat menjadi motor pengembangan energi bersih yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.

“Melalui Koperasi Merah Putih, masyarakat dapat bersama-sama mengelola potensi energi terbarukan yang ada di daerahnya sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pengembangan EBT berbasis koperasi memiliki sejumlah keuntungan, mulai dari meningkatkan akses energi, menekan biaya operasional masyarakat, hingga membuka peluang usaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Selain itu, model koperasi dinilai mampu memastikan keuntungan usaha kembali kepada anggota dan masyarakat setempat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi menilai keterlibatan koperasi menjadi faktor penting dalam mempercepat transisi energi nasional. Menurutnya, banyak desa di Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang potensinya belum dimanfaatkan secara optimal.

“Partisipasi masyarakat melalui koperasi akan memperkuat keberlanjutan proyek energi terbarukan karena masyarakat menjadi pelaku utama, bukan hanya penerima manfaat,” katanya.

Selain mendukung kemandirian energi, pengembangan EBT melalui KDMP juga berpotensi menekan pengeluaran masyarakat dan pelaku usaha di desa. Ketersediaan sumber energi yang lebih terjangkau dapat membantu mengurangi biaya produksi sektor pertanian, perikanan, hingga usaha mikro dan kecil yang selama ini masih bergantung pada energi konvensional. Efisiensi biaya tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk desa, memperbesar keuntungan usaha masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Melalui penguatan peran KDMP dalam pengembangan energi baru terbarukan, diharapkan desa-desa di Indonesia tidak hanya semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung target pembangunan hijau dan transisi energi nasional.

JAKARTA – Di tengah munculnya berbagai seruan Reformasi Jilid II yang berkembang di sejumlah kelompok masyarakat, pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tetap berada dalam jalur yang kuat dan stabil. Berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang positif sehingga narasi yang menggambarkan Indonesia berada dalam situasi krisis dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa meskipun perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian, Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pada Triwulan I-2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen, sementara inflasi Mei 2026 tetap terkendali di level 3,08 persen secara tahunan. Selain itu, neraca perdagangan masih mencatat surplus dengan cadangan devisa yang memadai setara 5,6 bulan impor.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta cadangan devisa yang kuat menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang sehat dan memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai gejolak global,” ujar Purbaya.

Menurutnya, sektor manufaktur juga menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang mengindikasikan penguatan aktivitas produksi dan menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Optimisme masyarakat pun tetap terjaga, terlihat dari meningkatnya aktivitas belanja, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, hingga penggunaan semen yang mencerminkan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif.

Meski nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan akibat sentimen global, pemerintah optimistis kondisi tersebut dapat dikelola melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

“Pemerintah optimis dengan sinergi dan koordinasi yang lebih solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, disertai dengan perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor serta pendalaman pasar keuangan yang akan memperkuat pasokan valas dalam negeri dan meningkatkan kepercayaan investor, sehingga rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026,” tegasnya.

Purbaya juga menyoroti membaiknya arus modal asing ke instrumen keuangan domestik sebagai indikator bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia tetap terjaga. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas harga pangan dan energi, memperkuat daya beli masyarakat, serta memastikan disiplin fiskal guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dengan berbagai capaian tersebut, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berupaya membangun persepsi pesimisme terhadap kondisi bangsa. Fundamental ekonomi yang kuat dan kebijakan yang konsisten menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi dinamika dan peluang pembangunan pada tahun 2027.

“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika tahun 2027,” pungkas Purbaya.

Jayapura – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Pegunungan sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Suku se-Papua Pegunungan, Malaikat Alpius Tabuni, mengajak mahasiswa dan masyarakat Papua untuk menjaga stabilitas keamanan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai ajakan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban, termasuk demonstrasi yang mengusung narasi Reformasi Jilid 2.

Pernyataan tersebut disampaikan Tabuni menanggapi sejumlah aksi demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir di Papua. Ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan tidak mengulang situasi kerusuhan yang pernah terjadi pada 2019.

“Beberapa waktu yang lalu, saya dengan Bapak Wakil Kota sudah sampaikan. Terima kasih, demo tidak perlu anarkis seperti 2019. Tapi lakukan demo damai, menyampaikan aspirasi damai yang disampaikan oleh anak-anakku mahasiswa-mahasiswi yang studi di Provinsi Papua,” ujar Tabuni.

Menurutnya, Papua memiliki posisi strategis sebagai barometer stabilitas nasional sehingga seluruh elemen masyarakat perlu menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

“Kami mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa Papua itu miniaturnya Republik Indonesia, Papua itu barometernya Indonesia. Papua bikin apa, Indonesia ikut tergoncang,” tegasnya.

Ia meminta mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura tetap fokus pada tujuan utama mereka, yakni menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi generasi penerus pembangunan Papua.

“Jaga tujuan yang Anda dari kampung datang ke Provinsi Papua ini, yaitu untuk sekolah. Orang sekolah yang merubah segala sesuatu. Orang sekolah yang melakukan suatu tindakan dan perubahan. Jika melakukan demo, harus menyampaikan secara profesional,” katanya.

Selain itu, Tabuni juga mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif menjadi syarat penting bagi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tabuni berharap mahasiswa tidak mudah terpengaruh oleh ajakan aksi yang berpotensi mengganggu aktivitas pendidikan maupun perekonomian masyarakat. Ia menegaskan bahwa kemajuan Papua hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan, persatuan, dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

“Kita merubah Papua ini tidak akan turun dari langit, tapi kita sendiri yang akan membangun diri sendiri. Pendeta, hamba Tuhan, saya minta tolong doakan ini. Ini kepentingan kita bersama supaya kita hidup rukun, saling menghargai, Bhinneka Tunggal Ika aktif dan tertib di Tanah Papua,” pungkas Tabuni.

Jakarta, Beberapa waktu lalu, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah.

Mahasiswa BEM SI Jawa Tengah mendesak pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid II.

Merespons ultimatum mahasiswa BEM SI Jawa Tengah tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi itu sebagai masukan. Prasetyo menyebut pemerintah saat ini terus bekerja mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

“Beberapa hari ini, saudara saksikan bahwa kita betul-betul bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita.Ini memang tentu tidak mudah, dan dipengaruhi oleh banyak faktor,” kata Prasetyo, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/6) lalu.

Ditambahkannya bahwa berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan batas waktu tertentu seperti yang ditetapkan mahasiswa, tapi aspirasi tersebut tetap diterima sebagai masukan.

“Mohon maaf, tidak semua itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini adalah semangatnya. Yakni bagaimana bekerja keras di sektor ekonomi,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ekonomi dinilai sebagai isu kompleks yang dipengaruhi banyak faktor, sehingga membutuhkan koordinasi dan kebijakan yang saling mendukung.

“Pemerintah saat ini terus bekerja keras guna mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia,” ujarnya.

Prasetyo juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah akan bisa memperbaiki kondisi perekonomian.

“Kita yakin bahwa langkah yang diambil Pemerintah, bisa memberi kepastian kepada para pelaku usaha, serta bisa mengatasi permasalahan ini segera,” pungkasnya. [*]

JAKARTA — Wacana mengenai “Reformasi Jilid II” dinilai tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Sejumlah elemen masyarakat menilai aspirasi dan kritik terhadap pemerintah tetap perlu disampaikan secara terbuka, namun harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi.

Wakil Ketua Suara Kreasi Anak Bangsa (SKAB), Hendra Sanjaya, mengatakan Indonesia saat ini telah memiliki ruang demokrasi yang lebih matang dibandingkan era 1998. Menurut dia, masyarakat dapat menyampaikan kritik, aspirasi, dan koreksi kebijakan melalui mekanisme konstitusional tanpa perlu mendorong instabilitas sosial.

“Kami menghormati kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Namun kami menolak setiap narasi yang mengajak masyarakat untuk mengulang situasi politik seperti tahun 1998. Indonesia membutuhkan solusi dan gagasan, bukan eskalasi konflik,” kata Hendra.

Ia menegaskan, Reformasi 1998 tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebagai momentum pergantian kekuasaan. Reformasi, kata dia, merupakan pelajaran mahal bagi bangsa yang harus diarahkan untuk memperkuat demokrasi, bukan dijadikan pembenaran untuk memicu polarisasi.

“Generasi muda tidak boleh terjebak pada romantisme politik yang menjadikan kerusuhan, konflik sosial, atau instabilitas sebagai instrumen perubahan. Indonesia membutuhkan perbaikan, bukan kehancuran dan Indonesia membutuhkan solusi, bukan provokasi,” ujarnya.

Hendra menilai fokus bangsa saat ini seharusnya diarahkan pada pemulihan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, pemberantasan korupsi, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Kritik kepada pemerintah harus tetap disampaikan secara tegas dan objektif. Namun kritik tersebut harus berada dalam koridor demokrasi dan konstitusi, bukan melalui ajakan yang dapat menimbulkan kegaduhan politik maupun ketidakstabilan nasional,” katanya.

Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, diajak tetap mengawal perubahan melalui ruang demokrasi yang sehat, dialog konstruktif, serta partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

“Perubahan tidak selalu lahir dari kemarahan. Perubahan yang berkelanjutan lahir dari gagasan, kerja keras, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan bangsa,” ujar Hendra.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menegaskan pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan konstruktif. Ia menyebut pemerintah terus bekerja melalui koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk merespons tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

“Kami yakin langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat dan kebijakan yang saling memperkuat, akan dapat mengatasi permasalahan ini,” kata Prasetyo.

Analis Politik Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, juga menilai kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis 1998. Menurutnya, Indonesia memang menghadapi tekanan ekonomi, tetapi belum berada dalam fase kehancuran makro seperti pada masa krisis multidimensi.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998. Jadi, menyamakan pelemahan rupiah dengan prasyarat otomatis revolusi politik adalah sebuah penyederhanaan,” jelas Kristian.

Jakarta – Wacana yang mengaitkan pelemahan nilai tukar rupiah dengan kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II dinilai tidak relevan karena tidak memiliki dasar kuat. Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono menegaskan, kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan situasi krisis multidimensi yang terjadi pada 1998.

“Secara ilmiah, kondisi tahun 2026 tidak bisa disamakan dengan krisis hebat tahun 1998,” kata Kristian.

Menurut Kristian, meskipun Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat dinamika global, kondisi tersebut belum dapat disamakan dengan krisis yang memicu perubahan politik besar hampir tiga dekade lalu. Ia menilai berbagai indikator ekonomi dan stabilitas nasional masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat.

“Indonesia saat ini sedang berada dalam fase stres ekonomi yang berat, tetapi belum masuk dalam fase kehancuran makro seperti 1998,” jelasnya.

Krisis 1998 terjadi akibat kombinasi berbagai faktor, mulai dari runtuhnya sistem keuangan, lonjakan inflasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Pada 1998, Indonesia mengalami krisis sistemik dengan kontraksi ekonomi mencapai 10-15 persen dan inflasi melampaui 80 persen,” ungkap Kristian.

Kristian menjelaskan, pemerintah saat ini masih memiliki instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang relatif kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kondisi makroekonomi saat ini menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Bank Indonesia masih melaporkan surplus perdagangan yang berkelanjutan dan inflasi yang relatif tetap terkendali dalam kisaran sasaran, meski di tengah tekanan yang meningkat,” katanya.

Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh narasi yang membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1998 secara langsung. Menurutnya, tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia perlu disikapi secara rasional dan berbasis data, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi Indonesia saat ini masih berada dalam koridor yang terkendali meskipun menghadapi tekanan ekonomi global. Berbagai indikator menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional tetap lebih kuat dibandingkan periode krisis 1998, sehingga narasi yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan peluang terjadinya Reformasi Jilid II dinilai belum memiliki landasan yang memadai dan berpotensi menyesatkan persepsi publik. [-RWA]

Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan semua elemen masyarakat harus mengedepankan bergotong royong dan menjaga persatuan bangsa sehingga tidak perlu ada tuntutan reformasi jilid II.

“Berbagai persoalan ini bukan hanya menjadi persoalan pemerintah semata, tetapi kita sebagai warga bangsa juga harus bersama-sama memberikan pemikiran, bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah ada dengan semangat persatuan sehingga tidak perlu reformasi jilid II”, ujar Hasto menanggapi ancaman aksi BEM SI dihadapan awak media di Jakarta.

Menurut Hasto, beban berat ini tidak bisa hanya dipikul oleh sepihak saja (Pemerintah) melainkan dari berbagai pihak (elemen masyarakat).

Dikesempatan berbeda, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dan menyambut baik aspirasi mahasiswa sebagai masukan berharga. Namun, dari sisi eksekusi kebijakan, Prasetyo meluruskan bahwa kompleksitas persoalan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara instan melalui tenggat waktu tertentu.

“Kami menerima aspirasi tersebut sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah. Tapi ya mohon maaf, tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan, tidak semuanya bisa seperti itu,” tuturnya di Jakarta.

Mensesneg Prasetyo menjelaskan bahwa tantangan perekonomian Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, sehingga penanganannya membutuhkan proses matang.

Meski begitu, pihaknya tidak melihat tuntutan angka “18 hari” itu sebagai sebuah kekakuan, melainkan sebagai dorongan moral dari mahasiswa agar kabinet bekerja lebih cepat.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons singkat terkait munculnya seruan aksi mahasiswa yang mengangkat isu “Reformasi Jilid II”. Di tengah meningkatnya dinamika aspirasi publik yang disuarakan sejumlah kelompok mahasiswa, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa agar berbagai perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi hal yang merugikan.

Lebih lanjut ia memgingatkan bahwa situasi nasional perlu dijaga bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan,” kata Herindra.

Ia juga menambahkan agar berbagai dinamika yang muncul tidak berkembang menjadi situasi yang dapat merugikan kepentingan bersama.

“Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua ya. Itu saja,” pungkasnya.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi perekonomian nasional akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan. Menanggapi isu “Reformasi Jilid II” yang mengemuka dalam sejumlah aksi mahasiswa, pemerintah memilih fokus pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat perbaikan ekonomi nasional secara terukur dan berkelanjutan.

Isu tersebut mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kondisi ekonomi nasional dan meminta pemerintah memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa yang patut dihargai. Menurutnya, semangat yang dibawa mahasiswa sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi.

“Mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya untuk kita semua bagaimana bekerja keras, terutama di sektor ekonomi,” ujar Prasetyo Hadi.

Pemerintah, lanjut Prasetyo, memahami harapan masyarakat agar perbaikan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan memberikan dampak nyata. Karena itu, berbagai kementerian dan lembaga terus meningkatkan sinergi agar kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah terus mengupayakan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Penguatan koordinasi dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter hingga pengembangan sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat perbaikan ekonomi nasional. Dengan koordinasi yang semakin erat, setiap kebijakan dapat disusun secara lebih terintegrasi sehingga mampu menghasilkan dampak yang lebih efektif bagi masyarakat dan dunia usaha.

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan hasil interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dinamika global maupun kondisi domestik. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan setiap kebijakan berjalan selaras.

“Dengan koordinasi yang erat, intens, dan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” tegas Prasetyo Hadi.

Pemerintah juga optimistis bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Berbagai program pembangunan, penguatan investasi, peningkatan produktivitas industri, serta upaya menjaga daya beli masyarakat terus dijalankan sebagai bagian dari agenda perbaikan ekonomi nasional.

Di tengah munculnya isu Reformasi Jilid II, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan guna mempercepat perbaikan ekonomi nasional. Melalui sinergi yang semakin solid antarlembaga, pemerintah berharap stabilitas ekonomi tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan momentum pertumbuhan dapat terus berlanjut secara berkelanjutan.